www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Rabu, 13 Mei 2026

Desk Evaluasi WBBM Digelar, LPKA Lombok Tengah Perkuat Komitmen Pelayanan Bersih

Foto: LPKA Lombok Tengah

Okenews.net- Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah terus mematangkan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Desk Evaluasi yang berlangsung di aula LPKA setempat, Selasa (13/5).

Kegiatan evaluasi ini melibatkan Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengikuti jalannya kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting. Dalam proses penilaian tersebut, pihak LPKA memaparkan berbagai data dukung terkait pembangunan Zona Integritas yang telah dijalankan.

Selain pemaparan materi, tim penilai juga mengikuti room tour secara langsung melalui siaran livestreaming untuk melihat kondisi layanan dan fasilitas di lingkungan LPKA Lombok Tengah. Sesi tersebut dipandu oleh petugas internal yang memperlihatkan sejumlah area pelayanan serta inovasi yang telah diterapkan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara tim penilai dan tim pembangunan Zona Integritas LPKA. Pembahasan difokuskan pada komitmen organisasi, capaian program, hingga strategi percepatan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada Tim Penilai Internal atas pelaksanaan evaluasi tersebut. Ia berharap berbagai inovasi yang telah dilakukan mampu membawa LPKA Lombok Tengah meraih predikat WBBM.

Menurutnya, evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lantik 87 Pj Kades, Bupati Lotim Tekankan Kepemimpinan untuk Semua Warga

Foto: Pelantikan PJS Kepala Desa

Okenews.net – Sebanyak 87 Penjabat Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati H. Haerul Warisin di Pendopo Bupati Lombok Timur, Rabu (13/5/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa kepala desa harus menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok pendukung.


Menurut Haerul Warisin, seorang pemimpin wajib memberikan pelayanan secara merata setelah dipercaya menduduki jabatan. Ia menilai kepemimpinan yang baik akan meninggalkan teladan bagi generasi berikutnya.


“Ketika sudah menjadi pemimpin, maka yang dilayani adalah seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” tegasnya.


Ia juga meminta para Pj. Kepala Desa yang baru dilantik bekerja secara maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan desa serta fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah, lanjutnya, yakni perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan.


Selain pembenahan data sosial, program pemberdayaan masyarakat desa juga diminta menjadi perhatian serius para penjabat kepala desa, termasuk mendukung pelaksanaan program Desa Berdaya.


Bupati mengingatkan bahwa tugas di tingkat desa memiliki beban kerja yang cukup berat. Karena itu, perlindungan ketenagakerjaan bagi aparatur desa harus dipastikan berjalan dengan baik.

Ia menegaskan seluruh kepala desa hingga kepala lingkungan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan jaminan perlindungan kerja.


Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan sosialisasi terkait penghargaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Desa. Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan santunan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada sejumlah penerima manfaat.

Kapolres Lotim Pimpin Sertijab Kasat Intelkam dan Dua Kapolsek

Foto: Serah Terima Jabatan (Sertijab)

Okenews.net – Kapolres Polres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Intelkam, Kapolsek Aikmel, dan Kapolsek Pringgasela, Rabu (13/5).

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Lombok Timur itu menjadi bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polri guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam institusi Polri sebagai bagian dari pengembangan karier dan peningkatan kinerja personel.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan penting untuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier anggota. Kami berharap pejabat yang baru segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah tugas masing-masing,” ujar Kapolres.

Adapun pejabat yang menjalani sertijab yakni AKP Sayum sebagai Kasat Intelkam, IPTU Ichwan Satriawan sebagai Kapolsek Aikmel, dan IPTU Arif Budiman sebagai Kapolsek Pringgasela.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Lalu Rusmaladi mengatakan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Menurutnya, pergantian pejabat di lingkungan Polres Lombok Timur merupakan langkah strategis untuk menjaga optimalisasi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Kasus HIV/AIDS Meningkat, Puskesmas Kerongkong Luncurkan Aplikasi Deteksi Dini

Foto: Sosialisasi pencegahan Penularan HIV/AIDS, Oleh Puskesmas Kerongkong

Okenews.net – Puskesmas Kerongkong terus menggencarkan sosialisasi pencegahan penularan HIV/AIDS melalui deteksi dini di tengah masyarakat. Upaya tersebut diperkuat dengan peluncuran aplikasi digital berbasis web bernama AIEPE yang diperkenalkan di Puskesmas Kerongkong, Rabu (12/5).

Kepala Puskesmas Kerongkong, Muhammad Hermansyah, mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan sebagai langkah inovatif untuk mempermudah masyarakat melakukan skrining awal HIV/AIDS secara aman dan rahasia.

Menurutnya, peluncuran aplikasi AIEPE dipicu oleh meningkatnya tren kasus HIV/AIDS di wilayah Lombok Timur dalam beberapa tahun terakhir.

“Berdasarkan data yang kami himpun, tercatat sebanyak 75 kasus HIV/AIDS di Lombok Timur selama periode 2000 hingga 2025. Sementara pada awal 2026 sudah ditemukan sembilan kasus baru,” ujar Hermansyah.

Ia menjelaskan, aplikasi AIEPE berbasis web dan dirancang dengan sistem perlindungan data yang ketat sehingga kerahasiaan identitas pasien tetap terjaga.

“Aplikasi ini berbasis web dan seluruh data pengguna dijamin kerahasiaannya. Karena itu kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk deteksi dini HIV/AIDS,” katanya.

Selain digunakan untuk skrining HIV/AIDS, aplikasi tersebut juga menyasar sejumlah kelompok rentan seperti ibu hamil, penderita tuberkulosis (TBC), lansia, remaja, hingga pelajar guna mencegah penularan sejak dini.

Hermansyah menegaskan HIV/AIDS bukanlah aib, melainkan penyakit menular yang harus dihadapi bersama melalui edukasi dan pemeriksaan dini.

“HIV/AIDS bukan aib. Ini penyakit yang harus kita lawan bersama. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Sementara itu, perawat sekaligus pengembang aplikasi AIEPE, Eka Mulyana Astuti, mengatakan aplikasi tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan skrining awal tanpa harus merasa takut atau khawatir.

“Masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan aplikasi ini karena identitas pasien sangat kami rahasiakan sesuai kode etik dan sumpah profesi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aplikasi AIEPE dapat diakses dengan mudah melalui pemindaian kode QR menggunakan telepon genggam. Setelah pengguna mengisi data diri, tim kesehatan akan melakukan verifikasi dan menghubungi pengguna untuk menentukan jadwal pemeriksaan.

“Caranya cukup mudah, tinggal scan kode QR, isi data diri, lalu tim kami akan melakukan verifikasi dan mengatur jadwal pemeriksaan,” jelasnya.

Meski demikian, Eka mengakui aplikasi tersebut masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan agar ke depan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

“Aplikasi ini masih baru dan kami bersama tim terus melakukan perbaikan agar ke depan bisa lebih baik dan lebih maksimal,” katanya.

Ia berharap kehadiran aplikasi AIEPE dapat membantu masyarakat, khususnya warga di wilayah Kerongkong dan sekitarnya, termasuk masyarakat yang baru kembali dari perantauan.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan baik demi meningkatkan kesadaran dan kesehatan bersama,” tutupnya.

Enam Desa di Lombok Utara Jadi Fokus Percepatan Sertifikasi Tanah Lewat PTSL 2026

Foto: Rapat Evaliasi PTSL, ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi tanah masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Utara.
Untuk memastikan program berjalan maksimal, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mengadakan rapat monitoring dan evaluasi bersama panitia ajudikasi dan petugas yuridis PTSL, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Amrin Amrullah selaku Ketua PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.
Adapun enam desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program PTSL tahun ini meliputi Desa Andalan, Desa Akar-Akar, Desa Mumbul Sari, Desa Gunjan Asri, Desa Salut, dan Desa Sesait.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas capaian pelaksanaan program, penguatan koordinasi tim, hingga langkah percepatan penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat desa.

Melalui evaluasi rutin, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai aturan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Program PTSL dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di daerah.

Selasa, 12 Mei 2026

Kepergok Curi HP dan Dompet, Pemuda di Sambelia Diamankan Warga

Foto: Pelaku Pencurian

Okenews.net – Aparat Kepolisian Sektor Sambelia berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian yang terjadi di Dusun Dara Kunci, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (12/5).

Terduga pelaku berinisial AW (20), warga Dusun Reguar, Desa Belanting, Kecamatan Sembalun. Sementara korban diketahui bernama Maman Kasidi (38), seorang petani asal Dusun Dara Kunci.

Kapolsek Sambelia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula saat pelaku bersama seorang rekannya mendatangi rumah korban pada Senin malam (11/5/2026) sekitar pukul 19.40 WITA. Saat itu, keduanya menawarkan satu unit sepeda motor Beat Pop yang diduga hasil curian.

Korban menolak membeli sepeda motor tersebut karena kondisi kendaraan tidak lengkap, menggunakan kunci T, serta dijual dengan harga yang dinilai tidak wajar.

“Sekitar pukul 02.00 WITA, pelaku kembali datang bersama rekannya dan sempat minum minuman keras di rumah korban,” jelas Kapolsek.

Beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 06.30 WITA saat korban masih tertidur, pelaku diduga masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan mengambil dua unit handphone merek Realme dan Oppo serta dompet berisi uang tunai Rp150 ribu dan satu kartu ATM.

Korban yang menyadari barang-barangnya hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambelia. Total kerugian ditaksir mencapai Rp1 juta.

Tidak berselang lama, warga berhasil mengamankan terduga pelaku sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian dan dua unit handphone milik korban.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Sambelia untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

BAZNAS Lotim Gencarkan Sosialisasi Kurban hingga Pelosok Desa

Foto: Ketua Baznas Lombok Timur, H. M. Kamli

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur terus menggencarkan sosialisasi program kurban 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan melibatkan seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan hingga masyarakat luas.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. M. Kamli, mengajak masyarakat dan para dermawan untuk menyalurkan hewan kurban melalui BAZNAS agar pendistribusiannya lebih merata dan tepat sasaran.

“Berkurban melalui BAZNAS lebih amanah dan tepat sasaran. Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk di wilayah terpencil di Lombok Timur,” ujarnya, Senin (11/5).

Ia menjelaskan, BAZNAS Lombok Timur membuka layanan penerimaan kurban secara langsung di kantor BAZNAS maupun melalui UPZ di masing-masing kecamatan. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran secara daring melalui rekening resmi dan platform digital BAZNAS dengan pilihan hewan kurban sapi maupun kambing.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Lombok Timur, Mirwan, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi mingguan bersama Bidang Pengumpulan dan UPZ kecamatan se-Lombok Timur untuk memperkuat strategi sosialisasi program kurban tahun ini.

Menurutnya, berbagai langkah dilakukan agar informasi program kurban dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemasangan spanduk, banner, dan baliho di titik strategis hingga pemanfaatan media sosial.

“Melalui berbagai media sosialisasi, kami ingin masyarakat semakin memahami kemudahan dan manfaat berkurban melalui BAZNAS,” katanya.

Mirwan menambahkan, UPZ kecamatan memiliki peran penting dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berkurban melalui BAZNAS. Karena itu, seluruh UPZ diminta aktif melakukan sosialisasi ke desa-desa, masjid, hingga kelompok masyarakat.

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkurban, upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target pengumpulan dana Off Balance Sheet BAZNAS secara nasional yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp130 miliar.

Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan


Foto: Penanda Tanganan Nota Kesepahaman Pemda dan Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang pada Selasa (12/05/2026) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Penandatanganan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh. 

“MOU ini ruang lingkupnya cukup signifikan dalam konteks membangun (tata kelola) agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh. Ini memang tugas kami di Kementerian ATR/BPN mulai dari tata kelola dan sertipikasi aset, kemudian tata ruang sekaligus pengendalian juga asistensi pencegahan dan penanganan sengketa. Ini penting untuk pembangunan agraria di Aceh,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.

Sebelum penandatangan yang dilakukan oleh Sekjen ATR/BPN hari ini berlangsung, dokumen kerja sama tersebut sudah ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh. Penandatanganan MoU ini menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat. 

Dalu Agung Darmawan berharap, berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN di Aceh dapat dipercepat melalui sinergi ini, termasuk salah satunya penguatan legalisasi aset dan penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat. “Nanti selanjutnya Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh untuk menyiapkan kerja sama lanjutan. Nanti mohon ditindaklanjuti Pak Kepala Kanwil dan para Kepala Kantor Pertanahan,” ujar Sekjen ATR/BPN. 

Dalam kesempatan ini, hadir sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar. Ia mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersama-sama melakukan pembahasan secara maraton hingga tercapainya proses finalisasi rancangan MoU bidang agraria, pertanahan dan tata ruang dengan Provinsi Aceh ini. 

“Melalui MoU ini kita harapkan upaya mempercepat proses legalitas lahan akan berdampak langsung pada kepastian usaha pekebun. Ini juga memberikan opsi penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pusat, termasuk mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh,” ujar Bob Mizwar. 

Pada kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi serta sejumlah perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN; Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Nizwar; serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia. 

Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda), program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola layanan pertanahan.

“Karena menjadi bagian dari piloting kerja sama Kementerian ATR dan KPK, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik dan bisa menjadi best practice untuk kita terapkan di seluruh Indonesia, memperbaiki kualitas layanan publik khususnya di bidang pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda se-Sulut di Wisma Negara Sulut, Selasa (12/05/2026).

Sebelum di Sulut, piloting program ini sudah dimulai di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Andi Tenri Abeng menjelaskan, kerja sama dengan KPK ini diinisiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Oktober 2025 sebagai langkah memperkuat transformasi pelayanan pertanahan di daerah. Pelibatan Pemda dalam upaya transformasi layanan ini diharapkan bukan hanya bisa mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, namun juga tata ruang di daerah.

“Diputuskanlah ada kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK juga dengan Pemda. Dan kami sangat yakin dengan semangat Pak Gubernur dan semua jajaran, mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik,” tutur Andi Tenri Abeng di hadapan Gubernur Sulut.

Dalam pertemuan ini, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, membenarkan bahwa persoalan pertanahan masih menjadi tantangan yang terus muncul dari waktu ke waktu. Karena itu, KPK bersama Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan pelayanan publik bidang pertanahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

“Makanya kami kemarin sepakat, pimpinan memerintahkan dahulukan permasalahan pertanahan. Jadi kami mendorong pelayanan publik bidang pertanahan,” kata Edi Suryanto.

Edi Suryanto menjelaskan tiga fokus utama dari KPK RI dalam kerja sama ini, yakni pelayanan publik bidang pertanahan, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu program yang akan didorong ialah integrasi layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar akses masyarakat terhadap layanan pertanahan semakin mudah.

Di momen Rakor ini, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, langsung meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak menyelesaikan persoalan pertanahan di wilayah masing-masing. “Saya mau persoalan tanah selesai. Jadi jangan mengeluh-mengeluh saja, tapi aksinya tidak ada. Ini hari ini ruang dan waktu milik kita, milik Sulut. Teman-teman KPK dan ATR/BPN ini serius untuk memberikan bantuan kepada kita, memberikan solusi-solusi kepada kita,” tegas Yulius Selvanus Komaling.

Dalam Rakor ini dihasilkan komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut beserta kepala daerah se-Sulut; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulut. Penandatanganan disaksikan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK.

Dalam rakor yang juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulut ini, dilakukan diskusi teknis terkait sembilan program kerja sama dalam pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang

Senin, 11 Mei 2026

Lotim Kejar Program Bank Dunia untuk Kelola Sampah Modern

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan untuk mendapatkan program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program tersebut menjadi peluang besar bagi daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seluas 15 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar dua hektar akan difokuskan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

“TPST ini nantinya menjadi pusat pengelolaan sampah yang terintegrasi, sehingga sampah tidak lagi hanya menumpuk di TPA, tetapi bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi hingga energi terbarukan,” ujar Sekda, Senin (11/5).

Menurutnya, Pemkab Lotim juga telah menyerahkan berbagai dokumen pendukung kepada pemerintah pusat sebagai syarat mengikuti seleksi program LSDP. Dokumen tersebut meliputi RPJPD, RPJMD, RPD 2024-2026, Renstra, Renja, hingga masterplan pengembangan sistem persampahan daerah.

Ia menegaskan, upaya tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan sampah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui BEM Lotim.

Selain penanganan sampah, Sekda juga memastikan pemerintah tetap memperketat pengawasan distribusi LPG agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, H. Pathurrahman, berharap Lombok Timur masuk dalam daftar daerah penerima program LSDP. Menurutnya, program tersebut akan mendorong perubahan pola pengelolaan sampah menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi.

“Melalui TPST, sampah akan diolah menjadi produk seperti kompos dan produk turunan lainnya. Jadi hanya residu akhir saja yang masuk ke TPA,” jelasnya.

Saat ini, DLH Lombok Timur masih fokus melengkapi berbagai dokumen teknis dan administrasi yang dibutuhkan. Jika sesuai jadwal, tahap verifikasi lapangan dari pemerintah pusat akan berlangsung pada Juni mendatang untuk melihat kesiapan daerah menjalankan program tersebut.

Setelah proses verifikasi selesai, tahapan berikutnya adalah penyempurnaan dokumen final hingga November 2026, sebelum dilakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah penerima program LSDP.

Layanan Pertanahan Makin Mudah, Pantau Berkas Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Digitalisasi Sistem Pertanahan

Okenews.net- Proses pengecekan berkas pertanahan kini dapat dilakukan masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa memantau status permohonan tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan hanya untuk memastikan tahapan berkas yang sedang diproses.

Endria (37), warga asal Kabupaten Semarang mengaku terbantu dengan fitur pemantauan berkas yang tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku. Proses pengecekan jadi lebih praktis dan transparan karena informasi perkembangan layanan dapat diakses langsung melalui telepon genggamnya.

“Pemantauan perkembangan berkas atau sertipikat sekarang lebih mudah karena bisa dicek langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, saya bisa tahu posisi berkas sudah sampai mana,” ujar Endria usai mengambil Sertipikat Elektronik di Kantah Kabupaten Semarang.

Waktu pengurusan sertipikat jadi terasa lebih efisien dengan fitur yang tersedia dalam Sentuh Tanahku. Masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke Kantah untuk menanyakan perkembangan permohonan. Bagi Endria, hal itu bukan hanya sangat bermanfaat, namun juga menghemat biaya dan tenaganya.

“Kemarin begitu saya cek di aplikasi, statusnya sudah di loket penyerahan. Baru setelah lihat info itu, hari ini saya langsung datang ke kantor untuk mengambil hasilnya,” ungkap Endria.

Setelah merasakan sendiri kegunaan Sentuh Tanahku, Endria pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN. “Sekarang semuanya lebih _simple_ dan mudah dipantau. Jadi masyarakat tidak perlu ragu menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku maupun layanan pertanahan elektronik lainnya,” pungkasnya.

Mi6 Dorong Politik Lombok Tengah Keluar dari Sekat Lauk Kawat-Dayen Kawat

Okenews.net- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong figur-figur potensial dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah untuk berani tampil memperebutkan posisi kepala daerah. Konstruksi sosial politik “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” kini mestinya ditempatkan sebagai bagian dari sejarah. Bukan lagi menjadi batas tak tertulis menentukan kepemimpinan daerah.

“Masa depan Lombok Tengah harus dibangun dengan kesetaraan. Sudah saatnya figur-figur dari wilayah selatan Lombok Tengah memiliki keberanian tampil sebagai calon pemimpin utama. Bukan lagi sekadar pelengkap komposisi politik,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin, 11 Mei 2026

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, sudah saatnya ruang politik yang lebih setara dan inklusif hadir di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Ruang politik itu harus berbasis kapasitas kepemimpinan, bukan semata warisan pembagian geografis lama.

Didu tak menampik, dinamika politik Lombok Tengah selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari istilah “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat”. Lauk Kawat merujuk pada kawasan selatan Lombok Tengah yang identik dengan daerah pesisir, kawasan kering, namun memiliki bentang wisata pantai indah luar biasa. Sementara Dayen Kawat merujuk pada kawasan utara yang subur, hijau, dan selama ini dikenal sebagai kawasan pertanian dan lumbung pangan.

Dalam praktik politik Lombok Tengah, pembacaan “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” sering dijadikan semacam formula tidak tertulis dalam menentukan pasangan kepala daerah. Namun faktanya, posisi bupati selalu berasal dari kawasan “Dayen Kawat”, sedangkan “Lauk Kawat” berada di posisi wakil.

Didu menilai, pola semacam itu merupakan realitas politik historis yang memang lahir dari proses sosial masyarakat Lombok Tengah di masa lalu. Namun demikian, Didu menegaskan bahwa perkembangan zaman telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memandang kepemimpinan.

Menurutnya, masyarakat kini semakin rasional dan terbuka dalam menentukan pilihan politik. Faktor asal wilayah tidak lagi menjadi pertimbangan utama sebagaimana beberapa dekade sebelumnya. Yang lebih penting bagi publik saat ini kata dia, adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan seorang pemimpin dalam menghadirkan solusi atas persoalan daerah.

“Atas nama demokrasi, tidak boleh ada lagi wilayah yang merasa hanya ditakdirkan menjadi pelengkap kekuasaan,” tandas Didu.

Mantan Esekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menegaskan, langkah Mi6 yang mendorong figur potensial di kawasan selatan Lombok Tengah untuk tampil merebut posisi kepala daerah, sama sekali bukan dimaksudkan untuk membangun sekat baru antara masyarakat selatan dan utara Lombok Tengah. Mi6 justru memandang bahwa dikotomi “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” seharusnya mulai ditempatkan sebagai bagian dari sejarah sosial-politik daerah yang tidak perlu lagi dipertajam dalam praktik demokrasi modern.

“Ini bukan soal membelah masyarakat. Bukan juga soal mempertentangkan utara dan selatan. Justru yang ingin didorong adalah kesetaraan kesempatan politik. Semua putra-putri terbaik Lombok Tengah memiliki hak yang sama untuk tampil memimpin,” tegasnya.

Didu menilai, munculnya figur dari selatan sebagai calon bupati akan menjadi indikator semakin matangnya demokrasi di Lombok Tengah. Sebab, demokrasi yang sehat, menurutnya, memberikan ruang yang sama kepada siapa pun tanpa dibatasi oleh latar geografis.

Ia mengatakan, kawasan selatan Lombok Tengah saat ini juga telah mengalami transformasi yang sangat besar. Kehadiran kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, hingga meningkatnya konektivitas wilayah membuat selatan Lombok Tengah tidak lagi bisa dipandang sebagai daerah pinggiran.

“Selatan hari ini bukan lagi wilayah yang berada di belakang. Pertumbuhan ekonomi baru justru banyak bergerak di kawasan selatan. Pariwisata internasional berkembang di sana. Infrastruktur berkembang di sana. Ini tentu melahirkan sumber daya manusia dan kelas sosial baru yang lebih percaya diri,” kata Didu.

Dia juga melihat bahwa secara demografis, kawasan selatan Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan bahkan disebut lebih tinggi dibanding sebagian kawasan utara, meski selisihnya tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat bagi lahirnya figur kepemimpinan baru dari kawasan selatan.

Namun demikian, Didu mengingatkan bahwa modal geografis dan demografis saja tidak cukup. Figur yang ingin tampil di Pilkada 2029 tetap harus mampu membangun kapasitas, jaringan sosial, komunikasi politik, dan gagasan pembangunan yang kuat untuk Lombok Tengah secara keseluruhan. Dan menurut dia, kawasan selatan tak kekurangan figur

“Yang dibutuhkan masyarakat Lombok Tengah sekarang itu bukan sekadar figur selatan atau utara. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menyatukan Lombok Tengah dan membawa daerah ini melompat lebih maju,” ujarnya.

Generasi Muda Bisa Patahkan Pola Lama

Di sisi lain, Didu mengungkapkan, generasi muda Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk mematahkan pola-pola lama politik daerah yang terlalu bertumpu pada pembacaan geografis. Anak-anak muda saat ini, kata dia, tumbuh dalam situasi sosial yang jauh lebih terbuka, lebih cair, dan lebih egaliter dibanding generasi sebelumnya.

Karena itu, Didu menilai Pilkada 2029 bisa menjadi momentum penting lahirnya politik baru yang lebih modern di Lombok Tengah. Politik yang tidak lagi dibangun di atas sekat-sekat wilayah, tetapi di atas pertarungan ide, kapasitas, dan visi pembangunan.

“Generasi muda hari ini lebih melihat kompetensi daripada sekadar asal kawasan. Mereka ingin pemimpin yang punya gagasan, punya energi, dan mampu bekerja. Ini momentum yang sangat baik untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih progresif,” katanya.

Didu juga menyoroti bahwa pembangunan Lombok Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang memahami perubahan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung sangat cepat di daerah tersebut. Apalagi Lombok Tengah kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan strategis di NTB, terutama dengan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, tantangan Lombok Tengah ke depan tidak ringan. Selain harus menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah, daerah ini juga menghadapi tantangan urbanisasi, tekanan investasi, transformasi sosial masyarakat, hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Didu menilai kepemimpinan Lombok Tengah ke depan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pola politik tradisional.

“Daerah ini membutuhkan pemimpin dengan perspektif baru. Pemimpin yang mampu membaca perubahan global, mampu mengelola investasi tanpa meninggalkan masyarakat lokal, dan mampu menjaga harmoni sosial di tengah percepatan pembangunan,” katanya.

Didu berpandangan, jika figur-figur dari wilayah selatan mulai berani tampil sebagai calon pemimpin utama, maka hal tersebut justru akan memperkaya kualitas demokrasi di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif pilihan, sementara kompetisi politik akan menjadi lebih sehat dan terbuka.

“Demokrasi yang baik itu ketika semua orang merasa punya kesempatan yang sama. Ketika tidak ada lagi perasaan bahwa wilayah tertentu hanya pantas menjadi pelengkap,” ujar Didu.

Kendati begitu, ia menegaskan, pada akhirnya masyarakatlah yang akan menentukan siapa pemimpin terbaik bagi Lombok Tengah. Namun tugas semua elemen masyarakat, termasuk kelompok intelektual dan civil society, adalah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan memberi kesempatan yang adil bagi semua figur potensial.

“Lombok Tengah harus bergerak menuju politik yang lebih dewasa. Politik yang tidak lagi terjebak pada sekat lama, tetapi fokus pada kualitas kepemimpinan dan masa depan daerah,” tutupnya.

Minggu, 10 Mei 2026

Separuh Tanah di Sulteng Bersertifikat, ATR/BPN Dorong Pelayanan Lebih Cepat dan Teliti

Okenews.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat hampir 50 persen bidang tanah di Provinsi Sulawesi Tengah telah terdaftar dan memiliki sertifikat. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator pertumbuhan dan perkembangan daerah yang terus meningkat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan saat menyerahkan sejumlah sertifikat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (10/5/2026).

“Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan Sulawesi Tengah terus berkembang. Semakin banyak tanah yang terdaftar dan bersertifikat menandakan kebutuhan layanan pertanahan juga semakin meningkat,” ujar Ossy.

Dalam kegiatan tersebut, Wamen ATR/BPN menyerahkan 13 sertifikat kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sertifikat yang diserahkan meliputi Sertifikat Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), tanah wakaf, serta sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ossy menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di tengah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang terus bergerak maju. Ia meminta seluruh jajaran BPN tetap mengedepankan ketelitian dalam proses administrasi pertanahan.

Menurutnya, percepatan layanan tidak boleh mengorbankan kualitas data yang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Pesan Pak Menteri selalu jelas, pelayanan harus cepat tetapi tetap teliti agar tidak meninggalkan masalah di masa depan,” tegasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kanwil BPN Sulawesi Tengah dan seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota yang tetap bekerja maksimal meski menghadapi tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah.

“Kami melihat semangat dan dedikasi jajaran BPN di Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Ossy.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim bersama para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Wamen Ossy Sebut 50% Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertipikat.

Wamen Ossy 

Okenews.net-  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertipikat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu (10/05/2026). Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari capaian pendaftaran tanah di Sulteng yang tercatat sudah hampir 50% bidang tanah terdaftar dan bersertipikat.

“Patut kita apresiasi di mana sudah hampir 50% tanah sudah terdaftar dan juga hampir 50% bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulteng ini adalah provinsi yang terus tumbuh,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan total 13 sertipikat yang terdiri dari Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Guna Bangunan, sertipikat untuk tanah wakaf, serta sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertipikat tersebut diserahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, pertumbuhan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertipikat di Sulteng juga menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan pertanahan seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan tetap menjaga ketelitian dan kualitas data.

“Jangan sampai mengejar angka keberhasilan, tetapi meninggalkan masalah untuk masa depan. Pak Menteri Nusron selalu mengingatkan, cepat tetapi tetap teliti,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.

Di momen ini, Wamen Ossy mengapresiasi langsung semangat jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang tetap memberikan pelayanan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.

“Saya melihat kegigihan dan juga keinginan kuat dari para unsur pimpinan di unit-unit kerja baik di Kantor Pertanahan (Kantah) maupun di Kanwil berupaya untuk melaksanakan pengabdian terbaik ini. Bukan untuk saya ataupun untuk Pak Menteri, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai,” pungkas Wamen Ossy.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Naim beserta jajarannya, dan para Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulteng. 

Sabtu, 09 Mei 2026

Bicara Soal Amanah Pimpinan dalam Pengajian di Pandeglang, Menteri Nusron: Permudah Rakyat

Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri acara Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten pada Sabtu (09/05/2026). Dalam pidatonya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa titel seorang pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. 

“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Menteri Nusron. 

Menteri Nusron menjelaskan, Rasulullah SAW berdoa agar pemimpin yang menyulitkan urusan masyarakat juga dipersulit hidupnya oleh Allah SWT. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga mendoakan pemimpin yang mempermudah urusan rakyat dan mengangkat harkat masyarakat agar dimudahkan hidupnya serta ditinggikan derajatnya.

“Bentuk mempersulit itu antara lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” tutur Menteri Nusron. 

Di hadapan seluruh peserta pengajian, Menteri Nusron meminta dukungan doa agar dirinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. “Saya mohon doa moga-moga saya sebagai (alumni) santri ketika memimpin ini betul-betul bisa mempermudah dan mengangkat rakyatnya sehingga Allah mempermudah hidup kita,” ungkapnya. 

Selain pengajian, dalam acara ini juga berlangsung penyerahan sejumlah sertipikat tanah wakaf, di antaranya untuk Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten. Sertipikat diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi. 

Dalam kegiatan ini, turut hadir Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said; serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ. Soefihara. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi