www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Kamis, 23 Juli 2026

     

19 Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Terima Remisi Hari Anak Nasional


Okenews.net – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momen penuh kebahagiaan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Sebanyak 19 anak binaan menerima pengurangan masa pidana (remisi) sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik dan keaktifan mereka selama menjalani program pembinaan, Kamis (23/7/2026).

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis kepada dua perwakilan anak binaan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat, Ketut Akbar Herry Achyar, didampingi Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Hidayat.

Saat ini, LPKA Lombok Tengah dihuni 57 anak binaan. Dari jumlah tersebut, 19 orang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk memperoleh remisi Hari Anak Nasional.

Rinciannya, sebanyak 10 anak menerima remisi satu bulan, enam anak memperoleh remisi dua bulan, dan tiga anak mendapatkan remisi tiga bulan.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas NTB, Ketut Akbar Herry Achyar, mengajak seluruh anak binaan menjadikan remisi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

"Saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu berkelakuan baik dan terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadikan momen remisi ini sebagai pemicu semangat untuk menata masa depan," ujar Ketut Akbar Herry Achyar.

Ia menegaskan, remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk penghargaan negara kepada anak binaan yang menunjukkan perubahan sikap, disiplin, dan kesungguhan dalam mengikuti setiap program pembinaan.

Melalui pemberian remisi pada peringatan Hari Anak Nasional ini, diharapkan seluruh anak binaan semakin termotivasi untuk terus berperilaku positif, meningkatkan kualitas diri, serta kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab.

     

Hadiri acara di Kanwil BPN Provinsi Medan, Nusron Minta Jajaran Utamakan Kemudahan Layanan

Okenews.net - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara beserta Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Sumatera Utara, di Medan, Rabu (22/07/2026). Pengarahan difokuskan pada penguatan budaya pelayanan yang mengedepankan kemudahan, kepastian, dan kepuasan masyarakat sebagai fondasi transformasi layanan pertanahan.

"Saya mengajak Bapak dan Ibu, kita tata kantor ini dengan menciptakan _legacy_ yang lebih baik. Kita puaskan dan permudah layanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada niat sedikit pun untuk mempersulit ataupun memperlambat masyarakat. Kalau memang sudah saatnya dilayani, layani berdasarkan sistem," tegas Menteri Nusron.

Transformasi layanan pertanahan, menurut Menteri Nusron, tidak hanya diwujudkan melalui penyempurnaan sistem dan tata kelola, namun juga perubahan budaya kerja seluruh jajaran. Pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.

Pada sesi pengarahan yang diikuti oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha, beserta para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Sumatera Utara ini, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pelayanan yang prosesnya terukur. Dengan begitu, masyarakat akan memperoleh kepastian atas setiap proses layanan yang diajukan.

"Pelayanan publik itu harus terukur, sistematis, terpantau, transparan, dan ada kepastian. Pemohon harus tahu prosesnya sudah sampai di mana, kapan selesai, serta apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin pelayanan berbasis perhatian, tetapi pelayanan berbasis sistem," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Budaya melayani masyarakat perlu menjadi komitmen seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron mendorong agar setiap pegawai mengedepankan integritas, profesionalisme, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan pertanahan.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menerima laporan kinerja jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, yang disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha. Adapun hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. 

Rabu, 22 Juli 2026

     

Kuasa Hukum: Bang Zul Masih Berstatus Saksi, Dana Rp24 Miliar Diduga Cair Saat Plt Gubernur

Okenews.net- Kuasa Hukum mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah atau Bang Zul, Hijrat Priyatno, menegaskan bahwa kliennya hingga kini hanya dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan pengelolaan dana kegiatan Lombok Sumbawa Motocross.

Hijrat menyampaikan, Bang Zul telah memenuhi panggilan aparat penegak hukum dan memberikan keterangan sesuai kapasitasnya sebagai saksi. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada penetapan status hukum lain terhadap mantan Gubernur NTB tersebut Rabu, 22/07/2026

Menurut Hijrat, berdasarkan informasi yang diperolehnya, pencairan dana sebesar Rp24 miliar diduga dilakukan saat pemerintahan NTB dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lalu Gita Ariadi, setelah masa jabatan Bang Zul sebagai gubernur berakhir.

Ia juga mengingatkan agar publik dapat membedakan antara proses pencarian sumber pendanaan, pencairan anggaran, dan penggunaan dana. Ketiga tahapan tersebut, menurutnya, merupakan proses yang berbeda dan perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

"Bang Zul hadir memenuhi panggilan sebagai saksi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. Proses hukum harus dihormati dan tidak boleh disimpulkan di luar fakta yang sedang didalami," ujar Hijrat.

Saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Aparat penegak hukum diharapkan mengungkap seluruh fakta berdasarkan alat bukti yang sah dengan mengedepankan prinsip objektivitas, profesionalitas, dan transparansi.

Masyarakat pun diimbau untuk menunggu hasil resmi dari proses hukum yang sedang berjalan serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang dimintai keterangan maupun yang diperiksa dalam perkara tersebut.

     

Bupati Lotim Kucurkan Rp200 Juta untuk Lanjutkan Pembangunan Panti Asuhan Ampera

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmennya dalam mendukung lembaga sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan anak. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memastikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk melanjutkan rehabilitasi asrama LKSA Panti Asuhan (PA) Ampera Pringgasela.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Milad ke-48 Yayasan Siti Khodijah dan LKSA PA Ampera yang dirangkaikan dengan Haul pendiri yayasan almarhum Mayor H. Ahmad Siddiq serta tasyakuran selesainya rehabilitasi ringan asrama oleh Korem 162/Wira Bhakti. Kegiatan berlangsung di Masjid Besar Jami'yyatul Qudsiyyah, Pringgasela, Rabu (22/7).

Dalam sambutannya, Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pembina, relawan, hingga para donatur yang selama hampir lima dekade terus menjaga keberlangsungan yayasan dalam membina anak-anak yatim.

Menurutnya, eksistensi LKSA PA Ampera hingga memasuki usia 48 tahun merupakan bukti kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian.

"Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan membantu pembangunan lanjutan asrama sebesar Rp200 juta. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas yang masih membutuhkan rehabilitasi," ujar Haerul Warisin.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim. Mengutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, Bupati menyebut orang yang memelihara anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Rasulullah di surga.

Selain itu, Bupati memberikan apresiasi kepada Korem 162/Wira Bhakti yang telah merehabilitasi sebagian asrama panti sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan sosial di Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua LKSA PA Ampera, Hasanain Ayyubi, mengatakan perjalanan lembaga yang dipimpinnya selama 48 tahun tidak terlepas dari kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi seluruh pengurus serta para pembina.

Ia menyampaikan, peringatan milad tahun ini menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan panjang yayasan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, termasuk Korem 162/Wira Bhakti atas bantuan rehabilitasi asrama.

"Selama 48 tahun, kami terus berupaya memberikan pendidikan, pembinaan, dan kasih sayang kepada anak-anak asuh agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik," ungkap Hasanain.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada 65 anak yatim piatu dan 55 lanjut usia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

     

Wabup Lotim Sampaikan Enam Aspirasi Strategis ke Kemendagri, Soroti LPPD hingga Dana Tembakau

Okenews.net– Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya memanfaatkan forum Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah (Reboan) yang digelar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi daerah.

Kegiatan yang berlangsung secara daring pada Rabu (22/7) itu diikuti Wabup dari Command Center Pemkab Lombok Timur didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahyan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Hairi, serta Asisten Administrasi Umum Husnul Basri.

Dalam forum tersebut, Wabup menyampaikan sejumlah usulan yang dinilai penting guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari penyederhanaan sistem pelaporan hingga penguatan kebijakan fiskal bagi daerah.

Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Menurutnya, perubahan indikator tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru.

Selain itu, Edwin juga mengusulkan agar pelaporan LPPD di Kemendagri dapat diintegrasikan dengan sistem evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian PAN-RB sehingga pemerintah daerah tidak lagi dibebani penyampaian data yang berulang.

"Kami berharap sistem pelaporan dapat disederhanakan sehingga lebih efektif dan tidak menimbulkan duplikasi data. Penguatan kompetensi ASN juga menjadi kebutuhan agar kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus meningkat," ujar Edwin.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk tetap menyampaikan LPPD tepat waktu setiap 31 Maret, meskipun proses penyusunan sering berbenturan dengan penyelesaian laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup turut meminta Kemendagri menerbitkan regulasi yang lebih spesifik terkait penyelesaian tata batas desa guna memberikan kepastian administrasi wilayah.

Di bidang keuangan daerah, Edwin meminta kepastian mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam APBD. Ia menjelaskan bahwa pada 2025 Lombok Timur berhasil menekan belanja pegawai menjadi 28,3 persen. Namun, adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi menaikkan rasio tersebut hingga 33 persen sehingga diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel.

Tak hanya itu, Wabup juga menyoroti pentingnya kepastian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Menurutnya, dana yang pada 2025 mencapai sekitar Rp104 miliar memiliki peran besar dalam mendukung pembiayaan BPJS Kesehatan demi menjaga status Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Lombok Timur.

Edwin juga mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau kembali regulasi pengelolaan wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Dengan garis pantai lebih dari 200 kilometer, ia menilai potensi kelautan Lombok Timur perlu didukung regulasi yang lebih berpihak kepada daerah.

Selain itu, komoditas tambak udang vaname juga diharapkan memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan setara dengan sektor tembakau, mengingat daerah selama ini hanya menerima kontribusi terbatas dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sementara dampak lingkungan dari aktivitas tambak tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menutup penyampaiannya, Wabup berharap Ditjen Otda menghadirkan sistem administrasi yang lebih sederhana, layanan konsultasi daring yang responsif, serta pendampingan yang berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otda Kemendagri, Efrimeiriza, menyatakan seluruh aspirasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan ditampung dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait.

"Kami akan mengonsolidasikan seluruh masukan yang disampaikan. Untuk penyesuaian IKK dan pelaporan LPPD, contact person teknis akan segera disampaikan kepada Pemkab Lombok Timur agar koordinasi berjalan lebih efektif," katanya.

Ia menambahkan, persoalan batas desa akan dikoordinasikan bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Sementara terkait dinamika Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), Kemendagri masih menunggu perkembangan resmi dari Kementerian Keuangan sembari terus melakukan koordinasi lintas kementerian.

     

Bupati Lotim Minta Kadis Kelautan Baru Jemput Program Menteri untuk Nelayan

Okenews.net– Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang baru, Muhammad Tasywiruddin, S.Pi., M.Si., bekerja maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pesan itu disampaikan usai pelantikan pejabat tersebut yang berlangsung di hadapan jajaran pimpinan OPD, Rabu (22/7).

Menurut Bupati, masih banyak nelayan di Lombok Timur yang hidup dalam kondisi kurang sejahtera dan membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, ia meminta kepala dinas yang baru segera menindaklanjuti berbagai komitmen bantuan yang pernah disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI saat berkunjung ke Lombok Timur.

"Nelayan kita masih banyak yang miskin dan membutuhkan bantuan. Janji yang disampaikan Pak Menteri harus dijemput agar bisa benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Haerul Warisin.

Ia menilai, program pemerintah pusat harus mampu dihadirkan ke daerah melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga harus didukung berbagai program strategis dari pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Haerul juga mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif membangun sinergi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat. Berbagai peluang bantuan dan fasilitas, katanya, harus dimanfaatkan demi mempercepat pembangunan di Lombok Timur.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan merupakan hasil kerja bersama, bukan prestasi individu.

"Kita ingin mengubah Lombok Timur menjadi lebih baik secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang mengklaim ini hasil saya atau hasil kelompok tertentu. Semua adalah kerja tim," ujarnya.

Selain itu, Haerul mendorong para kepala OPD menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugas serta tidak alergi terhadap kritik. Ia menilai kritik merupakan masukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kritik itu membangun. Kalau memang ada yang salah, kita perbaiki. Kalau ada yang kurang, kita lengkapi. Jangan takut dikritik," katanya.

Di akhir arahannya, Bupati kembali mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Setiap keputusan, lanjutnya, harus sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung koordinasi yang baik agar terhindar dari kesalahan administratif maupun hukum.

     

Bupati Lotim Janji Perbaiki Jalan Wisata Tetebatu dalam Dua Bulan

Okenews.net – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memastikan ruas jalan menuju kawasan wisata Tetebatu akan diperbaiki dalam waktu dua bulan ke depan. Komitmen tersebut disampaikan langsung saat membuka Festival Seni Olahraga Presean di Lapangan Desa Tetebatu, Rabu (22/7), yang dihadiri masyarakat serta wisatawan mancanegara.

Janji itu disampaikan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang sektor pariwisata. Tetebatu yang dikenal sebagai desa wisata tertua di Lombok Timur dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi destinasi unggulan.

Menurut Haerul Warisin, perbaikan jalan tidak hanya bertujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan pengalaman wisatawan yang datang berkunjung.

"Insyaallah dalam dua bulan ke depan jalan wisata di Tetebatu akan kita perbaiki. Pemerintah akan terus mendukung kegiatan yang menunjang pariwisata agar setiap tamu yang datang merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan terbaik," tegas Haerul Warisin.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang mampu memperkuat daya tarik wisata. Menurutnya, keramahan masyarakat dan kenyamanan wisatawan menjadi kunci agar sektor pariwisata mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Tidak boleh ada tamu yang merasa kecewa atau tidak nyaman. Jika wisatawan merasa puas, maka dampaknya akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tetebatu, Sabli, mengungkapkan bahwa kunjungan wisatawan ke Tetebatu terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 23.168 orang dari berbagai negara. Sedangkan hingga pertengahan Juli 2026, jumlah kunjungan telah menembus lebih dari 19 ribu wisatawan.

Sabli berharap rencana perbaikan infrastruktur yang disampaikan Bupati dapat segera terealisasi sehingga semakin memperkuat posisi Tetebatu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat.

Selain menyampaikan perkembangan sektor pariwisata, Sabli juga mengakui realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desanya masih belum optimal. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah desa siap meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui sistem digitalisasi yang tengah dikembangkan.

"Kami berkomitmen meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB maupun pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, seiring penguatan sistem pelayanan berbasis digital," pungkasnya.

     

Kantah Lombok Utara Gelar Cek Kesehatan Gratis untuk Seluruh Pegawai

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menggelar kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh pegawai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Gangga, Selasa (21/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan aparatur.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, serta pemeriksaan kondisi kesehatan umum. Langkah ini bertujuan mendeteksi sejak dini potensi gangguan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya menjaga kondisi tubuh.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, turut mengikuti pemeriksaan bersama seluruh pegawai. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penerapan budaya hidup sehat di lingkungan kerja.

"Kesehatan pegawai merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun budaya kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan," ujar Muhammad Shaleh Basyarah.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari para pegawai karena memberikan kemudahan memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan.

     

Kantah Lombok Utara Ucapkan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-66, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Okenews.net- Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 yang jatuh pada Rabu (22/7/2026), Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan Adhyaksa di Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Kejaksaan dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan.

Momentum Hari Bhakti Adhyaksa dinilai bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya komitmen seluruh aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menyampaikan harapannya agar sinergi antara Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional terus diperkuat demi menciptakan kepastian hukum, khususnya di bidang pertanahan.

"Hari Bhakti Adhyaksa menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh insan Adhyaksa, semoga terus menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum yang berkeadilan," ujar Shaleh Basyarah.

Ia menambahkan, kerja sama yang harmonis antara Kantor Pertanahan dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Melalui peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap semangat pengabdian, integritas, dan kolaborasi lintas instansi terus terjaga demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan nasional.

     

Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Sekjen ATR/BPN: Butuh Pejabat Penggerak Organisasi

Okenews.net- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menilai Pejabat Administrator harus mampu menjadi motor penggerak perubahan pada Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kepemimpinan tidak lagi cukup berfokus pada penyelesaian pekerjaan administratif, tetapi harus mampu menghasilkan kinerja yang berorientasi pada manfaat untuk masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN membutuhkan pemimpin Administrator yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, mengambil keputusan yang tepat, dan menggerakkan organisasi menghasilkan kinerja yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I hingga III Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Rabu (22/07/2026).

Pejabat Administrator diimbau untuk tidak bekerja mengikuti rutinitas semata, namun juga memberikan perubahan yang baik, memberikan solusi nyata untuk unit kerja. “Kalau Anda sekarang bekerja menjadi Kepala Satker, apa yang harus ditingkatkan di kantor ini? Permasalahan apa yang muncul di kantor ini? Bagaimana Anda melihat kondisi dan langkah ke depannya gerak Kantor Pertanahan itu sangat bergantung pada Anda,” tegas Sekjen ATR/BPN.

Pesan tersebut Sekjen ATR/BPN sampaikan kepada 131 pegawai yang masuk sebagai peserta PKA Angkatan I hingga III Tahun 2026. Peserta terdiri dari 20 Pejabat Administrator Kementerian ATR/BPN Pusat dan 111 Pejabat Administrator dari Satker di daerah.

Dalam pelatihan ini, peserta PKA menerima materi terkait kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, serta aktualisasi kepemimpinan kinerja organisasi. Peserta akan mengikuti serangkaian sesi, mulai dari pembelajaran mandiri, _e-learning_, studi lapangan, dan produk aktualisasi kepemimpinan dengan durasi pelatihan dari 17 Juni-2 November 2026. Selain pelatihan, para peserta juga menjalani evaluasi, mulai dari evaluasi sikap perilaku, evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, dan evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan. 

Kepada seluruh peserta PKA angkatan ini, Dalu Agung Darmawan meminta agar sebagai Kepala Satker, mereka memperkuat koordinasi di unit kerja masing-masing, baik dalam lingkup internal, maupun eksternal. “Lakukan dialog-dialog kinerja secara rutin dengan para pejabat dan pegawai di Satker masing-masing. Kita juga mulai mengubah budaya kerja lewat integrasi data. Data kita semakin hari semakin baik. Di berbagai kesempatan kita telah banyak bertemu dengan berbagai kementerian/lembaga untuk membangun integrasi data kita untuk mencapai tujuan dari program yang kita jalankan,” imbaunya.

Pada Pembukaan PKA ini, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Norman Subowo, turut melaporkan kepada Sekjen ATR/BPN terkait pelaksanaan pelatihan daring ke depannya. Adapun bertugas sebagai moderator yang memandu prosesi Pembukaan PKA ialah Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Madya, Ivan Syahreza. 

     

Dukungan Menggema dari Lima Wilayah Kenyalu, Tim Sebut 99% Masyarakat Bersama Munirudin

Okenews.net– Dukungan terhadap bakal calon Kepala Desa Jango, Munirudin, terus menguat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Jango. Tim pendukung menyebut antusiasme masyarakat semakin tinggi, khususnya di wilayah Kekadusan Kenyalu yang meliputi Kenyalu Timur, Kenyalu Barat, Kenyalu Utara, Kenyalu Selatan, dan Kenyalu Tengah.

Menurut tim pendukung, berdasarkan hasil konsolidasi dan komunikasi dengan masyarakat di lima wilayah tersebut, dukungan terhadap Munirudin diklaim telah mencapai sekitar 99 persen. Pernyataan tersebut merupakan klaim dari tim pendukung dan bukan hasil survei atau rekapitulasi resmi penyelenggara Pilkades.

Tim pendukung menilai besarnya dukungan tersebut lahir dari harapan masyarakat akan hadirnya kepemimpinan yang mampu membawa perubahan positif bagi Desa Jango. Visi "Mewujudkan Desa Jango yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan" dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan.

Munirudin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh proses menjelang Pilkades akan dijalani sesuai ketentuan yang berlaku serta mengedepankan persatuan masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan, menghormati setiap perbedaan pilihan, serta menciptakan suasana Pilkades yang damai, aman, dan bermartabat," ujar Munirudin.

Tim pendukung juga mengajak seluruh masyarakat Desa Jango untuk menjaga kondusivitas menjelang tahapan Pilkades serta menghormati seluruh proses yang akan dilaksanakan oleh panitia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan semakin menguatnya dukungan dari berbagai wilayah, tim optimistis Munirudin akan memperoleh kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan Pilkades mendatang. Namun demikian, mereka tetap mengajak seluruh pendukung untuk menjaga etika, menghormati bakal calon lainnya, serta menjadikan Pilkades sebagai momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan warga Desa Jango.

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

Okenews.net- Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), H. Fauzan Khalid mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan  memprioritaskan pelayanan masyarakat, meski Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lombok, NTB, Senin (20/07/2026).

“Saya minta teman-teman ASN di Pemkab Lombok Barat tetap menjalankan pelayanan publik. Jangan sampai roda pemerintahan terhambat, menyusul musibah yang menimpa Bupati Lalu Ahmad Zaini. Prioritaskan pelayanan masyarakat,” kata Fauzan, yang kini Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, ketika diminta tanggapannya oleh sejumlah awak media, usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/07/2026).

Fauzan, Anggota DPR RI yang terpiih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini mengimbau, ASN di lingkungan Pemkab Lombok Barat tetap menjalankan roda pemerntahan seperti biasa. Fauzan mnta agar ASN memastikan administrasi pemerintahan tetap berjalan normal.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI meyakini roda pemerntahan tetap berjalan normal dan tidak sampai menghambat pelayanan publik. Berdasarkan regulasi, kekosongan kepemimpinan diisi Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) yang ditunjuk pemerintah pusat atau provinsi untuk menjamin birokrasi dan layanan masyarakat terus berjalan.

“ASN harus tenang, fokus melayani masyarakat, dan jaga netralitas serta integritas. Hindari tindakan reaksioner seperti menyebarkan informasi tidak valid,” jelasnya.

Fauzan mengatakan agar ASN tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu ASN diminta untuk selalu memaatuhi arahan dari Pelaksana Tugas (Plt) bupati atau Kementerian Dalam Negeri.

Fauzan menegaskan agar ASN menolak segala bentuk perintah atau kebijakan yang berpotensi melanggar hukum, meskipun datang dari atasan. Jangan berspekulasi dan menyebarkan gosip, atau membuat pernyataan provokatif di media sosial terkait kasus tersebut.

“Selalu tunduk pada instruksi yang diberikan penjabat kepala daerah (Plt) yang ditunjuk resmi. Patuhi juga pedoman yang diberikan Kemendagri,” ujar Fauzan.

Fauzan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.  Peristiwa ini, lanjutnya, menjadi pukulan bagi tata kelola pemerintahan daerah yang diharapkan transparan dan melayani masyarakat.


“Penindakan tegas oleh KPK diharapkan dapat menjadi efek jera dan momentum evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen serta pengawasan kepala daerah,” tegas Fauzan.

Selasa, 21 Juli 2026

     

Bupati Lotim Targetkan Baznas Himpun Rp31 Miliar, Siapkan 10 Ambulans untuk Warga

Okenews.net– Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Refleksi Satu Tahun Pengabdian Baznas Lombok Timur yang digelar di halaman Kantor Baznas, Selasa (21/7/2026).

Menurut Bupati, capaian penghimpunan dana zakat dan infak yang telah menembus lebih dari Rp24 miliar patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran Baznas agar tidak cepat berpuas diri karena potensi zakat di Lombok Timur masih sangat besar.

"Yang paling membahagiakan bukan sekadar angka Rp24 miliar, tetapi ketika masyarakat yang sebelumnya kesulitan bisa tersenyum, orang sakit mendapat bantuan, dan mereka yang hidup dalam keterbatasan merasakan manfaat kehadiran Baznas. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya," ujar Haerul Warisin.

Bupati mengakui, keberadaan Baznas selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang.

Karena itu, ia memasang target lebih tinggi bagi Baznas pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2027, yakni mampu menghimpun dana sedikitnya Rp31 miliar. Dana tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan 10 unit ambulans gratis yang akan melayani masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Lombok Timur.

"Dengan target itu, kita berharap tersedia 10 ambulans. Satu ambulans melayani dua kecamatan sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh layanan kesehatan darurat dengan lebih mudah," katanya.

Selain peningkatan penghimpunan dana, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik. Ia meminta seluruh pimpinan dan pengurus Baznas terus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, profesionalisme, transparansi, dan amanah dalam mengelola dana umat.

Ia juga mengajak seluruh pengurus menjaga kekompakan internal serta terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menunaikan zakat melalui Baznas.

Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Timur, Muhammad Kamli, melaporkan bahwa selama satu tahun terakhir lembaganya berhasil menghimpun dana lebih dari Rp24 miliar. Dana tersebut berasal dari zakat sebesar Rp17 miliar, infak lebih dari Rp1 miliar, serta dana CSR dan dana sosial keagamaan lainnya yang mencapai lebih dari Rp6 miliar.

Menurut Kamli, seluruh dana yang dihimpun merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerima manfaat.

"Seluruh dana yang kami kelola bukan milik pemerintah ataupun amil, melainkan sepenuhnya milik masyarakat yang dipercayakan kepada Baznas untuk disalurkan secara tepat sasaran," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Baznas Lombok Timur juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perum BULOG Cabang Lombok Timur terkait pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Baznas menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pelaku UMKM, petugas kebersihan, serta pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sektor pertanian.

Bupati juga memberikan penghargaan kepada sejumlah muzakki yang dinilai konsisten mendukung program Baznas, di antaranya Sekretaris Daerah Lombok Timur, PT Selaparang Finansial, dan PT Bank NTB Syariah.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peluncuran aplikasi Baznas Smart (B-Smart), sebuah inovasi layanan digital yang dirancang untuk mempermudah administrasi, pengelolaan proposal, digitalisasi surat-menyurat, hingga integrasi data muzakki dan mustahik. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan Baznas kepada masyarakat Lombok Timur.

     

HUT ke-18 KLU, Kantah Tegaskan Komitmen Wujudkan Kepastian Hukum Pertanahan

Okenews.net– Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Lombok Utara dimaknai Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara sebagai penguat komitmen dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepastian hukum.


Dalam ucapan selamat Hari Jadi Kabupaten Lombok Utara yang diperingati pada 21 Juli 2026, Kantah Lombok Utara menyampaikan apresiasi atas perjalanan pembangunan daerah yang telah berlangsung selama 18 tahun. Menurut Kantah, capaian tersebut merupakan hasil dari semangat, kerja keras, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah yang semakin maju dan berdaya saing, Selasa, 21/07/2026


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, mengatakan pihaknya siap terus menjadi bagian dari pembangunan daerah melalui pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.


"Selamat Hari Jadi ke-18 Kabupaten Lombok Utara. Semoga daerah ini terus tumbuh menjadi kabupaten yang maju, harmonis, dan berkelanjutan. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara akan terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan transparan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Shaleh.


Ia menambahkan, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.


Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan Lombok Utara yang semakin maju di usia ke-18 tahun.

     

9 Atlet Taekwondo Dicoret Saat Technical Meeting, KONI Sumbawa Tuntut Keadilan

Okenews.net - KONI Kabupaten Sumbawa menyampaikan sikap resmi atas perlakuan yang diterima oleh sembilan atlet Taekwondo Kabupaten Sumbawa yang telah dinyatakan lolos proses verifikasi administrasi, memperoleh ID Card resmi dari KONI NTB, dan tercatat sebagai bagian dari kontingen Kabupaten Sumbawa, namun justru tidak diperkenankan mengikuti pertandingan setelah mendapat penolakan pada Technical Meeting (TM) oleh panitia cabang olahraga, dalam hal ini Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB.

Peristiwa ini dinilai menjadi pukulan berat bagi dunia olahraga NTB. Atlet yang telah berlatih dengan penuh pengorbanan justru diperlakukan tidak adil, padahal seluruh proses administrasi telah mereka lalui sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami mempertanyakan, apa arti diterbitkannya ID Card resmi oleh KONI NTB apabila atlet yang telah dinyatakan sah sebagai peserta masih dapat digugurkan secara sepihak pada saat Technical Meeting. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka kredibilitas sistem verifikasi peserta Porprov menjadi dipertanyakan," tegas Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, Selasa 21 Juli 2026

Menurutnya, Porprov merupakan agenda resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama KONI Provinsi NTB. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, sportivitas, dan perlindungan terhadap hak setiap atlet.

"Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai semangat olahraga dan merampas hak atlet untuk bertanding. Atlet datang membawa nama daerah dan telah memenuhi seluruh persyaratan, sehingga hak mereka harus dilindungi," ujarnya.

KONI Kabupaten Sumbawa menilai tindakan yang dilakukan Pengprov TI NTB telah mencederai nilai-nilai olahraga, menghilangkan kesempatan atlet untuk berprestasi, serta menimbulkan luka yang mendalam bagi para atlet, pelatih, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

"Kami meminta KONI Provinsi NTB untuk segera mengambil sikap yang tegas, objektif, dan bertanggung jawab dengan memulihkan hak-hak atlet yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai peserta Porprov," kata Abdul Rafiq.

Lebih jauh, KONI Kabupaten Sumbawa berharap kepada Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB, sebagai pemimpin daerah yang menaungi pelaksanaan Porprov XII NTB 2026, agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

"Kami memohon kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur agar memastikan keadilan bagi para atlet Kabupaten Sumbawa serta memerintahkan investigasi secara menyeluruh terhadap proses yang menyebabkan sembilan atlet tersebut kehilangan haknya untuk bertanding," ujarnya.

Apabila ditemukan adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan, melakukan intervensi, atau merekayasa proses sehingga merugikan atlet, KONI Kabupaten Sumbawa meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dunia olahraga tidak boleh dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang mengorbankan masa depan atlet. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab," tegasnya.

KONI Kabupaten Sumbawa juga menegaskan bahwa apabila persoalan ini tidak diselesaikan secara adil, maka sengketa tersebut akan dibawa ke Badan Arbitrase Keolahragaan Nasional serta menempuh langkah-langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan hak atlet Kabupaten Sumbawa.

"Perjuangan ini bukan sekadar membela sembilan atlet Taekwondo Kabupaten Sumbawa. Ini adalah perjuangan untuk menjaga marwah olahraga, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa tidak ada lagi atlet di Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban akibat keputusan yang tidak transparan dan tidak berpihak pada nilai-nilai sportivitas," ujar Abdul Rafiq.

Ia menegaskan, keadilan tidak boleh berhenti di meja Technical Meeting.

"Keadilan harus hadir di arena pertandingan. Atlet datang untuk bertanding, bukan untuk dipermainkan oleh keputusan yang mencederai rasa keadilan," tutupnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi