www.okenews.net: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Senin, 08 Agustus 2022

     

Khairul Rizal Diminta Maju di Pilkada Lombok Tengah 2024

HM Khairul Rizal (foto ist.)
Okenews.net - Dukungan kepada anggota DPRD NTB Fraksi NasDem HM Khairul Rizal untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lombok Tengah 2024 terus mengalir. 

Dukungan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap pria kelahiran Lombok Tengah, 16 Mei 1974 itu sudah terdengar sejak Pilkada tahun lalu.

Ketua Himmah NWDI Lombok Tengah Nasrullah menyebut Khairul Rizal figur yang sangat representatif memimpin Lombok Tengah dengan segudang pengalaman.

"Kalau melihat dari track record beliau, dari dulu kami mendorong untuk pulang kampung. Bahkan jamaah sudah teriak mendukung beliau untuk maju di Lombok Tengah," katanya, Senin (8/8/2022).

Nasrullah melihat suami Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Dijalilah itu sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan humanis. 

"Beliau sosok kader NWDI yang ditunggu di 2024 mendatang, insya Allah kita ikhtiar untuk Lombok Tengah maju dan gemilang," katanya.

Melihat peta politik hari ini, Nasrullah menilai Khairul Rizal merupakan politisi yang layak mendampingi Lalu Pathul Bahri jika bertarung kembali di Pilkada Lombok Tengah 2024.

"Aspirasi yang kami terima, masyarakat berharap beliau maju di Lombok Tengah mendampingi petahana Lalu Pathul Bahri," ujarnya. 

Terpisah, Ketua NWDI Lombok Tengah Habib Ziadi yang menanggapi aspirasi tersebut menyampaikan, Khairul Rizal ialah salah satu kader terbaik NWDI yang merupakan putra asli Lombok Tengah. 

"Siaapun jika ditugaskan oleh NWDI insya Allah layak dan tentu dengan musyawarah dan pemikiran matang. Beliau salah satu kader terbaik NWDI yang asli Loteng," katanya.

Namun lebih jauh pihaknya mengaku belum ada pembahasan khusus soal Pilkada Lombok Tengah 2024 di internal NWDI. 

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Lombok Tengah Syamsul Hadi mengaku belum menerima konfirmasi secara langsung terkait keinginan Khairul Rizal untuk maju di Pilkada Lombok Tengah 2024.

NasDem, kata Syamsul Hadi adalah partai yang menggunakan pendekatan ilmiah berupa survey dalam mencalonkan kepala daerah. Apalagi yang akan maju adalah kader partai sendiri.

"Kita punya proses dan mekanisme. Tapi kalau Pak Khairul Rizal mau maju, tentu partai akan memantau itu karena beliau adalah kader partai NasDem," katanya. 

Lebih jauh ia mengaku pernah komunikasi beberapa waktu lampau, dan menyampaikan fokus mendampingi Hj Sitti Rohmi selaku Ketua DPW NasDem NTB.

"Beliau ingin membantu menuntaskan masa jabatan Ummi Rohmi sebagai Wakil Gubernur, selain beliau juga fokus di Udayana," imbuhnya.

Ketika ditanya soal kapasitas dan kapabilitas Khairul Rizal untuk bertarung di Pilkada Lombok Tengah, Syamsul Hadi mengaku tak ingin memberikan penilaian subjektif. 

Setiap anak bangsa, kata Syamsul Hadi mempunyai kesempatan yang setara untuk maju mengabdikan diri demi kemajuan daerah. Artinya, layak tidak layak tidak bisa di simpulkan sekarang.

Namun, secara singkat ia memberikan gambaran, Khairul Rizal punya kecakapan untuk maju dan memimpin Lombok Tengah.

"Kalau melihat rekam jejaknya, beliau punya kecakapan untuk itu. Pertanyaan selanjutnya adalah keinginan itu konkret atau tidak. Itu saja. Karena kalau konkret dan pasti maka partai harus mempersiapkan perangkat di bawah untuk bekerja," tutupnya. 

Rabu, 27 Juli 2022

     

Cegah Korupsi, KPK Lakukan Monev di Lombok Timur

Foto: Kegiatan Monev KPK di Pemkab Lombok Timur
Okenews.net - Satgas Pencegahan Korupsi Direktorat Wilayah V Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).  

Kegiatan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tersebut berlangsung di Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (27/07/2022). 

Tim Satgas Pencegahan Korupsi KPK RI, Abdul Haris mengatakan, kehadiran tim sebagai bentuk pendampingan KPK kepada Pemkab Lombok Timur. 

"Kegiatan serupa juga dilaksanakan bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia," jelasnya.

Ia menegaskan, intinya dari monitoring ini agar pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya bisa transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Abdul Haris menekankan agar kedepannya segala jenis pengadministrasian semuanya harus berbasis elektronik, demi terciptanya transparansi di tingkat Pemda Lombok Timur.

Ia juga menghimbau kepada semua kepala OPD dan tamu undangan yang hadir, agar mampu memanfaatkan command center sebaik mungkin.

Termasuk kerja sama yang baik dengan dinas terkait, khususnya dinas kominfo demi kelancaran dalam pengoperasian dan demi berjalannya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

"KPK juga telah ada aplikasi untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bebasis elektronik yaitu aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention)," tegasnya.

MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

MCP ini meliputi delapan area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa.

"Kita berharap kedepanya kita bisa mengoptimalkan semua jenis aplkasi yang berbasis elektronik agar semua yang kita kerjakan akan menjadi lebih mudah dan transparan," tutupnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur yang diwakili Sekda HM Juaini Taofik menyampaikan, di Lombok Timur ini telah mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

"Untuk mendukung semua itu Dinas Kominfo Lombok Timur telah melakukan kerja sama dengan BSSN untuk pembinanan dalam melekukan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut," ungkap Sekda.

Sekda juga menyampaikan, Pemkab Lombok Timur sedang mengembangkan tandatangan elektronik yang beberapa hari lalu telah melakulan MoU dengan BSSN pusat untuk dilegalkan dalam pembuatan tandatangan elektronik dan adanya monitoring dari BSSN untuk keamanan data.

Sekda berharap ke semua OPD agar kedepanya juga bisa memanfaatkan teknologi yang telah tersedia, dan menjalin kerjasama yang baik dengan Dinas Kominfo.

Senin, 25 Juli 2022

     

Gabung Bersama Gerindra, NW Gelar Konsolidasi

Foto: Silaturrohim Pengurus NW bersama Pengurus Gerindra 
Okenews.net - Pengurus Wilayah Nahdatul Wathan (NW) NTB menggelar silaturahmi dan konsolidasi bersama jajaran DPD Partai Gerindra NTB di lapangan Majelis Dakwah Hamzanwadi II Anjani, Sabtu (23/07/2022).

Silaturrohmi dan konsolidasi itu dihadiri Ketua DPD Gerindra NTB HL Pathul Bahri bersama Sekretaris DPD Ali Usman Alkhairy dan jajaran pengurus.

Disaksikan jajaran pengurus NW, Rais ‘Aam PBNW Hj Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid di depan Ketua DPD Gerindra menyatakan, “Saya pilih Partai Gerindra,” ucapnya singkat.

Ketua Umum PBNW TGKH Muhammad Zainuddin Atsani menegaskan NW telah berkomitmen bergabung dan mendukung Partai Gerindra NTB.

"Sudah disampaikan bahwa kita (NW) bergabung dengan Partai Gerindra, kita tinggal menjalankan apa instruksi dari organisasi. Sami'na Waatho'na. Kami mendengar kami setia," ucapnya. 

Kemudian ia menegaskan, "Siap memenangkan Partai Gerindra? Jangan ada dusta di antara kita," ucap disambut pekikkan takbir dan Samikna wa Ato'na oleh pengurus dan jamaah NW.

Menyikapi adanya faksi di internal NW yang secara terang-terangan mendukung partai lain, ia menyebut sikap tersebut berarti tidak sejalan terhadap sikap organisasi dan itu personal saja tidak berdampak kepada jamaah NW. 

“Tidak berdampak kepada keputusan organisasi, karena ini sudah final sesuai keputusan dan arahan Dewan Mustasyar PB NW,” ungkapnya. 

Ia mengajak semua jamaah untuk bahu-membahu memenangkan Partai Gerindra maupun calon-calon yang diusungnya nanti.

"Jamaah harus tahu semua bahwa ini merupakan keputusan Rais ‘Aam PBNW Hj Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid. Kalau ada yang tidak satu kata, tidak satu barisan berarti mengkhianati keputusan. Siapapun itu, kalau ada yang mengajak ke lain itu personal, NW sudah final bergabung ke Partai Gerindra," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra NTB HL Pathul Bahri menyampaikan pentingnya dukungan dan kolaborasi antara para tokoh agama dengan tokoh politik dalam memberikan pelayanan dan wujud bakti perkhidmatan kepada umat.

"Sinergitas itu yang kita harapkan untuk membangun Nusa Tenggara Barat melalui organisasi kepartaian, karena partai tempat diskusi dalam rangka membangun bangsa dan Negara," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua PW NW NTB TGH LG Khairul Fatihin, dalam laporannya, mengatakan konsolidasi dan silaturahim ini bertujuan mempererat hubungan secara organisasi dan penguatan ke-NW-an dalam mengembangkan sayap perjuangan NW. 

Menurutnya, sebagai pengurus organisasi harus terdepan dalam menjalankan instruksi dan program PBNW untuk mengembangkan NW di berbagai bidang.

“Kita yang jadi pemimpin organsasi ini, baik di jajaran badan otonom dan Lembaga NW harus ambil bagian terdepan menjalankan instruksi pimpinan, termasuk dalam segi politik. Semua itu untuk pengembangan organisasi NW yang kita cintai,” tandasnya.

Rabu, 20 Juli 2022

     

Pemkab Lotim Teken Perjanjian dengan Badan Siber dan Sandi Negara

Penandatanganan perjanjian antar Pemkab Lotim dengan BSSN
Okenews.net - Pemkab Lombok Timur dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meneken perjanjian kerjasama sertifikat elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Rabu (20/07/2022) secara live.

Selain Pemkab Lombok Timur, 14 Kabupaten/kota lain juga ikut menandatangani perjanjian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya.

Hal ini sebagai langkah menindaklanjuti peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Penerapan SPBE sebagai bentuk transformasi digital yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap institusi pemerintahan.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo menyatakan bahwa layanan sertifikasi BSrE BSSN telah berhasil berkontribusi pada penghematan.

Penghematan keuangan negara itu mencapai kurang lebih Rp1,5 triliun setiap tahunnya. Dan menurutnya, angka itu akan berkembang seiring perluasan pemanfaatannya.

“Baik dari aspek penggunaannya maupun dari aspek pemanfaatan fungsi Sertifikat Elektroniknya,” terang Susilo Wibowo.

Layanan sertifikat elektronik BSrE juga telah membangun kepercayaan dengan memberikan 3 (tiga) aspek keamanan informasi berdasarkan sistem kriptografi asimetrik.

Di antaranya, jaminan autentikasi, yakni menjamin identitas pemilik dokumen, jaminan keutuhan, yakni menjamin isi dokumen tidak mengalami perubahan oleh pihak yang tidak berhak dan jaminan kenirsangkalan, yaitu menjamin tidak ada pihak yang bisa melakukan penyangkalan dari suatu dokumen elektronik.

Ia juga menyebutkan, terhitung tanggal 12 Juli 2022 BSrE telah memberikan pelayanan sertifikat elektronik dan bekerja sama dengan 458 entitas. Tidak kurang dari 705 sistem yang terintegrasi, dengan total transaksi mencapai 800 ribu per hari. 

Hal itu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pada lembaga tinggi negara, instansi pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta perguruan tinggi negeri.

Y.B Susilo berharap dengan penandatanganan yang dilakukan 15 kepala atau perwakilan dari berbagai daerah ini dapat mengimplementasikan butir butir kesepakatan yang telah disusun dan komitmen. 

Hal ini untuk mewujudkan efektivitas kinerja sehingga membuat kemudahan dlam bekerja. "Dan semoga bisa memanfaatkan sartifikat elektronik ini sebagaimana mestinya," terangnya.

Susilo Wibowo, juga turut memaparkan nama nama kabupaten kota yang turut serta dalam penandatanganan surat perjanjian tersebut.

Mulai Pemkab Lombok Timur, Pemkot Kotamobagu, Pemkot Gorontalo, Pemkot Pasuruan, Pemkot Palembang, Pemkot Bandung, Pemkab Rote Ndao, Teluk Wondama, Seruyan, Semarang, Sumenep, Pamekasan, Bangka Tengah, Aceh Jaya, dan Gunung Mas.

Selasa, 05 Juli 2022

     

Pemkab Loteng Prioritaskan Anggaran untuk PMK

Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri
Okenews.net - Hingga saat ini kasus PMK telah mencapai angka 20.0000 dari 115.000 ekor sapi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Pemerintah setempat pun menganggap kebutuhan untuk menangani PMK sifatnya mendesak dan harus dianggarkan untuk vaksin maupun pengobatan.

Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengatakan, untuk mengantisipasi penyebaran PMK maka baiknya dilakukan penambahan anggaran.

"Nanti akan kami anggarkan di APBD perubahan karena saat ini APBD sedang berjalan dan tidak bisa langsung menganggarkan," katanya, Selasa (05/07/2022).

Namun demikian, ia akan melihat dulu berapa biaya yang diusulkan dinas terkait. "Ini penting untuk dianggarkan karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Dia pun mencontohkan, penangangan PMK ini layaknya pengerjaan pembangunan jembatan yang harus segera diatensi.

"PMK ini hal mendesak, maka tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan," ungkapnya.

Terkait dengan stok hewan kurban, Pathul mengklaim masih aman dan Distanak sendiri aktif melakukan pemeriksaan.

"Berbagai upaya terus dilakukan Distanak untuk menekan penularan PMK dan memastikan hewan kurban tersedia," jelasnya.

Senin, 04 Juli 2022

     

Gelar Paripurna, Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

DPRD Lotim gelar Paripurna membahas Raperda

Okenwes.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menggelar rapat paripurna XII Masa sidang III tahun 2022, Senin (04/07/2022).

Dalam rapat itu, DPRD memberikan persetujuan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dewan juga memberikan persetujuan terhadap Pinjaman Daerah pada PT. Bank NTB Syariah serta hibah sebagian tanah aset/barang milik daerah Kabupaten Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah melalui beberapa tahapan penting. 

Ia mengakui, dalam proses tersebut telah terjadi tukar pikiran dan dialog panjang. Semuanya, jelas Bupati, mencerminkan dinamika bersmusyawarah sebagai aktualisasi demokrasi.

Perbedaan pendapat, selain merupakan khasanah dan rahmah juga merupakan dorongan pemikiran untuk mencapai arah dan sasaran terbaik sehingga hasil yang dicapai lebih berkualitas.

Menurut Sukiman, pemikiran-pemikiran yang bersifat konstruktif terhadap berbagai persoalan dan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengelola pemerintahan.

Seperti pengelolaan keuangan yang lebih tertib, taat aturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

Tentunya dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, telah diinventarisir guna ditindak lanjuti berdasarkan kualifikasinya. 

Penambahan catatan-catatan penting dari dewan yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan kebijakan, akan menjadi perhatian bersama untuk implementasi pada tahun yang akan datang.

Bupati juga meminta catatan-catatan penting dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan kebijakan sehingga dapat menjadi acuan bersama di tahun mendatang.

Kamis, 23 Juni 2022

     

Bangun Kolaborasi, LRC Ajak DPRD Lotim Duduk Bersama Desain Program

LRC saat bertemu anggota dewan guna membahas kelanjutan penandatanganan kerja samanya

Okenews.net - Setelah melakukan penandatanganan nota kerjasama di kantor DPRD Lombok Timur Rabu (22/6) yang lalu. Lombok Research Center (LRC) selaku mitra lokal dari yayasan BaKTI dalam menjalankan program INKLUSI di Lombok Timur mengajak Anggota DPRD Lombok Timur untuk duduk bersama dalam rangka Desain program INKLUSI.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lesehan Rirana pada hari itu juga yaitu Rabu (22/6). Dalam kegiatan tersebut hadir beberapa anggota DPRD seperti Muliadi FT dari PBB, Saepul dari Golkar, Tanwirul Anhar dari PBB, Luk Santi dari PDIP, Abror dari PKB dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Abror menyampaikan terkait dengan kendala-kendala dalam pemberdayaan permpuan ataupun pemberdayaan masyarakat pasti ada kaitanya dengan kondisi APBD daerah. 

Sebagai contoh, kami memiliki konstituen dalam pengolahan hasil pertanian tau tataboga. Selama ini kami di DPRD telah menganggarkan melalui dana pokok pikiran (Pokir) yang kami miliki. 

Namun, masih sangat terbatas. Hanya maksimal 10 juta per kelompok. Bagaimana kelompok tersebut akan berkembang dengan hanya mengandalkan modal 10 juta. Belum membeli peralatan dan yang lainnya, modal tersebut akan habis. 

"Kita terkendala dengan hal tersebut. Kita belum berbicara dengan kelompok yang lain. Kita sangat kesulitan mengembangkan atau membina kelompok konstituen kami secara berkelanjuta jika kita dibatasi dalam hal anggaran," ungkap Abror Lutfi.

Muliadi juga menyampaikan, DPRD ini bukan  pejabat eksekutif yang memiliki wewenang eksekusi program. Pihaknya memiliki keterbatasan yang sangat banyak. 

Namun di lapangan konstituennya menaruh harapan yang begitu besar.dan konstituen taunya hanya DPRD bisa memberikan bantuan, harapan dan lain sebagainya.

"Secara pribadi saya sangat mengapresiasikan sekali baik dari Bapenas dan kementrian dari Australi semoga dengan adanya kolaborasi seperti ini, kedepanya bisa merakomodir dengan baik dan punya berkelanjutan," ujarnya.

Pada kegiatan tersebut juga hadir Program Manager INKLUSI dari Yayasan BaKTI Makassar, Lusi yang didampingi Ghufran. Dalam kesempatan tersebut Lusi menyampaikan, program INKLUSI ini merupakan program jangka panjang yang memiliki target penerima manfaat yaitu masyarakat, eksekutif, legislatif dan teman-teman jurnalis.

Dalam kegiatan tersebut, LRC mendapatkan banyak masukan-masukan teknis dan model-model kolaborasi bersama dalam menyempurnakan program INKLUSI yang akan dijalankan kedepannya.

Suherman Direktur LRC menyampaikan ucapan terima kasih kepada Angoota DPRD yang hadir dan memberikan masukan dalam pelaksanaan progrma INKLUSI yang akan dijalankan di Lombok Timur. 

"Semoga pertemuan hari ini akan menambah semangat Tim yang bekerja dan memberikan masukan yang konstruktif demi keberhasilan program.

Kami dari LRC sangat berterima kasih atas kehadiran dan masukan yang diberikan oleh teman-teman DPRD, itu semua demi keberlanjutan program dan demi masyarakat Lombok Timur," ungkap Suherman.


Rabu, 22 Juni 2022

     

Lombok Timur jadi Lokasi Peringatan Hari Anak Nasional

Bupati Lotim HM Sukiman Azmy (tengah) saat menerima Direktur Rehabilatis Sosial Anak Kementerian Sosial
Okenews.net - Pemerintah pusat bakal menjadikan Lombok Timur  sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan hari anak nasional tahun 2022 yang akan berlangsung 11-23 Juli mendatang. 

Penegasan itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak kementerian Sosial RI Kanya Eka Santi saat diterima Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (22/06/2022). 

Kanya menjelaskan sejumlah agenda yang akan dilakukan sebagai rangkaian peringatan tersebut. Fokus kegiatan adalah mengatasi berbagai permasalah yang dihadapi anak-anak di Lombok Timur.

Mulai dari kepemilikian dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, di bidang kesehatan di antaranya dengan vaksinasi dan pemeriksaan mata, dan berbagai kegiatan lainnya.

Termasuk pembangunan satu unit rumah layak huni, juga kampanye yang berpusat pada penghentian kekerasan anak, pencegahan perkawinan anak, hingga penguatan pengasuhan dalam keluarga. 

Ditegaskannya kegiatan berorientasi menjawab kebutuhan riil anak, meliputi hak anak, anak sehat dan kreatif, perlindungan anak.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa kementerian sosial akan berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait untuk pelaksanaan berbagai agenda tersebut.

Bupati juga menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, bahkan menunjuk lokasi untuk puncak peringatan. Ia meminta koordinasi dan kolaborasi dapat dioptimalkan menyukseskan kegiatan tersebut.

Pada rapat yang dihadiri Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas P3AKB, Kepala Dinas PMD, Kadis Dikbud, dan OPD terkait lainnya diharapkan pula adanya upaya sosialisasi undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja diundangkan.

Selain puncak peringatan, kementerian sosial berupaya mengedepankan empati bagi anak-anak yang kurang beruntung, utamanya yang miskin, terlantar, dan merupakan difabel. Berbagai kegiatan akan diselenggarakan menyebar di 21 kecamatan yang ada di Lombok Timur.

Selasa, 21 Juni 2022

     

Fraksi DPRD Sampaikan Tanggapan Terhadap Bupati Lombok Timur


Sidang Paripurna DPRD Lombok Timur (foto ist.)
Okenews.net - DPRD Lombok Timur menggelar rapat paripurna XII masa sidang III  rapat kedua dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Selasa (21/06/2022).

Pada rapat sebelumnya telah DPRD telah mendengarkan pidato bupati soal penjelasan kepala daerah tentang Raperda  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyampaian itu harus dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Termasuk ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Laporan keuangan itu setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Lotim tahun anggaran 2021 telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTB pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2022.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan Nomor 149.A/LHP/XIX. MTR/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan telah disampaikan kepada eksekutif serta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Laporan keuangan pemkab Lotim tahun 2021 telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini merupakan opini  WTP yang keenam kali secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Fraksi-fraksi DPRD mengapresiasi  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur atas hasil LHP BPK dengan opini WTP yang keenam. Untuk itu kami berharap agar capaian ini terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. 

Setelah memperhatikan dan mencermati penjelasan kepala daerah, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur menyatakan setuju untuk dibahas  lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. 

Senin, 20 Juni 2022

     

Sidang Paripurna, Eksekutif Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD

Wakil Bupati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lombok Timur 2021
Okenews.net - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabipaten Lombok Timur mengelar rapat Paripurna XII masa sidang III Tahun 2022 dalam rangka penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021.

Wakil Bupati Lotim H Rumaksi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas peran dan kemitraannya sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. 

Penghargaan juga disampaikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, juga seluruh elemen masyarakat. Menurut Rumaksi seluruh komponen memiliki kontribusi terhadap berjalannya berbagai program pemerintah.

Pada rapat paripurna yang berlangsung Senin (20/06/2022) itu, Wabup menyebut laporan keuangan tahun anggaran 2021 telah diperiksa BPK Perwakilan Provinsi NTB, periode Februari hingga April 2022.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 149.A/LHP/XIX. MTR/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan telah disampaikan kepada pemda. 

Saat ini Lombok Timur untuk ke enam kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Rumaksi menyampaikan APBD Lotim tahun 2021 disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 2,831 triliyun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 2,737 triliun atau 96,66 persen. 

Sementara untuk Belanja Daerah realisasinya adalah Rp. 2,732 triliun lebih atau 91,01% dari target Rp 3,2 triliun lebih. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 178,683 triliun lebih, sampai akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 22,981 atau 12,86 persen.

Pengeluaran pembiayaan telah direalisasikan sebesar 96,60 persen  dari target Rp. 7,863 miliar lebih. Dana tersebut digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.

Berdasarkan realisasi tersebut ampai akhir Tahun Anggaran 2021 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar  Rp.19,936 miliar.

Wabup berharap saran dan masukan dari pimpinan serta anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD dan penyusunan laporan keuangan.


Kamis, 16 Juni 2022

     

Dewan Minta Distanak Loteng Sigap Tangani PMK

M. Sidik Maulana

Okenews.net - Per 9 Juni 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Provinsi NTB sebagai daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Atas dasar itu, anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) M. Sidik Maulana dengan tegas meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) tanggap menyikapi banyaknya kasus PMK.

"Kalaupun anggaran dari dinas sudah habis maka paling tidak bisa memakai dana Belanja Tidak Terduga (BTT)," katanya, Kamis (16/6/2022).

Politisi PKS itu meminta dinas segera menjemput bola untuk membeli kebutuhan obat-obatan agar hewan ternak masyarakat tidak semakin parah.

"Kasihan para peternak, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri dengan jumlah cukup besar untuk mengobati sapinya yang terjangkit PMK," ujarnya.

Bayangkan, kata KTS sapaan akrabnya, satu sapi saja peternak harus mengeluarkan biaya sampai Rp 600.000-an untuk biaya obat suntik.

Bahkan, satu sapi yang terjangkit PMK bisa disuntik 3 sampai 6 kali. Secara otomatis peternak mengalami kerugian yang cukup tinggi.

"Miris sekali rasanya ketika para peternak harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Sementara, di lain sisi mereka banyak mengalami kerugian dengan terjadinya penurunan bobot badan sapi secara drastis pasca sakit," singgungnya.

Yang tidak kalah penting, kata Dewan Dapil Batukliang - Batukliang Utara itu, dinas harus menambah jumlah personil tenaga kesehatan hewan untuk membantu penanganan sapi yang terjangkit agar ditangani secara maksimal.

Rabu, 15 Juni 2022

     

DPRD Loteng Prihatin Nasib Honorer

Lege Warman

Okenews.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia (RI) Tjahjo Kumolo menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah ini tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penghapusan tenaga honorer ini akan berlaku efektif mulai 28 November 2023, dan digantikan perekrutan dengan mekanisme "outsourcing".

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) Lege Warman tidak sependapat dengan kebijakan Menpan RB tersebut.

Pihaknya akan setuju jika kebijakan itu dibarengi dengan solusi, misalnya mengangkat semua tenaga honorer sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau solusi lainnya.

Pihaknya mengaku prihatin dengan nasib para honorer yang nantinya harus di rumahkan.

Diharapakan, pemerintah pusat memberikan solusi agar angka pengangguran tidak meningkat akibat kebijakan penghapusan honorer tersebut.

"Dampak dari kebijakan itu adalah angka pengangguran akan semakin tinggi," katanya, Rabu (15/6/2022).

Disampaikan bahwa jika gaji PPPK dibebankan kepada Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentu sangat tidak memungkinkan.

"Tentunya kami harapkan sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk menggaji PPPK," ujarnya.

Senin, 13 Juni 2022

     

Sukseskan MTQ, Camat dan Kades Diajak Berkontribusi

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy

Okenews.net - Guna mesukseskan pelaksanaan MTQ XXIX tingkat provinsi NTB yang akan digelar di Lombok Timur mulai 29 Juni mendatang, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menggelar pertemuan semua kepala desa dan camat.

Rapat yang berlangsung secara virtual, Senin (13/06/2022) itu, bupati berharap agar turut berkontribusi menjaga kondusifitas wilayah masing-masing, terutama yang menjadi lokasi.

Bupati menegaskan, semua harus menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan terbaik bagi kafilah, tidak saja kafilah Lombok Timur tetapi juga kafilah asal kabupaten/kota lain.

Kepada camat dan Kepala Desa yang warganya menjadi peserta, Sukiman memerintahkan agar memberikan dukungan dan perhatian optimal. 

Para kepala desa diharapkan agar dapat memberikan yang terbaik untuk wilayahnya dan juga untuk Lombok Timur.

Selain meminta dukungan untuk suksesnya MTQ, Sukiman menyampaikan apresiasi terhadap desa-desa yang berhasil meriah prestasi. 

Apalagi desa yang merupakan desa pemekaran. Ia berharap seluruh desa dapat menunjukkan keunggulan masing-masing. Tidak hanya di aspek tertentu melainkan di semua aspek.

Bupati juga menekankan kembali pentingnya para kepala Desa dan Camat serta aparat lainnya untuk meningkatkan kepekaan sosial dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Diharpakan tidak ada lagi masyarakat yang menanggung kesulitan sendiri, terlebih yang mengalami sakit, atau kemalangan lainnya.

Rabu, 08 Juni 2022

     

Bupati Lotim Kembali Mutasi Pejabat

Pelantikan pejabat eselon II dan II oleh Sekda
Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy kembali melakukan mutasi komposisi pejabat struktural di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, Rabu (07/06/2022).

Pergeseran ini mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) dan administrator jabatan struktural eselon II dan III. 

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim HM Juaini Taofik di ruang lobi kantor bupati.

Tiga kursi eselon II yang dilantik yakni H Suroto menduduki kursi kadis sosial dan Fauzan sebagai kadis kominfo dan persandian. Sebelumnya, kedua orang ini menjabat staf khusus bupati.

Sementara yang mengisi kursi kadis pariwisata Iswan Rakhmadi yang sebelumnya menjabat kabag protokol dan komunikasi pimpinan (PKP).

Juaini Taofik mengatakan, pelantikan pejabat eselon II telah lulus seleksi dan bupati selaku pejabat pejabat pembina kepegawaian memilih yang terbaik. 

"Eselon II kita lakukan pansel dan keluar tiga nama di masing-masing jabatan itu atau yang lulus. Tapi pejabat pembina kepegawaian harus memilih satu dan tentu yang terbaik," tegasnya.

Kepada kadis kominfo yang saat ini menjabat ia berpesan untuk menertibkan kembali barang-barang milik daerah terkait program LotimNET.

Kadis kominfo harus memastikan program ini dalam kondisi dan posisinya yang baik karena pengadaannya menelan anggaran  besar.

Kepada kadis pariwisata Iswan Rakhmadi, ia mengingatkan supaya meningkatkan kembali pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur. 

Seorang leader di dunia pariwisata harus mampu mengkolaborasikan segala potensi yang ada. Mengingat sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lotim cukup baik.

Selanjutnya untuk Kepala Dinas Sosial H. Suroto, Sekda berpesan supaya harus lebih responsif terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat.

Hal itu mengingat persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat cukup banyak. 

"Kepala Dinas Sosial harus 24 jam responsif terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat," pesannya.

Sekda juga menyebutkan, pergeseran pejabat ini setelah mendapat rekomendasi dari KASN atas hasil seleksi tim pansel.

Diketahui untuk JPT Pratama yang ikut pansel cukup banyak yang mendaftar. Dinas kominfo sebanyak 4 orang, dinas pariwisata dari semula 13 orang menjadi 11 orang, dan dinas sosial 13 orang.

Selain jabatan tinggi pratama bupati juga menggeser jabatan administrator (eselon III):

  1. Moh. Zulfan sebagai Camat Pringgasela
  2. Hadi Faturahman menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  3. Baiq Widyastuti sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab Lotim
  4. Moh Sadikin sebagai Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah
  5. Rusman menjabat Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata
  6. I Dewa Ketut Ariantana menduduki jabatan kepala bidang rehabilitasi sosial pada dinas sosial
  7. Hj Herni Widianti sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3AKB.
  8. Zuhdi sebagai Sekretaris kecamatan Terara
  9. Hasibuan Sapardi menjabat Sekretaris Kecamatan Jerowaru
  10. Suhirman sebagai Sekretaris Kecamatan Keruak. 
  11. Supratman menduduki posisi Sekretaris Kecamatan Suralaga.

Selasa, 07 Juni 2022

     

Minim Anggaran, Sejumlah Sekolah tidak Tersentuh Perbaikan

Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya

Okenews.net - Sekolah dengan kondisi rusak parah cukup banyak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Bahkan, beberapa di antaranya baru-baru ini ambruk karena kondisi yang sudah lapuk.

Minimnya anggaran perbaikan terhadap bangunan sekolah juga menjadi faktor tidak tersentuhnya beberapa sekolah yang berangsur lapuk di makan usia.

Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya mengatakan, sejauh ini Pemkab Loteng hanya mengandalkan transfer pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperbaiki sekolah rusak.

Ia mengaku, kerusakan SDN Bilebante belum lama ini menjadi atensi Pemkab Loteng. Namun, minimnya anggaran membuat infrastruktur pendidikan belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Kami sudah koordinasi dengan Disdik dan kami akan mendorong DAK sebagai salah satu sumber rehab terhadap sekolah," katanya, Senin (06/06/2022).

Untuk permasalahan SDN Bilebante setelah ditelusuri sudah ada tempat bagi anak-anak untuk kegiatan proses belajar mengajar.

"Sekolah ini punya ruangan alternatif untuk digunakan sementara menjadi ruang kelas," ujarnya.

Ia menekankan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum bisa digunakan membangun fasilitas sekolah karena jumlahnya sangat terbatas.

Firman tidak bisa membeberkan secara detail berapa DAK yang digelontorkan untuk pembangunan sekolah rusak. 

Ke depan pihaknya terus berupaya maksimal agar pembangunan sekolah ini bisa terus berjalan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Jumat, 27 Mei 2022

     

Pemkab Lotim Pastikan Kesiapan Lomba Rinjani 100

Panitia pastikan persiapan Lomba Rinjani 100

Okenews.net - Mematangkan kesiapan lomba lari Rinjani 100 yang akan berlangsung 3-5 Juni mendatang, Pemkab Lombok Timur kembali menggelar rapat panitia, Jumat (27/5) di Ruang Sekretaris Daerah.

Rapat dipimpin Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) drg. Asrul Sani. Rapat ini memastikan kesiapan seluruh kebutuhan pendukung lomba.

Terutama persiapan memperkenalkan potensi yang dimiliki Lombok Timur kepada para peserta yang berasal dari berbagai negara tersebut.

Misalnya saja gendang belek dan tari tandang mendet sebagai salah satu kesenian tradisional Sembalun yang masih dilestarikan hingga saat ini. 

Pengenalan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan ke Lombok Timur di masa-masa mendatang sehingga akan berdampak pada pendapatan daerah.

Rencananya, dua kesenian tradisional tersebut akan ditampilkan sebelum lomba dimulai, baik di Sembalun maupun Belanting.

Selain kesenian tradisional akan disuguhkan pula makanan khas serta hasil kerajinan dan produk UMKM, baik Lombok Timur secara umum maupun lokal Sembalun. 

Disebutkan terdapat 30 orang dari penggiat UMKM akan mengisi stand pameran dan bazar, termasuk dari organisasi wanita.

Tidak itu saja. Dukungan terhadap Rinjani 100 juga diwujudkan dengan meningkatkan kenyamanan para peserta sebelum, selama, dan setelah lomba. 

Hal tersebut di antaranya dengan perbaikan akses jalan sepanjang 300 meter hingga rest area, penyediaan 10 unit toilet portabel demi kenyamanan pengunjung. 

Rapat yang diikuti seluruh koordinator seksi tersebut juga memastikan keamanan seluruh peserta dengan melibatkan tak kurang dari 60 orang personil keamanan. 

Jumlah tersebut ditambah personil untuk keselamatan yang berasal dari Basarnas, Palang Merah Indonesia, Pramuka, TNGR, dan unsur lainnya.

Pada acara Rinjani 100 akan melombakan lima kategori, yaitu 162 km, 119 km, 75 km, 36 km, dan 27 km. Diharapkan semua pihak turus mensukseskan event bergensi tersebut.

Kamis, 26 Mei 2022

     

Pilkada 2024, Dukungan Pasangan MAKSIMAL Terus Mengalir

Foto saat mengunjungi kediaman Wabup Lotim H Rumaksi
Okenews.net - Genderang Pilkada serentak 2024 mulai menggema, para politisi sekaligus pimpinan partai mulai menggadang-gadang figur bakal calon yang akan melaju ke kursi nomor satu dan dua.

Di Lombok Timur, Bakal Calon Pasangan H Rumaksi - HM Djamaluddin (MAKSIMAL) mulai mendapat dukungan dari partai. Kali ini dukungan itu datang dari Partai Kesatuan dan Persatuan (PKP).

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Lombok Timur M Asatul Anwar menyatakan dukungan PKP ke pasangan MAKSIMAL.

Hal ini berdasarkan keputusan bersama DPK Lombok Timur yang ditetapkan dalam musyawarah bersama seluruh jajaran kepengurusan hingga tingkat desa.

"Dukungan kami dari PK ke pasangan MAKSIMAL ini merupakan hasil musyawarah dari kepengurusan DPK, DPC dan DPD/DPL se-Lombok Timur," tegasnya, Rabu (25/05/2022).

Menurutnya, PKP menetapkan dukungan kepada pasangan MAKSIMAL berdasarkan pertimbangan, salah satunya karena sambutan publik yang begitu kuat kepada pasangan MAKSIMAL.

Harus diakui, kata dia, sambutan dan dukungan masyarakat terhadap pasangan MAKSIMAL begitu kuat sehingga PKP memutuskan agar mendukung paket tersebut.

Karena itu, PKP sebagai partai yang bergerak untuk rakyat. Apalagi pada prinsipnya, PKP merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasinya.

Guna memenangkan pasangan MAKSIMAL, DPK PKP Lombok Timur akan menghidupkan mesin partai hingga ke akar rumput. Di sisi lain, untuk menggaet suara rakyat guna mencapai target kursi PKP pada Pileg 2024 nanti.

"PKP sudah memiliki pengurus di 21 kecamatan di Lombok Timur. Itu akan mulai bergerilya untuk pasangan MAKSIMAL. Tentunya itu akan beriringan dengan langkah kami mencapai target 5 kursi di Pileg 2024," terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi Sjamsuddin menyambut baik aliran dukungan yang datang dari PKP tersebut. 

Menurutnya sikap politik dari PKP itu akan membuat pasangan MAKSIMAL menjadi lebih realistis untuk menenangkan kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

"Kami (pasangan MAKSIMAL) menyambut baik dukungan ini, dan tentu ikhtiar kami akan semakin kuat untuk kegemilangan Maksimal," tegasnya.

Ketua DPD Partai NasDem Lombok Timur itu juga berpesan kepada seluruh simpatisan MAKSIMAL untuk tetap solid, menjaga barisan dan menjaga kondusifitas di saat tensi politik yang sudah mulai memanas.

"Dukungan dari PKP ini menjadikan ikhtiar kita semakin maksimal. Semua simpatisan MAKSIMAL harus tetap solid untuk memenangkannya," tutupnya.

Rabu, 25 Mei 2022

     

Pansus Dewan Tolak Pergeseran Mitra Kerja

Sidang pembahasan pengusulan perubahan tatib
Okenews.net - Pada 18 Mei 2022 yang lalu telah dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk melaksanakan pembahasan terhadap usul perubahan tata tertib (Tatib) DPRD. Termasuk perubahan mitra kerjanya yakni DPMD namun mereka tolak.

Sebagai alat kelengkapan DPRD, Pansus telah melaksanakan beberapa tahapan pembahasan yang terdiri dari rapat internal Pansus, rapat konsultasi dengan biro hukum Provinsi NTB serta rapat klinis untuk pengambilan keputusan akhir.

Dari rangkaian tahapan pembahasan tersebut, Pansus telah menyepakati beberapa substansi perubahan.

Ketua Pansus DPRD Perubahan Tatib Andi Mardan mengatakan, usul perubahan atau pergeseran mitra kerja komisi yakni, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dari mitra kerja komisi IV menjadi mitra kerja komisi I ditolak.

"Kami berpendapat bahwa pertimbangan yang disampaikan oleh pengusul belum cukup kuat," katanya, Selasa (24/05/2022).

Dikatakan, meski tugas dan fungsi DPMD sebagian berkaitan dengan pemerintahan namun tugas dan fungsi tersebut masih dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

"Itu merupakan bidang tugas Komisi IV. Untuk itu, usul perubahan tersebut belum dapat diterima," ujarnya.

Pihaknya mengaku, telah mengkaji baik dari berbagai aspek yuridis maupun dari aspek kemanfaatan.

Salah satu dasar hukum penyusunan Tatib DPRD adalah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tatib DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Baik pimpinan maupun anggota DPRD Loteng menyetujui laporan hasil pembahasan Pansus terhadap perubahan Tatib.

Senin, 23 Mei 2022

     

Komisi I DPRD Lotim Terima Kedatangan FKL

Suasana hearing di DPRD Lombok Timur
Okenews.net - Ketua Komisi I DPRD Lotim Saiful Bachri menerima kedatangan Forum Kepala Lingkungan (FKL)  guna peninjauan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2013.

Dalam hearing itu, Ketua FKL Sulhan menyampaikan menuntut perubahan aturan status menjadi perangkat kelurahan. Bukan hanya sekadar menjadi lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan.

Pihaknya juga menuntut perpanjangan masa jabatan paling tidak lima tahun supaya tidak sesingkat saat ini yang hanya tiga tahun.

Sulhan juga menyorot anggaran jika menjadi kepala lingkungan di tingkat kelurahan yang dipilih secara langsung. Menurutnya biaya yang dibutuhkan cukup besar.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Lotim Saiful Bachri menjawab tuntutan dan keinginan para kepala lingkungan menegaskan, DPRD akan melakukan kajian lebih dulu sebelum melakukan tindakan, walaupun di perda sudah di atur

”Kita di DPRD ini khususnya, akan melakukan beberapa kajian terkait dengan keinginan para kepala lingkunhan, apakah ada celah hukum untuk kita menindak lanjuti keingan tersebut atau tidak," ungkapnya.

Saiful Bachri juga mengaku terkait dengan tuntutan tersebut sampai saat ini belum memahami dan mengetahui terkait dengan aturan lembaga kemasyarakatan tersebut. Karena itu pihaknya akan mendalaminya.

Minggu, 15 Mei 2022

     

Bertemu TGB, Alumni Al Azhar Jateng Bahas Ekonomi, Pendidikan, dan Politik

Pertemuan alumni Al Azhar dengan TGB
Okenews.net - Alumni Al Azhar, Mesir yang tergabung dalam Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Jawa Tengah (Jateng) menggelar silaturahmi di Kabupaten Kebumen. Hadir pada acara ini Ketua OIAA Indonesia TGB HM Zainul Majdi bersama Sekjen OIAA Indonesia KH Muhlis Hanafi.

Ketua OIAA Jateng KH Sidqon Maesur mengatakan, pertemuan ini diantaranya membahas masalah ekonomi. Ada alumni yang berkecimpung di bidang usaha. “Perlu kita bahas bagaimana sektor usaha ini diperluas dan dikembangkan,” katanya, Minggu (15/5/2022).

Hal lain, sambungnya, adalah membahas sektor pendidikan. Bagaimana para alumni yang memiliki pondok pesantren dapat mengirimkan santrinya ke Mesir. “Ya, supaya terus kita lanjutkan generasi-generasi kita belajar ke Al Azhar,” sambungnya.

Terakhir, Kiai Sidqon mengatakan, perlu membahas mengenai arah politik bagi para alumni Al Azhar. Sejumlah alumni telah banyak didatangi oleh para tokoh politik. “Politik kita mau dibawa kemana. Yang jelas-jelas saja,” ucapnya.

Terkait pendidikan, Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqomah (YAPIKA) KH Ali Muin mengatakan, begitu berbahagia dengan silaturahmi para alumni Universitas Al Azhar di pondok yang dipimpinnya. Kebahagiaan selanjutnya, tentu saja dapat mengirim santri-santri meneruskan pendidikan ke Mesir.

“Tentu kita sangat senang bila dapat mengirim dan tersambung ke Mesir, apalagi yang datang ini pengurusnya langsung,” katanya.

Kiai Ali menambahkan, pertemuan ini tentu menjadi kesempatan bagi ponpes untuk semakin mengembangkan diri. Memperluas jaringan serta memberdayakan para santri.

“Kita ingin santri-santri kita menjadi unggulan,”  sambungnya.(*)

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Fitri 1444 H

 

Pendidikan

Hukum

Ekonomi