Anggota DPR RI Fraksi NasDem Fauzan Khalid Minta MenPAN RB Perketat kinerja ASN

Hermanamrullah    Juni 11, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Fauzan Khalid Minta MenPAN RB Perketat kinerja ASN

Okenews.net-Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk memastikan output dan outcome setiap kegiatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang terukur.

“Apakah ada mekanisme kontrol yang dilakukan. Bagaimana efektifitasnya agar sesuai target. Pastikan kinerja berdasarkan pada hasil kerja dan dampak nyata, bukan hanya kehadiran fisik,” kata Fauzan dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR RI dengan MenPAN RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Ketua Ombdsman RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/06/2026).

Fauzan mencontohkan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah tersebar di ratusan wilayah setingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Menurut Fauzan, hadirnya MPP biasanya efektif sebulan hingga enam bulan, namun setelah itu berjalan kurang maksimal.

Ada banyak alasan dari pemerintah di daerah, hingga menyebabkan MPP berjalan kurang maksimal. Menurut Fauzan, salah satunya karena terbatasanya sumber daya manusia (SDM) di daerah yang menangani MPP tersebut.

“Saya berharap kepada MenPAN RB untuk tidak hanya memastikan MPP itu masih ada dan berjalan efektif. Namun, sistemnya juga harus dipastikan berjalan maksimal dan berdampak pada baiknya pelayanan masyarakat,” tandasnya.

Dalam raker, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) juga menyinggung soal manajemen talenta. Fauzan minta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperketat pengawasan terhadap pengangkatan pejabat di daerah.

Fauzan menilai, pengawasan terhadap manajemen talenta saat ini semakin menurun. Saat ini banyak pejabat ditempatkan sebagai kepala dinas, padahal tidak sesuai bidangnya. Misal, sarjana pendidikan ditempatkan menjadi kepala dinas kesehatan, karena menjadi tim sukses kepala daerah tersebut.

“Saya minta pengawasan manajemen talenta ini diperketat lagi. Kalau misalnya dibentuk panitia seleksi (pansel) untuk menentukan pejabat, itu hanya formalitas di daerah karena rangking pun sudah diatur, kata Fauzan.

Manajemen talenta merupakan strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik. Tujuannya untuk  memastikan organisasi memiliki kader pemimpin masa depan dan SDM unggul untuk mencapai tujuan strategis.

Mengenai Ombudsman, Fauzan mengakui kasian karena ombudsman daerah banyak yang tidak memiliki kantor. Untuk pengadaan kantor, pada akhirnya minta langsung kepada kepala daerah. “Takutnya kalau minta kepada kepala daerah, ini ada konfli kepentingan. Coba nanti dibahas di Komisi II DPR RI dan kami akan komunikasikan dengan kepala daerah,” ujar Fauzan yang pernah menjabat Ketua KPU NTB (2008-2013).

Fauzan Khalid Ajak Generasi Muda Kenali Kalender Hijriah dalam Gawe Beleq Kawule Midang

Hermanamrullah    Juni 11, 2026   

Fauzan Khalid Ajak Generasi Muda Kenali Kalender Hijriah dalam Gawe Beleq Kawule Midang

Okenews.net– Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menghadiri pembukaan kegiatan Begawe Beleq Kawule Midang dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan tahun ketujuh tersebut dibuka dengan pemukulan gendang beleq oleh Fauzan Khalid, disusul penampilan tarian tradisional gendang beleq yang menjadi simbol pelestarian budaya masyarakat Sasak.

Dalam sambutannya, Fauzan mengapresiasi inisiatif masyarakat dan para pemuda Midang yang terus menjaga tradisi menyambut Tahun Baru Islam melalui kegiatan yang memadukan nilai keagamaan, budaya, dan kebersamaan masyarakat.

Menurut mantan Bupati Lombok Barat dua periode itu, peringatan 1 Muharram bukan sekadar menandai pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kualitas ibadah.

“Secara spiritual, 1 Muharram adalah momentum muhasabah, hijrah menuju pribadi yang lebih baik, dan menumbuhkan harapan baru untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan,” ujar Fauzan.

Ia menjelaskan, Tahun Baru Islam memiliki makna penting karena menjadi penanda peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang menjadi titik awal kebangkitan umat Islam. Selain itu, Muharram juga termasuk salah satu dari empat bulan yang dimuliakan dalam Islam, sehingga umat dianjurkan memperbanyak amal saleh.

Fauzan juga menekankan pentingnya mengenalkan kalender Hijriah kepada generasi muda. Ia mengaku prihatin karena masih banyak anak muda yang belum mengenal atau menghafal bulan-bulan dalam kalender Islam, padahal hampir seluruh ibadah dan hari besar keagamaan Islam berpatokan pada kalender Hijriah.

“Jangan sampai kita menjalankan ajaran agama yang semuanya berbasis kalender Hijriah, tetapi kita sendiri tidak mengenal bulan-bulannya. Ini penting dipahami, terutama oleh generasi muda,” tegasnya.

Ia berharap kesadaran yang tumbuh di kalangan pemuda Midang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Lombok bahkan Indonesia dalam menghidupkan kembali tradisi menyambut Tahun Baru Islam.

Pada kesempatan tersebut, Fauzan juga memberikan apresiasi kepada panitia yang berhasil menjaga keberlangsungan Begawe Beleq Kawule Midang selama tujuh tahun berturut-turut dengan dukungan swadaya masyarakat dan para donatur.

“Ini kegiatan luar biasa. Saya berharap ke depan semakin banyak pihak yang mendukung sehingga masyarakat tidak lagi terbebani biaya penyelenggaraan. Insya Allah saya akan ikut memfasilitasi agar kegiatan ini terus berkembang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Begawe Beleq Kawule Midang, H. Taufan Buana, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keinginan masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat menyambut Tahun Baru Islam sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Sasak.

Menurutnya, selain menjadi sarana syiar Islam, kegiatan tersebut juga bertujuan melestarikan tradisi-tradisi lokal yang mulai ditinggalkan serta mendorong pertumbuhan pelaku UMKM di wilayah Midang.

“Melalui Gawe Beleq Kawule Midang, kami ingin merawat tradisi dan mengawalnya dengan inovasi. Harapannya, peringatan Tahun Baru Islam seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain untuk ikut memeriahkannya,” ujar Taufan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Fauzan Khalid yang kembali hadir membuka kegiatan tersebut, sebagaimana pernah dilakukan saat menjabat Bupati Lombok Barat pada 2019.

Kegiatan Begawe Beleq Kawule Midang tahun ini diwarnai berbagai pertunjukan seni budaya, permainan tradisional, serta aktivitas yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Tiga Tahun Menuju Pilkada 2029, Mi6 Ingatkan Kandidat Jangan Terlambat Tanam Investasi Sosial

Hermanamrullah    Juni 09, 2026   

Tiga Tahun Menuju Pilkada 2029, Mi6 Ingatkan Kandidat Jangan Terlambat Tanam Investasi Sosial

Okenews.ne- Pilkada Serentak 2029 diperkirakan menjadi salah satu kontestasi politik paling terbuka dalam sejarah NTB. Tiga daerah strategis di Pulau Lombok akan memasuki masa transisi kepemimpinan secara bersamaan setelah kepala daerahnya tidak lagi memiliki ruang konstitusional untuk maju kembali. Politik NTB sedang memasuki fase regenerasi yang tak bisa dihindari.

Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara dipastikan akan menghadapi pertarungan baru karena para kepala daerahnya telah menyelesaikan dua periode masa jabatan. Situasi tersebut akan menciptakan kekosongan figur dominan yang selama ini menjadi poros utama politik.

“Ketika figur petahana tidak bisa maju lagi, ruang politik menjadi lebih terbuka. Ini peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk tampil,” ujar Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Selasa (9/6/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengemukakan,  kondisi tersebut akan menjadi momentum lahirnya generasi baru pemimpin daerah sekaligus membuka persaingan yang lebih kompetitif dibanding pilkada-pilkada sebelumnya.

Regenerasi Kepemimpinan

Menurut Didu, politik NTB sedang memasuki fase regenerasi yang tidak bisa dihindari. Selama ini, banyak daerah bertumpu pada figur yang sama selama bertahun-tahun. Namun pembatasan masa jabatan membuat regenerasi kepemimpinan menjadi sebuah keniscayaan.

Ia menilai Pilkada 2029 tidak lagi sekadar soal siapa yang memiliki kekuasaan hari ini, melainkan siapa yang paling siap membangun hubungan dengan masyarakat sejak jauh-jauh hari.

“Pertanyaannya bukan siapa yang populer hari ini, tetapi siapa yang sudah bekerja membangun kepercayaan publik sebelum tahapan pilkada dimulai,” katanya.

Didu melihat banyak figur potensial mulai bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari wakil kepala daerah, anggota legislatif, birokrat, akademisi, pengusaha, tokoh agama hingga aktivis sosial. Mereka berpotensi mengisi ruang yang ditinggalkan para kepala daerah dua periode.

Namun peluang itu tidak akan datang dengan sendirinya. Menurutnya, waktu menuju Pilkada 2029 yang tersisa sekitar tiga tahun justru merupakan periode yang sangat pendek untuk membangun modal politik yang kuat.

“Kalau ada yang merasa tiga tahun masih lama, itu keliru. Dalam politik elektoral, tiga tahun itu pendek. Terutama untuk kandidat yang belum memiliki tingkat keterkenalan yang memadai,” ujarnya.

Didu mengatakan masyarakat saat ini semakin sulit dipengaruhi hanya dengan kampanye sesaat menjelang pemilihan. Pemilih semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas untuk menilai kualitas seorang kandidat.

Investasi Sosial Politik

Karena itu, investasi sosial politik  menjadi kunci utama. Kandidat yang ingin bertarung pada 2029 harus mulai hadir dalam kehidupan masyarakat sejak sekarang. Tidak hanya memasang atribut politik, tetapi membangun rekam jejak yang nyata, memperlihatkan kapasitas kepemimpinan, serta menunjukkan keberpihakan terhadap persoalan publik.

“Orang memilih bukan hanya karena mengenal nama. Mereka memilih karena percaya. Dan kepercayaan tidak dibangun dalam semalam,” kata Didu.

Ia menegaskan bahwa pengalaman politik NTB beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perubahan perilaku pemilih yang semakin dinamis. Status petahana yang dulu dianggap sebagai modal besar kini tidak lagi menjamin kemenangan.

Pilgub NTB menjadi salah satu contoh paling jelas. Figur petahana gagal mempertahankan kekuasaan meski memiliki keunggulan dari sisi sumber daya dan tingkat keterkenalan.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Pergantian kepemimpinan di daerah dengan jumlah pemilih terbesar di NTB itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak ragu melakukan koreksi politik apabila menghendaki perubahan.

Menurut Didu, tumbangnya sejumlah petahana tersebut mengirim pesan kuat bahwa ruang politik NTB tidak lagi didominasi satu nama atau satu kelompok tertentu.

“Ini menunjukkan pemilih NTB semakin berani melakukan evaluasi. Petahana bisa kalah, dan kandidat baru bisa menang jika mampu meyakinkan masyarakat,” ujarnya.

Pertarungan Terbuka

Karena itu, Didu menilai Pilkada 2029 berpotensi menjadi arena pertarungan yang jauh lebih terbuka dibanding sebelumnya. Apalagi, tidak tertutup kemungkinan muncul figur-figur yang selama ini belum terlalu diperhitungkan, tetapi diam-diam membangun jaringan sosial dan politik di tingkat akar rumput.

Dalam banyak kasus, kata dia, pemenang pilkada bukan selalu figur yang paling banyak muncul menjelang pemilihan, melainkan mereka yang lebih awal menanamkan pengaruh sosial di tengah masyarakat.

“Politik itu soal akumulasi kepercayaan. Mereka yang mulai bekerja hari ini akan memetik hasilnya beberapa tahun ke depan,” katanya.

Di sisi lain, Didu menilai para kepala daerah yang telah menuntaskan dua periode jabatan akan menghadapi persimpangan politik baru.

Pilihan mereka relatif terbatas. Sebagian berpotensi mengincar level yang lebih tinggi melalui Pemilihan Gubernur NTB. Sebagian lainnya dapat mengalihkan orientasi ke jalur legislatif, baik DPR RI maupun DPD RI.

Namun ia mengingatkan bahwa perpindahan arena politik tersebut tidak otomatis mudah dilakukan.

“Pemilih pada level provinsi maupun nasional memiliki karakter yang berbeda. Modal menang di daerah belum tentu cukup untuk menang di arena yang lebih luas,” ujarnya.

Optimalisasi Peran KPU dan Bawaslu

Selain persoalan kandidat, Didu juga menyoroti tantangan demokrasi NTB yang menurutnya belum sepenuhnya terjawab, yakni tingkat partisipasi pemilih.

Ia menilai Pilkada 2029 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat sekaligus menekan angka golput.

Menurutnya, masih banyak pemilih yang baru menentukan pilihan pada fase akhir kampanye. Kelompok massa mengambang ini kerap menjadi penentu kemenangan sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat belum berjalan optimal.

Karena itu, KPU dan Bawaslu diminta mulai bekerja lebih awal dalam memperkuat literasi politik publik.

“Jangan hanya fokus pada tahapan teknis pemilihan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasa memiliki Pilkada dan mau terlibat dalam proses demokrasi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa partai politik juga tidak boleh hanya muncul ketika musim pemilu tiba. Fungsi pendidikan politik harus berjalan sepanjang waktu agar masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan hak pilih.

Menurut Didu, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi juga oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam menentukan masa depan daerahnya.

Dengan tiga daerah di Lombok yang dipastikan mengalami pergantian kepemimpinan, Pilkada 2029 diprediksi menjadi salah satu momentum politik paling menentukan dalam satu dekade terakhir di NTB.

Pertarungan sesungguhnya, kata Didu, bahkan telah dimulai sejak hari ini.

“Masyarakat mungkin baru mencoblos pada 2029. Tetapi bagi para kandidat, jam politik sebenarnya sudah berjalan sekarang. Mereka yang bergerak lebih awal akan memiliki peluang lebih besar untuk merebut hati pemilih,” ujarnya.

Dr. Irpan Ajukan Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Hermanamrullah    Juni 09, 2026   

Dr. Irpan Ajukan Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Okenews.net– Praktik kepemimpinan partai politik yang dapat berlangsung tanpa batas waktu kini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah advokat dan warga negara yang tergabung dalam *Kantor Law Office Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates*  mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dengan Nomor Perkara 191/PUU-MK/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional bahwa masa jabatan Ketua Umum Partai Politik harus dibatasi paling lama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Undang-Undang Partai Politik menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART masing-masing partai tanpa memberikan batasan mengenai masa jabatan ketua umum. Kondisi tersebut dinilai telah membuka ruang bagi lahirnya kekuasaan politik yang berlangsung terlalu lama dan sulit dikontrol.

"Indonesia telah membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode, tetapi anehnya ketua umum partai politik yang menentukan calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif justru tidak dibatasi sama sekali. Ini paradoks demokrasi yang harus diperbaiki," tegas Dr. Irpan Suriadiata, Selasa 9 Juni 2026

Menurut para pemohon, partai politik bukan organisasi privat biasa. Partai politik merupakan institusi demokrasi yang menentukan arah kekuasaan negara, menerima bantuan keuangan dari APBN dan APBD, serta menjadi pintu utama rekrutmen kepemimpinan nasional. Karena itu, tata kelola partai politik harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi, termasuk prinsip pembatasan kekuasaan.

Permohonan tersebut menyoroti semakin kuatnya gejala oligarki politik di Indonesia yang ditandai oleh dominasi figur tertentu dalam tubuh partai politik selama belasan bahkan puluhan tahun. Akibatnya, kaderisasi politik menjadi tersumbat, regenerasi kepemimpinan melemah, dan kesempatan kader muda untuk tampil memimpin menjadi semakin sempit.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu lima tahunan. Demokrasi harus hidup di dalam tubuh partai politik. Jika partai tidak demokratis, maka demokrasi nasional hanya menjadi prosedur formal tanpa substansi," ujar Irpan.

Para pemohon menilai bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah melahirkan politik patronase, sentralisasi kekuasaan, dan ketergantungan organisasi kepada satu figur tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih kompetitif dan inovatif.

Melalui perkara ini, para pemohon tidak meminta negara mengintervensi ideologi maupun kebijakan internal partai politik. Yang diminta hanyalah adanya standar minimum demokrasi konstitusional berupa pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik paling lama dua periode.

Menurut Dr. Irpan, pembatasan tersebut justru akan memperkuat demokrasi internal partai, membuka ruang kaderisasi yang lebih sehat, memperluas kesempatan politik bagi generasi muda, serta mencegah konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite.

"Tujuan kami bukan menyerang partai politik. Justru kami ingin menyelamatkan partai politik sebagai pilar demokrasi. Demokrasi membutuhkan regenerasi, dan regenerasi membutuhkan pembatasan kekuasaan," tegasnya.

Apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki standar konstitusional yang membatasi masa jabatan 

"Ketua Umum Partai Politik maksimal dua periode. Putusan tersebut diyakini akan menjadi tonggak penting reformasi demokrasi dan penguatan demokrasi internal partai politik di Indonesia," pungkasnya

AMPG Lotim Berbenah, Bangun Generasi Emas Berintegritas dan Berdaya Saing

Hermanamrullah    Juni 06, 2026   

AMPG Lotim Berbenah, Bangun Generasi Emas Berintegritas dan Berdaya Saing

Foto: Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)

Okenews.net– Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Lombok Timur menggelar agenda penyusunan dan penguatan struktur organisasi di Macenggo, Kecamatan Masbagik, sebagai bagian dari langkah konsolidasi organisasi dan penguatan kaderisasi untuk menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan siap menjadi pemimpin masa depan.

Ketua AMPG Lombok Timur, Zihad Akbar, menegaskan bahwa AMPG harus mampu memproyeksikan diri sebagai salah satu sumber lahirnya kepemimpinan nasional melalui pengkaderan sumber daya manusia yang berbasis karya, pengabdian dan kekaryaan.

Penyusunan struktur ini bukan sekadar melengkapi organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk membangun kekuatan kaderisasi yang berkelanjutan. Kita ingin AMPG menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas dan kepedulian terhadap masyarakat. Kepemimpinan besar selalu dimulai dari proses pengabdian dan karya nyata, tegas Zihad Akbar.

Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu organisasi kepemudaan nasional, AMPG memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan generasi muda.

Sementara itu, Sekretaris AMPG Lombok Timur, Rio Hudri, menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi merupakan fondasi penting untuk memastikan seluruh program kaderisasi dan pengabdian organisasi dapat berjalan secara efektif hingga tingkat akar rumput.

Kami ingin membangun organisasi yang solid, modern, dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Struktur yang kuat akan melahirkan gerakan yang kuat. Karena itu, proses penyusunan kepengurusan ini diarahkan untuk menghimpun potensi-potensi terbaik pemuda Lombok Timur agar dapat berkembang, berkarya dan berkontribusi bagi daerah maupun bangsa, ujar Rio Hudri.

Menurut Rio, AMPG harus menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda yang memiliki semangat inovasi, kepemimpinan, dan jiwa pengabdian. Melalui kaderisasi yang terencana dan berkelanjutan, AMPG diharapkan mampu melahirkan tokoh-tokoh muda yang tidak hanya sukses dalam organisasi, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam berbagai bidang kehidupan.

Agenda yang berlangsung di Macanggo, Masbagik tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyamakan visi organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan semangat "Berbenah untuk Mencetak Generasi Emas Pemimpin Masa Depan", AMPG Lombok Timur berkomitmen menjadikan kaderisasi sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berpijak pada nilai Pancasila, berorientasi pada karya, dan hadir sebagai solusi bagi kemajuan masyarakat.

Melalui penguatan organisasi, pengembangan kapasitas kader, dan perluasan ruang pengabdian, AMPG Lombok Timur optimistis dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

Didukung Mi6, Oke Wiredarme Dinilai Bawa Energi Baru bagi Demokrat NTB

Hermanamrullah    Mei 22, 2026   

Didukung Mi6, Oke Wiredarme Dinilai Bawa Energi Baru bagi Demokrat NTB

Foto: Oke Wiredarme

Okenews.net- Dukungan terhadap munculnya figur muda dalam bursa Ketua DPD Partai Demokrat NTB terus bermunculan menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Kali ini dukungan datang dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 yang menilai sosok Oke Wiredarme layak diperhitungkan dalam kontestasi perebutan kursi pimpinan Demokrat NTB.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwono mengatakan kemunculan Oke Wiredarme menjadi fenomena politik yang menarik dalam dinamika internal Demokrat NTB. Sebab, untuk pertama kalinya mulai muncul figur eksternal muda yang secara terbuka menyatakan ketertarikan memimpin partai berlambang mercy tersebut.

“Dalam banyak momentum Musda partai politik di daerah, figur yang muncul biasanya didominasi kader internal yang sudah lama berada dalam struktur. Tetapi kali ini berbeda. Kemunculan Oke Wiredarme menghadirkan warna baru sekaligus menunjukkan bahwa Demokrat masih memiliki daya tarik politik yang kuat,” ujar Didu, sapaan akrab Bambang Mei Finarwono, Jumat 22 Mei 2026

Menurutnya, munculnya figur eksternal dalam bursa Musda Demokrat tidak bisa dibaca hanya sebagai dinamika biasa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Demokrat masih dipandang sebagai partai yang memiliki prospek politik jangka panjang di daerah maupun nasional.

Didu menilai, ketertarikan figur eksternal terhadap Demokrat tidak bisa dilepaskan dari faktor kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai berhasil membangun wajah baru partai dengan pendekatan lebih modern, terbuka, dan dekat dengan generasi muda.

“AHY hari ini bukan hanya Ketua Umum Demokrat, tetapi juga simbol regenerasi politik nasional. Itu sebabnya banyak figur muda mulai melihat Demokrat sebagai rumah politik yang relevan dengan perkembangan zaman,” kata mantan Direktur  WALHI NTB ini.

Menurut Mi6, di bawah kepemimpinan AHY, Demokrat perlahan keluar dari citra lama partai yang identik dengan elite politik senior dan mulai membangun identitas baru sebagai partai modern yang lebih inklusif terhadap generasi muda, kelompok profesional, dan kalangan intelektual.

“Efek psikologis politik dari kepemimpinan AHY itu terasa sampai ke daerah. Anak-anak muda mulai merasa bahwa partai politik adalah ruang yang memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh dan berkontribusi,” ujarnya.

Demokrat Dinilai Membutuhkan Figur Ekspansif

Dalam analisisnya, Mi6 menilai tantangan partai politik saat ini tidak lagi sekadar mempertahankan basis suara tradisional. Partai politik, termasuk Demokrat, dinilai harus mulai memikirkan strategi ekspansi politik dengan menjangkau pemilih muda, pemilih rasional, dan kelompok masyarakat produktif.

Didu mengatakan, dalam konteks itu, kemunculan Oke Wiredarme menjadi relevan dengan kebutuhan politik Demokrat NTB ke depan. Oke dinilai mewakili figur muda dengan pendekatan progresif serta memiliki keberanian masuk dalam ruang politik yang selama ini cenderung didominasi elite lama.

“Kalau Demokrat ingin tumbuh lebih besar di NTB, maka partai ini harus mulai membuka ruang terhadap figur yang mampu berbicara dengan generasi baru pemilih. Politik sekarang berbeda. Pemilih muda lebih tertarik pada figur progresif, komunikatif, dan memiliki rekam jejaring sosial yang luas,” katanya.

Mi6 berpandangan, pemilih muda saat ini tidak lagi terlalu terikat pada politik patronase seperti masa lalu. Pemilih generasi baru lebih melihat kapasitas figur, kemampuan komunikasi publik, kedekatan dengan masyarakat, serta gagasan yang ditawarkan.

Karena itu, menurut Didu, partai politik membutuhkan figur yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki kemampuan membangun resonansi di ruang publik.

“Partai politik hari ini membutuhkan figur yang mampu menghubungkan struktur partai dengan aspirasi generasi baru. Ini penting karena komposisi pemilih Indonesia sekarang didominasi anak muda,” ujarnya.

Oke Wiredarme Punya Pondasi Kuat

Selain faktor usia, Mi6 juga menyoroti latar belakang Oke Wiredarme sebagai pengusaha muda dan pimpinan organisasi advokat. Menurut Didu, kombinasi tersebut menjadi modal sosial dan politik yang cukup penting dalam membangun kepemimpinan partai modern.

“Pengalaman organisasi penting, tetapi hari ini partai politik juga membutuhkan kemampuan manajerial, kemampuan membangun jaringan, dan kemampuan membaca perubahan zaman. Saya melihat Oke memiliki modal itu,” katanya.

Mi6 menilai pengalaman sebagai pengusaha memberikan kemampuan membaca dinamika ekonomi masyarakat dan membangun jejaring lintas kelompok. Sementara pengalaman di organisasi advokat dinilai membentuk kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi.

“Politik modern membutuhkan figur yang adaptif. Bukan hanya piawai dalam konsolidasi internal, tetapi juga mampu membangun komunikasi publik yang baik,” ujar Didu.

Momentum Regenerasi Politik Demokrat NTB

Mi6 berpandangan, kemunculan figur eksternal seperti Oke Wiredarme juga harus dibaca sebagai bagian dari momentum regenerasi politik di tubuh Demokrat NTB. Dalam banyak kasus, stagnasi partai di daerah terjadi karena minimnya regenerasi dan kurangnya keberanian menghadirkan figur alternatif.

Menurut Didu, partai besar seharusnya tidak alergi terhadap munculnya figur baru. Justru keterbukaan terhadap tokoh eksternal menunjukkan kepercayaan diri partai dalam membangun kompetisi yang sehat.

“Dalam politik modern, kompetisi gagasan jauh lebih penting dibanding sekadar senioritas. Kehadiran figur baru harus dipandang sebagai energi baru bagi partai,” tegasnya.

Mi6 juga menilai pernyataan Sekjen DPP Demokrat, Herman Khaeron yang meminta kader membuka ruang bagi tokoh eksternal merupakan sinyal kuat bahwa Demokrat sedang membangun kultur politik yang lebih inklusif.

Menurut Didu, langkah tersebut merupakan strategi realistis partai dalam menghadapi kompetisi politik yang semakin dinamis. Partai politik tidak bisa hanya mengandalkan pola kaderisasi tertutup apabila ingin berkembang lebih besar.

“Partai besar itu bukan partai yang takut terhadap tokoh baru. Justru partai besar adalah partai yang percaya diri membuka ruang kompetisi sehat,” katanya.

Mi6 menilai Demokrat NTB membutuhkan figur yang mampu menghadirkan energi baru di tengah publik. Sebab, tantangan politik ke depan akan semakin berat, terutama dalam menghadapi perubahan perilaku pemilih yang semakin kritis dan dinamis.

“Partai politik sekarang tidak cukup hanya mengandalkan loyalitas tradisional. Harus ada kemampuan membaca isu publik, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, dan menghadirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan rakyat,” ujar Didu.

Dalam analisisnya, Mi6 menyebut keberanian Oke Wiredarme menyatakan diri siap maju juga menunjukkan adanya optimisme politik dari kalangan muda terhadap masa depan Demokrat.

“Ini menarik. Ketika ada figur muda eksternal yang tertarik masuk dan bahkan siap bertarung di Musda, itu artinya Demokrat masih dianggap memiliki masa depan politik yang menjanjikan,” katanya.

Mi6 menilai, jika Demokrat NTB mampu mengelola momentum regenerasi dengan baik, maka partai tersebut berpotensi kembali menjadi salah satu kekuatan politik dominan di NTB dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Didu, regenerasi tidak cukup hanya soal pergantian figur, tetapi juga menyangkut perubahan cara berpikir partai dalam menghadapi tantangan politik masa depan.

“Regenerasi itu bukan hanya mengganti orang lama dengan orang baru. Tetapi bagaimana menghadirkan cara berpikir baru, energi baru, dan strategi baru untuk menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.

Meski demikian, Mi6 menilai dinamika Musda Demokrat NTB masih sangat cair. Sejumlah nama internal partai disebut tetap memiliki peluang kuat. Namun kemunculan Oke Wiredarme diyakini akan memberi warna berbeda dalam kontestasi tersebut.

“Paling tidak, publik mulai melihat adanya wacana baru tentang regenerasi kepemimpinan partai di NTB. Dan itu sesuatu yang positif bagi demokrasi internal partai,” tutup Didu.

Jabatan Independen di Bank NTB Syariah Tercemar Politik, Mi6: Gubernur Gagal Jaga Prinsip

Hermanamrullah    April 27, 2026   

Jabatan Independen di Bank NTB Syariah Tercemar Politik, Mi6: Gubernur Gagal Jaga Prinsip

Kajian Sosial dan Politik Mi6

Okenews.net- Penunjukan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah menuai kritik keras dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Langkah Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal yang mengajukan anggota dan pengurus aktif untuk duduk di jajaran komisaris bank daerah, dinilai Mi6 sebagai tindakan ceroboh, problematik secara etika, dan berpotensi mencederai prinsip good corporate governance.

“Sulit diterima logika publik ketika jabatan yang mensyaratkan independensi justru diisi oleh aktor politik aktif. Pasti ini bukan sekadar salah pilih. Ini kegagalan memahami batas paling dasar antara kepentingan politik dan integritas lembaga keuangan. Gubernur sedang menunjukkan bagaimana melegitimasi konflik kepentingan secara terbuka,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Senin (27/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, penunjukkan H.W Musyafirin tidak boleh dianggap wajar. Rekam jejaknya sebagai anggota dan pengurus aktif partai politik di NTB, dan juga posisinya sebagai salah satu kandidat dalam Pemilihan Gubernur NTB sebelumnya, jelas-jelas menunjukkan bagaimana H.W Musyafirin tidak memenuhi kriteria untuk diajukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37/2018 secara eksplisit melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Permendagri No 21/2024 juga kembali menegaskan hal serupa, dimana persyaratan calon anggota komisaris atau direksi BUMD, di antaranya berupa kewajiban memiliki keahlian, integritas, dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Belum lagi dalam PP No 54/2017 tentang BUMD, menegaskan bahwa komisaris BUMD tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik untuk menghindari intervensi politik dan menjaga netralitas manajemen.

“Sangat berbahaya jika publik dipaksa menerima hal seperti ini. Ke depan, siapa pun bisa membawa kepentingan politik ke dalam ruang yang seharusnya steril. Gubernur seharusnya menjadi penjaga standar, bukan malah membuka celah. Ini preseden buruk yang tidak boleh dinormalisasi,” kata Didu.

H.W Musyafirin sendiri terpilih menjadi Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 4 Desember 2025. Keterpilihannya disebut untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan representasi kewilayahan, bersama Anis Mujahid Akbar sebagai Komisaris Utama dan Achmad Fauzi sebagai Komisaris Independen. 

Didu mengungkapkan, dirinya telah mengonfirmasi kepada pimpinan partai politik tempat H.W Musyafirin bernaung. Mantan Bupati Sumbawa Barat itu dipastikan masih memiliki kartu anggota dan tercatat sebagai pengurus aktif. Tak ada pula surat pengunduran diri yang sedang diproses atau sudah diproses di internal partai.

Dia menegaskan, publik kini menunggu tanggung jawab Gubernur NTB sebagai pihak yang mengusulkan H.W Musyafirin. Didu menilai, persoalan ini tidak bisa lagi dilihat sekadar sebagai ketidakcermatan administratif, melainkan berpotensi mengandung dimensi politik yang lebih dalam dan problematik.

“Kalau hanya soal kelalaian, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini terlalu strategis untuk disebut sekadar tidak cermat. Ada kesan kuat bahwa ini keputusan yang sarat kalkulasi politik,” tegasnya.

Ia menyoroti fakta bahwa figur yang diusulkan berasal dari latar belakang politik yang berbeda dengan gubernur. Dalam konteks itu, Didu melihat adanya kemungkinan manuver politik yang justru berisiko memecah konsolidasi.

“Ketika seorang gubernur mengajukan figur dari partai berbeda, yang notabene punya rekam jejak sebagai rival politik, maka publik wajar membaca ini sebagai langkah politis. Pertanyaannya, ini untuk memperkuat institusi atau justru untuk memainkan peta politik?” ujarnya.

Didu mengingatkan, penempatan figur politik di posisi strategis seperti komisaris bank daerah tidak pernah netral. Ada implikasi kekuasaan, akses, dan pengaruh yang menyertainya.

“Jangan sampai ini dibaca sebagai upaya merangkul dengan cara yang keliru, atau bahkan lebih jauh, sebagai strategi membagi pengaruh politik melalui instrumen ekonomi. Ini berbahaya,” kata Didu.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan bahwa langkah tersebut dapat memicu friksi baru di internal elite politik daerah. Alih-alih memperkuat stabilitas, keputusan seperti ini kata Didu, justru berpotensi menciptakan ketegangan baru. 

“Basis politik masing-masing bisa membaca ini secara berbeda. Ada yang melihatnya sebagai kompromi, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk infiltrasi,” lanjutnya.

Menurut Didu, Gubernur seharusnya memahami bahwa jabatan komisaris independen bukan ruang untuk eksperimen politik atau akomodasi kepentingan.

Bank NTB Syariah juga bukan panggung rekonsiliasi politik. Bank kebanggaan masyarakat NTB ini adalah lembaga keuangan yang harus dijaga profesionalismenya. Karena itu kata Didu, jika logika politik dibawa terlalu jauh, maka yang dikorbankan adalah kredibilitas institusi Bank NTB Syariah.

Bukti Sistem Lemah

Didu juga menilai, keputusan menempatkan aktof politik aktif di Bank NTB Syariah, mencerminkan lemahnya sistem penyaringan di lingkaran pengambil keputusan tertinggi di daerah.

Kata Didu, ini menunjukkan bahwa tim Gubernur tidak bekerja dengan standar kehati-hatian yang memadai. Harusnya ada alarm sejak awal bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independent.

“Ini bukan sekadar soal kurang cermat, tapi menunjukkan adanya problem serius dalam kualitas pengambilan keputusan di lingkaran gubernur. Standar kehati-hatian yang seharusnya menjadi pagar utama justru seperti diabaikan,” tandas Didu.

Padahal, kata Didu melanjutkan, isu konflik kepentingan seperti ini bukan isu abu-abu. Ini sangat terang-benderang, yang sejak awal seharusnya sudah ada alarm keras bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independen.

Didu menilai, kelolosan nama tersebut hingga tahap pengajuan memperlihatkan bahwa mekanisme check and balance di internal pemerintah daerah tidak berjalan efektif. Ia menyebut, ini bukan hanya kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam proses penyaringan.

“Artinya ada yang tidak berfungsi di dalam. Entah itu tim seleksi yang tidak punya sensitivitas terhadap prinsip tata kelola, atau memang ada pembiaran karena pertimbangan lain di luar profesionalitas. Dua-duanya sama-sama problematik,” tegas Didu.

Lebih jauh, mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini mengingatkan bahwa publik tidak melihat ini sebagai kasus teknis semata, melainkan sebagai cerminan gaya dan arah kepemimpinan. 

“Publik akan membaca ini sebagai sinyal. Dan sinyal itu tidak kecil. Kalau dalam hal sepenting ini saja bisa lolos tanpa penyaringan yang ketat, maka wajar jika muncul pertanyaan, bagaimana dengan keputusan-keputusan strategis lain yang dampaknya lebih luas?” katanya.

Didu bahkan menegaskan, keputusan seperti ini bisa memunculkan persepsi adanya agenda tersembunyi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan institusi.

Ketika keputusan terlihat mengabaikan prinsip dasar, publik akan mencari penjelasan lain. Di situlah spekulasi muncul. Apakah ini sekadar kelalaian, atau memang ada kalkulasi politik yang sengaja dimainkan. Dan begitu spekulasi itu tumbuh, kata Didu, pemerintah daerah akan kesulitan mengendalikannya.

Sorotan pada OJK

Selain kritik pada Gubernur NTB, Didu juga menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB perlu menjelaskan secara terbuka dasar kelulusan kandidat dalam uji kepatutan dan kelayakan, meski merupakan aktor politik aktif. Didu menegaskan, aspek independensi seharusnya menjadi variabel utama, bukan sekadar pelengkap.

“OJK punya standar tinggi soal integritas. Kalau ini bisa lolos, publik berhak bertanya, apakah standar itu masih dijalankan secara konsisten?” kata Didu.

Menurutnya, kegagalan membaca potensi konflik kepentingan sejak awal oleh OJK, berpotensi membuka ruang politisasi dalam tubuh bank daerah. Dan taruhannya besar. Didu menegaskan, polemik ini tidak hanya berdampak pada persepsi, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem pengawasan internal bank.

“Komisaris independen yang tidak sepenuhnya independen adalah kontradiksi. Fungsi kontrol bisa tumpul, dan di situlah risiko mulai menumpuk,” ujar Didu.

Ia mengingatkan bahwa bank daerah adalah instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, setiap celah yang membuka peluang intervensi politik harus ditutup rapat. Karena itu, mengingat keputusan telah diambil, Didu menegaskan perlunya klarifikasi menyeluruh dari semua pihak.

“Ini harus diklirkan, seklir-klirnya. Tidak boleh ada ruang abu-abu. OJK harus menjelaskan, gubernur juga harus terbuka,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa transparansi, polemik ini justru akan berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Hermanamrullah    April 27, 2026   

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menegaskan alasannya bergabung dengan Partai NasDem karena komitmen “politik tanpa mahar” yang benar-benar diterapkan di lapangan, bukan sekadar slogan.

Menurut Fauzan, prinsip tersebut sudah dijalankan secara konsisten oleh NasDem sejak pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2014 hingga Pemilu dan Pilkada 2024.

“Saya sebelumnya tidak pernah berpartai. Saat dicalonkan sebagai Bupati Lombok Barat pada Pilkada 2019, saya juga belum menjadi kader NasDem. Namun, tidak ada sepeser pun mahar yang diminta ataupun saya berikan,” ujar Fauzan saat menjadi pembicara dalam Bimtek Anggota DPRD Fraksi NasDem serta Pendidikan Politik Struktur Partai NasDem se-Jawa Tengah dan Jawa Barat di Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Fauzan yang kini duduk di Komisi II DPR RI menjelaskan, ketertarikannya menjadi kader NasDem semakin kuat setelah merasakan langsung komitmen tersebut saat proses pencalonannya.

“Saya dipanggil ke DPP Partai NasDem dan langsung diberikan SK pencalonan oleh Ketua Umum tanpa mahar. Dari situ saya mulai simpati dan akhirnya memutuskan bergabung,” ungkapnya.

Ia kemudian resmi menjadi kader NasDem saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok pada Pemilu 2024, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016–2024).

Saat ini, Fauzan juga dipercaya sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Partai NasDem NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan turut mengingatkan Anggota DPRD Fraksi NasDem agar memperkuat komunikasi dengan kepala daerah guna menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan.

“Program fraksi harus sejalan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, DPRD juga perlu berkoordinasi dengan anggota DPR RI agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menatap Pemilu 2029, Fauzan menilai generasi Z akan menjadi pemilih dominan. Karena itu, kader NasDem diminta mulai aktif melakukan pendekatan kepada kalangan muda.

“Gen Z perlu dirangkul dengan pendekatan yang sesuai minat dan hobi mereka. Buatkan ruang atau komunitas agar mereka bisa terlibat. Hal kecil yang dilakukan sekarang akan berdampak besar di Pemilu 2029,” pungkasnya.

Demokrasi Tanpa Literasi, Mi6 Kritik Tajam Minimnya Peran Edukasi Partai Politik

Hermanamrullah    April 26, 2026   

Demokrasi Tanpa Literasi, Mi6 Kritik Tajam Minimnya Peran Edukasi Partai Politik

Lembaga kajian sosial dan politik Mi6

Okenews.net- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai partai politik tidak bisa lagi sekadar hadir sebagai mesin elektoral menjelang pemilu. Partai didorong mengambil tanggung jawab utama dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai strategi mendasar memperbaiki kualitas demokrasi, sekaligus menekan praktik politik uang yang masih mengakar.

“Selama pemilih tidak memiliki pemahaman politik yang memadai, maka politik uang akan terus menemukan momentumnya,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Ahad (26/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, problem utama demokrasi elektoral di Indonesia hari ini bukan hanya pada desain sistem, melainkan pada rendahnya literasi politik pemilih. Kondisi tersebut menciptakan ruang subur bagi praktik transaksional dalam setiap kontestasi.

“Praktik politik uang itu bukan semata soal moralitas kandidat. Bukan. Tapi juga terkait dengan struktur kesadaran pemilih yang belum terbentuk,” ujarnya.

Menurut Didu, partai politik adalah aktor paling strategis untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebagai pilar demokrasi, partai tidak hanya berfungsi merekrut dan mengusung kandidat, tetapi juga mendidik masyarakat agar menjadi pemilih rasional, kritis, dan berorientasi program.

Ia menyoroti bahwa dalam berbagai kontestasi, baik pemilu legislatif maupun pilkada, praktik politik uang masih menjadi fenomena laten. Hal itu, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan partai yang cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek.

Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu pemicu utama. Dalam banyak kasus, kandidat didorong menggunakan cara instan untuk meraih suara, termasuk praktik transaksional.

“Ketika biaya politik mahal dan pendidikan politik rendah, maka yang terjadi adalah transaksi. Pemilih diposisikan sebagai objek, bukan subjek demokrasi,” katanya.

Didu juga menyoroti tingginya jumlah pemilih mengambang (swing voters) dan pemilih pemula yang belum memiliki preferensi politik kuat. Kelompok ini kerap menjadi sasaran mobilisasi berbasis uang maupun popularitas semata.

Partai Jangan Musiman

Dalam analisanya, Didu mengkritik pola kerja partai politik yang cenderung musiman. Aktivitas partai meningkat drastis menjelang pemilu, namun minim interaksi dengan masyarakat di luar siklus tersebut.

“Partai politik hari ini terlalu event oriented. Mereka hadir saat pemilu, tapi absen dalam proses pembentukan kesadaran politik masyarakat sehari-hari,” tegasnya.

Padahal, pendidikan politik merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Partai, kata dia, seharusnya hadir melalui diskusi publik, pelatihan kader, sekolah politik, hingga advokasi isu-isu masyarakat.

Tanpa kehadiran berkelanjutan, partai akan terus terjebak dalam politik elektoral yang dangkal dan kehilangan fungsi ideologisnya.

Didu juga menyoroti keberadaan dana bantuan negara untuk partai politik. Ia menilai, dana tersebut seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan politik, bukan sekadar operasional internal.

“Negara sudah memberikan dukungan finansial kepada partai. Maka ada konsekuensi moral dan politik bahwa dana itu harus kembali ke publik dalam bentuk pendidikan politik,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Selama ini, publik dinilai belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari bantuan negara kepada partai.

Didu mendorong adanya indikator kinerja yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan politik, sehingga penggunaan anggaran dapat diukur secara konkret dan berdampak nyata.

Rencana *revisi Undang-Undang Partai Politik oleh DPR RI*  dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kewajiban pendidikan politik. Selama ini, menurut Didu, aturan yang ada masih bersifat normatif dan belum memiliki turunan teknis yang kuat.

“Perlu ada penguatan regulasi yang lebih detail. Misalnya kewajiban program pendidikan politik yang terstruktur, indikator capaian, hingga sanksi bagi partai yang tidak menjalankan fungsi tersebut,” katanya.

Ia juga mengaitkan pembahasan revisi tersebut dengan isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sistem yang semakin kompetitif, partai dituntut memperkuat basis pemilih secara substantif, bukan sekadar mengandalkan mobilisasi jangka pendek.

Selain faktor eksternal, Didu menyoroti problem internal partai, terutama dalam hal rekrutmen politik yang cenderung pragmatis—lebih mengutamakan popularitas dan modal dibanding kapasitas dan ideologi.

“Kalau partai tidak serius membangun kader ideologis, maka pendidikan politik juga akan kehilangan arah. Karena yang diajarkan bukan nilai, tapi sekadar strategi menang,” ujarnya.

Fenomena perpindahan kader antar partai yang didorong kepentingan karier politik semata juga dinilai memperlemah identitas dan fungsi pendidikan politik partai.

Sebagai solusi, Didu mendorong pendekatan pendidikan politik yang lebih kontekstual dan adaptif. Partai perlu masuk ke ruang-ruang komunitas, seperti kelompok pemuda, organisasi masyarakat, hingga komunitas digital.

Menurutnya, karakter pemilih muda—terutama generasi milenial dan Gen Z—menuntut metode edukasi yang berbeda, termasuk pemanfaatan media sosial dan platform digital.

Selain itu, kolaborasi dengan kampus, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendidikan politik.

“Pendidikan politik tidak boleh indoktrinatif. Harus mendorong pemilih menjadi kritis dan mandiri,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan politik bukan tugas tambahan, melainkan inti dari keberadaan partai dalam sistem demokrasi. Jika dijalankan konsisten, kualitas pemilih akan meningkat dan praktik politik uang dapat ditekan.

Tolak Penggabungan Pilkada

Di sisi lain, Didu menyatakan penolakannya terhadap wacana penggabungan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan pemilu legislatif daerah yang kerap didorong dengan alasan efisiensi biaya.

Menurutnya, demokrasi tidak bisa direduksi menjadi sekadar persoalan anggaran. Kualitas representasi, kedalaman partisipasi, dan kesehatan sistem politik harus menjadi pertimbangan utama.

“Demokrasi adalah investasi jangka panjang. Jangan direduksi jadi pengeluaran jangka pendek,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika efisiensi dijadikan alasan utama, maka secara ekstrem dapat berujung pada pembatasan partisipasi politik, yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pengalaman Pemilu serentak 2019, kata dia, menunjukkan bahwa penggabungan pemilu tidak selalu menghasilkan efisiensi yang sehat. Sistem lima kotak justru menimbulkan beban berat bagi penyelenggara dan berdampak pada kualitas pelaksanaan.

Selain itu, penggabungan pilkada berpotensi menenggelamkan isu-isu lokal. Perhatian publik cenderung tersedot pada isu besar dan figur nasional, sehingga kandidat kepala daerah tidak lagi bertarung dengan gagasan berbasis kebutuhan daerah.

“Pemilih akhirnya tidak memilih berdasarkan program lokal, tapi karena popularitas atau afiliasi politik yang lebih luas,” ujarnya.

Dari sisi pemilih, kompleksitas juga meningkat. Dalam satu waktu, pemilih harus membuat banyak keputusan sekaligus, yang berpotensi menimbulkan kelelahan memilih (ballot fatigue).

“Dalam konteks Indonesia, fenomena ini sudah nyata. Banyak pemilih kebingungan karena harus memilih banyak kandidat sekaligus, yang pada akhirnya menurunkan kualitas keputusan politik,” kata Didu.

Sebagai alternatif, Didu menawarkan pendekatan yang lebih substantif, seperti reformasi internal partai melalui transparansi rekrutmen kandidat dan penguatan kaderisasi, pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan regulasi pembiayaan politik agar biaya politik tidak menjadi beban utama kandidat.

“Intinya, penggabungan pilkada dengan pemilu legislatif daerah bukanlah solusi. Efisiensi biaya tidak bisa dijadikan justifikasi untuk mengorbankan kualitas demokrasi,” pungkasnya.

Perkuat Kepemimpinan Daerah, Ketua DPRD Lombok Timur Ikuti Retret Nasional

Redaksi    April 15, 2026   

Perkuat Kepemimpinan Daerah, Ketua DPRD Lombok Timur Ikuti Retret Nasional

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri (kiri)

Okenews.net – Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri mengikuti retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI pada 15–19 April 2026 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan nasional.

Menurut Yusri, retret tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan pimpinan legislatif daerah, khususnya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Ia menilai forum ini menjadi ruang penting untuk memperkaya perspektif sekaligus memperkuat peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. 

“Kegiatan ini penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus memperdalam wawasan kebangsaan kami sebagai pimpinan legislatif, agar mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja DPRD Lombok Timur,” ujarnya. 

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya tidak melakukan persiapan khusus dalam mengikuti retret tersebut. Ia hanya memastikan kesiapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, termasuk kesiapan mental selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. 

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan strategis yang mencakup penguatan wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, peserta juga memperdalam pemahaman mengenai fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. 

Materi lain yang disampaikan meliputi peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global, serta penguatan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pembangunan serta memastikan agenda strategis nasional dapat berjalan secara optimal di daerah. 

Kegiatan retret ini rencananya akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kamis (16/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden dijadwalkan memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebagai penguatan arah kebijakan pembangunan nasional.

PAN Lotim Siap Laksanakan Muscab, Konsolidasi Kader Diperkuat

admin    April 07, 2026   

PAN Lotim Siap Laksanakan Muscab, Konsolidasi Kader Diperkuat

foto dok/ist

Okenews.net - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Timur menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 12 April 2026 di Paok Motong, Lombok Timur.

Sejumlah persiapan teknis dan administratif disebut telah rampung, mulai dari koordinasi kepanitiaan, penyiapan lokasi kegiatan, hingga konsolidasi dengan jajaran pengurus partai di tingkat kecamatan.

Sekretaris DPD PAN Lombok Timur NTB, Ubaidillah menyampaikan, seluruh panitia telah bekerja maksimal untuk memastikan pelaksanaan Muscab berjalan lancar dan sesuai agenda organisasi.

“Alhamdulillah, sejauh ini persiapan Muscab sudah rampung. Kami optimistis pelaksanaan Muscab dapat berjalan lancar dan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi kader PAN di Lombok Timur,”ujar Ubaidillab, Selasa (07/04/2026). 

Ia menambahkan, Muscab merupakan forum strategis bagi partai untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan partai ke depan.

“Melalui Muscab ini kami berharap soliditas kader semakin kuat dan PAN Lombok Timur semakin siap berkontribusi dalam pembangunan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Rencananya, kegiatan tersebut akan dihadiri oleh jajaran pengurus partai, kader, serta perwakilan struktur organisasi PAN dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Muscab juga diharapkan menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat arah perjuangan politik PAN di daerah guna meningkatkan pelayanan dan keberpihakan kepada masyarakat

Kebakaran di Kalimango, PDI Perjuangan NTB Turun Tangan Salurkan Bantuan

Hermanamrullah    Maret 23, 2026   

Kebakaran di Kalimango, PDI Perjuangan NTB Turun Tangan Salurkan Bantuan

PDI Perjuangan

Okenews.net- Musibah kebakaran yang melanda Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang mengakibatkan 30 rumah warga terdampak, menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan.

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada para korban kebakaran. Bantuan tersebut merupakan atensi dan dukungan langsung dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rahmad Hidayat dengan total nilai bantuan sebesar Rp25.000.000.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun nilai bantuan tersebut tidak besar, namun diharapkan dapat meringankan beban para warga yang terdampak musibah.

“Nilainya mungkin tidak besar, namun ini adalah wujud nyata kepedulian kami. PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, atas arahan DPD PDI Perjuangan NTB, hadir untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” ujar Abdul Rafiq kepada media, Senin 23 Maret 2026 di Desa Kalimango kecamatan Alas , Sumbawa Besar. 

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan salam hormat dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTB kepada seluruh korban kebakaran. Meskipun beliau tidak dapat hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat terdampak, namun secara batin beliau sangat merasakan duka dan luka yang dialami oleh para korban.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang telah memberikan dukungan penuh sehingga bantuan ini dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa Ketua DPD PDI Perjuangan NTB juga telah melakukan komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan, khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPP. Diharapkan ke depan akan ada tambahan bantuan yang dapat diberikan kepada warga terdampak kebakaran di Desa Kalimango.

Di akhir pernyataannya, Abdul Rafiq mengajak seluruh pihak untuk turut mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada para korban agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini.

“Kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban, kami berharap tetap sabar dan kuat menghadapi cobaan ini. Semoga ada hikmah di balik musibah yang terjadi,” kata Rafiq

Lebih lanjut Abdul Rafiq menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat tersebut. Ia berharap para korban diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini.

Menurutnya, jika dihitung secara keseluruhan, dalam bulan ini sudah terjadi tiga kali musibah kebakaran di Kabupaten Sumbawa dengan total sekitar 34 rumah warga yang terdampak. Dua kejadian terjadi di Kecamatan Alas dan satu kejadian lainnya di Kecamatan Moyo Hilir.

Abdul Rafiq menyampaikan keyakinannya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tentu telah memikirkan langkah-langkah strategis untuk membantu para korban, termasuk rencana membangun kembali rumah warga yang terdampak kebakaran.

“Saya meyakini pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tentu sudah merencanakan langkah-langkah untuk membangun kembali rumah warga yang terdampak kebakaran, sehingga mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan rumah bagi para korban bisa dilakukan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi NTB agar dukungan pembiayaan lebih optimal.

Lebih lanjut, Abdul Rafiq menambahkan bahwa untuk memaksimalkan kualitas rumah yang dibangun, skema pembiayaan juga dapat melibatkan Baznas Kabupaten Sumbawa melalui pola sharing anggaran. Pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap akuntabel dan tepat sasaran.

Menurutnya, jika dihitung secara realistis, pembangunan rumah layak huni dengan kisaran anggaran minimal sekitar Rp50 juta per rumah sudah cukup ideal untuk membantu para korban agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

“Kalau memungkinkan, skema ini bisa diperkuat dengan sharing anggaran antara APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi NTB, serta dukungan Baznas, sehingga kualitas rumah yang dibangun benar-benar maksimal dan layak dihuni,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Rafiq juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap sarana penanggulangan kebakaran di wilayah Kecamatan Alas. Ia menilai perlu adanya penambahan unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang memadai di wilayah tersebut, mengingat dalam waktu dekat telah terjadi dua kali kebakaran di kecamatan tersebut.

“Ke depan kami juga berharap adanya penambahan unit Damkar yang layak di Kecamatan Alas agar respon terhadap kejadian kebakaran bisa lebih cepat dan potensi kerugian dapat diminimalisir,” pungkasnya.

Di akhir pernyataannya, Abdul Rafiq mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong membantu para korban kebakaran, baik melalui dukungan moral maupun bantuan lainnya, agar mereka dapat segera bangkit dari musibah yang dialami.

Rachmat Hidayat dan Selly Andayani sampaikan Pesan Keberagaman lewat Baliho Ramadan

Hermanamrullah    Februari 22, 2026   

Rachmat Hidayat dan Selly Andayani sampaikan Pesan Keberagaman lewat Baliho Ramadan

Okenews.net-PENGAMAT Politik Universitas Islam Negeri Mataram, Dr. Agus, M.Si, menilai pesan ucapan Ramadan itu tidak hadir secara kebetulan. Dalam perspektif komunikasi politik, baliho tersebut merupakan medium yang sarat makna sosial, sekaligus mencerminkan watak ideologis PDI Perjuangan sebagai partai kader yang menempatkan nilai, gagasan, dan konsistensi sebagai fondasi gerak politik.

“Di Indonesia, lebih-lebih di NTB, Ramadan bukan lagi sekadar ibadah, tapi peristiwa sosial. Bahasa seperti ini mudah diterima masyarakat,” ujar Agus, Minggu 22 Februari 2026 di Mataram 

Ia menjelaskan, dari sudut pandang sosio kultural, ucapan selamat Ramadan merupakan bentuk komunikasi yang relevan dengan karakter masyarakat NTB yang religius. Karena itu, baliho tersebut tidak hanya dimaknai sebagai simbol keagamaan, tetapi juga pesan keteduhan yang menjangkau lintas kelompok.

“Ini keteduhan di ruang publik,” katanya.

Agus mengaitkan pola komunikasi tersebut dengan tradisi ideologis PDI Perjuangan yang lekat dengan ajaran Soekarno. Dalam pandangan Bung Karno, seorang pemimpin harus menjadi penyambung aspirasi rakyat, yakni memahami jiwa masyarakat yang dipimpinnya, bukan memaksakan simbol yang asing bagi ruang sosial.

Dalam konteks itu, Agus menilai Rachmat Hidayat sebagai sosok nasionalis yang mempraktikkan nilai pluralisme secara konsisten. Sebagai kader yang dibesarkan dalam tradisi nasionalis, Rachmat tidak hanya hadir pada momentum keagamaan umat Islam, tetapi juga kerap menyampaikan ucapan dan kehadiran pada perayaan hari besar agama lain.

“Semua etnis dan semua agama ada di NTB. Saya melihat Pak Rachmat sudah berada di tengah-tengah itu,” ujar Agus.

Dari perspektif komunikasi politik, Agus menegaskan bahwa tidak ada tindakan politik yang bebas dari pesan. Baliho, sebagai medium komunikasi, tentu membawa makna dan tujuan tertentu.

“Publik pasti akan menafsirkan. Dalam politik, memang tidak ada perilaku yang tanpa pesan,” katanya.

Menurutnya, tafsir publik yang membaca baliho Ramadan tersebut sebagai upaya membangun citra kepemimpinan yang religius, moderat, dan inklusif merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Persepsi semacam itu, kata Agus, justru menunjukkan adanya hubungan dialogis antara aktor politik dan masyarakat.

Begitu pula dengan kehadiran Hj. Putu Selly Andayani dalam baliho Ramadan tersebut. Agus menilai, hal itu tidak bisa dilepaskan dari posisi Selly sebagai figur yang pernah bersentuhan langsung dengan dunia politik, termasuk saat maju sebagai kandidat Wali Kota Mataram pada Pilkada 2020.

“Meski berasal dari kalangan birokrat, Bu Selly juga tokoh politik. Jadi wajar jika publik menafsirkan ada proses branding,” ujarnya.

Namun demikian, Agus menegaskan bahwa dalam tradisi partai kader seperti PDIP, pengenalan figur di ruang publik merupakan proses yang lazim dan bagian dari strategi jangka panjang partai. Sebagai partai yang telah lama berakar di NTB, PDIP dipandang tidak ingin melepaskan momentum dan terus menjaga kader terbaiknya tetap hadir di ruang publik.

“Partai politik tidak bisa hanya muncul menjelang pemilu. Konsistensi kehadiran justru menjadi kunci. Pemilu 2029 tidak datang tiba-tiba,” katanya.

Dalam konteks ini, langkah Rachmat Hidayat dinilai sejalan dengan semangat Bung Karno yang memandang politik sebagai proses panjang perjuangan nilai dan ide, bukan sekadar kontestasi kekuasaan lima tahunan.

Penghormatan Nilai Keberagaman

Sementara itu, dimintai tanggapan terpisah, Rachmat Hidayat menegaskan bahwa ucapan selamat Ramadan melalui baliho yang dilakukannya semata bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat NTB.

“Ramadan mengajarkan kesabaran, empati, dan kebersamaan. Nilai-nilai itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat NTB. Karena itu, saya ingin menyampaikan pesan yang meneduhkan dan bisa dirasakan sebagai pesan bersama,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, bahwa ajaran Bung Karno tentang kemanusiaan dan solidaritas global juga menjadi pijakan sikap politiknya. Ia mengingatkan pesan Bung Karno yang menyatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum terwujud, maka kemerdekaan dunia belumlah sempurna.

“Pesan Bung Karno tentang Palestina itu bukan semata soal geopolitik, tapi keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan,” katanya.

Menurut Rachmat, semangat tersebut relevan dengan makna Ramadan sebagai bulan empati dan pembelaan terhadap kaum lemah. Nilai itu, lanjutnya, harus tercermin dalam sikap politik yang berpihak pada persatuan, perdamaian, dan keadilan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

“Nasionalisme tidak pernah bertentangan dengan agama. Agama memberi arah moral, sementara nasionalisme menjadi ruang bersama yang mempersatukan perbedaan,” ujarnya.

Menanggapi tafsir publik terkait kehadiran sang istri dalam baliho Ramadan, Rachmat menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kebersamaan keluarga dalam menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat. Ia menilai ruang publik sebagai ruang dialog yang sehat, tempat setiap warga bebas menafsirkan dan memberikan penilaian.

“Kami ingin hadir menyampaikan pesan kebaikan. Selebihnya, publik tentu memiliki penilaian masing-masing, dan itu kami hormati sebagai bagian dari demokrasi,” katanya.

Rachmat menegaskan, kehadirannya di ruang publik bukan aktivitas sesaat, melainkan komitmen jangka panjang untuk terus berdialog dengan masyarakat dan merawat nilai-nilai kebangsaan.

“Politik kan bukan kerja lima tahunan. Ini kerja nilai yang harus dijalankan terus-menerus. Kami ingin selalu hadir dan berjalan bersama rakyat, dengan kemanusiaan dan keadilan sebagai pijakan,” tutup Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini.

Kejutan di Musancab PDI Perjuangan Lotim, Rachmat Beri Kode Periode Terakhir Pimpin Partai

Hermanamrullah    Februari 14, 2026   

Kejutan di Musancab PDI Perjuangan Lotim, Rachmat Beri Kode Periode Terakhir Pimpin Partai

PDI Perjuangan

Okenews.net- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lombok Timur menggelar Musyawarah Anak Cabang di Gedung Wanita Selong, Sabtu (14/2/2026). Tak sekadar forum organisasi, musyawarah ini menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus meneguhkan komitmen para kader untuk terus menempel erat pada rakyat.

Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan se Kabupaten Lombok Timur tersebut dibuka Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat, dengan rangkaian sakral dan menggugah. Kirab panji partai, hening cipta yang dipimpin Ahmad Amrullah Sekretaris DPC PDIP Lombok Timur yang juga Anggota DPRD Lotim, suasana gegap gempita kader, hingga pembacaan Dedication of Life Bung Karno. Nuansa ideologis terasa kuat, seolah mengajak seluruh kader senantiasa menengok kembali akar perjuangan partai.

Sebanyak 777 peserta hadir memenuhi arena Musancab, terdiri dari pengurus PAC dan ranting se-Lombok Timur, termasuk ketua PAC lama dan baru yang akan dilantik. Kehadiran penuh kader ini menandakan kesiapan struktur partai besutan Prof. Hj. Megawati Soekarno Putri ini hingga ke akar rumput. 

Tak lupa hadir pula pengurus inti DPD PDIP NTB, diantaranya H Ruslan Turmuzi, Made Slamet, Raden Nuna Abriadi, drg Melly, Endang Yuliati, Lalu Yudistira,  Mahsan, 

DPC PDIP Lombok Timur, dan Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten Lombok Timur dari PDI Perjuangan yakni Ahmad Amrullah, Marianah dan Luk Santi. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dalam laporannya mengungkapkan, Musancab ini merupakan momentum kebangkitan dan introspeksi bersama.

“Kita harus jujur melihat diri sendiri. Ini saatnya bangkit, memperbaiki struktur partai dari atas sampai ranting. Kita tidak ingin PDI Perjuangan dianggap tidak ada,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Lombok Timur memiliki posisi historis dalam perjalanan PDI Perjuangan di NTB. “Di sinilah sejarah itu dibangun. Jangan sampai kita membuat malu perjuangan para pendahulu. Lombok Timur harus jadi sesuatu yang berbeda dibanding DPC lainnya,” ujarnya, disambut pekikan siap dari para kader.

Semangat para kader semakin membara saat Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat menyampaikan arahan. Anggota DPR RI empat periode ini memberi kejutan kepada para kader dengan secara khusus mengundang para pejuang partai era 1980-an, sebuah masa ketika PDI Perjuangan berjuang keras di bawah tekanan rezim otoriter Orde Baru dan berhasil meraih enam kursi DPRD di Lombok Timur.

Hanya saja, partai ini kemudian didzolimi, karena haknya untuk mendapat kursi pimpinan DPRD ditelikung penguasa. Kursi Pimpinan DPRD Lombok Timur justru dialihkan penguasa ke Partai Persatuan Pembangunan yang hanya memiliki lima kursi. Sejak saat itu, perlawanan kader-kader Banteng di Lombok Timur pada pemerintahan Orde Baru kian trengginas. Fraksi PDI Perjuangan selalu menyatakan Minderheit Nota pada kebijakan pemerintah yang jelas-jelas menelikung rakyat.

Rachmat menegaskan, kehadiran para pejuang partai tersebut bukanlah seremonial belaka, melainkan pengingat nilai dasar perjuangan. Para pejuang partai itu kata dia, bukan cerita masa lalu, mereka adalah fondasi partai. Di masa sulit, mereka tidak menyerah.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan bahwa partai besar tidak boleh tercerabut dari sejarahnya. Nilai keberanian, militansi, dan keberpihakan pada rakyat yang diwariskan para pejuang lama harus menjadi pedoman kader hari ini.

“Dari daerah inilah perlawanan itu dibangun. Kita pernah enam kursi, di masa yang tidak mudah. Sekarang tinggal tiga, tapi jangan pernah merasa kecil. Dari tiga kita bisa kembali ke enam,” ujar Rachmat dengan suara bergetar penuh semangat.

Ia mengingatkan kejayaan masa lalu bukan untuk diratapi, melainkan dijadikan bahan bakar perjuangan. Menurutnya, kunci kebangkitan ada pada konsistensi kader untuk turun langsung ke masyarakat.

“Jangan hanya pandai bicara di forum. Temui rakyat, dengarkan keluhan mereka, dekati tokoh masyarakat. Partai ini hidup kalau kadernya hidup di tengah rakyat,” tegasnya.

Rachmat juga menekankan pentingnya pemberdayaan PAC dan ranting sebagai mesin utama gerakan partai. Ia bahkan meminta pengurus berdiri dan diabsen satu per satu, sebagai simbol kesiapan struktur menghadapi tantangan politik ke depan.

Tak kalah penting, ia menyoroti generasi muda sebagai harapan baru. Pemilu 2029 disebutnya sebagai momentum kebangkitan anak muda di PDI Perjuangan.

“Zamannya anak muda. Mereka independen, cerdas, dan kritis. Kalau kita tidak mendekati mereka dari sekarang, kita akan tertinggal,” katanya, disambut tepuk tangan panjang peserta Musancab.

Musancab PDI Perjuangan Lombok Timur ini merupakan agenda lima tahunan sesuai amanat kongres partai. Lebih dari itu, Musancab menjadi titik awal konsolidasi, menyatukan kembali ingatan sejarah, dan menyalakan api perjuangan kader untuk mengembalikan kejayaan partai dengan satu pesan utama, kembali ke rakyat, bersama rakyat.

Kode Periode Terakhir

Dalam arahannya, Rachmat Hidayat juga menyampaikan pernyataan penting yang menjadi kode bahwa dirinya mungkin akan menjalani periode terakhir sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Ia menegaskan akan memanfaatkan sisa masa kepemimpinannya untuk turun langsung ke lapangan. Menyambangi masyarakat di setiap kecamatan di Lombok Timur dan juga di Pulau Lombok.

“Ini periode terakhir saya. Saya akan keliling kecamatan di seluruh Lombok Timur dan juga Pulau Lombok. Saya ingin memastikan PAC dan ranting hidup, bergerak, dan benar-benar bersama rakyat,” tegasnya.

Rachmat belum lama dikukuhkan kembali memangku amanah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Politisi lintas zaman ini akan mengakhiri periode lima tahun kepemimpinan pada 2030. Ia tercatat tanpa jeda berkhidmat memimpin PDI Perjuangan NTB semenjak tahun 2000 silam.

Karena itu, Rachmat mengaku sangat bangga melihat komposisi peserta Musancab yang didominasi kader muda, khususnya dari Lombok Timur. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa regenerasi di tubuh partai berjalan dan harus terus diperkuat.

Rachmat menekankan bahwa kader muda tidak cukup hanya hadir secara jumlah, tetapi harus ditempa melalui kerja nyata di PAC dan ranting, dengan satu prinsip utama yakni menempel di rakyat, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat.

Itu sebabnya, mendapati semangat membara para kader-kader muda di hadapannya, Rachmat tak ragu bahwa sudah saatnya dirinya menegaskan kepemimpinan transisional yang sadar regenerasi, memastikan estafet partai tidak putus dan kader muda siap mengambil peran.

Langkah Rachmat yang menghadiran pejuang senior juga menjadi upaya mengikat memori kolektif partai, agar kader muda tidak tercerabut dari nilai ideologis dan sejarah perjuangan. Sebab, tanpa fondasi ini, regenerasi berisiko menjadi sekadar pergantian usia, bukan kesinambungan nilai.

PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

Hermanamrullah    Februari 07, 2026   

PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

PDI Perjuangan

Okenews.net- Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mataram resmi dibuka pada Sabtu (7/1/2026). Kegiatan konsolidasi organisasi partai tersebut berlangsung di Bangunan Serbaguna Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram.

Musancab dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat, yang juga merupakan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB II Pulau Lombok, sekaligus politisi senior dan politisi kharismatik Bumi Gora. 

Tampak hadir juga Anggota DPRD NTB asal Dapil Kota Mataram Made Slamet, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram , Imam Budi Gunawan, semua  anggota DPRD Kota Mataram , Nyayu Ernawati, I Wayan Yogantara, Ni Luh Arini beserta pengurus dan seluruh kader.

Dalam sambutannya, H. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa Musancab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat ideologi, militansi, dan disiplin organisasi kader PDI Perjuangan hingga ke akar rumput.

“PDI Perjuangan adalah partai ideologis, partai kader, dan partai wong cilik. Karena itu, seluruh kader—dari tingkat DPC, PAC, ranting hingga anak ranting—harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur partai dalam setiap napas perjuangan,” tegas Rachmat.

Ia kemudian mengisahkan perjalanan panjang pengabdiannya bersama PDI Perjuangan sejak masa awal berdirinya partai, melewati berbagai fase perjuangan, tekanan politik, hingga konsolidasi demokrasi pascareformasi. 

Menurutnya, kekuatan utama PDI Perjuangan terletak pada kesetiaan kader terhadap ideologi Pancasila 1 Juni, ajaran Bung Karno, serta garis perjuangan partai.

Anak Ranting sebagai Busur Panah Perjuangan

Dalam penekanan ideologisnya, Rachmat Hidayat menyebut anak ranting sebagai “busur panah perjuangan” PDI Perjuangan. Anak ranting, menurutnya, adalah ujung tombak sekaligus garda terdepan partai yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

“Anak ranting itulah yang menjadi busur panah perjuangan. Dari sanalah anak panah ideologi kita melesat, menembus persoalan rakyat, dan menghadirkan keberpihakan nyata,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh struktur partai agar tidak memandang remeh konsolidasi di tingkat paling bawah. Rachmat bahkan secara simbolik mengabsen satu per satu kehadiran pengurus PAC dan ranting sebagai bentuk penegasan bahwa disiplin organisasi adalah nafas perjuangan PDI Perjuangan.

“Tidak ada perjuangan tanpa disiplin. Partai ini besar karena disiplin ideologi dan disiplin organisasi. Itu harus dijaga,” katanya.

Tegas Menolak Pilkada Lewat DPRD

Dalam forum Musancab tersebut, PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan konsekuensi ideologis PDI Perjuangan sebagai partai pelopor demokrasi.

“Pilkada langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja menarik mundur demokrasi,” tegasnya.

Menurut Rachmat, PDI Perjuangan berpandangan bahwa rakyat harus tetap menjadi pemilik hak tertinggi dalam menentukan pemimpinnya. 

Pemilihan langsung bukan hanya soal prosedur, tetapi soal pendidikan politik, partisipasi rakyat, dan keberanian mempercayakan masa depan kepada kehendak rakyat.

Ia menegaskan, sikap PDI Perjuangan sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang demokrasi yang berkepribadian dalam kebudayaan, berakar pada rakyat, dan berorientasi pada keadilan sosial.

“Kalau kedaulatan rakyat kita kebiri, maka yang kita khianati bukan hanya demokrasi, tapi juga sejarah perjuangan bangsa,” ujarnya.

Tantangan Politik Kian Kompleks

Lebih lanjut, Rachmat Hidayat mengingatkan bahwa tantangan politik ke depan akan semakin kompleks di tengah dinamika dan perubahan politik yang sangat cepat. Arus globalisasi, disrupsi teknologi, hingga perubahan perilaku pemilih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kesiapan ideologis dan organisatoris.

Ia menekankan pentingnya kader PDI Perjuangan untuk terus membumikan politik yang beretika, politik yang membela kepentingan rakyat kecil, serta politik yang menjadikan kekuasaan sebagai alat perjuangan, bukan tujuan akhir.

“Kita harus siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. PDI Perjuangan harus tetap berdiri tegak di atas kaki ideologi sendiri,” ujarnya.

Konsolidasi Menuju Partai Pelopor

Musancab DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi total struktur partai menuju penguatan organisasi yang solid, ideologis, dan siap menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Dengan semangat gotong royong, soliditas kader, dan kesetiaan pada garis perjuangan partai, PDI Perjuangan Kota Mataram meneguhkan komitmennya untuk terus menjadi partai pelopor dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat.

Ia secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada H. Rachmat Hidayat yang telah memperoleh penghargaan tertinggi partai, yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan partai atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian panjang Bapak H. Rachmat Hidayat kepada PDI Perjuangan. Bagi kami di daerah, ini adalah teladan dan sumber inspirasi untuk terus setia pada garis perjuangan partai,” ujar I Gede Wiska.

Menurutnya, kepemimpinan H. Rachmat Hidayat telah menjadi perekat soliditas organisasi sekaligus peneguh arah ideologis PDI Perjuangan di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kota Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, I Gede Wiska juga memohon arahan dan bimbingan politik dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTB agar jajaran DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting PDI Perjuangan Kota Mataram semakin kuat secara ideologi dan disiplin organisasi.

Ia menegaskan komitmen DPC PDI Perjuangan Kota Mataram untuk terus menjalankan politik kerakyatan dengan turun langsung ke tengah-tengah rakyat, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan wong cilik sebagai napas utama perjuangan partai.

“Kami berkomitmen untuk terus menyatu dengan rakyat, hadir dalam setiap denyut persoalan mereka, serta menjadikan PDI Perjuangan sebagai rumah besar perjuangan rakyat Kota Mataram,” tegasnya.

Lebih lanjut, I Gede Wiska menegaskan bahwa konsolidasi melalui Musancab ini diarahkan tidak hanya untuk penguatan struktur organisasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan pada agenda-agenda politik mendatang.

Dengan mengedepankan semangat gotong royong, militansi kader, dan kesetiaan pada ideologi Pancasila 1 Juni serta ajaran Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kota Mataram optimistis mampu memperkuat posisi partai sebagai kekuatan politik utama yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Musyawarah Anak Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menjadi penegasan bahwa partai terus bergerak melakukan konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga akar rumput, guna memastikan PDI Perjuangan tetap menjadi partai pelopor, partai ideologis, dan partai rakyat di tengah dinamika politik yang terus berkembang.