www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Minggu, 05 April 2026

     

ORADO NTB Gelar Training of Referee dan Pelantikan Pengurus Periode 2026-2030

pengurus Provinsi Olahraga Domino Indonesia (NTB)

Okenews.net- Pengurus Provinsi Olahraga Domino Indonesia (ORADO) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses menggelar agenda strategis berupa Training of Referee (Pelatihan Wasit) serta Pelantikan Pengurus masa bakti 2026-2030. Rangkaian acara yang berlangsung selama dua hari, yakni 4-5 April 2026, dipusatkan di Aula Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga domino di NTB, terutama dalam standarisasi kompetisi dan penguatan organisasi di tingkat daerah.

Pelantikan Pengurus ORADO NTB 2026-2030

Dalam sesi resmi, Ketua PB ORADO yang diwakili oleh Ketua Bidang OK PB ORADO Muh. Imam Taufik  Rusdin, secara resmi melantik I Putu Dedy Saputra sebagai Ketua ORADO NTB periode 2026-2030.

Pelantikan ini diharapkan menjadi babak baru bagi ORADO NTB dalam membawa cabang olahraga ini lebih profesional dan diterima luas oleh masyarakat.

Standarisasi Wasit Melalui Training of Referee

Sejalan dengan pelantikan, ORADO NTB menggelar Training of Referee yang menghadirkan pelatih yang juga Ketua Bidang Teknik dan Wasit PB ORADO Isra Prasetya Idris. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan calon wasit utusan dari 10 Pengurus Cabang (Pengcab) ORADO se-NTB,sekaligus melantik dan mengukuhkan10 Pengurus  Cabang ORADO Kabupaten dan Kota se-NTB.

Ketua Panitia Pelaksana, Shandi Maulani Ahmad, dalam sambutannya menekankan bahwa pelatihan ini merupakan langkah krusial untuk menciptakan ekosistem olahraga domino yang jujur, adil, dan profesional.

"Tujuan utama kami menyelenggarakan kegiatan ini adalah agar ORADO NTB memiliki sumber daya manusia yang siap melakukan pembinaan atlet secara terukur. Selain itu, kami berkomitmen untuk mensosialisasikan domino agar tidak lagi dipandang negatif oleh masyarakat. Kami ingin menegaskan bahwa bermain domino adalah olahraga yang mengandalkan strategi, kecerdasan, dan akal sehat," ujar Shandi.

Mengubah Paradigma Masyarakat

Dalam sambutannya I Putu Dedy Saputra mengatakan, melalui kepengurusan baru dan kehadiran wasit-wasit tersertifikasi di tiap kabupaten/kota, ORADO NTB bertekad untuk mengubah wajah atau stigma  permainan domino, olahraga yang kerap identik dengan perjudian, kini diarahkan sepenuhnya menjadi ajang kompetisi prestasi yang menjunjung tinggi sportivitas.

Dengan selesainya pelatihan ini, diharapkan seluruh Pengcab di NTB dapat segera melakukan sosialisasi dan menggelar Kejuaraan Cabang dengan standar regulasi yang baku, sesuai dengan pedoman dari PB ORADO.

     

Pastikan Petugas Ukur Resmi, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Berkedok ATR/BPN

Atr/Bpn

Okenews.net -Masyarakat diimbau untuk lebih teliti dan waspada saat menerima kedatangan petugas pengukuran tanah. Pasalnya, potensi penyalahgunaan oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih bisa terjadi.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan, menegaskan bahwa warga berhak memastikan keabsahan petugas sebelum proses pengukuran dilakukan.

Menurutnya, langkah paling awal yang dapat dilakukan adalah meminta petugas menunjukkan identitas resmi serta surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Setiap pengukuran tanah dilakukan berdasarkan permohonan layanan yang telah diajukan sebelumnya oleh masyarakat. Karena itu, petugas wajib membawa surat tugas resmi,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan, surat tugas dan nomor berkas permohonan menjadi indikator penting bahwa kegiatan tersebut benar berasal dari instansi resmi. Tanpa dokumen tersebut, masyarakat patut meningkatkan kewaspadaan.

Selain itu, warga juga disarankan menanyakan informasi dasar terkait pengukuran, seperti nomor berkas, nama pemohon, lokasi tanah, hingga tujuan pengukuran. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian data di lapangan.

Agus menambahkan, pengukuran tanah memiliki berbagai tujuan, mulai dari pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan atau pemisahan bidang, hingga penataan dan pengembalian batas. Setiap proses tersebut selalu terhubung dengan administrasi layanan yang jelas.

Apabila masih terdapat keraguan, masyarakat dianjurkan untuk melakukan verifikasi langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian guna menghindari potensi penipuan.

“Jika petugas tidak dapat menunjukkan identitas, surat tugas, atau informasi yang disampaikan tidak jelas, sebaiknya segera lakukan pengecekan ke Kantah,” tegasnya.

     

Terorisme Negara Modern: Perang Iran–Amerika–Israel 2026 dan Jejak Oligarki Global


Ketika Bom Jatuh, Siapa yang Sebenarnya Berbicara?

Pada 28 Februari 2026, rudal menghantam Teheran.

Yang terdengar di layar televisi adalah bahasa resmi: pertahanan diri, stabilitas kawasan, ancaman nuklir.

Namun di balik dentuman itu, ada suara lain yang tidak disiarkan:

suara kepentingan.

Serangan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukan hanya operasi militer. Ia adalah manifestasi dari sebuah sistem—di mana perang tidak selalu lahir dari ancaman, tetapi dari kebutuhan untuk mempertahankan dominasi.

---

Babak I: Ancaman yang Dibentuk, Bukan Sekadar Ditemukan

Iran sejak lama ditempatkan sebagai “ancaman global”.

Narasi ini tidak muncul tiba-tiba.

Ia dibangun melalui:

laporan kebijakan, framing media, tekanan diplomatik

Di ruang-ruang kekuasaan Washington, kelompok seperti American Israel Public Affairs Committee memainkan peran penting dalam memastikan bahwa isu Iran tetap berada di pusat perhatian politik.

Pertanyaannya bukan apakah Iran berbahaya.

Tetapi:

seberapa jauh persepsi bahaya itu diproduksi dan diperbesar?

---

Babak II: Industri Perang—Bisnis yang Tak Pernah Rugi

Perang selalu membawa korban.

Namun bagi sebagian pihak, perang juga membawa keuntungan.

Raksasa pertahanan seperti:

Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman

berada di jantung ekosistem ini.

Setiap eskalasi berarti:

Kontrak baru, produksi meningkat, saham menguat

Dalam logika ini, perdamaian bukan prioritas utama.

Ia justru menjadi anomali.

---

Babak III: Uang Mengalir, Kebijakan Mengikuti

Di sistem politik modern, pengaruh tidak selalu dibeli secara ilegal.

Ia sering kali dibangun secara sah melalui mekanisme demokrasi.

Pendanaan kampanye, jaringan donor, hingga dukungan politik menciptakan hubungan timbal balik antara:

Politisi, korporasi, kelompok kepentingan

Think tank seperti:

Council on Foreign Relations

Brookings Institution

memproduksi wacana yang membingkai realitas.

Dari sana lahir:

Definisi ancaman, urgensi tindakan, legitimasi perang, Semua terlihat rasional.

Namun pertanyaannya tetap:

siapa yang mendefinisikan rasionalitas itu?

---

Babak IV: Revolving Door—Ketika Negara dan Korporasi Menjadi Satu

Di United States Department of Defense, fenomena revolving door bukan rahasia.

Pejabat publik:

berpindah ke industri pertahanan

Eksekutif industri:

masuk ke lingkaran kekuasaan

Hasilnya adalah simbiosis yang sulit dipisahkan.

Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk berperang tidak lagi berdiri murni sebagai keputusan politik.

Ia menjadi bagian dari ekosistem kepentingan.

---

Babak V: Israel, Iran, dan Politik Ketergantungan

Hubungan antara Israel dan Amerika Serikat sering disebut sebagai aliansi strategis.

Namun di balik itu, terdapat:

Kepentingan domestik, tekanan politik, jaringan lobi

Dukungan terhadap Israel tidak hanya soal geopolitik,

tetapi juga bagian dari kalkulasi politik dalam negeri Amerika.

Sementara itu, Iran menjadi “lawan permanen”—

sebuah posisi yang secara politik berguna untuk mempertahankan narasi ancaman.

---

Babak VI: Terorisme Negara—Ketika Kekerasan Dilegalkan

Jika terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan demi tujuan politik, maka dunia perlu bertanya secara jujur:

Apa yang terjadi ketika negara melakukan hal yang sama

dengan legitimasi hukum dan kekuatan militer?

Serangan terhadap infrastruktur, korban sipil, dan ancaman eskalasi menunjukkan bahwa:

> teror tidak lagi hanya dilakukan oleh kelompok non-negara.

Ia telah menjadi instrumen kekuasaan negara.

Perbedaannya hanya satu:

negara memiliki legitimasi untuk melakukannya.

---

Babak VII: Deep System—Arsitektur Kekuasaan Global

Istilah deep state sering diperdebatkan.

Namun yang lebih relevan adalah konsep deep system:

sebuah jaringan yang terdiri dari:

Negara, korporasi, lembaga keuangan, aktor politik

Sistem ini tidak selalu berkonspirasi secara terbuka.

Namun ia bergerak dalam satu arah:

mempertahankan kekuasaan dan aliran keuntungan.

Dalam sistem seperti ini, konflik bukan kegagalan.

Ia bisa menjadi mekanisme yang berfungsi.

---

Penutup: Dunia yang Dikelola oleh Kepentingan

Perang Iran–Amerika–Israel 2026 membuka realitas yang sulit diabaikan:

bahwa dunia tidak hanya bergerak oleh nilai dan hukum,

tetapi juga oleh jaringan kepentingan yang kompleks.

Dari ruang lobi hingga medan perang, kita melihat satu pola:

> ancaman dibentuk, kebijakan disusun, konflik terjadi, keuntungan mengalir

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ini terjadi.

Tetapi:

> apakah dunia masih memiliki keberanian untuk mengakuinya

atau akan terus hidup dalam ilusi bahwa semua ini hanyalah kebetulan sejarah?

Oleh: Ariady Achmad & Team

Jumat, 03 April 2026

     

Pacasarjana Hamzanwadi Gelar Halalbihalal Bersama Kadis Dikbud Lotim

Suasana acara Halalbihalan Pascasarja Universitas Hamzanwadi bersama Kadis Dikbud
Okenews.net - Program Pascasarjana Universitas Hamzanwadi menggelar halalbihalal bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur pada Jumat, 03 April 2026. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Direktur Pascasarjana Dr. H. Musifuddin mengatakan halalbihalal bukan sekadar dimaknai sebagai tradisi sosial pasca-Ramadan, tetapi sebagai ruang refleksi kolektif, memperkuat relasi sosial, dan meneguhkan nilai-nilai etika dalam kehidupan akademik.

“Halalbihalal memiliki dimensi moral dan filosofis yang sangat relevan bagi kehidupan akademik. Dalam konteks perguruan tinggi, silaturrahmi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem intelektual yang sehat, dialogis, dan kolaboratif,” ujar Musifuddin.

Ia menegaskan kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan semacam ini menjadi energi sosial yang penting dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan karakter.

Selain sebagai ajang mempererat hubungan antar sivitas akademika, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan menyosialisasikan Program Pascasarjana Universitas Hamzanwadi kepada masyarakat luas.

“Momentum kebersamaan ini dimanfaatkan sebagai media syiar akademik untuk mengajak para pendidik dan praktisi pendidikan melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi sehingga sumber daya manusia (SDM) lebih berkualitas.

Saat ini, program pascasarjana masih mengelola program pendidikan dasar dan manajemen pendidikan. Keduanya dirancang untuk memperkuat kapasitas akademik dan profesional para pendidik dalam merespons dinamika serta tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks.

Ke depan, pihaknya akan membuka program doktoral sebagai manifestasi komitmen dalam memperluas horizon keilmuan dan memperdalam tradisi akademik. Kehadiran program ini tidak sekadar menambah jenjang pendidikan, tetapi menjadi penanda transformasi institusi menuju pusat keunggulan.

Program doktoral diharapkan menjadi ruang dialektika intelektual yang produktif, tempat lahirnya gagasan-gagasan transformatif dalam menjawab kompleksitas pendidikan. Di tengah arus perubahan yang cepat, kebutuhan akan pemikir, peneliti, dan pemimpin pendidikan visioner.

“Karena itu, pengembangan program ini diarahkan tidak hanya pada penguatan kapasitas akademik, tetapi juga pada pembentukan kepemimpinan ilmiah yang berintegritas, kritis, dan solutif,” ujar doktor jebolan Universitas Negeri Jakarta itu.

Lebih dari itu, kehadiran program doktoral menjadi strategi jangka panjang dalam memperkuat posisi Pascasarjana Universitas Hamzanwadi sebagai episentrum pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi pendidikan di tengah kemajuan zaman.

Program ini diharapkan mampu melahirkan kontribusi nyata bagi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan serta menghadirkan pendidikan tinggi dan membebaskan, memanusiakan, dan memberi arah bagi peradaban.

Musifuddin juga menegaskan, saat ini tengah melakukan penyesuaian kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE). Pendekatan ini menekankan pada capaian pembelajaran yang terukur dan relevansi kompetensi lulusan sesasui kebutuhan dunia pendidikan dan masyarakat.

“Melalui kurikulum berbasis OBE, proses pembelajaran diarahkan agar lulusan tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga memiliki kompetensi yang aplikatif, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan,” ulasanya.

Kepada Kepala Dinas Dikbud, ia berharap mendapat dukungan sekaligus sinergi agar Pascasarjana Universitas Hamzanwadi dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi kemajuan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

“Ke depan, kami berharap adanya sinergi yang semakin kuat antara Pascasarjana Universitas Hamzanwadi dan Dinas Pendidikan Lombok Timur sehingga mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan,” pungkas Ketua ABKIN NTB itu. 

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Lombok Timur M. Nurul Wathoni menyatakan keberadaan Universitas Hamzanwadi selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Timur.

“Kami di Dinas Pendidikan merasa sangat terbantu. Ketika sebuah perguruan tinggi dikelola dengan baik dan menjaga kualitas akademiknya, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusianya,” tegas Wathoni..



Kamis, 02 April 2026

     

Menteri Nusron dan Rektor UIN Datokarama Palu Teken MoU, Libatkan Mahasiswa Tuntaskan Legalisasi Tanah Wakaf

Kementrian, ATR/BPN

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bersama Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menandatangani Nota Kesepahaman/MoU terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di bidang pertanahan pada Rabu (01/04/2026). Kerja sama ini menjadi langkah konkret mendorong keterlibatan mahasiswa untuk membantu menyelesaikan legalisasi tanah wakaf.  

“Melalui KKN Tematik, kami mengajak mahasiswa untuk turun langsung ke masyarakat, membantu menyisir tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum, mulai dari pengurusan Akta Ikrar Wakaf hingga sertipikasi tanah wakaf,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat mengisi Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah.

Menteri Nusron mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum tercatat secara resmi. Untuk itu, bersama dengan ditekennya MoU tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, ini ia yakin kontribusi mahasiswa dapat mendongkrak jumlah pendaftaran tanah wakaf di Indonesia.

“Kami percaya mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Dengan turun langsung ke lapangan, mereka tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tutur Menteri Nusron.

Lukman S. Thahir sebagai Rektor UIN Datokarama Palu, menyambut baik kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN. Ia menegaskan kesiapan pihak kampus untuk terlibat aktif dalam program KKN Tematik yang menyasar persoalan pertanahan di masyarakat.

“Insyaallah mungkin di bulan April ini, akan mulai KKN Tematik yang menyangkut tentang pertanahan. Jadi tanah wakaf kita akan bantu juga untuk identifikasi, terutama masjid-masjid yang mungkin belum terselesaikan untuk sertipikat tanahnya,” ungkap Lukman S. Thahir.

Selain penandatanganan MoU, dalam kegiatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Rektor UIN Datokarama Palu. Penyerahan sertipikat menjadi bentuk komitmen pemerintah memberikan kepastian hukum atas aset negara, khususnya di sektor pendidikan, sekaligus mendukung pengembangan kampus ke depan.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim beserta jajaran.

     

Kakanwil BPN NTB Tinjau Kinerja BPN Lombok Utara, Tekankan Percepatan Layanan dan PTSL

Sumber: Humas Atr/bpn Lombok Utara

Okenews.net- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Stanley, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) tersebut difokuskan untuk memastikan capaian program berjalan sesuai target, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Dalam arahannya, Kakanwil BPN NTB menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

“Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain itu, monitoring juga menyoroti pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pertanahan, terutama program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi andalan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Tak hanya itu, evaluasi turut mencakup penyelesaian Peta Dasar dan Data Mutakhir (PDDM) tahun anggaran sebelumnya guna meningkatkan akurasi data serta tertib administrasi pertanahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kinerja Kantor Pertanahan Lombok Utara semakin optimal, mampu mempercepat proses layanan, serta memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

     

Kementerian ATR/BPN Lindungi Wanita dari Kanker Mematikan, Program Vaksin Terus dilakukan

Program Sosialisasi dan Vaksinasi

Okenews.net- Kanker serviks adalah salah satu penyakit mematikan yang dapat menyerang perempuan. Untuk meningkatkan kesadaran sekaligus melindungi dari risiko terkena penyakit itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat program vaksinasi kanker serviks bagi jajarannya sejak awal 2026. Vaksinasi ini telah dinantikan oleh insan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kebanyakan kita usia produktif semua di ATR/BPN. Kalau di luar itu vaksin lumayan mahal, jadi terbantu sekali dengan program ini. Saya juga senang dengan pelayanannya, terutama dari tahap _screening_ awal, penyuntikan vaksinasi, edukasi dokter mengenai efek samping, sampai _screening_ akhir," ungkap Inayati Iryana (45) sebagai salah satu penerima vaksin pada Kamis (02/04/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Program yang diusulkan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian ATR/BPN ini berjalan dalam tiga tahapan. Tahap pertama sudah dimulai pada 30 Januari 2026. Setelah vaksinasi tahap dua berlangsung hari ini, tahap ketiganya akan diselenggarakan pada 3 Juli 2026 mendatang. Para penerima vaksin dalam program ini hanya perlu membayar biaya Rp870.000.

Inayati Iryana sebagai aparatur sipil negara (ASN) menyadari betul pentingnya upaya pencegahan kanker serviks. Menurutnya, program Vaksinasi Kanker Serviks dapat membantu produktivitas jajaran perempuan di Kementerian ATR/BPN. “Vaksinasi kanker serviks itu melindungi wanita dari kanker yang mematikan di Indonesia saat ini. Perempuan itu harus sadar, apalagi yang usia produktif dan sudah menikah,” tuturnya.

Febi Nur Anggriany (46), juga menjadi bagian dari 161 ASN perempuan di Kementerian ATR/BPN yang mengikuti tahapan vaksinasi kanker serviks tahun 2026. Setelah mengikuti dua tahapan, ia semakin tergerak untuk mengajak sesama perempuan menjaga diri dari ancaman penyakit kanker.

“Saya juga akan mengimbau putri-putri saya untuk menerima vaksin ini, sebagai bentuk menjaga kesehatan diri dari kanker serviks ini,” ujar Febi Nur Anggriany.

Manfaat program vaksin kanker serviks di Kementerian ATR/BPN juga diungkapkan oleh dr. Irnawati, selaku observator efek samping bagi penerima vaksin. “Agenda dari Kementerian ATR/BPN ini perlu digunakan dengan baik bagi para ASN perempuan, terutama dengan biaya yang terjangkau. Vaksin Human Papillomavirus (HPV) ini langkah mengantisipasi kanker serviks dan satu-satunya kanker yang bisa dicegah saat ini,” pungkasnya. 

     

Kementerian ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal telah banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Konsep layanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap sehingga pelayanan publik dapat lebih dijangkau oleh masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (02/04/2026). 

Dalam webinar ini, Dalu Agung Darmawan menyampaikan evaluasi penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN. Evaluasi tersebut didapati berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku instansi yang menaungi MPP.

Salah satu aspek yang dievaluasi adalah koordinasi antarinstansi. Koordinasi ini bisa melibatkan seluruh peserta MPP, contohnya seperti Kementerian Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah. “Aspek lain tentu yang berkaitan dengan kualitas. Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN. 

Dalu Agung Darmawan berharap, melalui webinar ini jajaran ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan MPP. Ia meminta untuk seluruh satuan kerja (Satker) untuk selalu responsif. “Teman-teman para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU, teman-teman di Kantor Pertanahan untuk lebih memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berjalan dengan baik,” imbaunya.

Narasumber dalam webinar dari Kementerian PANRB, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad, menyatakan hingga saat ini sudah ada 305 MPP yang disebar di seluruh Indonesia. Kementerian PANRB mendorong agar MPP ini terus bertambah ke depannya.

“Memang dari 305 MPP ini, Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, tergolong instansi yang cukup tinggi kehadirannya setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini kita terus mendorong utk peningkatan pelayanannya. Terlebih dibukanya MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik,” ujar Yanuar Ahmad. 

Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini, dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir menjadi narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima.

Rabu, 01 April 2026

     

Transformasi Digital Layanan Pertanahan Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum

Trsnpormasi Tigital Kementrian ATR/BPN

Okenews.net-Transformasi digital layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus diperkuat dengan memastikan aspek keamanan data dan kepastian hukum berjalan beriringan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa sistem elektronik yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kemudahan layanan, tetapi juga perlindungan terhadap data dan keabsahan dokumen masyarakat.

“Transformasi digital tentu harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (31/03/2026).

Berdasarkan data statistik layanan Kementerian ATR/BPN, sebanyak 83% berkas layanan pertanahan berasal dari tiga layanan utama, yaitu Peralihan Hak, Layanan Informasi, dan Hak Tanggungan. Dari ketiga layanan itu, layanan Hak Tanggungan dan Informasi Pertanahan telah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik, sementara layanan Peralihan Hak telah berjalan secara _hybrid_.

“Dengan adanya implementasi layanan elektronik dapat memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat, termasuk mengurangi kebutuhan datang ke Kantor Pertanahan hingga menekan antrean sampai 80%,” jelas Menteri Nusron.

Digitalisasi juga memberikan berbagai manfaat, seperti meminimalisir risiko kehilangan sertipikat akibat pencurian, bencana, maupun kerusakan; menjamin keaslian sertipikat melalui sistem elektronik; serta memudahkan akses terhadap data dan informasi pertanahan yang lebih aman dan terintegrasi. Menurut Menteri Nusron, sertipikat dalam bentuk elektronik juga menjadi solusi yang bisa mencegah terkena pemalsuan dokumen pertanahan.

“Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, hingga Maret 2026, Sertipikat Elektronik yang telah diterbitkan Kementerian ATR/BPN jumlahnya mencapai 7,6 juta sertipikat atau sekitar 7,8% dari total sertipikat yang telah terbit secara nasional. Masih terdapat sekitar 89,4 juta sertipikat atau 92,2% yang masih berbentuk analog.

Rapat bersama Komisi II DPR RI ini berlangsung dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Pada kesempatan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan ATR/BPN.


     

Fauzan Khalid Soroti Perkembangan Sertifikasi Tanah Pascabencana di Aceh, Sumbar dan Sumut

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menyoroti perkembangan sertifikasi tanah di daerah bencana, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena ini bisa memengaruhi program pemerintah yang lain, seperti bantuan pembangunan perumahan bagi warga terdampak. Kita tanyakan, progresnya sejauh mana,” kata Fauzan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian ATR/ BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/03/2026).

Kementerian ATR/ BPN pascabencana fokus pada pemulihan hak atas tanah secara gratis dan cepat untuk mencegah sengketa. Fokus utama di Aceh, Sumbar, dan Sumut adalah legalisasi ulang tanah korban bencana secara gratis dan cepat untuk memulihkan hak kepemilikan.

Dalam raker ini, Fauzan juga minta Kementerian ATR/ BPN untuk memperbaharui nota kesepahaman (MoU) percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan Kementerian Agama agar kolaborasi kedua kementerian berjalan lebih efektif. Selain itu, diharapkan pendaftaran tanah wakaf berjalan lebih cepat dan memiliki kepastian hukum.

Fauzan mengatakan, pembaharuan MoU dengan Kementerian Agama juga akan semakin memperkuat sinergi dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat banyak. Sertifikasi tanah wakaf akan memberikan kepastian hukum dan melindungi aset masyarakat  agar tidak hilang atau disalahgunakan.

“Tanpa sertifikat, tanah wakaf rentan jadi sengketa, terutama dari ahli waris wakif (pemberi wakaf) atau klaim pihak ketiga. Namun, jika sudah ada sertifikat, akan jadi lebih aman karena sudah ada legalitas kepemilikannya secara sah,” jelasnya.

Fauzan menambahkan, poembaharuan nota kesepahaman ini untuk menghindari hambatan di lapangan. “BPN tidak mungkin berjalan sendiri menerbitkan sertifikat tanpa ada ikrar wakaf yang ditangani Kantor Urusan Agama (KUA) dibawah Kanwil Kementerian Agama. Jadi harus ada kolaborasi yang lebih optimal,” papar Fauzan.

Percepatan sertifikasi tanah wakaf, lanjutnya, penting dilaksakan bersama karena terkait  kepentingan masyarakat banyak. “Saya melihat jajaran kementerian ATR/ BPN di daerah sudah sangat aktif mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf,” kata Fauzan.

Untuk itu, Fauzan minta kementerian intens memantau agar MoU berjalan dan dilaksanakan sampai ke daerah-daerah. “Kementerian harus melakukan kontrol ketat, agar implementasi MoU dilaksanakan maksimal,” tegas Fauzan. 

     

94 PNS Lombok Timur Resmi Dilantik, Bupati Tekankan Integritas dan Pelayanan

Penyerahan SK Pegawai

Okenews.net- Sebanyak 94 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Rabu (1/4/2026), di Pendopo Bupati.

Pelantikan tersebut terdiri dari 85 orang CPNS formasi umum tahun 2024 serta 9 orang lulusan IPDN dari angkatan XXIX, XXX, dan XXXI. Dari jumlah itu, 87 orang berada pada Golongan III dan 7 orang di Golongan II. Sementara untuk formasi CPNS, didominasi tenaga kesehatan sebanyak 48 orang dan sisanya tenaga strategis lainnya.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa status sebagai PNS bukan sekadar formalitas, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan para ASN yang baru dilantik agar mengedepankan kejujuran, dedikasi, dan fokus dalam bekerja.

“Bekerjalah dengan baik untuk melayani masyarakat dan berkontribusi membangun daerah, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Lombok Timur,” tegasnya.

Ia juga menyebut para PNS yang dilantik merupakan individu terpilih dengan kapasitas intelektual yang baik. Karena itu, mereka diminta mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

“Curahkan kemampuan terbaik untuk masyarakat. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, sumpah jabatan yang diucapkan tidak akan menjadi beban,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Lombok Timur Yulian Ugi Lusianto menjelaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan ASN untuk membentuk aparatur yang berintegritas, profesional, netral, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Tujuannya meningkatkan kualitas, kejujuran, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS kepada 85 CPNS formasi umum tahun 2024.

     

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 33 Sertipikat untuk Rumah Ibadah di Sulawesi Tengah

Penyerahan Sartifikat Wakaf

Okenews.net- Percepatan sertipikasi terhadap tanah wakaf dilakukan untuk memperkuat legalitas aset keagamaan di berbagai daerah. Di Sulawesi Tengah, langkah itu ditandai dengan penyerahan 33 sertipikat tanah kepada pengelola pengelola rumah ibadah dan yayasan pendidikan keagamaan dari 9 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu (01/04/2026). 

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan penyerahan sertipikat sebagai tanda legalitas atau kekuatan hukum daripada tanah-tanah wakaf kita. Saya harap, Pak Kanwil, ini perlu ada _effort_ khusus untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di Sulawesi Tengah,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari total sertipikat yang diserahkan Menteri Nusron kali ini, ada 16 Sertipikat Hak Milik (SHM) dan 17 sertipikat wakaf. Sertipikasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan aset keagamaan sekaligus mendukung pemanfaatannya secara optimal bagi masyarakat.

Salah satu penerima sertipikat, Ahmad Zaini Ismail selaku nadzir Yayasan Dhiyaaul Ma'Rifah Indonesia di Sigi, menyampaikan bahwa sertipikat yang diterima merupakan tanah yang digunakan untuk pondok pesantren. Dari pengalamannya, proses pengurusan sertipikat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan lembaga pendidikan yang dikelolanya. 

“Ini adalah modal awal yang baik bagi kami sebagai pengolah pesantren untuk mendapatkan izin operasional. Karena, yang memberikan izin mensyaratkan harus ada legalitas sertipikat tanah yayasan atau tanah pesantren,” terang Ahmad Zaini Ismail.

Selain menyerahkan sertipikat, dalam kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN juga meresmikan Masjid Nurul Ikhlas yang dibangun oleh keluarga besar ATR/BPN Sulawesi Tengah. Kehadiran masjid ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial keagamaan bagi pegawai dan masyarakat sekitar.

Dalam rangkaian kegiatan di Kota Palu ini, Menteri Nusron juga memberikan pembinaan terhadap jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir mendampingi Menteri Nusron pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim. 

Selasa, 31 Maret 2026

     

Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Demi mewujudkan swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sedikitnya tiga kebijakan. Ketiga kebijakan tersebut meliputi aturan Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung swasembada pangan melalui perlindungan lahan sawah secara berkelanjutan. Lahan pertanian ini harus kita jaga agar tidak terus beralih fungsi,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (31/03/2026).

Komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menargetkan penetapan LP2B minimal 87% dari total LBS pada tahun 2029. Namun demikian, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa capaian LP2B dalam Rencana Tata Ruang (RTR) saat ini masih perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, cakupan LP2B baru mencapai sekitar 68,03% dari luas LBS. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota baru sekitar 41,22%. “Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, revisi RTRW perlu segera dilakukan dengan memasukkan LP2B minimal 87% dari LBS,” jelas Menteri Nusron.

Dalam masa transisi revisi RTRW tersebut, pemerintah pusat juga mendorong penetapan Surat Keputusan (SK) LP2B oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai dasar penguatan kebijakan ke depan. “Penetapan SK LP2B sangat penting sebagai langkah awal untuk memastikan perlindungan lahan pertanian tetap berjalan sambil menunggu proses revisi tata ruang,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN..

Pengendalian alih fungsi lahan sawah diyakini bisa mendukung terwujudnya swasembada pangan. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan ini memperkuat pengendalian alih fungsi lahan, salah satunya melalui penetapan LSD sebagai instrumen utama.

Saat ini, penetapan peta LSD secara nasional telah dilakukan di 8 provinsi, dan akan diperluas ke 12 provinsi tambahan. Rencananya, ke depan akan dilanjutkan perluasannya ke 17 provinsi lainnya. “Penetapan LSD akan terus kami percepat agar perlindungan lahan sawah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah,” pungkas Menteri Nusron.

Raker dan RDP yang berlangsung kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Turut mengikuti jalannya rapat, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

     

Karang Taruna Patuh Karya Lotim Dilantik, Siap Kawal Program Daerah

Pelantikn Pengurus Karang Taruna Patuh Karya (Lotim)

Okenews.net- Kepengurusan Karang Taruna Patuh Karya Kabupaten Lombok Timur resmi dilantik oleh Bupati Lombok Timur pada Selasa, 31/3/2026, di Pendopo Bupati. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat, disertai rasa syukur dari seluruh pengurus yang hadir.

Ketua Karang Taruna Patuh Karya, Ahwal Usri Yusro, dalam sambutannya menegaskan komitmen organisasi untuk berperan aktif dalam mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Ia menyebut Karang Taruna siap menjadi garda terdepan dalam memastikan program-program tersebut berjalan optimal di tengah masyarakat.

“Kami siap mengawal niat baik pemerintah, terutama dalam menjalankan program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi daerah,” tegas Ahwal di hadapan Bupati.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur dalam arahannya menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah. Ia menyebut Karang Taruna sebagai motor penggerak yang memiliki posisi strategis dalam menyukseskan agenda pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berbagi pengalaman perjuangannya, sekaligus memotivasi generasi muda agar tidak mudah pesimis dan terus berinovasi dalam menghadapi tantangan.

“Pemuda harus tetap kreatif dan optimistis. Karang Taruna diharapkan menjadi harapan bagi daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan peran Karang Taruna dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di Lombok Timur.

     

Fauzan Khalid Minta KPU, Bawaslu dan DKPP Fokus Pada Pendikan Pemilih Pemula

Fauxan Khalid

Okenews.net- Anggota Komisi II Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid minta program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tahun 2026 difokuskan pada pendidikan pemilih untuk kalangan kaum rentan dan calon pemilih pemula.

“Tiga lembaga penyelenggara pemilu ini tidak boleh hanya terpaku pada kecilnya anggaran, tetapi bagaimana mereka mensiasati agar pendidikan terhadap calon pemilih pemula dan kaum rentan bisa dimaksimalkan,” jelas Fauzan dalam rapat kerja  (raker) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/03/2026).

Menurut Fauzan, Anggota DPR RI dapil NTB II Pulau Lombok, kaum rentan atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasn fisik, mental, sosial maupun geografis perlu mendapat perhatian agar mereka dapat menggunakan hak pilih dengan baik. Sebab, kelompok ini berisiko tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau kesulitan mengakses tempat pemungutan suara (TPS).

Pemenuhan hak pilih mereka, lanjut Fauzan, menjadi fokus utama guna mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah HAM. Dengan melindungi hak pilih kelompok rentan, diharapkan tidak ada suara yang tertinggal (no one left behind) dalam perhelatan pemilu.

Fauzan mengatakan, pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula perlu dikuatkan karena mereka baru pertama kali memilih, dan memiliki karakteristik unik, yaitu sangat antusias ikut mencoblos, tetapi minim pengalaman kepemiluan. “Melalui pendidikan politik, pemilih pemula diharapkan tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga ikut mengawal proses demokrasi agar lebih berkualitas,” ujarnya.

Fauzan menambahkan, tiga lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tahun 2026 ini diminta untuk konsentrasi pada penguatan kelembagaannya. Fauzan minta tidak ada lagi anggota KPU atau Bawaslu yang masa jabatannya selesai saat mendekati pelaksanaan pemilu atau beberapa hari setelah pelakasanaan pemilu.

“Ini juga menjadi perhatian dari Komisi II DPR RI agar pelaksanaan pemilu berlangsung lancar,” jelasnya. Fauzan mengatakan, Komisi II DPR RI juga mendorong agar KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan Menpan RB agar semua Bawaslu memiliki satuan kerja (satker) penuh. Sebab, sekarang ini sekitar 30 persen Bawaslu di Kabupaten Kota tidak memiliki satker.

“Satker yang ada sekarang masih di bawah Bawaslu Provinsi. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu pada tahun 2029 mendatang,” ujar Fauzan

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi