www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Jumat, 26 Juni 2026

     

Baznas Lotim Optimalkan Zakat Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan

Baznas Lombok Timur

Okenews.net - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat mengoptimalkan potensi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Kali ini, sasarannya adalah dana kapitasi dan klaim BPJS Kesehatan yang diterima oleh seluruh instansi pengelola kesehatan, mulai dari Puskesmas, rumah sakit daerah, hingga klinik swasta di Lombok Timur.


Langkah ini diawali dengan menggelar sosialisasi intensif di Aula Baznas Lombok Timur, Agenda strategis tersebut menghadirkan seluruh Kepala Puskesmas serta jajaran manajemen klinik dan rumah sakit, baik di bawah naungan pemerintah daerah maupun swasta. pada Jumat (26/6/2026).


Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang hadir memberikan pengarahan, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap ikhtiar ini. Menurutnya, niat yang baik harus dieksekusi dengan cara yang baik, salah satunya melalui sosialisasi yang transparan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Juaini membeberkan potensi zakat dari sektor kesehatan di Lombok Timur terbilang sangat tinggi. Dalam satu tahun, total klaim dana kapitasi BPJS untuk Puskesmas dan rumah sakit (negeri maupun swasta) di Lombok Timur mencapai kurang lebih Rp426 miliar.


"Tentu tidak semuanya menjadi jaspel (jasa pelayanan). Namun, dari bagian jaspel yang diterima personal itulah yang menjadi objek wajib zakat sebesar 2,5 persen sesuai undang-undang," jelas Juaini.


Ia mencontohkan, jika sebuah rumah sakit menerima dana BPJS sebesar Rp10 miliar dan alokasi jaspelnya mencapai 70 persen (Rp7 miliar), maka dana Rp7 miliar yang terdistribusi ke dokter spesialis, perawat, dan tenaga medis inilah yang dihitung zakatnya.


"Untuk tahap awal, kita fokuskan pada yang sudah pasti dulu, yaitu ASN (PNS dan P3K). Sebagai contoh, jika seorang dokter menerima jaspel Rp10 juta, maka zakat 2,5 persennya hanya Rp250 ribu. Aturan agama sudah mengaturnya secara proporsional dan tidak perlu diperdebatkan lagi, tinggal dilaksanakan," tambahnya.


Pemerintah daerah mendorong agar kepala Puskesmas dan manajemen rumah sakit segera melanjutkan sosialisasi ini ke internal masing-masing menggunakan formulir kesediaan (form muzaki). Kebijakan ini menyasar penyelenggara negara sebagai contoh awal, serupa dengan potongan zakat 2,5 persen pada dana sertifikasi guru yang sudah berjalan sukses sebelumnya.


Terkait pegawai non-muslim, Sekda Juaini menegaskan secara aturan agama tidak ada kewajiban zakat bagi mereka. Namun, sistem tetap memfasilitasi jika ada yang ingin berkontribusi secara sukarela atas dasar kemanusiaan atau sosial.


"Bagi yang non-muslim tidak boleh kita tagih karena tidak ada kewajiban. Tetapi jika atas kesadaran sendiri ingin menyumbang atau berinfak lewat Baznas, kami sudah menyiapkan akun tersendiri yang peruntukannya nanti murni digunakan bagi kepentingan umum," urainya.


Menutup arahannya, Sekda Lombok Timur menegaskan batas kewenangan antara pemda dan lembaga zakat nasional tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi di lapangan.Perlu digarisbawahi, lembaga yang mengambil dan mengelola zakat ini adalah Baznas. Posisi Pemda di sini adalah sebagai supporting (pendukung). 


"Karena Pak Bupati adalah Ketua Dewan Pembina Baznas, dan saya sebagai Sekretarisnya, maka saya hadir untuk mendukung penuh pembersihan harta dan optimalisasi kemaslahatan umat ini," pungkas Juaini.


Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengungkapkan bahwa program penarikan zakat dari jasa pelayanan (jaspel) dana BPJS ini sebenarnya sudah berjalan lama. Namun, program tersebut sempat mandek akibat dinamika proses demokrasi.


"Setelah kami deteksi, makanya harus disegerakan kembali. Namun, dalam melaksanakannya, Baznas tidak serta-merta langsung menarik. Kami pelajari betul regulasi dan undang-undangnya, dan itu sudah jelas termaktub," ujar H. Muhammad Kamli.


Ia menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian mendalam agar memenuhi seluruh unsur kepatuhan hukum dan agama. Dari sisi syar'i, pihaknya sudah mengundang dewan syariah untuk rapat musyawarah menetapkan fatwanya. 


"Sehingga kebijakan ini dipastikan aman dari empat sisi yakni Aman Regulasi, Aman Administrasi, Aman Syar'i, dan Aman NKRI," tegasnya.

Kamis, 25 Juni 2026

     

Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (25/06/2026). Dalam pertemuan ini, Wamen Ossy menegaskan dukungannya dalam penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui unsur pertanahan dan tata ruang.

“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ungkap Wamen Ossy di Gedung Kemenko IPK, Jakarta.

Bukan hanya ATR/BPN, Wamen Ossy menilai tata kelola kebandarudaraan juga perlu dikuatkan dengan integrasi data spasial lintas sektor. Hal ini yang dikonsepkan dengan sebutan _one spatial planning policy_ atau satu acuan tata ruang.

“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” jelas Wamen Ossy.

Untuk membahas sektor kebandarudaraan, rakor  ini juga mengundang perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. Di hadapan seluruh peserta rakor, Wamen Ossy mengingatkan pentingnya penataan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang. “Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko AHY sebagai pimpinan rakor menyatakan tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, ia mengharapkan partisipasi dan kolaborasi aktif dari seluruh pihak terkait. 

Dengan pertemuan dan upaya yang dilakukan bersama, ia meyakini bisa ikut meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara. “Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna akan menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menko AHY.

Dalam rakor ini, Wamen Ossy hadir dengan didampingi sejumlah pejabat dan jajaran terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Beberapa di antaranya, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. 

     

GTRA KLU Petakan Potensi TORA dan Kembangkan Kampung Reforma Agraria

Okenews.net– Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lombok Utara terus mengidentifikasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai bagian dari upaya pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Awal GTRA Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, mengungkapkan bahwa tim GTRA telah melakukan identifikasi awal terhadap kawasan hutan di Desa Rempek Darussalam. Lokasi tersebut diusulkan untuk pelepasan kawasan hutan seluas 87,77 hektare yang mencakup permukiman warga, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.


“Usulan tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.


Selain itu, Kantor Pertanahan juga menemukan potensi TORA dari sektor non-kawasan hutan. Salah satunya berasal dari lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah berakhir di Desa Rempek dengan luas sekitar 128,64 hektare. Hingga kini, lahan tersebut diketahui belum dimanfaatkan.


Tidak hanya fokus pada penataan aset, GTRA juga mendorong penguatan penataan akses melalui program Kampung Reforma Agraria. Salah satu contoh pengembangannya berada di Desa Bayan.


Pada tahun 2024, tim telah melakukan pemetaan sosial terhadap 400 kepala keluarga. Program tersebut kemudian berlanjut pada tahun 2025 melalui pendampingan usaha bagi 200 kepala keluarga yang menghasilkan pengembangan produk unggulan berupa olahan “Kopi Warisan Bayan”.


Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjadi contoh keberhasilan Reforma Agraria yang tidak hanya memberikan kepastian hak atas tanah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan usaha produktif.

Rabu, 24 Juni 2026

     

Sertipikasi Tanah DKI Jakarta Capai 98,6%, Wamen Ossy: Jadi Contoh Baik bagi Daerah Lain

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta yang telah menembus 98,6%. Ia menyebut capaian ini sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

“Sebanyak 98,6% bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Capaian ini merupakan keberhasilan Bapak Gubernur dan jajaran dalam menata tata kelola administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta yang dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam acara Penyerahan Sertipikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/06/2026).

Menurut Wamen Ossy, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan hingga seluruh bidang tanah di DKI Jakarta terdaftar dan bersertipikat. Untuk mewujudkannya, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, baik dalam percepatan sertipikasi tanah maupun peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. 

“Harapannya bukan hanya berhenti di sini, tetapi terus dimaksimalkan hingga 100% bidang tanah dapat terdaftar dan bersertipikat,” sambung Wamen Ossy.

Penguatan sinergi sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya dilakukan melalui integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan. Wamen Ossy mengatakan bahwa sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik serta peningkatan penerimaan daerah.

“Kami terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 499 Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan total luas mencapai sekitar 85 hektare. Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto; Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda; serta jajaran Pemprov DKI Jakarta. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta. 

     

Kantah KLU Evaluasi Kinerja 2026, Fokus Percepat Program dan Tingkatkan Layanan Pertanahan

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program kerja tahun 2026 melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar di Aula Kantah KLU, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Muhammad Shaleh Basyarah memaparkan perkembangan pelaksanaan program serta realisasi anggaran secara umum. Paparan tersebut mencakup capaian kinerja yang telah diraih, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, hingga langkah-langkah strategis yang disiapkan untuk mempercepat pelaksanaan program pada semester berikutnya.

“Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan secara optimal dan akuntabel,” ujarnya.

Selain pemaparan dari kepala kantor, seluruh pejabat struktural juga menyampaikan laporan capaian kinerja pada masing-masing seksi. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi guna mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi serta merumuskan solusi dan strategi peningkatan kinerja ke depan.

Melalui kegiatan ini, Kantah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Evaluasi berkala diharapkan mampu mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan, mempercepat pencapaian target program, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara tepat sasaran.

Dengan penguatan koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, Kantah KLU optimistis dapat menghadirkan layanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selasa, 23 Juni 2026

     

WBP Lapas Selong Hibur Warga di Festival Muharram, Penampilan Cilokak dan Band Tuai Apresiasi


Okenews.net– Penampilan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong menjadi salah satu daya tarik dalam Festival 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Lapangan Porda Selong, Sabtu (20/6).

Melalui suguhan musik tradisional Cilokak dan penampilan band binaan Lapas, para WBP berhasil menghibur masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Aksi mereka mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari para pengunjung yang hadir.

Keikutsertaan WBP dalam festival tersebut merupakan bagian dari partisipasi Lapas Selong untuk memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam bersama masyarakat.

Sebanyak delapan WBP menampilkan kesenian Cilokak, musik tradisional khas Lombok yang sarat akan nilai budaya dan kearifan lokal. Sementara itu, lima WBP lainnya yang tergabung dalam grup band binaan Lapas membawakan sejumlah lagu hiburan yang sukses menciptakan suasana meriah dan penuh kebersamaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong bersama jajaran pejabat struktural turut hadir memantau langsung jalannya kegiatan. Pengawasan dan pengamanan dilakukan secara maksimal oleh petugas guna memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kepala Lapas Selong menyampaikan bahwa keterlibatan warga binaan dalam kegiatan sosial dan budaya merupakan bagian dari program pembinaan yang terus dikembangkan di lingkungan Lapas.

Melalui wadah seni dan kreativitas, warga binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun kesiapan untuk kembali berbaur dan berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah menjalani masa pembinaan.

Partisipasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa proses pembinaan di Lapas tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi dan karakter warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan produktif.

     

BAZNAS Lotim Tutup Sekolah Lapangan Petani di Masbagik

Baznas Lombok Timur

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur menutup kegiatan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) yang digelar bagi petani binaan di Kecamatan Masbagik, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Lumbung Pangan BAZNAS periode 2025-2026 yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan pertanian secara lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Penutupan program dihadiri Ketua BAZNAS Lombok Timur H. Muhammad Kamli, Sekretaris BAZNAS Nurul Hadi, Staf Khusus Bupati Lombok Timur Bidang Pertanian H. Badar, serta sejumlah perangkat desa dan kelompok tani peserta program.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengatakan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, Program Lumbung Pangan BAZNAS dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Program ini bukan sekadar bantuan stimulan, tetapi investasi jangka panjang untuk mendorong kemandirian ekonomi para mustahik. Kami berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi kelompok tani dan keluarganya,” ujarnya.

Selama mengikuti sekolah lapangan, para petani mendapatkan pendampingan terkait pengendalian hama terpadu yang lebih efisien dan minim penggunaan bahan kimia. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

Perwakilan Kelompok Tani Sukadamai 1, Desa Masbagik Timur, mengaku program tersebut memberikan banyak manfaat bagi petani. Meski demikian, mereka berharap BAZNAS dapat menghadirkan program lanjutan agar proses pembelajaran dan pendampingan terus berkelanjutan.

“Kami masih membutuhkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Karena itu kami berharap ada program lanjutan sehingga petani bisa terus belajar dan berkembang,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Khusus Bupati Lombok Timur Bidang Pertanian, H. Badar, menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pemberdayaan yang dijalankan BAZNAS. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor pertanian serta menjaga ketahanan pangan daerah.

Melalui Program Lumbung Pangan, BAZNAS Lombok Timur terus mendorong lahirnya petani yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Senin, 22 Juni 2026

     

Klinik 24 Jam Hadir di Sembalun, Bupati Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan

Foto: Peresmian Pratama Nusa Medica Clinic

Okenews.net – Upaya memperkuat layanan kesehatan di kawasan wisata Sembalun terus dilakukan. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meresmikan Pratama Nusa Medica Clinic (Medica Clinic) Sembalun, Senin (22/6/2026).

Klinik rawat jalan 24 jam tersebut diharapkan menjadi penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Sembalun, termasuk para pendaki Gunung Rinjani.

Peresmian klinik dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait, di antaranya Ketua GOW Lombok Timur, Kepala DPMPTSP Lombok Timur, Camat Sembalun, Kapolsek Sembalun, Danramil 1615-10 Sembalun, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur RSUD Selaparang, Kepala Balai TNGR, Basarnas NTB, Kepala Puskesmas Sembalun, para kepala desa, pelaku wisata, porter, guide, serta tokoh masyarakat.

Presiden Direktur Pratama Nusa Medica, Putu Ardana, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinilai sangat membantu percepatan proses pendirian dan operasional klinik tersebut.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan itu diselesaikan dalam waktu sekitar empat bulan hingga akhirnya memperoleh izin operasional.

“Kami berharap kehadiran klinik ini dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat maupun wisatawan. Kami juga membuka ruang untuk masukan dan dukungan dari seluruh stakeholder agar pelayanan yang diberikan semakin baik,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyambut baik hadirnya investasi di sektor kesehatan tersebut. Ia menilai keberadaan klinik sangat penting untuk melengkapi layanan kesehatan di Sembalun yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Lombok Timur.

“Ini sangat positif untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Sembalun. Ke depan saya berharap klinik ini dapat berkembang, tidak hanya melayani rawat jalan tetapi juga memiliki fasilitas rawat inap sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Warisin.

Bupati juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan agar selalu mengedepankan pelayanan yang ramah dan humanis kepada pasien.

“Melayani orang sakit harus dengan keramahan, senyum, dan pendekatan yang baik. Saya berharap klinik ini terus berkembang dengan fasilitas yang semakin lengkap dan tenaga medis yang berkualitas,” tambahnya.

Lebih jauh, Warisin menilai keberadaan fasilitas kesehatan di kawasan wisata akan menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Sembalun. Bahkan, ke depan pemerintah daerah membuka peluang penguatan regulasi pariwisata yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan wisatawan sebelum melakukan aktivitas pendakian.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur strategis di Lombok Timur. Ia berharap Medica Clinic dapat menjalin sinergi yang kuat dengan Puskesmas Sembalun, terutama dalam sistem rujukan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

     

Alih Media ke Sertipikat Elektronik, Masyarakat Merasa Jauh Lebih Praktis

Okenews.net- Masyarakat yang sudah beralih dan memiliki Sertipikat Elektronik mulai merasakan manfaat transformasi digital pada layanan pertanahan. Selain mempermudah akses layanan, digitalisasi dokumen pertanahan ini dinilai lebih memberikan rasa aman dan kemudahan bagi para pemilik tanah.

“Sertipikat Elektronik bisa dilihat di _handphone_ lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tak bisa digeser-geser,” ujar Yusuf (37) saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat.

Keamanan data pertanahan dalam Sertipikat Elektronik dijaga secara berlapis karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi. Batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung.

Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertipikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik ke mana pun ia pergi sehingga proses pengecekan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis.

Perasaan serupa juga diungkapkan Ilham (40), yang datang ke Kantah untuk mengambil Sertipikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya selesai dilakukan. Warga Kabupaten Bogor ini merasa, peralihan dari sertipikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan. 

“Dari analog ke Sertipikat Elektronik sih bagus, bisa dicek juga dari _handphone_, mudah-mudahan tanah milik orang tua saya jadi lebih aman,” ujar Ilham. 

Digitalisasi layanan pertanahan berupa Sertipikat Elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan. Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat. 

     

Kementerian ATR/BPN Gelar Cek Kesehatan Gratis, Pegawai Sambut Positif untuk Deteksi Dini Penyakit

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai mulai dari 22 s.d. 26 Juni 2026. Pemeriksaan awal dilakukan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta dan bisa mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan jika ada indikasi tertentu yang perlu ditindaklanjuti.


“Cek kesehatan ini program yang positif bagi para pegawai ya. Selain pemeriksaan fisik, tensi darah, kita juga bisa konsultasi, termasuk pola makan, pola hidup, pola kesibukan, jadi dapat masukan juga. Supaya bisa mengimbangi aktivitas sama kondisi tubuh kita,” ujar Arie Satya Dwipraja (36), salah satu pegawai dari Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang ikut memanfaatkan CKG pada Senin (22/06/2026). 

Dari data hari pertama CKG, total pegawai yang mendaftarkan diri untuk ikut pemeriksaan mencapai 805 peserta. Untuk saat ini slot pemeriksaan masih dibuka bagi para pegawai yang ingin memeriksa kondisi kesehatan secara gratis. Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN yang berminat melakukan CKG, masih ada waktu untuk mendaftarkan diri lewat link bit.ly/CKG_ATR2026.

“Buat Teman-teman yang lain silakan dimanfaatkan betul-betul. Habis cek dan alhamdulilah normal, saya jadi lebih percaya diri,” tutur Arie Satya Dwipraja.

Jika setelah pemeriksaan, dokter menemukan indikasi kesehatan yang tidak bisa ditindak di lokasi, pegawai akan langsung mendapat rujukan ke fasilitas kesehatan terkait. Seperti halnya yang dialami Widya Nuryana (42). Setelah mengikuti rangkaian CKG di kantor ini, ia mendapat surat rujukan untuk cek EKG (Elektrokardiogram) dan hematologi lengkap di Puskesmas Kebayoran Baru.

“Terima kasih banget, ini benar-benar upaya preventif Kementerian ATR/BPN untuk menjaga pegawainya dari penyakit degeneratif sejak dini, ayo teman-teman yang lain ikut, jangan sampai dilewatkan,” imbau Widya Nuryana.

CKG Kementerian ATR/BPN ini merupakan implementasi program nasional yang diinisiasi presiden melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dokter dari Puskesmas Kebayoran Baru, dr. Nabilah Armalia Iffah menjelaskan bahwa tujuan utama CKG adalah melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit sesuai kelompok usia. Dengan begitu potensi gangguan kesehatan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. 

Selama pemeriksaan hari pertama CKG di Kementerian ATR/BPN, beberapa pegawai dengan kondisi tertentu, seperti risiko hipertensi, diabetes, hingga gangguan penglihatan mendapat rujukan untuk pemeriksaan lanjutan. "Harapannya dengan ada CKG, tidak ada lagi masyarakat yang baru mengetahui penyakitnya ketika sudah parah. Dengan deteksi dini, kondisi seperti prehipertensi atau pradiabetes dapat segera ditangani," jelas dr. Nabilah Armalia Iffah. 

Minggu, 21 Juni 2026

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Apresiasi Kemendagri Bantu Pemda Kelola Sampah


Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah membantu pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah. Langkah ini dinilai sangat membantu penyelasaian persoalan sampah yang banyak dialami beberapa daerah.

“Persoalan sampah tidak hanya di hilir tapi juga di hulu (rumah tangga). Karena itu, Kemendagri dan pemda agar secara massif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga untuk mencegah penumpukan di TPA, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran,” kata Fauzan dalam rapat kerja dengan Mendagri/ Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala OIKN, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (11/6/2026).

 

Sejauh ini, Kemendagri telah membantu belasan pemda di Indonesia untuk pengelolaan sampah. Adapun nilai bantuan berupa mesin-mesin pengelolaan sampah tersebut mencapai miliaran rupiah.

 

“Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” kata Fauzan,  Anggota DPR RI yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini.

 

Dalam raker, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini juga minta kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menetapkan fokus utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Kebijakan berpusat pada penguatan produktivitas, peningkatan daya beli masyarakat, optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat ekonomi baru, serta digitalisasi.

Menurut Fauzan, pemberdayaan ekonomi lokal bisa dilakukan dengan mendorong produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro di kawasan perbatasan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Optimalisasi PLBN dilakukan dengan memaksimalkan aktivitas lintas batas dan perdagangan, serta mengembangkan fasilitas kawasan di sekitar PLBN untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan hunian yang layak. Termasuk rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” jelas Ketua KPU NTB (2008-2013) ini.

Terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI minta agar OIKN secara proaktif menerapkan strategi pemanfaatan tahap demi tahap untuk fasilitas yang telah selesai dibangun. OIKN agar mengoperasikan fasilitas perkantoran secara bertahap seiring percepatan pembangunan, dan fokus pada target fungsionalitas IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. 

 

Sabtu, 20 Juni 2026

     

Rumah Aspirasi Diresmikan, Rachmat Hidayat Siap Kawal Persoalan Warga

Okenews.net–Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, meresmikan Rumah Aspirasi di Kompleks Rumah Sehat Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (20/6/2026).

Kehadiran Rumah Aspirasi tersebut menjadi penegasan komitmen PDI Perjuangan untuk mendekatkan pelayanan politik kepada masyarakat sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin menyampaikan persoalan, keluhan, maupun gagasan pembangunan.

Peresmian rumah aspirasi itu berlangsung dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang digelar DPC PDI Perjuangan Lombok Timur. Sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah hadir dalam kegiatan tersebut.

Dari DPP antara lain hadir Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, dan Sri Rahayu. Sementara dari DPD PDIP Provinsi NTB Made Selamet, drg. Meily Zuraida, H Ruslan Turmuzi, Mahsan, Lalu Chandra Yudistira, I Gusti Lanang Media, Nyayu Ernawati, dan Wahyu Septtriandi. Sementara dari DPC PDIP Lombok hadir Ketua DPC Ahmad Sukro, Sekretaris DPC Ahmad Amrullah, Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP Marianah, dan sejumlah pengurus lainnya.  

Dalam sambutannya, Rachmat Hidayat menegaskan, Rumah Aspirasi dihajatkan tidak sekadar menjadi kantor politik atau tempat aktivitas partai. Lebih dari itu, Rumah Aspirasi ini dia hajatkan sebagai ruang pengaduan dan konsultasi masyarakat yang terbuka bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang politik, agama, profesi, maupun golongan.

“Rumah ini milik rakyat. Siapa pun boleh datang dan menyampaikan persoalannya,” tegas Rachmat.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengungkapkan, masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, persoalan pertanian, nelayan, hingga berbagai urusan administrasi yang kerap membuat warga kesulitan memperoleh akses pelayanan.

Karena itu, keberadaan Rumah Aspirasi diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang.

“Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi persoalannya. Negara harus hadir, dan kami ingin menjadi penghubungnya,” ujar Rachmat.

Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, politik pada hakikatnya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, keberadaan Rumah Aspirasi harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata, bukan sekadar simbol atau bangunan fisik.

“Politik harus terasa manfaatnya. Ukurannya sederhana, apakah rakyat terbantu atau tidak,” katanya.

Rachmat menambahkan, setiap aspirasi yang masuk akan dicatat, dikaji, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagai wakil rakyat di Senayan. Jika persoalan tersebut menjadi ranah pemerintah daerah, maka akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jika berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya siap memperjuangkannya melalui jalur-jalur yang tersedia.

“Jangan ragu datang. Sampaikan masalahnya. Kami akan kawal sampai ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Politisi lintas zaman ini menilai, masyarakat sering kali memiliki persoalan yang sederhana namun tidak mengetahui harus menyampaikan kepada siapa. Akibatnya, banyak keluhan yang berlarut-larut dan tidak tertangani.

Karena itu, Rumah Aspirasi diharapkan menjadi tempat pertama yang dapat didatangi masyarakat ketika membutuhkan pendampingan ataupun advokasi.

“Yang paling penting, rakyat punya tempat mengadu dan punya harapan bahwa suaranya didengar,” kata Rachmat.

Menurutnya, semangat tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bung Karno, kata dia, selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan perjuangan politik.

“Bung Karno mengajarkan bahwa politik harus berpihak kepada wong cilik. Rumah Aspirasi ini adalah salah satu bentuk keberpihakan itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menyampaikan apresiasinya atas hadirnya Rumah Aspirasi di Lombok Timur. Menurutnya, fasilitas tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menyerap sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia menegaskan bahwa Rumah Aspirasi terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Ini bukan rumah untuk kader partai semata. Ini rumah untuk rakyat,” katanya.

Rahayu menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan melalui Rumah Aspirasi. Mulai dari persoalan pembangunan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Menurutnya, tidak sedikit persoalan masyarakat yang sesungguhnya dapat diselesaikan apabila ada koordinasi yang baik antara warga, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Karena itu, Rumah Aspirasi juga akan berfungsi sebagai ruang komunikasi dan koordinasi.

“Yang terpenting adalah memastikan rakyat tidak berjalan sendiri ketika menghadapi masalah,” kata Rahayu.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, mengatakan peresmian Rumah Aspirasi menjadi penutup rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno yang telah dilaksanakan selama Juni 2026.

Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari pemotongan tumpeng, zikir bersama, diskusi tentang pemikiran Bung Karno, hingga kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

“Bulan Bung Karno kami isi dengan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Penanaman Pohon Mangrove

Usai peresmian Rumah Aspirasi, jajaran PDI Perjuangan juga melanjutkan kegiatan penanaman mangrove di Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim.

Ditegaskan, penanaman mangrove ini menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Menurutnya, kawasan pesisir Lombok Timur menghadapi tantangan yang semakin besar akibat abrasi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap ekosistem laut.

“Menanam mangrove berarti menanam perlindungan untuk masa depan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Selain berfungsi menahan abrasi dan mengurangi dampak gelombang pasang, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Keberadaannya mendukung produktivitas perikanan karena menjadi tempat berkembang biak bagi ikan, kepiting, dan berbagai organisme yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.

“Kalau mangrove terjaga, laut tetap produktif. Kalau laut produktif, ekonomi rakyat pesisir juga ikut kuat,” katanya.

Ia menambahkan, semangat menjaga lingkungan sejatinya sejalan dengan ajaran Bung Karno yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, rangkaian Bulan Bung Karno tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan sosial dan politik kerakyatan, tetapi juga aksi nyata untuk merawat lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Menurut Sukro, seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno tahun ini dirancang agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Perjuangan tidak cukup dengan pidato. Perjuangan harus hadir dalam tindakan,” katanya.

Peresmian Rumah Aspirasi di Lombok Timur menjadi langkah baru bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan persoalan-persoalan warga tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan menjadi agenda yang diperjuangkan hingga mendapatkan penyelesaian.

Di tengah berbagai tantangan sosial dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang, kehadiran Rumah Aspirasi diharapkan menjadi ruang yang menghubungkan suara rakyat dengan para pengambil kebijakan.

“Kami seluruh kader PDI Perjuangan selalu diingatkan, bahwa rakyat tidak membutuhkan janji yang panjang. Mereka hanya ingin didengar dan diperjuangkan,” tutup Sukro.

     

Peringati Bulan Bung Karno, PDIP Loteng Beri Contoh Nyata Politik Harus Hadir untuk Kemanusiaan

Okenews.net–Memperingati Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah menggelar donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Gumi Tatas Tuhu Trasna itu menjadi rangkaian Utama dari sejumlah agenda Bulan Bung Karno yang sebelumnya telah dilaksanakan, mulai dari apel peringatan 1 Juni hingga kemah bakti dan penanaman pohon di kawasan bantaran Sungai Lembah Datu, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah, Suhaimi, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengamalan ajaran Bung Karno yang selalu menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan.

"Bung Karno mengajarkan politik yang hadir untuk kemanusiaan," kata Suhaimi.

Anggota DPRD NTB ini menjelaskan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dipilih karena menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Menurutnya, kehadiran partai politik harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat.

Pada kegiatan donor darah kali ini, panitia menargetkan sedikitnya 150 kantong darah terkumpul. Hingga pelaksanaan berlangsung, Suhaimi optimistis target tersebut dapat tercapai.

"Target 150 kantong darah, insyaallah terpenuhi," ujarnya.

Lebih jauh, Suhaimi menegaskan, telah menjadi komitmen PDI Perjuangan Lombok Tengah, bahwa kegiatan sosial serupa tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan atau hanya dilakukan saat momentum Bulan Bung Karno. Ia menyebutkan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dapat menjadi program rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus partai, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk menindaklanjuti program tersebut di wilayah masing-masing.

"Jangan berhenti hari ini. PAC dan ranting harus melanjutkan di desa-desa," tegasnya.

Menurut Suhaimi, arahan tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri, yang terus mengingatkan seluruh kader agar selalu berada di tengah rakyat dan menghadirkan kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain memperkuat kepedulian sosial, kader partai juga dituntut memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Kader selalu diingatkan Ibu Ketua Umum, agar mereka harus dekat dengan rakyat, peduli sesama, dan menjaga alam," ucap Suhaimi.

Ia menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan memahami sepenuhnya, semangat Bulan Bung Karno tidak cukup diwujudkan melalui peringatan dan seremoni semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, serta gerakan penanaman pohon yang telah dilakukan sebelumnya, PDI Perjuangan Lombok Tengah berharap nilai-nilai perjuangan Bung Karno dapat terus hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.

     

ATR/BPN dan Mendagri Terbitkan SE Integrasi LP2B ke RTRW dan RDTR

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menandatangani Surat Edaran Bersama tentang Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota pada Jumat (19/06/2026). Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah percepatan agar pemerintah daerah (Pemda) bisa segera mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang tanpa harus menunggu revisi RTRW yang memerlukan waktu cukup panjang.

“Supaya tidak _stuck_, kita keluarkan surat edaran ini, yang intinya memberikan kesempatan kepada bupati dan kepala daerah untuk menetapkan LP2B sementaranya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW,” ujar Menteri Nusron usai penandatanganan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.

Menteri Nusron menyatakan, surat edaran tersebut adalah solusi sementara untuk mengatasi kendala di daerah yang selama ini harus menunggu siklus revisi RTRW setiap lima tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan surat edaran ini, Pemda dapat segera mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang sambil menunggu perubahan regulasi yang lebih permanen.

Di samping kebijakan itu, pemerintah tengah menunggu terbitnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Menurut Menteri Nusron, perubahan PP ini penting agar daerah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan tata ruang dengan kebutuhan pembangunan, termasuk penyediaan lahan untuk perumahan, sektor industri, pariwisata, maupun kepentingan strategis lainnya tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.

“Begitu revisi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penataan ruang ditandatangani hasil revisinya, maka kita harapkan semua kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera melakukan perubahan RTRW,” jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa surat edaran ini diterbitkan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di daerah. “ATR/BPN pun mungkin kesulitan mengeluarkan sertipikat, oleh karena itu diperluaslah pemahaman 87% LP2B ini berdasarkan agregat di tingkat provinsi dengan gubernur nanti yang akan mengaturnya, memberikan keleluasaan,” tuturnya.

Mendagri mengungkapkan, sejumlah daerah seperti Tangerang dan Bekasi menghadapi tantangan karena sebagian lahan yang sebelumnya masuk kategori lahan baku sawah telah berkembang menjadi kawasan perumahan. Kondisi tersebut membutuhkan solusi agar perlindungan lahan pertanian tetap berjalan, namun tidak menghambat kebutuhan pembangunan dan pelayanan pertanahan.

Ia berharap, kebijakan ini dapat mendukung jalannya dua agenda prioritas pemerintah secara bersamaan. “Kami harapkan program ini dapat mendorong swasembada pangan, menjaga lahan pertanian sebagaimana yang diinginkan oleh Bapak Menteri Pertanian dan perintah Bapak Presiden untuk swasembada pangan, sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perumahan agar program pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat terlaksana,” pungkas Muhammad Tito Karnavian.

Dalam kesempatan ini, dilakukan juga Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Hadir menyaksikan penandatanganan, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam kesempatan ini Menteri Nusron hadir didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Jumat, 19 Juni 2026

     

Gubernur NTB Pimpin Deklarasi Dukungan Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Okenews.net- Provinsi Nusa Tenggara Barat meneguhkan komitmennya menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui pencanangan yang berlangsung meriah di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Center NTB, Jumat (19/6/2026).

“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi NTB bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Pencanangan tersebut merupakan bentuk penguatan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang pendataan lapangannya telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di NTB sejak 15 Juni 2026. Di NTB, pencanangan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, para bupati dan wali kota se Pulau Lombok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi, pimpinan instansi vertikal, para pelaku usaha, serta kelompok masyarakat.

Lebih dari 500 tamu undangan memadati lokasi kegiatan. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan bersama terhadap pelaksanaan sensus yang akan menghasilkan potret lengkap kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Bumi Gora.

Prosesi pencanangan ditandai dengan penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, Wakil Kepala BPS RI, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda Provinsi NTB. Penancapan bendera tersebut melambangkan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di NTB.

Komitmen itu kemudian ditegaskan melalui penandatanganan dukungan oleh para bupati dan wali kota. Secara bergantian, para kepala daerah membubuhkan tanda tangan pada papan deklarasi sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi di wilayah masing-masing.

Di hadapan Wakil Kepala BPS RI dan seluruh hadirin, Gubernur NTB menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turkiye itu mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.

“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunannya akan semakin dirasakan masyarakat," kata Gubernur.

Kegiatan pencanangan berlangsung semarak dengan menampilkan atraksi peresean, seni bela tradisional masyarakat Sasak yang menjadi salah satu ikon budaya NTB. Atraksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dan tamu undangan.

Suasana semakin meriah ketika Gubernur NTB dan Wakil Kepala BPS RI turun langsung ke arena sebagai pepadu peresean secara simbolis. Keduanya memperagakan peresean di hadapan ratusan peserta yang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak antusias.

Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan sportivitas yang sejalan dengan semangat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui pendekatan budaya lokal tersebut, pesan mengenai pentingnya sensus diharapkan semakin dekat dengan masyarakat.

Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kerja petugas lapangan, tetapi juga partisipasi aktif pelaku usaha sebagai responden serta dukungan penuh pemerintah daerah.

“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.

Melalui pencanangan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.

Melengkapi rangkaian pencanangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menampilkan berbagai produk unggulan yang dimiliki. Kehadiran mereka menjadi representasi nyata denyut ekonomi NTB yang akan dipotret melalui Sensus Ekonomi 2026. Stan-stan UMKM pun menjadi ruang interaksi yang hangat antara masyarakat, pelaku usaha, dan para tamu undangan yang hadir.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi