www.okenews.net: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 09 Januari 2021

Sambut MotoGP, BIZAM Diharapkan Segera Berbenah

OkeNews.net - Perhelatan MotoGP Mandalika 2021 sudah di depan mata, berbagai persiapan harus segera dilakukan, termasuk Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) sebagai salah satu pintu masuk di NTB harus berbenah seperti menyiapkan pusat informasi bagi tamu yang akan menyaksikan perhelatan tersebut.

Dr. Abdullah Muzakkar, M.Si
Sosiolog NTB Dr. Abdulllah Muzakkar, M.Si mengatakan, pembenahan terhadap BIZAM memang sangat perlu dilakukan sejak dini agar tidak terkesan NTB belum siap menjadi tuan rumah pada event internasional tersebut.


"Sangat perlu pembenahan, artinya, jangan sampai tamu sudah landing di BIZAM bingung mau terus mau ke mana," tegas tokoh asal Lombok Tengah itu dalam rilisnya, Sabtu (09/01/2021).


Ia menyebutkan, pembenahan yang harus dilakukan utamanya di bidang, pusat informasi, transportasi, dan pemandu wisata pada pintu masuk utama NTB tersebut.


Sebagaimana diketahui, kata dia, event MotoGP Mandalika ini merupakan salah satu event besar, tentu ribuan wisatawan akan masuk ke NTB, khususnya pulau Lombok. BIZAM diharapkan memberikan kesan awal yang bagus kepada wisatawan mancanegara agar wisatawan tertarik untuk kembali ke NTB.


Event ini, kata dia, sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sekitar Sirkuit Mandalika. "Masyarakat sekitar akan diuntungkan oleh event ini. Masyarakat dapat menjajakan produk-produk lokal ke wisatawan tentunya dengan harga yang bagus," ungkapnya.


Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk menghadapi event internasional ini agar event ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Satgas Pamtas RI-RDTL Siap Menuju Perbatasan

OkeNews.net - Waktu pelaksanaan Satgas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL semakin dekat. Sesuai rencana awal Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742/SWY akan berangkat sekitar bulan Februari 2021 menuju perbatasan RI-RDTL bagian Sektor Timur di seputaran Kabupaten Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Komandan Yonif 742/SWY Mayor Inf Bayu Sigit Dwi Untoro bersama Pasiops dan beberapa Perwira Staf melaksanakan peninjauan medan ke lokasi dengan memeriksa Markas Komando Satgas dan pos-pos perbatasan.


"Alhamdulillah, mulai Selasa kami sudah berada di Atambua dan sekitarnya untuk mengecek kondisi terakhir berkaitan dengan perkembangan situasi di wilayah perbatasan," ungkap Danyon di Mako Satgas Pamtas RI-RDTL, Sabtu (09/01/2021).


Dijelaskannya, ia bersama beberapa orang Perwira mengecek seluruh pos yang akan diamankan selama pelaksanaan tugas Satgas Pamtas dalam kurun waktu tahun 2021. "Jadi ada satu Mako Satgas dan 20 pos Pamtas yang akan tempati anggota," terangnya.


Selain pos-pos yang sudah disiapkan, ada juga beberapa jalur tikus yang biasa dilalui pelintas batas negara secara ilegal. "Ini menjadi perhatian kami ke depan. Untuk mengantisipasinya tentunya dengan melakukan patroli yang lebih ekstra ke jalur-jalur yang dicurigai sebagai lintas batas negara," ujar Bayu Sigit.


"Mohon doanya agar semua berjalan lancar, aman dan sukses," pungkas pria kelahiran Jakarta tersebut.

Kamis, 07 Januari 2021

Wakil Ketua Dewan Dorong Tertibkan Oknum ASN, Ini Tanggapan Sekda Lotim

OkeNews.net - Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H Daeng Paelori mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur untuk menertibkan beberapa oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi melakukan politik praktis.

H Daeng Paelori dan HM Juaini Taofik (foto dokumen ist)




Ia juga berharap jangan ada yang terkesan jalan sendiri untuk pencitraan pada masyarakat apalagi ada beberapa oknum aparatur sipil negara (ASN) yang sudah terlihat mengarah pada aktivitas politik praktis.

 

Penegasan itu disampaikan karena selama ini ia melihat secara umum ada beberapa oknum ASN yang terdengar melakukan aktivitas politik praktis, dan jika itu terus terjadi maka sistem birokrasi tidak berjalan dengan sehat.

 

"Secara umum saya melihat ada indikasi beberapa ASN yang melakukan itu (politik praktis, red) yang sebenarnya tidak boleh," tegas Daeng Paelori di ruang kerjanya, Senin (04/01/2020).

 

Legislator Partai Golkar itu berharap agar beberapa oknum ASN yang ada di Lombok Timur ini untuk bergerak mendukung visi misi bupati agar sisa beberapa tahun kepemimpinan Bupati HM Sukiman Azmy dan H Rumaksi mencapai target.

 

"Mereka harus fokus. Mereka tahu ndak tugasnya sebagai ASN. Mereka itu fungsi pelayananan kepada masyarakat, bukan fungsi politis untuk bermain politik praktis," tegas Daeng Paelori yang juga Ketua DPD Golkar Lotim itu.

 

Oleh karena itu Wakil Ketua yang sudah beberapa periode sebagai dewan itu berharap kepada Sekda selaku kepala birokrasi menertibkan hal itu agar pemerintahan periode ini bisa meraih prestasi dan mencapai visi misi dalam membangun Lombok Timur yang lebih maju.

 

"Saya kira, tugas Sekda selaku kepala birokrasi ini harus memberikan contoh menata birokrasi dengan baik, supaya betul-betul memfungsikan dirinya sebagai aparatur sipil negara yang baik sesuai dengan tupoksinya sebagaimana diatur dalam undang-undang," harapnya.

 

Hal itu kata dia, penting dilakukan sehingga tidak ada terdengar lagi ada oknum ASN itu melakukan kampanye, baik itu yang jabatannya eselon 2 atau yang lainnya.

 

"Sekda harus terbitkan, saya kira itu harapan kita sehingga penghujung, sisa beberapa tahun kepemimpinan Sukma ini, setidak-tidaknya bisa meraih visi misi ASA (Adil Sejahtera dan Aman) itu bisa terwujud," harapnya.

 

Sebab kalau sudah ASN mulai dari sekarang kelihatan melakukan aktivitas politik, konflik of intresnya sangat tinggi dan membuat pemerintahan tidak bisa berjalan efektif. 

 

"Kalau ada kegiatan-kegiatan politik praktis, itu mereka sudah tidak efektif sebagai aparatur sipil negara," tegasnya lagi.

 

Ia juga menyarankan, semestinya awal tahun 2021 ini, pemerintah harus tetap solid dan terkonsolidasi dengan baik agar mereka efektif mengemban visi misinya yang sudah tertuang dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

 

Sementara itu, Sekda Lombok Timur H Muhammad Juaini Taofik dikonfirmasi wartawan menegaskan, apa yang disarankan itu sudah dilaksanakan. Kalaupun ada yang menilai aktivitas para ASN itu melakukan aktivitas politik itu soal lain.

 

"Kalau ada yang ASN yang terlihat melakukan aktivitas politik atau tidak netral, pasti kita proses secara formal melalui BPKSDM, dan disitu sudah pasti ada intervensi Sekda," ujarnya pada wartawan, Rabu (06/01/2021).

 

Sebagai Sekda ia mengaku akan terus menjaga netralitas, karena aktivitas ASN itu tidak terlepas dari kode etik. Hanya saja di era digital yang sudah sangat canggih sehingga sulit dikontrol karena dunia maya tak terbatas.

 

"Sebagai Sekda, saya harus yang terdepan dalam menjalankan UU ASN," ujarnya. Ia juga bertekad untuk tetap bisa menjadi contoh dan berpegang pada sikap profesional dan bersikap netral dalam politik. 

 

Sekda juga menegaskan, masyarakat harus bisa dibedakan antara postingan orang lain di dunia maya dengan posting yang bersangkutan. "Kata kuncinya hanya satu, jangan postingan itu datang dari yang bersangkutan," tegasnya.

 

Ia juga tidak menampik banyak yang menilai kalau aktifitasnya selama ini banyak dikaitkan dengan politik, padahal selaku Sekda terkadang diperintah oleh bupati dan wakil bupati untuk mewakili kegiatan di masyarakat.

 

Juaini juga mencontohkan, ketika di suatu grup ada yang tiba-tiba memposting dirinya sebagai calon kepala daerah masa mendatang, ia langsung keluar dari grup. Tapi sebelum kelaur dari grup whatsapp ia telah menegaskan bahwa hal itu hoax. "Itulah bentuk tanggung jawab moral saya dan keluar dari grup,” tuturnya.

 

Sekda juga bertekad akan terus mengawal pembangunan daerah agar visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJM dapat terpenuhi dengan baik disisa waktu kepemimpinan bupati bersama wakil bupati.

 

Jumat, 01 Januari 2021

Polisi Diminta Tangkap Oknum Perusak Plang Bandara

OkeNews.net - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda NW, Dr. Muhammad Halqi meminta aparat aparat penegak hukum menangkap para oknum pelaku yang merusak fasilitas publik berupa plang Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid yang barlangsung tadi malam (saat pergantian tahun baru).

Ketum Pimpus Pemuda NW, M Halqi

"Polemik pergantian nama bandara memang sejak awal, namun ternyata sampai terpasangnya plang masih banyak yang tidak terima. Oleh sebab itu sekarang kami minta pihak kepolisian menangkap pelaku," tegas Halqi dalam rilisnya, Jumat (01/01/2021).


Ditegaskan Halqi, persoalan ini tidak boleh dibiarkan. Aparat kepolisian harus bergerak cepat agar persoalan ini tidak bias. Jangan sampai terkesan aparat kepolisian melakukan pembiaran dan tidak tanggap terhadap persoal pengerusakan plang itu.


"Negara tidak boleh kalah dengan segelintir oknum. Apalagi oknum itu merusak fasilitas umum, karena jika demikian akan menimbulkan ekses dan citra buruk dalam berbangsa dan bernegara, terutama citra kepada aparat penegak hukum," tegas Halqi.


Oleh karena itu ia menegaskan agar Kapolres Lombok Tengah tidak boleh tinggal diam dan membiarkan oknum-oknum yang melakukan pengerusakan itu. Apalagi oknum-oknum itu sangat jelas terlihat melakukan pengerusakan.


"Kita yakin, kalau polisi serius dan bergerak cepat. Dalam waktu 1x24 jam aparat kepolisian akan mampu mengungkap dan menangkap oknum pelaku perusak nama plang bandara itu," tegasnya.

Selasa, 08 Desember 2020

Sidang Paripurna, Ini Tanggapan Dewan Terhadap Pendapat Bupati

OkeNews.net Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menggelar sidang Paripurna II Masa sidang III yang berlangsung Selasa (08/12/2020). Dalam siadang ini, dewan memberikan tanggapan terhadap Pendapat Kepala Daerah (ekskutif) atas pengajuan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi usul inisiatif DPRD.


Tiga Raperda tersebut yakni Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2020-2035, dan Raperda Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.

Dalam Rapat Paripurna DPRD itu, Kepala Daerah memberikan tanggapan atas pengajuan 3 (tiga) Raperda usul inisiatif DPRD. Pada prinsipnya pemerintah daerah menerima dan menyetujui ketiga Raperda inisiatif DPRD tersebut untuk dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya terhadap beberapa catatan, pertanyaan yang membutuhkan tambahan penjelasan dari DPRD terhadap ketiga Raperda tersebut Dewan menyampaikan jawaban atas tanggapan eksekutif terkait dengan Pasal 14 yang diatur dalam Raperda itu.

Sementara itu, M. Saefullah SH selaku jubir DPRD menanggapi pendapat eksekutif tersebut. Ia mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan normanya sehingga tidak menjadi norma Peraturan Daerah, tetapi normanya berimplikasi pada pelanggaran pidana yang diancam hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pasal tersebut akan disesuaikan, karena hal ini terjadi kekeliruan dalam pengacuan pasal, sehingga nanti akan disesuaikan. Dewan berpandangan. Sebenarnya menurut Saiful, filosofis terkait dengan kewajiban Pemda disini dengan memberikan jaminan penyediaan lahan pertanian adalah tidak terlepas dari terjaganya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di tengah banyaknya peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur dan pemukiman.

Selain itu tanah negara itu ada 2 (dua) yakni, tanah negara tidak bebas (sudah milik perorangan), dan tanah negara bebas (di atas tanah tersebut belum ada hak milik orang/badan hukum), sehingga tanah negara bebas inilah yang harus tetap dijaga oleh pemerintah daerah sebagai ganti alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat.

Terkait Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Lombok Timur tahun 2020-2035, ia menegaskan, penyusunan Raperda ini telah dilakukan uji publik dan diharmonisasi dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata nasional dan pariwisata provinsi yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan, dalam Naskah Raperda RIPPARDA memang belum dilampiri dengan dokumen rencana induk pariwisata yang menurut pendapat DPRD, dokumen tersebut akan dilampirkan nanti pada saat pembahasan antara DPRD dengan pihak pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Raperda ini.

Dalam Raperda RIPPARDA ini memang belum mencantumkan indikator-indikator sasaran yang dicapai setiap tahapan rencana induk pariwisata daerah mulai tahun 2020 sampai dengan 2035, karena sesungguhnya indikator-indikator tersebut akan tercantum dalam dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Raperda ini.

Sementara, Raperda Pembatasan Timbulan Sampah Plastik, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dewan berpandangan, setiap orang dalam pengelolaan sampah meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, berkewajiban melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan yang diatur lebih lanjut dengan Perda.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini juga didasarkan dan sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 75/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yaitu bahwa pengurangan sampah periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2029 dilaksanakan untuk mencapai target penurunan sampah oleh produsen di masing-masing bidang usaha (pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel dan bidang jasa makanan dan minuman) sebesar 30% (tiga puluh persen).

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, terhadap jenis produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik berupa: kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan wadah makanan plastik dilarang digunakan, berlaku efektif 1 Januari 2030. Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik tersebut sebelum atau lebih cepat dari 1 Januari 2030.

Dalam Raperda ini perlu mempertimbangkan kemungkinan pencantuman ketentuan pidana yang akan sibahas secara lebih detail pada saat pembahasan. Selanjutnya apa yang menjadi masukan dan pertanyaan dari Pemerintah Daerah akan dilengkapi pada saat pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Senin, 30 November 2020

Hari ini Dewan Tetapkan APBD Lombok Timur 2021

OkeNews.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, hari (Senin 30/11/2020) menggelar sidang paripurna guna menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lombok Timur (Lotim) tahun 2021.



Rancangan APBD Lotim Tahun 2021 yang disepakati itu telah dibahas secara bersama dan detail dalam rapat komisi maupun rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lotim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lotim. 


Bupati, HM Sukiman Azmy menyampaikan, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2021 yang telah disepakati antara lain yakni daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 202,dianggarkan sebesar 2 triliyun 821 miliar 987 juta rupiah lebih dan penerimaan pembiayaan sebesar 308 miliar 567 juta rupiah lebih.


Disebutkan juga, belanja daerah dianggarkan sebesar 3 triliyun 130 miliar 704 juta rupiah lebih. Belanja daerah untuk pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataaan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Bidang Sosial  denagn porsi 65,27% dari total belanja daerah, ujarnya.


Lebih jauh Sukiman Azmi, belanja daerah dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dialokasikan 4,32% dari total belanja dan pengeluaran pembiayaan. Demikian halnya dengan anggaran urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan dan unsur pemerintahan umum dialokasikan 30,41%.


Disepakati tepat waktu, Bupati berkomitmen proses tender dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan pada awal 2021 untuk lebih baik dan maksimal.


Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua da wakil ketua DPRD Lotim, Sekda Lotim, Danunit Inteldim 1615/Lotim Lettu Inf. Ridwan, Kasat Intel Polres Lotim Iptu Laref, Perwakilan PA Lotim, Perwakilan Kejari Lotim, Anggota DPRD, dan pimpinan OPD Lombok Timur.

Selasa, 24 November 2020

Raperda Pesantren Disambut Baik, Ini Pernyataan Ketua KKM MA Wilayah I Lotim

OkeNews.net - Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren dan Madrasah disambut baik semua kalangan. 

Ketua KKM Wilayah I Lotim, M. Nurul Wathoni

Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKM) Madrasah Aliah (MA) Wilayah I Lombok Timur, M Nurul Wathoni, hal itu merupakan langkah tepat dalam memajukan pondok pesantren dan madrasah.


"Mengharukan, bercampur bahagia ketika kami mendengar ada inisiasi dari teman-teman dewan dari Fraksi PKB yang mengajukan RAPERDA Pontren dan Madrasah untuk menjadi PERDA," ungkap Wathoni pada wartawan di Selong, Selasa (23/11/2020).


Menurutnya, langkah ini cukup mengejutkan sekaligus merupakan angin segar bagi masyarakat yang bergelut di dunia pontren dan madrasah yang patut diapresiasi dan didukung ikhtiar PKB dan partai lain untuk menghadirkan Perda yang menjadi payung hukum eksekutif untuk melakukan perberdayaan pontren dan madrasah.


"Upaya ini adalah langkah mulia yang wajib kita dukung dan berikan apresiasi karena baru kali ini ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dari legislatif kita untuk mau berjuang membesarkan pontren dan madrasah yang seblumnya masih menjadi slogan kampanye," ungkapnya.


Lebih lanjut Wathoni mengatakan, fungsi pontren dan madrasah adalah membantu pemerintah melakukan pemerataan pendidikan bahkan pada 2 lembaga ini bertambah fungsinya dibidang keagamaan, sosial ekonomi dan seterusnya.


Oleh karena itu lembaga ini harus bisa dibantu oleh pemerintah agar pontren dan madrasah terasa tidak berjuang sendiri karena penting bagi semua pihak mendukung ikhtiar dari dewan Provinsi NTB untuk membuat PERDA yang nantinya menjadi payung hukum pemerintah daerah berbuat untuk madrasah. "Bagi kami, Raperda ini menjadi alas kami untuk menuntut hak kita di pemerintah," imbuhnya. 


Di tempat terpisah, TGH L Zainal Makruf salah satu pembina ponpes di wilayah Lotim bagian selatan ini mengungkapkan rasa terima kasihnya pada perjuangan anggota DPRD NTB untuk mengajukan Raperda. Ia berharap, Raperda itu dapat menjadi PERDA supaya ada kewajiban moral yang dilindungi regulasi bagi legeslatif untuk menggelontorkan bantuan materi dan moral pada peningkatan kapasitas dan mutu pontren serta madrasah di NTB semakin maju.


Ia menilai, selama ini gubernur atau bupati selalu beralasan tidak ada aturan yang menjadi alas untuk membantu madrasah dan seterusnya. "Karena itu, langkah PKB ini menjadi penting, yang harus didukung partai lainnya termasuk warga ponpes dan madrasah harus bantu doa supaya ikhtiar ini sukses," harapnya.

Kamis, 05 November 2020

Tiga Periode Sebagai DPRD, Ternyata Inilah Upaya yang Dilakukan H. Huspiani

OkeNew.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai PKB H. Huspiani sejak terpilih sebagai wakil rakyat terus melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat terutama konstituen yang telah membuatnya duduk manis di kursi dewan.

Anggota DPRD Lotim, H. Huspiani

Anggota dewan tiga periode itu memaparkan berbagai upaya yang telah ddilakukan selama ini. Selain menyapa dan membina warga, ia juga memberikan banyak program atau bantuan kepada masyarakat, di antaranya pengadaan sumur bor, pegerjaan talut, bantuan sosial seperti Musholla, Masjid, TPQ, dll. 


"Bantuan talut atau irigasi buat masyarakat sudah banyak karena kita berangkat hidup dari petani. Apabila irigasinya bagus maka insya Allah ada peningkatan kesejahteraan. Terkait volume bantuan talud irigasi dibagikan masing-masing subak," jelas H. Huspiani pada wartawan, Kamis (05/11/20).


Untuk bantuan sumur bor tahun 2021 kata Huspiani, diperioritaskan sekitar empat titik di wilayah Anjani Suralaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Adapun bantuan sumur bor pada tahun sebelumnya sudah kita realisasikan di Bagik Payung Timur, Lendang Bagik, Praida, dan Dusun Sukadana," papar legislator yang masih energik itu.


Terkait dengan reses, legislator DPRD Dapil 1 itu mengaku memperioritaskan wilayah atau dapil tempat pemilihannya kemarin. "Untuk reses, kita prioritaskan konstituen yang menjadi pemilih. Bantuannya berupa bantuan sosial seperti, bantuan pembangunan musholla, masjid, TPQ, dan lainnya," sambungnya. 


Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dirasakan masyarakat. "Semoga dengan bantuan yang sudah saya realisasikan kepada masyarakat atau konstituen yang sudah mendapatkan bantuan tersebut bisa bermanfaat. Terpenting saya sebagai wakil rakyat sudah melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban," ucapnya.

Selasa, 27 Oktober 2020

Paslon MANTHAB Kunjungi Pasar, Ini Harapan Pedagang Kecil Lombok Tengah

OkeNews.net - Ikhtiar pasangan calon (Paslon) H Masrun dan TGH Habib Ziadi yang dikenal dengan pasangan MANTHAB untuk meyakinkan pemilih pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang terus dilakukan dengan menyapa ratusan warga di sejumlah dusun dan desa di Lombok Tengah, NTB.


Tidak hanya warga dusun dan desa yang didatangi oleh pasangan MANTHAB, namun pasar atau lapak tempat jualan warga pun terus didatangi guna melihat aktivitas para pedagang. Saat bertemu ia melakukan dialog dan bincang-bincang seputar harapan warga pada pemerintah agar bisa mengembangkan usaha mereka.


Calon Wakil Bupati nomor urut 3 TGH Habib Ziadi mengataka, para pedagang kecil seperti penjual ikan dan sayur mayur sangat perlu diperhatikan, karena menurutnya, para pedagang kecil itu merupakan bagian penting sebagai pemasok kebutuhan masyarakat tiap hari.


"Para pedagang kecil seperti inilah yang perlu diprioritaskan kedepan, jika saya terpilih. Karena mereka salah satu penyalur kebutuhan sehari-hari masyarakat banyak. Dengan menjual ikan yang walaupun terbatas modal namun bisa dinikmati banyak orang," ujarnya pada wartawan di sela-sela kesibukannya, Selasa (27/10/2020).


TGH Habib berjanji akan berupaya keras dalam memperjuangkan rakyat agar bisa meningkatkan tarap perekonomiannya dengan cara memberikan tambahan modal untuk pedagang mikro kecil agar tidak putus dalam mengembangkan usahanya.


"Insya Allah, jika ada izin Allah untuk menjadikan Pasangan MANTHAB ini sebagai pemimpin, peningkatan perekonomian rakyat menjadi prioritas kami agar masyarakat Lombok Tengah lebih sejahtera," ungkapnya.


Ditegaskan, saat ini ia sedang melaksanakan program listrik tenaga surya atau matahari. "Hal ini sedang berjalan di seribu titik dan akan berlanjut pada 4 ribu titik di seluruh Lombok Tengah ini," tegasnya.


Salah seorang pedagang, Inak Siah mengaku sangat senang didatangi calon wakil bupati dengan nomor urut tiga (3) itu, pasalnya ia baru pertama kali disapa calon wakil bupati Lombok Tengah.


Ia bersyukur hari ini bisa bertemu langsung dengan calon wakil bupati TGH Habib yang langsung melihat keadaan masyarakat seperti pedagang kecil saat berdagang di pasar ini. Ibu yang kesehariannya duduk berjualan ikan di salah satu pasar yang ada di Lombok Tengah itu berharap paslon ini bisa membantu masyarakat.


Ia juga berharap agar paslon nomor urut 3 itu menang nanti saat pemilihan yang berlangsung 9 Desember mendatang dan bisa memberikan perubahan untuk kemajuan masyarakat Lombok Tengah.

Sabtu, 17 Oktober 2020

Lagi, Legislator PDI-P Lotim Turun Sapa Warga

OkeNews.net - Sesuai dengan jadwal reses sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Baiq Nurhasanah turun menyapa konstituennya. Kali ini ia menyapa masyarakat Dusun Alliqok Desa Korleko Kecamatan Labuan Haji, Sabtu (17/10/2020).


Hj Baiq Nurhasanah saat melakukan reses

"Reses kali ini kita laksanakan di Dusu Alliqok, Desa Korleko, Desa Bagik Payung Timur, dan Selong. Semua dusun yang dikunjungi ini merupakan dusun atau desa yang sebagian warganya pernah membantu saya untuk berjuang sehingga saya menjadi DPRD kembali," ujar Baiq Nurhasanah di sela-sela resesnya. 


BACA: Reses, Ini Pernyataan Legislator PDIP Lombok Timur 


Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) itu menyebutkan, kegiatan reses ini harus dilakukannya demi menjaga amanah dan nama baik dirinya kepada konstituen yang pernah memilihnya.


"Tetap saya katakan kegiatan reses ini merupakan hak masyarakat yang harus kita lakukan, selain memberikan bantuan, hubungan kita juga kita jaga baik, supaya keharmonisan itu tetap utuh," ujar Nurhasanah.


Anggota dewan dua periode ini juga menegaskan, pentingnya menyentuh konstituen merupakan salah satu bagian silaturrahmi dan memperkuat jaringan -jaringan sebagai legislatif. "Selain itu, dengan turun melalui reses ini banyak hal yang kita serap dari masyarakat untuk dijadikan bahan pembahasan," terangnya.


Reses kali ini ungkap Nur Hasanah, sama pola yang dilakukan dari sebelumnya yakni dengan memberikan bantuan dana kepada 75 warga atau konstituen. Reses itu juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh muda desa setempat.


Selain memberi bantuan dana Nurhasanah juga memberi bantuan seratus (100) masker dengan membagikannya langsung kepada masyarakat untuk digunakan langsung di saat reses tersebut.


Legislator PDI-P itu menghimbau kepada semua masyarakat agar tetap menjaga kekompakan serta tetap mengikuti arahan pemerintah dalam menghadapi pandemi corona yang saat ini melanda dunia.


"Semoga pertemuan kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita tercapai," harapnya. 

Kamis, 15 Oktober 2020

Pemilukada, LAMDO Tidak Pernah Dukung Paslon Tertentu

OkeNews.net - Ketua Bidang Humas dan IT Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) Dompu NTB, Sarwon Al Khan membantah adanya seliweran yang menyatakan LAMDO mendukung pasangan calon (Paslon) kepala daerah pada pemilukada 9 Desember 2020 mendatang.



"Menjawab keresahan dan kerisauan adik-adikku generasi muda di kalangan etnis Donggo Dompu, maka kami perlu menyampaikan, sampai saat ini, Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) Dompu tetap konsisten dan komitmen untuk tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana," jelas Sarwon Al Khan dalam rilisnya, Kamis (15/10/2020).


Ia juga menegaskan, sampai hari ini juga, Kamis (15/10/2020) LAMDO tidak menentukan sikap secara kelembagaan untuk mendukung Paslon Bupati/Wabup manapun.


"Kalaupun ada oknum pengurus/anggota yang sudah menyatakan mendukung atau telah bergabung dengan Paslon tertentu, kami pastikan itu sikap pribadi mereka dan tidak mewakil LAMDO (Etnis Donggo)," tegas tokoh adat Dompu itu.


Diketahui, sejumlah unsur generasi muda Donggo Dompu risau mendengar informasi yang tidak jelas sumbernya. LAMDO diisukan mendukung paslon tertentu pada pemilukada mendatang.


"Mari kita nikmati proses demokrasi Pemilukada Dompu 2020 ini dengan suka cita. Hindari gesekan yang dapat menimbulkan retaknya persatuan dan kesatuan, serta terganggunya hubungan dan silaturahmi di antara kita semua," sarannya.


Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM LAMDO Suharto Baco, SH menyatakan, LAMDO adalah rumah besar bersama. "Ketika kita memiliki rumah kecil masing-masing bukan berarti mengabaikan fungsi rumah BESAR. Tapi itulah kekayaan kita sebagai warga LAMDO," terangnya.


Ia menegaskan, LAMDO tetap konsisten sebagai lembaga independen terhadap kepentingan politis praktis. "Kalaupun kecenderungannya lebih banyak yang bergabung ke pasangan calon tertentu, hal itu hanya berdasarkan pilihan pribadi semata dengan pertimbangan yang juga sangat pribadi," pungkasnya.

Rabu, 14 Oktober 2020

Reses, ini Pernyataan Legislator PDIP Lombok Timur

OkeNews.net - Saat ini, pandemi corona virus disease (covid-19) yang sedang melanda dunia, namun tak menghalangi agenda untuk menyambangi konstutuen para anggota dewan yang telah memilihnya, seperti yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Nurhasanah.


Agenda mengunjungi konstituen atau yang dikenal dengan istilah reses itu dilakukan dengan tetap mengikuti dan mematuhi standar protokol kesehatan agar semua masyarakat tetap terjaga dari penyebaran virus ganas yang telah berdampak besar terhadap segala aspek kehidupan.


"Reses tetap harus dilaksanakan meski di tengah pandemi Covid-19 untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah," ujar politisi PDIP itu pada wartawan, Rabu (14/10/2020) di Suralaga.


Ia menyebutkan, reses merupakan kewajiban sebagai anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang memberikan amanah, terutama di daerah asal. Terlebih lagi saat ini bangsa dilanda corona, sehingga hak rakyat harus diberikan.


"Saat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita sama-sama mengalami dan menghadapi covid-19, sudah barang tentu masyarakat terkena dampaknya membutuhkan sentuhan kita sebagai wakil rakyat," tegas anggota dewan dua periode itu.


Menurut Hj. Baiq Nurhasanah, reses kali ini dilakukan dengan cara bertahap kepada semua konstituennya yang telah berupaya untuk memberikan dirinya kepercayaan menjadi anggota DPR. 


Hal itu dilakukan agar merata dirasakan oleh konstituen yang telah memilihnya. "Saya reses atau turun di masyarakat yang pernah memiliki andil memperjuangkan saya kembali duduk di kursi legislatif sebagai wakil mereka, wabil khusus di dapil satu yang saya cintai ini," terangnya.


Legislator PDIP asal Desa Suralaga itu memaparkan, reses kali ini, selain bertahap, reses hari ini terfokus di satu titik saja karena waktu yang tidak memungkinkan, namun sudah jelas schedule untuk selanjutnya.


"Hari ini sengaja saya fokuskan di satu titik dulu, insya Allah besok di Desa Korleko, Kelurahan Selong, Desa Bagik Payung, dan yang terakhir antara Rakam atau Desa Denggen," imbuhnya.


Ditegaskan lagi, reses merupakan momen khusus bagi anggota dewan mendapatkan informasi dari masyarakat dengan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing. Informasi dan aspirasi dari masyarakat menjadi bahan bagi DPRD untuk memperjuangkannya saat pembahasan dengan eksekutif.



"Hasil pantauan selama reses, akan menjadi masukan untuk disampaikan kepada eksekutif. Selanjutnya, masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar harapan masyarakat bisa diakomodir, tutupnya.


Disebutkan pula, situasi sekarang ini, penting bagi anggota dewan turun melihat kondisi masyarakat, khususnya di daerah pemilihan masing-masing. Keluhan masyarakat terkait dampak COVID-19 dan lain- lain, harus disampaikan dan dicarikan solusinya .


"Terutama saat ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan perekonomian akibat pandemi covid-19 yang sudah melanda bangsa berbulan-bulan," tegasnya.



Selasa, 06 Oktober 2020

Silaturrohmi ke KPU, Inilah Pernyataan Ketua MOI Loteng

OkeNews.net -  Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Lombok Tengah, NTB siap bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pilkada damai, aman, profesional, berintegritas, dan sesuai standar protokol kesehatan. 



Hal tersebut disampaikan Ketua DPC MOI Lombok Tengah, Ahmad Jumaili saat bersilaturrahim dengan Ketua Komisioner KPUD Lombok Tengah, Lalu Dharmawan di Praya Selasa, (6/10/2020).


Menurutnya, sebagai perkumpulan perusahaan media online terbesar di Indonesia, MOI Loteng memiliki jaringan yang luas untuk memastikan setiap penyelenggaraan Pilkada di semua tahapan berlangsung demokratis. 


"Kami DPC MOI Lombok Tengah siap bersama KPU, Bawaslu, dan semua stakeholder di Lombok Tengah mendukung terciptanya pilkada yang kondusif, jujur, profesional, dan berintegritas," terang Jumaili.


Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Tengah, Lalu Darmawan menyambut baik dukungan Pengurus DPC MOI Lombok Tengah untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Loteng.


"Sebagai pilar keempat demokrasi, media termasuk yang tergabung di DPC MOI Loteng memiliki andil besar untuk turut serta mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis, termasuk memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat, melalui informasi disajikan," ungkap Darmawan.


Disebutkan, seluruh tahapan kerja KPU mulai dari pusat hingga daerah, tidak bisa lepas dari kerjasama dengan media. Sebab media memiliki kekuatan berjejaring untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 


"Walaupun kami di KPUD memiliki website tetapi itu tidak cukup, karena lebih kepada internal. Nah untuk penyebaran yang lebih luas kita tetap menggunakan media," ungkapnya. 


Tidak hanya informasi dan sosialisasi, media juga sangat diharapkan memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif bagi terselenggaranya Pilkada yang aman, berintegritas dan demokratis. 


"Kami sangat terbuka dan siap diberikan kritik, saran dan masukan jika kami ada yang kurang tepat. Dan media punya kapasitas melakukan itu," beber Darmawan.


Darmawan juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas keberadaan dan silaturrahim MOI Lombok Tengah hari ini. Ia berharap kedepan MOI dan KPU bisa bekerjasama terutama dalam membantu verifikasi pada media-media yang ada di Lombok Tengah. 

Kamis, 01 Oktober 2020

Lombok Barat Siap Kembangkan Smart City

OkeNews.net - Mewujudkan Kabupaten Lombok Barat NTB menjadi smart city atau kota pintar adalah suatu tujuan yang harus diperjuangkan. Lombok Barat komitmen dan siap mengembangkan smart city terutama mewujudkan pilar smart governance. Wujud komitmen itu adalah meletakkan pengembangan smart city pada RPJMD Lombok Barat.



Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat H. Baihaqi ketika membuka Bimtek Daring Aplikasi si Maya di ruang Umar Maya Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (1/10/2020).


Ia berharap, peserta pelatihan untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dengan harapan dapat mewujudkan kabupaten yang smart governance di Lombok Barat.


“Tolong kepada peserta dari OPD untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pelatihan ini, karena implementasi dari pelatihan ini akan dimulai tahun depan," harapnya.


Setidaknya Lombok Barat akan mengembangkan lima smart yaitu smart people, smart economy, smart mobility,  smart environment, smart government, dan smart living. Sementara ini menurut  Baihaqi akan fokus pada smart government karena smart economy sudah mulai berjalan.


Smart economy sudah mulai jalan  contohnya saya memesan kepiting rebus melalui hape beberapa menit sudah datang," ungkapnya mencontohkan.


Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan aplikasi Si Maya dapat bermanfaat untuk mendukung dan meningkatkan kinerja ASN, Distribusi surat menyurat tanpa batas waktu dan jarak, kelancaran komunikasi dalam tata naskah dinas, efektif dan efisien waktu, sumber daya, tenaga dan biaya.


Penggunaan aplikasi Si Maya terutama sebagai pengguna sangatlah bermanfaat antara lain bagi pimpinan memiliki akses menerima surat masuk, memeriksa dan mendisposisi surat, tata usaha memiliki tugas menerima surat masuk, mengagendakan, menscan surat masuk manual, mengirim dan mengagendakan surat keluar,  menscan surat keluar manual serta melihat riwayat disposisi. Sedangkan staf memiliki tugas menerima disposisi, membuat konsep, dan mengirim konsep sesuai disposisi.


Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat dalam laporannya mengatakan, bimbingan teknis (Bimtek) daring aplikasi Si Maya diikuti oleh seluruh OPD masing-masing dua orang peserta selama dua hari kerja mulai hari ini hingga besok.


Dikatakan, aplikasi Si Maya adalah aplikasi administrasi perkantoran berbasis web yang dikembangkan Kementerian Kominfo. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses serta mekanisme kerja dan prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. 


“Aplikasi Si Maya merupakan salah satu tools, trobosan untuk percepatan birokrasi, pengambilan keputusan  dan layanan publik tanpa batas waktu dan tempat sebagaimana amanat Perpres 95/2018 tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedepan harapan kami agar penggunaan Aplikasi Si Maya ini dapat dibuatkan payung hukum penggunaan berupa Peraturan Bupati,” katanya.


Pada saat ini Diskominfotik Lobar selaku keading sektor dalam pengembangan teknonogi dan informasi (TI) di Kabupaten Lombok Barat beberapa bulan yang lalu telah menggunakan semua proses surat menyurat melalui aplikasi Si Maya ini,” tutupnya. 


#Sumber: lombokbaratkab.go.id

Jumat, 25 September 2020

Dukung Paslon Lain, Kader NasDem Terancam Dipecat

OkeNews.net - Tensi politik yang mulai memanas pasca penetapan nomor urut calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Partai-partai politik pengusung mulai merapikan barisan. Salah satu diantaranya Partai NasDem.

Arif Rahman Maladi (kanan)


Ketua Bappilu NasDem NTB, Arif Rahman Maladi menegaskan, kader yang tidak loyal dengan keputusan partai yang mendukun pasangan calon (Paslon) yang bukan didukung partai terancam kena sanksi hingga pemecatan. "Kami tegaskan kepada seluruh kader, untuk patuh dan loyal pada keputusan partai " tegas Arif Rahman Maladi dalam rilisnya, Jumat (25/09/2020). 


Berdasarkan pantauan dan laporan kata dia, beberapa kader NasDem banyak yang mendukung paslon yang bukan diusung oleh partai.  "Ada beberapa kader yang tidak loyal kepada partai dan secara terang terangan mendukung paslon lain. Dan hari ini kami dari Bappilu DPW meminta kepada DPD untuk segera melayangkan surat teguran kepada bebrapa kader yang tidak patuh dan tunduk kepada keputusan partai," tegasnya.


Arif juga menjelaskan bahwa, surat teguran ini harus ditindaklanjuti segera, jika tidak, maka mekanisme partai untuk menjatuhkan sanksi tegas akan dilakukan. Ukuran sanksi tergantung pada tingkat kesalahan, mulai dari penangguhan KTA hingga pencabutan KTA (pemecatan). "Kalau tidak loyal, lebih baik segera angkat kaki (mundur) atau sanksi beratnya ya dicabut KTAnya (dipecat)," tukas Arif yang juga Koordinator Daerah Partai NasDem Kota Mataram.  


Sesuai Instruksi Ketua Umum dan Ketua Bappilu DPP, lanjutnya, bahwa NasDem berkomitmen penuh memenangkan paslon yang diusungnya. "Ketika ini tidak dipatuhi maka sanksi tegas menanti. NasDem itu tidak boleh lepas dari jargon Bersatu Berjuang Menang," tutupnya.

Rabu, 23 September 2020

Apel Tiga Pilar Kampung Sehat, Dandim Sampaikan Lima Point

OkeNews.net - Di tengah pandemi corona virus disease (Covid-19), pemerintah fokus mencegah penyebaran dan penularan virus corona tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 


Demikian dikatakan Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Prihanto Donny pada Apel Tiga Pilar dalam rangka penilaian lomba Kampung Sehat Tingkat Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lotim, Rabu (23/09/2020).


Apel Tiga Pilar yang diikuti personel Kodim Lotim dan Polres Lotim serta aparatur Pemerintah Daerah Lotim tersebut dipimpin Sekda Lotim Drs. Juaini Taofik, Dandim Lotim dan Kapolres Lotim AKBP Tunggul Senantrio.


Ditegaskannya, ada beberapa hal yang menjadi atensi dan harus dilaksanakan agar terhindar dari Covid-19 yakni pertama, harus tetap berkarya dalam pelaksanaan lomba kampung sehat nurut tatanan baru tingkat kabupaten. 


Kedua, harus tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 dimanapun berada. Ketiga, tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari. 


Keempat, harus meningkatkan imunitas tubuh dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi, dan terakhir harus tetap semangat dan berdoa agar terbebas dari Covid-19.


Usai pelaksanaan Apel Tiga Pilar, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan terhadap 63 desa pemenang lomba kampung sehat tingkat kecamatan yang diwakili oleh masing-masing juara 1 tiap kecamatan.

Sabtu, 19 September 2020

Sinergi untuk Negeri, TNI Polri di Lombok Timur Gelar Olahraga Bersama

OkeNews.net – Kodim 1615/Lotim Bersama Polres Lombok Timur menggelar olahraga bersama di Makodim 1615/Lotim jalan Prof. M. Yamin Selong Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (19/09/2020). 



Nampak olahraga yang dihadiri pimpinan kedua institusi baik Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Prihanto Donny bersama Kapolres Lotim AKBP Tunggul Senatrio. S.IK., dan anggota penuh keakraban, kebersamaan dan kekompakan.


Olahraga bersama yang diawali dengan senam, lomba lari karung, lomba pindahkan tepung dan memasukan pensil kedalam botol dengan berbagai hadiah dan door prize.


“Alhamdulillah hari ini kami gelar olahraga bersama dengan rekan Polres sebagai wujud sinergitas dan soliditas TNI Polri di daerah yang selalu kompak dan bergandengan tangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Dandim.


Dijelaskannya, olahraga bersama ini dalam rangka menyambut HUT ke-75 TNI dan HUT ke-65 Satlantas Polri Tahun 2020 dengan tema “Sinergi Untuk Negeri”.


“Sinergitas Untuk Negeri yang terpenting saat ini adalah penanganan Covid-19 dengan meningkatkan sinergitas dengan semua komponen bangsa baik TNI, Polri, Pemerintah Daerah maupun elemen masyarakat sehingga penanganannya lebih efektif dan maksimal,” beber Agus Donny.

 

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Lotim mengucapkan rasa syukur atas kebersamaan dan kekompakan TNI Polri yang sudah terbangun sangat baik khususnya di Kabupaten Lombok Timur.


"Ini menjadi modal bagi kami khususnya Kodim dan Polres dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa ditengah pandemi Covid-19 tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19," tegasnya.


Tunggul berharap agar kedepan sinergitas TNI, Polri bersama Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dapat ditingkatkan menuju Indonesia Maju yang baldatun Thoyyibatun warobbun gafur. "In syaa Allah kita terus berikhtiar dan berdoa" pungkasnya.

Senin, 14 September 2020

Pilkada Serentak, Luthfi Imbau ASN Jaga Netralitas

OkeNews.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi NasDem asal daerah pemilihan (Dapil) II NTB, HM. Syamasul Luthfi melakukan kunjungan kerja ke Dapilnya. 

Kunjungan Dapil: Anggota DPR RI, HM Syamsul Luthfi
saat melakukan kunjungan di Kabupaten Lombok Tengah

Dalam kunjungan Dapil itu, Syamsul Luthfi menghimbau agar aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas pada Pilkada serentak termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


"NTB akan mengikuti Pilkada Serentak di 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Mataram," jelasnya, Senin (14/09/2020).


Ditegaskan, jika ASN tidak netral dalam proses Pilkada, dikhawatirkan akan memberikan banyak ekses buruk pada saat proses birokrasi pasca pemilihan nanti.


"Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 ini perlu diberikan perhatian khusus, mengingat sudah banyaknya kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN hingga saat ini," tegas Anggota DPR RI asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi.


Menurut dia, ASN harus berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politisasi pilkada dan tetap bersikap netral. Sebab posisi ASN sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.


Netralitas ASN menjadi penting karena semakin banyaknya pejabat negara mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, yang berasal dari partai politik. Kondisi ini akan membawa implikasi serius terhadap netralitas birokrat.


"ASN dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap menjunjung loyalitas terhadap atasan, meskipun beda warna politiknya. Sehingga ASN tidak mudah terbawa arus pusaran politik oleh kepentingan politik atasannya," paparnya.


Rabu, 09 September 2020

Iwan Darmawan Nakhodai DPD Partai Berkarya Lotim

OkeNews.net - Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan perubahan susunan pengurus dewan pimpinan pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) juga berdampak ke tingkat bawah. Saat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Lombok Timur (Lotim) dinakhodai Iwan Darmawan, SE yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPW NTB.

Ketua DPD Partai Berkarya Lotim, Iwan Darmawan


Ketua DPC Partai Berkarya Lombok Timur, Iwan Darmawan menegaskan, saat ini Partai Berkaya telah mengalami perubahan struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai bawah sehingga kepengurusan di Lombok Timur juga telah berubah.


"Untuk kepengurusan pusat saat ini tetap di bawah Ketua Dewan Pembina, Bapak Hutomo Mandala Putra. Untuk Ketua Umum dipegang oleh Pak Muchdi Purwopranjono," tegas Iwan Darmwan di Selong, Rabu (09/09/2020).


Hal itu menurutnya, sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan Ham RI tertanggal 30 Juli 2020 lalu. Dengan keluarnya keputusan itu, maka kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.


Lebih lanjut ditegaskannya, kepengurusan ke tingkat bawah seperti dewan pengurus wilayah (DPW) NTB dan DPD Lombok Timur juga berubah. Hal ini sesuai dengan surat keputusan DPW NTB, tertanggal 03 September 2020.


Untuk Ketua DPW NTB dipegang oleh Gunthar Bachroemsjah dan sekretaris Jalaluddin yang saat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB. Sementara DPD Lombok Lombok Timur dijabat oleh Iwan Darmawan dan Sekretaris Gusti Bagus Adi Trisna yang saat ini sebagai perwakilan partai di parlemen Lombok Timur. 


"SK perubahan Pengurus DPD Partai Berkaya Lombok Timur itu sejak tanggal 03 September 2020 kemarin. Dan hari ini kita rapat konsolidasi sesama pengurus DPD untuk merapikan kepengurusan partai," tegasnya.


Iwan Darmawan juga menegaskan, keberadaan pengurus baru saat ini sudah dilaporkan kepada pihak terkait seperti Bakesbangpoldagri, DPRD, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur dan pihak terkait lainnya. 


Selain itu, ia mengaku akan melakukan konsolidasi ke tingkat bawah untuk merapikan kepengurusan partai. "Kami akan membentuk pengurus kecamatan. Bagi pengurus yang loyal kita akan tetapkan tapi kalau yang tidak loyal, maka kita akan ganti," tegas Iwan Darmawan.

Rabu, 02 September 2020

Nakhodai NasDem, Inilah Tugas Bung Fatah di Kota Mataram

OkeNews.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Kota Mataram kini berada di bawah kepemimpinan baru.



Belum lama ini Ketua Garda Pemuda NasDem DPW Nusa Tenggara Barat, Lalu Fatahillah Prawira Negara ditunjuk jadi Ketua DPD NasDem Kota Mataram.


Dikonfirmasi melalui seluler, Ketua DPW NasDem Nusa Tenggara Barat, H. Muhammad Amin mengucapkan selamat dan berharap dengan terbitnya SK kepengurusan DPD Kota Mataram yang dinakhodai Lalu Fatahillah dapat menjadikan Kota Mataram yang lebih berprestasi. 


"Selamat Kepada adinda Fatah, semoga dapat memberikan prestasi yang membangggakan dan menjadikan Kota Mataram yang lebih baik," harap mantan orang nomer 2 di NTB ini. 


Sementara itu, Lalu Fatahaillah menyatakan, penunjukan dirinya sebagai Ketua DPD sudah sesuai dengan keputusan dari DPP NasDem.


"Mandat penunjukan sebagai Ketua DPD Kota Mataram dikeluarkan per 31 Agustus lalu," ungkap Fatah, Selasa (02/09/2020) di Basecamp DPW NasDem NTB jalan Langko No. 53 Kota Mataram.


Menurut Bung Fatah, sapaan akrabnya, ditugaskan untuk mengawal misi partai NasDem dalam memenangkan pasangan calon yang diusung Partai NasDem H. Mohan Roliskana - TGH. Mujibrurahman atau pasangan HARUM pada Pilwali Kota Mataram akhir tahun mendatang.


Disehutkan, keluarnya SK DPD Kota Mataram dengan Nomer : 430-kpts/DPP-NasDem/VIII/2020 dengan struktural masih dengan pengurus lama dan beberapa divisi dengan kepengurusan baru.

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Fitri 1444 H

 

Pendidikan

Hukum

Ekonomi