.png)
 |
| Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur |
Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan untuk mendapatkan program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program tersebut menjadi peluang besar bagi daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seluas 15 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar dua hektar akan difokuskan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“TPST ini nantinya menjadi pusat pengelolaan sampah yang terintegrasi, sehingga sampah tidak lagi hanya menumpuk di TPA, tetapi bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi hingga energi terbarukan,” ujar Sekda, Senin (11/5).
Menurutnya, Pemkab Lotim juga telah menyerahkan berbagai dokumen pendukung kepada pemerintah pusat sebagai syarat mengikuti seleksi program LSDP. Dokumen tersebut meliputi RPJPD, RPJMD, RPD 2024-2026, Renstra, Renja, hingga masterplan pengembangan sistem persampahan daerah.
Ia menegaskan, upaya tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan sampah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui BEM Lotim.
Selain penanganan sampah, Sekda juga memastikan pemerintah tetap memperketat pengawasan distribusi LPG agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, H. Pathurrahman, berharap Lombok Timur masuk dalam daftar daerah penerima program LSDP. Menurutnya, program tersebut akan mendorong perubahan pola pengelolaan sampah menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi.
“Melalui TPST, sampah akan diolah menjadi produk seperti kompos dan produk turunan lainnya. Jadi hanya residu akhir saja yang masuk ke TPA,” jelasnya.
Saat ini, DLH Lombok Timur masih fokus melengkapi berbagai dokumen teknis dan administrasi yang dibutuhkan. Jika sesuai jadwal, tahap verifikasi lapangan dari pemerintah pusat akan berlangsung pada Juni mendatang untuk melihat kesiapan daerah menjalankan program tersebut.
Setelah proses verifikasi selesai, tahapan berikutnya adalah penyempurnaan dokumen final hingga November 2026, sebelum dilakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah penerima program LSDP.
