www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Rabu, 16 Juli 2025

Pendaki Gunung Rinjani Asal Swiss Alami Kecelakaan, Evakuasi Masih Berlangsung

Pendaki Gunung Rinjani Asal Swis
OkeNews.net – Seorang pendaki asal Swiss mengalami kecelakaan saat melakukan pendakian legal di Gunung Rinjani, Rabu (16/07/2025). Korban bernama Benedikt Marcel dilaporkan jatuh di jalur menuju Danau Segara Anak dan kini sedang dalam proses evakuasi oleh tim gabungan.

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), insiden terjadi sekitar pukul 12.30 WITA. Korban jatuh sekitar 25 menit sebelum jembatan yang mengarah ke Danau Segara Anak.


“Korban mengalami cedera cukup serius, diduga patah tulang di bagian tangan dan kaki, namun dalam kondisi selamat,” ujar salah satu petugas yang terlibat dalam evakuasi.


Evakuasi terhadap pendaki yang mengalami kecelakaan di Rinjani ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari, 9 orang porter, 1 tenaga medis, 2 personel Rinjani Skuad

Evakuasi dilakukan menggunakan tandu dan masih berlangsung hingga sore hari. Koordinasi aktif dilakukan antara petugas lapangan dan pihak TNGR guna memastikan keselamatan korban.


Diketahui, Benedikt Marcel melakukan pendakian secara legal melalui pintu pendakian Sembalun. Ini menegaskan pentingnya prosedur resmi demi keselamatan para pendaki Gunung Rinjani.


Hingga berita ini dipublikasikan, proses evakuasi masih terus dilakukan dan korban belum tiba di titik medis terdekat.

Menjaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Lotim Salurkan Bantuan

Pelepasan Bantuan Pangan Oleh Bupati Lotim

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menggulirkan bantuan pangan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan. Namun, di tengah distribusi yang masif, tantangan utama yang mengemuka adalah efektivitas penyaluran dan pengawasan di lapangan.

Program yang telah berjalan sejak 2023 ini kembali diluncurkan untuk alokasi bulan Juni–Juli 2025, ditandai dengan pelepasan truk bantuan oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, di Gudang Bulog Cabang Sikur pada Rabu (16/07/2025). 


Sebanyak 129.438 Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan menerima masing-masing 20 kilogram beras, dengan tahap awal distribusi dilakukan di Kecamatan Terara dan Montong Gading.


Di balik angka-angka tersebut, sejumlah pihak mulai menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran. “Kami tidak ingin program strategis ini justru dinodai oleh praktik pungli atau manipulasi data penerima,” ujar Bupati dalam sambutannya, sembari menekankan transparansi sebagai elemen kunci keberhasilan program.


Pemerintah mengklaim telah menyiapkan cadangan logistik yang cukup—35.000 ton beras dan target 14.000 ton jagung—namun efektivitas distribusi dan penyaringan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap menjadi pekerjaan rumah.


Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lotim, Ahsan Nasirul Huda, menyatakan program ini bukan sekadar soal distribusi bahan pangan, melainkan juga langkah konkret pengendalian inflasi dan upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan.


Namun, pengamat lokal mengingatkan bahwa tanpa sistem kontrol yang kuat dan akuntabel, manfaat program bisa tereduksi.


"Sering kali, bantuan semacam ini hanya menyentuh permukaan masalah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kesinambungan akses pada lapangan kerja, harga pangan yang stabil, dan sistem pendataan penerima bantuan yang akurat," ujar salah satu aktivis sosial setempat yang tak ingin disebutkan namanya.


Status Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan nasional memang patut diapresiasi. Namun, justru karena itulah, tekanan terhadap keberhasilan program ini makin besar. Pemerintah daerah kini dituntut bukan hanya mampu mendistribusikan, tetapi juga mengevaluasi dan mengoreksi praktik di lapangan agar keadilan sosial benar-benar tercapai.



Fauzan Khalid Desak Kementerian ATR/BPN Buka Data HGU ke Publik

Okenews.net – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuka seluruh akses data Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi Kementerian ATR/BPN untuk merahasiakan informasi tersebut dari publik.

Permintaan tersebut disampaikan Fauzan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama jajaran Dirjen Kementerian ATR/BPN dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).


"Terus terang, saya baru pertama kali mendengar bahwa data luasan HGU tidak boleh dibuka ke publik. Ini mengonfirmasi temuan saya sebelumnya. Saya menduga ada sertifikat hak milik (SHM) di atas tanah HGU yang tidak transparan. Ini harus dicek bersama-sama," kata Fauzan dalam forum tersebut.


Pernyataan ini merespons penjelasan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, yang mengatakan bahwa data luasan tanah HGU tidak dapat dipublikasikan berdasarkan peraturan menteri dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).


Namun, menurut Fauzan dan sejumlah anggota Komisi II lainnya, tidak ada dasar hukum kuat yang membenarkan kerahasiaan data tersebut. Mereka menilai, justru keterbukaan informasi terkait HGU sangat penting untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi di banyak daerah.


"Data HGU bukanlah informasi yang dikecualikan untuk dibuka berdasarkan aturan mana pun, termasuk UU KIP. Kalau data ini terus ditutup, omong kosong penyelesaian sengketa tanah bisa terwujud," tegas anggota Komisi II lainnya dalam rapat.


Dalam forum yang sama, hadir pula sejumlah perwakilan masyarakat yang menjadi korban penggusuran lahan, antara lain dari Komite Panunggangan Barat (KPLW-PANBAR) dan Aliansi Komando Aksi Rakyat Provinsi Lampung. Mereka mengadukan berbagai permasalahan sengketa lahan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di wilayahnya

PDI Perjuangan Soroti Minimnya Transparansi dan Demokrasi dalam Rencana Pembangunan

Okenews.net- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lombok Timur menyuarakan kritik tajam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak yang diajukan Pemerintah Daerah. Raperda tersebut mencakup proyek pembangunan jalan dan gedung wanita yang direncanakan akan dibiayai melalui skema pinjaman sebesar Rp290 miliar.

Dalam Rapat Paripurna DPRD pada Selasa (15/7/2025), Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan resminya dan menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Alasan utama yang dikemukakan adalah minimnya urgensi penggunaan skema tahun jamak dan potensi dampak sosial serta hukum yang ditimbulkan.


Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Amrullah, ST., MT., menegaskan bahwa berdasarkan aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.02/2020, proyek tahun jamak seharusnya hanya digunakan dalam situasi genting atau mendesak. Namun, menurutnya, Pemkab Lombok Timur belum menunjukkan adanya urgensi semacam itu.


"Skema tahun jamak dengan pinjaman sebesar ini tidak hanya menyisakan beban keuangan untuk masa depan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial, terutama jika ada hambatan pembayaran terhadap pekerja proyek," ujar Amrullah.


Ia juga mengkritisi tidak adanya konsultasi publik secara memadai sebelum Raperda disusun. "Transparansi adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sayangnya, itu tidak terlihat dalam proses Raperda ini," tambahnya.


PDI Perjuangan menilai bahwa proyek dengan skema tahun jamak cenderung hanya menguntungkan pelaku usaha skala besar, sehingga mempersempit ruang partisipasi pengusaha lokal. Selain itu, adanya pembiayaan jangka panjang dari pinjaman disebut sebagai “utang tersembunyi” (off balance sheet debt) yang tidak terlihat dalam neraca keuangan resmi, tetapi akan tetap menjadi beban yang harus dibayar di masa mendatang.


Penolakan terhadap Raperda ternyata berujung pada tidak dilibatkannya dua anggota Fraksi PDI Perjuangan, yakni Nirmala Rahayu Luk Santi dan Ahmad Amrullah, dalam pembahasan lanjutan Raperda bersama Komisi III dan IV. Keputusan ini memicu respons keras dari Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, SH., M.Kn.


"Kami tidak hanya menolak karena substansi, tapi kami juga mempertanyakan praktik politik yang tidak demokratis ini. Mengeluarkan anggota DPRD dari pembahasan hanya karena perbedaan pendapat adalah bentuk pelanggaran hukum dan konstitusi," tegas Sukro.


Ia menambahkan bahwa semua anggota dewan memiliki hak konstitusional untuk terlibat dalam pembahasan Raperda, terlepas dari sikap politik yang diambil.


"Ini bukan hanya tentang kebijakan, ini soal prinsip hukum, keadilan, dan partisipasi politik yang sehat," jelasnya.


PDI Perjuangan menegaskan bahwa sikap menolak bukan berarti tidak ingin terlibat dalam pembangunan daerah. Justru, menurut mereka, penolakan terhadap Raperda ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah disusun secara transparan, demokratis, dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.


"Percepatan pembangunan penting, tapi harus ditempuh dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Jika prosesnya tidak benar sejak awal, maka hasilnya pun akan bermasalah," pungkas Sukro

Selasa, 15 Juli 2025

MAN 1 Lombok Timur Siap Geber 80 Lomba Bulan ini, Berikut Daftarnya

Para juara yang telah terbukti dalam berbagai lomba
KETIKA madrasah/sekolah lain masih bergelut dengan rutinitas awal semester, MAN 1 Lombok Timur (Lotim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB( justru menantang warganya dengan 80 medan lomba pada bulan Juli 2025. 

Bagi MAN 1 Lotim, prestasi tak lahir dari keheningan kelas, tapi dari semangat berlomba yang terstruktur sebagai media ekspresi, evaluasi, sekaligus akselerasi mutu pendidikan yang partisipatif dan progresif. 

Prestasi harus dilalui dengan proses dan kompetisi dan apresiasi karena itu pihak madrasah terus menjaga proses pembinaan minat bakat siswa melalui ektrakurikuler baru dilanjutkan dengan menyiapkan ragam lomba untuk diikuti.

"Dengan dukungan penuh pihak madrasah baik dukungan pembiayaan maupun pemberian reward bagi prestasi yang ditorehkan siswa," ungkap M Nurul Wathoni selaku kepala MAN 1 Lotim, Selasa 15 Juli 2025.

Berikut daftar 80 lomba yang akan diikuti siswa MAN 1 Lotim Pada Bulan Juli  2025:

  1. Lomba penelitian siswa (OPSI) Tk Nasional yg diselenggarakan Kemendikdasmen RI yg diikuti 3 siswa
  2. Lomba Cover lagu BPJS Kesehatan diikuti 1 siswa
  3. Lomba olimpiade ekonomi nasional Bank Indonesia diikuti 4 tim siswa
  4. Pinal Lomba olimpiade IPS tk Nasional Yg diselenggarakan UNDIKSA Singaraja Bali diikuti 3 siswa
  5. Pinal Lomba olimpiade PPKN tk Nasional Yg diselenggarakan UNDIKSA Singaraja Bali diikuti 3 siswa
  6. Lomba olimpiade bhs arab tk nasional (OBA) forum MGMP Bhs Arab diikuti 3 siswa
  7. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang ekonomi  diikuti 5 siswa
  8. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang geograpi diikuti 5 siswa
  9. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang fisika diikuti 5 siswa
  10. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang kimia  diikuti 5 siswa
  11. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang biologi  diikuti 5 siswa
  12. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang matematika  diikuti 5 siswa
  13. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang informatika/TIK  diikuti 5 siswa
  14. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang astronomi  diikuti 5 siswa
  15. Lomba OSN kemendikdasmen RI Bidang Kebumian diikuti 3 siswa
  16. Lomba vidio edukasi tk nasional di Univ Negeri Malang Jawa Timur diikuti 12 siswa
  17. Lomba seleksi Porprov wakili Lotim thn 2025 diikuti 2 pesilat
  18. Lomba essay nasional di FKIP UNS Surakarta Jateng diikuti 5 siswa
  19. Lomba Fotograpi FLS3N Kemendikdasnen RI 2025  tk provinsi diikuti 1 siswa
  20. Lomba Disain Poster FLS3N Kemendikdasnen RI 2025  tk provinsi diikuti 1 siswa
  21. Seleksi Tim Paskib Pemprov NTB 2025 Diikuti 2 siswa perwakilan Paskib Lombok Timur
  22. Semi pinal Lomba Karya Ilmiah Nasional Di Universitas Udayana Bali di ikuti 2 tim siswa
  23. Lomba olimpiade Sosiologi tk nasional di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) diikuti 1 tim siswa
  24. Lomba penulisan LKTI Guru  tk nasional di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) diikuti 1 guru
  25. Lomba penulisan essay sosiologi Tk nasional di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) diikuti 5 siswa
  26. Seleksi paskibraka tk nasional wakili prov NTB diikuti 1 siswi
  27. Lomba pramuka se NTB di UNRAM diikuti 26 siswa
  28. Lomba Futsal se NTB Prodi Sosiologi Unram diikuti 1 tim
  29. Lomba LKTI Guru Tk Nasional di Astra Motor Kemendikdasnen RI 2025 diikuti 1 guru
  30. Lomba futsal pelajar ASKAB lotim 2025 diikuti 1 tim
  31. Semi pinal Lombay karya tulis ilmiah siswa tk nasional KREASI yang diselenggarakan ABAK Akademi bersama UI diikuti 2 tim siswa.
  32. Lomba basket Putri se Lombok di SMAN 1 Selong diikuti 1 tim siswa
  33. Lomba basket putra se Lombok di SMAN 1 Selong  diikuti 1 tim siswa
  34. Lomba Debat Nasional LDBI KemendikdasmenRI diikuti 3 siswa 
  35. Lomba 02SN Kemendikdasmen RI Bidang Silat Seni tk provinsi NTB diikut 1  siswa.
  36. 36. Lomba jurnalistik Bidang Foto Se NTB di FKIP Unram diikuti 4 siswa
  37. Lomba jurnalistik Bidang Vidio Se NTB di FKIP Unram diikuti 4 siswa
  38. Lomba jurnalistik Bidang Penulisan Opini Se NTB di FKIP Unram diikuti 3 siswa
  39. Lomba jurnalistik Bidang pembuatan Berita Se NTB di FKIP Unram diikuti 4 siswa
  40. Lomba konten vidio literasi se Lombok di Perpustakaan Daerah Lombok Timur diikuti 2 tim siswa
  41. Lomba vidio biologi tk SLTA Se NTB di unham diikuti 5 siswa 
  42. Lomba cerdas cermat biologi slta se ntb di unham diikuti 2 tim siswa
  43. Lomba Band pelajar Se NTB di Univ. Muhammadyah Mataram diikuti 3 tim 
  44. Lomba Vocal  Solo yang diselenggarakan Univ. Muhammadyah mataram diikuti 2 siswa
  45. Lomba basket putri di SMAN 2 Lotim diikuti 1 tim 
  46. Lomba basket putra di SMAN 2 Lotim.diikuti 1 tim 
  47. Lomba olimpiade Bhs indonesia tk nasional di Universitas Brawijaya diikuti 3 siswa
  48. Lomba olimpiade Sejarah Indonesia tk nasional di Universitas Brawijaya diikuti 3 siswa
  49. Lomba olimpiade Bhs indonesia tk nasional di Universitas Brawijaya diikuti 3 siswa
  50. Lomba olimpiade Bhs inggris tk nasional di Universitas Brawijaya diikuti 5 siswa
  51. Lomba olimpiade Biologi tk nasional di Universitas Brawijaya diikuti 5 siswa
  52. Lomba olimpiade PPKN tk nasional di Universitas Brawijaya diikuti 5 siswa
  53. Lomba olimpiade PAI tk nasional di Universitas Brawijaya diikuti 5 siswa
  54. Lomba olimpiade Bhs indonesia tk nasional di Universitas Indonesia diikuti 5 siswa
  55. Lomba olimpiade Bhs inggris tk nasional di Universitas Indonesia diikuti 5 siswa
  56. Lomba olimpiade sejarah indonesia tk nasional di Universitas Indonesia diikuti 3 siswa
  57. Lomba olimpiade PPKN tk nasional di Universitas Indonesia diikuti 5 siswa
  58. Lomba olimpiade sosiologi tk nasional di Universitas Indonesia diikuti 5 siswa
  59. Lomba olimpiade TIK di Fak Tehnik UNRAM.diikuti 5 siswa
  60. Lomba Robotik se NTB di Fak Tehnik Unram diikuti 3 tim siswa
  61. Lomba mading digital yang diselenggarakan IDN Times Xplore diikuti 6 siswa
  62. Lomba Vidio Reels yang diselenggarakan IDN Times Xplore diikuti 3 siswa
  63. Lomba olimpiade Matematika tk nasional Airlangga Youth Olympiad Universitas Airlangga diikuti 7 siswa
  64. Lomba olimpiade Biologi tk nasional Airlangga Youth Olympiad Universitas Airlangga diikuti 5 siswa
  65. Lomba olimpiade bahasa inggris tk nasional Airlangga Youth Olympiad Universitas Airlangga diikuti 8 siswa
  66. Lomba olimpiade PPKN tk nasiional Airlangga Youth Olympiad Universitas Airlangga diikuti 4 siswa
  67. Lomba olimpiade PAI tk nasiional Airlangga Youth Olympiad Universitas Airlangga diikuti 4 siswa
  68. Lomba olimpiade tk nasional RUANG GURU pada bidang Matematika yang diikuti 10 siswa
  69. Lomba olimpiade tk nasional RUANG GURU pada bidang fisika yang diikuti 10 siswa
  70. Lomba olimpiade tk nasional RUANG GURU pada bidang kimia yang diikuti 10 siswa
  71. Lomba olimpiade tk nasional RUANG GURU pada bidang Biologi yang diikuti 10 siswa
  72. Lomba olimpiade tk nasional RUANG GURU pada bidang Ekonomi yang diikuti 10 siswa
  73. Lomba olimpiade tk nasional RUANG GURU pada bidang Geograpi yang diikuti 10 siswa
  74. Lomba silat nasional Malang Jawa Timur Championship 2025 di GOR Ken Arok Malang pd 19_20 Juli 2025 diikuti 11 siswa
  75. Lomba marhingband nasional dalam FORNAS VII (Festival Olahraga Masyarakat) yang diikuti 40 siswa
  76. Lomba Futsal pelajar yang diselenggarakan PT Berkah di GOR Sport Hall Porda Selong 1 tim
  77. Lomba Futsal pelajar yang diselenggarakan Milineal Competition di GOR Sport Hall Porda Selong 1 tim 
  78. Lomba olimpiade Fisika Se NTB di Unram diikuti 8 siswa
  79. lomba LKTI bidang fisika di UNRAM diikuti 2 tim siswa
  80. Lomba Poster Bidang Fisika di UNRAM diikuti 4 siswa  

Bupati Lombok Timur Tinjau RSUD Selong, Pastikan Pelayanan BPJS Kesehatan Optimal

Kunjungan ke RSUD Raden Sodjono Selong
Okenws.net-  Dalam upaya memastikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan kunjungan langsung ke RSUD dr. R. Soedjono Selong, Selasa,(15/07/2025).

Kunjungan ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi mutu layanan kesehatan, khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.


Didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lombok Timur, Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur dan jajaran manajemen RSUD, Bupati meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan. Ia juga menyempatkan berdialog dengan pasien dan keluarga untuk mendengar secara langsung pengalaman mereka saat berobat. Sebagian besar pasien mengaku puas dengan layanan yang diberikan dan tidak mengalami kendala berarti sebagai peserta BPJS Kesehatan.


Namun, Bupati tak menutup mata terhadap sejumlah keluhan, khususnya terkait waktu tunggu di layanan rawat jalan yang dinilai masih terlalu lama. Menanggapi hal itu, ia berjanji akan mendorong penambahan tenaga kesehatan di lini pelayanan agar antrian di poli klinik dapat terurai dan pasien lebih cepat tertangani.


“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kita akan evaluasi dan tambah petugas bila perlu, agar ke depan tidak ada lagi keluhan soal antrian,” tegas Bupati.


Terkait implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang ditargetkan berlaku penuh pada akhir Desember 2025, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, M. Hasbi Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya tengah berproses memenuhi seluruh standar. Dari 156 kamar yang menjadi target pemenuhan, saat ini baru tersedia 51 kamar standar KRIS.


“Kami terus bekerja keras agar target ini tercapai tepat waktu. Dukungan penuh dari pemerintah daerah tentu sangat berarti bagi percepatan,” ungkap Hasbi.


Sebagai informasi, KRIS merupakan sistem penyeragaman standar layanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah menciptakan keadilan pelayanan dan meningkatkan kualitas perawatan di rumah sakit secara menyeluruh.


Langkah Bupati Haerul Warisin yang turun langsung ke lapangan menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah Lombok Timur. Ia juga menegaskan, peninjauan serupa akan dilakukan ke fasilitas kesehatan lainnya sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan publik di sektor kesehatan

Pelayanan Lebih Baik, Harapan Baru untuk Kesehatan Warga Lombok Timur

Pemda lotim dan BPJS 
Okenews.net- Upaya peningkatan layanan kesehatan di Lombok Timur terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, dan pengelola fasilitas kesehatan (faskes). 

Hal ini tercermin dalam pertemuan yang digelar Selasa (15/07/2025) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, yang dihadiri Bupati H. Haerul Warisin bersama para pimpinan faskes, termasuk klinik swasta, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur.

 

Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antar pihak dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, terlebih mengingat lebih dari 90% pasien yang dilayani faskes merupakan peserta BPJS Kesehatan. Kolaborasi strategis ini diharapkan mampu menyelesaikan sejumlah tantangan layanan, termasuk tingginya angka rujukan dari Puskesmas yang sebenarnya bisa ditangani di tingkat pertama.


Bupati Haerul Warisin menekankan pentingnya membangun budaya pelayanan yang ramah, cepat, dan tidak mempersulit pasien, terutama dalam hal administrasi seperti kepemilikan kartu BPJS. 


Ia mengajak seluruh faskes untuk terus mengevaluasi diri dan menjadikan pelayanan berkualitas sebagai kebanggaan daerah.


“Kalau masyarakat kita merasa cukup dan puas berobat di Lombok Timur, itu artinya kita berhasil. Tidak perlu lagi mencari pengobatan ke luar daerah,” ujar Bupati.


Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani juga, menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas agar bisa menjalankan fungsi promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif secara optimal.


Ia menyayangkan masih banyak kasus ringan yang seharusnya bisa ditangani di FKTP namun malah dirujuk ke tingkat lanjutan.


"Semoga kedepan dengan pertemuan ini cara cara lama semoga bisa di tinggalkan, dan semoga tidak ada lagi paskes yang mengintimidasi Patsien BPJS."pungkasnya.

Senin, 14 Juli 2025

Pemprov NTB Komitmen Wujudkan Pertambangan Rakyat untuk Dikelola Koperasi


Okenews.net- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk "Mendorong Tata Kelola Tambang Rakyat yang Berkeadilan untuk Koperasi" pada Senin (14/7/2025). FGD digelar di Santika Hotel Mataram.


FGD tersebut dihadiri oleh puluhan aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, akademisi, hingga awak media.


Narasumber FGD dihadiri langsung oleh sejumlah stekholder strategis terkait yang berkompeten. Di antaranya Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim, Plt. Kepala Dinas ESDM NTB Wirawan Ahmad, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi. Hadir pula Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi NTB Amri Nuryadin, asosiasi tambang, dan lain-lain. Bertindak selaku moderator Wahidjan. 


Acara FGD dibuka langsung oleh Pembina Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat Fihiruddin. Dalam penyampaiannya menegaskan, FGD ini digelar sebagai bagian dari upaya serius untuk mendorong terbentuknya koperasi tambang rakyat sebagai alternatif pengelolaan tambang yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.


“Selama ini, tambang-tambang ilegal hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Kita ingin hadirkan solusi yang lebih adil, inklusif, dan legal dengan skema koperasi tambang rakyat,” tegas Fihiruddin.


Ia menambahkan, koperasi menjadi sarana kolektif yang tidak hanya memperkuat posisi tawar masyarakat, tetapi juga menjamin aspek lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi lokal.


“Niat kami adalah menghadirkan sistem yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kesehatan dan kelestarian lingkungan. Tambang rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan dinikmati segelintir kelompok,” katanya.


FGD dimulai dengan pemaparan pemateri pertama, Plt Kepala Dinas ESDM NTB, Wirawan Ahmad. Ia menjelaskan, pada prinsipnya, Pemprov NTB mendorong adanya akselerasi dan implementasi konsep ta.bang rakyat melalui koperasi.


Hal itu merupakan amanat dari amanat UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Sangat jelas bahwa kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada pada pemerintah provinsi," ujar Wirawan. 


Menurutnya, Pemprov NTB sudah mengambil langkah akseleratif untuk mewujudkan pertambangan rakyat di NTB yang berbasis pada kepatuhan pada regulias. Pemprov NTB, kata Wirawan, tidak ada sama sekali niatan untuk menghambat hal tersebut.


"Kita lakukan secara paralel seluruh proses ini. Tanpa melanggar regulasi atau ketentuan. Ini komitmen kami," jelasnya.


Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, menuturkan, konsep pertambangan rakyat yang dikelola oleh koperasi sangat dimungkinkan. 


Koperasi, kata Mashuri adalah betukan lain dari perushaan. Karena di dalam penggolongan usaha, koperasi sama dengan perusahaan sebagai badan usaha. 


"Khusus tambang rakyat, dari banyak regulasi yang mengatur koperasi di bidang tambang, bahwa anggota koperasi adalah dari orang sekitar tambang, lingkar tambang. Meski pada prinsipnya kenaggotaan koperasi bersifat terbuka," ujarnya. 


"Tapi khusus soal koperasi tambang rakyat, anggotanya adalah masyarakat sekitar tambang. Itu yang boleh," imbuh Kadis Koperasi dan UMKM NTB itu.


Ia mengapresiasi langkah Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang memberikan pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi. 


"(Koperasi) boleh untuk (mengelola) tambang. Inisiasi Pak Kapolda itu yang kemarin tidak masalah. Asal dia memenuhi persyarakatan yang diperintahkan oleh undang-undang," ujarnya. 


Selanjutnya, Kabid Penataan dan Pengawasaan DLHK NTB Didik Mahmud Mahmud Gunawan Hadi menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan tambang yang berbasis pada pengelolaan lingkungan. 


"Selagi mengedepankan pengelolaan berbasis lingkungan, siapapun yang mengelola, tak jadi soal," terangnya.


Selanjutnya, pandangan bernas disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim.


Tambang Rakyat, salah satu bentuk keadilan nyata yang bisa dirasakan rakyat. Bahkan hal itu merupakan perwujudan UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


“Sehingga kami mendorong Pemprov agar mempercepat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis Koperasi sepanjang memenuhi syarat,” tegas Hamdan Kasim.


Politisi Golkar itu mengatakan sudah tidak terhitung jumlah, asosiasi, masyarakat, NGO melakukan hearing ke Komisi IV DPRD NTB mempertanyakan persoalkan tambang rakyat selama ini. Mereka menyampaikan keluh kesah atas kondisi eksploitasi tambang yang kerap menjadi masalah. Terlebih tidak adanya asas manfaat bagi masyarakat lingkar tambang.


Kini, angin segar bagi masyarakat lingkar tambang dengan hadirnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi NTB. Ditegaskannya, selama ini tidak ada tambang rakyat. Jika ada, maka aktivitas pertambangan itu ilegal.


“Poin pertama saya sampaikan, tidak ada tambang rakyat di NTB. Kalau ada maka itu ilegal. Poin ke dua, kita patut bersyukur Kepmen ESDM Nomor 194," ujanya. 


Komisi IV DPRD NTB awalnya mengira perlu dilakukan revisi penuh Perda Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun setelah mendengarkan paparan Dinas ESDM NTB yang perlu direvisi soal tarif saja. Hamdan memandang hal demikian tidak menjadi penghalang bagi pengurusan izin.


“Hemat saya, kalau sudah seperti ini kita berikan saja dulu masyarakat mengurus IPR Koperasi ini. Sambil secara paralel kita bisa revisi Perda 2 tahun 2024 itu. Urusan retribusi urusan di Komisi III, tapi tentu saya mendorong agar usulan izin itu diakomodir. Kalau revisi paling sebulan atau dua. Jadi sebelum izin keluar mereka pun belum akan melakukan ekploitasi,” beber Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB itu.


Dari usulan 60 blok lokasi pertambangan rakyat oleh Provinsi NTB, Menteri ESDM baru menerbitkan izin 16 blok. Satu blok dengan luas 25 Hektare. Lokasinya 5 blok, di Lombok Barat, 3 blok di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa 3 blok serta 5 blok ada di Bima dan Dompu.


Hamdan menyampaikan anggota koperasi tidak terbatas. Bahkan satu koperasi bisa berisi 3.000 an anggota. Sehingga jika sudah dikelola banyak koperasi Hamdan meyakini bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim di NTB.


“Kalau saja misalnya di kelola 10 koperasi, saya membayangkan kemiskinan ekstrem lingkar tambang bisa selesai. Saya sangat mengapresiasi pak gubernur dan pak Kapolda yang sudah melaunching satu blok tambang rakyat sebagai pilot projek. Inilah niat baik pemimpin kita untuk menjawab kepentingan ril masyarakat kita,” pungkasnya.


Lebih jauh, ujung dari pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi ini, kata Hamdan adalah hilirisasi UMKM.


"Konsep saya, ini nanti akan ada hilirisask UMKM untuk memberdayakan anggota koperasi. Ini juga sesuai Asta Cita Prabowo, juga selaras dengan visi Gubernur Iqbal," jelasnya. 


Pihaknya mengapresiasi niat baik dan visi dari Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang telah menjawab kepentingan riil dari masyarakat dengan memberikan izin pengelolaan tambang rakyat lewat koperasi. 


"Ini akan menghasilkan kohesivitas ekosistem yang luas dan berpihak langsung pada kesejahteraan rakyat," terangnya.


Terakhir, Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengapresiasi diadakannya FGD tersebut. Ia berharap seluruh pihak memang mesti memberikan perhatian terhadap tata kelola pertambangan di NTB. Dari hulu sampai ke hilir.


Amri menuturkan, pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan aspek lingkungan. Jika tidak, kekayaan alam yang dimiliki oleh NTB akan menjadi kutukan sumber daya alam. 


Pada prinsipnya, menilik dari perspektif keadilan, Walhi NTB bersepakat perihal pemberian izin pertambangan rakyat kepada koperasi. "Kalau dari perspektif keadilan, kami sepakat (soal pemberian IPR)," ujar Amri


Meski demikian, pihaknya mendorong sensitivitas semua pihak untuk lebih peka terhadap lingkungan, terutama pengelolaan pasca tambang.


"Kami mendukung kalau rakyat diberikan kesempatan mendukung pengelolaan sumber daya alam. Tapi ini bukan persoalan sederhana. Jangan sampai ini kutukan sumber daya alam," bebernya.

Lombok Timur Bergerak: Warga Sambut Lari Sehat Be-Rari 2025


Okenews.net- Meskipun matahari belum sepenuhnya terbit pada Minggu pagi (13/07/2024), semangat masyarakat Lombok Timur sudah memuncak. Ribuan peserta memadati halaman Kantor Bupati untuk mengikuti ajang Be-Rari 2025, sebuah lomba lari yang kini menjadi simbol gaya hidup sehat dan kebersamaan.

Lebih dari seribu pelari dari berbagai daerah di Pulau Lombok dan Sumbawa turut serta dalam kategori 5K dan 10K. Mereka dilepas langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Sekda H. Muhammad Juaini Taofik, dengan iringan khas tabuhan gendang beleq yang menambah semarak suasana.


Be-Rari bukan hanya tentang lomba, tapi juga gerakan bersama untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Di sepanjang rute, masyarakat memberikan dukungan meriah, termasuk dari para pelajar yang menyambut pelari dengan yel-yel penuh semangat.


Dengan tema "Berbagi Energi dari Lari", acara ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk membentuk SDM yang sehat dan berkualitas. Bupati menegaskan, Pemda akan terus mendorong kegiatan serupa sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi generasi masa depan.


Tahun kedua penyelenggaraan Be-Rari ini membuktikan bahwa olahraga mampu menyatukan dan menggerakkan masyarakat menuju perubahan positif.


Minggu, 13 Juli 2025

PDIP Tanggap Banjir Mataram, Bergerak Cepat Bantu Warga

PDIP Perjuangan

Okenews.net- PDI Perjuangan menunjukkan aksi nyata dalam merespons bencana banjir yang melanda Kota Mataram, NTB. Sejak hari pertama, partai berlambang banteng moncong putih ini langsung bergerak cepat mengoperasikan dapur umum, menyalurkan bantuan logistik dan medis, serta mengerahkan seluruh aset kemanusiaan demi meringankan beban masyarakat terdampak.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa partainya hadir bukan sekadar sebagai peserta demokrasi, tapi sebagai bagian dari kekuatan sosial yang berpihak pada rakyat, terutama saat musibah melanda.

“Kalau partai ini tidak hadir di saat rakyat menderita, lalu untuk apa kami ada?” ujar Rachmat, usai menyerahkan bantuan dari DPP PDI Perjuangan di Kantor DPD PDIP NTB, Ahad (13/07/2025).


Bantuan dari DPP PDIP berupa obat-obatan, puluhan alat semprot lumpur (high pressure washer), pakaian layak pakai, rompi relawan, hingga mobil ambulans, disalurkan melalui DPC PDIP Kota Mataram. Para kader yang tergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) turut terlibat langsung dalam proses distribusi ke titik-titik terdampak.


Dapur umum yang didirikan di Kantor DPC PDIP Kota Mataram memasak dan membagikan hingga 1.000 porsi nasi bungkus setiap hari selama masa tanggap darurat. Pada hari pertama banjir, dapur tersebut bahkan menyalurkan 3.000 porsi dalam sehari.


Rachmat mengungkapkan rasa harunya saat melihat banyak kader PDIP yang meski rumahnya juga terdampak banjir, tetap memilih membantu warga lain yang kondisinya lebih parah. Semangat gotong royong dan empati, menurutnya, adalah nilai ideologis yang sudah melekat dalam setiap kader.


“Bantuan ini bukan program tambahan. Ini bagian dari jatidiri kami sebagai partai ideologis yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.


Selain ambulans dan alat semprot lumpur, DPD PDIP NTB juga mengoperasikan mobile stage truck—kendaraan multifungsi yang bisa dijadikan pusat informasi, posko mobile, bahkan media trauma healing bagi anak-anak korban bencana.


“Kami bisa gunakan truk ini untuk edukasi, distribusi bantuan, bahkan untuk hiburan pemulihan trauma seperti dongeng atau nonton bareng,” tambah Rachmat.


Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Made Slamet, memastikan seluruh bantuan disalurkan dengan koordinasi penuh bersama BPBD, Pemkot Mataram, Pemprov NTB, serta relawan agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.


“Kami datang bukan membawa atribut partai, tapi membawa kepedulian dan bantuan. Ini murni karena kemanusiaan,” tegas Made.



Jumat, 11 Juli 2025

Bayi Dibuang di Sambelia, Keluarga dari Malaka KLU Muncul. Ibu kandung Masih Menghilang

Mediasi antara keluarga bayi dan Pihak Kepolisian

Okenews.net- Misteri pembuangan bayi yang menggemparkan warga Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, mulai menemui titik terang. Pada Jumat (11/7/2025) sore, pihak keluarga dari ibu kandung bayi datang ke Polsek Sambelia untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan niat mengadopsi sang bayi yang ditelantarkan sehari sebelumnya.


Rohani, bibinya sang bayi, warga Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Ia mengaku datang atas dasar inisiatif keluarga setelah mengetahui kejadian tersebut dari media sosial.


“Kami baru tahu tentang kejadian ini dari media sosial. Kami mengenali bayi itu dari ciri-cirinya, termasuk tas tempat ia ditinggalkan. Kami datang ke sini karena ingin mengurus adopsi sesuai saran dari pihak RSUD Selong,” jelas Rohani kepada petugas.


Menurut penuturan Rohani, ibu dari bayi tersebut adalah Dewi Wati , warga Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Dewi diketahui melahirkan pada Selasa, 8 Juli 2025, di Polindes Tanjung, KLU, dan kini tidak diketahui keberadaannya.


“Dewi Wati sebelumnya pernah menikah dan memiliki dua anak, tapi kedua anaknya kini diasuh oleh keluarga. Dia sekarang menikah lagi secara nikah siri. Tapi setelah kejadian ini, dia menghilang dan tidak bisa dihubungi,” terang keluarga.


Kapolsek Sambelia menyampaikan apresiasi atas kehadiran keluarga dan menyatakan bahwa penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut.


“Kami berterima kasih atas kehadiran keluarga. Ini menjadi titik terang bagi penyelidikan. Kami harap ibu kandung bayi, Dewi Wati, segera ditemukan untuk dimintai keterangan. Jika ada informasi, mohon segera dilaporkan,” ujar Kapolsek.


Bayi malang itu kini berada dalam perawatan di RSUD dr. Soedjono Selong setelah sebelumnya ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, karena ditemukan cairan di bagian pusarnya yang memerlukan penanganan medis.


Terkait keinginan keluarga untuk mengadopsi bayi tersebut, pihak kepolisian menyarankan agar mereka langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Keluarga dijadwalkan untuk hadir ke kantor Dinsos pada Senin, 14 Juli 2025, untuk membicarakan proses lebih lanjut.


Koordinasi juga disarankan dengan Dinas Sosial di wilayah tempat tinggal mereka, yakni Lombok Utara, agar proses pengurusan adopsi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Tim Siswa MAN 1 Lotim Menuju Final Olimpidae PPKN Tingkat Nasional di Undiksha Singaraja

Tim PPKn Studi Club siap melaju ke tingkat nasional
Okenews.net - Semangat belajar dan wawasan kebangsaan yang kuat kembali mengantarkan Tim Siswa MAN 1 Lombok Timur, NTB menorehkan prestasi membanggakan tingkat provinsi.


Setelah melalui seleksi ketat, tim ini berhasil melaju ke babak final Olimpiade Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) tingkat nasional yang digelar di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksa) Singaraja Bali gelar lomba olimpiade PPKN Tingkat Nasional tahun 2025 secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Pada lomba ini, M. Zalva Cahyadi (X.C) dan Najwa Arifia Al Mawaddah (X.F) meraih juara tingkat provinsi NTB dan berhak mewakili provinsi NTB diajang olimpiade nasional tanggal 1 sampai 3 Agustus 2025 di Kampus Undiksha.

"Alhamdulillah, dua siswa binaan kami berhasil meraih juara 2 dan 3 pada bidang olimpiade PPKN dan berhak melaju ke tingkat nasional ke Singaraja Bali," ungkap Ahmad Toyyib selaku pembimbing study club PPKN MAN 1 Lotim.

Sisa waktu 20 hari lagi itu, pihaknya melakukan pengayaan materi untuk menghadapi persaingan yang tidak mudah, berhadapan dengan tim dari berbagai sekolah dan madrasah yang menjadi juara ditingkat provinsi se-Indonesia.

Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni menyampaikan bahwa hasil yang diraih ini adalah awal untuk dapat bersaing yang lebih ketat lagi dengan siswa berprestasi di tingkat nasional nanti di Undiksa Singaraja Bali.

Menurutnya, sisa waktu yang ada ini siswa dan pembimbing harus dapat melakukan pengayaan yang lebih fokus pada peningkatan kemampuan siswa secara teoritis dengan mengacu pada kisi-kisi yang ada dari panitia termasuk menambah bekal dari buku-buku sumber yang terkait.

Pihak madrasah tentu berharap dengan pembinaan yang maksimal akan menuai hasil yang baik dan phhak madrasah akan terus memberikan support dan dukungan penuh termasuk dari sisi pembiayaan lomba yakni akamodasi dan transportasi lomba menuju Singaraja nanti akan menjadi beban madrasah.

"Siswa tinggal berngkat dan menyiapkan uang saku bagi masing-masing siswa sebagai bentuk support wali murid pada prestasi anaknya masing-masing," harap Wathoni penuh semangat.

Paripurna APBD 2024: DPRD Desak Jawaban Tegas, Eksekutif Didorong Tampilkan Transparansi

 

Wakil bupati Lombok Timur

Okenews.net– Ketegangan positif mewarnai jalannya Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Lombok Timur, Jumat (11/07/2025), saat jajaran eksekutif daerah memberikan tanggapan resmi atas berbagai sorotan tajam yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir langsung dalam sidang tersebut, menjadi simbol komitmen pemerintah daerah untuk merespons secara terbuka dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik selama setahun anggaran.

DPRD dalam beberapa pandangannya menyoroti sejumlah aspek krusial, mulai dari efektivitas serapan anggaran, capaian program pembangunan, hingga kejanggalan administrasi yang perlu diklarifikasi. Tekanan terhadap akuntabilitas penggunaan APBD 2024 pun menjadi sorotan utama dalam dinamika sidang paripurna ini.

“Publik menuntut kejelasan. Sudah saatnya eksekutif memberikan jawaban yang tidak hanya retoris, tetapi berbasis data dan capaian riil,” tegas salah seorang legislator yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Momentum paripurna kali ini dianggap sebagai ujian integritas bagi pihak eksekutif. Apakah mereka mampu menjelaskan secara menyeluruh jalannya pelaksanaan APBD, atau justru membuka ruang diskusi lanjutan yang lebih tajam di DPRD.

Sementara itu, pihak pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk menjawab seluruh catatan fraksi dengan pendekatan transparan dan terbuka. Tanggapan tersebut diharapkan tidak hanya menepis keraguan, tetapi juga memperkuat sinergi antar lembaga demi keberlanjutan pembangunan di Lombok Timur.

“Pertanggungjawaban bukan sekadar laporan, tapi cerminan kepemimpinan dan kepercayaan publik. Kami siap menjawabnya,” demikian pernyataan resmi dari perwakilan eksekutif dalam forum.

Hasil dari sidang paripurna ini akan menentukan arah pembahasan lebih lanjut terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Bagi masyarakat Lombok Timur, jalannya proses ini mencerminkan seberapa serius pemerintah dan DPRD dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.

Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi