Wagub NTB: Kompetensi Naker Harus "Link and Match" dengan Industri

Redaksi    Mei 30, 2021   

Wagub NTB: Kompetensi Naker Harus "Link and Match" dengan Industri

Okenews - Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menegaskan,  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Provinsi NTB harus terus membangun kolaborasi dan meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha agar link and match ke depannya.

Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah

"Disnaker harus membangun sinergi dengan seluruh stake holder terkait. Libatkan dan optimalkan semua BLK Provinsi, BLK milik Kabupaten/Kota dan lembaga Pelatihan kerja swasta (LPKS), termasuk pelibatan instruktur dari dunia industri," tegas Wagub dalam arahannya kepada seluruh pejabat struktural Disnakertran di aula Pendopo Wagub di Mataram Jum'at (28/5/2021).

Pada saat itu, Wagub Umi Rohmi juga kembali mengingatkan bahwa Disnakertrans NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dengan tantangan dan permasalahan yang sangat  kompleks. 

Tugas itu, mulai dari penyediaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, penyiapan naker kompeten/terampil, mengatur penempatan kerja hingga perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial serta hak-hak pekerja kita harus diperhatikan semuanya. Termasuk perlindungan terhadap para pekerja Migran (PMI), agar dipastikan bahwa kedepan tidak ada lagi yang berangkat secara unprosedural.

" Pak kadis, saya tugaskan agar zero unprocedural migran, link and match kebutuhan dan ketersediaan naker, revitalisasi LTSA dan BLK harus bisa terealisasi di NTB," pinta Wagub.

Selain itu, menurut Wagub di era Pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, seperti berbagai potensi yang ada di sekolah menengah kejuruan. Misalnya persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan MotoGP Mandalika. Kebutuhan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal harus mulai direncanakan dengan riil dilapangan. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. I Gede Putu Aryadi melaporkan kepada Wakil Gubernur bahwa, pihaknya kini sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi. 

Sejak dilantik sebulan lalu, kata Gede pihaknya intens berkoordinasi dengan seluruh asosiasi dunia industri dalam rangka mewujudkan link and match dengan dunia usaha.

Aryadi juga melaporkan terkait data pemulangan PMI asal NTB. Menurutnya, dari sejumlah PMI purna ini, sudah banyak yang berhasil mengembangkan usaha mandiri di sektor formal maupun informal. Mereka sukses karena setelah purna dari bekerja di luar negeri, mereka pulang membawa modal dan juga pengalaman kerja. 

"Succes story ini tentunya bisa menginspirasi yang lain, dan kita semua untuk mengatasi kondisi krisis akibat pandemi  Covid 19 sekarang ini," terangnya. Termasuk kami di dinas tenaga kerja ini, juga menyiapkan pelatihan wira usaha mandiri bagi para PMI kita yang sudah purna.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mantan Kadis Kominfotik ini menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan seluruh unsur menjadi kata kunci. 

Ia menjelaskan, selain BLK milik pemerintah daerah dan BLK internasional di Lombok Timur, di NTB  juga terdapat 315 LPKS, 104 diantaranya sudah terakreditasi. Selama tahun 2020, sebanyak 10.202 pencari kerja yang sudah dilatih dengan dukungan 1.053 orang instruktur yang tersebar di NTB.

Sebagian dari para lulusan pelatihan kerja ini, atau sekitar 4 ribu lulusan pelatihan itu belum terserap kedalam dunia kerja. Karena itu, Komitmen dari dunia industri untuk memberdayakan para naker lokal ini sangatlah diharapkan.

Suport Pemuda, DATU SAKTI Kerjasama HKTI NTB

Redaksi    Mei 29, 2021   

Suport Pemuda, DATU SAKTI Kerjasama HKTI NTB

Okenews - Pemuda Bersatu Sasak Timur  (DATU SAKTI) NTB bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB memberikan suport berupa pembuatan lapangan begansingan di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

Bantuan pembuatan lapangan begasingan ini guna memfasilitasi para pemuda dan masyarakat yang gemar bermain begasingan dan mengisi waktu luang mereke.

"Permainan begasingan ini sangat digemari pemuda dan masyarakat. Selain melestarikan permainan tradisional Sasak, permainan ini juga sangat positif bagi pemuda, apa lagi yang tidak punya kesibukan," papar Ketua DATU SAKTI Samsul Hadi, Sabtu 29/05/2021).

Dengan adanya kesibukan para pemuda seperti itu, menurut pria yang kerap disapa Guru Chak Hadi, maka akan memberikan dampak postif dan para pemuda akan terhindar dari kegiatan yang merugikan diri mereka. 

Lihat saja fenomena hari ini, generasi muda banyak terjebak pada hal-hal yang negatif seperti terlibat narkoba dan lainnya. "Jadi, salah satu cara agar terhindar dari hal yang negatif, maka harus melalui mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif, termasuk begasingan," ujarnya.

Ditegaskan pula, pembuatan lapangan begasingan ini bukan hanya untuk warga Sakra Timur, tetapi untuk masyarakat dari luar juga bisa menggunakannya untuk bermain. "Silakan datang main, kita terbuka untuk semua masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Samsul Hadi juga mengajak para pemuda berkecimpung di dunia seni melalui Lembaga Sanggar Seni Budaya Adi Karye Bangse, ada juga grup gendang betep, gendang perisean, paguyuban perisean, sehingga kegiatan kosong pemuda terisi oleh kegiatan yang sifatnya positif.

"Kami juga sudah membuat perencanaan untuk pemuda  supaya ada pengahsilan setiap bulannya untuk kegitan usaha dan bahkan berencana setiap teras rumah pemuda membuat kolam terpal budidaya lele dan ikan air tawar sehinga aktivitas negatif dari pemuda tersebut  berkurang," ujarnya.

Semua ini, kata Samsul tidak terlepas dari dorongan Pengurus HKTI NTB yang sangat pediluli guna mengurangi resiko para pemuda terhadap bahaya narkoba dan kriminal lainnya. 

Senada dengan itu, Sekretaris HKTI NTB Iwan Setiawan S.sos menyampaikan, kegiatan positif pemuda harus diisi sehingga mengurangi resiko para pemuda dari kegitan-kegiatan negatifnya, apalagi saat ini Lombok Timur menjadi bagian dari tujuan pengiriman barang haram berupa narkoba.

Disebutkan, salah satu faktor orang terlibat narkoba karena pergaulan dan lingkungan. Untuk menghindari bahaya jeratan bahaya narkoba, keseharian para pemuda harus diisi dengan sejumlah kegiatan positif, salah satunya dengan aktif dalam begasingan, kegiatan seni dan budaya lainnya.

"Paling efektif adalah kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi. Dan tidak kalah pentingnya, perhatian para orang tua untuk menjauhkan anak dari bahaya narkoba yang sekarang ini merambah ke pelosok kampung," ujarnya.

Melihat fenomena belakangan ini, maka HKTI NTB bekerjasama dengan Datu Sakti untuk memfasilitasi, mendorong para pemuda melakukan kegiatan-kegitan positif.

"Kami juga aka melihat dan memantau progres capaian out put dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau progresnya bagus, kami akan mencarikan solusi suport dari panding atau donatur lain," pungkasnya. 

Polda NTB Sebut Lotim jadi Tujuan Pengiriman Narkoba

Redaksi    Mei 28, 2021   

Polda NTB Sebut Lotim jadi Tujuan Pengiriman Narkoba

Okenews - Timsus Ditresnarkoba Polda NTB meringkus 4 tersangka narkoba warga Lombok Timur inisial ISR, SR, IRW dan WH disalah satu rumah makan di jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok, Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (26/05/2021).

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf S.I.K, M.H mengatakan, penangakapan pelaku narkoba kali ini merupakan modus baru, mereka menggunakan modus makan di rumah makan untuk mengelabuhi petugas.

“Mereka mengelabui petugas dengan cara makan di warung seolah-olah mereka merupakan pelanggan yang sedang makan disana, ini merupakan modus baru,” kata Helmi.

Namun karena lihainya petugas Timsus Ditresnarkoba Polda NTB modus keempat orang tersebut berhasil diungkap, berkat informasi masyarakat yang mengetahui perbuatan mereka.

“Saya ucapkan terimakasih kepada warga yang telah memberikan informasi tersebut kepada kami, sehingga modus baru transaksi narkoba ini bisa diungkap oleh kami,” katanya.

Selebihnya Helmi berharap, sekecil apapun inforamasi terkait narkoba, dia meminta agar disampaikan kepada aparat, supaya NTB segera bebas dari Narkoba.

“Jangan takut, anda bersama kami, berikan informasi sekecil apapun terkait narkoba kepada kami, kamipun tidak takut terhadap para pelaku narkoba, demi kebaikan masyarakat,” tegas Helmi.

Menurutnya, belakangan ini banyak warga Lombok Timur yang tertangkap karena kasus narkoba dan sebagian besar Lombok Timur menjadi tujuan pengiriman narkoba dan menjadi salah satu tempat persembunyian yang aman oleh pelaku Narkoba dari luar daerah.

Oleh karena itu, Pamen Melati 3 itu mengajak warga Lombok Timur untuk terus mengintai dan melaporkan setiap pergerakan narkoba, jika ingin Lombok Timur segera bersih dari narkoba.

“Saya yakin lebih banyak orang yang peduli dengan korban narkoba jika di bandingkan dengan pelaku narkoba di Lombok Timur. Untuk itu, ayo kita kerjasama berantas Narkoba di Lombok Timur,” ungkapnya.

Keempat tersangka tersebut diduga merupakan jaringan narkoba antar provinsi, karena barang yang mereka pegang berasal dari Batam, pengirimannya melalui jalur udara transit di Surabaya.

Dari keempat orang tersebut Ditresnarkoba Polda NTB berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan tisu warna putih dengan berat brutto 8,33 gram. Uang sebesar Rp. 320.000, dan 5 handphone.

Keempat tersangka itu diduga melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

4 Lokasi Kota Layak Anak di NTB

Redaksi    Mei 28, 2021   

4 Lokasi Kota Layak Anak di NTB

Okenews - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB terus berikhtiar mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di NTB.

DP3AP2KB saat rapat bersama wakil gubernur 

Kepala Dinas DP3AP2KB Husnanidiaty Nurdin mengatakan, saat ini, Kota Layak Anak di NTB sebanyak empat lokasi yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. 

Ia berharap setiap tahun bertambah. "Setiap tahun ditargetkan ada dua kota layak anak yang diberikan penilaian oleh pusat. Diharapkan tahun ini bisa dapat dua, sekarang masih dalam proses penilaian dari pusat," ungkapnya, Kamis (27/05/2021). 

Eny sapaan akrabnya, terus berupaya meningkatkan kualitas perempuan, baik itu dari segi pendidikan dan keterampilan, melalui sekolah maupun berbagai pelatihan. 

"Kalau di pemberdayaan perempuan kami berupaya bagaiamana meningkatkan kualitas perempuan melalui sekolah perempuan, hal ini sudah dilakukan oleh NGO, sehingga kami mereplikasikan kegiatan ini," tutupnya.

Jaga Akuntabiltas, BPKP Siap Kolaborasi dengan Pemprov NTB

Redaksi    Mei 25, 2021   

Jaga Akuntabiltas, BPKP Siap Kolaborasi dengan Pemprov NTB

Okenews - Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di wilayah Provinsi NTB.

Hal itu ditegaskan Salamat Simanullang saat membuka Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/2021). 

"Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Oleh karenanya, ia meminta kolaborasi antar pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK dan didukung oleh BPKP dalam.memastikan dan membantu pimpinan daerah untuk menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor  serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

Untuk itu, perlu adanya pengawalan bersama dengan aparat terkait serta diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama. Kata kunci untuk mencapai semua itu adalah komunikasi, sinergi dan kolaborasi," tegasnya.

Kemudian rakor tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023. 

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Waluya memaparkan Potensi dan Indikasi Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD merupakan 2 titik dari 9 titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah. 

Pembagian dan pengaturan “jatah” proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD, dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Kemudian Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Elfin Elyas, M.Si memaparkan peran Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengawasan APIP Daerah menyampaikan fokus pengawasan umum yang terbagi menjadi 6 aspek.

Enam aspek itu adalah, aspek pembagian urusan, aspek kelembagaan daerah, aspek kepegawaian pada perangkat daerah, aspek kebijakan daerah, aspek keuangan daerah, aspek kerja sama daerah, aspek pembangunan daerah, serta aspek pelayanan publik di daerah.

Dan yang terakhir paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dra. Dessy Adin yang menjelaskan tentang Pengawasan dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan Strategis Pemda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ia menjelaskan pentingnya peran APIP dalam pengawalan tujuan pembangunan strategis di daerah. Visi dan misi kepala daerah berupa prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial.

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Redaksi    Mei 25, 2021   

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Okenews - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi, dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. 

Hal itu ditegaskan Wagub saat membuka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/2021). 

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB masih tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif. 

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPKP dapat tetap kuat. "Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah," ungkapnya Rohmi.

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema "Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB". Turut dihadiri oleh seluruh bupati walikota se-NTB dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB. 

Ditegaskan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020. 

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD  terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.Tentu ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

"Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen. Kemudian tidak ada tempat merawat masyarakat itu tidak pernah terjadi.

"Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik," imbuh Ummi Rohmi.

Menurut Ummi Rohmi, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi. Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata. 

Ia mencontohkan, pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi

Wagub Dukung Program Alumni Al-Azhar Bangun NTB Gemilang

Redaksi    Mei 20, 2021   

Wagub Dukung Program Alumni Al-Azhar Bangun NTB Gemilang

Okenews - Wagub NTB  Dr. H. Siti Rohmi Djalilah mengapresiasi dan mendukung langkah Organisasi Internasonal Alumni Al-Azhar NTB dengan berbagai program kerjanya untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov NTB untuk turut terlibat membangun NTB Gemilang dan berkemajuan di masa-masa yang akan datang. 

“Kami memahami dan ingin selalu mensupport berbagai program dari elemen masyarakat termasuk program kerja dari Ikatan Alumni Organisasi Internasional Al-Azhar (OIA) untuk turut membangun daerah melalui bidangnya masing-masing," kata Wagub NTB saat menerima audiensi OIA NTB di ruang kerja Wagub NTB, Kamis (20/5/2021).

Namun perlu dipahami dalam kondisi Negara saat ini dimana Covid-19 belum juga berakhir, akan berdampak pada postur APBD dimana APBD NTB juga sering mengalami pemangkasan (repocusing). Belum lagi musibah gempa yang dialami NTB 2018 lalu masih berdampak hingga saat ini.

Meski demikian Wagub yang dikenal sebagai  perempuan inspiratif Indonesia ini memberi semangat kepada para ikatan alumni Al-Azhar di NTB ini untuk terus bersemangat dan tak pernah kendor dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah yang sama-sama dicintai ini.

“Insya Alloh tahun depan atau pada saat yang tepat Pemprov akan berkontribusi dan mengawal program kerja para ikatan Alumni Al-Azhar NTB ini. Intinya apapun program dari masyarakat termasuk ikatan Alumni bisa selalu bersinergi dengan Pemprov NTB," ungkapnya.

Dengan demikian, apapaun rencana kerja atau kegiatan tersebut diharapkan bisa sukess pelaksanannya utamanya bagi kesejahteraan masyarakat.

Diselesaikan dengan Restorative Justice, Penghina Palestina di NTB Minta Maaf

Redaksi    Mei 20, 2021   

Diselesaikan dengan Restorative Justice, Penghina Palestina di NTB Minta Maaf

Okenews - Polisi menyatakan bahwa kasus dugaan penghinaan terhadap Negara Palestina lewat media sosial (medsos), yang dilakukan oleh petugas kebersihan berinisial HL alias Ucok diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif. 

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, hal itu juga karena tidak terpenuhi unsur pidana di dalam UU ITE. Selain itu, yang bersangkutan juga telah menyampaikan maaf.

"Karena tidak memenuhi unsur pidana UU ITE. HL juga telah menyampaikan permohonan maaf" kata Ramadhan dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/5/2021).

Ramadhan menjelaskan, dalam perkara di NTB, polisi melakukan penangkapan dalam rangka mengamankan yang bersangkutan. Mengingat, postingannya bisa memecah belah bangsa dan membuat kegaduhan.

Menurut Ramadhan, pihak kepolisian juga telah melakukan komunikasi dengan tokoh agama, masyarakat, dan pihak lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

"Hari ini penyidik kembali melaksanakan gelar perkara untuk melakukan restorative justice yang dilakukan penyidik Ditkrimsus Polda NTB," ujar Ramadhan.

Semetara itu, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Artanto menjelaskan, penyelesaian perkara dengan pendekatan itu lantaran, penyidik mempertimbangkan bahwa tersangka sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. 

Selain itu, pelaku tidak memahami permasalahan yang terjadi antara Palestina dan Israel sehingga iseng-iseng membuat konten tersebut.

Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau

Redaksi    Mei 19, 2021   

Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau

Okenews - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Sitti Rohmi Djalilah mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program (Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB) yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.

Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (foto dokumen)

The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim. 

"Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat," kata Ummi Rohmi sapaan Wagub saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB Dr.H Rosyadi Sayuti terkait Progres GCF, Rabu (19/05/2021) di Aula Pendopo Wagub.

Oleh sebab itu, menurut Ummi Rohmi, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang, seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster.

Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada disekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan  tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.

Sehingga Industrialisasi produk laut, seperti budidaya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar karena semua konsep program berbasis lingkungan. Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.

Wagub juga meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan disekitar ditegakkan. "Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB," tegasnya.  Masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan partisipasi dan dukungannya. 

Ia juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mensukseskan program ini.  "Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,"tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB H Rosiady Sayuti menyampaikan bahwa konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Lombok Timur dan KSB, dan PT. Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas. 

"Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus diantara pulau Lombok dan Sumbawa," kata Rosiady.

Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan. Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.

"Jadi kapal yang dioperasikan disana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain," sebut mantan Sekda NTB ini.

Juga yang menjadi focus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa. 

Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar 700 Miliar hingga 1 Triliun Rupiah. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, Pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.

"Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB," tutup Bang Ros sapaannya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT. Eco Solutions Lombok NTB Indonesia, John Laurence Higson menghimbau Pemrov. NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis dilapangan. "Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana," tegasnya.

GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.

Turut mendampingi Wagub, Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB. 

Pemprov NTB Buka 4.865 Formasi CPNS dan PPPK

Redaksi    Mei 10, 2021   

Pemprov NTB Buka 4.865 Formasi CPNS dan PPPK

Okenews - Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat ini pemerintah telah membuka lowongan CPNS dan PPPK di lingkungan Provinsi NTB sebanyak 4.865 formasi. Keseluruhan formasi terdiri dari tenaga guru (PPPK) sejumlah 4.443 formasi, tenaga kesehatan sejumlah 271 formasi, dan tenaga teknis sejumlah 151 formasi. 

Informasi ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 555, tahun 2021, tanggal 21 April 2021 tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB M. Nasir mengatakan, pembukaan formasi CPNS ini diharapkan agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi serta mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional. 

Oleh karena itu, pemerintah memandang  perlu menambah pegawai aparatur sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar kebutuhan pegawai di lingkup Provensi NTB terpenuhi. 

Pengumuman seleksi akan dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Pendaftaran seleksi pada tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 21 Juni 2021. Seleksi administrasi dan pengumuman hasil pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Masa sanggah dari tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021.

Sementara itu, pelaksanaan tes CPNS akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2021. Seleksi kompetensi PPPK Non Guru (CAT BKN) dilaksanakan pada bulan September. Seleksi kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud) dimulai dari tes pertama pada tanggal 1 Agustus 2021, tes kedua pada tanggal 2 Oktober 2021 dan tes ketiga pada tanggal 3 Desember 2021.

Selanjutnya, pelaksanaan tes SKB akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober. Pengumuman akhir dan masa sanggah pada bulan November 2021 dan penetapan NIP CPNS atau nomor induk PPPK pada bulan Desember 2021. 

Gubernur Serahkan Alat Rapid Test Buatan NTB

Redaksi    Mei 10, 2021   

Gubernur Serahkan Alat Rapid Test Buatan NTB

Okenews - Sebanyak 4.800 unit antigen Covid-19 buatan lokal NTB disalurkan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah kepada 10 kabupaten/kota se-NTB.

Alat rapid test antigen yang dinamai Entram tersebut diserahkan simbolis oleh Gubernur secara daring di STIPark Banyumulek, Senin (10/05/2021), masing-masing kabupaten/kota mendapatkan 480 unit Entram.

Zul mengatakan, Entram adalah produk teknologi tinggi. Keyakinannya tentang potensi masyarakat NTB akhirnya dibuktikan dengan berhasil diciptakannya Rapid Test Antigen Entram ini. 

Ini juga sekaligus membuktikan bahwa program industrialisasi yang sedang berjalan ternyata tidak hanya memberikan dorongan terhadap lahirnya inovasi dalam bidang industri olahan dan permesinan.

Namun pada sektor kesehatan juga NTB mampu membuktikan bahwa industrialisasi telah berkembang disegala bidang.  Bahkan Gubernur yakin, bila diberi kesempatan dan sumber daya, NTB mampu membuat vaksin dan alat kesehatan lainnya. 

"Jangankan mesin-mesin sederhana, alat rapid test antigen pun bisa diproduksi oleh anak-anak NTB," ucapnya optimis.

Zul menginginkan agar alat Rapid Test Antigen Entram ini dapat diproduksi lebih banyak lagi, serta mendorong  agar kabupaten/kota mulai menggunakan serta bangga dan cinta terhadap berbagai buatan produk lokal. 

Ia juga berharap kedepan kapasitas produksi Entram bisa lebih diperbesar untuk memenuhi kebutuhan rapid test antigen di Indonesia. "Rapid test Entram ini selain murah tapi berkualitas tidak kalah dengan produk luar negeri,” ujar Bang Zul. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, L Hamzi Fikri mengatakan, Laboratorium Hepatika NTB yang memproduksi Entram ini sudah mengantongi izin edar dan saat ini  didorong untuk didaftarkan dalam e-katalog. 

"Kemampuan produksinya baru 50 ribu per bulan. Sekarang ini tersisa stok sebanyak sepuluh ribu dari yang diproduksi 60 ribu tahun ini," jelas Fikri. 

Sementara itu, Prof. Dr. Mulyanto, Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora mengatakan, produk karya NTB ini telah melalui proses seperti validasi dan uji lainnya. Untuk menguji akurasinya, alat ini sudah dibandingkan dengan alat rapid test komersil lainnya, dengan hasil akurasi yang sangat baik.

Bahkan menurut keterangannya, sensivitasnya alat ini lebih baik dari salah satu alat tes cepat yang beredar dipasaran. Akurasi alat ini sensivitasnya sekitar 91 persen, dengan spesifitasnya sekitar 96 persen. Artinya, dapat mendeteksi paling tidak dari 100 pasien positif, sejumlah 91 orang yang dapat dideteksi dengan produk ini.

Kalau tidak dapat dideteksi dengan alat ini, artinya jumlah virusnya sangat rendah dan tidak menular. Dibanding dengan produk lain ada yang sensivitasnya 80 persen. Produk ini juga merupakan hasil dari uji coba dengan dua produk alat komersial sebagai pembanding. “Namun lebih bagus kita,” tegasnya.

Selain itu juga, alat ini tergolong murah dan dapat langsung mendapatkan hasil sekitar 15 menit.

Kunjungi 3 Gili, Menparekraf dan Gubernur NTB Sempat Renang Bareng

Redaksi    Mei 06, 2021   

Kunjungi 3 Gili, Menparekraf dan Gubernur NTB Sempat Renang Bareng

Okenews - Memastikan eksistensi pariwisata kembali bergeliat di 3 Gili Kabupaten Lombok Utara, Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah memilih cara tidak biasa mengunjungi gugusan pulau tersebut.

Kedua pejabat itu memilih berenang sejauh 100 meter dari perahu yang ditumpanginya ketika akan bersandar di Gili Terawangan. 

"Kami berenang untuk menikmati keindahan spot air laut yang jernih dan bersih di 3 Gili, dan merasakan suasana yang nyaman untuk mendapatkan masukan dari pelaku pariwisata disini," kata Menparekraf dan Gubernur Zul, dalam kunjungan kerjanya ke NTB dalam rangka dialog dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (6/5/2021) di Gili Terawangan.

Sehingga saat semua pintu dibuka pada tanggal 17 Mei mendatang, wisatawan dapat berkunjung dan berlibur ke Gili dengan tetap menerapkan protokol kesehetan dalam mencegah Covid-19.

"Kami berkomitmen untuk bangkitkan dan pulihkan pariwisata di Gili, dengan beberapa program dan langsung dirasakan oleh masyarakat,"jelasnya.

Beberapa strateginya adalah memperbanyak event yang diminati wisatawan dalam negeri. Selama ini yang dilakukan fokus terhadap wisatawan mancanegara. Padahal masih banyak wisatawan nusantara yang belum tersentuh.

Upaya lain, akan dibangun travel patten, karena Gili merupakan Zona hijau, yang dapat di interkoneksikan dengan zona hijau lain seperti di Sanur Bali. Membangun kerjasama untuk menjual paket agar bisa menjadi alternatif sementara saat pandemi.

Selain itu, upaya lainnya adalah membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di NTB. Sehingga harus ada dukungan dari semua pihak termasuk pelaku pariwisata ekonomi kreatif dan pemerintah.

"Termasuk berbagai fasilitas dan sarana prasarana dan penguatan ekonomi kreatif menjadi perhatian khusus kami, karena ini destinasi dunia,"tutupnya

Gubernur Doktor Zul, mengapresiasi semangat pemerintah pusat memberikan perhatian untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata di NTB. 

Diakui Doktor Zul, bahwa kunjungan Menteri Pariwisata sudah kedua kalinya ke NTB. Kepedulian ini harus benar-benar dijaga sehingga kedepan banyak program yang dapat membatu pelaku pariwisata memulihkan kembali geliatnya.

"Saya juga memberikan Apresia kepada Bupati dan Wakil Bupati telah bersinergi bersama masyarakat setempat untuk dapat menjaga wilayahnya tetap dalam zona hijau. Ini menjadi modal untuk pariwisata," kata Doktor Zul.

Beberapa pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif menyambut baik kunjungan ini. Sehingga usulan konkrit dan masukan dapat segera di eksekusi oleh Pemda dan pusat.

Sebelumnya, dalam dialog Ketua Assosiasi 3 Gili, Lalu Kusnawan mengaku sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin di area deetinasi wisata. Termasuk SOP untuk memasuki Gili telah dibuat bersama.

"Bahkan Kita sudah vaksin masal sebanyak 3.500 pelaku pariwisata," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pelaku pariwata terus berbenah dalam rangka upaya menggeliatkan pariwisata di KLU.

Mewakili rekan-rekannya ia meminta pemerintah juga membangun fasilitas umum seperti puskesmas yang layak dan berstandar untuk wisatan dan masyarakat di 3 Gili.

Ditambahkan Lalu Suratman pelaku pariwisata 3 Gili, berbagai upaya dan langkah telah dilakukan untuk memulihkan pariwisara. Sehingga ia meminta kolaborasi dan sinergi bersama semua steak holder baik pusat dan daerah merecovery pariwisata agar membangkitkan ekonomi masyarakat juga.

Menurutnya KLU terutama di 3 Gili harus memiliki Kultur sebagai branding destinasi wisata. Misalnya sport tourizem, untuk menggelar event motorcross. " Apalagi wilayah di KLU cukup layak untuk event itu,"pintanya.

Karena menurutnya, membranding destinasi itu perlu waktu. Minimal 4 tahun. Sehingga nantinya akan terkenal.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Menparekraf, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Wakil Bupati KLU, Kapolres KLU dan rombongan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Wagub: Tertib Data, Solusi Bagi Warga Miskin Kantungi BPJS Kesehatan

Redaksi    Mei 06, 2021   

Wagub: Tertib Data, Solusi Bagi Warga Miskin Kantungi BPJS Kesehatan

Okenews - Hasil pemantauan dan evaluasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), masih banyak permintaan warga miskin dan tidak mampu untuk di daftarkan sebagai peserta PBI JK, baik secara langsung melalui pemerintah provinsi maupun melalui usulan Kabupaten- Kota.

Mencermati data yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menginisiasi ihtiar Pemadanan Data Peserta JKN KIS Tahun 2021. Karena tertib data adalah solusi bagi warga miskin untuk mengantungi BPJS Kesehatan .

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah (foto dokumen)

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyebutkan, Jumlah kepesertaan PBI JK Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah  2.940.970 jiwa. Data tersebut jika ditambahkan dengan data APBD I sejumlah 147.641 jiwa dan APBD II sejumlah 313.853 jiwa, maka total jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah sebanyak 3.402.433 jiwa. 

“Dari Jumlah data tersebut,  jika disandingkan dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data kepesertaan PBI JK dengan jumlah  2.953.740 jiwa, maka jumlah kepesertaan PBI JK tersebut telah melampaui  jumlah DTKS  yang ada di Provinsi,” Sebutnya dalam rillis Pers, Rabu (5/5/2021)

Melihat perbandingan data yang ada, Wagub menduga ada indikasi kemungkinan adanya kepesertaan yang tidak tepat sasaran. Indikasi tersebut terendus dengan banyak data usulan kepesertaan yang ditolak karena peserta yang diusulkan sudah terdaftar. Mirisnya, meski sudah dilaporkan terdaftar di PBI JK, namun mereka (warga,red) tidak mengantungi Kartu BPS Kesehatan .

Mencermati data dan permasalahan yang ada, Orang nomor dua di NTB tersebut telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, dengan penuh pengharapan untuk menginstruksikan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing untuk melakukan pemadanan kembali  terhadap kondisi terkini data kepesertaan PBI JK.

Menurut Wagub, Pemadanan NIK bertujuan, untuk memastikan data peserta dimaksud valid, apakah peserta dimaksud masih ditemukan berdasarkan alamat yang ada dalam  data tersebut? Apakah peserta dimaksud masuk dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial RI? Apakah peserta berdasarkan data dimaksud  saat ini memiliki/memegang kartu JKN (BPJS Kesehatan) atau tidak?

“Selanjutnya masing-masing Kabupaten dan Kota agar memastikan bahwa data penerima PBI JK berhubungan langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tegasnya.

Dijelasknnya, bahwa atensi Pemerintah Provinsi tentang kesehatan warga miskin sudah totalitas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi yakni mendapatkan data Kepesertaan masyarakat NTB dalam kepesertaan BPJS, baik melalui PBI JK yang dibayarkan pemerihtah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Dari demudian data tersebut, tim Dinas Sosial Provinsi telah melakukan pemilahan data by name by adress (BNBA) sampai tingkat desa/kelurahan. Tujuannya dalam rangka memudahkan Pemerintah Kabupaten/Kota menggerakan potensi SDM Pemerirntahan-nya untuk menindaklanjuti langsung di desa desa dan kelurahan. Sehingga feedback perbaikan data efektif dan akurat.

"Data sudah dikrim ke Kabupaten/kota. Dinsos Provinsi lebih awal telah melakukan pemetaan atau pemilahan BNBA hingga tingkat desa/jelurahan, untuk mempermudah pelaksanaan pemadanan oleh kabupaten/kota," cetusnya

Oleh karena itu, sambung Wagub, ikhtiar totalitas pelayanan ini harus mendapatkan dukungan sampai ke tingkat kabupaten secara berjenjang  ke aparat kecamatan, desa, dusun hingga Aparatur Rukun Tetangga (RT). Kesolidan dalam pemadaban data ini akan membuahkan hasil, agar tidak ada lagi ketimpangan sosial tentang pelayanan  kesehatan bagi warga miskin.

Sebab, kata Wagub Mengulas permasalahan pengusulan sudah dilakukan oleh Dinsos Provinsi, akan tetapi dari hasil validasi  BPJS Kesehatan ditemukan banyak sekali data yang bermasalah dalam adminduknya, seperti nik ganda, nik tidak ditemukan, nik tidak padan dukcapil, nik belum online dan lain-lain. 

Hal ini menjadi perhatian serius juga agar kedepan nik tidak hanya online di kabupaten, tetapi  juga harus online secara  Nasional. “Jika telah tertib sumber data dan Tertib Padan NIK hingga Pusat,  maka tidak ada lagi kecolongan  ada warga miskin yang tidak mengantugi BPJS Kesehatan,” Selorohnya.

“Bahkan, ikhitiar ini dapat menggerus saling 'intip'  kepastian data dan pelayanan BPJS Kesehatan,” Imbuhnya.

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Butuh Sinergi

Redaksi    Mei 04, 2021   

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Butuh Sinergi

Okenews - Aksebilitas pendidikan untuk semua, khususnya bagi anak didik berkebutuhan khusus (disabilitas) menjadi tugas kolaboratif untuk bersama-sama bertangungjawab baik dari Dikbud NTB maupun Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB.

Gubernur menerima kepengurusan Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Provinsi NTB

Gubernur NTB H. Zulieflimansyah mengingatkan agar tidak terjadi distorsi atau demarkasi tugas antara Dikbud dan Kementerian Agama dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di NTB.

Menurutnya, apapun persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan madrasah yang ditemukan di wilayah kabupaten/kota se NTB bukan hanya tanggung jawab induknya berada di Kementerian Agama, namun persoalan tersebut bisa diatasi  secara bersama dengan baik.

"Jika berkoordinasi dan bersinergi lebih intens dengan Dikbud baik yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/kota,” tandas Zul saat menerima kepengurusan Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Provinsi NTB dipimpin Mira Mareta di ruang kerja Gubernur NTB, Selasa (4/5/2021).

Gubernur yang didampingi Asisten II Setda NTB Ridwansyah dan Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqon menginginkan ke depannya urusan pendidikan termasuk pendidikan inkulusi bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi saja, namun bersama untuk meraih kesuksesan bersama pula. 

“Jadi sewaktu-waktu Dikbud tidak hanya mengunjungi sekolah-sekolah negeri di bawah tanggungjawabnya saja, namun juga sewaktu-waktu bisa mengunjungi madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi saling koordinasi disini sangat penting,” jelas Zul mengingatgkan.

Pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusi Provinsi NTB diwakili Mira Mareta, dihadapan Gubernur NTB menjelaskan, organisasi profesi Pendidik Inklusif yang tergabung dalam FPMI bertujuan untuk mewujudkan tercapainya profesionalitas para pendidik pada madrasah inklusif di Indonesia khususnya NTB. 

“Kehadiran negara untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektip, relevan yang tepat merupakan wujud kewajiban. Terbentuknya FPMI ini dilatarbelakangi oleh kegilsahan yang dirasakan di Kementerian Agama khususnya di NTB,” ujarnya.

Ditambahkan, di NTB sendiri terdapat 2.700 Madrasah. Sementara yang negeri hanya 78 Madrasah saja, sisanya Madrasah Swasta. FPMNI Pusat menghendaki kami di NTB walaupun tidak menyandang dirinya sebagai Madrasa Inklusif tapi rata-rata di Madrasah tersebut memiliki atau menerima anak-anak berkebutuhan khusus. 

“Oleh karena itu kami merasa perlu mengembangkan kelembagaan FPMI ini. Sebelum betul-betul mereka siap diberikan sebagai Madrasah Inklusif maka perlu diberikan pemberdayaan baik kepada gurunya maupun sebagai kelembagaan pada madrasah itu sendiri. Karena itu NTB oleh Kemenag menjadi pilot projeck dari lima provinsi se Indonesi,” kata Mira yang juga staf pengajar Bimbingan Konsling di UIN Mataram.

Mira mencontohkan di NTB baru 4 madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Diantaranya MI NW Tanak Beak, Narmada, Lombok Barat dengan jumkah siswa sebanyak 41 orang,  MI NW Lingsar, MTs Alfaqiah dan MTs Darul Ansyor di Lombok Tengah. 

“Pola pelaksanaan pembelajaran inklusi Madrasah di NTB ini bisa menjadi contoh tingkst nasional. Di Indonesia terdapat 22 Madrasah yang sudah di SK-kan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi termasuk diantaranyaada di NTB. 

Output pendidikan inklusi ini setiap anak diharapkan bisa memiliki hak pendidikan yang sama termasuk  guru-guruya juga berhak mendapatkan pendapatan yang layak,” kata Ilham Prakoso Sekretaris FPMI NTB menambahkan.

Bappenas: Ketersediaan Energi Dukung Investasi di NTB

Redaksi    Mei 02, 2021   

Bappenas: Ketersediaan Energi Dukung Investasi di NTB

Okenews - Setelah mengunjungi Science Technology and Industrial Park (STIPARK) NTB di Banyumulek, Kediri, Lombok Barat, Minggu (2/5) pagi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Bappenas) RI Suharso Monoarfa menuju Lombok Tengah.

Menteri bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Kepala Bank Indonesia Mataram Heru Saptaji, Asisten II Bidang Prekonomian H. Ridwansyah langsung meninjau Base Camp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sengkol, Lombok Tengah 

Dalam kunjungan singkat ke salah satu PLTS dibantara 4 PLTS yang dibangun di Lombok, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI mendapatkan penjelasan singkat dari Senior Enginer PLTS Sengkol Wildan.

Menteri mengungkapkan, dengan adanya ketersediaan energy (listrik) yang cukup maka sudah dipastikan  investasi di NTB dengan sendirinya akan akan berjalan dengan baik. Demikian juga program unggulan industrialisaasi yang dicetuskan Gubernur NTB dengan sendirinya akan terbantu dengan ketersediaan energi di NTB yang salah satunya yang tengah dikembangkan PLTS Sengkol ini.

Dikatakan, dalam mendukung upaya transisi menuju energi bersih besarnya potensi Indonesia dalam mengoptimalkan sumber Energy Bersih Terbarukan (EBT). Dengan ini diharapkan akan memperlihatkan kelayakan komersial pembiayaan yang bersifat terbatas proyek energi terbarukan dan membantu Indonesia membuka pasar energi terbarukan bagi sektor swasta. 

“Selain itu juga bisa meningkatkan dukungan bagi infrastruktur energy yang berkualitas dan berkelanjutan. Perkembangan energi bersih semakin menjanjikan, terutama didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya,” kata Menteri.

Ia mengakui, Indonesia memang perlu mempertimbangkan opsi-opsi pengembangan energi terbarukan yang berpotensi besar seperti PLTS, mulai dari skala besar hingga skala kecil. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan bahan bakar fosil tersebar di berbagai provinsi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih.terbarukan. 

Menteri PPN Optimis Industrialisasi di NTB Berdampak Nasional

Redaksi    Mei 02, 2021   

Menteri PPN Optimis Industrialisasi di NTB Berdampak Nasional

Okenews - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan geliat industrialisasi di NTB akan berpengaruh secara nasional jika kompetensinya dijaga dan dikembangkan. 

Ia mengakui langkah NTB mengembangkan industri sangat tepat. "Kalau berhasil merubah pasar lokal NTB maka tentu berdampak ekonomi secara nasional," ujar Monoarfa di STIPark Banyumulek, Ahad (02/05/2021). 

Dalam kunjungan di Science and Technology Park, Menteri Suharso selain mendorong industri manufaktur untuk produksi motor listrik, ia juga mengapresiasi industri pakan ternak yang menurutnya akan sangat membantu dalam mengendalikan harga komoditas daging dan menyejahterakan petani dan peternak. 

Suharso menjelaskan, pemerintah provinsi perlu memikirkan regulasi insentif agar masyarakat mau membeli dan menggunakan sepeda listrik. Namun sebelumnya, industri manufaktur sepeda listrik perlu dibangun agar dapat diproduksi massal dan membuat harga terjangkau. Ia menyarankan pula agar komponen baterai dapat diproduksi sendiri oleh NTB. 

Saat mengunjungi pabrik pakan ternak di lokasi STIPark Banyumulek, Menteri Suharso menegaskan bahwa industri seperti pakan membutuhkan langkah integratif. Secara umum, produksi pakan ternak yang melimpah akan membuat komponen komoditas seperti daging menjadi terjangkau. 

Dengan begitu, komoditas lokal akan terlindungi dari serbuan komoditas impor dan mencegah inflasi. Di hulu, pabrik pakan ternak telah mulai membantu petani, peternak maupun nelayan dalam komponen nilai tukar yang selama ini membuat mereka sulit bersaing dengan produk luar. 

"Kita berharap NTB bisa menjadi contoh bagaimana industri bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat," ujar Suharso. 

Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, STIPark Banyumulek memang diharapkan dapat menghasilkan industri permesinan yang membuat komoditas dan bahan baku diolah menjadi produk baru bernilai ekonomis tinggi. 

" Kita akan terus berupaya agar industrialisasi ini makin dikembangkan dalam banyak sektor. Sepeda listrik misalnya meski dibuat sebagai penanda alih teknologi di daerah, bisa saja diproduksi massal dan murah", jelas Zul. 

STIPark Banyumulek menargetkan sampai dengan 2023 akan tercipta 1000 purwarupa mesin industri yang siap dikembangkan untuk beragam sektor selain inkubasi bisnis dan penyiapan wirausaha baru. 

Zul sendiri menegaskan secara nasional, industrialisasi di NTB ini adalah yang pertama. Bahkan Perda yang mengaturnya telah dibuat agar melindungi IKM berproduksi dan masyarakat dapat terus berinovasi menemukan mesin dan teknologi untuk industri NTB. 

Dahlan Iskan Dukung Industrialisasi NTB

Redaksi    Mei 02, 2021   

Dahlan Iskan Dukung Industrialisasi NTB

Okenews - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mendukung penuh program unggulan Industrialisasi di Provinsi NTB. Menurutnya program industrialisasi adalah hal positif dan memiliki multiplier effect, khususnya dalam menumbuhkembangkan semangat wirausaha dan entrepreneur anak muda NTB. 

Dahlan Iskan

Hal tersebut ia sampaikan di rumahnya saat menerima silaturahmi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah, Sabtu (1/5/2021). 

Mantan Dirut PLN itu meyakini, teknologi dan inovasi adalah ruh dalam membangkitkan ekonomi masyarakat. Bahkan Dahlan Iskan membandingkan dengan zaman dahulu dimana orang meragukan pembangunan jalan tol di Indonesia. 

"Dulu orang tertawa mendengar pembangunan jalan tol. Namun kini lihat, dengan teknologi, semua menjadi sangat mungkin. Tinggal pemda merencanakan dengan matang," dukung Dahlan Iskan yang juga merupakan mantan CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group tersebut. 

Selain itu, Dahkan Iskan juga memuji sosok pribadi Gubernur NTB yang dikenalnya sejak dulu selalu penuh inovasi. "Satu kata untuk Bang Zul, pejuang" puji Dahlan Iskan dengan senyum khasnya. 

Gubernur NTB sendiri menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan yang positif untuk membangun NTB.  Selain itu, Zul juga menceritakan tentang Science Technology and Industrial Park (STI Park) di NTB yang didirikan dengan ikhtiar mendidik anak muda NTB agar mau jadi pengusaha.

"Orang pintar di Indonesia banyak, asal  diberikan kesempatan Insya Allah mereka mampu. Asal Pemerintah mau menyediakan ruang untuk berekpresi, mereka bisa," ujar doktor ekonomi industri tersebut. 

Di akhir diskusi, Zul bersyukur bahwa meski di tengah pandemi Covid-19, masyarakat NTB kini bisa lebih percaya pada kemampuan sendiri. Karena terbukti, hikmah pandemi membuat masyarakat NTB tidak hanya bisa membuat hand sanitizer sendiri, namun pendingin tenaga surya hingga motor listrik juga bisa lahir dari tangan-tangan terampil pemuda NTB.

Bertemu Dahlan Iskan, Gubernur NTB Bahas Pembangunan

Redaksi    Mei 01, 2021   

Bertemu Dahlan Iskan, Gubernur NTB Bahas Pembangunan

Okenews - Di sela-sela kunjungan kerja ke Surabaya Sabtu (01/05/2021), Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyempatkan diri mampir ke rumah sahabatnya, Dahlan Iskan. Pertemuan keduanya tampak “heboh”. Dahlan tampak antusias sekali menerima Dr Zul, panggilan Gubernur NTB.

Dahlan Iskan (kiri) berdiskusi dengan Zulkifliemansyah

Mantan CEO Jawa Post ini menerima tamunya di ruang belakang rumahnya. Sebuah meja kaca ukuran besar dikelilingi puluhan kursi. Dia didampingi beberapa mitra pengusaha. Tidak lama berselang, ikut bergabung putra DI, Azrul Ananda.

Diskusi berlangsung cair dan mengalir. Berbagai isu menghiasi diskusi. Kebanyakan tentang ide-ide pembangunan NTB ke depan. “Bagaimana sebenarnya tentang jembatan Lombok-Sumbawa? Saya tonton videonya itu kok bagus sekali,” kata Dahlan. Insting wartawannya mulai keluar.

Gubernur Zul kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah perusahaan yang sedang melakukan Feasibility Study. Apakah layak atau tidak dibangun jembatan itu. “Apakah memungkinkan atau tidak dilihat dari sisi tekhonology dan sisi bisnis. Kalau memungkinkan kita cari lagi investornya yang bersedia membangun,” kata Zul.

“Sangat Mungkin,” kata Dahlan menyambar. “Wong Tekhnologinya cuman segitu kok. Saya pernah mencoba mengukur kedalamannya  untuk nanam kabel bawah laut,” kata Dahlan, yang mantan Dirut PLN dan mantan Menteri BUMN ini.

“Kalau boleh usul, Pemprov NTB sebaiknya ‘menabung’. Targetkan hingga 20 tahun. Anggarkan uang misalnya setahun berapa. Nanti dalam jangka waktu 20 tahun, diharapkan bisa untuk mewujudkan. Yang penting dimulai. Karena kalau tidak dimulai, nggak akan jadi Pak. Ini Indonesia soalnya,” katanya.

Menanggapi masukan-masukan Dahlan Iskan ini, Gubernur Zul manggut-manggut. “Bertemu beliau ini, memang selalu ada ide-ide segar. Kita tambah semangat ini,” kata Gubernur.

Pembicaraan beralih ke potensi perikanan di NTB. Ketahuan, ternyata Dahlan punya beberapa tambak udang di NTB. Ada di Lombok Timur dan satu lagi di Kab Sumbawa. Gubernur Zul kemudian menawarkan kepada Dahlan agar membikin pabrik pakan di NTB. Jika ini bisa terwujud, Gubernur berjanji akan memfasilitasi bahkan menyiapkan lahan gratis. Bahkan akan membuat kebijakan bagaimana agar masyarakat pesisir memiliki tambak udang sehingga pabrik pakan yang dibuat memiliki pasar. Terkait tawaran Gubernur ini, Dahlan langsung meminta mitranya untuk menindaklanjuti dengan melakukan kajian-kajian.

Zul juga menyampaikan bahwa NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP. Sebenarnya akan dilaksanakan Oktober. Namun karena Pandemi Covid, kita undur ke Maret tahun 2022,” tutup Gubernur.

Gubernur NTB Serahkan Bantuan Kepada Istri Korban KRI Nanggala 402

Redaksi    Mei 01, 2021   

Gubernur NTB Serahkan Bantuan Kepada Istri Korban KRI Nanggala 402

Okenews- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan kepada salah satu istri dari 53 prajurit yang gugur bersama KRI Nanggala 402 yang tenggelam pada bulan lalu. Adalah Auliana Marida asal Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Ia merupakan istri dari Sertu Kom Achmad Faisal yang telah gugur, yang dinikahi almarhum pada tahun 2018 dan dikarunia 1 orang anak.

Gubernur NTB serahkan bantua kepada istri korban KRI Nangala 402

Kunjungan orang nomor satu di NTB itu untuk memastikan bahwa pemerintah hadir memberikan dukungan kepada keluarga korban agar tak berlarut dalam kesedihan yang terlampau dalam. Kunjungan itu berlangsung di kediaman istri korban di Perumahan Quality Riverside Blok BB 17 Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (01/05/21).

"Kami datang dari NTB untuk memberikan semangat kepada Auliana. Artinya, Aulia tidak sendiri menghadapi cobaan ini, banyak orang yang mendukung jadi harus tetap sehat dan mengikhlaskan yang sudah terjadi," pinta gubernur dihadapan ibu satu orang anak itu.

Pada moment silaturahmi itu, wanita asal kota Bima tersebut juga didampingi oleh mertua dan adik iparnya yang datang dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di mana juga merupakan kampung halaman dimana prajurit bangsa Ahmad Faisal dilahirkan. Nampak jelas diraut wajahnya, Auliana belum siap menghadapi ujian yang menimpa dirinya dan anak semata wayang.

"Kita sama-sama dari NTB, kita adalah keluarga besar. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan mbak Aulia," pinta Dr. Zul berusaha menyemangati istri korban.

Untuk membantu kehidupan istri dan anak korban tersebut, Gubernur menawarkan pekerjaan yang layak kepada mahasiswi Jurusan IT itu sebagai pegawai Bank NTB yang memiliki cabang di Jawa Timur. Pokoknya pemerintah Provinsi NTB akan selalu membantu warga asal Kota Bima itu. Karena mengingat peristiwa itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah kemaritiman TNI AL. Kemudian gubenur menyerahkan buku tabungan dan sejumlah uang tunai kepada istri korban tersebut.

"Saya juga kaget, ternyanta istri dari salah satu korban itu adalah warga kami sendiri. Namun, segala sesuatu yang membuat kita sedih, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan luas," harap Dr. Zul yang didampingi Dirut Bank NTB Syaraiah, Kukuh Rahardjo.

Bahkan gubernur akan menyediakan beasiswa pendidikan bagi putra almarhum Ahmad Faisal melalui kerja sama dari Bank NTB Syariah. Artinya, pemerintah Provinsi NTB akan selalu terbuka bagi keluarga kecil almarhum. Bahkan Bang Zul juga memberikan kesempatan untuk Mbak Aulia memulai karir kembali di bidang perbankan sesuai dengan pengalaman kerja yang sudah dimilikinya. 

"Alhamdulillah pemda NTB sedikit bisa membantu meringankan beban keluarga serta memberikan beasiswa untuk Putra beliau dari Bank NTB Syariah, " tutur Bang Zul.

Menanggapi silaturahmi itu, Auliana Marida merasa semangat dan bangga ketika pertama kalinya dikunjungi oleh gubernurnya sendiri. Diakuinya, duka dan air mata memang menjadi teman setiap saat dikala ia mengenang masa-masa bersama suaminya. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada bapak gubernur NTB yang datang dari jauh untuk mengunjungi dan memberi semangat kepada saya," ungkapnya.

Aulia mengakui, untuk beberapa bulan ke depan ia belum ingin pekerjaan apapun. Apalagi ketika ia mengenang ketika suaminya melarang kerja sejak pertama kali mereka menikah. Ditambah lagi dengan keadaan psikologisnya terguncang saat ini yang belum siap menerima ujian yang dialami suaminya.

"Setelah kami menikah, suami melaramg kerja dulu. Hingga saat ini, Belum ada niat kerja, masih duka," akuinya.

Wagub NTB: Pesantren Potensial Kembangkan Pendidikan Enterpreneurship

Redaksi    April 30, 2021   

Wagub NTB: Pesantren Potensial Kembangkan Pendidikan Enterpreneurship

Okenews - Peran pondok pesantren dalam pembangunan sangat luar biasa. Tidak hanya pendidikan tapi juga sosial, dakwah agama bahkan pemberdayaan ekonomi. 

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan hal tersebut dalam kegiatan peluncuran 10.000 agen pos di 10.000 pondok pesantren se-Indonesia di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat, Jumat (30/04) yang dihadiri pula oleh pimpinan pondok pesantren se-Lombok Barat. 

Wagub mengatakan, pendidikan enterpreneurship di lingkungan pesantren sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi sangat dimungkinkan karena modal disiplin dan potensi sumberdaya yang produktif. 

"Mengajarkan hal-hal positif sangat mudah di pondok pesantren karena terbiasa dengan disiplin," ujar Wagub. Dikatakannya, lingkungan dan budaya pendidikan yang komprehensif mulai dari keilmuan sampai sumberdaya diakui memiliki peran besar menyiapkan generasi dan peradaban. 

Program PT POS Indonesia untuk menggandeng pesantren dalam pengembangan UKM di pesantren maupun lingkar pesantren didukung penuh oleh pemerintah provinsi dalam mengembangkan kemandirian ekonomi.

Wagub juga menilai, strategi pelayanan pos langsung di pesantren pesantren adalah langkah cerdas karena potensi distribusi logistik yang besar. Terlebih, dipilihnya Nurul Haramain yang sudah memiliki reputasi baik dalam pengembangan enterpreneurship santrinya menjadi pasar tetap yang besar. 

Wagub juga mengapresiasi perkembangan Nurul Haramain yang makin maju dan rapi. Ia berpesan pada para santri agar memanfaatkan kesempatan menjadi santri karena tak semua anak mendapatkan privilege yang sama. 

Kakak kandung TGB itu berharap kerjasama antara PT Pos dan para santri dalam mengelola agen pos membuahkan hasil yang bermanfaat untuk santri, pondok pesantren dan masyarakat. 

"Kita semua percaya, santri dan lulusannya adalah orang yang memiliki mindset yang selalu berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan zaman sehingga tak mudah tergoda dan kalah oleh tantangan dan rintangan di era sekarang", tutup Wagub. 

Program 10.000 agen pos sendiri adalah program kemitraan pelayanan jasa kurir dan pengiriman barang. Kounter pelayanan akan dikelola oleh para santri dengan fasilitas yang disediakan oleh PT POS.

Nantinya, fasilitas ini tidak hanya terbatas pada pickup dan delivery tapi lebih luas membangun jaringan distribusi bagi penjualan produk UKM pesantren maupun sekitar pesantren. 

Dijelaskan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia Siti Khoiriana, selain sebagai upaya mendekatkan layanan PT Pos kepada masyarakat dalam persaingan bisnis jasa kurir, pihaknya juga menjadi mitra pengembangan bisnis sampai jaringan pemasaran yang tersebar sampai keluar negeri. 

Hal ini menyebabkan pihaknya optimis program ini berjalan karena didukung pasar jasa logistik para santri yang lintas daerah. Ia menyebut, Nurul Haramain adalah aktivasi program agen pos ketiga setelah Jawa Timur. 

Pihaknya telah mendata sedikitnya 700 pesantren se NTB yang akan melayani jasa pengiriman barang langsung dari dalam pesantren dan masyarakat sebagai bisnis pessntren yang potensial di era pasar online dan marketplace. 

Sebagai imbal balik selain bagi hasil, pihak PT POS juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan memulai bisnis online startup maupun yang telah berjalan di pesantren. 

"Pasar pesantren dari 700 pesantren dan hampir 500 ribu santri ini adalah upaya ekspansi dari perubahan mendasar bisnis jasa kurir yang sekarang makin banyak pemainnya," ulasnya. 

"Kita juga berkomitmen membantu pesantren dalam mengembangkan enterpreneurship, bisnis dan usaha yang dilakukan dan akan dilakukan pesantren," ujar Khoiriana.

Khairi Habibullah, pimpinan pondok pesantren Nurul Haramain menyambut baik program 10.000 agen pos PT POS Indonesia. Sebagai bagian dari pendidikan wirausaha, santri akan belajar mengelola bisnis agar setelah lulus memiliki bekal mandiri. 

Dikatakannya, Nurul Haramain juga tengah banyak mengembangkan beragam bisnis yang bertujuan mengenalkan enterpreneurship kepada para santri.

"Semoga ikhtiar ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat," katanya.