www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Rabu, 11 November 2026

     

PLT Direksi PDAM: Jangan Alihkan Persoalan, Bupati Selaku KPM Harus Bertanggung Jawab

 

Okenews.net- Persoalan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direksi PDAM tidak seharusnya diarahkan menjadi persoalan benar atau salahnya individu yang ditunjuk. Dalam konteks ini, kami dari Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) berpandangan bahwa Sopyan tidak serta-merta harus ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas polemik tersebut. Sebab, penunjukan seorang PLT merupakan bagian dari kewenangan dan keputusan pejabat yang memiliki otoritas dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


Justru pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, mengapa proses penunjukan PLT Direksi PDAM bisa berlangsung ketika terdapat persoalan mendasar terkait persyaratan usia dan batas waktu masa jabatan PLT yang patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?


Di sinilah posisi Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) harus menjadi perhatian publik.


Sebagai KPM, Bupati bukan sekadar pemegang kewenangan administratif dalam pengelolaan perusahaan daerah. Bupati juga memiliki tanggung jawab memastikan seluruh keputusan strategis perusahaan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta kepentingan masyarakat sebagai pelanggan layanan publik.


Karena itu, Bupati perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Apa dasar hukum yang digunakan dalam penunjukan PLT Direksi tersebut? Apakah persyaratan usia telah diperiksa? Bagaimana dengan batas waktu penugasan PLT? Apakah seluruh prosedur telah melalui kajian hukum dan administrasi yang memadai?


Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk serangan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMD tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu.


Jangan sampai persoalan regulasi justru dianggap sebagai persoalan teknis yang bisa diabaikan.


Apabila ketentuan mengenai persyaratan usia dan batas waktu PLT telah diatur secara jelas, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengabaikannya. Kewenangan KPM bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Bahkan, semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, semakin besar pula tanggung jawab hukumnya dalam memastikan keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang benar.


LK2T memandang bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara keputusan penunjukan PLT dengan ketentuan yang berlaku, maka Bupati selaku KPM seharusnya segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah korektif, termasuk menetapkan mekanisme pengisian jabatan direksi sesuai prosedur yang sah apabila persyaratan dan tahapan hukumnya telah terpenuhi.


Kami juga melihat adanya ruang pertanyaan yang lebih serius: apakah kondisi ini terjadi semata-mata karena kelalaian administratif, atau justru terdapat unsur kesengajaan dalam mempertahankan situasi yang secara regulatif patut dipersoalkan?


LK2T tidak ingin berspekulasi tanpa bukti. Namun, dugaan tersebut perlu dijawab melalui keterbukaan Bupati. Sebab, apabila persoalan persyaratan usia dan batas waktu PLT telah diketahui, tetapi tidak ada langkah penyelesaian yang jelas, publik berhak mempertanyakan apakah telah terjadi pembiaran dalam pengambilan keputusan.


Jangan sampai kewenangan KPM digunakan untuk mempertahankan sebuah keputusan yang sejak awal dasar hukumnya masih dipersoalkan.


PDAM merupakan perusahaan daerah yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat. Pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kompromi kepentingan personal, politik, ataupun kepentingan kelompok. Kepastian hukum, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama.


Oleh sebab itu, LK2T meminta Bupati selaku KPM untuk:


1. Membuka secara transparan dasar hukum dan pertimbangan administratif penunjukan PLT Direksi PDAM.

2. Menjelaskan kesesuaian persyaratan usia pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan yang berlaku.

3. Menjelaskan dasar hukum serta batas waktu penugasan PLT Direksi.

4. Melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penunjukan dan memastikan tidak terjadi pelanggaran regulasi.

5. Segera mengambil langkah penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan direksi definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Persoalan ini bukan tentang siapa yang harus dipertahankan atau siapa yang harus disalahkan. Ini tentang bagaimana pemerintah daerah menghormati hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.


Bupati sebagai KPM harus hadir memberikan jawaban, bukan membiarkan polemik berkembang tanpa kepastian. Sebab, ketika sebuah keputusan publik dipersoalkan dari sisi legalitas, yang harus diuji bukan hanya orang yang ditunjuk, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan untuk menunjuk.


Jangan sampai publik melihat bahwa aturan hanya berlaku bagi pihak tertentu, sementara kewenangan dapat berjalan tanpa kepastian hukum.


Hukum harus menjadi dasar keputusan, bukan sekadar pembenaran setelah keputusan dibuat.


Karomi

Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T)

     

Peringati Hari Pahlawan, BPN Lombok Utara Ajak Pegawai Perkuat Integritas dan Pengabdian

Okenews.net – Semangat perjuangan para pahlawan bangsa menjadi pengingat penting bagi setiap aparatur negara untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional yang digelar Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Selasa (10/11/2026).


Upacara berlangsung sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan semangat kepahlawanan sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.


Menurutnya, perjuangan tidak hanya dilakukan melalui pengorbanan di medan perang, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kerja keras, integritas, dan kesungguhan dalam melayani masyarakat.


"Semangat perjuangan para pahlawan hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengabdi, bekerja dengan penuh integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pesannya.


Ia menegaskan, nilai-nilai kepahlawanan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Melalui momentum Hari Pahlawan ini, seluruh pegawai Kantor Pertanahan Lombok Utara diharapkan semakin memperkuat komitmen pengabdian serta menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.


"Perjuangan para pahlawan harus kita lanjutkan melalui karya nyata dan pengabdian terbaik. Itulah bentuk penghormatan yang sesungguhnya kepada mereka yang telah berjuang untuk Indonesia," tutupnya

     

BPN Lombok Utara Jaring Generasi Muda Profesional Lewat Magang Hub Batch 3

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah yang dilakukan yakni menjaring generasi muda potensial melalui program Magang Hub Batch 3.


Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan wawancara peserta Magang Hub Batch 3 yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan seleksi untuk melihat kemampuan, potensi, serta kesiapan peserta dalam menghadapi lingkungan kerja profesional.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan teknologi. Menurutnya, kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


"Pelayanan pertanahan yang berkualitas harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas. Karena itu, menyiapkan generasi muda menjadi bagian penting dari upaya membangun pelayanan yang semakin baik," ujarnya.


Ia menjelaskan, program Magang Hub bukan sekadar memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal dunia kerja, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab.


"Kami ingin para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga belajar tentang etos kerja, kedisiplinan, integritas, serta bagaimana memberikan kontribusi positif dalam sebuah institusi," katanya.


Menurutnya, kehadiran generasi muda dengan semangat belajar dan kemampuan beradaptasi diharapkan dapat menghadirkan perspektif baru sekaligus membangun kolaborasi yang bermanfaat bagi institusi.


"Kami berharap peserta yang mengikuti proses seleksi ini mampu menunjukkan potensi terbaiknya. Jadikan kesempatan magang sebagai ruang untuk berkembang, memperluas wawasan, dan membangun karakter profesional," pesannya.


Melalui Magang Hub Batch 3, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap dapat ikut berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas, sekaligus memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

     

Borong 21 Juara FTBI, Dikbud Lotim Dorong Penguatan Muatan Lokal Sasak di Sekolah

Para juara FTBI bersama Kabid Kebudayaan Dikbud Lotim Abdul Hayyi (tengah pakai sapuk) saat menrima penghargaan
Okenews.net – Keberhasilan kontingen Kabupaten Lombok Timur memborong 21 juara pada Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 menjadi momentum memperkuat pembelajaran muatan lokal Sasak di satuan pendidikan.

Capaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada prestasi kompetisi, tetapi menjadi dorongan bagi sekolah untuk semakin menghidupkan bahasa, sastra, dan kebudayaan Sasak melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Koordinator Kontingen FTBI Dikbud Lombok Timur Abdul Hayyi, M.Pd mengatakan keberhasilan para peserta merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara bertahap oleh masing-masing satuan pendidikan.

Persiapan mandiri siswa, pendampingan intensif guru pembina, dukungan kepala sekolah, hingga fasilitasi pembiayaan menjadi faktor penting yang mengantarkan kontingen Lombok Timur meraih prestasi di tingkat provinsi.

Menurut Hayyi, FTBI memiliki makna strategis bagi keberlangsungan bahasa dan kebudayaan daerah. Kompetisi tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan sekaligus menanamkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya leluhur.

"Bahasa Sasak merupakan warisan leluhur yang menyimpan identitas, pengetahuan, nilai-nilai kehidupan, dan kearifan masyarakat," jelas Hayyi, Rabu (11/10/2026). 

Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan wariskan kepada generasi berikutnya. Anak-anak perlu mengenal, menggunakan, dan memiliki kebanggaan terhadap bahasa serta budayanya sendiri. 

Kabid Kebudayaan itu menilai pelestarian bahasa daerah membutuhkan langkah yang lebih sistematis melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Sekolah memiliki posisi penting karena menjadi ruang pembentukan pengetahuan, sikap, sekaligus karakter peserta didik.

Ia juga mendorong agar pembelajaran muatan lokal Sasak tidak berhenti pada pengenalan kosakata atau materi bahasa secara tekstual. Pembelajaran perlu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mengenal dan mempraktikkan tradisi serta ekspresi kebudayaan masyarakat. 

"Peserta didik harus mengenal bahasa, sastra lisan, cerita rakyat, tembang, aksara, dan tradisi bertutur yang diwariskan para leluhur. Dan sekolah menjadi salah satu ruang penting untuk memastikan warisan tersebut tetap hidup," tegasnya. 

Berbagai cabang perlombaan FTBI seperti begolohan, bewaran, cekon, pidarte, nembang, puisi, dan penulisan aksara Sasak dapat dikembangkan menjadi bagian dari aktivitas pembelajaran maupun kegiatan pengembangan bakat di sekolah.

Melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak sekadar mengetahui keberadaan kebudayaannya, tetapi memiliki kemampuan untuk mempraktikkan dan mengembangkannya sesuai dinamika zaman. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan identitas budaya generasi muda Sasak.

FTBI merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Pada awal November 2026, kontingen Lombok Timur mengikuti kompetisi tingkat Provinsi NTB yang digelar di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB,

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M. Nurul Wathoni, mengapresiasi capaian para peserta yang berhasil mengharumkan nama daerah. Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan kualitas dan potensi peserta didik yang perlu terus mendapatkan ruang pembinaan.

Ia menekankan keberhasilan siswa tidak terlepas dari komitmen sekolah, terutama kepala sekolah dan guru pembina yang memberikan dukungan selama proses persiapan. Pemberian penghargaan (reward) kepada siswa berprestasi juga menjadi bentuk apresiasi sekaligus keberpihakan sekolah terhadap pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik.

Wathoni berharap sekolah memberikan perhatian yang seimbang terhadap pengembangan kemampuan akademik dan nonakademik, termasuk bidang bahasa, sastra, seni, dan kebudayaan daerah.
Pengembangan potensi tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar peserta didik memiliki kesempatan untuk tumbuh sesuai minat dan bakatnya. 

Adapun 21 prestasi yang berhasil diraih kontingen Lombok Timur pada FTBI tingkat Provinsi NTB 2026 terdiri atas 12 prestasi jenjang SD dan sembilan prestasi jenjang SMP.

Daftar Peraih Juara FTBI Tingkat Provinsi NTB 2026

Jenjang SD

  1. Anindito Caesar Alvaro – SDN 1 Dasan Lekong – Juara I Begolohan SD.
  2. Gilang Astaguna Herman – SDN 1 Montong Belai – Juara II Begolohan SD.
  3. Zetira Gaesani Zahra – SDN 3 Sakra – Juara I Cekon SD.
  4. Baiq Siti Andini Ramadhani – SDN 3 Pengkelak Mas – Juara II Cekon SD.
  5. Novia Rizkiana – SDN 5 Labuhan Haji – Juara III Cekon SD.
  6. M. Zaidan Maulana – SDN 3 Selong – Juara II Bewaran SD.
  7. Balqis Handiya Putri – SDN 2 Rakam – Juara III Bewaran SD.
  8. Anggi Gradita Putri – SDN 2 Kalijaga – Juara II Puisi SD.
  9. Lalu Pradipka Setya Wisena – SDN 1 Selebung Ketangga – Juara I Nembang SD.
  10. Lalu Pradipta Setya Wisesa – SDN 1 Selebung Ketangga – Juara II Nembang SD.
  11. Amerina Almera – SDN 5 Masbagik Utara – Juara I Nulis Aksara SD.
  12. Gita Ayu Zafira – SDN 2 Kelayu Utara – Juara III Nulis Aksara SD.
Jenjang SMP
  1. Muhammad Haikal Habibi – SMPN 2 Sakra Timur – Juara II Begolohan SMP.
  2. Dini Sasriani Safitri – SMPN 1 Selong – Juara III Begolohan SMP.
  3. Zivara Onalia Putri – SMPN 1 Pringgasela – Juara II Cekon SMP.
  4. L. M. Azyan Rizki Kusnadi – SMPN 1 Selong – Juara I Bewaran SMP.
  5. Bq Ladys Malikha Amalia Za – SMPN 1 Aikmel – Juara II Pidarte SMP.
  6. Regina Saputri – SMPN 2 Masbagik – Juara I Nembang SMP.
  7. Devan Julio Pratama – SMPN 6 Masbagik – Juara II Nembang SMP.
  8. Aulia Citra – SMPN 1 Montong Gading – Juara I Nulis Aksara SMP.
  9. Putri Aprina – SMPN 1 Montong Gading – Juara II Nulis Aksara SMP.
Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi Lombok Timur untuk memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal. Melalui pembelajaran muatan lokal yang terarah dan pembinaan berkelanjutan, bahasa dan budaya Sasak diharapkan tetap menjadi bagian hidup dari keseharian peserta didik, sekaligus menjadi warisan yang terus berkembang lintas generasi.

Selasa, 10 November 2026

     

Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari _beneficial ownership_-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026).

Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.

Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.

Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan  286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya. 

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Wabup Edwin Dorong Riset Rotavirus untuk Tekan Risiko Stunting di Lombok Timur

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat upaya pencegahan penyakit diare pada anak balita melalui kolaborasi riset bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan CDC Foundation. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kesehatan yang tepat, terutama dalam menekan risiko stunting.

Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menerima kunjungan dan audiensi tim peneliti UGM bersama CDC Foundation di ruang rapat Bappeda Lombok Timur, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas diseminasi hasil penelitian surveilans Rotavirus Acute Gastroenteritis (RVGE) atau infeksi diare akut akibat Rotavirus, sekaligus efektivitas vaksinasi Rotavirus dalam melindungi kesehatan anak.

Edwin mengatakan, penelitian tersebut memiliki arti penting bagi Lombok Timur, mengingat jumlah penduduk dan balita yang cukup besar serta masih tingginya tantangan penanganan stunting.

Menurutnya, pemerintah daerah siap mendukung keberlanjutan penelitian melalui fasilitas kesehatan dan jaringan kader yang tersebar hingga tingkat desa.

Lombok Timur saat ini memiliki 36 Puskesmas dan RSUD yang didukung sekitar 10 ribu kader Posyandu serta 3.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di bawah koordinasi DP3AKB. Selain itu, terdapat dukungan pendamping desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

"Potensi sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk mendukung penelitian ini. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan data dari seluruh jajaran di lapangan benar-benar akurat sehingga hasil riset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Edwin.

Ia berharap hasil penelitian tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga dapat menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim UGM, Jarir At Thobari, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi penelitian di bidang infeksi dan kesehatan anak.

"Kami sangat berterima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Lombok Timur. Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk mempererat kerja sama riset secara langsung," ujarnya.

Jarir menjelaskan, penelitian mengenai infeksi diare akibat Rotavirus tersebut telah memasuki tahun keempat. Melihat pentingnya hasil penelitian bagi kesehatan anak, pihaknya berencana melanjutkan studi pada tahun-tahun berikutnya.

Ketua Tim Peneliti, Rony Trilaksono, menambahkan bahwa surveilans Rotavirus dilaksanakan di 16 rumah sakit terpilih yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Khusus di NTB, penelitian menyasar Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Timur. Sejak dimulai pada Agustus 2023, rekrutmen partisipan secara nasional telah menjangkau lebih dari 300 anak.

Berdasarkan data Indonesian RV Surveillance Network (IRSN), Rotavirus terdeteksi pada 60 persen pasien anak rawat inap dan 41 persen pasien anak rawat jalan yang mengalami diare. Sebagian besar kasus ditemukan pada kelompok usia 6 hingga 23 bulan, yang rentan mengalami muntah hebat dan dehidrasi berat.

Sementara itu, data penelitian di Lombok Timur mencatat tingkat positif Rotavirus sebesar 18 persen, dengan genotipe G9P[8] mendominasi sebesar 58,11 persen.

Temuan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena infeksi diare pada usia dini dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap hasil riset dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret, mulai dari penguatan pencegahan, peningkatan layanan kesehatan hingga optimalisasi program perlindungan anak dari ancaman penyakit infeksi.

Dengan demikian, upaya menekan angka stunting dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kesehatan anak sejak usia dini.

     

Hari Pahlawan 2026, Wabup Edwin Ajak Masyarakat Lombok Timur Lanjutkan Semangat Perjuangan

Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-81 
Okenews.net– Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-81 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mengajak masyarakat meneruskan nilai-nilai perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan tingkat Kabupaten Lombok Timur di Halaman Kantor Bupati, Selasa (10/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Edwin membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Ia menyampaikan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi pengingat atas keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Tanggal 10 November mengingatkan kita pada keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang harus dijaga bersama, dengan pengorbanan yang tidak mengenal kepentingan pribadi," demikian amanat yang dibacakan Wabup.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan", peringatan tahun ini mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kepahlawanan sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut amanat tersebut, bentuk perjuangan saat ini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja keras, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik, dan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31, 33, dan 34, serta delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, hingga pemerataan akses pendidikan. Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Lebih jauh, semangat melangkah bersama juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, hingga generasi muda diharapkan ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan.

Mengakhiri amanatnya, Edwin mengajak masyarakat Lombok Timur untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneruskan perjuangan mereka melalui tindakan nyata.

Ia menekankan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh, memperkuat kesetiakawanan sosial, serta memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Selamat Hari Pahlawan Tahun 2026. Mari kita jaga semangat perjuangan ini dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," tutupnya.

Senin, 09 November 2026

     

Lombok Timur Genjot Pencegahan Stunting, Elsimil Diperkuat dari Hulu

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pemanfaatan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi risiko stunting sejak dini, bahkan sebelum pasangan memasuki jenjang pernikahan.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat membuka Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Elsimil di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (9/11/2026).

Kegiatan bertema “Bergerak Bersama Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Elsimil untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas” tersebut melibatkan berbagai organisasi wanita, Tim Pendamping Keluarga (TPK), penyuluh KB, serta perwakilan BKKBN Provinsi NTB.

Edwin yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S) Lombok Timur menyebutkan, pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, bukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan.

Menurutnya, angka stunting di Lombok Timur masih berada di kisaran 22 persen atau sekitar 56.000 keluarga berisiko stunting. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Stunting merupakan tantangan nyata bagi masa depan daerah dan bangsa. Ketika stunting sudah terjadi, akan sangat sulit untuk diatasi. Dampaknya bukan sekadar pada tinggi dan berat badan anak, tetapi juga perkembangan otak yang memengaruhi kecerdasan dan daya saingnya,” tegas Edwin.

Ia menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari minimal tiga bulan sebelum pernikahan, masa kehamilan, setelah melahirkan, hingga anak berusia dua tahun atau periode golden age.

Selain itu, Pemkab Lombok Timur terus menyosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, termasuk melalui pondok pesantren dan sekolah menengah.

Pemanfaatan Elsimil menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut. Aplikasi ini memungkinkan calon pengantin maupun orang tua melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri untuk mengetahui potensi risiko stunting sejak awal.

Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur, Hj. Sri Mahyu Wardani, menyambut positif keterlibatan lebih dari 29 organisasi wanita dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai, organisasi wanita memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi kesehatan keluarga hingga ke tingkat masyarakat.

“Peran ormas wanita yang menyentuh hingga akar menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan edukasi Elsimil. Harapannya, keluarga di Lombok Timur mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, BKKBN, organisasi wanita, serta Tim Pendamping Keluarga, Pemkab Lombok Timur berharap pencegahan stunting dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi masa depan yang unggul.

     

Bupati Lotim Salurkan Insentif 416 Guru Honorer, Baznas Siapkan Rp124,8 Juta

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satunya diwujudkan dengan penyaluran insentif bagi guru honorer melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pendistribusian insentif guru honorer yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani), Rehab Rumah Layak Huni (Rehani), serta gerobak Z-Kup dari Baznas Lotim, Senin (9/11/2026), di Rumah Adat Sembalun.

Menurut Bupati, pembangunan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan dan gedung, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas manusia.

Ia mengakui insentif yang diberikan kepada para guru mungkin belum seberapa. Namun, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam membentuk generasi bangsa.

“Pembangunan bukan hanya tentang jalan dan gedung, tetapi juga bagaimana kita membangun kualitas SDM. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak kita, sehingga perhatian terhadap mereka menjadi hal penting,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Haerul Warisin juga menyampaikan perkembangan terkait peluang perubahan status kepegawaian bagi PPPK paruh waktu. Ia berharap regulasi ke depan dapat membuka kesempatan lebih luas, termasuk peluang menjadi kepala sekolah.

Selain itu, peluang mengikuti seleksi CPNS bagi generasi muda juga diharapkan semakin terbuka, terutama seiring banyaknya pegawai negeri yang memasuki masa pensiun.

Di bidang sosial, Pemkab Lombok Timur terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak telah dilakukan untuk mendapatkan alokasi bantuan perumahan.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah saat ini lebih mengutamakan kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Yang kita lakukan sekarang adalah bekerja untuk membangun daerah dan membantu masyarakat. Bukan sekadar pencitraan, tetapi bagaimana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Timur H. Muhammad Kamli menjelaskan, pada sektor pendidikan pihaknya menyalurkan insentif kepada 416 guru honorer SMP negeri se-Lombok Timur dengan total anggaran Rp124,8 juta.

Masing-masing satuan pendidikan diwakili lima guru yang telah melalui proses verifikasi langsung oleh petugas Baznas. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang menyasar tenaga pendidik tingkat TK/PAUD, SD hingga SMP bersama Kementerian Agama.

Tak hanya pendidikan, Baznas Lotim juga mengalokasikan anggaran untuk program bantuan perumahan. Program Mahyani mendapat anggaran Rp900 juta, sedangkan Rehani dialokasikan Rp840 juta.

Melalui program Rehani, sebanyak 42 rumah penerima manfaat akan direnovasi agar memenuhi standar kelayakan huni.

Baznas juga memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan gerobak usaha Z-Kup. Setiap penerima memperoleh gerobak jualan yang dilengkapi modal usaha sebesar Rp1 juta.

Kamli berharap berbagai program tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat peran zakat dalam mendukung pembangunan daerah dan mengurangi beban warga yang membutuhkan.

     

Serahkan Sertipikat Gratis, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

Okenews.net- Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertipikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pada Sabtu (07/11/2026). Setelah sertipikat diserahkan, Andi Tenri Abeng yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut berbincang bersama 15 penerima sertipikat dan warga sekitar yang berkumpul di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah Bogor, Jawa Barat.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.

Untuk memudahkan masyarakat melakukan alih media, Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten/kota bukan hanya membuka pelayanan rutin pada Senin-Jumat, namun juga melayani saat akhir pekan lewat program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan tersebut tersedia setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00-12.00 waktu setempat, termasuk di Kota Bogor.

“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi Tenri Abeng.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang sudah mendukung dan aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor ini. Hal tersebut sangatlah penting karena menurutnya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemberian bantuan perumahan dan pelayanan pertanahan, harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak mempersulit masyarakat.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar Sirait.

Penyerahan 15 sertipikat tanah ini merupakan hasil dari sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Kementerian PKP menjalankan program Bedah Rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanahnya secara gratis. 

Turut hadir di lokasi penyerahan bersama Andi Tenri Abeng dan Maruarar Sirait, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Hadir pula, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi dan jajaran.

Minggu, 08 November 2026

     

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Okenews.net - Tak sedikit masyarakat yang baru mengetahui apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus sertipikat, setelah bertanya langsung ke petugas di Kantor Pertanahan (Kantah). Jika ternyata ada dokumen yang belum lengkap, maka mereka harus kembali di lain waktu dengan berkas tersebut. 

Kondisi itu bisa dihindari dengan memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi awal terkait prosedur pengurusan pertanahan, kini ada program ATR/BPN Dekat berupa mobil layanan keliling yang hadir di pusat-pusat aktivitas masyarakat.

“Hari Minggu ini saya kebetulan lagi jalan-jalan ternyata ada tenda ATR/BPN, akhirnya saya datangi ke sini untuk tanya-tanya. Memang saya ini baru AJB (Akta Jual Beli) ingin meningkatkan sertipikat, jadi tahu nih apa-apa yang harus disiapkan sebelum kita mendatangi kantor ATR/BPN,” ujar Mukhlis, usai mencoba layanan ATR/BPN Dekat yang disediakan Kantah Kabupaten Cirebon di kawasan Stadion Watubelah.

Setelah berkonsultasi dengan petugas di mobil layanan keliling dan mencatat persyaratan yang perlu ia lengkapi untuk balik nama, Mukhlis jadi lebih mudah mempersiapkan berkasnya. “Terima kasih nih. Semoga jika sudah lengkap berkasnya nanti bisa cepat keluar sertipikatnya,” katanya.

Bukan hanya di Kabupaten Cirebon, layanan ATR/BPN Dekat juga bisa ditemukan di 45 Kantah yang ada di enam provinsi. Untuk saat ini, layanan tersebut tersedia bagi masyarakat di wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. 

Lokasi dan waktu layanan ATR/BPN Dekat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing Kantah. Layanan ini umumnya dapat ditemui di pusat keramaian, seperti pasar, lokasi _car free day_, ataupun alun-alun kabupaten/kota. Untuk informasi lengkap terkait lokasi dan waktu pelayanan ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat menghubungi Kantah setempat.

Lewat layanan ATR/BPN Dekat, masyarakat bisa melakukan konsultasi dan pengaduan pertanahan; pengecekan status tanah; pendaftaran tanah pertama kali; perubahan data sertipikat (nama/alamat); serta layanan hak tanggungan dan roya. Kehadiran petugas ATR/BPN pada mobil layanan keliling ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur, mengetahui persyaratan, serta memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengurus kebutuhan pertanahannya kelak di Kantah. 

     

Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

Okenews.net - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya risiko apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia dan kepemilikannya belum dialihkan ke ahli waris. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan, kondisi tersebut dapat menghambat pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan potensi persoalan hukum di kemudian hari. 

“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (06/11/2026).

Ketika sertipikat milik orang tua yang sudah meninggal belum juga diajukan Peralihan Hak-nya hingga ahli waris tingkat pertama meninggal dunia, maka kondisi berisiko akan menjadi lebih rumit. Sertipikat tersebut akan diturunkan haknya ke ahli waris pengganti sehingga jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga bertambah. Akibatnya, proses pengambilan keputusan bisa jadi lebih kompleks karena memerlukan persetujuan seluruh ahli waris.

Penundaan balik nama waris juga dapat mempersulit transaksi atas tanah, baik untuk keperluan Peralihan Hak maupun pembebanan Hak Tanggungan. Pada prinsipnya, transaksi atas tanah yang telah bersertipikat harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Oleh karena itu, saat pemegang hak telah meninggal dunia, proses peralihan atau pembebanan hak atas tanah tersebut perlu didahului dengan penyelesaian administrasi pewarisan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada masyarakat yang memiliki tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, Ana Anida mengimbau untuk segera mengurus Peralihan Hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat. 

"Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang," pungkasnya. 

Jumat, 06 November 2026

     

Ekspose Manajemen Talenta, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Ekspose Manajemen Talenta di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Kamis (05/11/2026), untuk memastikan kesiapan sistem karier berbasis merit di Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menyatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam memperkuat penerapan manajemen talenta yang mengedepankan meritokrasi.

“Kualitas sebuah institusi sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Dengan lebih dari 33.000 aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan berkembang dan berkarier berdasarkan kompetensi, kinerja, serta potensinya,” ujar Wamen Ossy di Kantor BKN, Jakarta.

Menurut Wamen Ossy, penerapan manajemen talenta bukan hanya sekadar pemenuhan kebijakan pengelolaan kepegawaian, melainkan komitmen institusional yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Penerapan manajemen talenta akan diperkuat Kementerian ATR/BPN melalui empat langkah, yaitu komitmen pimpinan dalam pemetaan talenta (talent pool); penguatan fungsi Komite Talenta ASN; penyempurnaan integrasi dan validitas data talenta melalui SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) dan aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara), termasuk pemetaan sembilan kotak talenta; serta membangun keterbukaan dalam pengembangan karier pegawai.

“Pak Menteri sejak awal sudah menyampaikan bahwa lebih dari 80% pelayanan di Kementerian ATR/BPN merupakan pelayanan publik. Karena itu, ada dua bidang yang harus kita benahi, yaitu sistem dan SDM. Dalam hal ini, kami juga membutuhkan arahan dan bimbingan dari BKN agar sistem manajemen talenta yang kami bangun dapat dilaksanakan dengan baik,” tutur Wamen Ossy.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyepakati bahwa penerapan manajemen talenta adalah pendekatan penting dalam menyiapkan ASN yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, di tengah perubahan program prioritas pemerintahan serta pertumbuhan jumlah ASN, pengelolaan SDM dituntut untuk lebih adaptif. 

“Dengan manajemen talenta, kita menyiapkan ASN-ASN yang memiliki kualitas dan standar untuk menduduki jabatan. Jadi, siapa pun presidennya dan siapa pun menterinya, ASN-nya sudah mulai kita siapkan. Tugas kami di BKN adalah menyiapkan ASN yang memiliki kualitas sesuai standar untuk duduk dalam jabatan,” ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan terkait progres _talent pool_ yang tengah berlangsung di Kementerian ATR/BPN. Setelah sesi pemaparan, berlangsung penandatanganan Berita Acara Ekspose Manajemen Talenta antara Wamen ATR/Waka BPN dengan Kepala BKN. Turut hadir mengikuti pertemuan ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Agustyarsyah, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Kamis, 05 November 2026

     

Wabup Edwin Hadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan NTB 2026

Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang berlangsung di Mataram, Kamis (5/11/2026).

Rakor tersebut dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, dengan mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penanganan kemiskinan.

Dalam sambutannya, Wagub Indah menyampaikan bahwa angka kemiskinan di NTB menunjukkan tren penurunan selama periode Maret 2025 hingga Maret 2026.

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 11,78 persen atau 654,57 ribu jiwa. Angka tersebut turun menjadi 11,17 persen atau 628,50 ribu jiwa pada Maret 2026.

Penurunan sebesar 0,61 poin persentase tersebut dinilai sebagai kemajuan yang patut disyukuri. Namun, Wagub mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah.

“Ini merupakan kemajuan yang kita syukuri bersama. Namun, kita juga harus jujur bahwa angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah kita semua. Masih ada ratusan ribu saudara kita yang membutuhkan perhatian dan intervensi,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi seluruh pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antarwilayah dan memastikan masyarakat di desa, daerah terpencil, serta kelompok rentan mendapatkan kesempatan yang setara.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program Desa Berdaya di wilayah masing-masing berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, pelaksanaan program pada tahun pertama menjadi penting untuk mengukur efektivitasnya dalam mendorong penurunan angka kemiskinan. Terlebih, waktu yang tersisa pada tahun 2026 semakin terbatas.

Rakor ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi NTB, serta Baznas.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

     

Mi6 : Pentingnya budaya membaca dan berdiskusi dikalangan aktivis pergerakan

Okenews.net - Ditengah budaya serba instan dan pragmatis akibat kemajuan tehnologi 4.0 maupun AI yang begitu masiv disemua platform media digital. Aktivis Pergerakan tidak boleh terkooptasi oleh tradisi instan dalam mencari dan mengkaji referensi alternatif. 

Kecepatan Tehnologi AI dalam mengagregasi sumber data yang secara cepat dan praktis tidak boleh dijadikan satu satunya sumber informasi tunggal.

"Aktivis Pergerakan perlu rajin kembali membaca  buku /text book untuk memperkaya khasanah ilmu dan analisis yang mendalam," ujar Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu, Kamis 5 November 2026. 

Menurut didu , aktivis pergerakan di NTB perlu memiliki referensi yang kuat yang menjadi sumber gagasan alternatif dalam melakukan advokasi kemanusiaan agar tidak dipandang sepele oleh pihak yang berbeda pandangan. 

"Ruang kajian dan diskusi harus diperbanyak untuk menebalkan letupan semangat perjuangan dalam membedah permasalahan secara holistik dan tidak parsial,"tandas didu.

Didu melanjutkan ditengah era pragmatisme dan kemudahan akses informasi 4.0,  tidak boleh membuat aktivis pergerakan terlena oleh kemudahan akses digital tersebut. Hal ini justru akan menjebak aktivis pada kebenaran tunggal yang belum tentu terverifikasi dengan valid. 

"Untuk itu tradisi membaca guna mengimbangi budaya oral // bersuara // lewat  buku buku pencerahan yang kaya norma dalam menganalisis setiap problem kebijakan dengan data kajian yang valid dan terukur agar tercipta solusi alternatif, " urai didu. 

didu melanjutkan saat ini disinyalir ada kecendrungan ditengah gempuran tehnologi AI dan berbagai platform digital membuat minat membaca buku manual menurun. Akibatnya ini berpengaruh pada soliditas ide dan gagasan yang orisinil dalam menarik basis kesimpulan. 

"Hal ini bisa tercermin dari maraknya  aksi aksi yang tidak populis serta tidak menyentuh akar permasalahan utama sebagai bahan kajian," imbuhnya. 

Terakhir didu mengatakan sudah saatnya aktivis pergerakan memiliki konsep alternatif sebagai second opini terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. 

"konsep tandingan ini penting agar menjadi pegangan pengambil kebijakan dalam menelaah atau kritik atas kebijakan yang salah tersebut," pungkas didu..

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi