Ia juga berharap jangan ada yang terkesan jalan sendiri untuk pencitraan pada masyarakat apalagi ada beberapa oknum aparatur sipil negara (ASN) yang sudah terlihat mengarah pada aktivitas politik praktis.
Penegasan itu
disampaikan karena selama ini ia melihat secara umum ada beberapa oknum ASN
yang terdengar melakukan aktivitas politik praktis, dan jika itu terus terjadi
maka sistem birokrasi tidak berjalan dengan sehat.
"Secara umum saya
melihat ada indikasi beberapa ASN yang melakukan itu (politik praktis, red)
yang sebenarnya tidak boleh," tegas Daeng Paelori di ruang kerjanya, Senin
(04/01/2020).
Legislator Partai
Golkar itu berharap agar beberapa oknum ASN yang ada di Lombok Timur ini untuk
bergerak mendukung visi misi bupati agar sisa beberapa tahun kepemimpinan
Bupati HM Sukiman Azmy dan H Rumaksi mencapai target.
"Mereka harus
fokus. Mereka tahu ndak tugasnya sebagai ASN. Mereka itu fungsi pelayananan
kepada masyarakat, bukan fungsi politis untuk bermain politik praktis,"
tegas Daeng Paelori yang juga Ketua DPD Golkar Lotim itu.
Oleh karena itu Wakil
Ketua yang sudah beberapa periode sebagai dewan itu berharap kepada Sekda
selaku kepala birokrasi menertibkan hal itu agar pemerintahan periode ini bisa
meraih prestasi dan mencapai visi misi dalam membangun Lombok Timur yang lebih
maju.
"Saya kira, tugas
Sekda selaku kepala birokrasi ini harus memberikan contoh menata birokrasi
dengan baik, supaya betul-betul memfungsikan dirinya sebagai aparatur sipil
negara yang baik sesuai dengan tupoksinya sebagaimana diatur dalam
undang-undang," harapnya.
Hal itu kata dia,
penting dilakukan sehingga tidak ada terdengar lagi ada oknum ASN itu melakukan
kampanye, baik itu yang jabatannya eselon 2 atau yang lainnya.
"Sekda harus
terbitkan, saya kira itu harapan kita sehingga penghujung, sisa beberapa tahun
kepemimpinan Sukma ini, setidak-tidaknya bisa meraih visi misi ASA (Adil
Sejahtera dan Aman) itu bisa terwujud," harapnya.
Sebab kalau sudah ASN
mulai dari sekarang kelihatan melakukan aktivitas politik, konflik of intresnya
sangat tinggi dan membuat pemerintahan tidak bisa berjalan efektif.
"Kalau ada
kegiatan-kegiatan politik praktis, itu mereka sudah tidak efektif sebagai
aparatur sipil negara," tegasnya lagi.
Ia juga menyarankan,
semestinya awal tahun 2021 ini, pemerintah harus tetap solid dan terkonsolidasi
dengan baik agar mereka efektif mengemban visi misinya yang sudah tertuang
dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).
Sementara itu, Sekda
Lombok Timur H Muhammad Juaini Taofik dikonfirmasi wartawan menegaskan, apa
yang disarankan itu sudah dilaksanakan. Kalaupun ada yang menilai aktivitas
para ASN itu melakukan aktivitas politik itu soal lain.
"Kalau ada yang
ASN yang terlihat melakukan aktivitas politik atau tidak netral, pasti kita
proses secara formal melalui BPKSDM, dan disitu sudah pasti ada intervensi
Sekda," ujarnya pada wartawan, Rabu (06/01/2021).
Sebagai Sekda ia
mengaku akan terus menjaga netralitas, karena aktivitas ASN itu tidak terlepas
dari kode etik. Hanya saja di era digital yang sudah sangat canggih sehingga
sulit dikontrol karena dunia maya tak terbatas.
"Sebagai Sekda,
saya harus yang terdepan dalam menjalankan UU ASN," ujarnya. Ia juga
bertekad untuk tetap bisa menjadi contoh dan berpegang pada sikap profesional
dan bersikap netral dalam politik.
Sekda juga menegaskan,
masyarakat harus bisa dibedakan antara postingan orang lain di dunia maya
dengan posting yang bersangkutan. "Kata kuncinya hanya satu, jangan
postingan itu datang dari yang bersangkutan," tegasnya.
Ia juga tidak menampik
banyak yang menilai kalau aktifitasnya selama ini banyak dikaitkan dengan
politik, padahal selaku Sekda terkadang diperintah oleh bupati dan wakil bupati
untuk mewakili kegiatan di masyarakat.
Juaini juga mencontohkan,
ketika di suatu grup ada yang tiba-tiba memposting dirinya sebagai calon kepala
daerah masa mendatang, ia langsung keluar dari grup. Tapi sebelum kelaur dari grup
whatsapp ia telah menegaskan bahwa hal itu hoax. "Itulah bentuk tanggung jawab
moral saya dan keluar dari grup,” tuturnya.
Sekda juga bertekad
akan terus mengawal pembangunan daerah agar visi misi pemerintah daerah yang
tertuang dalam RPJM dapat terpenuhi dengan baik disisa waktu kepemimpinan
bupati bersama wakil bupati.
