www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Selasa, 30 Juni 2026

     

Dikbud Lotim Larang Sekolah Wajibkan Beli Seragam saat Daftar Ulang

Foto: Kepala Dinsa Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur
Okenews.net– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur melarang sekolah negeri menjual seragam kepada siswa. Kebijakan itu ditegaskan dalam revisi Surat Edaran Nomor 100.4.4/911/Dikbud/2026 yang mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, M Nurul Wathoni, mengatakan salah satu poin utama dalam edaran tersebut adalah larangan menjadikan pembelian seragam di sekolah sebagai syarat daftar ulang peserta didik baru.


“Dikbud Lotim secara eksplisit melarang sekolah mensyaratkan pembelian seragam pada saat daftar ulang siswa baru. Pembelian seragam siswa menjadi urusan mandiri pihak siswa atau wali murid, bukan tanggung jawab sekolah,” ujar Wathoni di Selong, Selasa (30/06)  2026.


Ia menegaskan, aturan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 yang menyebut pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid. 

Dalam edaran yang ditujukan kepada Kepala UPTD, Pengawas, dan Kepala Sekolah SDN serta SMPN se-Lombok Timur itu, Dikbud menekankan dua hal utama.


Pertama, sekolah hanya mengatur jadwal pemakaian seragam yang sudah ada. Sekolah dilarang menambah jenis seragam di luar ketentuan. 


“Selama ini Dikbud mencatat banyak masukan dan temuan sekolah yang menambah-nambah jenis seragam. Aturan ini tujuannya membuat penggunaan seragam lebih sederhana dan membatasi sekolah mengadakan seragam di luar ketentuan,” jelas Wathoni.


Kedua, terkait seragam batik khas. Bagi sekolah yang belum memilikinya, diminta berkoordinasi dengan UPTD dan pengawas agar penyesuaiannya tidak memberatkan siswa dan orang tua. Untuk siswa yang belum memiliki batik khas, sekolah juga diminta berkoordinasi.


Wathoni menambahkan, pemakaian seragam budaya atau muatan lokal tidak perlu tiap minggu. “Seragam yang dipakai tinggal memilih putih merah, atau Pramuka dan baju adat. Kita atur tidak tiap minggu lagi, tapi sekali sebulan supaya nilai budaya tetap terpelihara,” katanya.


Edaran ini juga mengatur seragam guru. Kebijakan itu diambil menindaklanjuti banyaknya laporan tenaga pendidik yang masuk sekolah dengan pakaian bebas.“Edaran disusun berdasarkan masukan PGRI dan pihak terkait. Penyusunan jadwal dan aturan seragam sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk PGRI,” ujarnya.


Wathoni meminta seluruh Kepala UPTD, Pengawas, dan Kepala Sekolah memahami dan menindaklanjuti edaran tersebut.


 “Kebijakan ini diharapkan menertibkan praktik di sekolah, meringankan beban orang tua, dan memastikan PPDB berjalan sesuai aturan tanpa pungutan terselubung,” tegasnya.

Senin, 29 Juni 2026

     

Ombudsman Minta Warga Bentek Berikan Data Akurat untuk Percepat PTSL

Okenews.net– Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, berperan aktif dalam penyelesaian residu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 dengan menyampaikan data yang benar dan sesuai kondisi di lapangan.


Ajakan tersebut disampaikan saat Ombudsman bersama Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara melakukan pemeriksaan data fisik dan yuridis di Dusun Baru Murmas, Rabu (17/6/2026).


Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Arya Wiguna, menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian residu PTSL tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan

keterbukaan informasi dari masyarakat.


"Hari ini kami bersama Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara datang langsung ke dusun untuk membantu Bapak dan Ibu menyelesaikan permasalahan permohonan PTSL. Karena itu, mohon juga kami dibantu dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik," ujarnya.


Menurut Arya, data yang akurat akan mempercepat proses verifikasi sekaligus mencegah munculnya sengketa atau persoalan baru setelah sertifikat diterbitkan.


Kegiatan pemeriksaan lapangan ini merupakan bagian dari tindak lanjut pengawasan Ombudsman RI Perwakilan NTB terhadap pelaksanaan PTSL Desa Bentek Tahun 2020. Selain mengecek dokumen, tim juga mencocokkan kondisi fisik bidang tanah secara langsung bersama masyarakat.


Melalui kolaborasi antara Ombudsman, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, dan warga, penyelesaian residu PTSL diharapkan dapat segera rampung sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah mereka.

Sabtu, 27 Juni 2026

     

Kenali Prosedur dan Syarat Pemisahan Bidang Tanah


Okenews.net- Pemisahan bidang tanah merupakan layanan pertanahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memisahkan sebagian bidang tanah dari sertipikat induk. Layanan ini umumnya diajukan untuk berbagai keperluan, seperti penjualan sebagian tanah, hibah, pembagian harta bersama, maupun kebutuhan lain yang mengharuskan suatu bidang tanah memiliki sertipikat terpisah atau tersendiri.

Dalam layanan pertanahan, pemisahan bidang tanah dilakukan tanpa menghapus keberlakuan sertipikat induk. Berbeda dengan pemecahan, pada proses pemisahan sertipikat induk tetap berlaku, namun luasnya disesuaikan dengan sisa bidang tanah setelah dilakukan pemisahan. 

Sebagai contoh, apabila pemilik memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi dan ingin menjual 300 meter persegi, maka bagian seluas 300 meter persegi tersebut dapat dipisahkan menjadi sertipikat baru, sedangkan sertipikat induk tetap berlaku dengan luas tersisa 700 meter persegi. Sebagian bidang tanah yang dipisahkan akan didaftarkan sebagai bidang tanah baru dengan status hukum yang sama seperti bidang tanah asalnya, sementara bidang tanah induk tetap tercatat dengan luas yang telah diperbarui.

Ketentuan mengenai pemisahan bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya, bidang tanah hasil pemisahan akan diterbitkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru. Adapun data pada bidang tanah induk seperti peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut. Selain itu, juga ada penyesuaian luas bidang tanah yang tersisa setelah proses pemisahan selesai dilakukan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pemisahan bidang tanah, ada sejumlah dokumen yang perlu disiapkan. Dokumen itu meliputi sertipikat tanah asli; fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pemilik; surat permohonan pemisahan; serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya.

Dalam kondisi tertentu, masyarakat pemohon juga perlu melampirkan dokumen pendukung sesuai tujuan pemisahan. Misalnya, akta jual beli apabila pemisahan dilakukan dalam rangka jual beli sebagian bidang tanah, surat hibah untuk hibah sebagian tanah, atau putusan pengadilan maupun akta pembagian harta bersama apabila pemisahan dilakukan karena pembagian harta akibat perceraian.

Setelah permohonan diajukan, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang akan dipisahkan dan menyusun peta bidang tanah hasil pemisahan. Saat seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi, sertipikat untuk bidang tanah hasil pemisahan akan diterbitkan, sedangkan sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah diperbarui sesuai hasil pengukuran.

Untuk estimasi biaya pemisahan bidang tanah, tergantung jumlah bidang dan luas tanah yang akan diukur. Masyarakat bisa mengetahui estimasi biaya secara lengkap melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Ketika sudah masuk ke akun Sentuh Tanahku, pada beranda pilih menu "Layanan", kemudian klik "Info Layanan" dan pilih "Pemisahan". 

Masyarakat dapat memilih provinsi tempat bidang tanah yang akan dikenai pemisahan, mengisi jumlah dan luas bidang tanah, memilih opsi penggunaan sebagai pertanian atau non-pertanian, dan bisa langsung keluar hasil simulasi estimasi biayanya. 

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store secara gratis. Masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh informasi dan panduan mengenai layanan pertanahan sesuai kebutuhan. 

     

Kadiskominfo Serahkan Piagam Kepada Juri Jurnalistik dan Fotografi Porwada 2026

Okenews.net-  Kadiskominfo dan arsip NTB, DR H Ahsanul Khaliq memberikan piagam penghargaan kepada dewan juri Lomba Karya Jurnalistik dan Fotografi Pekan Olahraga Wartawan Daerah NTB, Jumat sore di Sport Centre Unram Mataram. AKA panggilan akrab Ahsanul Kholiq mengharapkan para juara bisa meraih medali di Porwanas Lampung tahun depan, Jumat 26 Juni 2026

Koordinator lomba Jurnalistik dan Fotografi Porwada, Rudi Hidayat, juri tersebut kompeten di bidangnya. Sedangkan peserta untuk karya jurnalistik sebanyak 17 wartawan dan fotografi sebanyak 5 wartawan. 

Untuk Karya Jurnalistik dinilai oleh Nurdin Rangga Barani mantan wartawan MBM SINAR, kemudian Akdiansyah S.H.I, yang kini anggota legislatif DPRD NTB, Bambang Mei Finarwanto Direktur M16. Seperti diketahui ketiga orang punya kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi juri. 

Sedangkan untuk fotografi, dinilai oleh Ferry Gunawan fotografer pro, H Boy Mashudi wartawan senior dan Ketua JMSI NTB. Di samping itu Ust. Suaeb Qury yang juga komisioner KIP NTB dikenal juga penulis banyak buku dan Ketua Infokomdigi MUI NTB.

Lima mata lomba untuk karya jurnalistik yakni TV Porwada, Features Porwada, Features Wisata Loang Balok, Features Olahraga dan Medsos Porwada.

Sedangkan untuk lombafotografi juga lima mata lomba yakni Pembukaan Porwada, Wisata Loang Baloq, Pemprov NTB, Grand Final Porwada dan Ekonomi NTB. 

Aspek yang dinilai untuk jurnalistik minimal 300 kata dan maksimal 1000 kata, pertama tentang kesesuaian tema dan judul serta isi tulisan. Kedua, Keaslian ide, ketiga, kedalaman liputan, keempat bahasa EYD, gaya penulisan dan struktur kalimat serta kualitas penulisan. 

Sedangkan penilaian fotografi menurut Ferry Gunawan, kesesuaian tema, ketajaman, pemilihan angle dan komposisi menarik. Suaeb Qury mengharapkan lomba fotografi untuk wartawan agar sering dilombakan. ‘’Semoga bisa juara Porwanas nanti tahun 2027,’’ harapnya. 

Juri Karya Jurnalistik, Bambang Mei melihat potensi wartawan NTB luar biasa. ‘’Kita apresiasi tulisan dan karyanya sangat berbobot,’’ tandasnya.

Jumat, 26 Juni 2026

     

Baznas Lotim Optimalkan Zakat Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan

Baznas Lombok Timur

Okenews.net - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat mengoptimalkan potensi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Kali ini, sasarannya adalah dana kapitasi dan klaim BPJS Kesehatan yang diterima oleh seluruh instansi pengelola kesehatan, mulai dari Puskesmas, rumah sakit daerah, hingga klinik swasta di Lombok Timur.


Langkah ini diawali dengan menggelar sosialisasi intensif di Aula Baznas Lombok Timur, Agenda strategis tersebut menghadirkan seluruh Kepala Puskesmas serta jajaran manajemen klinik dan rumah sakit, baik di bawah naungan pemerintah daerah maupun swasta. pada Jumat (26/6/2026).


Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang hadir memberikan pengarahan, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap ikhtiar ini. Menurutnya, niat yang baik harus dieksekusi dengan cara yang baik, salah satunya melalui sosialisasi yang transparan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Juaini membeberkan potensi zakat dari sektor kesehatan di Lombok Timur terbilang sangat tinggi. Dalam satu tahun, total klaim dana kapitasi BPJS untuk Puskesmas dan rumah sakit (negeri maupun swasta) di Lombok Timur mencapai kurang lebih Rp426 miliar.


"Tentu tidak semuanya menjadi jaspel (jasa pelayanan). Namun, dari bagian jaspel yang diterima personal itulah yang menjadi objek wajib zakat sebesar 2,5 persen sesuai undang-undang," jelas Juaini.


Ia mencontohkan, jika sebuah rumah sakit menerima dana BPJS sebesar Rp10 miliar dan alokasi jaspelnya mencapai 70 persen (Rp7 miliar), maka dana Rp7 miliar yang terdistribusi ke dokter spesialis, perawat, dan tenaga medis inilah yang dihitung zakatnya.


"Untuk tahap awal, kita fokuskan pada yang sudah pasti dulu, yaitu ASN (PNS dan P3K). Sebagai contoh, jika seorang dokter menerima jaspel Rp10 juta, maka zakat 2,5 persennya hanya Rp250 ribu. Aturan agama sudah mengaturnya secara proporsional dan tidak perlu diperdebatkan lagi, tinggal dilaksanakan," tambahnya.


Pemerintah daerah mendorong agar kepala Puskesmas dan manajemen rumah sakit segera melanjutkan sosialisasi ini ke internal masing-masing menggunakan formulir kesediaan (form muzaki). Kebijakan ini menyasar penyelenggara negara sebagai contoh awal, serupa dengan potongan zakat 2,5 persen pada dana sertifikasi guru yang sudah berjalan sukses sebelumnya.


Terkait pegawai non-muslim, Sekda Juaini menegaskan secara aturan agama tidak ada kewajiban zakat bagi mereka. Namun, sistem tetap memfasilitasi jika ada yang ingin berkontribusi secara sukarela atas dasar kemanusiaan atau sosial.


"Bagi yang non-muslim tidak boleh kita tagih karena tidak ada kewajiban. Tetapi jika atas kesadaran sendiri ingin menyumbang atau berinfak lewat Baznas, kami sudah menyiapkan akun tersendiri yang peruntukannya nanti murni digunakan bagi kepentingan umum," urainya.


Menutup arahannya, Sekda Lombok Timur menegaskan batas kewenangan antara pemda dan lembaga zakat nasional tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi di lapangan.Perlu digarisbawahi, lembaga yang mengambil dan mengelola zakat ini adalah Baznas. Posisi Pemda di sini adalah sebagai supporting (pendukung). 


"Karena Pak Bupati adalah Ketua Dewan Pembina Baznas, dan saya sebagai Sekretarisnya, maka saya hadir untuk mendukung penuh pembersihan harta dan optimalisasi kemaslahatan umat ini," pungkas Juaini.


Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengungkapkan bahwa program penarikan zakat dari jasa pelayanan (jaspel) dana BPJS ini sebenarnya sudah berjalan lama. Namun, program tersebut sempat mandek akibat dinamika proses demokrasi.


"Setelah kami deteksi, makanya harus disegerakan kembali. Namun, dalam melaksanakannya, Baznas tidak serta-merta langsung menarik. Kami pelajari betul regulasi dan undang-undangnya, dan itu sudah jelas termaktub," ujar H. Muhammad Kamli.


Ia menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian mendalam agar memenuhi seluruh unsur kepatuhan hukum dan agama. Dari sisi syar'i, pihaknya sudah mengundang dewan syariah untuk rapat musyawarah menetapkan fatwanya. 


"Sehingga kebijakan ini dipastikan aman dari empat sisi yakni Aman Regulasi, Aman Administrasi, Aman Syar'i, dan Aman NKRI," tegasnya.

     

Awalnya Ragu, Ini Cerita Warga Jakarta yang Akhirnya Urus Sertipikat Tanah Tanpa Calo

Okenews.net - Siang itu suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur, yaitu Pusat Grosir Cililitan (PGC) terlihat cukup ramai. Di dalamnya ada fasilitas pemerintah yang disebut Mal PGC Pelayanan Publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan. Di antara antrean warga yang datang, Dian (43) tampak menunggu panggilan di loket pelayanan pertanahan.

Dian mengantre layanan yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sambil menggenggam map berisi dokumen yang ia urus sendiri, tanpa bantuan perantara. Keputusannya untuk datang langsung bukan tanpa alasan. Bagi warga Jakarta tersebut, menggunakan jasa calo justru akan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan. 

“Sayang uangnya kalau pakai calo. Mending urus sendiri saja,” ujar Dian saat ditemui di PGC Pelayanan Publik, Jakarta.

Namun, keputusan itu tidak datang begitu saja. Di awal, ia sempat diliputi keraguan. Urusan pertanahan selama ini identik dengan proses yang rumit dan berbelit-belit. Kekhawatiran itu sempat membuatnya berpikir untuk menggunakan jasa pihak lain.“Awalnya iya jujur takut ribet, karena belum paham. Tapi, setelah dijalani sendiri ternyata bisa kok. Cuma memang agak lama aja prosesnya,” katanya.

Kondisi ekonomi juga menjadi pertimbangan tersendiri. Dian memilih menghemat pengeluaran dengan mengurus seluruh proses secara mandiri. Baginya, selama persyaratan dipenuhi dan prosedur diikuti, masyarakat sebenarnya dapat mengurus sendiri keperluan pertanahan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan di luar ketentuan.

Pengalaman tersebut perlahan mengubah pandangannya. Ia mengaku mendapatkan penjelasan dan pendampingan dari petugas sehingga proses yang semula terasa membingungkan menjadi lebih mudah dipahami. “Alhamdulillah banyak dibantu juga sama petugas BPN. Jadi dari yang awalnya saya tidak mengerti, lama-lama jadi paham,” ujar Dian.

Keberadaan layanan pertanahan di Mal PGC Pelayanan Publik pertama kali diketahui Dian dari informasi yang beredar di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, konsep pelayanan yang hadir di pusat aktivitas masyarakat seperti mal memberikan kemudahan tersendiri, terutama bagi warga yang ingin menyelesaikan beberapa urusan sekaligus dalam satu tempat.

Di lokasi tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan pertanahan, mulai dari pendaftaran berkas roya, peningkatan hak, peralihan hak karena waris, pengambilan produk yang telah selesai diproses, pengecekan plot tanah, penerimaan berkas pendaftaran tanah, hingga layanan informasi pertanahan.

Bagi Dian, pengalaman mengurus sertipikat secara mandiri menjadi pelajaran bahwa urusan pertanahan tidak selalu sesulit yang dibayangkan. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memulai, melengkapi persyaratan, dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Sebelum meninggalkan loket pelayanan, ia menyampaikan harapannya agar pelayanan pertanahan terus berkembang dan semakin mudah dijangkau masyarakat. “Terima kasih sudah dibantu. Semoga ke depan pelayanannya makin baik lagi. Pokoknya baguslah, BPN baik,” ujarnya. 

Kamis, 25 Juni 2026

     

Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (25/06/2026). Dalam pertemuan ini, Wamen Ossy menegaskan dukungannya dalam penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui unsur pertanahan dan tata ruang.

“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ungkap Wamen Ossy di Gedung Kemenko IPK, Jakarta.

Bukan hanya ATR/BPN, Wamen Ossy menilai tata kelola kebandarudaraan juga perlu dikuatkan dengan integrasi data spasial lintas sektor. Hal ini yang dikonsepkan dengan sebutan _one spatial planning policy_ atau satu acuan tata ruang.

“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” jelas Wamen Ossy.

Untuk membahas sektor kebandarudaraan, rakor  ini juga mengundang perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. Di hadapan seluruh peserta rakor, Wamen Ossy mengingatkan pentingnya penataan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang. “Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko AHY sebagai pimpinan rakor menyatakan tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, ia mengharapkan partisipasi dan kolaborasi aktif dari seluruh pihak terkait. 

Dengan pertemuan dan upaya yang dilakukan bersama, ia meyakini bisa ikut meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara. “Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna akan menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menko AHY.

Dalam rakor ini, Wamen Ossy hadir dengan didampingi sejumlah pejabat dan jajaran terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Beberapa di antaranya, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. 

     

GTRA KLU Petakan Potensi TORA dan Kembangkan Kampung Reforma Agraria

Okenews.net– Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lombok Utara terus mengidentifikasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai bagian dari upaya pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Awal GTRA Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, mengungkapkan bahwa tim GTRA telah melakukan identifikasi awal terhadap kawasan hutan di Desa Rempek Darussalam. Lokasi tersebut diusulkan untuk pelepasan kawasan hutan seluas 87,77 hektare yang mencakup permukiman warga, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.


“Usulan tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.


Selain itu, Kantor Pertanahan juga menemukan potensi TORA dari sektor non-kawasan hutan. Salah satunya berasal dari lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah berakhir di Desa Rempek dengan luas sekitar 128,64 hektare. Hingga kini, lahan tersebut diketahui belum dimanfaatkan.


Tidak hanya fokus pada penataan aset, GTRA juga mendorong penguatan penataan akses melalui program Kampung Reforma Agraria. Salah satu contoh pengembangannya berada di Desa Bayan.


Pada tahun 2024, tim telah melakukan pemetaan sosial terhadap 400 kepala keluarga. Program tersebut kemudian berlanjut pada tahun 2025 melalui pendampingan usaha bagi 200 kepala keluarga yang menghasilkan pengembangan produk unggulan berupa olahan “Kopi Warisan Bayan”.


Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjadi contoh keberhasilan Reforma Agraria yang tidak hanya memberikan kepastian hak atas tanah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan usaha produktif.

Rabu, 24 Juni 2026

     

Sertipikasi Tanah DKI Jakarta Capai 98,6%, Wamen Ossy: Jadi Contoh Baik bagi Daerah Lain

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta yang telah menembus 98,6%. Ia menyebut capaian ini sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

“Sebanyak 98,6% bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Capaian ini merupakan keberhasilan Bapak Gubernur dan jajaran dalam menata tata kelola administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta yang dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam acara Penyerahan Sertipikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/06/2026).

Menurut Wamen Ossy, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan hingga seluruh bidang tanah di DKI Jakarta terdaftar dan bersertipikat. Untuk mewujudkannya, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, baik dalam percepatan sertipikasi tanah maupun peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. 

“Harapannya bukan hanya berhenti di sini, tetapi terus dimaksimalkan hingga 100% bidang tanah dapat terdaftar dan bersertipikat,” sambung Wamen Ossy.

Penguatan sinergi sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya dilakukan melalui integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan. Wamen Ossy mengatakan bahwa sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik serta peningkatan penerimaan daerah.

“Kami terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 499 Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan total luas mencapai sekitar 85 hektare. Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto; Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda; serta jajaran Pemprov DKI Jakarta. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta. 

     

Kantah KLU Evaluasi Kinerja 2026, Fokus Percepat Program dan Tingkatkan Layanan Pertanahan

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program kerja tahun 2026 melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar di Aula Kantah KLU, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Muhammad Shaleh Basyarah memaparkan perkembangan pelaksanaan program serta realisasi anggaran secara umum. Paparan tersebut mencakup capaian kinerja yang telah diraih, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, hingga langkah-langkah strategis yang disiapkan untuk mempercepat pelaksanaan program pada semester berikutnya.

“Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan secara optimal dan akuntabel,” ujarnya.

Selain pemaparan dari kepala kantor, seluruh pejabat struktural juga menyampaikan laporan capaian kinerja pada masing-masing seksi. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi guna mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi serta merumuskan solusi dan strategi peningkatan kinerja ke depan.

Melalui kegiatan ini, Kantah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Evaluasi berkala diharapkan mampu mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan, mempercepat pencapaian target program, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara tepat sasaran.

Dengan penguatan koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, Kantah KLU optimistis dapat menghadirkan layanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selasa, 23 Juni 2026

     

WBP Lapas Selong Hibur Warga di Festival Muharram, Penampilan Cilokak dan Band Tuai Apresiasi


Okenews.net– Penampilan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong menjadi salah satu daya tarik dalam Festival 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Lapangan Porda Selong, Sabtu (20/6).

Melalui suguhan musik tradisional Cilokak dan penampilan band binaan Lapas, para WBP berhasil menghibur masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Aksi mereka mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari para pengunjung yang hadir.

Keikutsertaan WBP dalam festival tersebut merupakan bagian dari partisipasi Lapas Selong untuk memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam bersama masyarakat.

Sebanyak delapan WBP menampilkan kesenian Cilokak, musik tradisional khas Lombok yang sarat akan nilai budaya dan kearifan lokal. Sementara itu, lima WBP lainnya yang tergabung dalam grup band binaan Lapas membawakan sejumlah lagu hiburan yang sukses menciptakan suasana meriah dan penuh kebersamaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong bersama jajaran pejabat struktural turut hadir memantau langsung jalannya kegiatan. Pengawasan dan pengamanan dilakukan secara maksimal oleh petugas guna memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kepala Lapas Selong menyampaikan bahwa keterlibatan warga binaan dalam kegiatan sosial dan budaya merupakan bagian dari program pembinaan yang terus dikembangkan di lingkungan Lapas.

Melalui wadah seni dan kreativitas, warga binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun kesiapan untuk kembali berbaur dan berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah menjalani masa pembinaan.

Partisipasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa proses pembinaan di Lapas tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi dan karakter warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan produktif.

     

BAZNAS Lotim Tutup Sekolah Lapangan Petani di Masbagik

Baznas Lombok Timur

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur menutup kegiatan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) yang digelar bagi petani binaan di Kecamatan Masbagik, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Lumbung Pangan BAZNAS periode 2025-2026 yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan pertanian secara lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Penutupan program dihadiri Ketua BAZNAS Lombok Timur H. Muhammad Kamli, Sekretaris BAZNAS Nurul Hadi, Staf Khusus Bupati Lombok Timur Bidang Pertanian H. Badar, serta sejumlah perangkat desa dan kelompok tani peserta program.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengatakan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, Program Lumbung Pangan BAZNAS dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Program ini bukan sekadar bantuan stimulan, tetapi investasi jangka panjang untuk mendorong kemandirian ekonomi para mustahik. Kami berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi kelompok tani dan keluarganya,” ujarnya.

Selama mengikuti sekolah lapangan, para petani mendapatkan pendampingan terkait pengendalian hama terpadu yang lebih efisien dan minim penggunaan bahan kimia. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

Perwakilan Kelompok Tani Sukadamai 1, Desa Masbagik Timur, mengaku program tersebut memberikan banyak manfaat bagi petani. Meski demikian, mereka berharap BAZNAS dapat menghadirkan program lanjutan agar proses pembelajaran dan pendampingan terus berkelanjutan.

“Kami masih membutuhkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Karena itu kami berharap ada program lanjutan sehingga petani bisa terus belajar dan berkembang,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Khusus Bupati Lombok Timur Bidang Pertanian, H. Badar, menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pemberdayaan yang dijalankan BAZNAS. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor pertanian serta menjaga ketahanan pangan daerah.

Melalui Program Lumbung Pangan, BAZNAS Lombok Timur terus mendorong lahirnya petani yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Senin, 22 Juni 2026

     

Klinik 24 Jam Hadir di Sembalun, Bupati Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan

Foto: Peresmian Pratama Nusa Medica Clinic

Okenews.net – Upaya memperkuat layanan kesehatan di kawasan wisata Sembalun terus dilakukan. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meresmikan Pratama Nusa Medica Clinic (Medica Clinic) Sembalun, Senin (22/6/2026).

Klinik rawat jalan 24 jam tersebut diharapkan menjadi penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Sembalun, termasuk para pendaki Gunung Rinjani.

Peresmian klinik dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait, di antaranya Ketua GOW Lombok Timur, Kepala DPMPTSP Lombok Timur, Camat Sembalun, Kapolsek Sembalun, Danramil 1615-10 Sembalun, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur RSUD Selaparang, Kepala Balai TNGR, Basarnas NTB, Kepala Puskesmas Sembalun, para kepala desa, pelaku wisata, porter, guide, serta tokoh masyarakat.

Presiden Direktur Pratama Nusa Medica, Putu Ardana, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinilai sangat membantu percepatan proses pendirian dan operasional klinik tersebut.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan itu diselesaikan dalam waktu sekitar empat bulan hingga akhirnya memperoleh izin operasional.

“Kami berharap kehadiran klinik ini dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat maupun wisatawan. Kami juga membuka ruang untuk masukan dan dukungan dari seluruh stakeholder agar pelayanan yang diberikan semakin baik,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyambut baik hadirnya investasi di sektor kesehatan tersebut. Ia menilai keberadaan klinik sangat penting untuk melengkapi layanan kesehatan di Sembalun yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Lombok Timur.

“Ini sangat positif untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Sembalun. Ke depan saya berharap klinik ini dapat berkembang, tidak hanya melayani rawat jalan tetapi juga memiliki fasilitas rawat inap sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Warisin.

Bupati juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan agar selalu mengedepankan pelayanan yang ramah dan humanis kepada pasien.

“Melayani orang sakit harus dengan keramahan, senyum, dan pendekatan yang baik. Saya berharap klinik ini terus berkembang dengan fasilitas yang semakin lengkap dan tenaga medis yang berkualitas,” tambahnya.

Lebih jauh, Warisin menilai keberadaan fasilitas kesehatan di kawasan wisata akan menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Sembalun. Bahkan, ke depan pemerintah daerah membuka peluang penguatan regulasi pariwisata yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan wisatawan sebelum melakukan aktivitas pendakian.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur strategis di Lombok Timur. Ia berharap Medica Clinic dapat menjalin sinergi yang kuat dengan Puskesmas Sembalun, terutama dalam sistem rujukan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

     

Alih Media ke Sertipikat Elektronik, Masyarakat Merasa Jauh Lebih Praktis

Okenews.net- Masyarakat yang sudah beralih dan memiliki Sertipikat Elektronik mulai merasakan manfaat transformasi digital pada layanan pertanahan. Selain mempermudah akses layanan, digitalisasi dokumen pertanahan ini dinilai lebih memberikan rasa aman dan kemudahan bagi para pemilik tanah.

“Sertipikat Elektronik bisa dilihat di _handphone_ lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tak bisa digeser-geser,” ujar Yusuf (37) saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat.

Keamanan data pertanahan dalam Sertipikat Elektronik dijaga secara berlapis karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi. Batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung.

Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertipikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik ke mana pun ia pergi sehingga proses pengecekan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis.

Perasaan serupa juga diungkapkan Ilham (40), yang datang ke Kantah untuk mengambil Sertipikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya selesai dilakukan. Warga Kabupaten Bogor ini merasa, peralihan dari sertipikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan. 

“Dari analog ke Sertipikat Elektronik sih bagus, bisa dicek juga dari _handphone_, mudah-mudahan tanah milik orang tua saya jadi lebih aman,” ujar Ilham. 

Digitalisasi layanan pertanahan berupa Sertipikat Elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan. Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat. 

     

Kementerian ATR/BPN Gelar Cek Kesehatan Gratis, Pegawai Sambut Positif untuk Deteksi Dini Penyakit

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai mulai dari 22 s.d. 26 Juni 2026. Pemeriksaan awal dilakukan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta dan bisa mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan jika ada indikasi tertentu yang perlu ditindaklanjuti.


“Cek kesehatan ini program yang positif bagi para pegawai ya. Selain pemeriksaan fisik, tensi darah, kita juga bisa konsultasi, termasuk pola makan, pola hidup, pola kesibukan, jadi dapat masukan juga. Supaya bisa mengimbangi aktivitas sama kondisi tubuh kita,” ujar Arie Satya Dwipraja (36), salah satu pegawai dari Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang ikut memanfaatkan CKG pada Senin (22/06/2026). 

Dari data hari pertama CKG, total pegawai yang mendaftarkan diri untuk ikut pemeriksaan mencapai 805 peserta. Untuk saat ini slot pemeriksaan masih dibuka bagi para pegawai yang ingin memeriksa kondisi kesehatan secara gratis. Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN yang berminat melakukan CKG, masih ada waktu untuk mendaftarkan diri lewat link bit.ly/CKG_ATR2026.

“Buat Teman-teman yang lain silakan dimanfaatkan betul-betul. Habis cek dan alhamdulilah normal, saya jadi lebih percaya diri,” tutur Arie Satya Dwipraja.

Jika setelah pemeriksaan, dokter menemukan indikasi kesehatan yang tidak bisa ditindak di lokasi, pegawai akan langsung mendapat rujukan ke fasilitas kesehatan terkait. Seperti halnya yang dialami Widya Nuryana (42). Setelah mengikuti rangkaian CKG di kantor ini, ia mendapat surat rujukan untuk cek EKG (Elektrokardiogram) dan hematologi lengkap di Puskesmas Kebayoran Baru.

“Terima kasih banget, ini benar-benar upaya preventif Kementerian ATR/BPN untuk menjaga pegawainya dari penyakit degeneratif sejak dini, ayo teman-teman yang lain ikut, jangan sampai dilewatkan,” imbau Widya Nuryana.

CKG Kementerian ATR/BPN ini merupakan implementasi program nasional yang diinisiasi presiden melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dokter dari Puskesmas Kebayoran Baru, dr. Nabilah Armalia Iffah menjelaskan bahwa tujuan utama CKG adalah melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit sesuai kelompok usia. Dengan begitu potensi gangguan kesehatan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. 

Selama pemeriksaan hari pertama CKG di Kementerian ATR/BPN, beberapa pegawai dengan kondisi tertentu, seperti risiko hipertensi, diabetes, hingga gangguan penglihatan mendapat rujukan untuk pemeriksaan lanjutan. "Harapannya dengan ada CKG, tidak ada lagi masyarakat yang baru mengetahui penyakitnya ketika sudah parah. Dengan deteksi dini, kondisi seperti prehipertensi atau pradiabetes dapat segera ditangani," jelas dr. Nabilah Armalia Iffah. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi