www.okenews.net

Senin, 27 Oktober 2025

     

Fauzan Khalid: Penting, Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Pulau Lombok, H, Fauzan Khalid mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pengawasan dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan pemilu.

“Idealnya semua kita ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Tidak saja dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi semua elemen masyarakat, termasuk pemilih dan penyelenggara pemilu,” kata Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem saat menjadi narasumber kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum bersama Bawaslu, di Senggigi, Lombok Barat, NTB, Jumat (24/10/2025).

Fauzan dalam penjelasannya mencontohkan, warga yang melaporkan pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih, misalnya, merupakan salah satu bagian dari tindakan pengawasan partisipatif. Contoh lainnya seperti mengingatkan atau menegur warga jika ditemukan adanya praktik politik uang (money politics) juga merupakan bagian dari pengawasan pemilu.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB periode 2008-2013 ini, semua elemen masyarakat harus peka terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu. “Kalau ada yang salah, kita luruskan, kalau ada yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Jangan abai supaya penyelenggaraan pemilu berlangsung langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil atau jurdil,” jelas Fauzan.

Penyelenggara pemilu, kata Fauzan, juga haus kita awasi bersama-sama. Pengawasan pemilu di era saat ini pun bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di era digital saat ini pun, pelaporan pelanggaraan pemilu sebagai salah satu bentuk pengawasan dapat dilakukan secara digital, seperti melalui aplikasi atau platform online yang disediakan penyelenggara pemilu.

“Saya melihat peran masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Pelibatan  masyarakat dalam pengawasan pemilu juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu,”

Fauzan menyatakan, dengan adanya pengawas dari masyarakat, penyelenggara pemilu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi potensi kecurangan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah kurangnya pemahaman dan informasi dari masyarakat. 

Fauzan mengatakan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu dan cara-cara untuk berpartisipasi. 

“Program-program pendidikan pemilih yang melibatkan sekolah, universitas, dan komunitas lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat vital untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung adil dan transparan,” ucap Fauzan, Bupati Lombok Barat periode 2016-2024 ini.

Minggu, 26 Oktober 2025

     

700 Pelari Taklukkan Keindahan dan Tantangan Gunung Rinjani

Wakil Bupati Lombok Timur, Bersama Gubernur NTB

Okenews.net- Ajang Sembalun Mountain Marathon (SMM) 2025 sukses digelar pada Ahad (26/10/2025) dengan antusiasme tinggi. Sebanyak 700 pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara berpartisipasi dalam lomba yang memadukan semangat olahraga, petualangan, dan wisata alam khas Sembalun di kaki Gunung Rinjani.

Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, didampingi Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Tiga kategori utama yang diperlombakan meliputi Full Marathon, Half Marathon, dan 7K Run, dengan lintasan yang menantang sekaligus memanjakan mata dengan panorama pegunungan dan hamparan savana Sembalun.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai berhasil mengonsolidasikan berbagai inisiatif lokal di kawasan Sembalun.

“Alhamdulillah, sejak lama kita dorong agar berbagai event inisiatif lokal di Sembalun bisa terintegrasi dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain di Pulau Lombok. Sekarang saya melihat berbagai inisiatif yang dulu terpisah, kini bersatu dalam satu seri kegiatan,” ujar Gubernur.

Ia juga menyampaikan rasa bangga atas partisipasi pelari dari mancanegara yang turut memeriahkan ajang ini.

“Ini luar biasa. Banyak peserta dari luar negeri, dan seluruh elemen mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga masyarakat lokal ikut berperan. Harapan kami, tahun depan kegiatan seperti ini bisa disinergikan dalam calendar of event resmi daerah agar dampaknya semakin luas,” tambahnya.

Gubernur menilai, kehadiran SMM 2025 tidak hanya menjadi wadah bagi pecinta olahraga lari lintas alam, tetapi juga berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi lokal.

“Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, pelaku UMKM bisa tumbuh dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.

Senada dengan Gubernur, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyambut baik penyelenggaraan SMM 2025. Menurutnya, ajang ini memperkaya deretan event olahraga di Lombok Timur, setelah Color Run dan Rinjani 100.

“Selain Color Run dan Rinjani 100, kini ada Sembalun Mountain Marathon. Ke depan juga akan hadir Ekas Trail Marathon dan kegiatan lainnya. Meskipun belum masuk kalender provinsi, kegiatan ini akan terus kami dorong agar menjadi event resmi daerah,” jelasnya.

Wabup menegaskan, kegiatan seperti SMM memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

“Event olahraga seperti ini jelas menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat di sekitar lokasi lomba,” tuturnya.


     

Dende Tamari, Seruan Teater untuk Kebenaran dan Keberanian Perempuan

Bengkel Aktor Mataram

Okenews.net- Bengkel Aktor Mataram (BAM) kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu komunitas teater paling konsisten di Nusa Tenggara Barat (NTB). Semalam, Sabtu 25 Oktober 2025, mereka menuntaskan pementasan lakon Dende Tamari di Gedung Tertutup Taman Budaya NTB, disaksikan oleh ratusan penonton yang memadati ruang pertunjukan hingga larut malam. 

Pertunjukan ini sekaligus menjadi pementasan BAM ke-63, sebuah capaian yang menandai perjalanan panjang dan teguh kelompok teater yang berdiri di Mataram ini dalam menjaga napas seni pertunjukan di daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Taman Budaya NTB, Lalu Surya Mulawarman, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap konsistensi BAM dan relevansi pementasan kali ini. Menurutnya, Dende Tamari bukan hanya pertunjukan teater biasa, tetapi juga etalase seni pertunjukan yang mempertemukan lintas disiplin—teater, musik, seni rupa dan tradisi lokal.

“Pertunjukan ini adalah katalisator pembuka ruang dialog dan dialektika. Ia menjauhkan kita dari arogansi diri, bahkan dari arogansi personalisasi kekuasaan,” ujar Miq Surya. “Kegiatan seperti ini penting, karena seni mesti hadir sebagai ruang pertemuan gagasan dan kemanusiaan.”

Dalam konteks itu, BAM melalui sang sutradara, Kongso Sukoco, menegaskan bahwa teater bukan sekadar hiburan, melainkan alat untuk berpikir dan mempertanyakan. “Teater yang masih memedulikan unsur sastra akan selalu menekankan dialog dan pertanyaan. Dari situ lahir kesimpulan-kesimpulan baru dalam memahami relasi manusia,” ujarnya. 

“Namun sekarang, tren teater mulai mengabaikan bahasa dan menggantinya dengan efek media. Kami ingin mengembalikan kekuatan kata dan rasa.”

Dende Tamari adalah adaptasi dari tragedi klasik Yunani Antigone karya Sophocles, yang kali ini dilahirkan kembali dalam konteks lokal Lombok. Pertanyaan mendasar yang melatari naskah ini tetap sama: apakah hukum buatan penguasa lebih tinggi daripada hukum moral dan kemanusiaan?

Perempuan Sasak Menentang Kekuasaan

Dalam versi BAM, sosok Antigone menjelma sebagai Dende Tamari seorang perempuan Sasak yang berani menentang kekuasaan demi kemanusiaan. Ia menolak tunduk pada hukum yang menafikan nilai moral dan kasih sayang. Keberaniannya menimbulkan konflik besar yang berakhir tragis: Dende Tamari dihukum mati karena menentang hukum penguasa.

Sutradara Kongso Sukoco menjelaskan: “Tragedi disebut tragedi ketika peristiwa tragis menimpa orang baik. Dende Tamari adalah sosok yang melawan kekuasaan yang semena-mena. Ia akhirnya mati, tapi justru dari kematian itu lahir makna tentang kebenaran.”

Ada keberanian BAM menafsir ulang karya besar dunia ke dalam lanskap lokal, yaitu ‘menaklukkan Antigone’ ke dalam sosok Dende Tamari, perempuan Lombok yang membawa suara lokal untuk isu universal.

Kongso menimpali, “Itu menunjukkan bagaimana kita masih tertinggal dalam memahami paradigma kesetaraan gender. Padahal, ketika Antigone ditulis Sophocles ribuan tahun lalu, gagasan demokrasi dan kesetaraan sudah hidup.”

Kekuatan Dende Tamari bukan hanya pada narasi, tetapi juga pada perwujudan estetika yang berpijak pada bumi Lombok. Tembang tradisional, kostum daerah, dan alat musik lokal menjadi bagian dari tubuh pertunjukan. 

Penonton diajak merasakan kegetiran tragedi Yunani dalam irama suling Sasak, dalam nyanyian yang lahir dari tanah sendiri.

Musik dan tata artistik menjadi jembatan antara dunia klasik dan realitas lokal. Para Musisi (tradisi)  Lalu Prima Wira Putra, Nurul Maulida, Ayutara Adelya, dan Nunuk Husnul menghadirkan harmoni antara bunyi-bunyian tradisi dan atmosfer dramatik yang membangun emosi pertunjukan.

Penataan cahaya karya Fathul Ajis dan arahan artistik Zaeni Mohammad menghadirkan ruang simbolik: sumur batu tempat Dende Tamari dihukum menjadi metafor atas kekuasaan yang membungkam, namun sekaligus tempat lahirnya cahaya perlawanan.

Pementasan ini melibatkan sejumlah aktor muda BAM yang tampil dengan intensitas emosional tinggi: Winsa, Dende Dila, Wulan Eryana Sain, Bagus Maulana, Hawa Metha, dan Febri Febrian. Manajemen panggung dipercayakan kepada Reza Ashari, dengan Mantra Ardhana sebagai penata suara, serta dukungan kru: Susan Damayanti, Lalu Farid, Syahrul Rozi, dan Akbar.

Para pemain menghidupkan tokoh-tokoh klasik dengan tubuh dan aksen lokal, menghadirkan keotentikan baru yang membedakan versi BAM dari adaptasi teater konvensional. Sorak dan tepuk tangan penonton di akhir pementasan menjadi bukti bahwa karya ini menyentuh sisi terdalam dari rasa kemanusiaan.

Seruan Kemanusiaan

Lebih dari sekadar pertunjukan, Dende Tamari adalah seruan kemanusiaan. Ia berbicara tentang keberanian untuk menentang ketidakadilan, tentang suara perempuan yang menolak tunduk pada kekuasaan yang buta. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah dunia yang makin pragmatis, nurani tetap harus menjadi panglima.

“Seni bukan hiburan,” tutup Kongso Sukoco. “Seni adalah suara perlawanan, cermin kehidupan, dan panggilan hati nurani.”

Melalui Dende Tamari, BAM mengajak masyarakat untuk kembali percaya pada kekuatan perempuan, keberpihakan sosial, dan cinta pada kemanusiaan. Dari Lombok, pesan itu bergema: bahwa keberanian untuk berpihak pada kebenaran tak akan pernah lekang oleh zaman.

Didirikan lebih dari dua dekade lalu, BAM adalah kelompok teater independen di Mataram, NTB, yang konsisten mengeksplorasi teater berbasis naskah, riset sosial, dan pendekatan lokalitas. Dengan 63 pementasan hingga kini, BAM menjadi laboratorium kreatif bagi generasi muda dalam memahami seni sebagai jalan kesadaran sosial dan kebudayaan.

Sabtu, 25 Oktober 2025

     

Akhyar Tekankan Pelaku Kesenian Kecimol Tak Pertontonkan Tarian Erotis


LOMBOK TENGAH – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lalu Muhammad Akhyar menghimbau kepada para pelaku kesenian, khususnya kecimol untuk tetap mengedepankan hal-hal positif untuk dipertontonkan ditengah masyarakat.

Himbaun tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku kesenian kecimol yang ada di Loteng, namun semua pelaku yang ada di Pulau Lombok secara umum. Mengingat, saat ini keberadaan kesenan kecimol sedang menjadi sorotan di semua wilayah. “Kami minta kepada rekan-rekan pelaku kesenian kecimol untuk tidak lagi melakukan aksi tarian erotis sampai mengarah pada porno aksi yang berdampak kepada kita semua,” kata Lalu Akhyar, Sabtu (25/10/2025).

Politisi Golkar ini mengatakan, sejauh ini keberadaan kecimol sangat berpengaruh besar di tengah masyarakat, khususnya sebagai iringan pengantin dan tradisi adat lainnya. Hanya saja, tarian erotis yang dilakukan oleh oknum pelaku kesenian tertentu dapat merusak citra kecimol secara keseluruhan.

“Jadi penting kami tekankan untuk tidak lagi menampilkan tarian erotis itu, agar tidak ada lagi kesan-kesan negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kesenian tersebut seharusnya menjadi sarana untuk memberikan edukasi baik bagi masyarakat luas. Yang tentunya harus bisa menjaga dan mengedepankan marwah budaya.

“Intinya, setiap pertunjukan yang dipertontonkan tidak menyimpang dari kesenian itu sendiri. Dan tetap mengacu padai kaidah adat, etika dan budaya,” pungkasnya. (*)

Jumat, 24 Oktober 2025

     

Bupati Pastikan Pembangunan RS Masbagik Berjalan Sesuai Rencana

Bupati Lotim Sidak Pembangunan Rumahsakit Masbagik

Okenews.net- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meninjau progres pembangunan Rumah Sakit Masbagik yang berlokasi di eks Puskesmas Masbagik Baru, pada Jumat (24/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Direktur Rumah Sakit Lombok Timur Labuhan Haji.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan perkembangan fisik pembangunan yang saat ini masih berlangsung. Bupati menegaskan pentingnya percepatan pembangunan rumah sakit ini guna memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur, khususnya warga Masbagik dan sekitarnya.

“Melihat progres yang ada, kemungkinan waktu penyelesaian akan mundur sedikit. Tapi itu lebih baik, daripada memaksakan cepat selesai namun hasilnya tidak sehat. Kalau ditempati sementara pekerjaan fisik masih berjalan, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Bupati.

Sebelumnya, alih fungsi Puskesmas Masbagik Baru menjadi Rumah Sakit Masbagik ditargetkan rampung pada 17 Desember mendatang. Pembangunan fisik rumah sakit ini menelan anggaran Rp 9,8 miliar yang bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2025. Namun, untuk menghasilkan fasilitas yang ideal dan berfungsi optimal, masih dibutuhkan tambahan anggaran.

Sementara itu, peralatan kesehatan (alkes) untuk RS Masbagik rencananya akan memanfaatkan alkes dari Rumah Sakit Lombok Timur di Labuhan Haji. Nilai alkes yang akan dialihkan tersebut diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

Kebijakan pemindahan alkes ini dinilai sebagai langkah efisiensi dan optimalisasi aset daerah. Dengan begitu, diharapkan Rumah Sakit Masbagik dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Lombok Timur.

Kamis, 23 Oktober 2025

     

Bupati Hairul Warisin Lantik Puluhan Pejabat Baru: Rotasi Bukan Hukuman, Tapi Penyegaran Birokrasi

Pemda Lombok Timur

Okenews.net-Bupati Lombok Timur, H.M. Hairul Warisin, kembali melakukan perombakan besar di jajaran birokrasi. Sebanyak puluhan pejabat Eselon II dan III dilantik dalam upacara resmi di Gedung Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (23/10/2025).


Dalam sambutannya, Bupati Hairul Warisin menegaskan bahwa rotasi jabatan bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah penyegaran untuk menjaga kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara.


“Rotasi ini bukan hukuman, tetapi bentuk penyegaran agar birokrasi tetap hidup dan dinamis. Kita ingin memutus pola kerja yang monoton. Jika seseorang terlalu lama di satu bidang, inovasinya bisa mandek. Rotasi akan membuka wawasan baru,” tegas Bupati.


Menurutnya, setiap pejabat harus siap ditempatkan di posisi mana pun, karena jabatan adalah amanah dan tanggung jawab, bukan hak istimewa.


“Birokrasi harus bergerak, bukan diam. Jangan ada yang nyaman di satu posisi. Semua jabatan ini amanah, bukan tempat untuk mencari kenyamanan,” ujarnya.


Di akhir arahannya, Bupati Hairul Warisin menyinggung soal semangat kerja bagi pejabat yang mendekati masa purna tugas agar tetap menunjukkan dedikasi hingga akhir.


“Jangan berpikir karena tinggal beberapa bulan lalu jadi malas-malasan. Justru semangat di masa akhir itulah yang akan dikenang oleh Tuhan dan keluarga kita,” pesannya penuh makna.


Daftar Pejabat yang Dirotasi dan Dilantik:


1. Drs.ISWAN RAKHMADI, MM.

Sekretaris DPRD Kab. Lombok Timur


2. AHYAN, S.H., M.H. 

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur


3. MUHAMMAD HAIRI, SIP., M.Si. 

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur


4. HUSNUL BASRI, SP., M.M.A. 

Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur


5. MUHAMMAD AZLAN, SE., M.Ak. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan


6. MAHSIN, S.Pd., MM.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia


7. H.M ABADI, SP. 

Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan


8. Drs.SALMUN RAHMAN, MM. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur 


9. MUHAMMAD SAFWAN, SE. Drs. 

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur


10. Dr. PATHURRAHMAN, SKM., M.AP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Timur


11 dr. H.MUHAMMAD HASBI SANTOSO, 

M.Kes. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

 

12. BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos. 

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lombok Timur


13 SUROTO, SKM., M.Kes. 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur


14. Drs.SLAMET ALIMIN, M.Si. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Timur


15 drh. H.ACHSAN NASIRUL HUDA 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Timur


16. HADI FATHURRAHMAN, S.Sos. 

Kepala Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur


17 LL DAMI AHYANI, S.IP. 

Kepala Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur


18 Ir. Hadi Suranggana kepala dijas perindustrian


19. ANAN TARFI, S.S.T., MM. 

Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


20. ARFANY MUAMMAR MASANY, S.STP., 

M.H. Camat Wanasaba Kab. Lombok Timur


21. MAAD ADNAN,S.Sos., MM. 

Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kab. Lombok Timur


22. MASYHURRIADI, SE. 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaptaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


23. SUHIRMAN, SH.

Sekretaris Kecamatan Jerowaru Kab. Lombok Timur


24.HASIBUAN SAFARDI, S.Sos. 

Sekretaris Kecamatan Sakra Timur Kab. Lombok Timur


25. SUTARMAN, S.Sos. 

Sekretaris Kecamatan Montong Gading Kab. Lombok Timur


26. PELITA YATNA, S.Sos. 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


27. LALU AGUS SATRIAWAN, S.STP., MM. Sekretaris Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur


28. LALU IHSAN, SKM., MM. 

Kepala Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kab. Lombok Timur


29. MUHAMMAD ZAINI JAUHARI, S.Gz.,

M.Gizi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur


39. MARHAMAH, S.Kep.,Ners.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Penelitian Dan Pengembangan pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur


31. M. HARIR VANDONI, S.STP. 

Kepala Subbidang Belanja Pegawai Dan PPKD pada Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Lombok Timur


32. TUTI ALAWIYAH, A.Md.Kom. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas

Perdagangan Kab. Lombok Timur


33. L. MOHAMAD NASIR, S.Sos 

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur


34. ROSMINIATI, S.AP., MM. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur


35. BAIQ HANIFA RAHMAWATI, SE. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


36. ZEFILLIA MORIS, S.AP. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Lombok Timur


37. HERNA RISNAWATI,S.AP. 

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


38. DEDI AMRULLAH, S.IP. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lenek Kab. Lombok Timur


39. PURNAMAHADI, S.H. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Aikmel Kab.Lombok Timur


     

Fauzan Khalid Temui Jamaah Masjid dan Isi Pengajian di Masa Reses

DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net– Sebagai wakil rakyat di parlemen, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid secara rutin menemui masyarakat. Di masa reses masa persidangan I tahun 2025-2026, Fauzan Khalid menemui jamaah Masjid Nurul Huda, di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, Rabu malam (22/10/2025).

Kehadiran Fauzan Khalid di Masjid Nurul Huda, tidak sekadar bersilaturrahmi menemui warga sebagai wakil rakyat. Namun, Fauzan juga mengisi pengajian dihadapan ratusan jamaah masjid yang hadir.

Fauzan dalam pengajiannya mengajak masyarakat untuk mementingkan pendidikan sepanjang hidup. Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem ini, sekolah adalah gudangnya ilmu, tempat mengasah setiap individu agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Menurut Fauzan, menempuh pendidikan setinggi-tinggi, tidak sekadar mencari gelar, tetapi pendidikan merupakan investasi masa depan bagi setiap orang yang bersekolah. Sekolah, tidak hanya mandapatkan ilmu di dalam kelas, tetapi juga belajar tentang karakter, etika, dan cara bersosialisasi dengan banyak orang.

“Bagi orangtua, jangan pernah mengatakan saya tidak mampu menyekolahkan anak. Yakinlah selalu ada jalan untuk mendapatkan rezeki biaya sekolah anak. Kita harus berusaha untuk meraih cita-cita,” ujar Bupati Lombok Barat periode 2016-2024 ini. 

Fauzan mengingatkan, agar orangtua tidak takut dengan biaya sekolah. Di era sekarang, banyak beasiswa sekolah di dalam negeri maupun ke luar negeri, yang disiapkan pemerintah maupun swasta. 

Beasiswa yang disiapkan untuk semua orang dan tidak membedakan anak orang mampu maupun tidak. Namun syarat utamanya adalah lulus tes, rajin dan pintar. “Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah ya, bapak ibu,” ucap Fauzan.

Fauzan menjelasan, menurut Al-Quran dan Hadis, menuntut ilmu adalah wajib. Al-Quran memerintahkan kita umat manusia untuk membaca (iqra’) yang merupakan perintah untuk menuntut ilmu. Di dalam Hadis secara eksplisit menjelaskan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam, laki dan perempun.

“Teruslah belajar untuk mendapatkan ilmu yang baik. Mau ilmu agama atau ilmu umum. Ini sama-sama penting untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak,” jelasnya. 

Dalam Islam, kata Fauzan, ilmu agama dan ilmu umum tidak bisa dipisahkan dan keduanya bersumber dari Allah SWT. Pemisahan keduanya terjadi karena stigma dan karena pengaruh dari luar, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. 

“Ilmu umum dipelajari sebagai sarana untuk memaksimalkan ibadah dan kemaslahatan umat. Sedangkan ilmu agama menjadi landasan moral untuk mengarahkan ilmu umum agar tidak menyimpang,” ujar Fauzan. 

Fauzan menambahkan, dengan ilmu, manusia pembelajar memiliki bekal untuk menghadapi tantangan hidup, dan membuka peluang karier yang lebih luas. Selain itu, dengan ilmu yang dimiliki, setiap manusia pembelajar dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikannya. 

“Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan di tengah kegelapan dan ketidaktahuan,” kata Fauzan, Ketua KPU NTB periode periode 2008-2013 ini.

     

Warga Bilok Petung Tuntut Pengembalian Tanah Adat, Kesbangpol Janji Tindaklanjuti Aduan

Masyarakat Adat Bilok Petung

Okenews.net- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) bersama sejumlah dinas terkait menerima audiensi perwakilan masyarakat Sembalun Bilok Petung yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur, Kamis (23/10/2025).

Dalam hearing tersebut, masyarakat menuntut pengembalian lahan seluas 5 hektare Lebih yang mereka klaim sebagai tanah adat di kawasan Bilok Petung. Tanah itu disebut telah dibuatkan sporadik, namun menurut koalisi masyarakat adat, dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Ketua AMAN Lombok Timur, Sayadi, menjelaskan bahwa masyarakat adat telah menempuh berbagai langkah penyelesaian, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga ke aparat kepolisian. Mereka menilai lahan tersebut merupakan tanah warisan leluhur yang harus dijaga dan tidak boleh dialihfungsikan.


“Kami datang ke sini untuk mencari perlindungan dan kejelasan hukum agar tanah adat kami dikembalikan sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin terjadi konflik horizontal di masyarakat kami juga meminta agar bupati segera ambil langkah tegas,” ujar Sayadi.


Ia menambahkan, kawasan tersebut dikenal sebagai Hutan Adat Pawang Batu Asak, yang telah ada sejak berdirinya Desa Bilok Petung. Namun, belakangan muncul klaim dari pihak tertentu yang menyebut hutan tersebut tidak memiliki legalitas, bahkan melakukan pembabatan di area tersebut.


“Kami percaya pada amanah leluhur bahwa hutan adat ini tidak boleh disalahgunakan. Kami khawatir situs budaya dan peninggalan adat yang selama ini dirawat akan hilang,” tegasnya.


Perwakilan masyarakat juga menyesalkan bahwa proses reklamasi dan penebangan tetap berjalan, meski laporan pengaduan telah dilayangkan ke berbagai pihak.


“Jika tidak ada kejelasan dari pemerintah, kami akan menghentikan aktivitas itu dengan cara kami sendiri,” tambahnya.


Menanggapi hal itu, Kepala Badan kesbangpoldagri Mustafa Lombok Timur menyatakan akan segera turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat dan memastikan seluruh aktivitas pembabatan dihentikan sementara.


Sementara itu, Mustapa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengapresiasi langkah warga mempertahankan tanah adatnya.


“Kami sepakat, hutan adat harus dilindungi. Ini juga sejalan dengan program nasional perlindungan lingkungan atau Proklim,” ujarnya.


“Dari hasil penelusuran awal, tanah tersebut bukan aset desa. Kami akan memastikan status kepemilikannya secara resmi,” tambahnya.


Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dyah Pujiyuwana juga menyebut bahwa lahan seluas 5 hektare lebih itu tidak tercatat memiliki SPPT, dan belum ada instansi yang mengetahui dasar penguasaan atas tanah tersebut.


Audiensi berakhir dengan komitmen bersama antara masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk menelusuri legalitas tanah dan menghentikan sementara seluruh aktivitas di lokasi hingga persoalan memiliki kejelasan hukum.

     

Bengkel Aktor Mataram Hadirkan Tragedi Kemanusiaan dalam Nafas Lokal

BAM, Bengkel Aktor Mataram

Okenews.net-  Mataram, Oktober 2025 Bengkel Aktor Mataram (BAM) kembali meneguhkan eksistensinya di dunia teater Indonesia melalui pementasan ke-63 yang akan digelar pada 25 Oktober 2025 pukul 20.00 Wita di Gedung Tertutup Taman Budaya NTB. 

Di bawah arahan sutradara Kongso Sukoco, BAM menghadirkan lakon terbaru berjudul Dende Tamari, sebuah adaptasi dan tafsir lokal atas tragedi Yunani klasik Antigone karya Sophocles.

Bagi Kongso, teater selalu lebih dari sekadar tontonan; ia adalah ruang perenungan dan perlawanan. “Teater adalah tempat manusia bercermin kepada dirinya sendiri, mendengar suara zaman, dan meneguhkan keberpihakan pada kemanusiaan,” ujarnya. Dari keyakinan itulah, Dende Tamari lahir  bukan sebagai salinan, tetapi sebagai penanaman ulang kisah klasik di tanah Lombok, agar tumbuh dengan akar dan bunga lokal yang kuat.

Dalam versi Sophocles, Antigone dikenal sebagai perempuan muda yang menentang kekuasaan Raja Kreon demi memberi pemakaman layak bagi saudaranya. Bagi Kongso, semangat keberanian itu masih hidup hingga kini.

 “Saya memilih kisah ini bukan karena keagungan masa lalunya semata, tetapi karena denyut nadinya masih terasa hingga hari ini,” tutur Kongso Sukoco, Rabu 22 Oktober 2025 di Mataram. 

Dalam tafsir BAM, Antigone menjelma menjadi Dende Tamari, seorang perempuan Lombok yang menolak tunduk pada penguasa lalim. Ia menjadi lambang perempuan Nusantara yang berani berkata “tidak” pada kekuasaan yang menindas, demi menegakkan hukum moral dan nilai kemanusiaan.

Mengapa perempuan? “Karena dari perempuanlah kita belajar kesetiaan, keberanian, dan kemanusiaan,” kata Kongso. Dalam masyarakat yang masih sering menyingkirkan suara perempuan, Dende Tamari tampil sebagai simbol keberanian mereka untuk menjaga martabat dan nilai-nilai hidup.

Estetika pertunjukan ini dirancang untuk mengakar kuat pada tradisi Lombok:

Tembang dan nyanyian tradisi menjadi jantung pertunjukan, bukan sekadar latar bunyi, tetapi doa dan jeritan yang mengikat penonton pada akar leluhur.

Kostum lokal menampilkan kain-kain tradisional sebagai bahasa visual yang merekam kisah, warna, dan makna  sebuah simbol keanggunan sekaligus perlawanan.

Bahasa tubuh dan gestur aktor berpijak pada keseharian masyarakat Lombok, membentuk gaya pergerakan yang jujur, liris, dan berakar.

Dengan demikian, Dende Tamari tidak hanya menerjemahkan Antigone ke dalam bahasa Indonesia, tetapi juga mentransformasikannya menjadi tragedi Nusantara, di mana setiap elemen panggung menjadi cermin dari kebudayaan lokal.

Namun, di balik keindahan artistiknya, Dende Tamari juga membawa pesan sosial yang tajam. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang menabrak hukum moral akan selalu berujung pada kehancuran. Seperti Kreon dalam kisah Sophocles yang kehilangan keluarganya, penguasa masa kini pun bisa kehilangan kepercayaan rakyat bila berpaling dari kemanusiaan.

“Teater tidak boleh netral,” tegas Kongso. “Dalam situasi hari ini, ketika kekuasaan masih bisa menentukan siapa yang dihormati dan siapa yang diabaikan, teater harus berpihak pada kemanusiaan, pada perempuan, dan pada rakyat kecil.”

Lebih dari enam puluh kali menyutradarai lakon, Kongso meyakini bahwa seni sejati tidak berhenti pada estetika. “Seni harus membuka kesadaran,” ujarnya. Bagi BAM, Dende Tamari bukan hanya adaptasi, melainkan kesaksian: kesaksian bahwa seni bisa menyeberangi ruang dan waktu; bahwa perempuan lokal mampu menyuarakan nilai universal; dan bahwa teater tetap menjadi perlawanan yang indah terhadap ketidakadilan.

“Saya persembahkan karya ini untuk semua yang masih percaya bahwa panggung adalah tempat kita merawat kemanusiaan,” tutup Kongso Sukoco.

Bengkel Aktor Mataram (BAM) didirikan sebagai ruang eksplorasi seni peran dan pencarian bentuk teater Nusantara, Bengkel Aktor Mataram telah berdiri sejak tahun 1984. Dengan 62 produksi sebelumnya, BAM terus melahirkan aktor dan karya yang berpijak pada realitas sosial, berpihak pada kemanusiaan, dan berakar pada budaya lokal. Pementasan ke-63, Dende Tamari, menjadi tonggak perjalanan BAM dalam menjembatani klasik dunia dengan spirit lokal Lombok

Rabu, 22 Oktober 2025

     

Kejagung Diminta Beri Sanksi Tegas Pelaku Korupsi Solar Nonsubsidi di Pertamina

Serikat Tani dan Nelayan

Okenews.net- Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya negara untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada 13 korporasi yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemberian diskon harga solar nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero). 

Praktik ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,54 triliun, merugikan keuangan publik, dan memperparah ketimpangan ekonomi yang dirasakan petani serta nelayan Indonesia.

PP STN, sebagai organisasi yang mewakili  petani dan nelayan di seluruh Indonesia, mengecam keras praktik korupsi yang memperkaya korporasi besar seperti PT Pamapersada Nusantara (Rp958,3 miliar), PT Berau Coal (Rp449,1 miliar), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Rp264,1 miliar), dan lainnya. 

Sementara petani dan nelayan berjuang dengan harga bahan bakar yang tinggi dan akses subsidi yang terbatas, dana negara yang seharusnya mendukung kedaulatan pangan—seperti subsidi pupuk, alat tangkap ikan, atau infrastruktur irigasi—justru jatuh ke tangan segelintir oligarki yang kami sebut sebagai bagian dari kaum serakahnomics.

Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 2 UU Tipikor, yang melarang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan merugikan keuangan negara, serta Pasal 3 UU Tipikor, yang menghukum penyalahgunaan wewenang pejabat BUMN. Selain itu, Pasal 9E UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara tegas melarang direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN di luar penghasilan sah. 

"Kami mencurigai adanya potensi pengayaan pribadi oleh oknum direksi, komisaris, atau pengawas dalam kasus ini, yang harus diusut tuntas," kata Ketua Umum STN Ahmad Rifai dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 22 Oktober 2025. 

Menyikapi hal ini, PP STN mendukung rekomendasi pengamat energi Sofyano Zakaria, yang menegaskan perlunya sanksi hukum yang jelas, termasuk pengembalian penuh kerugian negara dan hukuman pidana bagi pelaku, baik petinggi korporasi maupun oknum pejabat BUMN. 

"Kami menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) dan pengadilan untuk tidak hanya mendalami kasus ini, tetapi juga memastikan sanksi berupa pidana penjara dan pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti bersalah, guna mencegah praktik serupa di masa depan," paparnya.

PP STN juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk:

1. Memperketat pengawasan transaksi BUMN, khususnya di sektor energi, guna mencegah kebocoran sumber daya negara; 

2. ⁠Mengalokasikan dana hasil pengembalian kerugian untuk program pemberdayaan petani dan nelayan, seperti penyediaan solar subsidi yang adil dan transparan;

3. ⁠Melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk serikat tani dan nelayan, dalam pengawasan kebijakan energi nasional.

"Kami, Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan, siap bersatu dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan ditegakkan setegak-tegaknya," jelasnya.

Menurutnya, korupsi di sektor energi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kesejahteraan rakyat. Kami menyerukan: Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif di Bawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat!

Selasa, 21 Oktober 2025

     

Wabup Lombok Timur Apresiasi Peran Baznas: Zakat Melalui Baznas Kembali untuk Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net-Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir bandang di Desa Mamben Lauk, pada Selasa (21/10/2025). Bantuan tersebut disalurkan melalui program Responsif Baznas yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur.

Kehadiran Wabup dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap langkah konkret Baznas dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Baznas Lombok Timur atas kepedulian dan respon cepatnya dalam membantu korban bencana. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan Baznas menjadi bukti nyata bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Baznas yang telah hadir di tengah masyarakat ketika bencana terjadi. Bantuan yang diberikan ini merupakan hasil dari zakat, infak, dan sedekah para muzaki yang mempercayakan dananya melalui Baznas,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup mengajak masyarakat untuk terus mempercayakan penyaluran zakatnya melalui Baznas. Menurutnya, dana yang dihimpun Baznas tidak hanya membantu masyarakat yang terdampak musibah, tetapi juga mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan di tingkat desa.

“Mohon dukungan Bapak dan Ibu semua untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Karena setiap rupiah yang terkumpul akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program kesejahteraan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Timur, Muhammad Kamli, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Baznas untuk menyalurkan dana umat secara tepat sasaran, sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (asnaf).

Pada kesempatan tersebut, Baznas menyalurkan 40 paket sembako untuk warga terdampak banjir bandang serta bantuan dana pembinaan bagi beberapa Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di wilayah sekitar sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan agama generasi muda.


     

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Tidak Abaikan Politik

Fauzan Khalid, Anggota DPR RI

Okenews.net – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mengajak masyarakat agar tidak mengabaikan politik dan terus meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam setiap proses demokrasi.

“Masyarakat jangan sekali-kali mengabaikan politik. Kita semua harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup, terutama dalam proses rekrutmen kepemimpinan. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran politik adalah melalui sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Fauzan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (21/10/2025).

Menurut Fauzan, pendidikan politik menjadi sangat penting karena masih maraknya praktik politik uang (money politics) dalam setiap momentum pemilu. “Praktik klientelisme, yakni pertukaran dukungan politik dengan imbalan materi, harus dicegah. Ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan kehidupan demokrasi kita,” tegas alumnus Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1999 ini.

Fauzan yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Barat periode 2016–2024, menilai bahwa penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi memang telah berjalan cukup baik secara prosedural. Namun secara substansial, masih banyak catatan yang harus dibenahi, terutama terkait praktik politik uang yang masih sering terjadi di lapangan.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. “Sanksi hukum sering kali sulit diterapkan karena terkendala batas waktu tindak pidana pemilu. Kalau tidak ada batas waktu, proses pemilu tidak akan pernah selesai karena ada proses banding dan seterusnya,” jelasnya.

Fauzan menegaskan bahwa masyarakat harus menolak segala bentuk politik uang karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. “Pilihlah calon pemimpin sesuai hati nurani. Lihat rekam jejak dan kemampuannya, jangan hanya karena pencitraan di media sosial. Pastikan calon yang dipilih benar-benar layak dan memiliki integritas,” pesannya.

Lebih lanjut, Fauzan mengingatkan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap politik, sebab seluruh kebijakan dan anggaran pembangunan merupakan hasil keputusan politik. “Makanya, kita tidak boleh apatis. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh keputusan politik. Karena itu, kita harus peduli dan berpartisipasi aktif,” tegasnya.

Sementara itu, Mukril Hakim, salah satu peserta dari Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi pendidikan politik seperti ini sangat bermanfaat untuk membuka wawasan masyarakat.
“Terima kasih Pak Fauzan yang sudah memberikan penjelasan dengan sangat baik. Alhamdulillah, kami mendapat banyak ilmu dan akan meneruskan pemahaman ini kepada masyarakat lainnya,” ujarnya.

     

Pemkab Lombok Utara Gelar Rapat Terkait Pembangunan di Lahan Milik Daerah di Senaru

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas pembangunan di atas lahan milik pemerintah daerah yang berlokasi di Desa Senaru. Lahan tersebut diketahui telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Rapat yang berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara pada Selasa (21/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan sejumlah poin penting terkait status hukum lahan berdasarkan data pertanahan serta hasil temuan di lapangan mengenai aktivitas pembangunan yang tengah berjalan.

Pemerintah daerah mengapresiasi kehadiran pihak Kantor Pertanahan yang telah memberikan pandangan dan masukan penting dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.

Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi serta menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pihak yang diduga melakukan pembangunan di lahan milik daerah itu.


Senin, 20 Oktober 2025

     

WA Diretas, Wabup Edwin Minta Abaikan Pesan yang Berpotensi Menipu

Wakil Bupati Lotim HM Edwin Hadiwijaya, MM
Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan klarifikasi resmi bahwa nomor WhatsApp 0878-3003-0027 yang selama ini telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak lagi digunakan. 

“Saya berharaap masyarakat untuk mengabaikan seluruh pesan, panggilan, atau permintaan apa pun yang berasal dari nomor tersebut, terlebih jika berpotensi menimbulkan menipu dan kerugian, baik secara finansial maupun moral,” ujar Wabu Edwin, Senin (20/10/2025).

Informasi mengenai dugaan peretasan ini muncul setelah sejumlah warga dan rekan kerja melaporkan menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Wakil Bupati. Pesan tersebut berisi permintaan dengan nada mendesak dan tidak wajar, termasuk ajakan untuk mentransfer dana atau mengirimkan data pribadi. 

“Assalamualaikum, boleh minta tolong ngga? Ini kan ada keperluan transfer 5jt m-banking lagi error keblokir gabisa dibuka, bisa bantu transferin duu nanti sore di ganti, kalau bisa bantu sya kirim nomor rekeningnya,” tulisan dalam WA yang menyebar. 

Ia menegaskan, nomor WhatsApp tersebut sudah tidak lagi digunakan, karena telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bila ada pesan yang mengatasnamakan saya, mohon untuk diabaikan.

“Saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan akibat kejadian ini, sekaligus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan serupa yang marak terjadi di berbagai daerah,” pesannya.

     

Warga Rarang Ngamuk! SPBU Dituding Tak Berpihak, Pertamina Diminta Tutup Saja

 

SPBU Rarang

Okenews.net — Suasana memanas di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Senin (20/10/2025), setelah warga terlibat kericuhan di area SPBU Rarang. Penyebabnya, warga dilarang membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite untuk kebutuhan pertanian.


Kericuhan memuncak karena tidak ada titik temu antara warga dan pihak SPBU yang bernaung di bawah Pertamina. Warga pun mendesak agar SPBU Rarang ditutup, karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.


Hadi Hendrawan, salah seorang petani asal Desa Rarang, mengaku kecewa atas kebijakan SPBU tersebut. Menurutnya, kebijakan larangan pembelian tanpa sosialisasi adalah bentuk ketidakadilan.


“Pokoknya kalau tidak ada kejelasan dan kepastian, kami akan tetap menyegel SPBU ini,” tegas Hadi.


Ia menjelaskan, pihak SPBU tidak pernah memberikan pemberitahuan atau imbauan terkait pembuatan barcode pembelian BBM subsidi untuk kebutuhan pertanian. Namun secara tiba-tiba, warga dilarang membeli, bahkan untuk kebutuhan kecil sekalipun.


“Kami tidak diberi tahu soal barcode. Tiba-tiba dilarang beli, walau hanya satu botol,” keluhnya.


Selain itu, warga juga menuding Pertamina sering melakukan pemecatan sepihak terhadap karyawan lokal tanpa pesangon, terutama bagi mereka yang dianggap terlalu berpihak kepada masyarakat. Kini, sebagian besar pekerja di SPBU Rarang disebut berasal dari luar wilayah tersebut.


Sementara itu, Direktur PT Surya Indah selaku pengelola SPBU Rarang L. Herman Jaelani, menegaskan akan mempermudah akses masyarakat dan petani dalam pembelian BBM subsidi hingga penerbitan barcode rampung. 


Ia juga menyatakan kesiapannya bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.


“Kami akan mempermudah masyarakat dan petani membeli BBM bersubsidi sampai proses barcode selesai,” ujarnya.


Di tempat yang sama, Kepala Desa Rarang, Lalu Sahrandi, menyatakan komitmennya untuk mengawal kepentingan masyarakat.


“Selama saya masih menjabat dan berpijak di bumi ini, saya akan bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.


Pemerintah desa juga akan membantu proses pembuatan barcode untuk kebutuhan pertanian dan UMKM, kecuali untuk pembelian eceran.


“Kita akan kumpulkan semua pengusulan masyarakat dan koordinasikan dengan dinas terkait agar penerbitan barcode segera selesai. Ini penting agar kejadian seperti ini tidak terulang,” jelas Lalu Hariadi.


Ia pun menilai SPBU lamban dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban barcode tersebut.


“Kalau sosialisasi dilakukan sejak awal, saya yakin kericuhan ini tidak akan terjadi,” pungkasnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi