www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Senin, 13 April 2026

     

Bupati Lotim Minta Maaf Soal Elpiji Langka, Siapkan Langkah Cepat Atasi Distribusi

Foto: Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah daerah mengakui adanya keterlambatan dalam penanganan persoalan tersebut.

Permintaan maaf itu disampaikan saat agenda hearing bersama Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa kondisi ini merupakan kejadian pertama yang tidak terprediksi, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sejak akhir 2025 hingga awal 2026.

“Pemerintah daerah memohon maaf atas keterlambatan penanganan. Ini menjadi evaluasi penting bagi kami agar ke depan lebih sigap,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Pemkab Lombok Timur berkomitmen memperkuat pengawasan distribusi elpiji 3 kg melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan melibatkan masyarakat serta pihak terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengajukan penambahan kuota elpiji subsidi kepada Pertamina guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan.

Menanggapi aspirasi GEMPUR, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi peran pengecer. Langkah ini dinilai dapat mempermudah akses masyarakat, khususnya di wilayah dengan kendala geografis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juani Taofik, memastikan bahwa ketersediaan stok elpiji di depo dalam kondisi aman dan sesuai kuota. Ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada distribusi yang perlu pengawasan lebih ketat.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang. Stok tersedia, hanya distribusinya yang perlu kita kawal bersama,” jelasnya.

Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi distribusi, agar penyaluran elpiji subsidi dapat tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah Lombok Timur.

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Hadiri Halalbihalal Alumni Mahasiswa Jogja-Lombok

Foto: Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengapresiasi pertemuan silaturrahmi dan halalbihalal alumni mahasiswa asal Lombok, yang pernah menempuh pendidikan di Yogyakarta, yang berlangsung di Mataram, NTB, Minggu (12/04/2026).

Dalam sambutannya, Fauzan menyampaikan terima kasih kepada semua alumni lintas generasi yang berkenan hadir. Ia juga juga berterima kasih kepada Gubernur NTB. Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur NTB periode 2003-2008 Lalu Serinata, dan tokoh lainnya, sehingga halalbihalal ini terselenggaran dengan lancar.

Pada kesempatan ini, Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok ini mengusulkan agar alumni mahasiswa yang pernah menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta tidak berubah. Joglo menjadi paguyuban, sebagai wadah kekeluargaan dan solidaritas bagi alumni mahasiswa asal Lombok. 

“Saya berharap paguyuban ini selalu mengedepankan kebersamaan, saling mendukung, serta mempererat silaturahmi antar-alumni. Meski tanpa pengurus, paguyuban bisa terus diperkuat melalui berbagai pertemuan, apakah bisa sekali atau dua kali setahun,” jelasnya.

Ia mengatakan, berbagai kegiatan yang dilakukan, merupakan sarana melepas rindu dan memperkuat ikatan persaudaraan, Alumni saling mendukung, termasuk dalam kebersamaan membangun daerah NTB, untuk kemajuan. 

Paguyuban ini, katanya, berperan menjaga tali silaturahmi para alumni di tanah kelahiran setelah menyelesaikan studi di Yogyakarta. Karena itu, ia mengajak alumni mempertahankan paguyuban ini dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini menyatakan, paguyuban Joglo harus bermanfaat bagi masyarakat. Bukan sekadar sebuah paguyuban, namun anggotanya harus bahu-membahu membangun NTB secara bersama-sama.

Fauzan menyatakan, para alumni Joglo terlihat memiliki ikatan emosional yang kuat karena sudah pernah bersama-sama merasakan suka duka saat menempuh pendidikan di perantauan Yogyakarta. Bekal pengalaman ini, membentuk nilai kebersamaan yang tercermin dalam setiap pertemuan.

“Mari kita pupuk terus kebersamaan. Kita juga sama-sama membangun NTB, agar terus maju dan menjadi provinsi yang maju baik dari sisi ekonomi maupun bidang lainnya,” kata Fauzan.

Dalam konteks halalbihal para alumni Joglo, menurut Fauzan, halalbihalal dan silaturrahmi merupakan dua konsep untuk memperkuat tali persaudaraan dan mempererat hubungan kemanusiaan. Halalbihalal, tradisi saling memaafkan, silaturrahmi untuk menyambung hubungan, memperluas rezeki, dan memperpanjang usia.

“Halalbihalal bukan sekadar tradisi kumpul-kumpul, melainkan jembatan untuk silaturrahmi, menyambung kembali hubungan yang renggang, memaafkan kesalahan, dan meningkatkan kepedulian terhadap keluarga dan tetangga,” paparnya. 

     

Institut Elkatarie Raih Akreditasi “Baik Sekali”, Tadris Bahasa Inggris Makin Kompetitif

Foto: Rektor Institut Elkatarie Asbullah Muslim

Okenews.net- Institut Elkatarie kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan tinggi. Program Studi Tadris Bahasa Inggris resmi meraih akreditasi “Baik Sekali” dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, sebagai pengakuan atas kualitas penyelenggaraan pendidikan di bidang kependidikan.

13/4


Capaian ini menjadi bukti konsistensi Institut Elkatarie dalam meningkatkan mutu akademik. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari penguatan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), peningkatan kualitas pembelajaran, hingga pengembangan kompetensi mahasiswa agar mampu bersaing di tingkat global.


Rektor Institut Elkatarie, Asbullah Muslim, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh civitas akademika.


“Akreditasi ‘Baik Sekali’ ini adalah buah dari kerja kolektif seluruh elemen kampus. Ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk terus meningkatkan mutu menuju akreditasi Unggul,” ujarnya.


Program Studi Tadris Bahasa Inggris juga terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Integrasi teknologi digital, pendekatan komunikatif, serta penguatan nilai-nilai keislaman menjadi fokus utama dalam mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat.


Selain itu, kontribusi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat turut menjadi pilar penting dalam mendukung peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.


Ke depan, Institut Elkatarie berkomitmen memperluas jejaring kerja sama, meningkatkan kualitas lulusan, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun internasional.


Dengan raihan akreditasi ini, Institut Elkatarie semakin menegaskan posisinya sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, inovasi, dan keberlanjutan di dunia pendidikan.

     

Program MBG Disorot, STN Dukung Penutupan 362 SPPG Bermasalah

Pimpinan Pusat Serikat Tani

Okenews.net- Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa Wilayah II. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran standar, mulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga persoalan manajemen dan kualitas layanan.

Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai menegaskan, langkah tegas tersebut penting untuk menjamin kualitas pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Standar higiene sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL harus menjadi syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” ujar Rifai, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, penangguhan ratusan dapur MBG ini harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Ia menekankan, perbaikan tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga sistem distribusi dan pengawasan kualitas makanan.

Rifai mengingatkan, berbagai persoalan seperti keterlambatan distribusi hingga makanan tidak layak konsumsi berpotensi merusak tujuan utama program MBG. Bahkan, kasus keracunan akibat kualitas makanan yang buruk harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru. Semua pihak harus memastikan makanan yang diterima benar-benar layak dan aman dikonsumsi,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek kualitas, PP STN juga menekankan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG. Rifai menyebut, pengadaan bahan baku oleh SPPG harus memprioritaskan petani, kelompok tani, serta koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menilai, selama ini masih ada potensi dominasi kelompok tertentu dalam distribusi bahan pangan yang berisiko menghambat pemerataan ekonomi. Karena itu, keterlibatan langsung petani dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

“Keterlibatan petani dan koperasi desa adalah inti dari ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal pasokan bahan pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di desa,” jelasnya.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Melalui program MBG, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

Dengan ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, Rifai melihat adanya peluang besar untuk menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal.

 Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan petani dan nelayan.PP STN pun mendorong sejumlah langkah konkret pasca-penangguhan SPPG.

 Di antaranya, memastikan seluruh dapur yang disuspend segera memenuhi standar SLHS, IPAL, serta memiliki pengawasan gizi dan manajemen operasional yang memadai.

Selain itu, mereka meminta adanya sistem pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani lokal. Keterlibatan organisasi tani juga dinilai penting dalam proses pengawasan agar rantai pasok berjalan adil dan berkelanjutan.

“Program MBG harus menjadi solusi menyeluruh. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani dan masyarakat desa memperoleh peningkatan pendapatan. Ini bentuk nyata gotong royong membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkas Rifai.

     

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lotim, Pemda Dorong Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Foto: Bupati dan Jajaran Rakor kelangkaan Gas Elpiji 3 kg
Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan elpiji menggelar rapat koordinasi guna merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4).

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengakui kelangkaan elpiji 3 kg mulai dirasakan sejak akhir Ramadan. Menurutnya, kondisi ini dipicu isu yang tidak benar sehingga memicu kepanikan masyarakat dan berujung pada aksi pembelian berlebihan atau panic buying.

Di sisi lain, Tim Satgas Elpiji menemukan adanya penyalahgunaan distribusi di lapangan. Gas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru digunakan oleh pelaku usaha, termasuk peternak ayam. Padahal, pada tabung elpiji telah tertera jelas peruntukannya.

“Masih banyak yang tidak berhak justru menggunakan elpiji 3 kg,” tegas Bupati.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang cukup tinggi pada 2025, yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, termasuk dalam penggunaan elpiji.

Sebagai langkah cepat, Bupati meminta Pertamina menambah pasokan melalui skema super ekstra dropping untuk menekan kepanikan warga. Upaya tersebut akan dibarengi pengawasan ketat oleh satgas guna memastikan distribusi tepat sasaran.

Selain solusi jangka pendek, Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan mengusulkan penggunaan data desil dalam pendistribusian elpiji subsidi agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Pemerintah daerah juga meminta agen tetap menyalurkan elpiji secara normal serta tidak mengurangi jatah pangkalan. Koordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan.

Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga, Tommy Wisnu Ramdan, menyatakan pihaknya akan menyampaikan usulan tambahan pasokan ke pusat. Ia mengungkapkan, selama 1 hingga 14 April, distribusi elpiji di Lombok Timur mencapai sekitar 40.556 tabung per hari, termasuk tambahan 5.000 hingga 6.000 tabung dari alokasi normal.

Sementara itu, salah satu agen elpiji, Reza, mengaku pihaknya telah mengimbau pangkalan agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan, yakni satu tabung per orang. Namun, tren pembelian saat ini menunjukkan masyarakat cenderung membeli sekaligus tabung dan isiannya.

“Pertamina juga kewalahan. Tambahan pasokan sudah melebihi alokasi normal,” ujarnya.

Ia menegaskan, agen tetap berkomitmen menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Data di lapangan menunjukkan terdapat sekitar 1.000 kandang ayam di Lombok Timur, yang sebagian di antaranya masih menggunakan elpiji subsidi. Hal serupa juga ditemukan pada mitra dapur MBG.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menambahkan bahwa pihaknya bersama satgas telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas distribusi.

Menurutnya, dengan tambahan pasokan dan skema fakultatif yang berjalan, kondisi seharusnya sudah mencukupi. Ia juga menegaskan bahwa isu tersendatnya pasokan elpiji tidak benar.

“Alokasi saat ini sudah jauh di atas normal, diharapkan kondisi segera kembali stabil,” pungkasnya.

     

209 Mahasiswa KKN Diterjunkan, Lotim Perkuat Program Kesehatan Desa

Foto: Bupati Lombok Timur H. Haerul Wasisin

Okenews.net – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menerima 209 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Senin (13/4). Kehadiran ratusan mahasiswa ini diharapkan mampu memperkuat program kesehatan masyarakat hingga tingkat desa.

KKN tahun ini mengusung fokus pada percepatan penanganan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, serta penguatan upaya promotif dan skrining penyakit berbasis masyarakat. Para mahasiswa akan diterjunkan langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan pendekatan personal sekaligus pendataan kesehatan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Poltekkes Kemenkes Mataram yang kembali menjadikan Lombok Timur sebagai lokasi pengabdian. Ia menilai kehadiran mahasiswa menjadi peluang besar untuk membantu pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat secara lebih dekat.

Menurutnya, KKN merupakan fase penting bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam kondisi nyata di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan di masyarakat jauh lebih kompleks, sehingga kemampuan komunikasi menjadi kunci utama.

“Mahasiswa akan berhadapan dengan beragam karakter masyarakat. Di sinilah kemampuan beradaptasi dan menyampaikan edukasi sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan, termasuk upaya menekan angka stunting serta kematian ibu dan bayi. Berbagai fasilitas kesehatan terus dikembangkan, mulai dari rumah sakit hingga layanan berbasis masyarakat.

Namun demikian, ia mengakui ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan masih menjadi tantangan utama. Pemerintah, kata dia, terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar pelayanan semakin optimal.

Bupati juga berpesan kepada seluruh mahasiswa KKN agar aktif melakukan edukasi langsung kepada masyarakat, terutama terkait pola hidup sehat, gizi, dan pentingnya data kesehatan yang akurat.

Sementara itu, Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Mataram, Ni Putu Karunia Ekayani, menjelaskan bahwa KKN merupakan program wajib yang dirancang untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat.

Ia menyebut Lombok Timur sebagai mitra strategis yang konsisten menjadi lokasi KKN. Tahun ini, program dilaksanakan dengan pendekatan Interprofessional Collaboration (IPC) yang melibatkan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu kesehatan.

“Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami kondisi sosial masyarakat dan bekerja lintas profesi dalam menyelesaikan persoalan kesehatan,” jelasnya.

Sebanyak 209 mahasiswa akan disebar di sejumlah desa pada tiga kecamatan, mencakup sekitar 20 desa lokasi KKN. Mereka diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan.

Ekayani juga mengingatkan agar seluruh peserta menjaga nama baik institusi dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, serta menghormati budaya lokal selama menjalankan tugas pengabdian.

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Ziarah ke Calon Jamaah Haji

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid intensif menemui warga dan konstituen bersilaturrahmi menjelang keberangkatan jamaah haji asal Lombok ke Tanah Suci. Kali ini, Fauzan menemui Calon Jamaah Haji di Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Ahad (12/04/2026). 

Selain ke Desa Penimbung, Fauzan mengunjungi, Calon Jamaah Haji (CJH) di Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, NTB dan Calon Jamaah Haji di enam desa lainnya di Lombok Barat, selama berada di daerah pemilihan (dapil) Lombok pada pekan ini. Fauzan juga sempat bersilaturrahmi ke TGH M. Faizin Ya’qub, pendiri Pondok Tahfidz Al-Qur’an di Narmada, Lombok Barat, NTB.

Kunjungan silaturrahmi kepada Calon Jamaah Haji di Lombok merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Lombok, sebagai salah satu bentuk pamitan sosial, serta bermaaf-maafan. Tradisi ini untuk semakin mempererat solidaritas antar-sesama.

Dalam tradisi ini, masyarakat yang hadir dalam acara secara bersama-sama melantunkan zikir dan sholawat sebagai bentuk doa restu dan penghormatan kepada calon jamaah haji. Selain itu, tradisi ini sekaligus berdoa memohon keselamatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah haji, dan berdoa agar menjad haji mabrur dan mabrurah.

Tradisi ini mencerminkan kentalnya nilai religius dan kekeluargaan dalam budaya masyarakat di Lombok dalam melepas jamaah haji. Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, mengunjungi orang yang akan berangkat haji (walimatussafar) dalam Islam bermakna memohon doa restu agar ibadah mabrur.

Selain itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi, serta mengantar secara spiritual agar selamat pergi-pulang dari ibadah haji. Menuruut Fauzan, Bupati Lombk Barat dua periode (2016-2024) ini, tradisi ini merupakan tradisi yang baik untuk menitipkan doa kepada calon jemaah haji, yang doanya mustajab. 

“Jemaah haji itu, tamu Allah (wufudullah), yang doanya dikabulkan dan dosanya diampuni, sehingga dianjurkan meminta doa restu,” jelasnya.

Fauzan menambahkan, ziarah kepada calon jamaah haji juga untuk mengingatkan diri kita sendiri dan jemaah haji tentang tujuan akhir, yaitu ketaatan kepada Allah SWT. Tradisi ini, disebut walimatussafar atau mengantar haji, dianggap baik dan sejalan dengan ajaran Islam, meski bukan kewajiban utama dalam haji itu sendiri.

Dalam arahannya, Fauzan mengingatkan, agar calon jamaah haji, khususnya dari Lombok untuk tetap menjaga kesehatan, baik sebelum berangkat ke Tanah Suci maupun selama melaksanaan ibadah haji. Karena itu, Fauzan menyarankan, calon jamaah menyempatkan diri berolahraga, seperti jogging, atau olahraga ringan lainnya agar tetap bugar dan fit di Tanah Suci.

“Pola makan juga sebaiknya diijaga dari sekarang, Jangan sampai salah makan, yang bisa menyebabkan kesehatan terganggu menjeang keberangkatan. Bawa peralatan secukupnya, jangan berlebihan,” paparnya.

Fauzan juga minta kepada calon jamaah haji untuk selalu mengikuti arahan petugas kesehatan dan petugas haji. Apalagi musim haji tahun 2026 ini, Arab Saudi memasuki awal musim panas, dengan cuaca terik. Suhu di Kota Makkah dan Madinah diprediksi bisa lebih dari 45 derajat celcius pada siang hari.

“Untuk mengatasi panas ektrem di Arab Saudi, jamaah banyak-banyak minum air untuk menghindari dehidrasi, gunakan alat pelindung diri, seperti payung, kacamata hitam, dan semprotan air wajah. Jamaah juga sebaiknya menghindari aktivitas luar ruangan pada siang hari dan beristirahat cukup,” ujar Legslator Partai NasDem ini

     

Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan perwakilan organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026). Pada kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para pengurus organisasi tersebut untuk ikut berkontribusi mempercepat sertipikasi tanah wakaf.

“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujar Menteri Nusron.

Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan langkah penting yang dapat melindungi aset keagamaan. Menurut Menteri Nusron, tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat berpotensi menimbulkan konfilk, terutama ketika nilai ekonomi tanah meningkat.

“Khawatir akan timbul konflik. Ketika nilainya masih rendah mungkin tidak ada masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di kawasan strategis seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena ada nilai ekonomi yang besar,” jelas Menteri Nusron.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, total tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Dari jumlah tersebut, baru 7.063 bidang atau sekitar 50,2% yang telah bersertipikat. Rinciannya, terdapat masjid 5.468 bidang (2.923 telah bersertipikat), musala 5.045 bidang (2.184 bersertipikat), makam 756 bidang (299 bersertipikat), pesantren 698 bidang (302 bersertipikat), sekolah 1.004 bidang (360 bersertipikat), dan fasilitas sosial lainnya 1.098 bidang (995 bersertipikat).

Menteri Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun. Untuk mencapai target tersebut, ia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membentuk tim khusus serta menjalin kerja sama yang diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan perguruan tinggi Islam di NTB.

“Buat MoU sama UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah untuk KKN Tematik, mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres,” tutup Menteri Nusron.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Badrun; Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah; serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley. 

     

Menghidupkan Kembali Roh Bandung: Jawaban Indonesia Atas Kegilaan Hegemoni Global

Di tengah dunia yang kian terjepit oleh ambisi hegemonik kekuatan besar dan cengkeraman oligarki global, Indonesia memiliki hutang sejarah yang harus segera dilunasi.

Menggaungkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

"Roh Bandung" bukan sekadar catatan masa lalu di Gedung Merdeka. Ia adalah manifesto kemandirian bangsa-bangsa yang menolak menjadi pion dalam papan catur kekuatan adidaya. Saat ini, ketika struktur dunia mulai menunjukkan tanda-tanda "derangement" atau gangguan kewarasan—sebagaimana diperingatkan para pemikir global—suara lantang dari Jakarta menjadi niscaya.

Melawan Standar Ganda dan Neokolonialisme

Dasasila Bandung lahir dari kegelisahan yang sama dengan apa yang kita rasakan hari ini: penindasan sistemik, standar ganda dalam hukum internasional, dan intervensi militer yang mengabaikan kedaulatan.

Ketika hari ini kita melihat bagaimana lembaga internasional seperti PBB sering kali lumpuh di hadapan kepentingan kekuatan besar, prinsip KAA mengenai *"Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa"* menjadi sangat relevan.

Indonesia harus mengingatkan dunia bahwa keamanan global tidak boleh hanya ditentukan oleh segelintir elit di Washington, Beijing, atau Moskow, melainkan oleh keadilan bagi seluruh bangsa.

Kemandirian di Tengah Oligarki Global

Salah satu inti dari KAA adalah kerja sama ekonomi dan budaya yang saling menguntungkan tanpa syarat politik yang menjerat. Di era sekarang, di mana oligarki global mengontrol rantai pasok dan teknologi, semangat KAA dapat diterjemahkan sebagai perjuangan untuk

Kedaulatan Ekonomi

Indonesia, dengan posisi strategisnya di Global South, harus memimpin gerakan untuk menolak eksploitasi yang hanya menguntungkan elit pemilik modal internasional.

Menghidupkan kembali semangat 1955 berarti membangun solidaritas bangsa-bangsa berkembang untuk memiliki kontrol penuh atas sumber daya alam mereka sendiri—sebuah langkah yang konsisten dengan kebijakan hilirisasi yang sedang diperjuangkan bangsa ini.

Politik Bebas-Aktif: Bukan Sekadar Penonton

Menyuarakan kembali KAA berarti mempertegas jati diri politik luar negeri kita yang Bebas-Aktif. Bebas bukan berarti netralitas yang pasif, melainkan bebas untuk menentukan sikap berdasarkan kebenaran dan keadilan. Aktif berarti Indonesia harus menjadi dirigen bagi terciptanya harmoni baru yang tidak lagi berbasis pada kekuatan militer (hard power), melainkan pada dialog dan kemanusiaan.

Jika dulu KAA berhasil menjadi kekuatan penyeimbang di tengah Perang Dingin, maka hari ini, "Dasasila Bandung Abad 21" harus mampu menjadi perisai dari ancaman perang nuklir yang dipicu oleh kebijakan impulsif para pemimpin yang kehilangan orientasi moral.

 Kesimpulan

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk global atau penonton di pinggir lapangan geopolitik. Dengan menghidupkan kembali semangat Bandung 1955, Indonesia sedang mengirimkan pesan kuat kepada dunia: Bahwa martabat manusia dan kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh oligarki manapun.

Saatnya Indonesia kembali berdiri tegak, memimpin barisan bangsa-bangsa yang merindukan keadilan, dan mengingatkan dunia bahwa masa depan bumi ini adalah milik bersama, bukan milik segelintir elit yang haus kuasa.

Analisis Tambahan:

Narasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di *Global South*. Semangat KAA adalah "obat" bagi penyakit *unilateralisme* yang dibahas dalam diskusi sebelumnya. Dengan menyuarakan ini, Indonesia tidak hanya berperan secara diplomatis, tetapi juga menjaga marwah bangsa sesuai amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh: Ariady Achmad & Team

Minggu, 12 April 2026

     

Nusron Ajak MUI NTB Fokus Beri Manfaat untuk Umat

Okenews.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri pengukuhan jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa khidmat 2025–2030, Sabtu (11/4/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tersebut, Nusron menekankan pentingnya menjadikan prinsip yanfa’unnaas atau memberi manfaat bagi sesama sebagai dasar utama dalam pengabdian.

Menurutnya, nilai kebermanfaatan menjadi kunci agar setiap peran yang dijalankan, khususnya oleh para ulama, dapat berdampak luas bagi masyarakat. Ia pun mengajak seluruh pengurus MUI NTB untuk aktif berkontribusi di berbagai sektor kehidupan.

“Pengabdian ulama tidak hanya sebatas dakwah, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga pendidikan demi kemaslahatan umat,” ujarnya.

Nusron memaparkan sejumlah bidang strategis yang dapat menjadi fokus MUI, mulai dari penguatan kehidupan beragama, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas. Selain itu, peran ulama juga dinilai penting dalam pembinaan moral masyarakat serta penguatan nilai spiritual.

Di sektor ekonomi, ia menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil, namun belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, MUI diharapkan mampu mencetak kader-kader unggul di bidang ekonomi umat.

“Tidak cukup hanya mencetak ahli fikih, tetapi juga perlu melahirkan pelaku ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara di bidang pendidikan, Nusron mendorong lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas, termasuk dengan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau STEM. Ia menilai keseimbangan antara ilmu agama dan teknologi menjadi faktor penting dalam kemajuan umat.

Kegiatan pengukuhan ini juga dirangkaikan dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah pengurus, serta silaturahmi kebangsaan dengan tema sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan NKRI dari NTB.

Ketua Umum MUI NTB, TGH Badrun, bersama jajaran resmi dikukuhkan dalam acara tersebut. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya anggota DPR RI, Gubernur NTB, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat.

     

Wabup Lotim Tekankan Sinergi Pendidikan dan Sosial di Milad LPS Sirzam Pancor

Foto: Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya perpaduan antara pendidikan dan aspek sosial dalam menghadapi tantangan masyarakat modern. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Milad ke-4 Lembaga Pendidikan Sosial (LPS) Sirzam Pancor, Sabtu (11/04/2026).

Menurutnya, nilai yang selama ini dipegang Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dalam menyandingkan pendidikan dan sosial harus terus dijaga. Ia menilai, penyelesaian persoalan sosial hanya bisa dilakukan secara efektif jika ditangani oleh sumber daya manusia yang berpendidikan.

“Masalah sosial akan lebih mudah diselesaikan jika ditangani oleh orang-orang yang memiliki bekal pendidikan yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga memaparkan program “Sekolah Rakyat” sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Program berbasis asrama yang berlokasi di Lenek tersebut saat ini telah menampung sekitar 100 siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Garuda.

Ia juga menyoroti fenomena kepanikan masyarakat terkait isu kelangkaan gas elpiji. Menurutnya, maraknya informasi di media sosial tanpa diimbangi literasi yang baik memicu panic buying, sehingga memperparah kondisi distribusi.

“Bukan hanya soal pasokan, tapi kepanikan masyarakat juga membuat distribusi semakin terganggu,” jelasnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, kini fokus mempercepat distribusi setelah adanya tambahan pasokan melalui Pelabuhan Lembar. Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan impor elpiji nasional turut memengaruhi kondisi di daerah, terlebih saat lonjakan kebutuhan pada Ramadan dan Idulfitri.

Wabup turut mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup hemat energi di tengah pengawasan subsidi yang semakin ketat. Bahkan, kebijakan Work From Home (WFH) tengah diuji coba sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar.

Sementara itu, Ketua Panitia Mursidin menyampaikan bahwa rangkaian milad diisi berbagai kegiatan keagamaan, seperti ujian hafalan Al-Qur’an bagi santri dengan kategori 3, 5, hingga 10 juz, serta Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) tingkat lembaga yang telah digelar sebelumnya.

Ia menambahkan, LPS Sirzam yang awalnya hanya berfokus pada pembelajaran dasar Al-Qur’an kini berkembang menjadi lembaga pembinaan tahfidz yang lebih terstruktur, dengan jumlah santri mencapai lebih dari 100 orang.

Peringatan milad yang berlangsung di Lapangan RTQ Sirzam Pancor tersebut juga dirangkaikan dengan wisuda hafalan santri Rumah Tahfidz Quran (RTQ) Sirzam Pancor.

     

Fauzan Khalid Soroti Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Khawatir Kunjungan Wisatawan ke NTB Tergerus

Fauzan Khalid

Okenews.net-Anggota DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok H. Fauzan Khalid menyoroti penetapan kenaikan harga tiket pesawat, yang dikhawatirkan menggerus tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Padahal, selama ini, harga tiket pesawat domestik tergolong mahal dibandingkan dengan harga tiket ke luar negeri.

 

Kenaikan harga tiket berpotensi menghambat pencapaian target kunjungan wisatawan pada tahun 2026. “Saya khawatir, situasi ini, menyebabkan minat wisatawan berwisata menurun, termasuk ke Pulau Lombok dan Sumbawa,” kata Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, di Mataram, NTB, Sabtu (11/04/2026).

 

Adapun target kunjungan wistawan ke NTB pada tahun 2026 ini sebesar 2,5 hingga 3 juta orang. Target ini didukung penyelenggaraan sekitar 70-an event pariwisata, seperti festival budaya dan olahraga untuk menarik kunjungan wisatawan, yang diharapkan bisa memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

 

Untuk menghindari turunnya tingkat kunjungan wistawan di tengah mahalnya harga tiket, Fauzan menyarankan, agar pemerintah bersama pengusaha dan stakeholder lain berkolaborasi memaksimalkan promosi dan event wisata menarik. Pasar wisata juga lebih difokuskan pada  pasar wisatawan domestik.

 

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) berharap, pemerintah bersama pihak swasta menggelar lebih banyak event wisata secara rutin dan memperkuat promosi destinasi Lombok dan Sumbawa. Strategi ini, diharapkan bisa mengatasi potensi penurunan jumlah wisatawan ke NTB. 

 

“Meski kenaikan harga tiket pesawat berpotensi memengaruhi jumah kunjungan wisatawan, dan situasi global yang belum stabil, tapi saya optimistis, target kunjungan pada tahun 2026 bisa tercapai,” jelasnya.

 

Legislator NasDem ini minta pemerintah daerah dan pusat bisa mengintervensi harga tiket pesawat dengan kebijakan khusus. Sebab kenaikan harga tiket pesawat bisa menghambat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

 

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi maksimal 9 hingga 13 persen akibat lonjakan harga avtur global. Kebijakan ini diberlakukan terbatas untuk menyeimbangkan beban operasional maskapai dan daya beli masyarakat.

     

Menteri Nusron Minta Kepala Daerah di NTB Bebaskan BPHTB bagi Masyarakat Miskin

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan bahwa ada kesenjangan antara jumlah bidang tanah terdaftar dengan yang telah bersertipikat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari total bidang tanah, 61% telah terdaftar, namun baru 53% yang bersertipikat sehingga masih selisih 8% yang perlu disertipikatkan. Kondisi itu perlu didukung dengan kebijakan yang dapat membantu masyarakat menuntaskan proses sertipikasi.

“Saya usul. Kalau Pak Gubernur berkenan, dibuatkan Perda atau SK Bupati, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada warga. Khususnya, warga yang masuk kategori miskin ekstrem, desil 1 sampai desil 4,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kesenjangan jumlah bidang tanah terdaftar dan bersertipikat di NTB adalah ketidakmampuan masyarakat membayar BPHTB, meskipun mereka telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Sekitar 250 ribu orang yang sudah daftar, sudah jadi peta, belum jadi sertipikat. Apa sebab? Belum mampu membayar BPHTB,” tutur Menteri Nusron.

Ia menilai, pembebasan BPHTB bagi masyarakat miskin ekstrem dapat menjadi solusi konkret untuk mempercepat penerbitan sertipikat tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan dia punya sertipikat tanah, siapa tahu tanahnya kemudian bisa dijadikan KUR (Kredit Usaha Rakyat), untuk berusaha dan sebagainya,” lanjut Menteri Nusron.

Sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Kebijakan tersebut terbukti mampu mendorong percepatan sertipikasi tanah di masing-masing daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang dapat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya sekaligus membuka akses terhadap sumber pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup.

Selain menghadirkan para kepala daerah se-NTB, Rakor ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Pertanahan se-NTB. 

     

Nusron Ajak Warga NTB Perbarui Data Tanah, Cegah Konflik Lahan

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bersama-sama memperbarui data pertanahan guna mencegah potensi sengketa lahan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/4/2026).

Menurut Nusron, masih banyak sertipikat tanah lama, khususnya yang tergolong KW 4, 5, dan 6, yang belum memiliki peta kadastral atau belum terintegrasi secara digital. Hal ini menyebabkan batas tanah tidak jelas sehingga membuka peluang terjadinya klaim sepihak.

Ia meminta masyarakat yang memiliki sertipikat terbitan lama, terutama sebelum tahun 1997 hingga era 1960-an, untuk segera melakukan pemutakhiran data. Langkah ini dinilai penting agar kepemilikan tanah memiliki kepastian hukum yang kuat.

Nusron juga menekankan bahwa penguasaan fisik atas tanah menjadi salah satu indikator penting dalam proses verifikasi. Saat petugas melakukan pengukuran, tidak adanya penolakan dari pihak lain menjadi tanda bahwa tanah tersebut memang dikuasai oleh pemiliknya.

Untuk itu, ia mendorong masyarakat tidak ragu melakukan pengukuran ulang atau bahkan mengganti sertipikat lama agar masuk dalam sistem pertanahan yang sudah terpetakan dengan baik.

Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah sertipikat kategori KW 4, 5, dan 6 di NTB mencapai 247.913 bidang atau sekitar 7,5 persen dari total keseluruhan. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi memicu konflik jika tidak segera ditangani.

Nusron mengingatkan, kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, terutama di kawasan perkotaan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah hingga masyarakat dalam menjaga keakuratan data pertanahan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran DPRD se-NTB serta sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dan kantor pertanahan di wilayah NTB.

     

Sinkronisasi Data Tanah dan Pajak Dongkrak PAD Tanpa Naikkan Tarif

Okenews.net – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus selalu dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah justru didorong untuk memperbaiki tata kelola data, khususnya dengan mengintegrasikan informasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini masih terpisah di banyak daerah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyelarasan antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) terbukti mampu mendongkrak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan, bahkan hingga tiga kali lipat tanpa perlu menaikkan tarif.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Nusa Tenggara Barat di Kantor Gubernur NTB. Menurutnya, peningkatan tersebut murni berasal dari perbaikan dan sinkronisasi data.

Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data pertanahan dengan data objek pajak. Kondisi ini membuat potensi penerimaan daerah belum tergarap maksimal, bahkan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penetapan pajak bagi masyarakat.

Sejumlah daerah telah membuktikan keberhasilan integrasi data ini. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Sragen mampu meningkatkan penerimaan PBB secara drastis setelah menyelaraskan data pertanahan dan perpajakan. Dengan sistem terintegrasi, setiap bidang tanah memiliki identitas tunggal sehingga meminimalkan kesalahan maupun duplikasi pencatatan.

Langkah tersebut dinilai layak diterapkan di berbagai daerah lain, termasuk NTB, dengan memulai dari wilayah yang memiliki kesiapan data lebih baik sebagai proyek percontohan.

Selain meningkatkan PAD, integrasi data ini juga diyakini mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan dan perpajakan. Ke depan, sinergi kedua sektor ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkeadilan.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi