www.okenews.net: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Minggu, 02 Oktober 2022

HM Syamsul Luthfi Minta Kemendikbud Perhatikan PTS

HM Syamsul Luthfi (foto dokumen ist)
Okenews.net - Anggota Komisi X DPR RI Syamsul Luthfi meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar dapat lebih memperhatikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Luthfi menilai, perhatian pemerintah terhadap PTS masih mengalami ketimpangan dibanding PTN (Perguruan Tinggi Negeri). 

Padahal, tidak hanya PTN, PTS pun memiliki peranan yang besar terhadap dunia pendidikan.  Menurut laporan Statistik Indonesia, ada 3.115 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara pada 2021.

Dari jumlah tersebut, 2.990 unit atau 93,98% perguruan tinggi merupakan perguruan tinggi swasta. Sedangkan sisanya, yakni sebanyak 125 unit merupakan perguruan tinggi negeri. 

Belum lagi di bawah kementerian agama. Hingga saat ini ia melihat masih ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Terbukti dari porsi anggaran sangat timpang yang terjadi. 

"Disparitas swasta itu hanya mendapat 6% sementara negeri itu 94 persen," kata Syamsul usai pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan rektor PTS dan PTN, Jumat (30/9/2022) di Malang Jawa Timur.

Kedepan pihaknya ingin ada penyesuaian keberpihakan pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta, salah satunya terkait dengan anggaran. 

Politisi Partai NasDem itu menilai, salah satu aspek kualitas pendidikan dapat dilihat dari anggaran yang diberikan, disamping kualitas dan tingkat kompetisi. Utamanya dalam menghadapi persaingan global. 

Apalagi ketika mengingat posisi perguruan tinggi di Indonesia di kancah dunia masih berada pada peringkat yang rendah. Semua itu tidak terlepas dari keterbatasan dana pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Belum lagi soal competitiveness-nya yang masih rendah, kemudian quality dan equality-nya juga harus diperhatikan untuk masa-masa yang akan datang. 

"Saran saya, Pak Menteri harus fokus, jangan sedikit-sedikit mengubah kurikulum, mengubah kebijakan, karena penyesuaian terhadap kurikulum dan kebijakan itu membutuhkan waktu," sarannya. (dpr.go.id)

Rabu, 28 September 2022

Inilah Nama Pejabat Lombok Timur yang Dimutasi

Pengambilan sumpah jabatan pejabat Lombok Timur
Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy kembali melakukan mutasi pejabat di beberapa instansi, Rabu (28/09/2022).

Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi berpesan kepada peserta pelantikan, agar secepat mungkin untuk melakukan adaptasi di tempat yang baru, demi kelancaran pekerjaan yang akan diemban.

Sukiman juga menegaskan, penyegaran ini bertujuan untuk memenuhi target kerja yang belum terselesaikan diakhir 2022 ini.

Berikut Nama-nama pejabat yang dirotasi tugasnya:

  1. Salmun Rahman menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
  2. M. khairi menjabat Kepala Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi.
  3. Supardi S.St S.Km menjabat Asisten Administrasi Umum Sekertariat Daerah.
  4. Selamet Alimin menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja
  5. Muksin menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah
  6. M. Azlan menjabat Inspektur Inspektorat Daerah.
  7. Lalu Muliadi menjabat Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
  8. Baiq Nurlela Azmi menjabat Camat Terara.
  9. Baiq Lian Krisna Yuarta menjabat Camat Labuan Haji.
  10. Husnul LikLisat menjabat Kepala Bagian Organisasi Sekertariat Daerah
  11. Sabadi menjabat Sekertaris Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.
  12. Candra Kurniati menjabat Inspektur Pembantu Wilayah Dua Inspektorat Daerah
  13. Husnudduat menjabat Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial DInas Ketenaga Kerja Dan Transmigrasi.
  14. Muhir menjabat Kepala Bidang Kebudayaan Dan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  15. Baiq Sulastri Ganda Puspa menjabat Sekertaris Kecamatan Suralaga
  16. Supratman menjabat Kepala Bidan Perencanaan Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian Pajak pada badan Pendapatan Daerah
  17. M. Kasim menjabat Sekertaris Kecamatan Sakra Barat
  18. Mustiaji Amirudin menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  19. M. Anwar Ikroman menjabat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas pendidikan dan Kebudyaan
  20. Liza Sukiardi Tini menjabat Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BPSDM.
  21. Jumadil menjabat Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan kegemaran Membaca Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah


Kamis, 22 September 2022

TGB Minta Pengurus NWDI Seluruh Indonesia Berkolaborasi dengan Perindo

TGB bersama PW NWDI SE Indonesia ramah- tamah
Okenews.net - Ketua Harian Partai Nasional DPP Partai Perindo TGB M Zainul Majdi bersama jajarannya menggelar silaturahmi dengan Pengurus Wilayah NWDI seluruh Indonesia. 

Pada kesempatan tersebut, TGB meminta pengurus NWDI dari berbagai provinsi tersebut berkolaborasi dengan DPW ataupun DPD Partai Perindo di daerah setempat.

"Pengurus Wilayah NWDI agar senantiasa menyampaikan, mensosialisasikan, mengajak untuk bergabung bersama-sama di Partai Perindo," katanya, Minggu (18/9) malam.

Doktor Ahli Tafsir Alquran ini melanjutkan, terkait keputusan bergabung dengan Perindo dan berbagai hal lain, dapat disimak langsung di televisi maupun youtube yang merekam wawancaranya. "Kalau yang lengkap nanti bisa dibuka sendiri di youtube," ucapnya.

Dijelaskan, ajakan untuk mengenalkan Perindo ini tak terbatas hanya kepada keluarga besar NWDI di tiap provinsi, lebih dari itu lebih luas menginformasikan kepada masyarakat. Perindo sebagai partai yang tak memiliki beban masa lalu, memiliki program untuk mensejahterakan masyarakat.

"Ikhtiarkan sebagai ruang untuk dakwah," tegas Cucu Pahlawan Nasional TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini.

TGB pun mengingatkan pentingnya membangun kebersamaan, perjuangan yang dilakukan harus melampaui kepentingan pribadi. Ia meminta PW NWDI di tiap provinsi tak berjuang secara individu. "Perindo adalah jalan Dakwah NWDI yang harus di menangkan di masing-masing daerah," ucapnya.

Sebelumnya Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, Partai Perindo ini tidak mempunyai beban masa lalu, tidak mempunyai hal-hal yang memberatkan. Perindo juga tidak kalah kiprahnya di masyarakat luas jika di komparasi dengan partai-partai yang lain. "Meski perindo masih Partai kecil kiprahnya cukup luas di tengah masyarakat," katanya.

Ia pun cukup gembira dengan silaturahim yang digelar bersama PW NWDI. Partai ini selama ini bergerak dan membuka diri untuk hal yang baik. "Kita harapkan setelah pertemuan ini kita segera bergerak bersama," sambungnya.

Hadir dari DPP Perindo dalam pertemuan ini Sekjen Ahmad Rofiq, Waketum Boyke Novrizon, Waketum Ferry Kurnia, Ketua OK Yusuf Lakaseng, Wasekjen Sofian, Ketua Bid Politik Heri Budianto, Ketua Bid Hukum Tama Langkun. Sementara dari NWDI hadir Wakil Ketua TGH Najmul Ahyar dan Sekjen H Nasihun Badri.

Kades Pandan Indah Bulatkan Tekad Berjuang Lewat Nasdem

Anhar (kiri) daftar ke NasDem
Okenews.net - Di sisa masa jabatannya yang tinggal menghitung hari sebagai Kepala Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Anhar membulatkan tekad bergabung dengan Partai Nasdem.

Dokumen pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) pun telah diserahkan Anhar kepada Wakil Ketua Bidang Bapilu Nasdem Lombok Tengah Gede Sulye Jati.

Sementara, Ketua PAC Praya Barat Daya, Sahdan, menyerahkan kartu tandas anggota (KTA) kepada Anhar.

Anhar mengungkapkan alasannya memilih Partai Nasdem karena sejak awal sudah ada chemistry.

"Saya pun ingin berjuang lewat partai ini dan siap memberikan kontribusi dan menciptakan perubahan," katanya, Rabu (21/9)/2022).

Baginya, konsolidasi dan berbuat ditengah masyarakat merupakan cara untuk memperoleh kursi di Dapil 4 Praya Barat - Praya Barat Daya.

Pernah menjabat sebagai Kepala Desa membuat  dirinya optimistis dapat mengamankan satu kursi legislatif 2024 mendatang.

Ditanya soal apa yang hendak diperbuat jika terpilih nanti, Anhar mengaku akan mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, di Praya Barat dan Praya Barat juga masih PR berupa infrastruktur yang perlu dibenahi ke depannya.

"Tidak hanya itu, pemberdayaan pemuda juga penting kami lakukan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Bapilu Nasdem Lombok Tengah Gede Sulye Jati menargetkan minimal semua kursi terisi di Pileg mendatang.

"Dengan bergabungnya kader-kader yang berpengalaman di Nasdem, Insyaallah target itu bisa diraih," terangnya.

Begitu juga dengan DPRD Provinsi, di Dapil 7 dan 8 pihaknya berharap dapat memecahkan telur atau mengisi kursi.

Masih kata Gede, saat ini partai masih fokus rekrutmen Bacaleg untuk selanjutnya nanti ke tahap verifikasi KPU pada Januari 2023. 

"Pendaftaran Bacaleg informasinya akan dilakukan pada Maret 2023 mendatang," paparnya.

Senin, 19 September 2022

Dewan Saran Pemkab Optimalkan PBB

Lalu Kelan
Okenews.net - Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah Lalu Kelan menilai tunggakan pajak bumi bangunan (PBB) karena kelalaian petugas.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah Jalaluddin sebelumnya menyebut sedikitnya 3012 Aparatur Sipil Negara (ASN) belum bayar PBB.

Menanggapi banyaknya ASN yang belum bayar PBB tersebut, menurut Kelan harusnya petugas jemput bola.

"Petugas harusnya jemput bola. Siapa yang masih belum bayar ya didatangi," katanya, Senin (19/9/2022).

Masih kata Dewan Fraksi Golkar itu, sekitar Rp 60 miliar tunggakan untuk PBB harus dicari akar masalahnya.

"Petugas pemungut pajak itu harus diperintahkan, bila perlu ditambah agar lebih maksimal," ujarnya.

Kelan melanjutkan, dia sendiri sampai saat ini belum membayar PBB karena tidak pernah ketemu dengan petugas.

"Saya sarankan dibuatkan KUPT minimal di 3 zona yakni, utara, tengah dan selatan agar lebih lancar dalam membayar pajak," jelasnya.

Dia juga menyoroti adanya oknum honorer yang menggelapkan pajak hotel fan restoran hingga miliaran rupiah.

"Untuk itu, kami minta pemerintah atau dinas terkait aktif mengevaluasi petugas di lapangan," tegasnya.

Kelan juga mengungkapkan, tidak setuju dengan pemotongan TPP ASN untuk membayar PBB.

Menurutnya, ada cara yang lebih bijak dilakukan tanpa harus melakukan pemotongan TPP.

Kamis, 08 September 2022

Ketua DPRD Loteng Temui Massa Aksi Demo Kenaikan BBM

Demonstran ditemui ketua dewan
Okenews.net - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan demo kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Kordum aksi Lalu Dita Putra menegaskan, kenaikan BBM tidak seharusnya terjadi mengingat saat ini situasi negara belum pulih seutuhnya akibat pandemi Covid-19.

Seharusnya, pemerintah fokus dalam upaya pemulihan ekonomi yang di antaranya peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan expansi moneter.

Dengan pemerintah menaikkan BBM, secara otomatis mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang berkaitan langsung dengan hidup orang banyak.

"Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Ini juga dapat mempercepat terjadinya implansi yang tinggi dan meningkatkan angka kemiskinan," katanya, Kamis (8/09/2022).

Disampaikan, kenaikan harga BBM tentunya akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga komunitas dasar masyarakat.

"Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara," ujarnya.

Seperti halnya sebagian besar aktifitas perekonomian nasional, terutama sektor transportasi, industri pertanian, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya.

Massa aksi juga menyinggung banyaknya praktek mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara.

Adapun poin-poin tuntutan PMII dihadapan saat aksi di Gedung DPRD Loteng di antaranya menolak secara tegas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kemudian, mendesak pemerintah untuk secara serius memberantas mafia BBM.

Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Terakhir, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyalur BBM bersubsidi.

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng M. Tauhid mengungkapkan, pihaknya akan bersurat ke Presiden Republik Indonesia terkait dengan aspirasi masyarakat.

"Secepatnya kami akan layangkan surat ke presiden sebagaimana tuntutan adik-adik mahasiswa," kata politisi Gerindra itu.

Rabu, 07 September 2022

Bahas Bansos BBM, Bupati Kumpulkan Kepala OPD hingga Kades

Rapat pembahasan Bansos bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM
Okenews.net - Menindaklanjuti rapat koordinasi dengan Mendagri sehari sebelumnya, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengumpulkan seluruh kepala OPD, Camat dan Kepala Desa.

Rapat yang berlangsung secara hybrid pada Selasa (6/9/2022) tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala BPS Lombok Timur, PT Pos, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Rapat dibuka dengan penjelasan Kepala BPS Lalu Putradi yang menjelaskan inflasi di daerah ini yang didasarkan penghitungan inflasi Kota Mataram.  

Ia memperkirakan inflasi pada September dapat mencapai di atas tujuh persen, sebab Agustus lalu, sebelum kenaikan harga BBM, inflasi mencapai empat persen.

Kepala Dinas Sosial Suroto menerangkan mekanisme dan penerima bantuan sebagai pengalihan subsidi BBM ini.  

Menurutnya, semua masyarakat dapat mengakses bantuan sosial yang disediakan Pemerintah, asalkan masuk dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 

Lebih dari 104 ribu masyarakat Lombok Timur akan menerima bantuan pengalihan subsidi BBM. Akan tetapi jumlah tersebut masih belum final, menunggu data by name by address (BNBA) dari Kementerian Sosial. 

Dana tersebut akan disalurkan melalui PT Pos dua kali untuk empat bulan, yaitu bulan September untuk September – Oktober, dan bulan Desember untuk November – Desember.

Pihak PT Pos memastikan penyaluran akan dilakukan melalui kantor pos di setiap kecamatan. Masyarakat juga sudah dijadwalkan, sehingga tidak akan ada penumpukan atau antrian panjang.

Hal tersebut menjawab permintaan Bupati yang tidak menginginkan masyarakat penerima bantuan tidak mengalami kesulitan. 

Selain itu, Bupati Sukiman juga mengingatkan semua pihak untuk menekan inflasi dengan merubah pola dan gaya hidup, atau intinya dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.

Kepada Kepala Desa yang hadir secara virtual bersama Camat, Bupati meminta agar melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS. Kelompok ini diusulkan untuk menerima bantuan melalui Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.

Bupati juga memerintahkan untuk membentuk tim verifikasi terkait pendataan. Langkah tersebut demi memastikan semua masyarakat yang berhak menerima dana bantuan ini terpenuhi haknya. Tim tersebut akan melibatkan aparat penegak hukum dan inspektorat daerah serta OPD terkait lainnya.

Plh. Sekda Lotim Hj. Baiq Miftahul Wasli pada kesempatan tersebut menekankan kepada para Kepala Desa agar memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak panik akibat kenaikan BBM saat ini.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasinya seperti bantuan sosial melalui kementerian sosial dengan anggaran Rp 12,4 triliun. 

Selain itu Pemerintah Daerah juga melakukan refocusing anggaran sebesar dua persen, yaitu dana yang bersumber  dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Terkait ini, Sekda meminta masing-masing SKPD dapat menyisir anggaran.

Ditambahkannya pula bahwa penanganan dampak pengalihan subsidi BBM ini juga ditangani melalui dana desa (DD) dengan besaran maksimal 30%.

Senin, 05 September 2022

Dewan Minta PAD dari WSBK dan MotoGP Dioptimalkan

Sidang paripurna DPRD Lombok Tengah
Okenews.net - Minimnya perolehan pajak parkir dari pelaksanaan WSBK dan MotoGP tahun 2021 lalu, mendapatkan sorotan dari kalangan wakil rakyat.

Target awal 30 persen dari hasil penjualan tiket dan parkir membuat pihak ITDC meradang, sebab mereka menilai terlalu tinggi prosentase.

Pemerintah kemudian menurunkan prosentase penerimaan PAD dari dua item tersebut menjadi 15 % namun nyatanya tidak mencapai target yang disepakati. Kemudian muncul pertanyaan berapa sebenarnya total pendapatan uang dari hasil jual tiket dan parkir.

Atas dasar itulah Pemda Loteng tak ingin lagi berasumsi macam macam soal pendapatan sebenarnya dari ITDC karena itu untuk melakukan monitoring serta menekan kebocoran potensi PAD, Pemda membuat dan mengembangkan teknologi informasi dengan Aplikasi Smart Tax dan Smartgov.

Selain mengembangkan aplikasi Smart Tax dan Smartgov Pemda Lombok Tengah juga berencana akan menggandeng BPKP untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan event MotoGP dan WSBK sehingga pajak yang dibayar lebih transparan.

Dalam sidang paripurna di ruang rapat DPRD Lombok Tengah, Bupati Pathul Bahri mengatakan, selain inovasi dalam Teknologi Informasi (TI) Pemda Lombok Tengah akan melakukan join audit dengan BPKP terhadap penyelenggaraan even MotoGP dan WSBK untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan tarif pajak parkir dan untuk transparansi penyelenggaraan.

Pathul juga menanggapi kritikan fraksi fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah terkait rendahnya capaian PAD Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu, dalam rangka optimalisasi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap PAD, regulasi, kualitas maupun kuantitas SDM yang cukup dan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

"Terutama dari SDM yang saat ini memang mengalami kekurangan terutama juru pungut PBB-P2 yang sebagian sudah memasuki masa purna tugas," Senin (05/09/2022).

Diakui, capaian pendapatan asli daerah saat ini masih belum optimal karena dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh pelaku pariwisata khususnya pihak hotel yang masih melakukan recovery terhadap fasilitas hotelnya yang hampir selama pandemi Covid-19 tidak beroprasi.

Sehingga, angka visit rate hotel masih rendah, kecuali pada event MotoGP dan WSBK cukup ramai tapi setelah itu visit rate hotel rata-rata rendah.

Untuk meningkatkan capaian terget PAD, Pathul mengungkapkan, inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk monitoring serta menekan kebocoran potensi PAD dengan mengembangkan teknologi informasi dengan Aplikasi Smart Tax dan Smartgov.

Pencatatan dan monitoring transaksi Hotel/Restoran berbasis teknologi melalui penggunaan Smart Tax pada 61 Hotel/Restoran dengan online transaction monitoring (OTM) yang dapat dimonitoring secara real time,sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi. 

Selain itu Pemda Lombok Tengah juga telah mengembangkan aplikasi Smartgov untuk pengelolaan 11 jenis pajak daerah sebagai bentuk transparan dan meminimalisir kebocoran, ditargetkan tahun 2023 sudah dilaunching.

Sabtu, 03 September 2022

Sukiman Lantik Ratusan CPNS

Pelantikan CPNS Lombok Timur di Selong
Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) merupakan abdi dan pelayan masyarakat. 

Karena itu ASN termasuk  pegawai negeri sipil (PNS) memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat

“Setelah pengangkatan sumpah ini, anda merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dituntut masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” terangnya.

Hal tersebut disampaikan  Bupati di hadapan 476 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengambil sumpah/ janji pada Jumat (2/9/2022) di Gedung Wanita.

Kendati menjadi PNS bersamaan akan tetapi perjalanan karir yang akan dilalui tidak selalu sama. Sejumlah kondisi menjadi faktor penentu seperti prestasi. 

Prestasi, menurutnya sangat menunjang karir seorang ASN. Selain prestasi, diingatkannya pula bahwa dedikasi dan pengabdian mengambil peran tak kalah penting. 

Dedikasi dan pengabdian itu adalah untuk masyarakat, bangsa dan negara sebagiamana sumpah dan janji yang telah diucapkan. 

Tak kalah penting, juga menyebut loyalitas. “Loyalitas mutlak kepada tugas dan pimpinan,” pesannya.

Terakhir, yang juga menentukan perjalanan karir ASN adalah sikap tidak tercela. Di dalamnya termasuk disiplin 

“Kalau jam kerja saja tidak bisa dipenuhi, pengabdiannya diragukan,” tuturnya.

Demikian pula dengan perilaku dan aspek-aspek lain yang menjadi nilai dasar (core value) ASN yaitu Berakhlak.

Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. 

"Nilai dasar tersebut harus diaplikasikan dalam tugas dan pengabdian," tegasnya.

Pengambilan sumpah/janji ini sesuai ketentuan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada ayat 1. 

PNS yang diambil sumpah/ janjinya pada kesempatan tersebut sebanyak 476 orang yang berasal dari CPNS Formasi Umum Tahun 2019 dan lulusan IPDN. 

Dari jumlah tersebut, terdapat 374 golongan III, dan 102 golongan II.  Sementara berdasarkan formasi 273 orang adalah tenaga guru, 71 orang tenaga kesehatan, 93 orang tenaga fungsional lainnya, 33 orang tenaga strategis, dam 6 orang alumni IPDN.                 

Jumat, 02 September 2022

Predikat Lombok Timur sebagai Kabupaten Maju Meningkat

Bupati bersama wakil bupati di momentum resepsi peringatan HUT RI
Okenews.net - Posisi Kabupaten Lombok Timur sebagai kabupaten kategori maju meningkat menjadi nomor urut 33 dari seluruh kabupaten di Indonesia.

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengatakan, peringkat itu berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari Kementerian Desa.

Posisi ini seakan menjadi kado indah bagi Lombok Timur pada momentum hari jadinya yang ke 127 tahun (1895-2022) sesuai Perda Nomor 1 tahun 2013.

"Alhamdulillah, tahun ini kita meningkat dari nomor 57 menjadi 33," kata Sukiman pada resepsi peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 tingkat kabupaten, Rabu (31/08/2022).

Predikat sebagai kabupaten layak anak pratama juga berhasil diraih. Predikat itu diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM Lombok Timur.

Ia berharap predikat ini juga beriringan untuk menghasilkan anak-anak Lombok Timur yang berprestasi melalui kompetisi diberbagai event.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada anak-anak Lombok Timur yang berhasil mengharumkan nama daerah, bahkan bangsa Indonesia di kancah dunia.

Aa juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah begitu antusias menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini dengan berbagai aktivitas.

Terlebih ketika aktivitas yang mengembangkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah dan dihimpun menjadi calendar event, seperti telah dilakukan dinas pariwisata bersama berbagai pihak.

Meski sudah banyak pencapaian namun di hadapan masyarakat yang memadati Lapangan Tugu tersebut mengakui masih ada cita dan harapan yang belum berhasil diwujudkan.

“Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi masih banyak yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,“ tegasnya.

Akan tetapi ia dan Wakil Bupati Rumaksi berkomitmen akan berupaya merealisasikan visi dan misi yang telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023 demi mewujudkan Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman.

Selain diisi atraksi seni oleh siswa-siswi sekolah yang ada di Lombok Timur dan sejumlah pekerjaan seni, resepsi tersebut juga dilakukan launching calendar event pariwisata Lombok Timur tahun 2023.

Kamis, 01 September 2022

Petani Diminta Kurangi Ketergantungan Pupuk Kimia

Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur Ir. Sahri
Okenews.net - Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur Sahri berharap petani agar mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

"Lebih baik para petani menggunakan pupuk organik atau kompos," ujar Sahri pada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (01/09/2022).

Jika menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, maka dikhawatirkan berakibat pada produksi petanian yang kurang baik. Ia mencontohkan, ada banyak padi yang kelihatannya bagus namun terkadang hasilnya menurun.

"Kenapa kompos? Karena selain dikonsumsi oleh tanaman, kompos juga mampu merekonstruksi struktur tanah untuk lebih bagus," sambungnya. 

Sementara kalau menggunakan pupuk kimia, lanjut Sahri maka hal itu akan mengendap dan bisa merusak lahan, karena daya serap pupuk kimia hanya 60 persen. 

"Selebihnya ke kiri dan kanan tanaman yang akan menyerap pupuk kimia tersebut," tandas kadis yang dikenal low profile itu.

Ia mengakui, penggunaaan pupuk kompos ini memang lebih banyak, namun itu hanya di awal. Terutama bagi sawah yang baru dicetak atau lahan pertanian baru.

"Penggunaan kompos memang banyak diawal namun pada akhirnya sedikit. Sementara kalau kimia maka akan semakin banyak kita gunakan kedepan. Dan itu tidak baik untuk kesuburan lahan," katanya. 

Pihaknya juga mengaku, program ini sudah dilakukan uji coba sebagai percontohan di lahan masyarakat dan hasilnya sangat bagus. 

"Kita pernah coba tanam padi kumah (padi berbulu), yang sudah kita coba di Jerowaru dan hasilnya lebih bagus," ucapnya.

Karena itu ia yakin, jika pada tahun pertama saja sudah bagus, apalagi di tahun kedua dan ketiga, maka akan jauh lebih baik di masa mendatang.

Soal biaya, kata dia, penggunaan kompos jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Karena itu ia berharap  masyarakat merubah mindsetnya (pola pikirnya) agar bisa beralih pupuk kompos.

Guna memaksimalkan hal itu, saat ini dinas pertanian sedang melakukan pendataan para produsen pupuk kompos sehingga pihaknya tahu sumber daya yang dimiliki.

"Setelah pendataan, kita akan sosialisasikan dan meminta petani untuk menggunakan pupuk kompos, dan mengurangi kebiasaan menggunakan pupuk kimia berlebihan," ujarnya.

Rabu, 31 Agustus 2022

Dewi Intan, Siswi MAN Lotim Wakili NTB di Parlemen Remaja DPR RI

Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni bersama Dewi Intan 
Okenews.net - Siswi MAN 1 Lombok Timur lulus sebagai peserta program Parlemen Remaja setelah seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Alhamdulillah, siswi kami ada yang lulus seleksi dan masuk mewakili NTB," ungkap Pembina Study Club Debat MAN 1 Lotim Hj Siti Surodiana, Rabu (31/08/2022).

Perlu diketahui, kata Dia, Setjen DPR RI melalui program Parlemen Remaja hadir dan mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik tanah air. 

Pemilihan peserta Parlemen Remaja ini  dilakukan dengan sistem seleksi nasional dengan tahapan seleksi yakni penilaian curriculum vitae, essai, dan vidio serta piagam prestasi. 

"Dan dalam seleksi ini salah satu siswi MAN 1 Lotim atas nama Dewi Intan yang saat ini masih duduk di kelas XII IPS2," ujarnya penuh kegembiraan.

Ia menuturkan, dengan mengikuti kegiatan ini, para peserta Parlemen Remaja akan merasakan bagaimana menjadi anggota DPR RI.

Misalnya mereka dapat menemukan berbagai dinamika pengambilan keputusannya sehingga peserta akan teredukasi mengenai mekanisme perpolitikan di Indonesia. 

Dalam Parlemen Remaja 2022 mengusung tema Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku". Proses pendaftaran peserta dimulai pada tanggal 19 Juli-19 Agustus 2022.  

"Kemudian panitia melakukan seleksi pada 20-29 agustus 2022 dan hasilnya diumumkan pada 30 Agustus 2022 kemarin," tuturnya. 

Adapun puncak kegiatan akan diilaksanakan pada 10-14 Oktober 2022 dengan lokasi kegiatan di Wisma Griya Sabha DPR RI jl Raya Puncak Cianjur No 477 Kopo Kecamatan Cisarua Bogor Jawa Barat. 

Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya bahwa ketekunan siswanya dalam pengembangan minat bakat melalui ragam ektrakurikuler di MAN 1 Lotim telah menuai hasil terbaik. 

"Semoga Dewi Intan bisa memanfaatkan peluang ini untuk menimba ilmu dan pengalaman di DPR RI melalui program parlemen remaja ini," harapnya.

Lebih jauh lagi Wathoni mengatakan, para Anggota Parlemen Remaja yang dinyatakan lulus seleksi akan dibekali pengalaman yang dikemas secara menarik tentang perpolitikan. 

Menurut informasi, para anggota Parlemen Remaja nantinya akan diberi kesempatan selama lima hari untuk berperan sebagai anggota DPR. 

Mereka juga akan diperlakukan sebagai anggota parlemen remaja yang terhormat. Selama lima hari mereka mensimulasikan sebagai Anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

"Mereka juga akan diberi pengalamam terkait mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang, termasuk mensimulasikan rapat kerja dan rapat paripurna," Wathoni. 

Tak sampai di situ, layaknya anggota DPR, peserta Parlemen Remaja juga akan menjalankan fungsi pengawasan di antaranya dengan melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat. 

"Yang terpenting adalah, bagaimana mereka mendapat edukasi mengambil keputusan dalam sebuah rapat dan lainnya," tegas Wathoni. 

Karena menurutnya, mengambil keputusan di DPR bukanlah perkara mudah, karena ada pendapat-pendapat anggota DPR lainnya yang mewakili rakyat yang harus dihargai. 

"Pendapat-pendapat tersebut tak jarang bertolak belakang dengan keputusan yang akan diambil. Itu juga harus dihargai,” tutur Wathoni. 

Ia berharap, dari gelaran Parlemen Remaja ini, para peserta kelaknya menjadi duta parlemen yang menyosialisasikan seputar keparlemenan dalam kehidupan sehari-hari. 

“Dengan harapan masyarakat mengerti dan memahami apa yang dikerjakan oleh wakil rakyat di Senayan,” pungkasnya.

Apresiasi juga datang dari Kanwil Kemenag NTB DR H Zaidi Abdad yang menyatakan kegiatan ini mengundang siswa-siswi seluruh Indonesia (SMA sederajat) untuk hadir di Jakarta (DPR) selama lima hari.

Mereka akan mendapatkan informasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip dasar berdemokrasi dan keparlemenan,l.

"Meski melalui seleksi yang ketat, alhamdulillah untuk dapil NTB II semua peserta diwakili oleh siswa madrasah yakni MAN 1 Lotim dan MAN 1 Mataram," ucapnya.

"Kami apresiasi dan sangat mendukung program ini dan capaian prestasi siswa MAN 1 Lotim layak untuk dijadikan motivasi dan contoh bagi madrasah lainnya," sambungnya. 

Sementara itu Dewi Intan menyampaikan terima kasih pada dukungan dan bimbingan madrasah karena dengan dukungan total dari madrasah telah membuat siswa banyak menuai prestasi.

"Terima kasih juga atas dukungan dan do'a orang tua kami karena do'a merekalah segala urusan kami terasa tanpa hambatan," ucapnya.

Ia juga berjanji akan mengikuti kegiatan ini secara maksimal dan sudah menyiapkan diri dengan ragam isu terkait demokrasi, politik, dan persoalan rakyat yang layak disampaikan dalam kegiatan Parlemen Remaja.

"Terutama saat sesi dialog dengan anggota DPR RI," ungkap gadis asal Desa Jerowaru yang juga lulusan SDN 3 Jerowaru dan SMPN 4 Jerowaru dengan penuh optimis.

Selasa, 30 Agustus 2022

Tegas, Pathul Sebut Embung Bidadari Tidak Ditutup

Pemda gelar rapat membahas Embung Bidadari
Okenews.net - Bupati Lombok Tengah Bupati Lalu Pathul Bahri menggelar rapat terkait dengan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan terhadap kandungan zat  e-coli pada air Embung Bidadari Desa Saba Kecamatan Janapria. 

Dalam rapat di Pendopo Bupati dihadiri Sekretaris Daerah,Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bidangnya, Kapolsek Janapria, Camat Janapria, Kepala Desa Saba dan sejumlah tokoh masyarakat.

Pathul menegaskan pemerintah daerah tidak akan menutup embung tersebut sebab hal ini menyangkut keyakinan orang. “Mereka bukan orang bodoh, tetapi ini bicara keyakinan,.tak bisa kita larang orang yakin, karena masyarakat merasa yakin bisa sembuh," kata Bupati Selasa (30/8/2022).

Menurutnya, keyakinan masyarakat tentang khasiat dari Embung Bidadari itu adalah anugrah dari Allah SWT yang harus dipelihara dan dijaga.

Bahkan, kata Pathul, bila perlu buat jadi wisata religi. Sebab ada hal positif yang diperoleh masyarakat sekitar dengan berdagang dan parkir. 

Akan tetapi, berdasarkan hasil laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah  menunjukkan adanya bakteri e-coli yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

“Ini yang harus kita pikirkan solusinya, jangan sampai justru membahayakan manusia. Tanpa menutup usaha usaha masyarakat, terlebih lagi ada untuk amal Masjid maka harus dicarikan solusinya," ujarnya.

Untuk itu Bupati meminta kepada Kepala Desa dan masyarakat untuk membuat MCK dan tempat bilas. Selain itu harus ada himbauan tegas agar tidak buang hajat didalam dmbung sebab kotoran itulah yang membuat kandungan air ada bakteri e-coli nya. 

“Saya ingin ini berkelanjutan bila perlu waktu yang lama. Hanya saja perlu dipikirkan bagaimana air ini jadi bersih, sarana prasarana harus disiapkan, harus ada air yang mengalir," ungkapnya.

Jadi, disimpulkan bahwa pemerintah tidak akan menutup embung tersebut. Hanya saja perlu dipikirkan dampak kesehatan dari masyarakat.

Rumaksi Hadiri Pengukuhan TPAKD

Wabup Lotim Rumaksi (kiri) saat besalaman dengan Gubernur NTB
Okenews.net - Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi menghadiri pengukuhan serentak tujuh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (29/8/2022).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kuta, Mandalika. Tujuh TPKAD yang dikukuhkan yakni TPKAD Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Mataram, Dompu, Bima, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkiefliemansyah mengingatkan tugas TPAKD adalah memastikan masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan guna menggerakkan ekonomi melalui modal usaha.

Ia mengungkap kendala keuangan atau modal yang ditemui para pelaku usaha seringkali karena keterbatasan pengetahuan atau literasi keuangannya. 

Karena itu, Zul berharap TPAKD kabupaten/kota lebih kreatif melahirkan program literasi untuk membantu kesulitan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan.

Ia juga menyarankan TPAKD intens berkomunikasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK) terkait layanan keuangan oleh bank maupun lembaga keuangan lain.

Hadir pula pada pengukuhan tersebut komisioner OJK yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen Friderica Widyasari Dewi. 

Ia berharap TPAKD yang dikukuhkan hari ini dapat segera membuat program kerja bersama dan sinergi dengan program pemerintah maupun OJK dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Senin, 29 Agustus 2022

Penuhi Janji Politik, Bupati Serahkan Motor Dinas

Bupati HM Sukiman Azmy (tengah) saat menyerahkan motor dinas
Okenews.net - Janji politik Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy yang menjanjikan motor bagi para pekasih akhirnya terpenuhi.

Diketahui, pada saat kampanye pilkada lalu, Sukiman menjanjikan para pekasih motor dinas untuk operasional. 

Bupati menyerahkan 239 kendaraan dinas roda dua untuk operasional pekasih di kabupaten Lombok Timur, Senin (29/08/2022).

Realisasi janji itu sempat tertunda karena covid-19 yang mengharuskan Pemda berkali kali melakukan realokasi dan  refocusing anggaran. 

Sukiman berharap kendaraan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Meski jumlah tersebut belum bisa mencakup seluruh jumlah pekasih.

Karena jumlah pekasih mencapai lebih dari seribu orang. Untuk itu diharapkan tahun 2023 mendatang jumlahnya dapat kembali bertambah.

Menyinggung tanah pecatu sebagai aset desa bukan hanya miliki desa induk melainkan juga desa hasil pemekaran.

Karena itu bupati meminta tanah pecatu dapat dibagi dengan dengan adil. Jika ada persoalan harus dituntaskan dengan baik melalui musyawarah. 

Bupati juga memberi kesempatan kepada semua kepala desa untuk menemuinya bila menghadapi masalah.

"Untuk itu, jika ada saran dan pertanyaan, datang dan temui saya selesai sholat subuh di Pendopo,” tuturnya. 

Kamis, 25 Agustus 2022

Kominfotik Persiapkan Evaluasi Program Smart City

Rapat persiapan evaluasi program smart city Dikominfotik
Okenews.net - Guna mempersiapkan evaluasi implementasi program Smart City yang akan digelar pada 03 - 08 Oktober mendatang. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan dari program Smart City.

Evaluasi tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo RI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian  PPN/Bappenas, Kemenparekraf, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan lainnya.

"Kabupaten Lombok Timur merupakan salahsatu dari 141 kabupaten/kota yang terpilih sebagai penerima dampak dari inovasi Smart City pada periode 2017 hingga 2021," ujar Kadis Kominfotik Fauzan Fuad, Rabu (24/08/2022).

Ia menyebutkan, dengan hadirnya Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2022 tentang Kota Cerdas Smart City, Lombok Timur telah banyak melakukan berbagai inovasi, demi terciptanya pemerintahan yang berbasis elektronik,

Salah satunya program BAKSO (Bikin Administrasi Kependudukan Secara Online) yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Lombok Timur beberapa waktu yang lalu. Program ini bertujuan untuk pelayanan administrasi yang berbasis online.

Melalui inovasi tersebut diharapakan mampu membentuk sebuah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lombok Timur agar pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

Di tempat yang sama Sekertaris Bappeda Fauzan mengatakan beberapa hal terkait dengan perkembangan daripada program Smart city tersebut dari segi pendidikan, kesehatan penataan rumah tidak layak huni dan lain sebagainya.

Pengembangan smart city ini juga diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengakses segala jenis informasi yang beredar.

"Kami berharap, kedepanya di Tahun 2023 mendatang program smart city ini bisa terlaksana sebagamana yang di harpakan bersama," tutupnya.

Rabu, 24 Agustus 2022

Masyarakat Loteng akan Disajikan Atraksi Keren dari TNI-AU

Rapat pembahasan atraksi Sky Lancing Paragliding di KEK Mandalika
Okenews.net - TNI-AU menggandeng Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelenggarakan kegiatan Pelangi Nusantara.

Pelangi Nusantara adalah kegiatan tahunan TNI-AU berupa atraksi terjun payung, paralayang dan paramotor.

Pada 25 sampai 29 Agustus ini, atraksi itu akan disajikan di KEK Mandalika dan Sky Lancing Paragliding, Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat.

Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi TNI-AU.

Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian untuk memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu juga menjadi sarana edukasi memperkenalkan olahraga kedirgantaraan serta untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap TNI AU.

“Puncak kegiatannya akan berlangsung 27 Agustus 2022 di KEK Mandalika dengan rangkaian atraksi terjun payung oleh 15 orang penerjun TNI-AU, serta atraksi paralayang dan paramotor," katanya, Rabu (24/8/2022).

Dalam atraksi terjun payung ini akan membawa bendera merah putih, bendera TNI-AU, bendera Provinsi NTB, dan bendera Kabupaten Loteng berukuran raksasa. 

Selain atraksi tersebut juga akan dilaksanakan penyerahan 1 unit mobil water treatment, kursi roda, alat bantu dengar, kacamata, dan sembako dari TNI-AU kepada pemerintah dan masyarakat Loteng.

Di hari yang sama juga akan dilaksanakan peresmian Sky Lancing Paragliding sebagai pusat olahraga dirgantara.

“Jadi pada saat yang sama, kami akan meresmikan Sky Lancing Paragliding yang ada di Dusun Lancing, Desa Mekar sari sebagai pusat olahraga kedirgantaraan," ujarnya.

Hal tersebut diharapkan dapat menjadi magnet objek pariwisata di Kabupaten Loteng.

DPMD Minta Hindari Money Politik Saat Pilkades

Kepala DPMD Lombok Tengah Zainal Mustakim
Okenews.net - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 15 desa pada 31 Agustus mendatang. 

Kepala DPMD Loteng, Zaenal Mustakim mengaku telah melakukan upaya antisipasi terhadap adanya gejolak pada Pilkades tahun ini.

Secara khusus, dia meminta kepada masyarakat untuk menghindari praktek perjudian dalam pelaksanaan Pilkades. 

"Kami berharap pihak terkait ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan money politik," katanya, Rabu (24/8/2022).

Sebagaimana diketahui, tegasnya, money politik bisa merusak mental masyarakat dan pemimpin yang terpilih.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihaknya intensif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisan untuk mengawal proses, pelaksanaan, hingga penetapan pemenang.

Diakui, dari awal pihaknya sudah menyiapkan segala hal dengan matang.  Bahkan, sudah mengantisipasi desa mana saja yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Dalam pelaksanaan Pilkades ini, ditekankan kepada semua calon agar dapat menerima kekalahan maupun kemenangan, dikarenakan hal tersebut sudah biasa dalam berpolitik.

"Kami minta pada semua calon untuk bersaing dengan cara sportif dan tetap mengikuti segala aturan yang telah diterapkan," pintanya. Begitu juga dengan panitia penyelenggara, agar bersikap netral dalam bekerja. 

Kemudian, bagi anggota KPPS diharapkan bekerja dengan jujur dan tidak melakukan kesalahan yang disengaja. Sehingga nantinya tidak ada calon kades yang akan keberatan.

Zaenal mengaku, sudah menyebarkan surat edaran tentang netralitas aparatur pemerintah  desa di semua desa yang akan melangsungkan Pilkades.

Jika nanti ditemukan ada aparatur desa terutama kadus terlibat politik praktis tentu akan diberikan sanksi, berupa administrasi hingga pemecatan.

"Perangkat desa harus sadar posisinya di pemerintahan desa. Jangan sampai ada keberpihakan," tegasnya.

Kamis, 18 Agustus 2022

HUT Kemerdekaan, Bupati Lotim Serahkan 241 WBP Selong

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy
Okenews.net - 241 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Selong mendapatkan remisi umum HUT Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 2022 bagi narapidana dan anak binaan. 

Dari 241 WBP tersebut, tidak ada yang mendapatkan remisi bebas, rata-rata mereka mendapatkan masa pengurangan hukuman satu hingga enam bulan. 

Untuk remisi umum (RU-1), 48 orang mendapatkan remisi satu bulan, 47 orang mendapatkan remisi dua bulan, 68 orang mendapatkan remisi tiga bulan, 29 orang mendapatkan remisi empat bulan, 44 orang mendapatkan remisi lima bulan, dan 5 orang mendapatkan remisi enam bulan.

Pada HUT Kemerdekaan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 'memerdekakan' 168.916 narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia melalui remisi 17 Agustus.

Remisi ini diberikan kepada 166.191 orang narapidana yang mendapatkan remisi umum I dan 2.725 orang narapidana yaang mendapatkan remisi umum II atau langsung bebas.

"Jadilah masyarakat yang produktif dan bermanfaat bagi sekitar," kata tegas Sukiman  membacakan amanah Menkumham di upacara, Rabu (17/08/2022).

HM Sukiman Azmy yang menjadi inspektur pada kesempatan tersebut juga menyerahkan remisi umum sesuai keputusan Menkumham.

Pemberian remisi tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi WBP yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik dan terukur.

Selain memberi apresiasi bagi seluruh WBP di Lapas/Rutan/LPKA yang ada di seluruh Indonesia, Menkumham berpesan agar tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik.

Bagi WBP yang mendapat remisi sekaligus memperoleh kebebasan, diingatkannya agar tetap merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan lingkungan masyarakat.

Tak hanya itu, Menkumham juga mengingatkan supaya mereka menjadi  insan dan pribadi yang baik, hidup dalam tata nilai kemasyarakatan.

Taat hukum serta mulai berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup sebagai warga negara, anak bangsa dan anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Bagi seluruh WBP yang mendapatkan remisi tersebut, supaya memanfaatkan momen itu sebagai motivasi supaya tetap berperilaku baik.

"Taat pada aturan dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh," ucapnya.

Kepada seluruh petugas jajaran pemasyarakatan, ia mengingatkan agar selalu melakukan interaksi dan komunikasi yang baik, mengayomi.

"Memberikan pendidikan dan memedomani Pancasila sebagai landasan serta selalu mengedepankan semangat Bhineka Tunggal Ika, semangat toleransi serta menghindari ujaran kebencian," sebutnya.

Ditegaskan Menteri bahwa pembinaan itu merupakan tugas penting dan mulia. Pelanggaran hukum yang telah dilakukan merupakan bentuk keretakan hubungan antara warga binaan dan masyarakat sehingga harus direkatkan kembali dengan memberikan nilai-nilai sosial dan keterampilan.

Lebih lanjut, Menteri juga mengingatkan supaya menjadikan peringatan HUT ke-77 itu sebagai momentum meningkatkan kinerja.

Ternasuk mempercepat pelayanan dan mengubah pola kinerja, serta memaksimalkan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi

Terutama dalam memberikan pelayanan, serta menghindari perbuatan yang dapat merusak nama baik institusi pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Ham.

Kamis, 11 Agustus 2022

Pemkab Loteng Bakal Bangun Mal Pelayanan Publik

Desain mal pelayanan publik Lombok Tengah
Okenews.net - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) rencananya akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya direncanakan antara di eks kantor bupati atau samping kantor bupati.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Loteng M. Supriaddin mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan detail engineering design (DED) rencana pembangunan gedung MPP.

"Dalam DED itu, direncanakan akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 67 miliar," katanya, Kamis (11/08/2022).

Untuk lokasi sementara MPP akan ditempatkan di eks kantor DPRD Loteng.

"Pelayanan sementara di eks kantor DPRD sembari menunggu pelaksanaan bangunan permanennya. Kondisi keuangan daerah terbatas sehingga bangunan permanen belum dapat terwujud," ujarnya.

Diakui, meski DED sudah jadi namun pembangunan tentu dilihat dari kondisi keuangan daerah dan belum dianggarkan.

"Kalau bisa dianggarkan tahun 2023, maka kami bisa melakukan proses tender akhir tahun ini dan awal tahun 2023 bisa dikerjakan lebih awal,” harapnya.

Peruntukan MPP sendiri tidak hanya dihajatkan sebagai tempat mengurus izin. Lebih dari itu, pembangunannya juga untuk berbagai kegiatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Di MPP ini juga akan ada usaha UMKM dan berbagai kegiatan lainnya," terangnya.

Pengurusan izin dan pelayanan publik sendiri tidak hanya lingkup Pemkab Loteng saja, melainkan bisa juga pelayanan instansi vertikal dan kepolisian seperti mengurus SIM.

Dirgahayu RI ke-77

 


Selamat Idul Fitri 1443 H

Pendidikan

Hukum

Ekonomi