Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

Hermanamrullah    Juli 22, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

Okenews.net- Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), H. Fauzan Khalid mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan  memprioritaskan pelayanan masyarakat, meski Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lombok, NTB, Senin (20/07/2026).

“Saya minta teman-teman ASN di Pemkab Lombok Barat tetap menjalankan pelayanan publik. Jangan sampai roda pemerintahan terhambat, menyusul musibah yang menimpa Bupati Lalu Ahmad Zaini. Prioritaskan pelayanan masyarakat,” kata Fauzan, yang kini Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, ketika diminta tanggapannya oleh sejumlah awak media, usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/07/2026).

Fauzan, Anggota DPR RI yang terpiih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini mengimbau, ASN di lingkungan Pemkab Lombok Barat tetap menjalankan roda pemerntahan seperti biasa. Fauzan mnta agar ASN memastikan administrasi pemerintahan tetap berjalan normal.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI meyakini roda pemerntahan tetap berjalan normal dan tidak sampai menghambat pelayanan publik. Berdasarkan regulasi, kekosongan kepemimpinan diisi Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) yang ditunjuk pemerintah pusat atau provinsi untuk menjamin birokrasi dan layanan masyarakat terus berjalan.

“ASN harus tenang, fokus melayani masyarakat, dan jaga netralitas serta integritas. Hindari tindakan reaksioner seperti menyebarkan informasi tidak valid,” jelasnya.

Fauzan mengatakan agar ASN tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu ASN diminta untuk selalu memaatuhi arahan dari Pelaksana Tugas (Plt) bupati atau Kementerian Dalam Negeri.

Fauzan menegaskan agar ASN menolak segala bentuk perintah atau kebijakan yang berpotensi melanggar hukum, meskipun datang dari atasan. Jangan berspekulasi dan menyebarkan gosip, atau membuat pernyataan provokatif di media sosial terkait kasus tersebut.

“Selalu tunduk pada instruksi yang diberikan penjabat kepala daerah (Plt) yang ditunjuk resmi. Patuhi juga pedoman yang diberikan Kemendagri,” ujar Fauzan.

Fauzan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.  Peristiwa ini, lanjutnya, menjadi pukulan bagi tata kelola pemerintahan daerah yang diharapkan transparan dan melayani masyarakat.

“Penindakan tegas oleh KPK diharapkan dapat menjadi efek jera dan momentum evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen serta pengawasan kepala daerah,” tegas Fauzan.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Minta Kementerian PANRB dan BKN Perhatikan Guru Honorer

Hermanamrullah    Juli 17, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Minta Kementerian PANRB dan BKN Perhatikan Guru Honorer

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid minta Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperhatikan para guru honorer yang rata-rata telah mengabdi lima hingga hingga puluhan tahun. Bahan mereka telah memiliki data pokok pendidikan (dapodik), tetapi tidak masuk database BKN.

“Koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyelamatkan para guru honorer. Tolong diperhatikan, karena mereka sudah lama mengajar dan sangat dibutuhkan,” tegas Fauzan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementeria PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Ketua Ombudsman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, minta guru honorer menjadi prioritas utama negara dalam penataan status kepegawaian. Oleh karena itu, agar segera dilakukkan sinkronisasi dapodik dan BKN.

“Cek proses verifikasi dan validasi data guru yang telah lama mengajar, namun tercecer dari database BKN.  Berikan afirmasi bagi guru honorer yang mengabdi belasan hingga puluhan tahun agar tidak terhalang syarat administrasi dasar maupun batasan usia,” tambah Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini.

Fauzan minta dipastikan ketersediaan formasi serta skema penempatan yang jelas, seperti melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PPPK Paruh Waktu. Guru adalah ujung tombak pendidikan yang perannya sangat vital.

“Dedikasi mereka selama puluhan tahun tidak boleh diabaikan hanya karena masalah teknis birokrasi dan pendataan pusat,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013).

Dalam RDP ini, Fauzan juga mengapresiasi langkah BKN dan Kementerian PANRB yang mempercepat persetjuan teknis (pertek) usulan daerah untuk memosisikan pejabat pada jabatan tertentu, Pemangkasan alur birokrasi ini dapat mempercepat penempatan pejabat, memberikan kepastian karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mendukung kelancaran pelayanan publik.

Pemangkasan alur birokrasi ini, lanjutnya, diharapkan dapat mempercepat penempatan pejabat, memberikan kepastian karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mendukung kelancaran pelayanan publik. “Sekali lagi, saya menghargai kinerja Kementerian PANRB dan BKN. Banyak kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil rapat kerja (raker) maupun rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI,” ujar Fauzan.

Anggota DPR RI F-NasDem, H. Fauzan Khalid Desak Revisi UU Pertanahan

Hermanamrullah    Juli 07, 2026   

Anggota DPR RI F-NasDem, H. Fauzan Khalid Desak Revisi UU Pertanahan

Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mendesak agar undang-undang pertanahan yang sudah ada sejak tahun 1960 segera direvisi. Revisi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) penting dilakukan untuk penyesuaian aturan dengan dinamika zaman.

“Saya kira urgen sekali UU Pertanahan direvisi untuk mengatasi tumpang tindih aturan sektoral dan memberikan kepastian hukum. Selain itu untuk melindungi hak masyarakat adat, dan mempercepat program reforma agraria guna mengurangi ketimpangan penguasaan lahan,” tegas Fauzan, pada focus group discussion (FGD) evaluasi penyusunan rancangan undang-undang pertanahan di  Gedung Kementerian ATR/ BPN Jakarta, Senin (06/07/2026).

Menurut Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), aturan baru dalam revisi ini harus mampu menjawab tantangan modern. Adapun Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pertanahan di Indonesia hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang disahkan pada tanggal 24 September 1960.

Karena itu, lanjutnya, revisi Undang-Undang Pertanahan mendesak untuk segera diselesaikan. Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI ini berharap revisi UU Pertanahan ini bisa  selesai secepatnya.

“Kita semua harus bekerja keras, termasuk Komisi II DPR RI. Kementerian ATR/ BPN juga kerja keras dan berkolaborasi dengan Kementerian lain,” jelasnya.

Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013) dalam FGD ini mengusulkan, dalam revisi UU Pertanahan, Kementerian ATR/ BPN diberi wewenang memberi sanksi individu maupun lembaga yang melanggar UU Pertanahan. Dengan demikian, kementerian akan bertransformasi dari lembaga administratif menjadi otoritas penegak hukum yang kuat di sektor agraria.

“Dengan memiliki wewenang untuk menindak pelanggar UU Pertanahan, Kementerian ATR/ BPN tidak lagi bergantung kepada kepolisian atau pengadilan untuk menindak pelanggaran aturan tata ruang dan sengketa lahan. Bahkan, Kementerian dapat membentuk satuan tugas khusus polisi tanah,” kata Fauzan, yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok. 

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Minta ATR/ BPN Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Hermanamrullah    Juli 06, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Minta ATR/ BPN Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid minta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan ini agar kepercayaan publik teradap lembaga semakin meningkat.

“Mari kita sama-sama melakukan evaluasi pelayanan masyarakat. Kita benahi kalau ada yang kurang dan tindak tegas staf nakal yang merugikan masyarakat,” kata Fauzan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Sekjen Kementerian ATR/ BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (01/07/2026).

Fauzan, yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini menginginkan agar pelayanan masyarakat terus semakin baik. Bahkan, lanjutnya, pelayanan jajaran Kementerian ATR/ BPN kepada masyarakat bisa masuk pada urutan lima besar nasional.

“Kita evaluasi ke dalam dulu, tapi saya yakin dengan semangat Pak Menteri, pelayanan masyarakat akan lebih baik dan bisa masuk urutan lima besar,” jelas Fauzan, Bupati Lombok Barat, dua periode (2016-2024) ini.

Lebih lanjut, Fauzan menyatakan, untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, setiap aduan terkait pelayanan, harus segera direspon. Selain itu, harus benar-benar ditindaklanjuti dengan baik, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat.

“Setiap ada persoalan, perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan secara menyeluruh. Jangan dilihat sebagai kasus terpisah dan berdiri-sendiri. Mari kita sama-sama perbaiki sIstem secara komprehensif,” ujar Fauzan lagi.

Fauzan, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini tidak menampik ada staf ATR/ BPN yang “nakal” dan terlibat kasus mafia tanah, hingga membuat citra ATR/ BPN buruk di mata masyarakat.  Namun jumlah staf “nakal” hanya segelintir dan masih banyak sumber daya manusia (SDM) yang betul-betul bekerja dengan baik melayanai kepentingan masyarakat.

Jika ditemukan ada staf yang “nakal”, Fauzan minta yang bersangkutan diberikan sanksi tegas hingga membuat efek jera. Oleh karena itu, perlu kontrol dan pengawasan ketat, agar tidak ada staf “nakal” yang merusak citra lembaga.

“Jangan sampai nila setitik, rusak susu sebelanga, karena tindakan satu orang yang kurang terpuji, merusak nama lembaga dan staf lain yang bekerja baik. Karena itu, mari sama-sama kita benahi jika ditemukan pelanggaran,” tandasnya.

Lebih lanjut, Fauzan menyatakan, untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, setiap aduan, harus segera direspon. Selain itu harus ditindaklanjuti, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga semakin meningkat.

Ia berharap segera dilakukan pembenahan pelayanan agar kepercayaan masyarakat terhadap ATR/ BPN meningkat. “Layani masyarakat secara efisien, cepat, dan ramah,” kata tegas Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI ini. 

Anggota DPR RI F-NasDem, H. Fauzan Khalid, Soroti Hak Kepemilikan Daerah Kepulaun

Hermanamrullah    Juli 03, 2026   

Anggota DPR RI F-NasDem, H. Fauzan Khalid, Soroti Hak Kepemilikan Daerah Kepulaun

 

Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menyoroti persoalan hak kepemilikan di daerah kepulauan. Sebab, banyak isu pulau dijual, yang faktanya banyak ditemukan dimiliki oleh satu orang.

“Ini harus jadi perhatian kita bersama, karena tidak menutup kemungkinan penjualan pulau-pulau akan muncul dan fakta di lapangan ada. Oleh karena itu, perlu diatur dan dicantumkan dalam rancangan undang-undang,” kata Fauzan, Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/06/2026).

Fauzan, Anggota Komisi II dalam rapat juga menyoroti terkait sulitnya membangun sekolah di daerah kepulauan. Apakah itu, sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT). Fauzan mengakui hambatan ada syarat pendirian sekolah, berdasarkan jumah penduduk atau kepala keluarga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Fauzan mengambil contoh daerah tiga gili, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air di Lombok Utara. Menurut dia, bupati dan gubernur kesulitan membangun sekolah di daerah tersebut karena ada syarat, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

“Bupati maupun Gubernur tidak berani membangun sekolah di daerah kepulauan seperti di Tiga Gili Lombok. Ini karena ada syarat jumlah kepala keluarga. Karena itu, ini perlu diskresi dan dibuat secara eksplisit dalam rancangan undang-undang,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi pada pembangunan fasilitas kesehatan, lanjutnya, pemerintah daerah tidak bisa membangun fasilitas kesehatan karena pesyaratan lain. “Ini juga perlu diskresi khusus agar pemerintah daerah bisa membangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat di daerah kepulauan.

Fasilitas kesehatan msyarakat yang berkembang di daerah kepulauan seperti di tiga gili pada umumnya adalah kilinik-klinik swasta. Fasilitas kesehatan pemerintah hingga saat ini belum ada.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Apresiasi Kemendagri Bantu Pemda Kelola Sampah

Hermanamrullah    Juni 21, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Apresiasi Kemendagri Bantu Pemda Kelola Sampah

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah membantu pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah. Langkah ini dinilai sangat membantu penyelasaian persoalan sampah yang banyak dialami beberapa daerah.

“Persoalan sampah tidak hanya di hilir tapi juga di hulu (rumah tangga). Karena itu, Kemendagri dan pemda agar secara massif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga untuk mencegah penumpukan di TPA, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran,” kata Fauzan dalam rapat kerja dengan Mendagri/ Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala OIKN, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (11/6/2026).

 

Sejauh ini, Kemendagri telah membantu belasan pemda di Indonesia untuk pengelolaan sampah. Adapun nilai bantuan berupa mesin-mesin pengelolaan sampah tersebut mencapai miliaran rupiah.

 

“Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” kata Fauzan,  Anggota DPR RI yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini.

 

Dalam raker, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini juga minta kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menetapkan fokus utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Kebijakan berpusat pada penguatan produktivitas, peningkatan daya beli masyarakat, optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat ekonomi baru, serta digitalisasi.

Menurut Fauzan, pemberdayaan ekonomi lokal bisa dilakukan dengan mendorong produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro di kawasan perbatasan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Optimalisasi PLBN dilakukan dengan memaksimalkan aktivitas lintas batas dan perdagangan, serta mengembangkan fasilitas kawasan di sekitar PLBN untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan hunian yang layak. Termasuk rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” jelas Ketua KPU NTB (2008-2013) ini.

Terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI minta agar OIKN secara proaktif menerapkan strategi pemanfaatan tahap demi tahap untuk fasilitas yang telah selesai dibangun. OIKN agar mengoperasikan fasilitas perkantoran secara bertahap seiring percepatan pembangunan, dan fokus pada target fungsionalitas IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. 

 

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Fauzan Khalid: Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Yang Terbaik

Hermanamrullah    Mei 06, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Fauzan Khalid: Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Yang Terbaik

Foto: DPRRI Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyatakan, sistem pendidikan pondok pesantren (ponpes) merupakan sistem pendidikan yang terbaik. Sistem pendidikan di asrama pondok pesantren memiliki karakter khas, kekeluargaan, inklusif (terbuka) dan tidak paternalistik.

“Hubungan santri dan ustaz (kiai) dekat, memiliki ikatan persaudaraan  (ukhuwah) yang kuat, termasuk dengan sesama santri. Pondok tempat bertemunya santri dari berbagai latar belakang etnis, sosial, mengajarkan toleransi dan tidak diskriminasi,” kata Fauzan saat memberi sambutan pada pembukaan majelis taklim di Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (03/05/2026).

Menurut Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapi NTB II Pulau Lombok, kehidupan di pondok pesantren didasarkan pada prinsip persaudaraan dan persamaan. Santri terbiasa saling membantu dan sangat menghargai perbedaan. 

Pengawasan selama 24 jam di asrama oleh ustaz, lanjut Fauzan, menekankan kemandirian, kesederhanaan, disiplin tinggi, dan tata krama atau adab. Karena itu, ponpes mampu mencetak santri dengan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman ilmu agama, dan kehalusan akhlak.

“Selama menimba ilmu di ponpes, santri mendapatkan keseimbangan ilmu dunia dan akhirat. Karena itu, santri jangan merasa rendah diri karena bersekolah di ponpes,” jelasnya.

Banyak para ahli menilai sistem pendidikan di ponpes, kata Fauzan, merupakan yang terbaik dan menjadi contoh pelaksanaan pendidikan. Contohnya, home schooling mengadopsi konsep pendidikan yang diterapkan ponpes. 

Dihadapan jamaah majelis taklim Yayasan Ponpes Nurul Qur’an Wal Ahkam, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), minta agar orangtua tidak ragu menyekolahkan anak dengan alasan apa pun, termasuk alasan ketidakmampuan ekonomi. Orangtua harus bertekad menyekolahkan anak sebagai fondasi bagi masa depan anak.

Menurut Fauzan, pendidikan merupakan sarana pengembangan karakter, keterampilan kognitif, dan kemampuan sosial. Melalui sekolah, anak didik memperoleh pengetahuan, kemandirian, nilai moral, dan kejujuran yang membentuk kepribadian positif menghadapi masa depan. 

“Sekali lagi, jangan ragu menyekolahkan anak. Jangan keluar kata-kata, saya tidak mampu menyekolahkan anak. Rezeki dari Allah SWT, yakinlah anak yang bersekolah sudah ada rezekinya dari Allah SWT. Karena itu, mari kita dorong anak-anak kita untuk sekolah,” tegasnya.

Sebagai orangtua, kata Fauzan, tugasnya adalah membiayai anak-anak untuk menempuh pendidikan sebagai bekal masa depan. Selain itu, oranguta wajib memberikan kenyamanan bagi anak unuk belajar.

“Buat lingkungan rumah yang nyaman bagi anak untuk belajar. Jangan bertengkar, karena kalau orangtua bertengkar, ini bisa membuat anak tidak nyaman belajar,” katanya. Fauzan, dalam kesempatan ini mengajak masyarakat untuk terus menimba ilmu sampai akhir hayat (long life learning) sebagai landasan utama meraih kebahagiaan dunia akhirat

Ratusan Rumah Tidak Layak Huni Terima Bantuan Aspirasi Fauzan Khalid di Lombok

Hermanamrullah    Mei 04, 2026   

Ratusan Rumah Tidak Layak Huni Terima Bantuan Aspirasi Fauzan Khalid di Lombok

Fauzan Kahlid

Okenews.net-  Sedikitnya 150 rumah tidak layak huni (RTLH) di Pulau Lombok pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan aspirasi Anggota DPR RI Fraksi NasDem dapil NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid. Bantuan aspirasi berupa bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Bantuan BSPS secara resmi diserahkan kepada para penerima bantuan di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (02/05/2026). Bantuan diserahkan bertahap, karena sejumlah  penerima bantuan lain masih dalam proses verifikasi dari pemerintah.

Fauzan mengatakan, verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan para penerima layak mendapat bantuan BSPS. Fauzan mengaku setuju dengan langkah yang dilakukan pemerintah melakukan verifikasi sebelum penerima dipastikan layak sesuai kriteria penerima BSPS.

“Pastikan para penerima tidak pernah ikut judi online (judol). Kalau pernah ikut judi online, calon penerima pasti dicoret dan batal mendapatkankan bantuan,” kata Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok.

Karena itu, lanjut Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), minta masyarakat untuk tidak bermain judol. Judol tidak akan membuat masyarakat untung, tetapi rugi karena tidak akan pernah menang.

“Bandar judol sudah atur. Makanya, jangan berharap, bapak, ibu akan mendapat untung dari bermain judol. Dari sisi agama juga, tidak boleh bermain judi. Judi akan membuat sengsara. Jangan ya, bapak ibu semua,” paparnya.

Ia mengaku mengapresiasi dan setuju dengan syarat penerima BSPS, bebas dari judi online. Tujuan menjadikan syarat penerima BSPS bebas judol, untuk memastikan dana bantuan yang bersumber dari APBN benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas fisik hunian layak huni, aman, dan sehat.

Selain itu, untuk mencegah uang stimulan disalahgunakan untuk modal judol, bukan untuk membeli material bahan bangunan. Dana BSPS diberikan kepada penerima senilai Rp 20 juta per rumah, untuk membeli bahan bangunan di toko lokal, agar warga sekitar tempat tinggal penerima mendapat manfaat ekonomi.

Pemerintah melalui Dinas Teknis dan Pemerintah Desa atau Kelurahan, tambah Fauzan, melakukan pengawasan ketat. Penerima bantuan akan diberi peringatan, bahkan bisa dicabut status penerima jika terbukti menyalahgunakan bantuan untuk judi online atau perilaku tidak produktif lain. 

“Program bantuan RTLH bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian layak, aman, dan sehat. DPR bersama pemerintah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian sesuai standar keamanan, kesehatan dan dapat dihuni masyarakat dengan nyaman,” katanya.

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid, Jadi Khatib Sholat Jum’at

Hermanamrullah    Mei 02, 2026   

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid, Jadi Khatib Sholat Jum’at

Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid terjun langsung menemui masyarakat mengisi masa reses. Salah satu kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi  masjid di wilayah Pulau Lombok, dan ikut sholat jum’at bersama masyarakat.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI, dalam setiap kunjungannya pada Hari Jum’at, sekaligus  bertindak sebagai khatib sholat Jumat. Pada Jum’at (01/05/2026), Fauzan, menemui warga, dan menjadi khatib sholat Jum’at di Masjid Al-Falah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam khotbahnya, Fauzan, yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok mengajak semua masyarakat berbuat baik, dan menghindari berbagai hal tidak baik, yang bisa menghancurkan, bahkan membuat manusia hidup sengsara. “Lakukan secara maksimal untuk selalu berbuat kebaikan, agar kita selamat di dunia dan akhirat,” jelasnya.

Fauzan menjelaskan, tiga hal yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia, adalah takut kepada Allah SWT, baik dalam posisi sedang sendirian maupun di tengah keramaian. Hal lainnya adalah berlaku adil kepada siapa saja dan dalam keadaan suka, tidak suka atau marah. Perilaku adil juga harus dilaukan baik saat memegang jabatan atau tidak.

“Hal yang bisa menyelamatkan kita juga adalah memiliki perilaku cara pandang sederhana. Apakah saat kaya atau saat memiliki banyak ilmu pengetahuan. Ini mudah kita ucapkan, tapi prakteknya kadang kita bisa tergelincir. Karena itu, kita terus berdoa agar kita selamat dan selalu berbuat kebaikan,” tegas Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024).

Fauzan, dalam khotbah Jum’at ini juga mengatakan, Alloh SWT juga mengingatkan kita semua sebagai umatnya, tiga hal yang bisa menghancurkan kehidupan manusia adalah berperilaku pelit atau kikir, berperlaku menuruti hawa nafsu dan mengagungkan diri sendiri.

“Mari kita maksimalkan upaya kita untuk berbuat kebaikan agar kita selamat, dan maksimalkan usaha agar kita terhindar dari hal-hal yang menghancurkan hidup kita,” katanya sembari menyebutkan bahwa hal ini sesuai Firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW.

Fauzan, usai sholat Jum’at juga sempat berdialog dengan warga, dan para jamaah sholat jum’at. Dalam dialog, Fauzan, mengingatkan warga dan pengurus Masjid Al-Falah agar segera mengurus sertifikat tanah wakaf masjid, jika belum memiliki sertifikat.

Menurut Fauzan, serfikasi tanah wakaf masjid, kuburan atau aset-aset lain yang diwakafkan penting dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sebab, jika masjid atau aset yang diwakafkan memiliki sertifikat, akan lebih kuat dan memiliki legalitas hak milik yang sah, sehingga tidak bisa lagi digugat, jika ada pihak lain yang menggugat.

“Ini perlu menjadi perhatian, karena jika nanti ada pihak yang menggugat, masjid bisa-bisa kalah di pengadilan, karena tanah yang diwakafkan, kemungkinan tidak dilengkapi dokumen ikrar wakaf. Karena itu, segera urus sertifikatnya,” jelas Fauzan.

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Hadiri Halalbihalal Alumni Mahasiswa Jogja-Lombok

Hermanamrullah    April 13, 2026   

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Hadiri Halalbihalal Alumni Mahasiswa Jogja-Lombok

Foto: Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengapresiasi pertemuan silaturrahmi dan halalbihalal alumni mahasiswa asal Lombok, yang pernah menempuh pendidikan di Yogyakarta, yang berlangsung di Mataram, NTB, Minggu (12/04/2026).

Dalam sambutannya, Fauzan menyampaikan terima kasih kepada semua alumni lintas generasi yang berkenan hadir. Ia juga juga berterima kasih kepada Gubernur NTB. Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur NTB periode 2003-2008 Lalu Serinata, dan tokoh lainnya, sehingga halalbihalal ini terselenggaran dengan lancar.

Pada kesempatan ini, Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok ini mengusulkan agar alumni mahasiswa yang pernah menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta tidak berubah. Joglo menjadi paguyuban, sebagai wadah kekeluargaan dan solidaritas bagi alumni mahasiswa asal Lombok. 

“Saya berharap paguyuban ini selalu mengedepankan kebersamaan, saling mendukung, serta mempererat silaturahmi antar-alumni. Meski tanpa pengurus, paguyuban bisa terus diperkuat melalui berbagai pertemuan, apakah bisa sekali atau dua kali setahun,” jelasnya.

Ia mengatakan, berbagai kegiatan yang dilakukan, merupakan sarana melepas rindu dan memperkuat ikatan persaudaraan, Alumni saling mendukung, termasuk dalam kebersamaan membangun daerah NTB, untuk kemajuan. 

Paguyuban ini, katanya, berperan menjaga tali silaturahmi para alumni di tanah kelahiran setelah menyelesaikan studi di Yogyakarta. Karena itu, ia mengajak alumni mempertahankan paguyuban ini dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini menyatakan, paguyuban Joglo harus bermanfaat bagi masyarakat. Bukan sekadar sebuah paguyuban, namun anggotanya harus bahu-membahu membangun NTB secara bersama-sama.

Fauzan menyatakan, para alumni Joglo terlihat memiliki ikatan emosional yang kuat karena sudah pernah bersama-sama merasakan suka duka saat menempuh pendidikan di perantauan Yogyakarta. Bekal pengalaman ini, membentuk nilai kebersamaan yang tercermin dalam setiap pertemuan.

“Mari kita pupuk terus kebersamaan. Kita juga sama-sama membangun NTB, agar terus maju dan menjadi provinsi yang maju baik dari sisi ekonomi maupun bidang lainnya,” kata Fauzan.

Dalam konteks halalbihal para alumni Joglo, menurut Fauzan, halalbihalal dan silaturrahmi merupakan dua konsep untuk memperkuat tali persaudaraan dan mempererat hubungan kemanusiaan. Halalbihalal, tradisi saling memaafkan, silaturrahmi untuk menyambung hubungan, memperluas rezeki, dan memperpanjang usia.

“Halalbihalal bukan sekadar tradisi kumpul-kumpul, melainkan jembatan untuk silaturrahmi, menyambung kembali hubungan yang renggang, memaafkan kesalahan, dan meningkatkan kepedulian terhadap keluarga dan tetangga,” paparnya. 

Fauzan Khalid Soroti Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Khawatir Kunjungan Wisatawan ke NTB Tergerus

Hermanamrullah    April 12, 2026   

Fauzan Khalid Soroti Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Khawatir Kunjungan Wisatawan ke NTB Tergerus

Fauzan Khalid

Okenews.net-Anggota DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok H. Fauzan Khalid menyoroti penetapan kenaikan harga tiket pesawat, yang dikhawatirkan menggerus tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Padahal, selama ini, harga tiket pesawat domestik tergolong mahal dibandingkan dengan harga tiket ke luar negeri.

 

Kenaikan harga tiket berpotensi menghambat pencapaian target kunjungan wisatawan pada tahun 2026. “Saya khawatir, situasi ini, menyebabkan minat wisatawan berwisata menurun, termasuk ke Pulau Lombok dan Sumbawa,” kata Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, di Mataram, NTB, Sabtu (11/04/2026).

 

Adapun target kunjungan wistawan ke NTB pada tahun 2026 ini sebesar 2,5 hingga 3 juta orang. Target ini didukung penyelenggaraan sekitar 70-an event pariwisata, seperti festival budaya dan olahraga untuk menarik kunjungan wisatawan, yang diharapkan bisa memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

 

Untuk menghindari turunnya tingkat kunjungan wistawan di tengah mahalnya harga tiket, Fauzan menyarankan, agar pemerintah bersama pengusaha dan stakeholder lain berkolaborasi memaksimalkan promosi dan event wisata menarik. Pasar wisata juga lebih difokuskan pada  pasar wisatawan domestik.

 

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) berharap, pemerintah bersama pihak swasta menggelar lebih banyak event wisata secara rutin dan memperkuat promosi destinasi Lombok dan Sumbawa. Strategi ini, diharapkan bisa mengatasi potensi penurunan jumlah wisatawan ke NTB. 

 

“Meski kenaikan harga tiket pesawat berpotensi memengaruhi jumah kunjungan wisatawan, dan situasi global yang belum stabil, tapi saya optimistis, target kunjungan pada tahun 2026 bisa tercapai,” jelasnya.

 

Legislator NasDem ini minta pemerintah daerah dan pusat bisa mengintervensi harga tiket pesawat dengan kebijakan khusus. Sebab kenaikan harga tiket pesawat bisa menghambat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

 

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi maksimal 9 hingga 13 persen akibat lonjakan harga avtur global. Kebijakan ini diberlakukan terbatas untuk menyeimbangkan beban operasional maskapai dan daya beli masyarakat.

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Apresiasi Digitaliasi Pelayanan Pertanahan di Kota Tangerang

Hermanamrullah    April 08, 2026   

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Apresiasi Digitaliasi Pelayanan Pertanahan di Kota Tangerang

Fauzan khalid

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI F-NasDem, H. Fauzan Khalid mengapresiasi pelaksanaan digitalisasi pelayanan pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Banten.

“Saya mengapresiasi digitalisasi layanan pertanahan yang dilaksanakan masif melalui berbagai inovasi berbasis elektronik di Kota Tangerang. Banyak jenis layanan elektronik yang dilakukan, untuk meningkatkan kecepatan layanan dan transparansi,” kata Fauzan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang, Banten, Selasa (7/4/2026).

Fauzan, Anggota DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mencontohkan, implementasi dari konsep kantor pertanahan virtual atau layanan virtual office yang dikembangkan untuk meningkatan kualitas layanan public. Layanan ini, memungkinkan masyarakat mengakses layanan pertanahan tanpa harus hadir secara langsung ke Kantor ATR BPN Kota Tangerang.

“Ini menarik dan bisa sangat memudahkan masyarakat. Konsep ini bisa juga diterapkan di tempat lain,” ucap Fauzan. Sejauh ini Kantor Pertanahan Kota Tangerang merupakan pionir yang menginisiasi layanan virtual office untuk memberikan kemudahan akses layanan.

Fauzan berharap, konsep ini bisa mempercepat layanan, termasuk pengalihan sertifikat tanah dari analog (fisik) ke elektronik (digital) melalui prosedur alih media. Apalagi, melalui layanan ini, masyarakat bisa mengunggah dokumen persyaratan hingga pemantauan status permohonan secara real time.

Menyinggung pelaksanaan sertifikat tanah elektronik, dalam kunjungan kerja ini terungkap, Kantor Pertanahan Kota Tangerang telah menerbitkan sebanyak 37.560 sertifikat elektronik. Sedangkan proses alih media (pra-sertifikat elektronik) yang mengubah data fisik (analog) menjadi digital telah mencapai 329.636 dokumen atau 76,04 persen dari total buku tanah yang tersedia.

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), dalam kunjungan ini minta Kantor Pertanahan Kota Tangerang terus meningkatkan kinerja dan memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat dengan baik. Fauzan, juga mengingatkan, agar Kantor Pertanahan Kota Tangerang tidak melupakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

“Masyarakat terlayani dengan baik, program percepatan sertifikasi tanah wakaf juga berjalan lancar. Ini harapan kami di DPR, agar tanah wakaf memiliki alas hak kuat dan berkekuatan hukum. Sebab, masih banyak, tanah wakaf yang belum bersertifikat,” cetusnya

Sertifikasi tanah wakaf penting, lanjut Fauzan, untuk mengantisipasi jika ada ahli waris yang melakukan gugatan di kemudian hari. Namun, jika tanah wakaf sudah bersertifikat, sudah tentu tanah wakaf tersebut tidak bisa digugat, karena sudah ada bukti sah yang berkekuatan hukum.