www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Senin, 09 November 2026

     

Lombok Timur Genjot Pencegahan Stunting, Elsimil Diperkuat dari Hulu

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pemanfaatan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi risiko stunting sejak dini, bahkan sebelum pasangan memasuki jenjang pernikahan.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat membuka Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Elsimil di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (9/11/2026).

Kegiatan bertema “Bergerak Bersama Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Elsimil untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas” tersebut melibatkan berbagai organisasi wanita, Tim Pendamping Keluarga (TPK), penyuluh KB, serta perwakilan BKKBN Provinsi NTB.

Edwin yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S) Lombok Timur menyebutkan, pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, bukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan.

Menurutnya, angka stunting di Lombok Timur masih berada di kisaran 22 persen atau sekitar 56.000 keluarga berisiko stunting. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Stunting merupakan tantangan nyata bagi masa depan daerah dan bangsa. Ketika stunting sudah terjadi, akan sangat sulit untuk diatasi. Dampaknya bukan sekadar pada tinggi dan berat badan anak, tetapi juga perkembangan otak yang memengaruhi kecerdasan dan daya saingnya,” tegas Edwin.

Ia menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari minimal tiga bulan sebelum pernikahan, masa kehamilan, setelah melahirkan, hingga anak berusia dua tahun atau periode golden age.

Selain itu, Pemkab Lombok Timur terus menyosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, termasuk melalui pondok pesantren dan sekolah menengah.

Pemanfaatan Elsimil menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut. Aplikasi ini memungkinkan calon pengantin maupun orang tua melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri untuk mengetahui potensi risiko stunting sejak awal.

Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur, Hj. Sri Mahyu Wardani, menyambut positif keterlibatan lebih dari 29 organisasi wanita dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai, organisasi wanita memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi kesehatan keluarga hingga ke tingkat masyarakat.

“Peran ormas wanita yang menyentuh hingga akar menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan edukasi Elsimil. Harapannya, keluarga di Lombok Timur mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, BKKBN, organisasi wanita, serta Tim Pendamping Keluarga, Pemkab Lombok Timur berharap pencegahan stunting dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi masa depan yang unggul.

     

Bupati Lotim Salurkan Insentif 416 Guru Honorer, Baznas Siapkan Rp124,8 Juta

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satunya diwujudkan dengan penyaluran insentif bagi guru honorer melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pendistribusian insentif guru honorer yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani), Rehab Rumah Layak Huni (Rehani), serta gerobak Z-Kup dari Baznas Lotim, Senin (9/11/2026), di Rumah Adat Sembalun.

Menurut Bupati, pembangunan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan dan gedung, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas manusia.

Ia mengakui insentif yang diberikan kepada para guru mungkin belum seberapa. Namun, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam membentuk generasi bangsa.

“Pembangunan bukan hanya tentang jalan dan gedung, tetapi juga bagaimana kita membangun kualitas SDM. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak kita, sehingga perhatian terhadap mereka menjadi hal penting,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Haerul Warisin juga menyampaikan perkembangan terkait peluang perubahan status kepegawaian bagi PPPK paruh waktu. Ia berharap regulasi ke depan dapat membuka kesempatan lebih luas, termasuk peluang menjadi kepala sekolah.

Selain itu, peluang mengikuti seleksi CPNS bagi generasi muda juga diharapkan semakin terbuka, terutama seiring banyaknya pegawai negeri yang memasuki masa pensiun.

Di bidang sosial, Pemkab Lombok Timur terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak telah dilakukan untuk mendapatkan alokasi bantuan perumahan.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah saat ini lebih mengutamakan kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Yang kita lakukan sekarang adalah bekerja untuk membangun daerah dan membantu masyarakat. Bukan sekadar pencitraan, tetapi bagaimana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Timur H. Muhammad Kamli menjelaskan, pada sektor pendidikan pihaknya menyalurkan insentif kepada 416 guru honorer SMP negeri se-Lombok Timur dengan total anggaran Rp124,8 juta.

Masing-masing satuan pendidikan diwakili lima guru yang telah melalui proses verifikasi langsung oleh petugas Baznas. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang menyasar tenaga pendidik tingkat TK/PAUD, SD hingga SMP bersama Kementerian Agama.

Tak hanya pendidikan, Baznas Lotim juga mengalokasikan anggaran untuk program bantuan perumahan. Program Mahyani mendapat anggaran Rp900 juta, sedangkan Rehani dialokasikan Rp840 juta.

Melalui program Rehani, sebanyak 42 rumah penerima manfaat akan direnovasi agar memenuhi standar kelayakan huni.

Baznas juga memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan gerobak usaha Z-Kup. Setiap penerima memperoleh gerobak jualan yang dilengkapi modal usaha sebesar Rp1 juta.

Kamli berharap berbagai program tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat peran zakat dalam mendukung pembangunan daerah dan mengurangi beban warga yang membutuhkan.

     

Serahkan Sertipikat Gratis, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

Okenews.net- Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertipikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pada Sabtu (07/11/2026). Setelah sertipikat diserahkan, Andi Tenri Abeng yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut berbincang bersama 15 penerima sertipikat dan warga sekitar yang berkumpul di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah Bogor, Jawa Barat.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.

Untuk memudahkan masyarakat melakukan alih media, Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten/kota bukan hanya membuka pelayanan rutin pada Senin-Jumat, namun juga melayani saat akhir pekan lewat program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan tersebut tersedia setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00-12.00 waktu setempat, termasuk di Kota Bogor.

“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi Tenri Abeng.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang sudah mendukung dan aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor ini. Hal tersebut sangatlah penting karena menurutnya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemberian bantuan perumahan dan pelayanan pertanahan, harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak mempersulit masyarakat.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar Sirait.

Penyerahan 15 sertipikat tanah ini merupakan hasil dari sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Kementerian PKP menjalankan program Bedah Rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanahnya secara gratis. 

Turut hadir di lokasi penyerahan bersama Andi Tenri Abeng dan Maruarar Sirait, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Hadir pula, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi dan jajaran.

Minggu, 08 November 2026

     

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Okenews.net - Tak sedikit masyarakat yang baru mengetahui apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus sertipikat, setelah bertanya langsung ke petugas di Kantor Pertanahan (Kantah). Jika ternyata ada dokumen yang belum lengkap, maka mereka harus kembali di lain waktu dengan berkas tersebut. 

Kondisi itu bisa dihindari dengan memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi awal terkait prosedur pengurusan pertanahan, kini ada program ATR/BPN Dekat berupa mobil layanan keliling yang hadir di pusat-pusat aktivitas masyarakat.

“Hari Minggu ini saya kebetulan lagi jalan-jalan ternyata ada tenda ATR/BPN, akhirnya saya datangi ke sini untuk tanya-tanya. Memang saya ini baru AJB (Akta Jual Beli) ingin meningkatkan sertipikat, jadi tahu nih apa-apa yang harus disiapkan sebelum kita mendatangi kantor ATR/BPN,” ujar Mukhlis, usai mencoba layanan ATR/BPN Dekat yang disediakan Kantah Kabupaten Cirebon di kawasan Stadion Watubelah.

Setelah berkonsultasi dengan petugas di mobil layanan keliling dan mencatat persyaratan yang perlu ia lengkapi untuk balik nama, Mukhlis jadi lebih mudah mempersiapkan berkasnya. “Terima kasih nih. Semoga jika sudah lengkap berkasnya nanti bisa cepat keluar sertipikatnya,” katanya.

Bukan hanya di Kabupaten Cirebon, layanan ATR/BPN Dekat juga bisa ditemukan di 45 Kantah yang ada di enam provinsi. Untuk saat ini, layanan tersebut tersedia bagi masyarakat di wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. 

Lokasi dan waktu layanan ATR/BPN Dekat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing Kantah. Layanan ini umumnya dapat ditemui di pusat keramaian, seperti pasar, lokasi _car free day_, ataupun alun-alun kabupaten/kota. Untuk informasi lengkap terkait lokasi dan waktu pelayanan ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat menghubungi Kantah setempat.

Lewat layanan ATR/BPN Dekat, masyarakat bisa melakukan konsultasi dan pengaduan pertanahan; pengecekan status tanah; pendaftaran tanah pertama kali; perubahan data sertipikat (nama/alamat); serta layanan hak tanggungan dan roya. Kehadiran petugas ATR/BPN pada mobil layanan keliling ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur, mengetahui persyaratan, serta memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengurus kebutuhan pertanahannya kelak di Kantah. 

     

Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

Okenews.net - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya risiko apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia dan kepemilikannya belum dialihkan ke ahli waris. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan, kondisi tersebut dapat menghambat pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan potensi persoalan hukum di kemudian hari. 

“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (06/11/2026).

Ketika sertipikat milik orang tua yang sudah meninggal belum juga diajukan Peralihan Hak-nya hingga ahli waris tingkat pertama meninggal dunia, maka kondisi berisiko akan menjadi lebih rumit. Sertipikat tersebut akan diturunkan haknya ke ahli waris pengganti sehingga jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga bertambah. Akibatnya, proses pengambilan keputusan bisa jadi lebih kompleks karena memerlukan persetujuan seluruh ahli waris.

Penundaan balik nama waris juga dapat mempersulit transaksi atas tanah, baik untuk keperluan Peralihan Hak maupun pembebanan Hak Tanggungan. Pada prinsipnya, transaksi atas tanah yang telah bersertipikat harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Oleh karena itu, saat pemegang hak telah meninggal dunia, proses peralihan atau pembebanan hak atas tanah tersebut perlu didahului dengan penyelesaian administrasi pewarisan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada masyarakat yang memiliki tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, Ana Anida mengimbau untuk segera mengurus Peralihan Hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat. 

"Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang," pungkasnya. 

Jumat, 06 November 2026

     

Ekspose Manajemen Talenta, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Ekspose Manajemen Talenta di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Kamis (05/11/2026), untuk memastikan kesiapan sistem karier berbasis merit di Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menyatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam memperkuat penerapan manajemen talenta yang mengedepankan meritokrasi.

“Kualitas sebuah institusi sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Dengan lebih dari 33.000 aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan berkembang dan berkarier berdasarkan kompetensi, kinerja, serta potensinya,” ujar Wamen Ossy di Kantor BKN, Jakarta.

Menurut Wamen Ossy, penerapan manajemen talenta bukan hanya sekadar pemenuhan kebijakan pengelolaan kepegawaian, melainkan komitmen institusional yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Penerapan manajemen talenta akan diperkuat Kementerian ATR/BPN melalui empat langkah, yaitu komitmen pimpinan dalam pemetaan talenta (talent pool); penguatan fungsi Komite Talenta ASN; penyempurnaan integrasi dan validitas data talenta melalui SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) dan aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara), termasuk pemetaan sembilan kotak talenta; serta membangun keterbukaan dalam pengembangan karier pegawai.

“Pak Menteri sejak awal sudah menyampaikan bahwa lebih dari 80% pelayanan di Kementerian ATR/BPN merupakan pelayanan publik. Karena itu, ada dua bidang yang harus kita benahi, yaitu sistem dan SDM. Dalam hal ini, kami juga membutuhkan arahan dan bimbingan dari BKN agar sistem manajemen talenta yang kami bangun dapat dilaksanakan dengan baik,” tutur Wamen Ossy.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyepakati bahwa penerapan manajemen talenta adalah pendekatan penting dalam menyiapkan ASN yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, di tengah perubahan program prioritas pemerintahan serta pertumbuhan jumlah ASN, pengelolaan SDM dituntut untuk lebih adaptif. 

“Dengan manajemen talenta, kita menyiapkan ASN-ASN yang memiliki kualitas dan standar untuk menduduki jabatan. Jadi, siapa pun presidennya dan siapa pun menterinya, ASN-nya sudah mulai kita siapkan. Tugas kami di BKN adalah menyiapkan ASN yang memiliki kualitas sesuai standar untuk duduk dalam jabatan,” ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan terkait progres _talent pool_ yang tengah berlangsung di Kementerian ATR/BPN. Setelah sesi pemaparan, berlangsung penandatanganan Berita Acara Ekspose Manajemen Talenta antara Wamen ATR/Waka BPN dengan Kepala BKN. Turut hadir mengikuti pertemuan ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Agustyarsyah, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Kamis, 05 November 2026

     

Wabup Edwin Hadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan NTB 2026

Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang berlangsung di Mataram, Kamis (5/11/2026).

Rakor tersebut dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, dengan mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penanganan kemiskinan.

Dalam sambutannya, Wagub Indah menyampaikan bahwa angka kemiskinan di NTB menunjukkan tren penurunan selama periode Maret 2025 hingga Maret 2026.

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 11,78 persen atau 654,57 ribu jiwa. Angka tersebut turun menjadi 11,17 persen atau 628,50 ribu jiwa pada Maret 2026.

Penurunan sebesar 0,61 poin persentase tersebut dinilai sebagai kemajuan yang patut disyukuri. Namun, Wagub mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah.

“Ini merupakan kemajuan yang kita syukuri bersama. Namun, kita juga harus jujur bahwa angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah kita semua. Masih ada ratusan ribu saudara kita yang membutuhkan perhatian dan intervensi,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi seluruh pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antarwilayah dan memastikan masyarakat di desa, daerah terpencil, serta kelompok rentan mendapatkan kesempatan yang setara.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program Desa Berdaya di wilayah masing-masing berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, pelaksanaan program pada tahun pertama menjadi penting untuk mengukur efektivitasnya dalam mendorong penurunan angka kemiskinan. Terlebih, waktu yang tersisa pada tahun 2026 semakin terbatas.

Rakor ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi NTB, serta Baznas.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

     

Mi6 : Pentingnya budaya membaca dan berdiskusi dikalangan aktivis pergerakan

Okenews.net - Ditengah budaya serba instan dan pragmatis akibat kemajuan tehnologi 4.0 maupun AI yang begitu masiv disemua platform media digital. Aktivis Pergerakan tidak boleh terkooptasi oleh tradisi instan dalam mencari dan mengkaji referensi alternatif. 

Kecepatan Tehnologi AI dalam mengagregasi sumber data yang secara cepat dan praktis tidak boleh dijadikan satu satunya sumber informasi tunggal.

"Aktivis Pergerakan perlu rajin kembali membaca  buku /text book untuk memperkaya khasanah ilmu dan analisis yang mendalam," ujar Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu, Kamis 5 November 2026. 

Menurut didu , aktivis pergerakan di NTB perlu memiliki referensi yang kuat yang menjadi sumber gagasan alternatif dalam melakukan advokasi kemanusiaan agar tidak dipandang sepele oleh pihak yang berbeda pandangan. 

"Ruang kajian dan diskusi harus diperbanyak untuk menebalkan letupan semangat perjuangan dalam membedah permasalahan secara holistik dan tidak parsial,"tandas didu.

Didu melanjutkan ditengah era pragmatisme dan kemudahan akses informasi 4.0,  tidak boleh membuat aktivis pergerakan terlena oleh kemudahan akses digital tersebut. Hal ini justru akan menjebak aktivis pada kebenaran tunggal yang belum tentu terverifikasi dengan valid. 

"Untuk itu tradisi membaca guna mengimbangi budaya oral // bersuara // lewat  buku buku pencerahan yang kaya norma dalam menganalisis setiap problem kebijakan dengan data kajian yang valid dan terukur agar tercipta solusi alternatif, " urai didu. 

didu melanjutkan saat ini disinyalir ada kecendrungan ditengah gempuran tehnologi AI dan berbagai platform digital membuat minat membaca buku manual menurun. Akibatnya ini berpengaruh pada soliditas ide dan gagasan yang orisinil dalam menarik basis kesimpulan. 

"Hal ini bisa tercermin dari maraknya  aksi aksi yang tidak populis serta tidak menyentuh akar permasalahan utama sebagai bahan kajian," imbuhnya. 

Terakhir didu mengatakan sudah saatnya aktivis pergerakan memiliki konsep alternatif sebagai second opini terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. 

"konsep tandingan ini penting agar menjadi pegangan pengambil kebijakan dalam menelaah atau kritik atas kebijakan yang salah tersebut," pungkas didu..

     

BAZNAS Lotim Bersama TNI-Polri Salurkan 10 Tangki Air untuk Warga Sakra Timur

Sebanyak 10 tangki air bersih disalurkan oleh BAZNAS Lombok Timur bersama Kodim 1615/Lombok Timur, Polres Lombok Timur, dan PDAM Lombok Timur
Okenew.net– Sebanyak 300 kepala keluarga di tiga dusun wilayah Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, menerima bantuan air bersih di tengah kemarau panjang, Kamis (5/11/2026).

Bantuan sebanyak 10 tangki air bersih tersebut disalurkan oleh BAZNAS Lombok Timur bersama Kodim 1615/Lombok Timur, Polres Lombok Timur, dan PDAM Lombok Timur. Distribusi menyasar warga Dusun Lekong, Desa Lepak Timur, serta Dusun Monjet dan Dusun Leda, Desa Surabaya.

Penyaluran yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita itu disambut antusias masyarakat. Warga berbondong-bondong membawa ember, jeriken, dan galon untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut menyebabkan sejumlah sumur warga mengering. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memperoleh air untuk memasak, mandi, hingga mencuci.

Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha mengatakan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan bantuan ketika warga menghadapi kesulitan.

“Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Saat warga kesulitan air, kami harus turun bersama-sama,” ujarnya.

Senada, Dandim 1615/Lombok Timur Letkol Inf Hadiansyah menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam membantu masyarakat terdampak kekeringan.

Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi salah satu upaya mempercepat penanganan kebutuhan air bersih. Ia juga memastikan TNI siap terus membantu masyarakat selama musim kemarau berlangsung.

“Kami siap bersinergi dan bergerak bersama. Tidak ada masyarakat yang boleh dibiarkan kesulitan air sendiri. Selama kemarau masih berlangsung, kami akan terus hadir membantu,” katanya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Lombok Timur H. Muhammad Kamli menyampaikan bahwa bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari penyaluran amanah para muzakki melalui zakat, infak, dan sedekah.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah kondisi kekeringan.

“Ini merupakan wujud nyata zakat, infak, dan sedekah untuk meringankan beban masyarakat. Selama masih ada warga yang kesulitan air, BAZNAS akan terus bergerak bersama TNI, Polri, dan PDAM,” ungkapnya.

BAZNAS Lombok Timur bersama TNI, Polri, dan PDAM berkomitmen melanjutkan distribusi air bersih ke wilayah lain yang masih mengalami kekeringan.

Bagi warga di tiga dusun tersebut, bantuan ini menjadi harapan untuk kembali memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga di tengah keterbatasan air akibat kemarau panjang.

     

Lansia Ditemukan Meninggal di Sawah Jerowaru, Polisi Lakukan Olah TKP

Penemuan seorang pria lanjut usia yang meninggal dunia di area persawahan
Okenews.net– Warga Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, digegerkan dengan penemuan seorang pria lanjut usia yang meninggal dunia di area persawahan milik H. Rumase, Kamis (5/11/2026) pagi. Korban diketahui bernama Kamarudin (65), seorang petani asal Dusun Kute Timur, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur.

Penemuan tersebut bermula sekitar pukul 07.00 Wita, ketika Ady Jayadi (50), menantu pemilik sawah, melihat seseorang dalam posisi terlentang bersandar di pematang sawah. Karena merasa curiga, saksi sempat mengamati dari jarak sekitar 10 meter sebelum kembali ke rumahnya.


Sekitar pukul 08.30 Wita, saksi kemudian menyampaikan temuannya kepada Amak Saiful (40). Keduanya kembali mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi orang tersebut, sebelum melaporkan kejadian itu kepada warga dan Pemerintah Desa Pandan Wangi.


Laporan selanjutnya diteruskan kepada Polsek Jerowaru. Kapolsek bersama anggota piket tiba di lokasi sekitar pukul 09.05 Wita untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal.


Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah benda di sekitar korban, di antaranya kemasan pestisida merek Benefit serta beberapa botol dan kemasan obat-obatan pertanian yang berserakan. Petugas juga mencatat adanya busa pada mulut korban serta plastik yang melilit bagian pergelangan tangan dan kaki.


Sekitar pukul 10.45 Wita, Pamapta Polres Lombok Timur bersama Tim Identifikasi (Inafis) tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan informasi, serta mendokumentasikan kondisi di lapangan.

Usai pemeriksaan awal, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Jerowaru untuk menjalani pemeriksaan medis.


Pihak keluarga kemudian mendatangi Polsek Jerowaru sekitar pukul 11.45 Wita dan memastikan identitas korban. Keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah serta menolak dilakukan autopsi.


Berdasarkan keterangan awal keluarga, korban diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Meski demikian, penyebab pasti kematian belum dapat dipastikan dan tetap harus mengacu pada hasil pemeriksaan serta penanganan pihak berwenang.


Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Lalu Rusmaladi, mengatakan kepolisian telah melakukan serangkaian langkah setelah menerima laporan masyarakat.


Langkah tersebut meliputi mendatangi dan mengamankan lokasi, berkoordinasi dengan Tim Inafis serta Puskesmas Jerowaru, mengumpulkan keterangan saksi, hingga melakukan dokumentasi dan pelaporan.

Menurutnya, respons cepat tersebut merupakan bentuk pelayanan kepolisian dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.


“Setiap laporan masyarakat akan segera kami tindak lanjuti. Kehadiran personel di lokasi bertujuan memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur,” jelas Rusmaladi.


Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan kejadian mencurigakan atau peristiwa serupa di lingkungan masing-masing.


“Kami berharap masyarakat segera menghubungi pihak kepolisian terdekat atau hotline 110 agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas,” tegasnya.


Hingga penanganan awal selesai, situasi di sekitar lokasi penemuan jenazah dilaporkan aman dan kondusif.


Polres Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan dan respons cepat terhadap laporan masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

     

Lombok Timur Terima Hibah BNPB Rp11,37 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana sebesar Rp11,377 miliar lebih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana sebesar Rp11,377 miliar lebih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut akan digunakan untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana.

Hibah tersebut diterima langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam kegiatan penyerahan hibah RR pascabencana di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Anggaran itu dialokasikan untuk rekonstruksi tiga jembatan dan rehabilitasi satu fasilitas pendidikan. Infrastruktur yang akan dibangun kembali meliputi Jembatan Apitaik-Teko di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya.

Selanjutnya, Jembatan Ulem-ulem di Desa Tetebatu dan Jembatan Berang Panas-Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur. Sementara rehabilitasi akan dilakukan terhadap gedung SMPN SATAP 1 Montong Gading di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading.

Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB atas dukungan hibah tersebut. Menurutnya, bantuan ini menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

“Dana hibah ini sangat penting untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana, sehingga aktivitas masyarakat bisa segera kembali seperti semula,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur juga berharap pelayanan kebencanaan semakin dekat melalui rencana pembentukan Balai BNPB di tingkat provinsi.

Ia menilai keberadaan balai tersebut akan mempermudah komunikasi, koordinasi, sekaligus pengawasan penanganan bencana di daerah.

“Ke depan akan ada Balai BNPB yang ditempatkan di provinsi. Ini sangat kami syukuri karena selama ini komunikasi kami cukup jauh. Mudah-mudahan BNPB memiliki balai di masing-masing provinsi,” ungkapnya.

Selain Lombok Timur, sebanyak 35 daerah lainnya turut menerima hibah RR pascabencana dengan total anggaran mencapai Rp564,572 miliar lebih.

Dana hibah tersebut akan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD masing-masing daerah dan wajib digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rabu, 04 November 2026

     

KNMP Ekas Buana Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Nelayan Lotim

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Okenews.net– Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang digelar di Ekas Buana, Lombok Timur, Rabu (4/11). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Ridwan Mulyana, yang membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Potensi kelautan Indonesia yang begitu besar harus dikelola secara bijak agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.

Ia menjelaskan, KKP telah menyiapkan enam program prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong ekonomi biru berkelanjutan.

Keenam program tersebut meliputi modernisasi kapal perikanan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan model tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantura, serta pengembangan kawasan sentra industri garam nasional.

Khusus KNMP, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

Pada 2026, KKP menargetkan 100 lokasi KNMP beroperasi di seluruh Indonesia. Enam di antaranya berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk kawasan Ekas Buana, Lombok Timur.

Menurut Ridwan, keberadaan KNMP mulai menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan.

Untuk itu, KKP berkomitmen memperkuat perencanaan mulai 2027 agar pembangunan KNMP benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Pemerintah daerah dan pengelola juga diminta memastikan bantuan tepat sasaran, menjaga fasilitas yang telah dibangun, serta merespons berbagai persoalan nelayan secara cepat. Pengelolaan kawasan diharapkan dilakukan secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang hadir mewakili Bupati, berharap masyarakat Ekas Buana mampu memanfaatkan KNMP sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha produktif.

Menurutnya, persoalan kemiskinan masyarakat pesisir tidak terlepas dari tiga faktor utama, yakni keterbatasan aset, minimnya modal usaha, serta rendahnya kunjungan atau daya tarik kawasan.

Kehadiran KNMP di Ekas Buana dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan aset masyarakat. Namun, fasilitas yang tersedia harus diikuti dengan pengelolaan dan kreativitas dalam mengembangkan produk perikanan.

"Aset gedung dan fasilitas ini sudah ada. Jika dikelola dan diberdayakan dengan bagus, insyaAllah dampaknya akan sangat terasa. Meskipun jumlah tangkapan nelayan secara kuantitas sama, melalui pengolahan dan branding produk yang baik di KNMP ini, nilai jualnya bisa meningkat hingga dua kali lipat," ujarnya.

Juaini Taofik juga mengajak masyarakat untuk bersyukur, bersabar dalam mengembangkan usaha, serta bersama-sama merawat fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan kawasan, Pemkab Lombok Timur berkomitmen mengarahkan lebih banyak kegiatan ke Ekas Buana. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dari luar sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat.

Dalam kegiatan tersebut, turut diserahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Bantuan itu meliputi premi asuransi nelayan bagi 100 orang, 200 paket perbekalan atau sembako, serta satu ton bibit rumput laut.

Selain itu, diserahkan Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras.

Melalui program dan dukungan tersebut, pemerintah berharap KNMP Ekas Buana tidak sekadar menjadi kawasan dengan fasilitas baru, tetapi berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi pesisir yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memperluas peluang usaha, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan.

     

Lapas Selong Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong salurkan bantuan air bersih di Desa Pandan Wangi

Okenews.net – Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong melalui penyaluran bantuan air bersih di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Imipas Peduli 2026 dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ke-2.

Sejumlah pegawai Lapas Selong turun langsung ke lokasi untuk mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki. Bantuan disalurkan ke sejumlah penampungan milik warga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan air akibat musim kemarau.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus pengabdian jajaran Pemasyarakatan kepada masyarakat.

Menurutnya, peringatan Hari Bakti Imipas tidak sekadar menjadi momentum refleksi institusi, tetapi juga kesempatan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Melalui program Imipas Peduli, kami berharap bantuan air bersih ini dapat meringankan beban warga terdampak kekeringan serta mempererat hubungan baik antara Pemasyarakatan dengan masyarakat,” ujarnya.

Bantuan tersebut disambut positif oleh masyarakat Desa Pandan Wangi. Warga mengapresiasi kepedulian jajaran Lapas Selong yang hadir membantu mengatasi kesulitan akses air bersih.

Sudirman menegaskan, Lapas Selong berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Melalui program Imipas Peduli, pihaknya berharap keberadaan institusi Pemasyarakatan tidak hanya dirasakan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud dukungan terhadap upaya pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial dan lingkungan, khususnya dampak kekeringan yang masih dirasakan sejumlah wilayah di Lombok Timur.

Selasa, 03 November 2026

     

ATR/BPN Semakin Dekat untuk Masyarakat Melalui Layanan Pertanahan Tanpa Perlu Datang ke Kantah

Okenews.net - Keterbatasan waktu dan jauhnya jarak ke Kantor Pertanahan (Kantah), kerap menjadi kendala bagi sebagian masyarakat saat ingin mengurus tanahnya. Kini, dengan layanan ATR/BPN Dekat yang umumnya hadir di pusat keramaian kabupaten/kota, masyarakat bisa memperoleh layanan pertanahan secara lebih mudah. Dari mobil layanan keliling yang disediakan, masyarakat bisa mencari informasi pertanahan, konsultasi, dan mendapatkan sejumlah layanan seperti layanan Hak Tanggungan/Roya.

“Layanan ATR/BPN Dekat ini sangat membantu sekali untuk saya karena untuk singgah di Kantah itu kan agak susah ya, merepotkan,” ujar warga Desa Baregbeg, Enung Hodijah, setelah mencoba langsung layanan ATR/BPN Dekat yang tersedia di kawasan Car Free Day (CFD) BMX Ciamis, Jawa Barat pada Minggu (25/10/2026).

Keberadaan ATR/BPN Dekat di tengah keramaian saat warga menikmati CFD BMX Ciamis ternyata juga membuka peluang bagi mereka yang tadinya belum berniat untuk mengurus tanahnya ke Kantah. Hal itulah yang dialami oleh Edeng Hernani.

Saat sedang menikmati aktivitas akhir pekan di kawasan CFD BMX Ciamis, Edeng Hernani melihat ada mobil layanan keliling bertuliskan ATR/BPN. Detik itu juga ia tertarik untuk mendatangi dan mencari tahu layanan yang tersedia. Di sana, ia bisa berkonsultasi dengan petugas. Dari yang awalnya tidak ada niatan, ternyata ia merasa sangat terbantu karena mendapatkan informasi yang jelas dari hasil konsultasinya.

“Sangat membantu dan menguntungkan. Begitu jelas informasi yang diberikan oleh para petugas. Alhamdulillah, jadi bisa konsultasi dengan leluasa,” ungkap Edeng Hernani.

Dengan mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat, masyarakat tidak hanya dapat berkonsultasi dan mengadukan persoalan pertanahan. Masyarakat juga bisa memperoleh berbagai informasi dan layanan, mulai dari pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, hingga perubahan data sertipikat, seperti perubahan nama dan alamat.

Untuk saat ini, layanan ATR/BPN Dekat hadir di 45 Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis sendiri secara rutin menyediakan layanan ATR/BPN Dekat di dua lokasi, yakni di Alun-Alun Ciamis setiap Sabtu dan di kawasan CFD BMX Ciamis setiap Minggu. Pelayanan di kedua lokasi dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Kehadiran layanan ATR/BPN Dekat menjadi bentuk komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menghadirkan pelayanan publik yang makin mudah dijangkau, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mendekatkan layanan ke ruang-ruang aktivitas masyarakat, diharapkan berbagai kebutuhan informasi dan konsultasi pertanahan dapat terpenuhi tanpa harus terkendala jarak maupun waktu. 

     

Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah

Okenew.net - Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau ke lokasi hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (01/11/2026). Keduanya mengunjungi tiga rumah warga di tiga lokasi berbeda yang direnovasi.

“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujar Andi Tenri Abeng yang hadir ke lokasi Bedah Rumah dengan didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Bedah Rumah juga mendapatkan fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Kategori tanah yang dapat difasilitasi dalam program ini meliputi tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, maupun tanah yang baru beralaskan girik.

Untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, Andi Tenri Abeng menekankan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian. “Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” ujarnya.

Menteri PKP, Maruar Sirait, juga menyepakati bahwa keberhasilan program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap pihak memiliki peran untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan hunian, kepastian hukum tanah, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun _superteam_ bukan _superman_,” pungkas Maruarar Sirait.

Sebelum peninjauan pada Minggu pagi ke Kelurahan Klender, Andi Tenri Abeng pada Sabtu (31/10/2026), juga meninjau ke lokasi pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi