www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Rabu, 18 November 2026

Razia Gabungan Lapas Selong dan Polres Lotim, Hasil Tes Urine Warga Binaan Negatif

Okenews.net – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong. Bersama Polres Lombok Timur, Lapas Selong menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan sekaligus pemeriksaan tes urine, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 16.00 WITA tersebut dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas IIB Selong bersama Kapolres Lombok Timur. Sejumlah petugas Lapas dan personel kepolisian turut diterjunkan untuk memastikan lingkungan hunian tetap aman dan terbebas dari barang-barang terlarang.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan telepon genggam maupun narkoba di kamar hunian warga binaan. Hasil tes urine juga menunjukkan seluruh warga binaan yang mengikuti pemeriksaan dinyatakan negatif narkoba.

Razia gabungan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang di dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong Sudirman menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan dalam menjalankan arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya terkait penguatan deteksi dini dan pemberantasan peredaran narkoba.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara internal, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Sinergi dengan Polres Lombok Timur menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan lapas. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, serta bebas dari narkoba dan barang terlarang," tegasnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, razia berlangsung tertib dan humanis dengan tetap mengedepankan prosedur yang berlaku. Seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan aman dan lancar.

Ke depan, Lapas Selong akan terus mengintensifkan pengawasan melalui razia rutin maupun insidentil, pemeriksaan kamar hunian, pengawasan barang bawaan pengunjung, serta penguatan pembinaan terhadap warga binaan.

Melalui langkah tersebut, Lapas Kelas IIB Selong berharap tercipta lingkungan pemasyarakatan yang semakin kondusif, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan serta pembinaan secara optimal.

Masyarakat Manfaatkan PGC Terpadu Pelayanan Publik untuk Cari Informasi dan Urus Layanan Pertanahan

Okenews.net - Sebelum mengurus administrasi ke Kantor Pertanahan (Kantah), tak sedikit masyarakat memilih mencari informasi awal agar proses yang dijalani tidak terhambat karena ketidaktahuan prosedur atau kekurangan dokumen. Layanan pertanahan yang tersedia di PGC Terpadu Pelayanan Publik menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kepastian informasi layanan pertanahan. 

“Saya ke sini untuk tanya-tanya karena mau balik nama ahli waris sekalian bikin SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah). Lumayan juga, rumah saya lebih dekat ke sini daripada ke Kantor BPN Jakarta Timurnya,’ ujar Hartini, warga Kebon Pala yang datang ke PGC Terpadu Pelayanan Publik di Mal PGC Cililitan, Jakarta pada Senin (10/11/2026).

Karena akses yang jauh lebih dekat, Hartini cukup sering memanfaatkan PGC Terpadu Pelayanan Publik. Pengalamannya mengurus di lokasi itu juga berkesan dan membuatnya tak takut untuk kembali mengurus urusan pemerintahan yang suka dicap menyulitkan oleh sebagian masyarakat.

“Tadi saya tanya syaratnya apa dan di sini bisa tidak (menyerahkan berkas, red). Kata petugasnya bisa setor awal berkasnya di sini, tapi nanti prosesnya akan di BPN,” cerita Hartini.

Rikki, petugas loket BPN yang melayani Hartini saat itu menjelaskan bahwa di PGC Layanan Terpadu, masyarakat bukan hanya bisa berkonsultasi dan mencari informasi. Di loket gabungan layanan pemerintahan ini, masyarakat bisa melakukan penyetoran berkas, mulai dari pendaftaran berkas, seperti roya, peningkatan hak, peralihan hak karena waris, dan pendaftaran Surat Keputusan (SK). 

Di PGC Layanan Terpadu juga tersedia layanan cek plot, yaitu layanan untuk mengetahui posisi dan batas bidang tanah pada peta pertanahan guna memastikan lokasi sesuai data yang terdaftar; pelayanan penerimaan berkas serta penyerahan produk. “Intinya layanan yang termasuk ke dalam 7 Layanan Prioritas, tapi penyerahan berkas itu harus masyarakat/pemohon langsung ya. Jika berkaitan dengan layanan yang memakai kuasa, tidak bisa di sini, harus ke Kantah Kota Jakarta Timur,” ungkap Rikki. 

Layanan Pertanahan pada PGC Terpadu Pelayanan Publik di Mal PGC Cililitan ini aktif melayani masyarakat dari Senin-Jumat mulai pukul 09.00-14.00 WIB. Untuk mengetahui informasi layanan yang lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses akun sosial media resmi Kantah setempat atau melalui aplikasi Sentuh Tanahku pada menu Info Layanan. 

Selasa, 17 November 2026

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Okenews.net– Kreativitas dan gagasan segar generasi muda menjadi salah satu modal untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal inilah yang diharapkan hadir melalui 60 peserta Magang Hub Batch 3 yang ditempatkan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengajak para peserta tidak sekadar belajar, tetapi juga berani memberikan kontribusi nyata bagi unit kerja masing-masing.

“Adik-adik harus berani belajar dan memberikan dampak. Jangan hanya menjadi pengamat. Jadi poinnya adalah berikan kontribusi yang nyata bagi unit kerja masing-masing,” ujar Andi Tenri Abeng saat menyambut 60 peserta Magang Hub di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Andi Tenri Abeng menilai generasi muda, khususnya Generasi Z, memiliki potensi besar dalam menghadirkan kreativitas, perspektif, dan pola pikir inovatif. Potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melahirkan gagasan-gagasan baru yang mendukung peningkatan kinerja di masing-masing unit kerja.

Sebanyak 60 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan tersebut berhasil lolos seleksi setelah bersaing dengan 906 pendaftar. Selama mengikuti program magang di Kementerian ATR/BPN, para peserta akan membantu pelaksanaan tugas Pengadministrasi Umum yang tersebar di delapan biro serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Lebih lanjut, Andi Tenri Abeng berpesan agar para peserta menjalankan perannya dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta tetap menjunjung tinggi etika selama bekerja. “Pesan saya, jika ada hal yang kurang berkenan atau menjadi unek-unek, dapat disampaikan langsung kepada mentor. Jika memiliki ide atau gagasan, sampaikan dengan santun dan diskusikan bersama,” pesannya.

“Bekerjalah dengan baik, dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas. Dengan demikian, setelah menjalani program ini, adik-adik diharapkan memperoleh predikat yang baik serta kompetensi dan pengalaman sebagai bekal memasuki dunia kerja,” tambah Andi Tenri Abeng.

Magang Hub merupakan program Magang Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai jembatan bagi mahasiswa dan lulusan baru (fresh graduate) untuk memasuki dunia kerja. Proses seleksi peserta meliputi seleksi administrasi, seleksi kandidat oleh masing-masing unit kerja, wawancara secara daring, hingga penetapan akhir oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Kegiatan penyambutan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Budi Santosa. Keduanya memberikan arahan sekaligus penjelasan mengenai penempatan dan posisi kerja para peserta. Melalui penempatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pengalaman langsung mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Senin, 16 November 2026

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Mudah

Okenews.net - Untuk mempermudah masyarakat mencari informasi awal tanpa perlu mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan layanan ATR/BPN Dekat. Jangkauan layanan tersebut diperluas, dari sebelumnya hanya tersedia di 46 Kantah, kini masyarakat di 19 kabupaten/kota lainnya dapat mengakses layanan pertanahan melalui mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat.

“Melalui ATR/BPN Dekat, kami ingin mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi awal atau berkonsultasi mengenai urusan pertanahan. Petugas kami yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026).

Layanan ATR/BPN Dekat di wilayah tambahan 19 kabupaten/kota ini mulai bisa dimanfaatkan terhitung sejak 14 November 2026. Kini, tak hanya masyarakat di sejumlah area pada Pulau Jawa dan Bali, mobil layanan keliling juga disediakan oleh Kantah yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh; Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Kota Dumai, Provinsi Riau; serta Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Provinsi Sumatera Selatan, layanan ATR/BPN Dekat tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Lahat. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, masyarakat dapat mengaksesnya di Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Pematangsiantar.

Lokasi pelaksanaan ATR/BPN Dekat menyesuaikan kebijakan masing-masing Kantah. Umumnya, masyarakat dapat menemukannya di sejumlah titik aktivitas publik, seperti pasar, lokasi _car free day_, kantor desa, maupun alun-alun kabupaten/kota. "Melalui ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis pelayanan, mulai dari konsultasi dan pengaduan pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat berupa nama atau alamat, hingga layanan hak tanggungan dan roya," terang Uunk Din Parunggi.

Mobil layanan keliling diharapkan dapat menjadi ruang interaksi antara masyarakat dan petugas pertanahan. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh penjelasan mengenai berbagai prosedur dan dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengurus layanan pertanahan lebih lanjut di Kantah.

"Untuk mengetahui jadwal dan lokasi kehadiran mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat menghubungi _Hotline_ layanan di 081110680000 atau memantau sosial media Kantah setempat. Jadi, masyarakat dapat menyesuaikan waktu kunjungan dan memanfaatkan layanan yang tersedia," pungkas Kepala Biro Humas dan Protokol. 

Praktisi Penyiaran Tak Terakomodasi, Wakil Ketua FTV Lokal NTB Kritik Hasil Seleksi KPID

Okenews.net - Wakil Ketua Forum TV Lokal (FTV) NTB, Lalu Saparudin Aldi, menyoroti proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB yang dinilainya belum menunjukkan keterbukaan informasi secara maksimal pada setiap tahapan seleksi.

Dalam keterangannya, Aldi menilai seleksi lembaga independen seperti KPID seharusnya dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurutnya, sejak awal proses seleksi telah muncul sejumlah pertanyaan terkait transparansi penyelenggaraan seleksi dan hasil yang ditetapkan.

Aldi mengaku memperoleh informasi dari sumber internal yang menyebut adanya dugaan keterkaitan sejumlah peserta yang dinyatakan lolos dengan tim sukses gubernur.

Ia juga menyinggung hasil Computer Assisted Test (CAT) yang disebut menjadi perhatian sejumlah pihak.

"Saya beritahu sama orang timsukses gubernur dan yang akan dilulus nama ini termasuk juga akan dapat jatah juga pimpinan DPRD sehingga semua nilai mereka nyaris sempurna saat CAT," kata Aldi mengutip informasi yang diperolehnya dari sumber internal, Senin 16 November 2026

Selain persoalan nilai CAT, Dewan pengawal LPP Selaparang TV itu juga menyebut terdapat dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam proses penentuan calon anggota KPID NTB yang dikaitkan dengan unsur pimpinan DPRD NTB.

Menurutnya, dugaan tersebut perlu mendapat perhatian karena KPID merupakan lembaga independen yang seharusnya terlepas dari kepentingan politik tertentu.

Aldi juga menyoroti komposisi peserta yang lolos seleksi karena tidak adanya keterwakilan unsur praktisi penyiaran.

Menurutnya, praktisi penyiaran memiliki pengalaman langsung dan pemahaman terhadap dinamika industri penyiaran, persoalan lembaga penyiaran, standar program siaran, hingga tantangan pengawasan di lapangan.

Ia menilai keberadaan praktisi penyiaran penting untuk memastikan KPID tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memahami praktik penyiaran yang berkembang di masyarakat.

"KPID membutuhkan anggota yang tidak hanya memahami regulasi secara teoritis, tetapi juga mengerti praktik penyiaran. Mengabaikan unsur praktisi sama saja dengan mengesampingkan pengalaman dan kompetensi yang sangat relevan dengan tugas lembaga tersebut," pungkasnya.

Anggota DPR RI F-NasDem, H. Fauzan Khalid Minta Pemkot Tangerang Tingkatkan Layanan Pembuatan KTP Eleketrnik

 

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid minta Pemerintah Kota Tangerang terus meningkatkan pelayanan public, termasuk layanan administrasi kependudukan (adminduk) berupa pembuatan kartu tanda penduduk elektrnik (KTP-el).

“Jangan pernah berhenti berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun, Pemerintah Kota Tangerang sudah melakukan banyak terobosan, berkaitan dengan kemudahan pembuatan KTP elektronik,” kata Fauzan pada kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka evaluasi pengawasan pelayanan pubik ke Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/11/2026).

Fauzan mengatakan, permintaan agar terus dilakukan inovasi, karena seringkali terjadi disparitas pelayanan public antara wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan dengan wilayah yang jauh dari pusat pemrintahan. Namun, Fauzan berharap, hal ini tidak terjadi di wilayah pemerintahan Kota Tangerang.

“Saya memang tidak heran dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pemkot Tangerang yang tentu tinggi, APBD juga relatif besar, sehingga bisa lebih mudah memberikan layanan public yang lebih baik kepada Masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi permintaan Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid untuk terus berinovasi, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin menjelaskan, Pemkot Tangerang telah melakukan berbagai inovasi layan public pembuatan KTP elektronik secara merata di berbagai wilayah, termasuk di wilayah perbatasan yang ajuh dari pusat pemerintahan. 

Inovasi yang dilakukan antara lain dilakukan melalui program yang disebut dengan inovasi cakep dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Cakep merupakan singkatan dari cetak akta kelaitan dan kematian di kelurahan.

Dengan inovasi ini, kata Wali Kota, warga tidak perlu datang jauh-jauh ke Kantor Disdukcapil Kota Tangerang untuk memohon akta kelahiran atau kematian karena bisa langsung diurus di kantor kelurahan domisili masing-masing. “Berkas diproses secara daring oleh petugas Disdukcapil di kelurahan dan biasanya selesai dalam waktu kurang lebih 24 jam atau sehari jadi,” jelas Wali Kota Tengerang.

Selain itu, inovasi lainnya adalah dukcapil nyaba atau yang sering disebut dukcapil Nyaba Kelurahan atau dukcapil nyaba sekolah. Fungsinya, untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan langsung ke tengah pemukiman warga, kelurahan, sekolah, hingga instansi tertentu agar masyarakat tidak harus datang ke kantor Disdukcapil. 

Wali Kota Tengerang menambahkan, inovasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) di pusat perbelanjaan atau mal di wilayah Tangerang juga terus dilakukan dengan mengusung konsep jemput bola. Tujuannya agar masyarakat bisa mengurus dokumen tanpa harus datang ke kantor dinas atau menunggu hari kerja. 

Selain pada hari kerja, petugas juga melayani masyarakat pada Hari Sabtu di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Tangerang. “Secara umum, inovasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) termasuk pembuatan KTP di pusat perbelanjaan atau mal oleh Pemerintah Kota Tangerang dinilai cukup efektif, efisien, dan sangat membantu masyarakat,” jelasnya. 

HUT ke-81 Brimob, BAZNAS Lotim Dorong Penguatan Sinergi Kemanusiaan

Okenews.net – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri di Kabupaten Lombok Timur diisi dengan kegiatan syukuran dan bakti sosial, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial sekaligus membangun sinergi antarlembaga dalam membantu masyarakat.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, turut hadir bersama Komandan Brimob, Gede Wira, S.IK., S.Tr., M.H., Wakapolres Lombok Timur, serta jajaran kepolisian dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Lombok Timur menyampaikan bahwa peringatan HUT Brimob hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi pengingat pentingnya meningkatkan pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, tugas kepolisian tidak sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menghadirkan manfaat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara BAZNAS dan jajaran Korps Brimob merupakan bentuk nyata kebersamaan dalam membangun kepedulian terhadap sesama.

"Sinergi antara BAZNAS dan jajaran Korps Brimob merupakan hal yang sangat positif. Kepedulian sosial bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan semua unsur agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ungkap Kamli.

Ia berharap hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan jajaran kepolisian dapat terus diperkuat, terutama dalam menjalankan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kamli juga menegaskan, BAZNAS Lombok Timur terbuka untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, semakin kuat kerja sama antarlembaga, semakin besar pula peluang untuk memperluas jangkauan bantuan dan pemberdayaan masyarakat.

"Melalui kebersamaan dan kolaborasi, kita berharap semakin banyak masyarakat yang terbantu. Semangat kemanusiaan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar disampaikan dalam kegiatan seremonial," tambahnya.

Peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri tersebut diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh pihak untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam membantu warga yang membutuhkan perhatian dan dukungan sosial.

Minggu, 15 November 2026

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Okenews.net- Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan tersebut bisa tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya pertama kali. 

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Uunk Din Parunggi merincikan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota yang memberikan pembebasan BPHTB dan 42 kabupaten/kota yang memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan ini jadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah. 

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, kebijakan tersebut adalah bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB bagi masyarakat. 

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi. 

Belum Ada Klarifikasi, ISMA'U NTB Desak Transparansi Seleksi KPID NTB

Okenews.net- Hingga saat ini, belum ada tanggapan maupun klarifikasi resmi dari Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun Gubernur NTB terkait polemik proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB. Kondisi tersebut mendorong Sekretaris Jenderal Ikatan Siswa, Santri, Mahasiswa dan Ulama (ISMA'U) NTB, Hendra Jaya, kembali angkat bicara menuntut kepastian dan keterbukaan informasi kepada publik.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur itu menilai sikap diam para pemangku kebijakan justru memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap integritas tahapan seleksi. Menurutnya, publik berhak mengetahui secara utuh bagaimana mekanisme penilaian dan pemeringkatan dilakukan terhadap para peserta.

"Sampai hari ini belum ada penjelasan terbuka dari Komisi I DPRD NTB maupun dari Gubernur NTB atas berbagai persoalan yang mencuat di publik. Kami mendorong agar segera ada kepastian serta keterbukaan proses seleksi kepada masyarakat, jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan," ujar Hendra Jaya dalam keterangannya, Minggu 15 November 2026

Dalam pernyataannya, Hendra juga menyoroti secara spesifik dugaan ambisi Ketua Komisi I DPRD NTB untuk meloloskan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai salah satu komisioner KPID NTB. Hendra menyayangkan langkah tersebut karena dinilai menyisakan berbagai catatan krusial terkait kelayakan dan objektivitas penilaian.

"Kami sangat menyayangkan jika Ketua Komisi I terlalu berambisi menaikkan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai komisioner KPID NTB. Banyak pertimbangan yang patut dipertanyakan publik, mulai dari faktor usia, rekam jejak kepemimpinan yang dinilai belum teruji, hingga berbagai aspek kompetensi lainnya," tegas pemuda asal Sumbawa tersebut.

Hendra menekankan bahwa dalam pengisian jabatan publik yang bersifat independen, setiap calon harus diukur menggunakan standar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat luas.

"Jikapun seseorang dikatakan layak untuk menduduki jabatan komisioner, maka harus ada ukuran dan indikator penilaian yang jelas serta terukur. Salah satu syarat mutlaknya adalah keterbukaan proses seleksi itu sendiri, sehingga publik bisa menilai secara objektif apakah kelulusan tersebut murni karena kapasitas atau karena faktor kedekatan keluarga," lanjutnya.

Atas dasar itu, ISMA'U NTB kembali mendesak pimpinan DPRD NTB, Komisi I, serta Pemerintah Provinsi NTB untuk membuka seluruh hasil uji kepatutan dan kelayakan ke ruang publik guna memastikan prinsip meritokrasi dan keadilan benar-benar dijalankan dalam seleksi KPID NTB.

Jumat, 13 November 2026

Panen Kedelai di SAE Menanga Baris, Kakanwil Pemasyarakatan NTB Tinjau Potensi Pengembangan Kawasan

Okenews.net– Upaya memperkuat ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan terus didorong jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Salah satunya melalui pemanfaatan lahan produktif di Pos Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Menanga Baris, Lombok Timur.

Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Panen Raya Kedelai yang dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB bersama jajaran serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Pulau Lombok, Jumat (13/11/2026).

Selain mengikuti panen raya, Kakanwil bersama rombongan juga turun langsung meninjau sejumlah fasilitas dan potensi kawasan SAE Menanga Baris. Peninjauan meliputi sumur bor sebagai penunjang kebutuhan air, hamparan lahan pertanian, hingga kawasan pantai di sekitar lokasi.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat peluang pengembangan SAE Menanga Baris agar tidak hanya menjadi lokasi kegiatan pertanian, tetapi juga kawasan pembinaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Budidaya kedelai yang dilakukan di kawasan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan lahan di lingkungan pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, warga binaan diharapkan tidak hanya terlibat dalam proses produksi pangan, tetapi juga memperoleh pengalaman dan keterampilan di bidang pertanian.

Program tersebut sekaligus menjadi sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Keterlibatan dalam kegiatan produktif diharapkan dapat membangun etos kerja, tanggung jawab, serta bekal keterampilan yang bermanfaat ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Penguatan program pertanian juga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sumber air serta pengelolaan kawasan yang optimal.

Melalui pengembangan SAE Menanga Baris, jajaran Pemasyarakatan NTB diharapkan mampu menghadirkan pola pembinaan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari kemampuan warga binaan dalam membangun kemandirian dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Lindungi Warisan Leluhur, BPN dan Masyarakat Adat Amor-Amor Bahas Tanah Ulayat

Okenews.net- Tanah bagi masyarakat hukum adat bukan hanya persoalan kepemilikan, tetapi juga menyangkut sejarah, identitas, dan warisan leluhur. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam kegiatan pendampingan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di kawasan Masyarakat Hukum Adat Pengorongan Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Rabu (11/11/2026).

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya mendorong perlindungan hak masyarakat adat dengan memperkuat pemahaman mengenai pentingnya administrasi dan pendaftaran tanah ulayat.

Staff Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Dr. Andi Tenri Abeng, A.Ptnh., M.H., hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., bertindak sebagai moderator dalam diskusi bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Berbeda dengan kegiatan sosialisasi pada umumnya, pendampingan ini mengedepankan keterlibatan langsung masyarakat adat. Mereka diberikan ruang untuk menyampaikan sejarah, mengenali identitas kelembagaan adat, serta menjelaskan batas dan keberadaan wilayah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Sejumlah materi juga dibahas, di antaranya kebijakan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, pemetaan partisipatif, mekanisme Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), serta penguatan kepastian tenurial.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Muhammad Shaleh Basyarah, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa pengadministrasian tanah ulayat harus memperhatikan kondisi sosial dan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat.

"Pelibatan masyarakat hukum adat menjadi hal penting. Mereka merupakan pihak yang paling memahami sejarah, batas wilayah, serta nilai-nilai adat yang melekat pada tanah ulayat," demikian pesan yang ditekankan dalam kegiatan pendampingan tersebut.

Melalui dialog dan pemetaan secara partisipatif, diharapkan berbagai informasi mengenai tanah ulayat dapat dihimpun secara lebih jelas dan menjadi dasar dalam proses pengadministrasian serta pendaftaran.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendorong perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui kepastian administrasi pertanahan.

Dengan demikian, upaya menjaga tanah ulayat tidak hanya berbicara tentang kepastian hukum hari ini, tetapi juga memastikan warisan leluhur tetap terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Nusron Wahid Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta  Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta. 

Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Menteri Nusron.

Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Okenews.net - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.

“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. 

Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. 

Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.

Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

Buka Rakor, Menteri Nusron Sarankan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Okenews.net - Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, merekomendasikan dua hal yang dinilai bisa meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Pertama, penyelenggaraan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di masing-masing desa. Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor tersebut.

“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada _land tenure_, tapi juga masuk dalam _land use_-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Rakor berjenjang menjadi rekomendasi pertamanya karena menurut Menteri Nusron, upaya pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari hulu. Sebelum sampai di hilir ke Kementerian ATR/BPN, para kepala desa dan perangkat di hulu memiliki peran penting dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan. “Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tau sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menteri Nusron mendorong agar edukasi mengenai administrasi pertanahan diberikan kepada perangkat desa dengan melibatkan Kantor Pertanahan dan aparat penegak hukum setempat dalam satu waktu pertemuan atau Rakor. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan sejak awal sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan tindak pidana pertanahan.

“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada KaPolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujar Menteri Nusron.

Terkait rekomendasi keduanya, Menteri Nusron ingin muatan Rakor tersebut ditegaskan ke perihal penanganan tindak pidana pertanahan yang tidak cukup hanya berfokus pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus menyentuh aspek penggunaan tanah (land use). Sebab, dari sisi penggunaan tanah hingga saat ini, terdapat 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang karena dialihfungsikan sepihak dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.

“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke _land use_-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegas Menteri Nusron.

Untuk memastikan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan berjalan baik, Menteri Nusron mengingatkan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang hadir dalam Rakor ini pentingnya meningkatkan intensitas koordinasi dan kolaborasi. “Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.

Setelah resmi membuka Rakor yang dilakukan dengan pemukulan gong, Menteri Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan. Apresiasi tersebut diberikan atas penyelesaian target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan. Dalam Rakor ini, turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Kamis, 12 November 2026

Bupati Lotim Temui Mendag, Dorong Ekspor Porang Langsung ke Pasar Internasional

Okenews.net – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, terus berupaya membuka peluang pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah. Salah satunya dengan mendorong produk porang asal Lombok Timur agar bisa menembus pasar ekspor secara langsung.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Haerul Warisin dengan Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan itu juga membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di Lombok Timur.

Di hadapan Mendag, Bupati memaparkan perkembangan pembangunan fisik dua pasar strategis, yakni Pasar Pringgabaya dan Pasar Montong Beter. Kedua pasar tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Selain persoalan infrastruktur perdagangan, Haerul Warisin turut menyampaikan perkembangan produksi dan hilirisasi porang yang mulai berkembang di Lombok Timur.

Ia berharap Kementerian Perdagangan dapat memberikan dukungan agar komoditas tersebut memiliki akses ekspor langsung ke pasar internasional tanpa harus melewati perantara dari daerah lain.

Menurutnya, peluang ekspor porang perlu dimaksimalkan agar potensi komoditas lokal dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, khususnya bagi petani dan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksinya.

Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas ekspor porang dari Lombok Timur.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi peluang baru bagi pengembangan komoditas unggulan daerah sekaligus membuka akses pasar internasional secara lebih mandiri.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap potensi porang tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi