Panitia Ajudikasi Resmi Dilantik, Kantor Pertanahan Lombok Utara Perkuat Komitmen Tertib Administrasi

Hermanamrullah    Februari 15, 2026   

Panitia Ajudikasi Resmi Dilantik, Kantor Pertanahan Lombok Utara Perkuat Komitmen Tertib Administrasi

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas (Satgas) Fisik, Satgas Yuridis, serta Satgas Administrasi, Kamis (12/2/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan program pertanahan di wilayah Lombok Utara. Para panitia dan satgas yang dilantik akan bertugas memastikan proses pendataan, pengukuran, penelitian yuridis, hingga administrasi pertanahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme.

“Pelantikan ini adalah amanah. Saya berharap seluruh panitia dan satgas yang telah diambil sumpahnya dapat bekerja dengan jujur, transparan, dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tertib administrasi pertanahan merupakan fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Dengan kerja tim yang solid, diharapkan proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

“Kita ingin memastikan setiap proses pertanahan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Lombok Utara. Sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan,” tambahnya.

Melalui pelantikan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung percepatan program strategis pertanahan di daerah.

Diharapkan, keberadaan Panitia Ajudikasi dan berbagai satgas tersebut mampu memberikan dampak nyata dalam mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Perkuat Pengawasan PPAT, Kantah Lombok Utara Lantik MPPD Secara Daring

Hermanamrullah    Februari 10, 2026   

Perkuat Pengawasan PPAT, Kantah Lombok Utara Lantik MPPD Secara Daring

Atr/Bpn Lombok Utara

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi melaksanakan pengangkatan dan pengucapan sumpah Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD), Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari adaptasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa pembentukan dan penguatan MPPD memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas layanan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah ini memiliki peran penting dalam memastikan setiap PPAT menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kode etik, serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat,” ujar Muhammad Shaleh Basyarah.

Ia menambahkan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten akan berdampak langsung pada tertib administrasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan.

“Dengan pengawasan yang baik, kita ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembuatan akta tanah, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi dan kepastian hukum benar-benar terwujud,” tegasnya.

Prosesi pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dan disaksikan oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan secara virtual. Menurutnya, meskipun dilaksanakan secara daring, esensi sumpah jabatan tetap memiliki kekuatan moral dan hukum yang sama.

“Pelaksanaan secara daring tidak mengurangi makna sumpah jabatan. Ini adalah komitmen moral dan tanggung jawab hukum yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota majelis,” katanya.

Dengan pengambilan sumpah tersebut, para anggota MPPD secara resmi dinyatakan sah untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, penilaian, serta penegakan kode etik terhadap PPAT di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Muhammad Shaleh Basyarah berharap, keberadaan MPPD dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.

“Saya berharap Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah yang telah dilantik dapat bekerja secara profesional, objektif, dan berintegritas, serta mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkeadilan bagi masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya.

Rakerda Pertanahan NTB, BPN Lombok Utara Dorong Layanan Cepat, Pasti, dan Pro-Rakyat

Hermanamrullah    Februari 06, 2026   

Rakerda Pertanahan NTB, BPN Lombok Utara Dorong Layanan Cepat, Pasti, dan Pro-Rakyat

Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Komitmen memperkuat pelayanan pertanahan dan penataan ruang terus diperkuat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pendaftaran Tanah dan Penataan Ruang se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah BPN NTB, Jalan Pendidikan Nomor 4, Kota Mataram, ini diikuti oleh seluruh pimpinan Kantor Pertanahan kabupaten dan kota se-NTB. Rakerda menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dalam memperkuat pelaksanaan program pendaftaran tanah sekaligus menyelaraskan kebijakan penataan ruang di daerah.

Selain membahas program prioritas, forum ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja layanan pertanahan serta merumuskan langkah-langkah konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa koordinasi lintas wilayah seperti Rakerda ini memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan pertanahan berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Rakerda ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarwilayah. Tujuannya jelas, agar pelayanan pertanahan semakin profesional, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa BPN Lombok Utara berkomitmen mendukung percepatan penyelesaian Program Prioritas dan Pekerjaan Strategis Nasional, khususnya yang berbasis mitigasi risiko, demi mendukung pembangunan daerah yang tertib ruang dan berkelanjutan.

“Kami di Lombok Utara siap mengimplementasikan hasil Rakerda ini secara konkret, sehingga pelayanan pertanahan tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui Rakerda ini, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh jajaran BPN se-NTB untuk terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan serta memperkuat tata kelola penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perkuat Layanan Publik, Kantah Lombok Utara Satukan Persepsi dengan IPPAT

Hermanamrullah    Januari 27, 2026   

Perkuat Layanan Publik, Kantah Lombok Utara Satukan Persepsi dengan IPPAT

Atr/Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Upaya meningkatkan kualitas dan kepastian layanan pertanahan terus dilakukan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya melalui rapat koordinasi proses bisnis layanan pertanahan bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Lombok Utara yang digelar pada Senin (26/1/2026).

Rapat yang berlangsung di Aula Kantah Lombok Utara tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara Kantor Pertanahan dan PPAT sebagai mitra utama dalam pelayanan administrasi pertanahan. Hadir langsung Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Mohammad Shaleh Basyarah, didampingi jajaran pejabat struktural, serta Ketua IPPAT Lombok Utara Junaedi, bersama seluruh anggota IPPAT.

Dalam arahannya, Mohammad Shaleh Basyarah menekankan bahwa keselarasan proses bisnis menjadi kunci utama dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang efektif dan terpercaya. Menurutnya, koordinasi yang berkesinambungan perlu terus dibangun agar setiap tahapan layanan berjalan sesuai aturan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“PPAT merupakan mitra strategis Kantor Pertanahan. Karena itu, kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap alur layanan sangat penting untuk meminimalkan kendala serta mempercepat penyelesaian pelayanan,” ujarnya.

Selain penyampaian kebijakan dan teknis layanan, rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi terbuka. Berbagai persoalan di lapangan, tantangan administrasi, hingga masukan dari PPAT dibahas secara konstruktif sebagai bahan evaluasi bersama.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Kantah Lombok Utara berharap terbangun komunikasi yang semakin solid dengan IPPAT. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya layanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum serta kepuasan bagi masyarakat Lombok Utara.

Perkuat Good Governance, BPN Lombok Utara Gelar Internalisasi SPIP dan Manajemen Risiko 2026

Hermanamrullah    Januari 26, 2026   

Perkuat Good Governance, BPN Lombok Utara Gelar Internalisasi SPIP dan Manajemen Risiko 2026

Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara melaksanakan kegiatan Internalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, serta Penyusunan Risk Register Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis (22/01/2026) dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pengawas serta Koordinator Substansi (Korsub) di lingkungan Kantor Pertanahan Lombok Utara.

Internalisasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses bisnis dan pelayanan pertanahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi serta memetakan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan organisasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa penerapan SPIP dan manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari budaya kerja aparatur.

“Melalui internalisasi SPIP dan penyusunan risk register ini, kami ingin seluruh jajaran memiliki kesadaran risiko dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan pengendalian intern yang kuat, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan,” ujar Muhammad Shaleh Basyarah.

Ia menambahkan, penyusunan Risk Register Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, agar setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki mitigasi risiko yang jelas dan terukur.

“Kami berkomitmen memperkuat sistem pengendalian intern secara berkelanjutan, sehingga pelayanan pertanahan kepada masyarakat semakin berkualitas, akuntabel, dan terpercaya,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap mampu membangun budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan pelayanan pertanahan yang berintegritas.

Kantor Pertanahan KLU Perkuat Layanan Digital Lewat ID Card dan E-Money Bank Mandiri

Hermanamrullah    Januari 23, 2026   

Kantor Pertanahan KLU Perkuat Layanan Digital Lewat ID Card dan E-Money Bank Mandiri

Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong modernisasi tata kelola perkantoran. Salah satunya melalui kegiatan penyerahan ID Card dan E-Money Bank Mandiri kepada seluruh pegawai yang digelar pada Rabu, (02/012026), bertempat di Kantor Pertanahan KLU.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara Bank Mandiri dengan Kantor Pertanahan KLU dalam mendukung penerapan sistem identitas pegawai terpadu sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan kerja.

Melalui penggunaan ID Card terintegrasi dengan E-Money, diharapkan proses administrasi internal menjadi lebih tertib, akses layanan semakin mudah, serta transaksi keuangan berlangsung lebih efisien, aman, dan transparan. Inisiatif ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam percepatan digitalisasi layanan publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin dengan Bank Mandiri. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Penerapan ID Card dan E-Money ini tidak hanya mendukung ketertiban administrasi, tetapi juga menjadi upaya nyata kami dalam menciptakan sistem kerja yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Kami berharap inovasi ini dapat meningkatkan kenyamanan pegawai sekaligus berdampak positif pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan berlangsung tertib dan lancar, serta mendapat respon positif dari seluruh pegawai. Para pegawai menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai memudahkan aktivitas kerja sehari-hari sekaligus mendukung ekosistem transaksi non-tunai di lingkungan perkantoran.

Dengan langkah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam rangka memberikan pelayanan pertanahan yang semakin prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Benahi Layanan Pertanahan, Kepala Kantor BPN Lombok Utara Tekankan Sinergi dan Profesionalisme

Hermanamrullah    Januari 22, 2026   

Benahi Layanan Pertanahan, Kepala Kantor BPN Lombok Utara Tekankan Sinergi dan Profesionalisme

Atr/BPN, Lombok Utara

Okenews.net – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menggelar rapat koordinasi internal guna mengevaluasi kinerja dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan, Selasa (20/01/2026). Rapat berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dan diikuti seluruh unsur pelayanan serta tim teknis.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Tim Loket Pelayanan bersama jajaran teknis dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Fokus utama pembahasan diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan pertanahan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih kerap ditemui masyarakat di lapangan.

Dalam arahannya, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan pentingnya sinergi lintas seksi, komunikasi yang terbuka, serta peningkatan kompetensi aparatur. Ia menekankan bahwa pelayanan pertanahan harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tuntutan publik akan layanan yang cepat dan berkepastian hukum.

“Evaluasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kerja sama internal agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi teknis, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan bermuara pada meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan di Kabupaten Lombok Utara.

Bedah DIPA 2026, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara Tekankan Anggaran Tepat Sasaran

Hermanamrullah    Januari 14, 2026   

Bedah DIPA 2026, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara Tekankan Anggaran Tepat Sasaran

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, dan diikuti oleh jajaran pejabat pengawas serta seluruh staf.

Rapat Bedah DIPA ini menjadi momentum penting untuk mencermati secara menyeluruh alokasi pagu anggaran, struktur belanja, program dan kegiatan, serta target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Lombok Utara menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa Bedah DIPA merupakan langkah strategis guna memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan target kinerja.

“Rapat Bedah DIPA menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta target kinerja yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemahaman yang utuh terhadap DIPA menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pertanahan di lapangan.

“Pemahaman menyeluruh terhadap DIPA merupakan fondasi penting agar setiap kegiatan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata,” jelasnya.

Lebih lanjut, Shaleh menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan, kepastian hukum hak atas tanah, serta tertib administrasi pertanahan,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara juga harus selaras dengan rencana kerja, kebijakan pimpinan, serta program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pelaksanaan anggaran di Kantah Lombok Utara senantiasa kami selaraskan dengan kebijakan pimpinan dan program strategis ATR/BPN,” tambahnya.

Dengan dukungan dan sinergi seluruh pegawai, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara optimistis target kinerja Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara maksimal.

“Sinergi seluruh pegawai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan target kinerja serta peningkatan pelayanan pertanahan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya.

Kanwil BPN NTB Turun Langsung ke Lombok Utara, Pastikan PTSL dan PDDM TA 2025 Tuntas dan Berkualitas

Hermanamrullah    Januari 07, 2026   

Kanwil BPN NTB Turun Langsung ke Lombok Utara, Pastikan PTSL dan PDDM TA 2025 Tuntas dan Berkualitas

ATR/BPN Lombok Uatara

Okenews.net- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Data Dasar Pertanahan (PDDM) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Selasa (06/01/2026).

Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Stanley, bersama jajaran, sebagai bentuk penguatan pengawasan serta pengendalian terhadap tahapan akhir pelaksanaan PTSL dan evaluasi penyelesaian program PDDM.

Dalam pelaksanaannya, tim Kanwil BPN NTB melakukan pemeriksaan laporan progres kegiatan, verifikasi kelengkapan serta keabsahan dokumen pertanahan, hingga penilaian kualitas data fisik dan data yuridis. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dan diskusi langsung dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya pemeriksaan administrasi, tim monev juga melakukan peninjauan lapangan pada lokasi kegiatan PTSL. Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menjaga kualitas hasil program sebelum sertipikat diserahkan kepada masyarakat.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” tegas Stanley

Melalui monev tersebut, Kanwil BPN NTB berharap kualitas dan capaian pelaksanaan PTSL dan PDDM di Kabupaten Lombok Utara dapat terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama program, yakni memberikan kepastian hukum hak atas tanah, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pengawasan yang optimal, percepatan penyerahan sertipikat PTSL Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat diharapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Refleksi Peran Strategis Perempuan, Kantor Pertanahan Lombok Utara Peringati Hari Ibu ke-97

Hermanamrullah    Desember 22, 2025   

Refleksi Peran Strategis Perempuan, Kantor Pertanahan Lombok Utara Peringati Hari Ibu ke-97

Atr/Bpn Lombok Utara

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (Kantah KLU) menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dengan khidmat di halaman kantor setempat, Senin (22/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi atas peran strategis perempuan, khususnya ibu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upacara berlangsung tertib dan penuh makna dengan dipimpin oleh Tiyas Dewi Astuti, sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, bertindak sebagai pembina upacara. Nuansa kebersamaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan Indonesia tampak mewarnai jalannya kegiatan.

Dalam amanatnya, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu tidak semata menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menghargai peran, kontribusi, serta keteladanan perempuan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam birokrasi dan pelayanan publik.

Ia menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Ibu ke-97 tahun ini mengandung pesan kuat tentang pentingnya penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, sosok ibu tidak hanya dimaknai dalam peran domestik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial, pendidik generasi penerus bangsa, serta pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.

“Perempuan memiliki kontribusi nyata dalam membangun organisasi dan pelayanan publik yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Melalui peringatan Hari Ibu ke-97 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap dapat menumbuhkan semangat saling menghormati antarpegawai, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai keadilan gender, serta memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.

Ombudsman RI Kunjungi Kantor Pertanahan Lombok Utara, Bahas Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Hermanamrullah    Desember 17, 2025   

Ombudsman RI Kunjungi Kantor Pertanahan Lombok Utara, Bahas Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menerima kunjungan Tim Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka diskusi dan koordinasi terkait permasalahan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, Selasa (17/12/2025).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, di Kantor Pertanahan Lombok Utara. Hadir dalam rombongan Ombudsman RI, Kepala Keasistenan Utama II Bidang Penegakan Hukum Ombudsman RI, Siti Uswatun Hasanah, bersama Asisten Ombudsman RI, Intan Griya Purnamasari.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Fokus pembahasan meliputi upaya pencegahan maladministrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan, serta penguatan koordinasi dan sinergi antara Ombudsman RI dan Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola pelayanan publik agar semakin responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud pelayanan pertanahan yang semakin transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

PTSL 2025 Berlanjut, 299 Sertipikat Tanah Dibagikan di Lombok Utara: Pemerintah Target Rampung Sebelum Akhir Tahun

Hermanamrullah    Desember 09, 2025   

PTSL 2025 Berlanjut, 299 Sertipikat Tanah Dibagikan di Lombok Utara: Pemerintah Target Rampung Sebelum Akhir Tahun

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2025 kembali menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 299 bidang tanah di Desa Mumbul Sari, Kabupaten Lombok Utara dinyatakan siap dibagikan kepada masyarakat dalam agenda tahap lanjutan program tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelesaian target PTSL dua tahap pada tahun berjalan, yang melibatkan koordinasi langsung antara pemerintah desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa pembagian sertipikat ini bukan hanya sekadar penyerahan dokumen, tetapi merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin legalitas hak atas tanah masyarakat.

“Program PTSL merupakan agenda strategis nasional untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. Dengan adanya sertipikat ini, masyarakat tidak hanya memiliki bukti sah kepemilikan, tetapi juga kesempatan untuk memanfaatkan sertipikat tersebut dalam aspek ekonomi seperti permodalan, usaha, maupun kesejahteraan keluarga,” jelasnya, Selasa, 09/12/2025

Ia juga mengajak masyarakat yang belum terdaftar untuk tetap proaktif mengikuti proses PTSL pada gelombang berikutnya.

“Kami mengapresiasi kerjasama pemerintah desa dan antusiasme masyarakat. Harapan kami, semua pihak tetap mendukung kelengkapan administrasi agar proses sertifikasi berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tegasnya.

Program PTSL menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan serta menghindari sengketa atau duplikasi kepemilikan. Dengan progres pembagian sertipikat di Desa Mumbul Sari ini, Lombok Utara terus memperkuat langkah menuju wilayah yang tertata dan memiliki kepastian hukum terkait aset tanah.

Masyarakat penerima sertipikat menyambut baik agenda tersebut, dan berharap penyerahan lanjutan dapat selesai sesuai target akhir tahun.

Sementara Kepala Desa Mumbul Sari, Mujtahidin, dalam sambutannya mengapresiasi kolaborasi antara perangkat desa dan jajaran pertanahan yang telah bekerja intens dalam proses pengumpulan data, pengukuran, hingga validasi bidang tanah.

“Kami berharap seluruh sertipikat dapat diserahkan kepada masyarakat sebelum tanggal 31 Desember. Dengan demikian, program PTSL di Desa Mumbul Sari dapat terselesaikan tepat waktu dan memberi kepastian hukum bagi warga,” ujarnya singkat.

Ombudsman NTB Supervisi Kantor Pertanahan Lombok Utara, Kepala Kantor Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Hermanamrullah    Desember 01, 2025   

Ombudsman NTB Supervisi Kantor Pertanahan Lombok Utara, Kepala Kantor Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net-Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., menerima kunjungan tim supervisi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin, 01/12/2025. Supervisi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada 6 November lalu di seluruh kantor pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman melakukan verifikasi ulang terhadap hasil penilaian sebelumnya untuk memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan standar pelayanan publik yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat akurasi data penilaian serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan bagi peningkatan kualitas layanan.

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan supervisi ini dan menilai bahwa pendampingan secara langsung dari Ombudsman merupakan bentuk pengawasan konstruktif demi tercapainya pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami menyambut baik supervisi ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan pertanahan di Lombok Utara. Komitmen kami adalah terus memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat, dan sesuai standar kepada masyarakat,” tegasnya.

Supervisi oleh Ombudsman NTB ini dijadwalkan berlangsung di seluruh unit pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara sebagai bentuk penguatan tata kelola pelayanan sekaligus memastikan implementasi standar pelayanan publik berjalan secara konsisten.

 

BPN Lombok Utara Ikuti Profiling ASN, Dorong Penguatan Talenta dan SDM Aparatur Unggul

Hermanamrullah    November 21, 2025   

BPN Lombok Utara Ikuti Profiling ASN, Dorong Penguatan Talenta dan SDM Aparatur Unggul

kegiatan Profiling ASN

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Pada Jumat, 21/112025, empat pegawai Kantor Pertanahan Lombok Utara mengikuti kegiatan Profiling ASN (ProASN) di Kantor Regional BKN Mataram.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam pemetaan potensi dan kompetensi ASN secara digital. Melalui ProASN, pemerintah mendorong percepatan penyediaan data talenta ASN sebagai dasar pengembangan karier dan penerapan manajemen talenta yang lebih efektif.

ProASN dilaksanakan sepenuhnya secara digital dan tanpa dikenakan tarif PNBP, sehingga memberikan kemudahan bagi ASN untuk mengikuti proses pemetaan secara cepat, terukur, dan terintegrasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan SDM agraria yang unggul dan adaptif.

“Profiling ASN bukan sekadar asesmen, tetapi investasi jangka panjang bagi mutu pelayanan publik. Dengan data kompetensi yang akurat, kami dapat menempatkan pegawai sesuai potensi sehingga pelayanan pertanahan di Lombok Utara semakin profesional dan responsif,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa ProASN menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi menuju aparatur yang siap menghadapi tantangan modern.

“Kami berkomitmen terus melahirkan aparatur yang berintegritas, inovatif, dan mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Implementasi ProASN diharapkan dapat memperkuat pembangunan dan penerapan manajemen talenta berkelanjutan di lingkungan Kantor Pertanahan Lombok Utara serta mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang pertanahan.

BPN Lombok Utara Lakukan Sumpah Kehilangan untuk Proses Sertipikat Pengganti di Desa Bentek

Hermanamrullah    November 20, 2025   

BPN Lombok Utara Lakukan Sumpah Kehilangan untuk Proses Sertipikat Pengganti di Desa Bentek

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum pertanahan kepada masyarakat. Pada Kamis, 20/11/2025, BPN KLU melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Berita Acara terkait permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Hilang atas nama Sudirman, warga Desa Bentek.

Kegiatan dimulai dengan proses verifikasi identitas serta pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas Kantor Pertanahan. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon kemudian mengikuti prosesi pengambilan sumpah sebagai bentuk pernyataan resmi bahwa sertipikat asli memang hilang, tidak berada dalam sengketa, dan tidak dialihkan kepada pihak lain.

Usai pengucapan sumpah, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kehilangan Sertipikat, yang disaksikan langsung oleh petugas BPN Lombok Utara. Dokumen ini menjadi dasar administrasi penting sebelum memasuki tahapan berikutnya dalam proses penerbitan sertipikat pengganti.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah, dalam keterangannya, menegaskan bahwa pelayanan seperti ini merupakan bagian dari komitmen BPN dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum meskipun mengalami kehilangan sertipikat.

“Kami di BPN Lombok Utara berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan sesuai prosedur. Kehilangan sertipikat bukan berarti kehilangan hak. Selama dokumen dan proses sesuai ketentuan, negara menjamin hak masyarakat dapat dipulihkan melalui penerbitan sertipikat pengganti,” tegas Kepala BPN KLU.

Dengan tuntasnya tahapan sumpah dan penandatanganan berita acara, permohonan sertipikat pengganti atas nama Sudirman kini resmi memasuki proses lanjutan sesuai mekanisme Kementerian ATR/BPN. BPN Lombok Utara berharap proses ini dapat memberikan kemudahan dan rasa aman bagi masyarakat dalam menjaga legalitas aset tanah mereka.

BPN Dorong Desa di Lombok Utara Lebih Siap Tangani Sengketa Pertanahan

Hermanamrullah    November 19, 2025   

BPN Dorong Desa di Lombok Utara Lebih Siap Tangani Sengketa Pertanahan

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net - Upaya memperkuat kapasitas desa dalam menangani berbagai persoalan pertanahan terus dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Hal ini terlihat dari kehadiran Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ardian, S.H., dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota Majelis Kehormatan Desa (MKD) dan para Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Utara yang digelar pada Rabu (19/11/2025).

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai mekanisme penanganan sengketa pertanahan di tingkat akar rumput. Ardian menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai lini terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemahaman yang kuat mengenai aturan dan administrasi pertanahan menjadi sangat penting.

Dalam sambutannya, Ardian menyampaikan bahwa banyak persoalan pertanahan sesungguhnya dapat dicegah jika desa memiliki tata kelola administrasi yang tertib dan mampu melakukan komunikasi efektif dengan masyarakat. Menurutnya, kemampuan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini akan membantu pemerintah desa mencegah konflik sebelum berkembang menjadi sengketa berkepanjangan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara desa dan Kantor Pertanahan. Kerja sama yang baik diharapkan dapat mempercepat proses klarifikasi, meningkatkan akurasi data pertanahan, serta memperkuat penyelesaian masalah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, desa tidak lagi menjadi titik rawan sengketa, melainkan menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan ketertiban pertanahan.

Melalui pelatihan ini, para peserta didorong untuk lebih memahami prosedur penanganan sengketa, mulai dari identifikasi masalah, penelusuran data, hingga langkah mediasi awal sebelum berkoordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan. Selain penguatan kapasitas, kegiatan ini juga dipandang sebagai momentum memperkokoh kelembagaan desa agar lebih profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan pertanahan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kegiatan pelatihan berjalan interaktif, dengan berbagai sesi diskusi mengenai kasus-kasus pertanahan yang sering terjadi di tingkat desa. Para peserta tampak antusias menggali pengetahuan dan berbagi pengalaman, terutama terkait praktik administrasi dan upaya pencegahan konflik.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, pemerintah berharap desa-desa di Lombok Utara semakin siap dalam menghadapi persoalan pertanahan, serta mampu menyediakan layanan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai regulasi demi menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.