www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Jumat, 13 November 2026

     

Nusron Wahid Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta  Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta. 

Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Menteri Nusron.

Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

     

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Okenews.net - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.

“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. 

Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. 

Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.

Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

     

Buka Rakor, Menteri Nusron Sarankan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Okenews.net - Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, merekomendasikan dua hal yang dinilai bisa meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Pertama, penyelenggaraan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di masing-masing desa. Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor tersebut.

“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada _land tenure_, tapi juga masuk dalam _land use_-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Rakor berjenjang menjadi rekomendasi pertamanya karena menurut Menteri Nusron, upaya pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari hulu. Sebelum sampai di hilir ke Kementerian ATR/BPN, para kepala desa dan perangkat di hulu memiliki peran penting dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan. “Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tau sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menteri Nusron mendorong agar edukasi mengenai administrasi pertanahan diberikan kepada perangkat desa dengan melibatkan Kantor Pertanahan dan aparat penegak hukum setempat dalam satu waktu pertemuan atau Rakor. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan sejak awal sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan tindak pidana pertanahan.

“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada KaPolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujar Menteri Nusron.

Terkait rekomendasi keduanya, Menteri Nusron ingin muatan Rakor tersebut ditegaskan ke perihal penanganan tindak pidana pertanahan yang tidak cukup hanya berfokus pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus menyentuh aspek penggunaan tanah (land use). Sebab, dari sisi penggunaan tanah hingga saat ini, terdapat 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang karena dialihfungsikan sepihak dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.

“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke _land use_-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegas Menteri Nusron.

Untuk memastikan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan berjalan baik, Menteri Nusron mengingatkan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang hadir dalam Rakor ini pentingnya meningkatkan intensitas koordinasi dan kolaborasi. “Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.

Setelah resmi membuka Rakor yang dilakukan dengan pemukulan gong, Menteri Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan. Apresiasi tersebut diberikan atas penyelesaian target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan. Dalam Rakor ini, turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Kamis, 12 November 2026

     

Bupati Lotim Temui Mendag, Dorong Ekspor Porang Langsung ke Pasar Internasional

Okenews.net – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, terus berupaya membuka peluang pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah. Salah satunya dengan mendorong produk porang asal Lombok Timur agar bisa menembus pasar ekspor secara langsung.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Haerul Warisin dengan Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan itu juga membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di Lombok Timur.

Di hadapan Mendag, Bupati memaparkan perkembangan pembangunan fisik dua pasar strategis, yakni Pasar Pringgabaya dan Pasar Montong Beter. Kedua pasar tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Selain persoalan infrastruktur perdagangan, Haerul Warisin turut menyampaikan perkembangan produksi dan hilirisasi porang yang mulai berkembang di Lombok Timur.

Ia berharap Kementerian Perdagangan dapat memberikan dukungan agar komoditas tersebut memiliki akses ekspor langsung ke pasar internasional tanpa harus melewati perantara dari daerah lain.

Menurutnya, peluang ekspor porang perlu dimaksimalkan agar potensi komoditas lokal dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, khususnya bagi petani dan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksinya.

Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas ekspor porang dari Lombok Timur.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi peluang baru bagi pengembangan komoditas unggulan daerah sekaligus membuka akses pasar internasional secara lebih mandiri.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap potensi porang tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

     

Dukung Ekonomi Sirkular, Mahasiswa UM Bima Hadirkan Inovasi Biogas di Kabupaten Dompu

Okenews.net – Universitas Muhammadiyah Bima (UM Bima) terus mendorong lahirnya inovasi mahasiswa yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Program Mahasiswa Berdampak Aksara Sirkular Tahun 2026, mahasiswa UM Bima mengembangkan teknologi pengolahan limbah organik menjadi biogas sebagai energi alternatif dan biokompos sebagai pupuk ramah lingkungan.

Program yang dilaksanakan di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), khususnya dalam mendorong inovasi berbasis pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana utama dengan pendampingan tim dosen UM Bima. Program tersebut diketuai Dr. M. Noris, S.Pd., M.Pd., dengan anggota Assoc. Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.H. dan Darmin, S.K.M., M.Kes.

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengembangkan teknologi tepat guna, tetapi juga terlibat langsung mencari solusi atas persoalan limbah organik di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi tim, penyusunan strategi, serta pembagian tugas kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa melakukan identifikasi potensi limbah organik rumah tangga, pengumpulan bahan baku, pemilahan, hingga pencacahan limbah untuk digunakan dalam proses fermentasi.

Tahapan berikutnya adalah pembuatan instalasi biodigester sederhana dengan memanfaatkan bahan dan peralatan yang relatif mudah diperoleh masyarakat. Instalasi tersebut dilengkapi sistem distribusi gas dan alat pengukur tekanan untuk memantau proses fermentasi.

Teknologi sederhana ini dikembangkan agar limbah organik yang selama ini berpotensi menjadi persoalan lingkungan dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif yang memiliki nilai guna.

Tidak hanya menghasilkan biogas, residu dari proses fermentasi juga diolah menjadi biokompos yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah.

Pendekatan tersebut menerapkan konsep circular economy atau ekonomi sirkular, yakni mengubah limbah menjadi sumber daya baru yang memiliki nilai manfaat sekaligus nilai ekonomi.

Ketua Pelaksana Program, Dr. M. Noris, S.Pd., M.Pd., mengatakan Program Mahasiswa Berdampak menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung melalui kegiatan pengabdian dan inovasi yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Melalui Program Aksara Sirkular ini, kami ingin menghadirkan inovasi yang sederhana, tetapi memiliki manfaat nyata. Pengolahan limbah organik menjadi biogas dan biokompos merupakan bentuk implementasi ilmu pengetahuan yang dapat mendukung ketahanan energi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ungkap Dr. M. Noris, Kamis (12/11/2026).

Ia berharap program tersebut dapat menjadi model pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kompetensi mahasiswa, tetapi juga melahirkan inovasi yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan di tengah masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa terlibat aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengolahan bahan organik, perakitan biodigester, hingga pemantauan proses fermentasi.

Keterlibatan langsung tersebut menjadi bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang mendorong mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan akademik, teknologi, kreativitas, dan pengabdian kepada masyarakat.

Program Mahasiswa Berdampak Aksara Sirkular 2026 selanjutnya akan memasuki tahap optimalisasi produksi biogas dan biokompos, pendampingan penerapan teknologi, serta evaluasi hasil kegiatan.

Melalui tahapan tersebut, UM Bima menargetkan pengembangan model pengelolaan limbah organik yang sederhana, aplikatif, dan berkelanjutan sehingga dapat diterapkan serta memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Program ini sekaligus menegaskan komitmen Universitas Muhammadiyah Bima dalam mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan melalui inovasi yang berdampak nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, produktif, dan berkelanjutan.

     

IJTI NTB Desak Keterbukaan Seleksi KPID, Jangan Ada Intervensi Kekuasaan

Okenews.net - Polemik penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari kalangan jurnalis televisi Di NTB. Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, Herman Zuhdi, meminta agar proses seleksi tersebut dibuka secara transparan dan tidak menyisakan Polemik atau ‘cacat’ prosedural di tengah masyarakat. 

Menurut Herman, persoalan yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, mengenai mekanisme penetapan tujuh calon komisioner KPID harus mendapatkan penjelasan terbuka dan transparan. Sebab, seleksi komisioner KPID bukan  hanya sekadar urusan internal DPRD ataupun Ekeskutif, melainkan menyangkut independensi lembaga pengawas penyiaran dan kepercayaan publik  kedepannya.

"Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan," tegas Herman, Kamis 12 November 2026

Herman yang merupakan Jurnalis Tvone secara khusus meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal untuk memberikan perhatian ‘serius’ terhadap polemik tersebut. Menurutnya, gubernur sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab publik untuk ikut menjaga dan mengawal agar iklim demokrasi dan kebebasan pers, serta independensi lembaga penyiaran di NTB bebas dari interpensi kekuasaan.

"Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa gubernur atau pihak tertentu terlibat dalam proses penetapan calon komisioner KPID. Namun, setiap dugaan pengaruh atau intervensi politik harus dijawab melalui transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja," tambahnya.

IJTI sebagai organisasi para jurnalis televisi yang beririsan langsung dengan dunia penyiaran memiliki kewajiban moral untuk memberikan catatan kritis terhadap dinamika yang terjadi, agar nantinya KPID dapat bekerja sesuai Proporsi dan tahu kewenangannya. Hal ini juga disampaikan karena adanya kekhawatiran calon KPID terpilih tidak mampu bekerja secara professional karena ‘minimnya’ keterwakilan dari SDM atau unsur penyiaran yang lolos dalam seleksi kali ini.

"Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya," tandasnya.

Lebih jauh, Herman mengingatkan bahwa komisioner KPID bukan jabatan politik yang dapat dibagi berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu. Mereka harus dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap persoalan penyiaran.

Menurutnya, seluruh 21 calon harus mendapatkan penilaian yang adil dan terukur. Tidak boleh ada calon yang kehilangan kesempatan dinilai secara proporsional karena proses pengambilan keputusan telah mengarah pada nama-nama tertentu.

"Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB," tutupnya.

Rabu, 11 November 2026

     

Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%

Okenews.net - Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98%. Saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87% dalam Lahan Baku Sawah (LBS), di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Rabu (11/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan angka tersebut sudah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah.

“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita _protect_ sawah barunya,” ujar Menteri Nusron. 

Angka tersebut bisa tercapai berkat dukungan pemerintah daerah. Saat ini, ada 110 kabupaten/kota yang telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B; 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang; 47 kabupaten/kota sudah proses berita acara kesepakatan dengan 4 Direktorat Jenderal; 2 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan dengan 3 Direktorat Jenderal; dan 11 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan di daerah. 

Meski secara nasional penetapan LP2B telah melampaui target, Menteri Nusron tak menampik jika masih terdapat tiga provinsi yang capaian LP2B-nya berada di bawah ketentuan minimal 87%. Ketiganya adalah Provinsi Riau dengan capaian 76,24%, Provinsi Banten 84,73%, dan Provinsi Papua 78,02%. 

“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-_upgrade_. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Menteri Nusron.

Dari segi aturan dalam penataan ruang, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Termasuk, jika dibutuhkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B.

“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Menteri Nusron. 

Menko Pangan, M. Zulkifli Hasan, sebagai pimpinan rapat menerima laporan sekaligus menetapkan capaian akhir LP2B di angka 87,98%. “Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan. 

Dalam Rakortas ini, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono; Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar, beserta jajaran dari kementerian/lembaga terkait. Pada pertemuan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana serta Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Budi Martono. 

     

Ultimatum IKA Unram, Fihir Ancam Bentuk Presidium Penyelamat dan Gelar Munas

Okenews.net- Alumni Universitas Mataram (Unram), M. Fihirudin, memberikan ultimatum kepada Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Mataram (PP IKA Unram) agar segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Ia memberikan batas waktu hingga 25 November 2026 bagi pengurus pusat untuk menggelar forum tertinggi organisasi alumni tersebut.

Fihir menegaskan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan Munas tidak juga dilaksanakan, dirinya bersama sejumlah alumni lainnya akan mengambil langkah dengan membentuk Presidium Penyelamat IKA Unram.

Menurut Fihir, pembentukan presidium tersebut diperlukan untuk menyelamatkan keberlangsungan organisasi sekaligus memastikan mekanisme pergantian kepemimpinan berjalan sesuai aturan.

“Batas waktu kami berikan sampai 25 November 2026. Jika tidak ada kepastian Munas, kami akan mengambil langkah membentuk Presidium Penyelamat IKA Unram,” tegas Fihir, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu tugas utama presidium nantinya adalah mempersiapkan pelaksanaan Munas IKA Unram secepat mungkin agar organisasi memiliki kepemimpinan yang ditetapkan melalui mekanisme yang semestinya.

Fihir menilai, penyelenggaraan Munas sudah seharusnya dilakukan mengingat masa kepengurusan PP IKA Unram periode 2021–2025 telah berakhir. Pengurus pusat yang dipimpin Hj. Baiq Isvie Rupaeda itu dilantik pada 3 Juli 2021 dengan masa bakti 2021–2025.

Dengan demikian, pergantian kepemimpinan melalui Munas dinilai tidak semestinya terus tertunda.

“Ini sudah terlalu lama. Munas seharusnya dilaksanakan setelah masa kepengurusan berakhir. Jangan sampai organisasi alumni kehilangan kepastian dalam menjalankan mekanisme organisasinya,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah membentuk Presidium Penyelamat IKA Unram bukan dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai upaya mendorong agar organisasi alumni tersebut kembali berjalan sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku.

“Tujuan kami sederhana, menyelamatkan organisasi dan memastikan Munas segera terlaksana. IKA Unram ini milik seluruh alumni, bukan milik kelompok atau orang tertentu,” katanya.

Fihir berharap PP IKA Unram merespons ultimatum tersebut dengan segera mengambil langkah konkret. Ia menilai penyelenggaraan Munas menjadi kebutuhan mendesak agar persoalan kepemimpinan tidak terus berlarut-larut.

Sebelumnya, Fihirudin juga telah menyuarakan persoalan belum terlaksananya Munas IKA Unram. Ia bahkan mempertanyakan kepastian forum tertinggi organisasi tersebut mengingat masa kepengurusan PP IKA Unram periode 2021–2025 telah berakhir. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian penyelenggaraan Munas sebagaimana yang diharapkan para alumni.

Dalam pernyataannya sebelumnya, Fihir juga menyoroti pelantikan sejumlah pengurus IKA Unram tingkat kabupaten/kota. Ia mempertanyakan landasan kewenangan pelantikan tersebut ketika masa kepengurusan pusat yang menjadi dasar penerbitan SK telah berakhir.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi organisasi. Karena itu, ultimatum hingga 25 November 2026 diberikan sebagai bentuk desakan agar PP IKA Unram segera mengambil langkah nyata, sekaligus menghindari munculnya polemik yang lebih luas di kalangan alumni.

     

PLT Direksi PDAM: Jangan Alihkan Persoalan, Bupati Selaku KPM Harus Bertanggung Jawab

 

Oleh: Karomi
Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T)

Okenews.net -  Persoalan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direksi PDAM tidak seharusnya diarahkan menjadi persoalan benar atau salahnya individu yang ditunjuk. Dalam konteks ini, kami dari Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) berpandangan bahwa Sopyan tidak serta-merta harus ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas polemik tersebut. Sebab, penunjukan seorang PLT merupakan bagian dari kewenangan dan keputusan pejabat yang memiliki otoritas dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Justru pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, mengapa proses penunjukan PLT Direksi PDAM bisa berlangsung ketika terdapat persoalan mendasar terkait persyaratan usia dan batas waktu masa jabatan PLT yang patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Di sinilah posisi Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) harus menjadi perhatian publik. Sebagai KPM, Bupati bukan sekadar pemegang kewenangan administratif dalam pengelolaan perusahaan daerah. Bupati juga memiliki tanggung jawab memastikan seluruh keputusan strategis perusahaan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta kepentingan masyarakat sebagai pelanggan layanan publik.

Karena itu, Bupati perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Apa dasar hukum yang digunakan dalam penunjukan PLT Direksi tersebut? Apakah persyaratan usia telah diperiksa? Bagaimana dengan batas waktu penugasan PLT? Apakah seluruh prosedur telah melalui kajian hukum dan administrasi yang memadai?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk serangan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMD tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu.

Jangan sampai persoalan regulasi justru dianggap sebagai persoalan teknis yang bisa diabaikan. Apabila ketentuan mengenai persyaratan usia dan batas waktu PLT telah diatur secara jelas, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengabaikannya. Kewenangan KPM bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Bahkan, semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, semakin besar pula tanggung jawab hukumnya dalam memastikan keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang benar.

LK2T memandang bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara keputusan penunjukan PLT dengan ketentuan yang berlaku, maka Bupati selaku KPM seharusnya segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah korektif, termasuk menetapkan mekanisme pengisian jabatan direksi sesuai prosedur yang sah apabila persyaratan dan tahapan hukumnya telah terpenuhi.

Kami juga melihat adanya ruang pertanyaan yang lebih serius: apakah kondisi ini terjadi semata-mata karena kelalaian administratif, atau justru terdapat unsur kesengajaan dalam mempertahankan situasi yang secara regulatif patut dipersoalkan?

LK2T tidak ingin berspekulasi tanpa bukti. Namun, dugaan tersebut perlu dijawab melalui keterbukaan Bupati. Sebab, apabila persoalan persyaratan usia dan batas waktu PLT telah diketahui, tetapi tidak ada langkah penyelesaian yang jelas, publik berhak mempertanyakan apakah telah terjadi pembiaran dalam pengambilan keputusan.

Jangan sampai kewenangan KPM digunakan untuk mempertahankan sebuah keputusan yang sejak awal dasar hukumnya masih dipersoalkan.

PDAM merupakan perusahaan daerah yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat. Pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kompromi kepentingan personal, politik, ataupun kepentingan kelompok. Kepastian hukum, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Oleh sebab itu, LK2T meminta Bupati selaku KPM untuk:

  1. Membuka secara transparan dasar hukum dan pertimbangan administratif penunjukan PLT Direksi PDAM.
  2. Menjelaskan kesesuaian persyaratan usia pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menjelaskan dasar hukum serta batas waktu penugasan PLT Direksi.
  4. Melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penunjukan dan memastikan tidak terjadi pelanggaran regulasi.
  5. Segera mengambil langkah penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan direksi definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan ini bukan tentang siapa yang harus dipertahankan atau siapa yang harus disalahkan. Ini tentang bagaimana pemerintah daerah menghormati hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Bupati sebagai KPM harus hadir memberikan jawaban, bukan membiarkan polemik berkembang tanpa kepastian. Sebab, ketika sebuah keputusan publik dipersoalkan dari sisi legalitas, yang harus diuji bukan hanya orang yang ditunjuk, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan untuk menunjuk.

Jangan sampai publik melihat bahwa aturan hanya berlaku bagi pihak tertentu, sementara kewenangan dapat berjalan tanpa kepastian hukum. Hukum harus menjadi dasar keputusan, bukan sekadar pembenaran setelah keputusan dibuat.

     

Peringati Hari Pahlawan, BPN Lombok Utara Ajak Pegawai Perkuat Integritas dan Pengabdian

Okenews.net – Semangat perjuangan para pahlawan bangsa menjadi pengingat penting bagi setiap aparatur negara untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional yang digelar Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Selasa (10/11/2026).


Upacara berlangsung sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan semangat kepahlawanan sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.


Menurutnya, perjuangan tidak hanya dilakukan melalui pengorbanan di medan perang, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kerja keras, integritas, dan kesungguhan dalam melayani masyarakat.


"Semangat perjuangan para pahlawan hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengabdi, bekerja dengan penuh integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pesannya.


Ia menegaskan, nilai-nilai kepahlawanan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Melalui momentum Hari Pahlawan ini, seluruh pegawai Kantor Pertanahan Lombok Utara diharapkan semakin memperkuat komitmen pengabdian serta menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.


"Perjuangan para pahlawan harus kita lanjutkan melalui karya nyata dan pengabdian terbaik. Itulah bentuk penghormatan yang sesungguhnya kepada mereka yang telah berjuang untuk Indonesia," tutupnya

     

BPN Lombok Utara Jaring Generasi Muda Profesional Lewat Magang Hub Batch 3

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah yang dilakukan yakni menjaring generasi muda potensial melalui program Magang Hub Batch 3.


Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan wawancara peserta Magang Hub Batch 3 yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan seleksi untuk melihat kemampuan, potensi, serta kesiapan peserta dalam menghadapi lingkungan kerja profesional.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan teknologi. Menurutnya, kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


"Pelayanan pertanahan yang berkualitas harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas. Karena itu, menyiapkan generasi muda menjadi bagian penting dari upaya membangun pelayanan yang semakin baik," ujarnya.


Ia menjelaskan, program Magang Hub bukan sekadar memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal dunia kerja, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab.


"Kami ingin para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga belajar tentang etos kerja, kedisiplinan, integritas, serta bagaimana memberikan kontribusi positif dalam sebuah institusi," katanya.


Menurutnya, kehadiran generasi muda dengan semangat belajar dan kemampuan beradaptasi diharapkan dapat menghadirkan perspektif baru sekaligus membangun kolaborasi yang bermanfaat bagi institusi.


"Kami berharap peserta yang mengikuti proses seleksi ini mampu menunjukkan potensi terbaiknya. Jadikan kesempatan magang sebagai ruang untuk berkembang, memperluas wawasan, dan membangun karakter profesional," pesannya.


Melalui Magang Hub Batch 3, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap dapat ikut berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas, sekaligus memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

     

Borong 21 Juara FTBI, Dikbud Lotim Dorong Penguatan Muatan Lokal Sasak di Sekolah

Para juara FTBI bersama Kabid Kebudayaan Dikbud Lotim Abdul Hayyi (tengah pakai sapuk) saat menrima penghargaan
Okenews.net – Keberhasilan kontingen Kabupaten Lombok Timur memborong 21 juara pada Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 menjadi momentum memperkuat pembelajaran muatan lokal Sasak di satuan pendidikan.

Capaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada prestasi kompetisi, tetapi menjadi dorongan bagi sekolah untuk semakin menghidupkan bahasa, sastra, dan kebudayaan Sasak melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Koordinator Kontingen FTBI Dikbud Lombok Timur Abdul Hayyi, M.Pd mengatakan keberhasilan para peserta merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara bertahap oleh masing-masing satuan pendidikan.

Persiapan mandiri siswa, pendampingan intensif guru pembina, dukungan kepala sekolah, hingga fasilitasi pembiayaan menjadi faktor penting yang mengantarkan kontingen Lombok Timur meraih prestasi di tingkat provinsi.

Menurut Hayyi, FTBI memiliki makna strategis bagi keberlangsungan bahasa dan kebudayaan daerah. Kompetisi tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan sekaligus menanamkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya leluhur.

"Bahasa Sasak merupakan warisan leluhur yang menyimpan identitas, pengetahuan, nilai-nilai kehidupan, dan kearifan masyarakat," jelas Hayyi, Rabu (11/10/2026). 

Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan wariskan kepada generasi berikutnya. Anak-anak perlu mengenal, menggunakan, dan memiliki kebanggaan terhadap bahasa serta budayanya sendiri. 

Kabid Kebudayaan itu menilai pelestarian bahasa daerah membutuhkan langkah yang lebih sistematis melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Sekolah memiliki posisi penting karena menjadi ruang pembentukan pengetahuan, sikap, sekaligus karakter peserta didik.

Ia juga mendorong agar pembelajaran muatan lokal Sasak tidak berhenti pada pengenalan kosakata atau materi bahasa secara tekstual. Pembelajaran perlu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mengenal dan mempraktikkan tradisi serta ekspresi kebudayaan masyarakat. 

"Peserta didik harus mengenal bahasa, sastra lisan, cerita rakyat, tembang, aksara, dan tradisi bertutur yang diwariskan para leluhur. Dan sekolah menjadi salah satu ruang penting untuk memastikan warisan tersebut tetap hidup," tegasnya. 

Berbagai cabang perlombaan FTBI seperti begolohan, bewaran, cekon, pidarte, nembang, puisi, dan penulisan aksara Sasak dapat dikembangkan menjadi bagian dari aktivitas pembelajaran maupun kegiatan pengembangan bakat di sekolah.

Melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak sekadar mengetahui keberadaan kebudayaannya, tetapi memiliki kemampuan untuk mempraktikkan dan mengembangkannya sesuai dinamika zaman. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan identitas budaya generasi muda Sasak.

FTBI merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Pada awal November 2026, kontingen Lombok Timur mengikuti kompetisi tingkat Provinsi NTB yang digelar di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB,

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M. Nurul Wathoni, mengapresiasi capaian para peserta yang berhasil mengharumkan nama daerah. Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan kualitas dan potensi peserta didik yang perlu terus mendapatkan ruang pembinaan.

Ia menekankan keberhasilan siswa tidak terlepas dari komitmen sekolah, terutama kepala sekolah dan guru pembina yang memberikan dukungan selama proses persiapan. Pemberian penghargaan (reward) kepada siswa berprestasi juga menjadi bentuk apresiasi sekaligus keberpihakan sekolah terhadap pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik.

Wathoni berharap sekolah memberikan perhatian yang seimbang terhadap pengembangan kemampuan akademik dan nonakademik, termasuk bidang bahasa, sastra, seni, dan kebudayaan daerah.
Pengembangan potensi tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar peserta didik memiliki kesempatan untuk tumbuh sesuai minat dan bakatnya. 

Adapun 21 prestasi yang berhasil diraih kontingen Lombok Timur pada FTBI tingkat Provinsi NTB 2026 terdiri atas 12 prestasi jenjang SD dan sembilan prestasi jenjang SMP.

Daftar Peraih Juara FTBI Tingkat Provinsi NTB 2026

Jenjang SD

  1. Anindito Caesar Alvaro – SDN 1 Dasan Lekong – Juara I Begolohan SD.
  2. Gilang Astaguna Herman – SDN 1 Montong Belai – Juara II Begolohan SD.
  3. Zetira Gaesani Zahra – SDN 3 Sakra – Juara I Cekon SD.
  4. Baiq Siti Andini Ramadhani – SDN 3 Pengkelak Mas – Juara II Cekon SD.
  5. Novia Rizkiana – SDN 5 Labuhan Haji – Juara III Cekon SD.
  6. M. Zaidan Maulana – SDN 3 Selong – Juara II Bewaran SD.
  7. Balqis Handiya Putri – SDN 2 Rakam – Juara III Bewaran SD.
  8. Anggi Gradita Putri – SDN 2 Kalijaga – Juara II Puisi SD.
  9. Lalu Pradipka Setya Wisena – SDN 1 Selebung Ketangga – Juara I Nembang SD.
  10. Lalu Pradipta Setya Wisesa – SDN 1 Selebung Ketangga – Juara II Nembang SD.
  11. Amerina Almera – SDN 5 Masbagik Utara – Juara I Nulis Aksara SD.
  12. Gita Ayu Zafira – SDN 2 Kelayu Utara – Juara III Nulis Aksara SD.
Jenjang SMP
  1. Muhammad Haikal Habibi – SMPN 2 Sakra Timur – Juara II Begolohan SMP.
  2. Dini Sasriani Safitri – SMPN 1 Selong – Juara III Begolohan SMP.
  3. Zivara Onalia Putri – SMPN 1 Pringgasela – Juara II Cekon SMP.
  4. L. M. Azyan Rizki Kusnadi – SMPN 1 Selong – Juara I Bewaran SMP.
  5. Bq Ladys Malikha Amalia Za – SMPN 1 Aikmel – Juara II Pidarte SMP.
  6. Regina Saputri – SMPN 2 Masbagik – Juara I Nembang SMP.
  7. Devan Julio Pratama – SMPN 6 Masbagik – Juara II Nembang SMP.
  8. Aulia Citra – SMPN 1 Montong Gading – Juara I Nulis Aksara SMP.
  9. Putri Aprina – SMPN 1 Montong Gading – Juara II Nulis Aksara SMP.
Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi Lombok Timur untuk memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal. Melalui pembelajaran muatan lokal yang terarah dan pembinaan berkelanjutan, bahasa dan budaya Sasak diharapkan tetap menjadi bagian hidup dari keseharian peserta didik, sekaligus menjadi warisan yang terus berkembang lintas generasi.

Selasa, 10 November 2026

     

Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari _beneficial ownership_-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026).

Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.

Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.

Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan  286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya. 

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Wabup Edwin Dorong Riset Rotavirus untuk Tekan Risiko Stunting di Lombok Timur

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat upaya pencegahan penyakit diare pada anak balita melalui kolaborasi riset bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan CDC Foundation. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kesehatan yang tepat, terutama dalam menekan risiko stunting.

Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menerima kunjungan dan audiensi tim peneliti UGM bersama CDC Foundation di ruang rapat Bappeda Lombok Timur, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas diseminasi hasil penelitian surveilans Rotavirus Acute Gastroenteritis (RVGE) atau infeksi diare akut akibat Rotavirus, sekaligus efektivitas vaksinasi Rotavirus dalam melindungi kesehatan anak.

Edwin mengatakan, penelitian tersebut memiliki arti penting bagi Lombok Timur, mengingat jumlah penduduk dan balita yang cukup besar serta masih tingginya tantangan penanganan stunting.

Menurutnya, pemerintah daerah siap mendukung keberlanjutan penelitian melalui fasilitas kesehatan dan jaringan kader yang tersebar hingga tingkat desa.

Lombok Timur saat ini memiliki 36 Puskesmas dan RSUD yang didukung sekitar 10 ribu kader Posyandu serta 3.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di bawah koordinasi DP3AKB. Selain itu, terdapat dukungan pendamping desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

"Potensi sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk mendukung penelitian ini. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan data dari seluruh jajaran di lapangan benar-benar akurat sehingga hasil riset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Edwin.

Ia berharap hasil penelitian tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga dapat menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim UGM, Jarir At Thobari, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi penelitian di bidang infeksi dan kesehatan anak.

"Kami sangat berterima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Lombok Timur. Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk mempererat kerja sama riset secara langsung," ujarnya.

Jarir menjelaskan, penelitian mengenai infeksi diare akibat Rotavirus tersebut telah memasuki tahun keempat. Melihat pentingnya hasil penelitian bagi kesehatan anak, pihaknya berencana melanjutkan studi pada tahun-tahun berikutnya.

Ketua Tim Peneliti, Rony Trilaksono, menambahkan bahwa surveilans Rotavirus dilaksanakan di 16 rumah sakit terpilih yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Khusus di NTB, penelitian menyasar Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Timur. Sejak dimulai pada Agustus 2023, rekrutmen partisipan secara nasional telah menjangkau lebih dari 300 anak.

Berdasarkan data Indonesian RV Surveillance Network (IRSN), Rotavirus terdeteksi pada 60 persen pasien anak rawat inap dan 41 persen pasien anak rawat jalan yang mengalami diare. Sebagian besar kasus ditemukan pada kelompok usia 6 hingga 23 bulan, yang rentan mengalami muntah hebat dan dehidrasi berat.

Sementara itu, data penelitian di Lombok Timur mencatat tingkat positif Rotavirus sebesar 18 persen, dengan genotipe G9P[8] mendominasi sebesar 58,11 persen.

Temuan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena infeksi diare pada usia dini dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap hasil riset dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret, mulai dari penguatan pencegahan, peningkatan layanan kesehatan hingga optimalisasi program perlindungan anak dari ancaman penyakit infeksi.

Dengan demikian, upaya menekan angka stunting dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kesehatan anak sejak usia dini.

     

Hari Pahlawan 2026, Wabup Edwin Ajak Masyarakat Lombok Timur Lanjutkan Semangat Perjuangan

Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-81 
Okenews.net– Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-81 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mengajak masyarakat meneruskan nilai-nilai perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan tingkat Kabupaten Lombok Timur di Halaman Kantor Bupati, Selasa (10/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Edwin membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Ia menyampaikan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi pengingat atas keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Tanggal 10 November mengingatkan kita pada keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang harus dijaga bersama, dengan pengorbanan yang tidak mengenal kepentingan pribadi," demikian amanat yang dibacakan Wabup.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan", peringatan tahun ini mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kepahlawanan sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut amanat tersebut, bentuk perjuangan saat ini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja keras, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik, dan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31, 33, dan 34, serta delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, hingga pemerataan akses pendidikan. Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Lebih jauh, semangat melangkah bersama juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, hingga generasi muda diharapkan ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan.

Mengakhiri amanatnya, Edwin mengajak masyarakat Lombok Timur untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneruskan perjuangan mereka melalui tindakan nyata.

Ia menekankan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh, memperkuat kesetiakawanan sosial, serta memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Selamat Hari Pahlawan Tahun 2026. Mari kita jaga semangat perjuangan ini dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," tutupnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi