www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Sabtu, 20 Juni 2026

     

ATR/BPN dan Mendagri Terbitkan SE Integrasi LP2B ke RTRW dan RDTR

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menandatangani Surat Edaran Bersama tentang Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota pada Jumat (19/06/2026). Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah percepatan agar pemerintah daerah (Pemda) bisa segera mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang tanpa harus menunggu revisi RTRW yang memerlukan waktu cukup panjang.

“Supaya tidak _stuck_, kita keluarkan surat edaran ini, yang intinya memberikan kesempatan kepada bupati dan kepala daerah untuk menetapkan LP2B sementaranya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW,” ujar Menteri Nusron usai penandatanganan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.

Menteri Nusron menyatakan, surat edaran tersebut adalah solusi sementara untuk mengatasi kendala di daerah yang selama ini harus menunggu siklus revisi RTRW setiap lima tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan surat edaran ini, Pemda dapat segera mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang sambil menunggu perubahan regulasi yang lebih permanen.

Di samping kebijakan itu, pemerintah tengah menunggu terbitnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Menurut Menteri Nusron, perubahan PP ini penting agar daerah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan tata ruang dengan kebutuhan pembangunan, termasuk penyediaan lahan untuk perumahan, sektor industri, pariwisata, maupun kepentingan strategis lainnya tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.

“Begitu revisi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penataan ruang ditandatangani hasil revisinya, maka kita harapkan semua kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera melakukan perubahan RTRW,” jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa surat edaran ini diterbitkan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di daerah. “ATR/BPN pun mungkin kesulitan mengeluarkan sertipikat, oleh karena itu diperluaslah pemahaman 87% LP2B ini berdasarkan agregat di tingkat provinsi dengan gubernur nanti yang akan mengaturnya, memberikan keleluasaan,” tuturnya.

Mendagri mengungkapkan, sejumlah daerah seperti Tangerang dan Bekasi menghadapi tantangan karena sebagian lahan yang sebelumnya masuk kategori lahan baku sawah telah berkembang menjadi kawasan perumahan. Kondisi tersebut membutuhkan solusi agar perlindungan lahan pertanian tetap berjalan, namun tidak menghambat kebutuhan pembangunan dan pelayanan pertanahan.

Ia berharap, kebijakan ini dapat mendukung jalannya dua agenda prioritas pemerintah secara bersamaan. “Kami harapkan program ini dapat mendorong swasembada pangan, menjaga lahan pertanian sebagaimana yang diinginkan oleh Bapak Menteri Pertanian dan perintah Bapak Presiden untuk swasembada pangan, sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perumahan agar program pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat terlaksana,” pungkas Muhammad Tito Karnavian.

Dalam kesempatan ini, dilakukan juga Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Hadir menyaksikan penandatanganan, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam kesempatan ini Menteri Nusron hadir didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Jumat, 19 Juni 2026

     

Gubernur NTB Pimpin Deklarasi Dukungan Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Okenews.net- Provinsi Nusa Tenggara Barat meneguhkan komitmennya menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui pencanangan yang berlangsung meriah di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Center NTB, Jumat (19/6/2026).

“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi NTB bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Pencanangan tersebut merupakan bentuk penguatan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang pendataan lapangannya telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di NTB sejak 15 Juni 2026. Di NTB, pencanangan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, para bupati dan wali kota se Pulau Lombok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi, pimpinan instansi vertikal, para pelaku usaha, serta kelompok masyarakat.

Lebih dari 500 tamu undangan memadati lokasi kegiatan. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan bersama terhadap pelaksanaan sensus yang akan menghasilkan potret lengkap kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Bumi Gora.

Prosesi pencanangan ditandai dengan penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, Wakil Kepala BPS RI, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda Provinsi NTB. Penancapan bendera tersebut melambangkan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di NTB.

Komitmen itu kemudian ditegaskan melalui penandatanganan dukungan oleh para bupati dan wali kota. Secara bergantian, para kepala daerah membubuhkan tanda tangan pada papan deklarasi sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi di wilayah masing-masing.

Di hadapan Wakil Kepala BPS RI dan seluruh hadirin, Gubernur NTB menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turkiye itu mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.

“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunannya akan semakin dirasakan masyarakat," kata Gubernur.

Kegiatan pencanangan berlangsung semarak dengan menampilkan atraksi peresean, seni bela tradisional masyarakat Sasak yang menjadi salah satu ikon budaya NTB. Atraksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dan tamu undangan.

Suasana semakin meriah ketika Gubernur NTB dan Wakil Kepala BPS RI turun langsung ke arena sebagai pepadu peresean secara simbolis. Keduanya memperagakan peresean di hadapan ratusan peserta yang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak antusias.

Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan sportivitas yang sejalan dengan semangat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui pendekatan budaya lokal tersebut, pesan mengenai pentingnya sensus diharapkan semakin dekat dengan masyarakat.

Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kerja petugas lapangan, tetapi juga partisipasi aktif pelaku usaha sebagai responden serta dukungan penuh pemerintah daerah.

“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.

Melalui pencanangan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.

Melengkapi rangkaian pencanangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menampilkan berbagai produk unggulan yang dimiliki. Kehadiran mereka menjadi representasi nyata denyut ekonomi NTB yang akan dipotret melalui Sensus Ekonomi 2026. Stan-stan UMKM pun menjadi ruang interaksi yang hangat antara masyarakat, pelaku usaha, dan para tamu undangan yang hadir.

     

Kantah KLU Perkuat Pengendalian Tata Ruang Lewat FGD KKPR di Mataram


Okenews.net– Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Muhammad Shaleh Basyarah, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang digelar Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kota Mataram.


Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi KKPR sebagai instrumen penting dalam memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Workshop yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Stanley, menghadirkan berbagai pihak terkait untuk membahas evaluasi sekaligus peningkatan kualitas pelaksanaan KKPR di daerah.


Muhammad Shaleh Basyarah menilai kegiatan tersebut penting sebagai sarana memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah.


Melalui forum ini, para peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang agar setiap kegiatan pembangunan tetap sejalan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.


Diharapkan hasil diskusi dan workshop tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penataan ruang yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

     

Polres Lotim Ungkap Kasus Curanmor di Aikmel, Seorang Pria Diamankan

Okenews.net– Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kecamatan Aikmel. Seorang pria berinisial AN (38) diamankan setelah diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor milik warga.

AN ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polres Lombok Timur pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 21.00 Wita di wilayah Kecamatan Aikmel. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, IPTU Arie Kusnandar, mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi pada Februari 2022.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara merusak bagian jendela. Setelah berhasil masuk, pelaku diduga mengambil kunci sepeda motor yang berada di dalam rumah sebelum membawa kabur kendaraan roda dua yang terparkir di halaman.

Korban yang diinisialkan sebagai N (61), warga Kecamatan Aikmel, mengalami kerugian material sekitar Rp8 juta akibat peristiwa tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Saat ini AN masih menjalani pemeriksaan di Polres Lombok Timur guna proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga terus mendalami kasus tersebut untuk melengkapi berkas perkara.

Polres Lombok Timur mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan memastikan kendaraan dalam keadaan terkunci dan disimpan di lokasi yang aman.

     

Mi6: Pemilu Belum Sepenuhnya Inklusif Jika Disabilitas Hanya Jadi Pemilih

Okenews.net–Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai, pelibatan penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu tidak lagi semestinya dipandang sebagai bentuk belas kasih atau pemenuhan kuota semata. 

Di tengah upaya memperkuat kualitas demokrasi, langkah tersebut justru menjadi kebutuhan logis dan strategis yang harus ditempuh oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun badan adhoc di semua tingkatan.

”Demokrasi tidak bisa meminta partisipasi penyandang disabilitas di bilik suara, tetapi pada saat yang sama membatasi keterlibatan mereka di meja penyelenggara pemilu,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Jumat (19/6/2026).

Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, pemilu sebagai pesta demokrasi harus memberi ruang yang setara bagi seluruh warga negara untuk terlibat, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari penyelenggara.

Menurutnya, demokrasi akan kehilangan sebagian maknanya apabila penyandang disabilitas hanya ditempatkan sebagai objek layanan tanpa diberi kesempatan menjadi subjek yang ikut mengelola proses demokrasi.

”Kalau negara menganggap penyandang disabilitas cukup cakap untuk menentukan masa depan bangsa melalui hak suara mereka, maka seharusnya negara juga percaya mereka cukup cakap untuk membantu menyelenggarakan proses pemilu,” tandas Didu.

Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh setengah-setengah. Tidak bisa mengundang para penyandang disabilitas masuk sebagai pemilih tetapi ragu memberi ruang sebagai penyelenggara.

Menurut Didu, pelibatan penyandang disabilitas dalam rekrutmen badan adhoc pemilu, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga petugas pendukung lainnya, perlu dipandang sebagai investasi demokrasi. Alih-alih pemenuhan prinsip keterwakilan belaka.

Ia menjelaskan, selama ini diskusi mengenai disabilitas dalam pemilu sering berfokus pada hak memilih dan akses menuju tempat pemungutan suara. Padahal, demokrasi yang matang seharusnya juga memastikan seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

”Kesetaraan itu nggak berhenti pada hak mencoblos saja. Kesetaraan itu juga berarti adanya kesempatan yang sama untuk mengabdi, bekerja, dan mengambil peran dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Kesalahan Cara Pandang

Didu menilai ada kesalahan cara pandang yang masih berkembang di sebagian masyarakat. Di antaranya melihat penyandang disabilitas lebih sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan dibanding kelompok yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi.

Padahal, perkembangan pendidikan, teknologi, dan akses informasi telah melahirkan banyak penyandang disabilitas dengan kompetensi yang tidak kalah dibanding masyarakat pada umumnya. Mereka bekerja sebagai akademisi, pengusaha, aktivis, aparatur sipil negara, profesional, hingga pemimpin organisasi.

Menurutnya, pemilu semestinya menjadi ruang yang mencerminkan perkembangan tersebut. Karena itu kata Didu, yang harus dilihat adalah kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas, bukan semata kondisi fisiknya. 

Banyak penyandang disabilitas memiliki kapasitas administrasi, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga kepemimpinan yang sangat baik. Jika ruang itu tidak dibuka, maka kata Didu, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga lembaga yang kehilangan talenta-talenta terbaik.

Lebih jauh, Didu menilai keberadaan penyandang disabilitas dalam struktur penyelenggara pemilu justru akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu kelemahan yang sering muncul dalam pelayanan publik adalah kebijakan dibuat oleh orang-orang yang tidak mengalami langsung hambatan yang dihadapi kelompok rentan. Akibatnya, banyak persoalan yang dianggap sepele justru menjadi kendala besar di lapangan.

Didu mencontohkan masih ditemukannya TPS yang sulit diakses kursi roda, informasi yang belum ramah bagi penyandang disabilitas sensorik, maupun layanan yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan pemilih dengan ragam disabilitas tertentu.

Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, yakni pengalaman hidup yang memungkinkan mereka melihat persoalan dari perspektif yang berbeda.

”Mereka memahami hambatan-hambatan itu bukan dari teori, melainkan dari pengalaman langsung,” ucap Didu.

Karena itu, kata mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini, jangan heran jika para penyandang disabilitas ini sering lebih mampu menemukan masalah yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain. 

”Perspektif seperti ini sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemilu,” ujarnya.

Menurut Didu, kehadiran penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu pada akhirnya tidak hanya menguntungkan kelompok disabilitas, tetapi seluruh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa prinsip aksesibilitas hampir selalu menghasilkan manfaat yang lebih luas dibanding sasaran awalnya.

Sebagaimana jalur landai yang dibuat untuk pengguna kursi roda namun juga membantu lansia, ibu hamil, dan masyarakat umum, pelayanan pemilu yang dirancang lebih aksesibel akan meningkatkan kenyamanan seluruh pemilih.

”Pelayanan yang baik bagi kelompok paling rentan biasanya akan menjadi pelayanan yang lebih baik bagi semua orang. Karena itu pelibatan disabilitas sebenarnya bukan isu kelompok tertentu saja, melainkan strategi meningkatkan kualitas layanan pemilu secara keseluruhan,” katanya.

Memperkuat Legitimasi Demokrasi

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Didu menilai pelibatan penyandang disabilitas juga akan memperkuat legitimasi demokrasi. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara demokrasi saat ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.

Dalam situasi tersebut, penyelenggara pemilu perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar mewakili seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Didu menegaskan, kehadiran penyandang disabilitas di dalam struktur penyelenggara mengirim pesan bahwa demokrasi membuka ruang bagi semua warga negara. Ketika masyarakat melihat tidak ada kelompok yang disisihkan, tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu juga akan semakin kuat.

Dia melanjutkan, manfaat yang tidak kalah penting adalah dampak pendidikan sosial yang ditimbulkan. Setiap penyelenggaraan pemilu merupakan ruang pendidikan publik terbesar yang dimiliki negara. Jutaan warga berinteraksi langsung dengan petugas pemilu di berbagai tingkatan. Karena itu, ketika masyarakat melihat penyandang disabilitas menjalankan tugas sebagai petugas pemilu secara profesional, persepsi lama mengenai disabilitas perlahan akan berubah.

”Selama ini masyarakat terlalu sering melihat keterbatasannya. Padahal yang harus dilihat adalah kemampuannya. Ketika penyandang disabilitas memimpin rapat, melayani pemilih, mengelola administrasi, atau mengawasi jalannya pemungutan suara, masyarakat akan belajar bahwa mereka memiliki kapasitas yang sama untuk berkontribusi,” kata Didu.

Pesan Negara

Bahkan, kata Didu melanjutkan, perubahan cara pandang tersebut bahkan bisa menjadi salah satu warisan sosial terpenting dari penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Sebab, stigma sering kali menjadi hambatan yang lebih berat dibanding kondisi disabilitas itu sendiri.

Karena itu, Didu mendorong KPU dan seluruh penyelenggara pemilu untuk mulai melihat pelibatan penyandang disabilitas sebagai kebutuhan kelembagaan, bukan sekadar program afirmasi.

Ia menegaskan bahwa rekrutmen petugas pemilu perlu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi. Pada saat yang sama, penyelenggara juga perlu memastikan lingkungan kerja yang aksesibel sehingga seluruh petugas dapat bekerja secara optimal.

Didu menegaskan, ukuran demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya warga yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Demokrasi yang matang juga tercermin dari siapa saja yang diberi kesempatan untuk ikut menyelenggarakannya.

”Ketika penyandang disabilitas dipercaya menjadi petugas pemilu, negara sedang mengirim pesan bahwa setiap warga negara memiliki martabat, kapasitas, dan kesempatan yang sama. Di situlah demokrasi menemukan makna yang sesungguhnya,” pungkasnya.

     

Hadiri Gerakan Nasional Wamen Ossy: Memuliakan Sungai Berarti Memuliakan Negara

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri acara Gerakan Nasional "AYO Muliakan Sungai" di Yayasan Pesantren Pengrajin Bambu, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (19/06/2026). Pada kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memuliakan sungai sebagai bagian penting dari kehidupan serta akar peradaban bangsa dan negara.

"Ayo sama-sama kita memuliakan sungai karena memuliakan sungai adalah memuliakan negara. Sungai merupakan akar peradaban dan juga sumber peradaban dari bangsa dan negara kita," ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Aksi Gerakan Nasional "AYO Muliakan Sungai" kali ini dimulai dengan menelusuri Sungai Ciliwung yang berlanjut ke pembersihan sampah di sepanjang bantaran serta aliran sungai. Kegiatan ini melibatkan Yayasan Bambu Indonesia, berbagai komunitas lingkungan, relawan, generasi muda, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian sungai. 

Melihat semangat gotong royong yang mewarnai jalannya kegiatan, Wamen Ossy mengapresiasi Gerakan Nasional "AYO Muliakan Sungai" yang dinilai mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sungai. "Gerakan ini menunjukkan bahwa menjaga sungai adalah tanggung jawab bersama. Saya berharap semakin banyak pihak yang terlibat dan mengambil peran nyata karena keberhasilan memuliakan sungai hanya dapat dicapai melalui semangat gotong royong dan kolaborasi," pungkasnya.

Selain membersihkan sungai, kegiatan juga diisi dengan dialog interaktif yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, komunitas lingkungan, pelaku UMKM, serta generasi muda. Kolaborasi yang dilakukan seluruh pihak menjadi kunci penting untuk menjaga kelestarian sungai di Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ikut berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

“Gerakan AYO Muliakan Sungai bukan hanya aksi bersih-bersih, tetapi gerakan bersama untuk menjaga sungai sebagai sumber kehidupan. Keberhasilannya memerlukan kolaborasi masyarakat, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah,” ungkap Menko AHY.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung. Hadir pula Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor. 

Kamis, 18 Juni 2026

     

Arsip Pertanahan adalah Benteng Kepastian Hukum Masyarakat

Okenews.net– Di tengah meningkatnya program sertipikasi tanah dan pelayanan pertanahan, kebutuhan akan pengelolaan arsip yang baik menjadi perhatian serius Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Arsip pertanahan dinilai memiliki peran vital dalam menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat atas tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Supriyadi, menegaskan bahwa arsip pertanahan tidak boleh dipandang sekadar sebagai kumpulan dokumen administrasi. Menurutnya, arsip merupakan sumber data utama yang menjadi dasar pembuktian hak atas tanah dan bagian penting dari sistem administrasi pertanahan nasional.

“Arsip pertanahan adalah memori hukum negara. Menjaga arsip berarti menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat,” ujar Supriyadi.

Ia menjelaskan, sebagai kabupaten dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur mengelola volume dokumen pertanahan yang sangat besar. Jumlah tersebut terus bertambah seiring meningkatnya aktivitas pelayanan pertanahan dan pelaksanaan program pendaftaran tanah.

Setiap bidang tanah yang berhasil didaftarkan menghasilkan dokumen administrasi dan yuridis yang harus disimpan dan diamankan secara profesional. Karena itu, penguatan sistem pengelolaan arsip menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Tantangan tersebut diperkirakan akan semakin besar pada tahun 2026. Lombok Timur memperoleh target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 10.738 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan 5.097 hektare Peta Bidang Tanah (PBT). Capaian tersebut akan menambah jumlah dokumen yang harus dikelola oleh Kantor Pertanahan.

“Bertambahnya volume arsip harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang lebih kuat agar dokumen tetap aman, tertata, mudah ditemukan, dan terlindungi dari risiko kerusakan,” jelasnya.

Meski layanan pertanahan saat ini mulai bertransformasi ke sistem digital melalui sertipikat elektronik, Supriyadi menegaskan bahwa arsip fisik masih memiliki fungsi penting. Selain sebagai alat bukti hukum, dokumen fisik juga menjadi sumber data historis dan referensi dalam berbagai pelayanan pertanahan.

Karena itu, ia menilai kebutuhan ruang penyimpanan arsip yang aman dan memenuhi standar menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menariknya, menurut Supriyadi, penguatan fasilitas arsip tidak harus selalu dilakukan melalui pembangunan gedung baru. Pemanfaatan aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien.

“Yang terpenting adalah bagaimana dokumen-dokumen pertanahan yang menjadi dasar kepastian hukum masyarakat dapat tersimpan secara aman, profesional, tertata, dan mudah diakses ketika diperlukan,” katanya.

Lebih jauh, Supriyadi menyebut pengelolaan arsip yang baik merupakan investasi pelayanan publik jangka panjang. Selain mendukung perlindungan hak masyarakat, langkah tersebut juga akan memperkuat tata kelola pertanahan dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Ia optimistis berbagai agenda pembangunan pertanahan di Lombok Timur dapat berjalan dengan baik berkat dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Saya percaya Lombok Timur memiliki modal sosial yang sangat kuat. Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, berbagai agenda pembangunan pertanahan maupun penyelesaian persoalan pertanahan dapat dilaksanakan secara baik demi mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

     

Miliki Cita-Cita Membangun Daerah Asal, Putra Papua Pilih Timba Ilmu di Politeknik Agraria STPN

Okenews.net– Keinginan untuk kembali dan berkontribusi membangun daerah asal menjadi motivasi kuat bagi sejumlah generasi muda Papua dalam menentukan pilihan pendidikan tinggi. Berangkat dari harapan tersebut, mereka memilih menimba ilmu di Politeknik Agraria STPN, perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanahan serta tata ruang.

Salah satunya Alfando Almendo, Taruna Tingkat II asal Manokwari, Papua Barat. Ia menilai Papua masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang memahami persoalan agraria untuk mendukung pembangunan daerah di masa depan.

“Yang saya pikirkan ketika memutuskan berkuliah di Politeknik Agraria STPN sederhana saja, nantinya saya ingin terlibat membangun daerah saya. Papua masih membutuhkan banyak pembangunan dan tentu membutuhkan sumber daya manusia yang memahami bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Alfando Almendo.

Menurut Alfando, berbagai persoalan pertanahan yang masih ditemui di Papua menjadi alasan dirinya tertarik mendalami ilmu agraria. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dapat menjadi bekal untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan tersebut ketika kembali ke daerah asal.

Selain bidang keilmuan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, Alfando juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman melalui sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Politeknik Agraria STPN. Baginya, lingkungan pendidikan tersebut turut membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemampuan kepemimpinan.

“Di sini kami tidak hanya belajar akademik, tetapi juga belajar disiplin, kepemimpinan, dan hidup bersama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Ini menjadi modal penting untuk bisa bersinergi dengan teman-teman dari banyak daerah untuk membangun Papua,” ucapnya.

Semangat serupa dimiliki Rafael Korwa, Taruna Tingkat II asal Merauke, Papua Selatan. Ketertarikannya terhadap peta sejak kecil membawanya mengenal dunia survei dan pertanahan. Namun, selama menjalani pendidikan, ia menyadari bahwa bidang tersebut memiliki peran yang jauh lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

“Dari kecil saya memang suka melihat peta. Setelah mengetahui dan mempelajari bidang pertanahan, saya jadi tahu bahwa ilmu ini sangat penting untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, termasuk masalah sengketa tanah yang sering terjadi di lingkungan saya,” ungkap Rafael Korwa.

Menurut Rafael, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak atas tanah maupun aspek hukum pertanahan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan generasi muda yang memiliki kompetensi di bidang agraria menjadi semakin penting, khususnya di wilayah dengan karakteristik pertanahan yang kompleks seperti Papua.

“Harapannya setelah lulus nanti saya bisa kembali dan membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa lebih memahami hak-haknya dan tidak mudah dirugikan dalam urusan pertanahan,” tuturnya.

Bagi Alfando dan Rafael, pendidikan di Politeknik Agraria STPN bukan sekadar sarana untuk meraih gelar, tetapi juga jalan untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari pembangunan daerah asal. Keduanya berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.

Kisah mereka menunjukkan bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami bidang agraria tidak hanya hadir di pusat-pusat pembangunan, tetapi juga di daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan pertanahan dan tata ruang. Karena itu, kesempatan untuk mempelajari bidang ini terbuka bagi generasi muda yang ingin mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui jalur pendidikan.

Bagi lulusan SMA/sederajat yang tertarik mendalami bidang pertanahan dan tata ruang, pendaftaran Taruna/Taruni Politeknik Agraria STPN masih dibuka hingga 18 Juni 2026. Informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi Politeknik Agraria STPN. 

     

Sikapi Edaran BGN, APPMBGI NTB Sarankan Mitra Lakukan Mitigasi

Ketua APPMBGI NTB, H.M. Zaenuddin (kanan) bersama Sekretaris R. Imam Prasetyo saat pertemuan di Loyok Kecamatan Sikur (foto dok/ist) 

Okenews.net - Terkait Surat Edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) terbaru yang terbit beberapa hari lalu, Pengurus DPD 1 Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) NTB menyarankan para mitra untuk mengambil langkah - langkah mitigasi.

Ketua APPMBGI NTB, H.M. Zaenuddin mengatakan beberapa langkah mitigasi tersebut, antara lain selama masa libur dihimbau kepada mitra sebaiknya memanfaatkan waktu untuk membenahi seluruh fasilitas, kelengkapan administrasi, dan standar operasional. 

''Jangan sampai setelah program berjalan kembali justru ada yang terkena sanksi, apalagi sampai suspend permanent, hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa diperbaiki sejak sekarang,'' sarannya dampingi Sekretaris R. Imam Prasetyo, Kamis 18 Juni 2026 . 

Dari surat edaran terbaru BGN tersebut antara lain disimpulkan, insentif mitra selama libur tidak diberikan. "Ini tentu saja bertabrakan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara yayasan dan BGN.  Kebijakan  yang sering berubah- ubah membuat mitra bingung,'' katanya.

Sementara Prasetyo mengibaratkan orang sewa rumah, apabila berpergian atau rumah kosong, tapi sewa rumah diberhentikan juga. Seharusnya tidak seperti itu, karena hal ini sangat merugikan pihak mitra. 

''Mengenai edaran ini sudah saya sampaikan ke DPP APPMBGI, dan DPP akan lakukan langkah untuk audiensi dengan pihak BGN,'' kata Prasetyo.

Kendati demikian, terbitnya surat edaran dimaksud, APPMBGI NTB menyarankan agar mitra perlu mulai menata kembali pengelolaan keuangannya. "Jika setelah libur skema insentif kembali dihitung berdasarkan jumlah porsi sebagaimana juknis awal, maka perencanaan arus kas, efisiensi biaya, dan kemampuan operasional harus disesuaikan sejak dini agar keberlangsungan usaha tetap terjaga,'' ucapnya.

''Memang kita perlu segera mengadakan rapat untuk membahas Surat Edaran tersebut secara menyeluruh. Ada beberapa poin yang perlu kita cermati karena berpotensi tidak sejalan dengan asas-asas yang telah menjadi dasar dalam perjanjian kerja sama,'' katanya. Sikap yang diambil nantinya harus berdasarkan hasil kajian bersama, sehingga tetap objektif, terukur, dan memiliki dasar yang kuat.

Pada prinsipnya, kata Mas Pras, surat edaran tersebut tidak perlu disikapi secara emosional ataupun berhadap-hadapan dengan kebijakan ini. ''Sebagai asosiasi yang menjadi bagian dari ekosistem Program MBG, kita berkewajiban memberikan respons yang proporsional, santun, dan berorientasi pada solusi,'' katanya.

''Saya melihat langkah-langkah yang diambil saat ini juga merupakan bagian dari upaya meredakan berbagai anggapan negatif terhadap Program MBG yang belakangan berkembang di tengah masyarakat. Demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan program, tentu BGN perlu mengambil sejumlah kebijakan penyesuaian,'' katanya. 

''Kita memahami bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pandangan, bahkan keberatan dari sebagian dari mitra, karena berdampak langsung pada pola kerja dan keberlangsungan SPPG kita,'' tambahnya.

Oleh karena itu, peran asosiasi menjadi sangat penting, bukan untuk mempertentangkan kebijakan, melainkan menjadi jembatan komunikasi antara mitra dan pemerintah. 

"Kita harus mampu menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik secara konstruktif agar tujuan besar Program MBG tetap tercapai. sementara kepastian hukum, rasa keadilan, dan keberlangsungan usaha para mitra juga tetap mendapat perhatian,'' tutupnya. 

     

Festival Muharram Lotim Capai Puncak 21 Juni, GIGI hingga Bams Siap Hibur Masyarakat

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan puncak perayaan Festival Muharram 1448 Hijriah akan digelar pada Ahad, 21 Juni 2026 mendatang. Sejumlah musisi dan band nasional dijadwalkan tampil untuk memeriahkan perayaan tahun baru Islam tersebut.

Ketua Panitia Pelaksana Festival Muharram 1448 H, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak pekan lalu akan ditutup dengan konser hiburan yang menghadirkan sederet musisi ternama tanah air.

"Konser puncak acara akan diisi oleh band-band nasional sebagaimana yang telah diumumkan melalui pamflet resmi," ujar Juaini Taofik saat ditemui awak media, Kamis (18/6) malam.

Menurutnya, sejumlah nama besar yang akan tampil antara lain grup band GIGI, Bams eks vokalis Samsons, serta John Paul Ivan yang dikenal sebagai mantan gitaris Boomerang. Selain menghadirkan musisi nasional, panitia juga memberi ruang bagi talenta lokal, termasuk Bapackguru yang belakangan dikenal luas melalui lagu-lagunya yang viral di media sosial.

Untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung, lokasi konser dipindahkan ke Lapangan GOR Lalu Muslihin Selong. Langkah tersebut diambil berdasarkan evaluasi pelaksanaan konser tahun sebelumnya yang dipadati masyarakat.

"Lapangan GOR memiliki kapasitas lebih luas dibandingkan Lapangan Nasional sehingga diharapkan mampu menampung antusiasme masyarakat dengan lebih baik," jelasnya.

Dari sisi keamanan, panitia bersama aparat gabungan dari Polres Lombok Timur, TNI, dan Satpol PP akan melakukan pengamanan ketat di seluruh area kegiatan. Setiap pintu masuk juga akan dilengkapi alat pemindai logam untuk mencegah masuknya barang-barang berbahaya.

Sekda Lombok Timur itu mengimbau masyarakat yang hadir untuk menjaga ketertiban dan menjadikan momentum tersebut sebagai ajang mempererat kebersamaan dalam menyambut Tahun Baru Islam.

Ia juga mengingatkan pengunjung agar tidak membawa senjata tajam maupun benda berbahaya lainnya karena akan diperiksa oleh petugas keamanan di lokasi acara.

Sementara itu, guna mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan, panitia telah menyiapkan sejumlah kantong parkir di berbagai titik, di antaranya area SKB, MI NW Selong, SMA Negeri 3 Selong, Gedung Juang, Masjid Agung Al-Mujahidin, Lapangan Tugu Selong, Lapangan Nasional, Masjid Mbungpapak, kawasan Pasar Soma, hingga MAN 1 Selong.

Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian Festival Muharram 1448 H dapat berlangsung aman, tertib, dan menjadi momentum memperkuat syiar Islam serta kebersamaan masyarakat Lombok Timur.

     

Sekda Lotim Tekankan Kepatuhan Kebijakan untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat tata kelola dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membuka Pelatihan Tata Kelola Migrasi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota, Kamis (18/6).

Mewakili Bupati Lombok Timur, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, komunikasi yang baik antar pihak terkait, serta tingkat kepatuhan para penyelenggara terhadap aturan yang berlaku.

Menurutnya, aspek kepatuhan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam tata kelola pekerja migran.

“Di lingkungan birokrasi, hal pertama yang harus diperkuat adalah kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, baik undang-undang, peraturan daerah maupun peraturan bupati. Pelanggaran yang terus berulang tentu akan berdampak terhadap kualitas pelayanan dan pelaksanaan program,” ujarnya.

Juaini menjelaskan, Pemkab Lombok Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang keimigrasian. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menghadirkan Kantor Imigrasi Kelas II di Lombok Timur guna memudahkan akses layanan bagi masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam tata kelola pekerja migran, terutama dalam membangun kemandirian calon PMI sejak awal proses keberangkatan.

Menurutnya, calon pekerja migran perlu dibiasakan mengurus berbagai persyaratan secara mandiri, meskipun pada tahap awal tetap mendapat pendampingan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Selain itu, tingkat pendidikan dan literasi masyarakat juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pekerja migran asal Lombok Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyoroti kerentanan pekerja migran terhadap praktik perekrutan yang tidak etis serta masih adanya PMI yang berangkat secara nonprosedural. Karena itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pekerja migran, mulai dari proses perekrutan hingga penyelesaian persoalan yang dihadapi PMI, baik melalui jalur hukum maupun nonhukum.

Pelatihan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan berpihak pada perlindungan pekerja migran Indonesia.

Rabu, 17 Juni 2026

     

Yuk, Kenalan sama Program Studi di Politeknik Agraria STPN

Okenews.net - Menentukan program studi (prodi) menjadi salah satu keputusan penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, tidak sedikit yang masih merasa bingung karena belum memahami bidang yang ingin ditekuni maupun prospek karier yang dapat diraih setelah lulus.

Bagi siswa yang memiliki minat dalam bidang agraria/pertanahan, dan tata ruang, Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bisa menjadi salah satu pilihan. Perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini menawarkan empat prodi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang pertanahan, pengukuran dan pemetaan, tata ruang, serta pengelolaan administrasi pertanahan.

Prodi Sarjana Terapan Survei dan Pemetaan Informasi Pertanahan (SPIP)

Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang pengukuran, pemetaan, teknologi geospasial, serta kemampuan analitis yang baik. Program studi ini banyak mempelajari materi yang berkaitan dengan matematika, fisika, pengolahan data, gambar teknik, dan teknologi pemetaan. 

Karena itu, lulusan SMA dengan kemampuan yang kuat di bidang IPA umumnya lebih mudah mengikuti perkuliahan. Selain itu, lulusan SMK yang relevan, seperti Geomatika, Geologi, Komputer, dan bidang terkait lainnya, juga memiliki peluang yang baik untuk berkembang di program studi ini.

Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari berbagai kompetensi di bidang survei dan pemetaan, mulai dari teknik pengukuran tanah, pengolahan data spasial, pemetaan digital, sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, hingga penyajian informasi pertanahan berbasis teknologi.

Salah satu taruna yang memilih prodi SPIP adalah Dandi Resando. Ia tertarik pada program studi ini karena memadukan kegiatan lapangan dengan pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengukuran dan pemetaan.  “Kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga terjun langsung melakukan pengukuran dan pemetaan di lapangan. Saya tertarik dengan penggunaan teknologi geospasial yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam pembangunan serta pengelolaan pertanahan,” katanya.

Prodi Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan (MPRP)

Prodi MPRP ini cocok bagi calon taruna yang memiliki ketertarikan pada perencanaan wilayah, tata ruang, kebijakan publik, pelayanan pertanahan, serta pengelolaan data dan administrasi. Program studi ini relatif terbuka bagi lulusan SMA dari berbagai jurusan, termasuk IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan.

Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari penataan ruang, pengelolaan pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, administrasi dan pengelolaan data pertanahan, serta analisis kebijakan di bidang agraria dan tata ruang. Program studi ini sangat sesuai bagi mereka yang memiliki minat pada isu-isu pembangunan, tata ruang, pelayanan publik, serta analisis dan penyusunan kebijakan.

Ayu Hanan Mutia misalnya, memilih prodi MPRP karena tertarik pada bagaimana suatu wilayah direncanakan dan ditata. Sejak kecil, ia kerap bertanya bagaimana cara sebuah kawasan dibangun, berkembang, dan tertata dengan baik. Ketertarikan tersebut semakin kuat ketika ia melihat berbagai persoalan tata ruang yang masih terjadi di berbagai daerah.

"Saya melihat masih banyak persoalan tata ruang di daerah, misalnya kawasan industri yang berdekatan dengan permukiman atau pemanfaatan ruang yang belum sesuai. Karena itulah saya tertarik mempelajari bagaimana perencanaan tata ruang bisa mendukung pembangunan yang lebih baik," ungkap Ayu Hanan Mutia, saat ditemui di Politeknik Agraria STPN di Sleman, D.I. Yogyakarta.

Prodi Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah (KMPT)

Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada pelayanan publik, administrasi pertanahan, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan. Program studi ini terbuka bagi lulusan SMA, termasuk dari jurusan IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan. 

Dibandingkan program studi yang berfokus pada aspek teknis pengukuran dan pemetaan, KMPT lebih menekankan pada pengelolaan data pertanahan, administrasi, dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari sistem pendaftaran tanah, manajemen data pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, kebijakan pertanahan, tata kelola administrasi, serta pengembangan layanan publik yang efektif dan modern.

"Saya lebih tertarik pada aspek hukum dan kebijakan pertanahan dibandingkan perhitungan teknis. Di prodi KMPT saya belajar memahami proses pendaftaran tanah, dan bagaimana kebijakan pertanahan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat,” ucap Rizaldi Secondia Putra, yang mengaku memilih prodi tersebut karena tertarik pada proses pendaftaran tanah dan regulasi pertanahan. 

Prodi Sarjana Terapan Pertanahan

Prodi ini cocok bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada isu-isu pertanahan, hukum agraria, penyelesaian sengketa tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta kebijakan pertanahan. Program studi ini sesuai bagi mereka yang memiliki kemampuan analitis, senang mempelajari regulasi dan aspek hukum, serta tertarik memahami hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan tanah sebagai sumber daya strategis. 

Hal inilah yang menarik minat Taruni asal Kabupaten Karangasem, Bali, Ni Putu Arista Pradnyaswari. Menurutnya, Program Studi Pertanahan sesuai dengan karakter dirinya yang menyukai aktivitas di luar ruangan dan tantangan baru. “Saya suka mencoba hal baru dan senang kegiatan di alam. Ketika mencari informasi tentang Politeknik Agraria STPN, saya melihat banyak kegiatan praktik lapangan dan kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya. 

Dibandingkan prodi lain di Politeknik Agraria STPN yang memiliki fokus lebih spesifik, prodi Pertanahan menawarkan cakupan kompetensi yang lebih luas sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pertanahan.

Pada Seleksi Penerimaan Taruna Baru tahun ajaran 2026/2027, Politeknik Agraria STPN menyediakan kuota penerimaan sebanyak 350 calon taruna yang terbagi ke dalam tiga jalur seleksi, yaitu jalur umum dengan kuota 260 orang; jalur tugas belajar atau PNS yang mendapat penugasa dari Kementerian ATR/BPN sebanyak 60 orang; dan jalur kerja sama pemerintah daerah sebanyak 30 orang. Pembagian kuota ini memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/sederajat, aparatur yang mengikuti tugas belajar, serta peserta yang berasal dari kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan.

Dengan pilihan prodi yang semakin beragam dan spesifik, calon taruna/i memiliki kesempatan untuk memilih bidang pendidikan yang selaras dengan minat, bakat, dan tujuan kariernya. Bagi lulusan SMA/sederajat yang tertarik untuk bergabung sebagai Taruna/i Politeknik Agraria STPN, pendaftaran baru masih dibuka hingga 18 Juni 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan pendaftaran dapat diakses melalui situs web stpn.ac.id.

Selasa, 16 Juni 2026

     

Peringati Tahun Baru Islam 1448 H, Menteri Nusron: Jadi Momentum Hijrah Menuju Perbaikan

Okenews.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan tausiyah dalam Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H dan Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (16/06/2026). Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum refleksi dan hijrah menuju perbaikan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari-hari yang lalu maka termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari-hari yang lalu termasuk orang yang rugi. Karena ini suasana Muharam, kita sama-sama berdoa semoga tahun 1448 Hijriah ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, ajaran Islam mengajarkan pentingnya terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas diri dari waktu ke waktu. Semangat hijrah, lanjutnya, juga perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk melalui upaya menjaga dan mengamankan aset-aset umat agar dapat terus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Melalui momentum Tahun Baru Islam, Menteri Nusron berharap masyarakat terus memperkuat nilai-nilai kemaslahatan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan yang lebih baik. “Mudah-mudahan tahun ini lebih baik, Provinsi Jawa Tengah semakin makmur, dan suasana dunia saat ini bisa menjadi lebih baik, dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan bahwa peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi dan hijrah menuju kondisi yang lebih baik. Menurutnya, semangat hijrah perlu diwujudkan melalui upaya memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita melakukan refleksi, kita harus berhijrah, harus berubah. Hijrah yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan Jawa Tengah menjadi rukun, tidak terpecah belah dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini,” ujarnya.

Dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H tersebut, turut diserahkan 243 sertipikat tanah wakaf serta bantuan pendidikan kepada 100 anak yatim yang berasal dari sejumlah yayasan Islam di Jawa Tengah. Dalam penyerahan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad. 

     

APPMBGI NTB Siap Kawal Aspirasi dan Dampingi Perjuangan Pengelola SPPG

Rapat pengurus APPMBGI NTB
Okenews.net - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) NTB siap kawal aspirasi dan menjembatani kebutuhan para mitra serta pengelola dapur MBG.

Tak hanya akan mendampingi perjuangan para pengelola dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada pemerintah pusat dan daerah (vertikal). Asosiasi juga akan mengupayakan pendampingan hukum kepada SPPG (horizontal) dalam operasional dapur.

Demikian antara lain terungkap dalam rapat pengurus APPMBGI NTB, Selasa 16 Juni 2026. Asosiasi yang merupakan perpanjangan tangan dari lembaga APPMBGI pusat tersebut berikhtiar melindungi anggotanya dari tekan-tekanan oknum yang kerap menunjukkan sikap kontraproduktif terhadap pengelo dapur MBG.


Dalam rapat pengurus yang dipimpin Ketua APPMBGI NTB, H.M. Zaenuddin dan Sekretaris R. Prasetyo tersebut, para pengurus yang notabene merupakan mitra dan pengelola dapur itu merancang agenda strategis untuk melaksanakan AD dan ART ke depan.

''Agenda awal yakni pengurus berangkat ke Jakarta untuk memperoleh arahan-arahan dari pengurus APPMBGI pusat serta ke Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak -pihak terkait untuk kita dapat menjalankan roda organisasi di daerah,'' kata H.M. Zaenuddin yang kerap disapa H. Zen itu.

Dikatakan, ada beberapa masalah yang saat ini tengah dialami oleh mitra dan pengelola dapur MBG di lapangan. Salah satu di antaranya ketentuan dari BGN yang sering berubah. Persoalan cara pandang antara BGN dengan BPK RI dalam operasional SPPG. ''Tentu saja hal itu membuat mitra dan pengelola dapur MBG kebingungan, mau mengikuti yang mana,'' katanya.

Terungkap dalam rapat, beberapa lembaga serupa di NTB memang telah pula terbentuk. Namun hingga kini belum banyak memberikan kontribusi terhadap para anggotanya. Sifat lembaga yang lokal tersebut umumnya hanya mengurus kepentingan mereka secara lokal saja dan sulit menjangkau penerapan kebijakan yang diambil lembaga di tingkat pusat.

''Karena lembaga APPMBGI NTB ini merupakan perpanjangan dari APPMBGI pusat, maka tentu saja kita menyuarakan aspirasi dari pengelola dapur di daerah ke tingkat pusat,'' kata Prasetyo.

Harapannya seluruh mitra dan pengelola dapur MBG di NTB segera mendaftarkan diri sebagai anggota APPMBGI, sehingga asosiasi tingkat NTB sejak awal bisa memetakan program aspirasi atau perjuangan anggota ke tingkat pusat.

''Asosiasi ini memang wadah perjuangan bagi para mitra dan pengelola SPPG untuk tetap eksis melaksanakan kewajibannya sebagai mitra strategis program MBG,'' tambah Prasetyo.

Menariknya, APPMBGI NTB sedang mempersiapkan pembentukan pengurus di tingkat kabupaten/kota se-NTB. Asosiasi juga akan memayungi para anggotanya dalam hal kemungkinan adanya pelanggaran regulasi saat operasional.

"Pengelola dapur MBG yang terkena suspend dari BGN, misalnya, harus digali dulu persoalan sebenarnya di bawah. Tidak boleh ada lembaga mana pun, apalagi oknum -oknum yang mengatasnamakan lembaga pusat untuk bertindak seenaknya kepada anggota APPMBGI nantinya,'' kata Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan APPMBGI NTB, Eko Rahady, S.H.

Apa yang sering dikeluhkan oleh pengelola dapur MBG selama ini, kata Eko, tidak terlepas dari tindakan oknum -oknum yang mengatasnamakan lembaga dalam mengambil tindakan.

''Pengelola dapur nyaman saat operasional. Jika ditekan-tekan, maka hal itu akan mempengaruhi pula kepada mitra dapur seperti UMKM dan stakeholder lainnya, dalam hal ini masyarakat dan penerima manfaat,'' demikian Eko.


     

Festival Muharram 1448 H Dibuka, Wabup Lotim Dorong UMKM Jadi Penggerak Ekonomi

Okenews.net– Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya membuka Festival Muharram 1448 Hijriah di GOR Lalu Muslihin, Selasa (16/6). Momentum peringatan Tahun Baru Islam tersebut tidak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong berbagai kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui Festival Muharram 1448 Hijriah yang resmi dibuka Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya di GOR Lalu Muslihin.

Dalam sambutannya, Edwin menyampaikan pesan Bupati Lombok Timur agar seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya memberi ruang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam setiap agenda pemerintah daerah.

Menurutnya, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi daerah. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta terus mendukung dan melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan.

Edwin mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur menunjukkan tren positif. Jika pada akhir 2025 berada di kisaran empat persen, maka pada triwulan pertama 2026 meningkat menjadi sekitar tujuh persen.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah kelompok masyarakat pada desil bawah masih membutuhkan perhatian dan program yang lebih terarah.

“Penguatan ekonomi masyarakat akan menjadi fokus pemerintah daerah pada tahun 2027. Festival dan kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi warga perlu terus dikembangkan hingga ke tingkat kecamatan,” ujarnya.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan Muharram dapat berjalan lancar serta memberi manfaat luas bagi masyarakat. Edwin juga mengapresiasi para pelaku seni dan budaya yang turut meramaikan festival dan berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi kreatif di daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Muharram 1448 Hijriah, Husnul Basri, menjelaskan bahwa peringatan Tahun Baru Islam tahun ini mengusung tema “Menebar Semangat Hijrah Mewujudkan Lombok Timur SMART.”

Menurutnya, tema tersebut terinspirasi dari makna hijrah sebagai upaya bertransformasi menuju kondisi yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun pembangunan daerah.

Rangkaian kegiatan Muharram sebelumnya telah diawali dengan pawai ta’aruf yang diikuti ribuan peserta dari unsur OPD, pelajar, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum. Selain itu, digelar pula pawai 1.448 dulang sebagai simbol Tahun Hijriah 1448.

Festival ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM. Tercatat sekitar 150 pelaku usaha berminat mengikuti kegiatan, meski panitia hanya mampu menyediakan 37 stan karena keterbatasan lokasi. Selebihnya, para pelaku UMKM tetap berpartisipasi secara mandiri di sekitar area kegiatan.

Berbagai layanan publik turut dihadirkan selama festival berlangsung, mulai dari perpustakaan keliling, layanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain pelayanan publik, masyarakat juga disuguhkan berbagai pertunjukan seni dan budaya seperti hadrah, wayang kulit, cilokaq, penampilan band lokal, serta atraksi seni dari pelajar SMA se-Lombok Timur.

Puncak Festival Muharram 1448 Hijriah dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni mendatang dengan menghadirkan sejumlah musisi nasional, di antaranya Band GIGI, Bams, John Paul Ivan, dan Bapack Guru sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi