www.okenews.net

Selasa, 02 Desember 2025

BPN Lombok Utara Tindaklanjuti Putusan Inkracht, Gelar Awal Pembatalan Sertipikat di Dua Desa

Atr/Bpn, Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara pada Selasa, 02/12/2025, menggelar forum awal pemeriksaan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik yang berlokasi di Desa Gili Indah dan Desa Rempek. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, serta diikuti oleh para pejabat pengawas dan tim teknis terkait. Dalam agenda tersebut, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa memaparkan analisis awal terkait aspek legal, administratif, dan teknis pertanahan sebagai dasar penilaian permohonan pembatalan.

Forum ini juga membuka ruang diskusi bagi seluruh peserta untuk memberikan evaluasi, klarifikasi, serta pertimbangan tambahan guna memastikan akurasi dan kelengkapan data sebelum keputusan lanjutan diambil.

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara menegaskan bahwa proses pembatalan sertipikat merupakan langkah serius yang harus dilakukan secara teliti, objektif, dan sesuai regulasi, demi menjaga kepastian hukum serta hak para pihak yang berkepentingan.

“Setiap keputusan terkait sertipikat tanah harus melalui verifikasi yang cermat, transparan, dan akuntabel. Ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan mencegah potensi sengketa baru,” tegas Muhammad Shaleh.

Dengan pelaksanaan gelar awal ini, BPN Lombok Utara menunjukkan komitmennya dalam menerapkan asas kehati-hatian serta memperkuat tata kelola pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Wamen ATR/BPN Tegaskan Tata Kelola Aset BUMN Penentu Stabilitas Infrastruktur Digital Nasional

Atr/bpn

Okenews.netPengelolaan aset pertanahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik dan operasional perusahaan negara. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara dalam Seminar “Harmonisasi Tata Kelola Pertanahan dan Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Telkom Group” pada Jumat (28/11/2025).

Dalam paparan tersebut, Wamen Ossy menekankan bahwa keamanan aset pertanahan BUMN harus menjadi prioritas, mengingat fungsi strategis aset tersebut terhadap kepentingan publik dan ekonomi negara.

“Bila tanah milik BUMN seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tidak aman, maka infrastruktur di atasnya termasuk layanan telekomunikasi juga terancam. Dengan kata lain, tata kelola pertanahan yang kokoh menjadi penopang utama stabilitas layanan telekomunikasi dan digital nasional,” jelasnya.

Menurutnya, aset pertanahan yang dikelola dengan baik akan mencegah potensi sengketa, risiko hukum, hingga kerugian negara. Karena itu, Wamen ATR/BPN mengapresiasi langkah Telkom Group dalam meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi pertanahan, serta mendorong BUMN lain mengikuti langkah serupa.

Seminar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan sektor strategis, khususnya perusahaan negara yang memiliki peran besar dalam layanan publik dan transformasi digital.


Kantor Pertanahan Lombok Utara Ajak ASN Tingkatkan Integritas dan Pelayanan Publik di HUT ke-54 KORPRI

Hut Korpri BPN Lombok Utara

Okenews.net— Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara turut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang diperingati setiap 29 November. Melalui momentum ini, para pegawai di lingkungan ATR/BPN diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menyampaikan pesan inspiratif terkait peringatan HUT KORPRI tahun ini. Ia menegaskan bahwa KORPRI bukan sekadar organisasi pegawai, tetapi simbol pengabdian tanpa henti untuk negara, masyarakat, dan kemajuan birokrasi.


"HUT KORPRI ke-54 ini menjadi momen penting bagi kami untuk kembali mengingat esensi pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara. ASN harus hadir sebagai pelayan publik yang profesional, responsif, dan berintegritas. Di Kantor Pertanahan Lombok Utara, kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan agar masyarakat merasakan manfaat yang nyata dari kehadiran negara," tegasnya.


Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa spirit KORPRI sejalan dengan transformasi yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.


"ATR/BPN kini bergerak menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, dan transparan. Dengan semangat KORPRI, kami siap melanjutkan perubahan ini demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan tertib administrasi pertanahan," ujarnya.


Peringatan HUT KORPRI tahun ini mengangkat semangat persatuan dan profesionalisme untuk terus memperkuat dedikasi para ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.


Melalui pesan ini, Kantor Pertanahan Lombok Utara mengajak seluruh jajaran ASN, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara, tetap bersatu, berkomitmen, dan bekerja sepenuh hati demi kemajuan Indonesia.

Senin, 01 Desember 2025

Ombudsman NTB Supervisi Kantor Pertanahan Lombok Utara, Kepala Kantor Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

ATR/BPN Lombok Utara
Okenews.net-Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., menerima kunjungan tim supervisi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin, 01/12/2025. Supervisi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada 6 November lalu di seluruh kantor pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman melakukan verifikasi ulang terhadap hasil penilaian sebelumnya untuk memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan standar pelayanan publik yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat akurasi data penilaian serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan bagi peningkatan kualitas layanan.

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan supervisi ini dan menilai bahwa pendampingan secara langsung dari Ombudsman merupakan bentuk pengawasan konstruktif demi tercapainya pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami menyambut baik supervisi ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan pertanahan di Lombok Utara. Komitmen kami adalah terus memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat, dan sesuai standar kepada masyarakat,” tegasnya.

Supervisi oleh Ombudsman NTB ini dijadwalkan berlangsung di seluruh unit pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara sebagai bentuk penguatan tata kelola pelayanan sekaligus memastikan implementasi standar pelayanan publik berjalan secara konsisten.

 

Dono Kasino Indro Resmi Gantikan Mahruf


LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sisa masa jabatan 2024–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD setempat, Senin (01/11/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan dan dihadiri Bupati. H. Lalu Pathul Bahri, anggota DPRD, unsur forkopimda, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agenda paripurna diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat mengenai peresmian pemberhentian Mahrup, anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur NTB tentang peresmian pengangkatan Dono Kasino Indro sebagai anggota DPRD PAW sisa masa jabatan 2024-2029. Kedua keputusan tersebut dibacakan secara resmi oleh Sekretaris DPRD, Suhadi Kana.

Usai pembacaan SK, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan. Di mana, prosesi berlangsung khidmat dihadapan seluruh anggota DPRD dan tamu undangan.

Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan dalam kesempatan itu menyampaikan, pelantikan PAW merupakan mekanisme konstitusi dan tata tertib kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan kerja DPRD.

“Pengucapan sumpah ini menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi legislatif secara optimal, menjaga integritas dan memegang teguh amanah rakyat,” kata Ramdan.

Ditempat yang sama, Bupati, H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan sambutan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada anggota DPRD PAW yang baru dilantik. Ia berharap kehadiran Dono dapat memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong kemajuan daerah.

“Semoga dapat menjalankan tugas dan fungsi legislatif dengan penuh tanggung jawab, serta semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dengan tuntasnya pengucapan sumpah/janji PAW, DPRD Loteng menyatakan optimistis bahwa kinerja lembaga legislatif akan semakin efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggara, dan pengawasan.

Paripurna ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh para pimpinan daerah dan anggota DPRD kepada Dono Kasino Indro sebagai bentuk dukungan untuk menjalankan tugas barunya. (*)

Sabtu, 29 November 2025

Universitas Hamzanwadi Wisuda 1.287 Lulusan, Rektor Soroti Transformasi dan Daya Saing

Universitas Hamzanwadi

Okenews.net- Universitas Hamzanwadi menggelar Wisuda ke-10. Prosesi pengukuhan yang berlangsung sejak pagi itu dihadiri ribuan orang tua dan tamu undangan. Sebanyak 1.287 lulusan dari berbagai fakultas resmi dilepas untuk memasuki dunia kerja.Sabtu (29/11/2025).

Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, menyebut pelaksanaan wisuda tahun ini beriringan dengan momentum peringatan Hari Guru. Ia menjelaskan bahwa kampus tersebut memiliki akar sejarah panjang sebagai STKIP yang berperan besar dalam mencetak pendidik di NTB selama puluhan tahun.

“Kita baru memperingati Hari Guru, dan kampus ini berdiri dari tradisi mencetak tenaga pendidik,” ujar wanita yang akrab disapa ummi Rohmi ini.

Ia mengatakan alumni Hamzanwadi telah tersebar di banyak wilayah dan lama mengabdi dalam dunia pendidikan. Rektor menilai hal ini menjadi pengingat penting bagi seluruh civitas akademika agar tetap menjaga mutu lulusan di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga profesional.

“Banyak guru yang bekerja di NTB maupun luar daerah merupakan lulusan kampus ini. Itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua,” katanya.

Selain itu, Rohmi memaparkan beberapa capaian universitas dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut pembukaan fakultas kedokteran serta program studi pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas sebagai langkah strategis yang jarang dimiliki perguruan tinggi di Indonesia, terutama di kawasan Bali Nusra.

“Prodi seperti pendidikan khusus jumlahnya sangat sedikit, dan Hamzanwadi menjadi salah satu yang menyediakannya,” ucapnya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh berhenti pada sekadar kebanggaan institusi. Ia menekankan bahwa seluruh kemajuan harus diikuti peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik agar kampus tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Segala pencapaian ini harus memotivasi kita untuk bekerja lebih serius dan lebih berkualitas,” tegasnya.

Rohmi juga menyoroti dinamika pasar kerja yang berubah cepat akibat perkembangan teknologi. Ia menyampaikan bahwa Hamzanwadi kini sedang melakukan penataan struktur internal untuk memperkuat orientasi riset dan inovasi.

“Kami mulai bergerak dari teaching university menuju research university,” katanya.

Transformasi itu diperkuat melalui pembentukan tiga center of excellent yang berfokus pada literasi digital, bahasa asing, dan kewirausahaan. Rektor menilai ketiga aspek tersebut menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki lulusan agar dapat bersaing secara global.

“Mahasiswa harus melek digital, kuat berbahasa asing, dan berjiwa entrepreneur,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kemampuan adaptasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan lulusan di dunia kerja. Menurutnya, banyak pekerjaan saat ini tidak lagi berpatokan pada kesesuaian antara jurusan dan profesi, melainkan pada kelincahan lulusan membaca peluang.

“Banyak lulusan bekerja tidak sesuai jurusan, tapi mereka sukses karena adaptif,” katanya.

Untuk mendukung kesiapan lulusan, kampus juga memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui perkuliahan dan inkubator bisnis. Program tersebut digulirkan untuk mendorong mahasiswa menciptakan peluang usaha sejak masih kuliah.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mampu menciptakan pekerjaan,” jelasnya.

Selain itu, Universitas Hamzanwadi membentuk Halal Center untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Rektor menilai upaya itu penting agar produk daerah memiliki kesempatan masuk ke pasar internasional.

“Sertifikasi halal adalah kebutuhan untuk pengakuan global, dan kami ingin UMKM dipermudah,” tutupnya.

Yayasan Sapu Jagat Dukung Program Bantuan Modal UMKM Bupati Lombok Timur

Abdul Mukmin Rifai

Okenews.net– Yayasan Sapu Jagat Cahaya Nusantara menyatakan dukungan penuh terhadap Program Bantuan Modal UMKM yang diluncurkan oleh Bupati Lombok Timur. Program ini dinilai sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.


Sekretaris Yayasan Sapu Jagat Cahaya Nusantara, Abdul Mukmin Rifai, mengatakan bahwa penguatan UMKM adalah kunci dalam mendorong ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bantuan modal dari pemerintah dinilai sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.


“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Lombok Timur atas inisiatif ini. Program bantuan modal bukan hanya membantu mengatasi persoalan permodalan, tetapi juga memberi semangat baru bagi pelaku UMKM untuk berkembang,” ujar Abdul Mukmin, Sabtu, 29/11/2025


Yayasan Sapu Jagat Cahaya Nusantara juga memastikan akan mengambil peran melalui pendampingan usaha, pelatihan, peningkatan kemampuan manajemen, serta dukungan pemasaran bagi penerima manfaat. Menurut Abdul Mukmin Rifai, kolaborasi lintas sektor sangat penting agar program ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


Program Bantuan Modal UMKM ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru, memperkuat fondasi ekonomi lokal, dan mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha mandiri di Lombok Timur.


Dengan keterlibatan berbagai pihak termasuk lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat, program ini diyakini menjadi momentum penting menuju Lombok Timur sebagai daerah dengan ekosistem UMKM yang kuat, maju, dan kompetitif.

Jumat, 28 November 2025

Baznas NTB Bangun Rumah dan Ekosistem Usaha: Tak Sekadar Bantu, Tapi Berdayakan Mustahik

Baznas NTB

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB terus memperkuat peran strategisnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Ketua Baznas NTB, Lalu M. Iqbal Murad, menegaskan bahwa arah program Baznas kini tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik, sejalan dengan instruksi Gubernur NTB.


Salah satu program unggulan yang disampaikan adalah Mahyani (Rumah Layak Huni). Program ini menyasar mustahik yang belum memiliki hunian layak. Setiap penerima manfaat mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp25 juta, terdiri dari Rp20 juta untuk material bangunan dan Rp5 juta untuk biaya tukang.


“Nominal bantuan untuk satu rumah adalah Rp25 juta. Namun lebih dari itu, semangat gotong royong menjadi nilai penting dalam pembangunan Mahyani,” ujar Lalu Iqbal saat peresmian dan penyerahan kunci kepada penerima manfaat pada Jumat (28/11/2025).


Ia menambahkan, meski dana Baznas diproyeksikan mencukupi untuk rumah standar, peran serta masyarakat sering membuat kualitas rumah menjadi lebih baik, bahkan dilengkapi perabotan tambahan.


“Kita berharap pembangunan ini tidak saja dikerjakan oleh tukang, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan warga,” tegasnya.


Hingga kini, lebih dari 30 unit Mahyani telah direalisasikan di Kabupaten Lombok Timur, dengan progres penyelesaian mencapai sekitar 80%.


Menurut Lalu Iqbal, Baznas NTB kini memprioritaskan program yang memberikan efek berkelanjutan bagi ekonomi umat.


“Kami konsen dengan arahan Pak Gubernur untuk memperkuat pemberdayaan. Tidak hanya memberi ikan, tetapi memberi kail agar mustahik mandiri,” ungkapnya.


Berikut beberapa program strategis yang telah berjalan maupun sedang dirancang, antaralain:

Gerobak & Meja Lapak, Sarana usaha

Pedagang mikro & ultra mikro,Z-Pangan, Penampungan komoditas jagung & padi Petani Lombok Timur, Z-Auto, Bantuan alat bengkel dan modal usaha, Mustahik dengan skill mekanik, Z-Kopi, Boot usaha, pelatihan barista & roasting, Mahasiswa mustahik, Z-Ternak, Bantuan dan pengembangan usaha ternak, Mustahik dengan minat peternakan


Melalui program tersebut, Baznas NTB membentuk ekosistem bisnis mustahik, mulai dari produksi, pelatihan, hingga pemasaran berbagai produk seperti kopi, makanan olahan, hingga jasa bengkel.


Lalu Iqbal berharap program ini menjadi tonggak transformasi peran zakat di NTB.


“Zakat harus membawa perubahan jangka panjang. Bukan hanya mengurangi beban hari ini, tetapi membangun masa depan mereka.” pungkasnya


Dengan strategi kolaboratif dan berbasis pemberdayaan, Baznas NTB optimis dapat menjadi lembaga zakat modern yang memberi dampak nyata bagi umat.

Struktur APBD 2026 Dalam Posisi Berimbang

 


LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah(Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, HL. Ramdan dan dihadiri Bupati, HL. Pathul Bahri, anggota dewan serta unsur forkopinda di ruang siding utama DPRD, Jumat (28/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar yang telah menyelesaikan pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD tersebut.

“Terimaksih juga telah memberikan berbagai usul saran, serta rekomendasi atas dokumen yang telah kami sampaikan,” kata Pathul Bahri.

Dalam hal ini, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan fiskal daerah di tahun 2026 mendorong semua pihak untuk selalu bekerja sama dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, serta turut mendukung upaya pencapaian program prioritas strategis pemerintah pusat di tahun 2026.

“Berdasarkan hasil pembahasan yang telah berlangsung secara intens dan konstruktif atas Ranperda APBD 2026 ini, akhirnya dapat disepakati dan disetujui bersama, dengan struktur APBD tahun anggaran 2026 dalam posisi berimbang,” pungkasnya. (*)

DPRD Lombok Tengah Setujui Ranperda APBD 2026

 


LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah(Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, HL. Ramdan dan dihadiri Bupati, HL. Pathul Bahri, anggota dewan serta unsur forkopinda di ruang siding utama DPRD, Jumat (28/11/2025).

Juru bicara Banggar, Prayatna Wirahadi Saputra mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan Banggar yang dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 27 november 2025, pihaknya mendapatkan banyak masukan terkait progres pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD, gambaran umum mengenai rencana kegiatan anggaran OPD, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapinya.

Secara garis besar, seluruh catatan dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan rapat konsultasi tersebut, pihaknya sampaikan dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu. Dengan harapan, seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 maupun pada masa-masa yang akan datang.

Ia menjelaskan, target penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 2. 473. 391. 068. 000, dengan rincian target Pendapatan Asli Daerah  (PAD) sebesar Rp. 534. 726. 579. 000 atau bertambah sebesar 56,3 milyar dari target PAD tahun anggaran 2025. Di mana, target PAD pada tahun anggaran 2026 tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp. 320. 329. 166. 000, retribusi daerah sebesar Rp. 21. 186. 672. 000, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp. 13. 197. 306. 000 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 180. 013. 435. 000.

Kemudian target pendapatan transfer pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 1. 912. 037. 967. 000. Target pendapatan transfer tersebut bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 1. 809. 970. 422. 000 dan pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sebesar Rp. 102. 067. 545. 000.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp. 26. 626. 522. 000, meliputi pendapatan hibah sebesar Rp. 302. 000. 000 bersumber dari sumbangan pihak ketiga, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 26. 324. 522. 000 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) non BLUD,” jelas Prayatna Wirahadi Saputra.

Sementara itu, lanjut politisi PKB ini, belanja daerah pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan menurun sebesar Rp. 319,7 milyar dari tahun anggaran sebelumnya menjadi sebesar Rp. 2. 465. 210. 370. 660. Sehingga, dengan memperhatikan rencana pendapatan daerah sebesar Rp. 2. 473. 391. 068. 000 dan belanja daerah sebesar Rp. 2. 465. 210. 370. 660, maka terdapat surplus sebesar Rp. 8. 180. 697. 340.

Disatu sisi, penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 41. 000. 000. 000. Pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Silpa) tahun anggaran 2025 akan dituangkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.

“Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan pada komponen pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk membayar pokok utang pada PT SMI dan pengembalian pokok utang jangka pendek BLUD RSUD Praya sebesar Rp. 49. 180. 697. 340, sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar (Rp. 8. 180. 697. 340),” terangnya.

Menurutnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai surplus yang direncanakan pada tahun anggaran 2026 yang merupakan selisih positif antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp. 8. 180. 697. 340 dan pembiayaan netto sebesar minus (Rp. 8. 180. 697. 340), sehingga Silpa tahun berkenaan menjadi sebesar nol rupiah atau secara struktur kebijakan APBD tahun anggaran 2026 dalam posisi berimbang.

“Terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan, masing-masing fraksi DPRD telah menyampaikan pendapat akhirnya, dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026,” pungkasnya. (*)

Kamis, 27 November 2025

BPN Lombok Utara Berbenah: Percepat Penyelesaian Tunggakan PTSL dan PDDM Demi Pelayanan Prima

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada Selasa, 25/11/2025, jajaran Kantor Pertanahan Lombok Utara mengikuti kegiatan penyelesaian tunggakan Pelayanan Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM) dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Rury Irawan, S.Sit., M.H., bersama tim pendamping dari Kanwil BPN NTB. Kehadiran tim Kanwil NTB ini sebagai bentuk evaluasi, pendampingan, sekaligus pembinaan dalam upaya mempercepat penyelesaian administrasi pelayanan pertanahan yang masih tertunda.

Dalam kegiatan ini, seluruh pegawai terlibat menerima pembinaan teknis terkait pedoman terbaru, mekanisme kerja, serta penyamaan persepsi dalam pelaksanaan aturan yang berlaku.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari Kanwil BPN Provinsi NTB dan menekankan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan standar pelayanan.

“Pendampingan ini menjadi langkah strategis agar seluruh proses pelayanan, khususnya PTSL dan PDDM, dapat terselesaikan tepat waktu, akuntabel, dan sesuai regulasi. Kami di Lombok Utara berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya menyelesaikan tunggakan, tetapi sekaligus menjadi momentum memperkuat integritas dan budaya kerja pelayanan yang melayani.

Kanwil BPN Provinsi NTB memastikan dukungan penuh dalam bentuk pengawasan, pendampingan, dan evaluasi berkala. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan langkah ini, BPN Lombok Utara berharap pelayanan pertanahan ke depan semakin modern, responsif, dan terpercaya sebagai bentuk nyata pengabdian bagi masyarakat.

Rabu, 26 November 2025

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Minta KemenPAN-RB Perbanyak Jabatan Fungsional di Daerah

Fauzan Khalid

Okenews.net– Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid minta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memperbanyak jabatan fungsional di daerah. Pemerintah Daerah diberikan kebebasan mengusulkan posisi jabatan tersebut sesuai potensi daerah.


“Setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu bebaskan pemda mengusulkan posisi jabatan fungsional sesuai potensi daerah. Masalah jabatan fungsional ini jangan dikunci,” kata Fauzan Khalid dalam rapar kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).


Jabatan fungsional di pemda merupakan jabatan teknis yang fokus pada pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan. Hal ini berbeda dengan jabatan struktural yang fokus pada manajemen organisasi. Jabatan ini terkait keahlian dan keterampilan. Misalnya, auditor, dokter, guru, dan lainnya. 


“Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ini tentu bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian (inpassing), atau promosi,” jelas Fauzan, yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode ini. 


Sejauh ini persoalan pengangkatan jabatan fungsional pada umumnya berkaitan dengan tata kelola, manajemen sumber daya manusia, dan implementasi kebijakan pasca-penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional. Menurut Fauzan, pengangkatan jabatan fungsional sebagai bagian dari upaya menyederhanakan birokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN). 


“Saya kira, adanya jabatan fungsional semakin memberikan pelayanan yang yang lebih baik kepada publik. Ini juga dapat menyederhanakan birokrasi, alur koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efisien,” ucapnya.


Dalam raker dan RDP ini, Fauzan juga menyoroti masalah ketidaksesuaian regulasi batas waktu mutasi atau masa jabatan ASN. Fauzan, Anggota DPR RI Fraksi NasDem mengatakan, beberapa peraturan menyebut mutasi dilakukan lima (5) tahun masa tugas, namun Peraturan MenPAN-RB ada yang menyebut sepuluh (10) tahun.


“Terkait masalah mutasi ini harus betul-betul menjadi perhatian kita semua. Karena persoalan ketidaksesuaian peraturan mutasi ini menjadi masalah di kalangan ASN,” ujar Fauzan, yang pernah menjabat Ketua KPU NTB ini.


Menteri PAN-RB Rini Widyantini, menjelaskan peraturan perundang-undangan mengenai masa jabatan struktural batas waktu lima (5) tahun. Sedangkan peraturan mutasi ASN non struktural dapat mengajukan mutasi setelah minimal 10 tahun mengabdi di instansi asal.


“Aturan 5 tahun berlaku untuk masa jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) dan dapat diperpanjang. Aturan 10 tahun jangka waktu minimal seorang ASN dapat mengajukan mutasi dari instansi asal, justru usulannya dari pemda,” jelas Menteri

Halal Center Hamzanwadi Kembali Gelar Rekrutmen dan Pelatihan 2025

Kegiatan pelatihan bagi Pendamping Proses Produksi Halal
Okenews.net - Kegiatan pelatihan bagi Pendamping Proses Produksi Halal (P3H) tersebut diadakan sebagai rangkaian dari Pra Wisuda Universitas Hamzanwadi. Ketua panitia, Rody Satriawan, M.Pd memaparkan bahwa kegiatan pra wisuda tahun ini dimulai dengan pelatihan PPH yang dilakukan secara hybrid dari tanggal 18-20 November 2025.

Disamping kegiatan pelatihan bagi pendamping PPH tersebut, beberapa rangkaian kegiatan juga akan diadakan yakni seminar karir dan pengenalan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) kepada calon wisudawan/ti agar mereka siap menghadapi dunia kerja setelah diwisuda nanti.

Sebelumnya, pada waktu pembukaan pelatihan PPH, sekretaris Halal Center, Muhammad Ramli, M.Pd. CHE membeberakan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh empat puluh sembilan (49) calon P3H yang berasal dari berbagai golongan yakni mahasiswa, guru, dosen dan alumni. 

Kegiatan yang diadakan secara hybrid tersebut diisi lansung oleh  Badan Penyelenggara Jeminan Produk Halal (BPJPH) dan Komite Fatwa Produk Halal lansung dari Jakarta, dan sisanya diisi oleh P3H dan  pengurus Halal Center Universitas Hamzanwadi. Tambah Ramli.

Lebih lanjut, Wakil Rektor 3 Universitas Hamzanwadi, Dr. Muhamad Ali, M.Sc. memberikan apresiasi atas terlaksananya kembali kegitan pelatihan PPH mengingat Universitas Hamzanwadi sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang notabenenya merupakan kampus berbasis pondok pesantren memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah dalam menumbuhkan ekosistem beredarnya produk halal di tengah masyarakat.

Muhamad Ali yang juga menjabat sebagai kepala halal center meyakinkan bahwa, selama dua tahun berjalan ini Halal center Hamzanwadi telah berupaya memberikan kontribusi nyata dalam membantu para pelaku usaha untuk memilki Sertfikat Halal (SH) produk dan jasa yang dimilki meskipun masih tergolong sedikit.

Tentu, P3H memilki tantangan  dan peluang yang terbuka lebar untuk bisa membantu masyarakat dalam pengurusan sertfikat halalnya. Sehingga P3H yang bernaung dibawah Halal Center Hamzanwadi harus benar benar berkomitmen untuk membantu proses produk halal masyarakat sekitar. Harap Ali..

Selasa, 25 November 2025

Sekda Lotim Lantik Dua Sekretaris Kelurahan, Tegaskan Proses Mutasi ASN Clean and Clear

Sekertaris Daerah Lombok Timur
Okenews.net – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada Selasa (25/11/2025), bertempat di ruang kerjanya.

Mewakili Bupati Lombok Timur, Sekda Juaini Taofik menegaskan bahwa pelantikan Sekretaris Lurah ini merupakan bagian dari penerapan manajemen kepegawaian yang taat aturan. Ia menjelaskan bahwa saat ini seluruh proses mutasi ASN baik perpindahan jabatan struktural ke fungsional, antar-OPD, hingga jabatan pelaksana golongan I wajib mendapatkan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem Integrated Mutasi ASN dan e-Mutasi.

“Jadi proses pemindahan ini kami nyatakan clean and clear,” tegasnya.

Sekda juga menambahkan bahwa Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian terus melakukan penilaian kinerja secara berjenjang. Ke depan, sosialisasi dan evaluasi kinerja ASN akan semakin diperkuat sebagai bagian dari manajemen pengangkatan pejabat yang lebih profesional dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan apresiasi kepada kedua pejabat yang dilantik atas dedikasi dan kontribusi selama bertugas di tempat sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa jabatan Sekretaris Kelurahan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik.

“Jalankan amanah ini dengan setulus hati. Mari kita permudah pelayanan kepada masyarakat di kelurahan masing-masing. Semangat bekerja di tempat yang baru, dan tancapkan niat memberikan pelayanan terbaik sebagai perpanjangan tangan Bupati,” pesannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 800.1.3.3/1710/KPSDM/2025 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pengawas eselon IV, Bambang Irawan, SE., ditetapkan sebagai Sekretaris Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong. Sementara itu, Muhammad Erwinsyah, ST., menempati posisi Sekretaris Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji.

Menteri Nusron: Jangan Biarkan Mafia Tanah Menunggangi Profesi Surveyor

Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam profesi surveyor pada Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 yang digelar Selasa (25/11/2025) di Bali. Di hadapan para ahli surveyor dari seluruh Indonesia, ia menekankan bahwa profesi ini tidak boleh dimanfaatkan oleh mafia tanah dalam perebutan sumber daya agraria.

“Ini bukan sekadar pekerjaan teknis, ini pertarungan sumber daya nasional. Saya minta anggota MASKI jangan sampai dijadikan alat oleh pihak-pihak yang bermain tidak fair dan tidak transparan,” tegas Menteri Nusron.

Dalam penyampaiannya, Menteri Nusron kembali menyinggung kasus “Pagar Laut”, sebagai contoh bagaimana manipulasi pertanahan bisa terjadi akibat keterlibatan oknum surveyor. Ia menegaskan, selama tanah masih menjadi komoditas bernilai tinggi, godaan untuk melakukan penyimpangan akan selalu ada.

“Manusia tidak bisa membuat tanah, air, atau udara. Karena terbatas, nilainya besar. Di situlah godaannya muncul,” ucapnya.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam sistem pertanahan, terdapat dua instrumen penting, Pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan, Surveyor sebagai pelaksana teknis

Menurutnya, hampir semua kejahatan pertanahan yang dikenal sebagai praktik mafia tanah  bermula dari proses pengukuran.

“Semua manipulasi fisik lahan tidak akan pernah terjadi tanpa keterlibatan pelaku di lapangan,” katanya.

Selain itu, ia menilai bahwa rekayasa data yuridis, historis, dan administrasi akan selalu dapat dipatahkan jika informasi fisik tanah solid dan akurat.

Dengan anggota yang tersebar di 26 provinsi, MASKI disebut memiliki peran vital dalam penguatan sistem pertanahan nasional.

“MASKI adalah mitra strategis ATR/BPN. Saya ajak kita bersama membenahi sistem pertanahan yang masih penuh pekerjaan rumah,” tutup Menteri Nusron.

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN

 X: @kem_atrbpn
 Instagram: @kementerian.atrbpn
 Facebook Fanpage: Kementerian ATR/BPN
 YouTube: Kementerian ATR/BPN
 TikTok: @kementerian.atrbpn
 Website: atrbpn.go.id
 PPID: ppid.atrbpn.go.id
 Pengaduan WhatsApp: 0811-1068-0000


Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi