www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Kamis, 20 Agustus 2026

     

Gubernur Iqbal Tak Lolos Bursa Ketua KONI NTB, Mi6 Nilai Ada Skenario Lapis Kedua

Okenews.net- Gagalnya Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjadi calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030, menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar persoalan terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan.

Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai sejak awal ada hal yang janggal dalam proses pencalonan Gubernur Iqbal. Sebab, salah satu syarat yang telah ditetapkan organisasi adalah calon harus memiliki pengalaman memegang cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus KONI.

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengatakan, sulit dipercaya apabila tim pemenangan gubernur tidak mengetahui persyaratan tersebut.

“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau mereka serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” tukas Didu, Rabu 20 Agustus 2026

Persoalan itu, menurut dia, menjadi semakin menarik karena tim pemenangan sebelumnya justru sangat percaya diri menyatakan dukungan terhadap Iqbal telah memenuhi syarat. Padahal, bagi Didu, menghitung dukungan saja tidak cukup. Kandidat harus dipastikan memenuhi seluruh persyaratan organisasi.

“Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang,” ujarnya.

Didu menilai kegagalan Iqbal menjadi calon semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi tim yang sejak awal mendorongnya. Sebab, jika benar-benar ingin memenangkan Iqbal, kesalahan mendasar seperti tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan seharusnya dapat diketahui sebelum proses dukungan digerakkan.

Skenario Lapis Kedua

Didu mengajak publik tidak berhenti pada persoalan kelalaian administratif. Ia melihat kemungkinan lain yang menurutnya patut dibaca secara kritis, meski belum dapat disebut sebagai fakta.

“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.

Menurut Didu, bisa saja dorongan terhadap Iqbal sejak awal memang tulus. Namun, ia juga membuka kemungkinan bahwa ada aktor politik tertentu yang melihat pencalonan gubernur sebagai jalan untuk menyiapkan kandidat alternatif.

“Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi,” ujarnya.

Ia menyebut skenario tersebut secara metaforis seperti Kuda Troya. Dalam hal ini, Gubernur Iqbal bisa saja ditempatkan sebagai Kuda Troya tanpa dia menyadarinya. 

“Di depan seolah-olah semua orang sedang berjuang memenangkan gubernur. Tetapi di belakangnya mungkin sudah ada kandidat lain yang dipersiapkan,” kata Didu.

Ia menekankan, istilah tersebut merupakan analisis politik, bukan tuduhan bahwa skenario itu benar-benar terjadi.

Karena itu, Didu menekankan, dirinya tidak mengatakan ini konspirasi. Melainkan hanya menegaskan bahwa publik punya alasan untuk bertanya, mengingat politik tidak hanya soal apa yang terlihat di panggung, tetapi juga siapa yang berdiri di belakang panggung.

Pertanyaan tersebut, menurut Didu, semakin relevan jika melihat rangkaian nama dan posisi politik yang muncul dalam kontestasi Ketua KONI NTB.

Sebelumnya, Mori Hanafi merupakan salah satu kandidat yang mendaftar bersama Gubernur Iqbal. Dalam perjalanan proses pencalonan, muncul pula dorongan agar Mori mundur dari pencalonan. 

Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Iqbal merupakan Ketua KONI Kota Mataram. Ia juga berada dalam struktur Partai Golkar NTB. Dan kini, setelah Gubernur Iqbal dan Mori sama-sama tidak menjadi kandidat, kemudian tetiba muncul nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana sebagai figur yang diperbincangkan dalam bursa Ketua KONI NTB.

Mohan sendiri merupakan Ketua DPD Partai Golkar NTB. Dalam kancah olahraga, Mohan adalah Ketua Wushu NTB.

Bagi Didu, rangkaian tersebut terlalu menarik untuk sekadar dilewati sebagai kebetulan.

“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” kata Didu.

Menurutnya, publik tidak perlu terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa. Namun, transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa kontestasi Ketua KONI telah diarahkan kepada figur tertentu.

“Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri,” ujar Didu.

Ditegaskan, persoalan utama kini justru berada di dalam lingkaran gubernur sendiri. Jika Gubernur Iqbal memang sejak awal serius ingin maju sebagai Ketua KONI, kata dia, tim pemenangan seharusnya menjadi pihak pertama yang memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.

“Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidaktahuan timnya sendiri. Kalau ada orang yang mendorong gubernur maju, orang itulah yang pertama kali harus memastikan beliau bisa maju,” katanya.

Karena itu, menurut Didu, kegagalan Iqbal bukan hanya persoalan gubernur tidak memenuhi syarat.

“Yang gagal bukan hanya kandidat. Tim yang mengantarkan kandidat juga harus dievaluasi. Sebab mereka yang membawa gubernur masuk ke arena,” ujarnya.

Ia mengingatkan, posisi gubernur berbeda dengan kandidat biasa. Dukungan politik terhadap seorang gubernur membawa konsekuensi lebih luas karena gubernur memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk pembinaan olahraga.

Karena itu, jangan sampai dukungan terhadap gubernur dalam kontestasi KONI kemudian berubah menjadi modal untuk meminta balas jasa politik.

“Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.

Siapa yang Paling Diuntungkan?

Didu menyebut ada satu pertanyaan sederhana yang bisa digunakan untuk membaca dinamika tersebut. Pertanyaannya bukan lagi hanya siapa yang gagal menjadi calon. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari kegagalan itu.

Menurut dia, jika setelah Iqbal gagal muncul figur lain yang memiliki hubungan erat dengan jaringan politik yang sama, maka publik wajar mencermati proses tersebut. Namun, ia kembali mengingatkan agar analisis tidak berubah menjadi tuduhan.

“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca,” katanya.

Pada akhirnya, Didu menilai kontestasi Ketua KONI NTB harus dikembalikan kepada mekanisme organisasi dan kepentingan olahraga. Ketua KONI harus lahir dari kapasitas, pengalaman dan dukungan organisasi. Bukan karena siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.

Rabu, 19 Agustus 2026

     

Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris, Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Ikuti Pembelajaran

Okenews.net– Sebanyak 21 Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris di Ruang Belajar LPKA Lombok Tengah, Rabu (19/8).

Kegiatan tersebut diikuti Anak Binaan yang menjalani program Kejar Paket melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANDIKPAS LPKA Lombok Tengah. Pembelajaran dipandu Medina Arnis Alfiani dengan metode yang interaktif dan mudah dipahami.

Dalam kegiatan tersebut, Anak Binaan mendapatkan materi Bahasa Inggris yang meliputi latihan pengucapan, pemahaman kosakata, serta praktik sederhana untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi.

Suasana pembelajaran berlangsung aktif. Para peserta didorong untuk berani mempraktikkan materi yang telah dipelajari sehingga tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakannya dalam komunikasi sederhana.

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, mengatakan pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembinaan Anak Binaan. Karena itu, pihaknya terus mendorong mereka untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pengembangan keterampilan.

“Kami terus mendorong Anak Binaan untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan pendidikan. Pembelajaran Bahasa Inggris ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, meningkatkan kepercayaan diri, serta menjadi bekal bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Hidayat.

Menurutnya, kegiatan pembelajaran tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan Anak Binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen LPKA Lombok Tengah dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Binaan. Melalui pembelajaran yang berkelanjutan, mereka diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sebagai bekal untuk menata masa depan yang lebih baik.

     

Umpan Balik Penilaian Kompetensi, Proses Penentuan Arah Pengembangan Pegawai BPN

Okenews.net - Penilaian kompetensi dilakukan terhadap setiap pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penilaian diambil saat Pelatihan Dasar (Latsar) bukan hanya untuk mengukur kemampuan individu, tapi menjadi pijakan untuk membaca kekuatan dan kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi. Menindaklanjuti penilaian tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan kegiatan Umpan Balik (Feedback) Pemetaan Kompetensi Pegawai pada Rabu (19/08/2026), untuk membantu jajaran memahami kompetensi yang telah dimiliki dan area yang masih perlu dikembangkan. 

“Hasil penilaian kompetensi sudah kita masukkan ke dalam SINTEN (Sistem Informasi Kompetensi). Sesi _Feedback_ ini menjadi momentum yang baik untuk arah pengembangan ke depan Bapak/Ibu seperti apa. Bapak/Ibu juga dapat mengetahui kompetensinya seperti apa, baik kompetensi manajerial sosial kultural maupun aspek teknis, termasuk di mana kekurangannya,” ujar Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Heri Mulianto, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Heri Mulianto menjelaskan, hasil _Feedback_ akan dijadikan dasar penyusunan _individual development plan_ (IDP), termasuk menentukan pelatihan maupun bentuk pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai. “Ini juga membantu pegawai melihat standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatannya. pegawai dapat mengetahui kompetensi yang masih dimiliki dan langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhinya. Jadi bukan hanya melihat kondisi kita saat ini, tetapi juga melihat apa yang akan kita tuju dan apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana,” tuturnya.

Pada kegiatan ini, PNS yang telah melalui tahap penilaian kompetensi saat Latsar 2025, melakukan sesi _one on one_ atau sesi tatap muka bersama asesor aparatur. Jumlah pegawai yang mengikuti sesi asesmen pada tanggal 19 Agustus 2026 sebanyak 18 orang, kemudian 13 orang lainnya akan mengikuti sesi asesmen pada 20 Agustus 2026 esok. 

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, menyebut _Feedback_ Penilaian Kompetensi ini jadi bagian penting dalam mendukung transformasi organisasi dan pengembangan kapasitas pegawai. Saat ini Kementerian ATR/BPN juga melakukan penguatan transformasi organisasi melalui penerapan sistem Organisasi Berbasis Wilayah yang diluncurkan pada Senin (17/08/2026), di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat. 

Menurut Budi Santosa, penerapan Organisasi Berbasis Wilayah tersebut akan berdampak pada penataan jabatan dan kebutuhan kompetensi pegawai. “Ini jadinya Kepala Seksi di Kantah terbagi ke dalam 6 wilayah sesuai kapasitas dari Kantah masing-masing. Ini bisa menjadi momentum dalam mempersiapkan kebutuhan tersebut melalui penilaian kompetensi pegawai ini,” pungkasnya. 

     

Kongres Internasional Bahasa Sasak Mulai Dimatangkan

Okenews.net- Persiapan Sangkep (Kongres) Internasional I Bahasa Sasak terus dimatangkan oleh panitia. Sangkep yang diinisiasi Majelis Adat Sasak (MAS) ini dipersiapkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dari berbagai paer.

Panitia menggelar koordinasi dan konsolidasi di Rembiga, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/8/2026). Pertemuan membahas kesiapan kepanitiaan, agenda kegiatan, keterlibatan tokoh, akademisi, serta substansi kongres

Pelibatan berbagai paer menjadi bagian penting dalam persiapan sangkep. Budayawan, akademisi, pakar, pemerhati bahasa dan budaya, tokoh adat, komunitas, serta elemen masyarakat dilibatkan untuk memperkaya gagasan.

Sangkep Internasional I Bahasa Sasak dijadwalkan berlangsung 28–30 Oktober 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk menyatukan pandangan dan merumuskan langkah strategis bagi masa depan bahasa Sasak.

Ketua Panitia Kongres Internasional I Bahasa Sasak, Dr. Khairil Anwar, M.Pd., mengatakan konsolidasi dilakukan untuk memastikan sangkep memiliki arah jelas dan menghasilkan agenda yang dapat ditindaklanjuti setelah kongres.

“Kita ingin sangkep ini menghasilkan sesuatu yang nyata. Bukan hanya berdiskusi, tetapi melahirkan kesepakatan, rekomendasi, program prioritas, dan peta jalan bersama untuk bahasa dan sastra Sasak,” ujar akademi yang kerap disapa Chae itu.

Menurutnya, pelibatan berbagai kalangan penting karena agenda kongres menyangkut masa depan bahasa dan sastra Sasak. Perspektif akademisi, budayawan, lembaga adat, komunitas, pemerintah, sekolah, dan masyarakat diperlukan.

Bahasa Sasak memiliki posisi strategis sebagai identitas budaya sekaligus bagian penting dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial masyarakat Sasak. Penguatannya perlu menjawab dinamika global serta perubahan pola penggunaan bahasa.

Karena itu, bahasa Sasak tidak cukup hanya dipertahankan keberadaannya. Bahasa tersebut perlu dipastikan tetap hidup, digunakan, diwariskan, dikembangkan, dan relevan dengan kebutuhan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Sejalan dengan tujuan tersebut, substansi kongres yang sedang dimatangkan mencakup empat fokus utama, yakni digitalisasi; pembinaan dan pengajaran; pelestarian dan pelindungan; serta pengembangan tata bahasa, aksara, sastra, dan tata istilah.

Pada aspek digitalisasi, pembahasan mencakup upaya mendokumentasikan sekaligus memperluas penggunaan bahasa dan sastra Sasak di ruang digital. Agenda tersebut meliputi digitalisasi manuskrip, naskah, kamus, cerita rakyat, dan karya sastra.

Selain itu, pengembangan korpus digital, kamus dan platform pembelajaran, dokumentasi audio-visual, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI menjadi bagian dari agenda digitalisasi bahasa dan sastra Sasak.

Pada aspek pembinaan dan pengajaran, perhatian diberikan pada penguatan pembelajaran di sekolah, penyusunan bahan ajar, peningkatan kompetensi guru, penggunaan bahasa Sasak dalam keluarga, serta pembinaan komunitas.

Gagasan “Gerakan Sasak di Sekolah” dan “Kelas Bahasa Sasak untuk Generasi Muda” menjadi contoh program yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pewarisan bahasa melalui pendidikan formal maupun kegiatan pembelajaran di masyarakat.

“Pembinaan tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga guru, keluarga, komunitas, budayawan, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas,” ujar Khairil, yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Adat Sasak.

Sementara itu, pelestarian dan pelindungan berangkat dari sejumlah tantangan, antara lain perubahan pola komunikasi, dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta berkurangnya penggunaan bahasa Sasak kalangan generasi muda.

Tantangan lainnya adalah semakin terbatasnya penutur dan pewaris sejumlah ragam bahasa serta tradisi sastra Sasak. Karena itu, pelestarian mencakup pemetaan kondisi bahasa, pendataan penutur, dokumentasi, dan revitalisasi berbasis komunitas.

Penguatan peran keluarga dan lembaga adat serta pengembangan kebijakan pelindungan juga menjadi bagian penting. Upaya tersebut diharapkan membangun sistem pelestarian yang tidak bergantung pada satu pihak saja.

Fokus lainnya adalah pengembangan tata bahasa, aksara, sastra, dan tata istilah. Agenda tersebut ditujukan memperkuat fondasi ilmiah bahasa Sasak agar memiliki rujukan kuat dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Keempat fokus tersebut dirancang sebagai satu kesatuan. Pengembangan memperkuat fondasi bahasa, pelindungan menjaga penutur dan warisan, pembinaan memastikan pewarisan antargenerasi, sedangkan digitalisasi membuka ruang baru bagi bahasa Sasak.

Karena itu, sangkep ditargetkan tidak berhenti sebagai forum diskusi. Kongres diharapkan menghasilkan keluaran konkret berupa peta jalan digitalisasi, model pembinaan dan pengajaran, peta jalan pelestarian, serta rekomendasi pengembangan bahasa.

Konsolidasi panitia bersama berbagai unsur masyarakat dari berbagai paer menjadi langkah penting untuk menyatukan visi. Muaranya adalah memastikan bahasa Sasak tetap hidup, digunakan, diwariskan, dan berkembang sebagai identitas budaya masyarakat Sasak.

Selasa, 18 Agustus 2026

     

61 Pj Kades Dilantik, Bupati Lotim Tekankan Netralitas Pilkades

Okenews.net– Sebanyak 61 Penjabat (Pj) Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Selasa (18/8/2026).

Pelantikan berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur dan dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekda, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, para camat serta kepala desa yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin mengingatkan para Pj Kades bahwa jabatan tersebut bukan sekadar tugas sementara, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penetapan para Pj Kades dilakukan berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui proses verifikasi pemerintah daerah.

Meski hanya menjabat hingga terpilihnya kepala desa definitif, para Pj Kades dituntut tetap menunjukkan profesionalisme dan integritas sebagai aparatur pemerintahan.

Terlebih, Kabupaten Lombok Timur akan menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung Februari mendatang. Bupati meminta seluruh Pj Kades menjaga netralitas dan tidak memberikan dukungan kepada calon tertentu.

“Ukuran keberhasilan Pj Kades bukan hanya menjalankan pemerintahan, tetapi bagaimana mampu menciptakan rasa aman, tenteram dan damai di tengah masyarakat,” tegas Haerul Warisin.

Selain menjaga kondusivitas desa, para Pj Kades juga diminta memastikan validasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Mereka diharapkan turun langsung untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan tercatat secara akurat sehingga tidak ada warga yang tertinggal dari program bantuan pemerintah.

Dalam menjalankan pemerintahan, Bupati juga mengingatkan para Pj Kades agar menerapkan pola hidup sederhana, memperkuat silaturahmi dengan masyarakat dan menghindari janji-janji yang tidak realistis.

Ia menekankan pentingnya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan desa. Menurutnya, desa dan dusun merupakan garda terdepan pemerintahan karena menjadi tempat pertama masyarakat menyampaikan berbagai persoalan.

“Setelah dilantik, segera kembali ke desa. Duduk bersama masyarakat, dengarkan persoalan mereka dan selesaikan melalui silaturahmi serta koordinasi,” pesan Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Haerul Warisin juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah mengakhiri masa tugas. Pemerintah daerah memastikan hak pesangon bagi kepala desa purna tugas dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelantikan 61 Pj Kades tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan sekaligus menjaga stabilitas menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Timur.

     

Tak Punya Banyak, Tapi Punya Semangat: Warga Ganang Rawat Tradisi Upacara Kemerdekaan

Okenews.net– Keterbatasan ekonomi dan kesibukan mencari nafkah tak menyurutkan semangat warga Ganang RT 20, Lingkungan Lendang Bedurik Induk, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Lombok Timur, untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Semangat itu diwujudkan melalui upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang telah menjadi tradisi warga setempat selama tiga tahun terakhir. Upacara digelar di halaman rumah salah seorang warga, Ibu Kartini, Senin (17/8/2026).

Ratusan warga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, mereka mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan penuh khidmat dan antusias.

Ketua RT 20, M. Nazri, SH, mengatakan antusiasme warga menjadi hal yang patut diapresiasi. Di tengah kondisi sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai pekerja serabutan, mereka tetap menyempatkan diri untuk mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan kemerdekaan Indonesia.

“Ada hal yang menarik dan perlu menjadi contoh bagi saudara-saudara kami yang lain. Warga di sini meskipun rata-rata pekerja serabutan, rela meluangkan waktu untuk mencari nafkah guna mengikuti pelaksanaan upacara bendera dan mereka terlihat sangat antusias,” kata Nazri.

Menurutnya, semangat warga tersebut menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan dengan kegiatan besar dan biaya yang mahal. Dengan keterbatasan yang ada, masyarakat tetap mampu menghadirkan rasa nasionalisme melalui kebersamaan.

Dalam amanatnya, pembina upacara, Ustadz Zuhri, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menumbuhkan semangat patriotisme serta memahami nilai perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan semangat belajar bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dunia digital.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga sekaligus mengisi kemerdekaan. Sebab, masa depan bangsa berada di tangan generasi penerus.

“Mari kepada para pemuda kita tanamkan rasa syukur dengan menanamkan semangat patriotisme mempertahankan kemerdekaan ini sebagai bentuk hormat kita kepada para pahlawan yang telah gugur,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RI warga Ganang, M. Sukri, mengatakan semangat masyarakat dalam menyambut hari-hari besar nasional maupun keagamaan telah menjadi bagian dari tradisi warga setempat.

Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa, berbagai kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat ukhuwah, kebersamaan, gotong royong, dan rasa kekeluargaan antarwarga.

Menariknya, seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pelaksanaan upacara hingga penyediaan door prize, dilakukan secara swadaya melalui sumbangan sukarela masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan agar seluruh warga, terutama anak-anak dan generasi muda, semakin termotivasi untuk ikut ambil bagian dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.

“Ini semua kami anggarkan secara sukarela, dari pelaksanaan upacara hingga door prize yang kami suguhkan untuk masyarakat. Tujuannya hanya satu, agar mereka juga ikut termotivasi merayakan dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini,” tandas Sukri.

Bagi warga Ganang, kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan. Di tengah keterbatasan, semangat untuk mengibarkan Merah Putih tetap menyala. Tradisi sederhana yang dirawat selama tiga tahun itu menjadi bukti bahwa rasa cinta tanah air tumbuh kuat dari kebersamaan masyarakat.

     

BPN Lombok Utara Kobarkan Semangat Kemerdekaan, Pengabdian Jadi Napas Pelayanan

Okenews.net– Keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara turut mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (17/8/2026).


Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Bertindak sebagai pemimpin upacara, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi NTB, Dendi Herlan.


Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB, Kantor Pertanahan Kota Mataram, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.


Keikutsertaan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menjadi momentum untuk mengenang sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah,  menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diterjemahkan melalui kerja nyata, khususnya dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.


“Kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi harus kita isi dengan kerja nyata. Bagi kami, bentuk pengabdian itu adalah memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, cepat, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Muhammad Shaleh Basyarah.


Menurutnya, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran BPN untuk terus memperkuat integritas, disiplin, persatuan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.


“Semangat para pahlawan harus menjadi energi bagi kita untuk terus bekerja dengan integritas. Tanah adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat, sehingga pelayanan pertanahan harus benar-benar memberikan kepastian dan manfaat,” tambahnya.


Upacara tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat nasionalisme dan kebersamaan antarjajaran BPN di NTB. Semangat tersebut diharapkan terus terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin baik bagi masyarakat.

Senin, 17 Agustus 2026

     

362 Warga Binaan Lapas Selong Terima Remisi HUT RI

Okenews.net– Sebanyak 362 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong menerima remisi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Penyerahan remisi tersebut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Dalam kesempatan itu, Bupati membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan bahwa pemberian remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial.

Mengusung tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” pemerintah menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai bagian penting dalam membangun penegakan hukum yang tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.

Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran dinilai menjadi tiga unsur yang saling berkaitan. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi, tetapi juga membuka kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Secara nasional, pemerintah pada momentum HUT ke-81 RI memberikan Remisi Umum kepada 173.706 narapidana serta Pengurangan Masa Pidana Umum kepada 1.085 Anak Binaan.

Khusus di Lapas Kelas IIB Selong, sebanyak 362 warga binaan memperoleh remisi dengan besaran yang berbeda. Sebanyak 63 orang menerima remisi satu bulan, 86 orang dua bulan, 107 orang tiga bulan, 61 orang empat bulan, 37 orang lima bulan, dan delapan orang memperoleh remisi enam bulan.

Pemberian remisi tersebut menjadi bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik. Di sisi lain, remisi juga diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki perilaku serta mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial.

Dalam amanatnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menekankan pentingnya sinergi dalam proses pembinaan. Dukungan petugas pemasyarakatan, keluarga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat luas diperlukan agar proses reintegrasi berjalan optimal.

Jajaran pemasyarakatan juga diminta menjaga integritas dan profesionalisme. Tidak boleh ada toleransi terhadap peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, percaloan, penyelundupan barang terlarang maupun pelanggaran etik lainnya.

Momentum pemberian remisi HUT RI ke-81 ini diharapkan menjadi pengingat bahwa proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pemberian hukuman. Lebih dari itu, pembinaan diarahkan untuk melahirkan warga binaan yang sadar hukum, mandiri, berdaya saing, dan mampu kembali memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi sistem pemasyarakatan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, berkeadilan dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

     

Wabup Edwin Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Lombok Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Upacara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur tersebut dipimpin Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya selaku inspektur upacara. Sementara pembacaan teks Proklamasi dilakukan Ketua DPRD Lombok Timur H. Muhammad Yusri.

Suasana khidmat terasa sepanjang rangkaian upacara. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin turut hadir bersama Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, organisasi wanita, serta aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Perhatian juga tertuju pada Paskibraka Kabupaten Lombok Timur yang menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan lancar.

Halizatul Fitri dari SMAN 1 Aikmel dipercaya sebagai pembawa baki. Tugas pembawa bendera dijalankan Muhamad Pajar dari SMAN 1 Sakra, sedangkan posisi pembentang dipercayakan kepada Gevin Hijriansyah Dharmawan dari SMAN 3 Selong.

Sementara itu, Irwan Hadi dari MA NW Debok Santong bertugas sebagai pengerek bendera di bawah komando Danpok 17, Tristan Zaki Aldizaen dari SMAN 1 Selong.

Selain menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, peringatan HUT ke-81 RI di Lombok Timur juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial.

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menyerahkan bantuan melalui program Lombok Timur Religius untuk bidang dakwah dan advokasi serta program Mustahik Sejahtera di bidang ekonomi.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendorong masyarakat penerima manfaat agar semakin berdaya.

Peringatan HUT ke-81 RI pun tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, pengabdian, dan kepedulian dalam membangun Lombok Timur.

     

Wabup Edwin Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81 di Lombok Timur

Okenews.net – Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Timur ditutup dengan upacara penurunan Bendera Merah Putih yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (17/8/2026).

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, kembali dipercaya menjadi inspektur upacara. Prosesi penurunan bendera berlangsung tertib dan lancar hingga penyerahan Sang Merah Putih.

Upacara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan organisasi wanita, serta para veteran.

Iptu Rahimahullah KJ bertindak sebagai komandan upacara. Sementara itu, tugas dalam prosesi bendera dipercayakan kepada sejumlah pelajar.

Ela Ramdhani, siswi MAN 1 Sikur, bertugas sebagai pembawa baki. Aldi Firmansah dari SMAN 3 Selong menjadi pembentang bendera, L. Roja Surya Putra dari SMAN 1 Terara sebagai pengerek, dan Teguh Pratama dari SMAN 1 Labuhan Haji sebagai pembawa bendera.

Kekhidmatan semakin terasa ketika paduan suara SMPN 1 Selong membawakan sejumlah lagu perjuangan, di antaranya Berkibarlah Benderaku, Hari Merdeka, dan Syukur.

Penurunan Bendera Merah Putih menjadi penutup seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lombok Timur.

Momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremoni penutup, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan serta memperkuat persatuan dalam mengisi kemerdekaan.

Semangat tersebut diharapkan terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

     

Polres Lombok Timur Gelar Upacara HUT ke-81 RI, Kobarkan Semangat Nasionalisme

Okenews.net – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Apel Polres Lombok Timur, Senin (17/8/2026) pagi.

Upacara yang dimulai pukul 08.00 Wita tersebut dipimpin langsung Wakapolres Lombok Timur, Kompol Sidik Pria Mursita, S.H., dan diikuti seluruh personel Polres Lombok Timur. Rangkaian upacara berlangsung khidmat, tertib, dan lancar.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Rusmaladi, mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum penting bagi seluruh personel untuk kembali menghayati makna perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, upacara kemerdekaan bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa nasionalisme dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

“Upacara ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi memiliki banyak makna. Salah satunya untuk mengenang pengorbanan para pejuang dan para pahlawan yang gugur dalam membela bangsa dan negara Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme,” ujar Iptu Rusmaladi.

Ia menegaskan, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk dengan menjaga persatuan, meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 RI, lanjutnya, juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami berharap di usia negara kita yang ke-81 tahun ini, bangsa dan negara kita semakin maju, makmur, sejahtera, dan semakin kondusif,” harapnya.

Upacara tersebut sekaligus menjadi bentuk penghormatan jajaran Polres Lombok Timur terhadap jasa para pahlawan. Semangat perjuangan yang diwariskan para pendahulu bangsa diharapkan terus menjadi inspirasi bagi setiap personel dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dengan semangat “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” jajaran Polres Lombok Timur berkomitmen menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus bekerja dengan penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

     

HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Tiga Program Transformasi Pelayanan

Okenews.net - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan tiga transformasi dalam layanan dan organisasi sebagai kado kemerdekaan bagi masyarakat. Ketiga transformasi tersebut meliputi layanan Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan penerapan sistem Organisasi Berbasis Wilayah, yang diluncurkan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat pada Senin (17/08/2026).

“Dengan suasana yang baik pada 17 Agustus 2026 ini, saya nyatakan pelayanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari efektif diberlakukan mulai hari ini. Kemudian Pengukuran Terjadwal, meskipun sudah banyak yang berjalan, kita nyatakan efektif juga hari ini di 446 kantor. Ini kado buat rakyat Indonesia,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Transformasi pertama dihadirkan lewat layanan Pengukuran Terjadwal dalam proses pendaftaran tanah, yang menetapkan masa tunggu pengukuran maksimal tujuh hari dan penyelesaian berkasnya dalam lima hari. Selanjutnya, transformasi melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau balik nama, menargetkan keseluruhan prosesnya selesai maksimal 10 hari. Transformasi ketiga dilakukan dalam tubuh Kementerian ATR/BPN, yakni penerapan Organisasi Berbasis Wilayah yang menetapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru di 10 Kantah, dengan penataan jabatan Kepala Seksi (Kasi) berdasarkan wilayah kecamatan atau kelurahan.

Peluncuran tiga transformasi tersebut ditandai dengan penekanan tombol oleh Menteri ATR/Kepala BPN, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa transformasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk memastikan pelayanan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi pelayanan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Esensi pelayanan publik adalah menciptakan kepuasan masyarakat karena pelayanan publik itu hak dasar daripada warga negara. Kita sebagai pemerintah, sebagai aparatur negara harus memberikan hak dasar warga negara,” tegas Menteri Nusron.

Untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan transformasi layanan dan organisasi, 17 Kepala Kantah yang menjadi lokasi _pilot project_ fase I Peralihan Hak Terintegrasi atau balik nama, dalam kesempatan ini melakukan penandatanganan Pakta Integritas. Enam Kepala Kantah melakukan penandatanganan secara langsung, yaitu dari Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.

Sementara itu, 11 Kepala Kantah lainnya melakukan penandatanganan secara daring, yakni Kantah Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Makassar, dan Kota Kupang. Pakta Integritas juga ditandatangani oleh Dirjen PHPT, Asnaedi.

“Asas kita melakukan inovasi ini adalah memberikan kepastian sama masyarakat, kapan masalahnya selesai kalau dia datang ke BPN. Jadi tidak boleh orang datang ke BPN itu tidak ada kepastian kapan masalahnya selesai,” tutur Menteri Nusron.

Turut hadir dalam acara _Launching_ Transformasi Layanan dan Organisasi ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat beserta para Kepala Kantah; Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran; Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Wali Kota Jakarta Barat beserta Forkopimda. 

     

HUT RI ke-81, Kantah KLU Ajak Jadikan Semangat Pahlawan sebagai Energi Melayani

Okenews.net– Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk kembali meneguhkan semangat pengabdian kepada masyarakat.


Mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan dengan persatuan, kerja keras dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata.


Peringatan HUT RI yang jatuh pada Senin, 17/8/2026, tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan. Momentum ini sekaligus menjadi refleksi bagi jajaran Kantah Lombok Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, mengatakan semangat kemerdekaan harus mampu diterjemahkan menjadi etos kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


“Jangan biarkan semangat kemerdekaan berhenti pada seremoni. Mari kita hidupkan melalui kerja, pelayanan dan pengabdian. Setiap tugas yang kita selesaikan dengan penuh integritas adalah bagian dari cara kita mengisi kemerdekaan,” tegasnya.


Ia menambahkan, perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi generasi saat ini untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai bidang masing-masing.


Bagi jajaran Kantah Lombok Utara, pengabdian tersebut diwujudkan melalui upaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, mudah, transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


“Semakin baik pelayanan yang kita berikan, semakin besar pula kontribusi kita bagi masyarakat. Itulah semangat yang harus terus kita jaga dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” katanya.


Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara pun mengajak masyarakat menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momentum memperkuat persatuan dan menjaga semangat gotong royong.


Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan menjadi amanah bersama. Kini, tugas setiap anak bangsa adalah meneruskannya dengan karya, pelayanan dan pengabdian demi Indonesia yang semakin berdaulat, sejahtera dan maju.

     

41 Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Terima Pengurangan Masa Pidana


Okenews.net – Sebanyak 41 Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah mendapat Pengurangan Masa Pidana (PMP) Umum dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penyerahan PMP secara simbolis berlangsung di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Praya, Senin (17/8/2026). Penyerahan dilakukan Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. Muhammad Nursiah, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah dan Kepala Rutan Kelas IIB Praya.

Dua Anak Binaan hadir mewakili penerima PMP dan menerima surat keputusan secara simbolis dalam kegiatan tersebut.

Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Lombok Tengah, Ahmad Saepandi, menjelaskan, dari 41 Anak Binaan yang memperoleh pengurangan masa pidana, 40 orang menerima PMP Umum I dan satu orang mendapatkan PMP Umum II.

Adapun besaran pengurangan masa pidana yang diberikan bervariasi. Sebanyak 16 anak memperoleh pengurangan satu bulan, 17 anak mendapat pengurangan dua bulan, dan delapan anak memperoleh pengurangan tiga bulan.

Ahmad mengatakan, pemberian PMP merupakan bagian dari pemenuhan hak Anak Binaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pengurangan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya perilaku baik, kepatuhan terhadap tata tertib, keaktifan mengikuti program pembinaan, serta adanya penurunan tingkat risiko selama menjalani masa pidana.

“Pemberian Pengurangan Masa Pidana ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Anak Binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh, mempertahankan perilaku baik, serta meningkatkan kesiapan untuk kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Pemberian PMP pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak, tetapi juga mendorong Anak Binaan terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi