BPN Lombok Utara Perkuat Integrasi Data Pertanahan NTB

Hermanamrullah    September 12, 2026   

BPN Lombok Utara Perkuat Integrasi Data Pertanahan NTB

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mengambil bagian dalam rapat integrasi data Neraca Penatagunaan Tanah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar Kanwil BPN Provinsi NTB, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penyusunan data pertanahan yang akurat, sinkron, dan memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui integrasi data, informasi terkait penatagunaan tanah diharapkan dapat tersaji secara lebih utuh. Hal ini sekaligus menjadi dasar dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan pertanahan yang lebih terukur.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyrah, menilai integrasi data bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pertanahan yang berkualitas.

“Data pertanahan yang akurat adalah fondasi bagi kebijakan yang tepat. Karena itu, sinkronisasi dan validasi data harus menjadi perhatian bersama agar setiap perencanaan pertanahan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar data yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Rapat integrasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas data dalam penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Regional Provinsi NTB.

Dengan data yang semakin sinkron dan valid, tata kelola pertanahan diharapkan mampu berjalan lebih terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Wamen ATR: Pelantikan Pejabat Jadi Bagian Penataan Organisasi Dukung Transformasi Layanan

Hermanamrullah    September 11, 2026   

Wamen ATR: Pelantikan Pejabat Jadi Bagian Penataan Organisasi Dukung Transformasi Layanan

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 5 Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (10/09/2026). Pelantikan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini, jadi bagian dari penguatan pelaksanaan tugas dan transformasi layanan pertanahan yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini sebagai bagian dari penataan organisasi serta dilaksanakan dalam rangka penyegaran untuk peningkatan kinerja kelembagaan. Tentunya dengan harapan agar transformasi layanan pertanahan yang sedang kita lakukan bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” ujar Wamen Ossy, kepada puluhan pejabat terlantik.

Transformasi layanan pertanahan tersebut resmi diluncurkan Kementerian ATR/BPN pada 17 Agustus 2026 melalui tiga layanan, yaitu Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS), Pengukuran Terjadwal, dan transformasi Organisasi Berbasis Kewilayahan. Ketiganya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sekaligus memberikan kepastian waktu layanan kepada masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, dalam implementasinya, transformasi tersebut perlu didukung dengan tata kelola yang baik dan penguatan kinerja di tubuh Kementerian ATR/BPN. “Saya meminta Saudara segera lakukan konsolidasi internal untuk memetakan potensi dan kendala. Perkuat kolaborasi tim, hadirkan lingkungan kerja yang kondusif, serta bangun komunikasi dan sinergi yang erat antarunit maupun dengan mitra eksternal,” pesannya.

Ia meminta para pejabat bertugas menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja Kementerian ATR/BPN. “Saya ucapkan selamat bertugas dan selamat menunaikan tugas mulia ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga amanah ini membawa kebaikan, keadilan dan pelayanan yang jauh bermanfaat serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Wamen Ossy.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kali ini berlangsung secara daring dan luring. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Kementerian ATR/BPN Siapkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Percepat Penyusunan RDTR

Hermanamrullah    September 11, 2026   

Kementerian ATR/BPN Siapkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Percepat Penyusunan RDTR

Okenews.net-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, mengatakan, percepatan perlu dilakukan seiring dengan kebutuhan penyediaan RDTR dalam jumlah besar. 

“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/09/2026).

Berdasarkan data per 8 September 2026, telah tersedia 572 RDTR yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Jumlah RDTR yang terintegrasi tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026. 

“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terang Wamen Ossy. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa penyelesaian RDTR dalam kurun waktu 2026-2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR. Dengan rincian, target tahun 2026 difokuskan bisa menyelesaikan 500 RDTR. 

Sementara itu, dengan kolaborasi yang akan dijalin bersama perguruan tinggi ditargetkan bisa menyelesaikan 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi. Konsentrasi terbesarnya untuk RDTR di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat. 

“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus Windayana. 

Rakor yang membahas rencana percepatan penyusunan RDTR ini dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring. Hadir secara langsung, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan, Dony Erwan; Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tata Ruang, Reny Windyawati; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.

PERINTIS 10 Hari Buat Alur Layanan Lebih Pasti, PPAT di Jaksel: Harus Gerak Cepat

Hermanamrullah    September 11, 2026   

PERINTIS 10 Hari Buat Alur Layanan Lebih Pasti, PPAT di Jaksel: Harus Gerak Cepat

Okenews.net- Sejak Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) sudah berjalan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah). Layanan tersebut menerapkan standar operasional prosedur (SOP) layanan peralihan hak maksimal diselesaikan dalam 10 hari. Untuk proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan daerah ditargetkan selesai maksimal 3 hari, proses di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maksimal 2 hari, dan proses di Kantah selesai maksimal 5 hari.

“Setelah ada layanan PERINTIS ini, kalau sekarang kita PPAT harus gerak cepat, harus langsung dikerjakan (untuk proses Aktanya) karena sudah ada ketentuan pastinya maksimal dua hari,” ujar Sujito, salah satu staf PPAT dalam keterangannya saat ditemui di Kantah Kota Jakarta Selatan pada Jumat (28/08/2026). 

Sujito merasa, semenjak diberlakukan PERINTIS, proses pengecekan berkas yang harus dilakukan sebelum pembuatan Akta di PPAT juga berjalan lebih cepat. “Pengecekan itu cepat, misal Jumat pagi ini berkasnya masuk, nanti sore sudah selesai. Lalu, untuk pemohon juga saat melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) cuma sebentar, bisa lewat bank, kemudian baru lanjut PPAT validasi,” jelasnya. 

Peningkatan kualitas layanan sebelum dan sesudah penerapan PERINTIS, bagi Sujito sudah mulai bisa dirasakan. Setelah berkas pemohon selesai divalidasi PPAT dan permohonan Peralihan Hak diajukan ke loket Kantah, pergerakan petugas juga makin cepat dan terukur. Mulai dari proses pengecekan data seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), BPHTB, hingga sertipikat tanah selesai diproses ditargetkan selesai benar lima hari sesuai ketentuan ATR/BPN.

“Saya merasa saat ini keluar SPS (Surat Perintah Setor) lebih cepat, kalau kemarin kan dicek dulu agak lama, kalau sekarang langsung keluar SPS dan diinfokan langsung estimasi lima hari kerja. Ini jadi waktunya lebih pasti,” terang Sujito.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Marcellinus Wiendarto, berharap dengan adanya PERINTIS 10 Hari, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan bisa semakin meningkat. “Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap berkas masuk akan langsung kami eksekusi sepanjang semua itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya. 

Sebagai salah satu lokasi _pilot project_ penerapan PERINTIS 10 Hari, Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan layanan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami mengejar agar SOP itu _on the track_. Tidak hanya dari sisi BPN, namun diharapkan ini juga mengontrol alur dari PPAT. Jangan sampai ada jeda waktu antara pengecekan (di PPAT) dengan proses pembuatan Akta, ini satu integrasi yang tidak bisa dipisahkan,” lanjut Marcellinus Wiendarto. 

Layanan PERINTIS 10 Hari untuk saat ini hanya bisa masyarakat gunakan untuk peralihan hak secara elektronik berdasarkan Akta PPAT. Di antaranya untuk peralihan hak karena jual beli, peralihan hak karena hibah, peralihan hak karena pembagian hak bersama, peralihan hak karena tukar-menukar, dan peralihan hak karena pemasukan dalam perusahaan (Inbreng). 

Balik Nama Selesai dalam Tujuh Hari, Masyarakat Jadi Bisa Lebih Cepat Memanfaatkan Sertipikat Tanah

Hermanamrullah    September 11, 2026   

Balik Nama Selesai dalam Tujuh Hari, Masyarakat Jadi Bisa Lebih Cepat Memanfaatkan Sertipikat Tanah

Okenews.net - Percepatan layanan pertanahan yang dilakukan lewat Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih cepat memanfaatkan sertipikat tanahnya sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut tengah dialami oleh warga Jakarta Utara, Dewi Himjati, yang pada Kamis (27/08/2026) lalu baru saja mengambil sertipikat hasil layanan PERINTIS di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Utara.

“Program ini buat saya besar sekali manfaatnya, banyak sekali. Jadi kalau saya mau jaminkan sertipikat ini kembali, jadi cepat selesai kan. Cepat berputarlah modal saya di situ,” ujar Dewi Himjati dalam keterangannya.

Dewi Himjati memberikan apresiasi kepada petugas Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara atas pelaksanaan layanan PERINTIS. Menurutnya, proses peralihan hak sertipikatnya benar selesai sesuai target yang ditetapkan. “Terima kasih ya sama BPN, khususnya di Jakarta Utara ini sudah menjalankan ketentuan dengan baik dan tepat waktu. Sebelum 10 hari bahkan sudah selesai,” ungkapnya.

Pengalaman Dewi Himjati menjadi salah satu gambaran manfaat dari transformasi layanan pertanahan yang tengah ditingkatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Percepatan layanan pertanahan ini membutuhkan keterpaduan dan sinergi antarpihak yang terlibat, dalam hal ini pada proses Peralihan Hak.

Untuk mendukung terwujudnya percepatan layanan bagi masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, terus mengawal kolaborasi antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah daerah. Kedua pihak tersebut merupakan pihak yang aktif terlibat dalam proses Peralihan Hak. PPAT terlibat dalam pengecekan dan pembuatan Akta, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam tahap pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

“Ini tiga pihak ini untuk Peralihan Hak harus kompak, ya. BPN, Pemda dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sama IPPAT harus kompak. Ini dalam rangka untuk melaksanakan ini supaya cepat dan bisa berjalan arus kolaborasi dan sinergi,” kata Menteri Nusron saat memberi pengarahan ke IPPAT dan BPKAD se-D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026) lalu.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan Peralihan Hak yang lebih cepat dan bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Dengan proses yang semakin terintegrasi, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh sertipikat sehingga bisa segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan. 

Dari ZIS untuk Sesama, Baznas Lotim Salurkan Santunan Anak Yatim di Maulid Tebaban

Hermanamrullah    September 10, 2026   

Dari ZIS untuk Sesama, Baznas Lotim Salurkan Santunan Anak Yatim di Maulid Tebaban

Okenews.net – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Raudatul Jannah, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kamis (10/9/2026), menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial melalui zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Salah satu perhatian utama dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan santunan kepada anak yatim yang bersumber dari dana ZIS masyarakat Lombok Timur yang dihimpun dan dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur.

Kasubag Baznas Lombok Timur, M. Al. Wathani, mengatakan santunan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian para muzaki dan masyarakat yang telah mempercayakan zakat, infak dan sedekahnya kepada Baznas.

Menurutnya, setiap zakat, infak dan sedekah yang ditunaikan masyarakat memiliki nilai manfaat yang besar ketika dikelola dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

“Zakat, infak dan sedekah yang ditunaikan masyarakat kembali kepada masyarakat dalam bentuk kemanfaatan. Santunan ini adalah salah satu bukti bahwa ZIS dapat menjadi jembatan kebaikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar M. Al. Wathani.

Ia mengajak masyarakat Lombok Timur yang telah memenuhi syarat untuk semakin sadar dan peduli terhadap kewajiban berzakat. Penyaluran melalui Baznas, kata dia, memungkinkan dana ZIS dikelola secara amanah dan disalurkan kepada para mustahik melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan.

“Semakin banyak masyarakat yang menunaikan zakat melalui Baznas, semakin luas pula manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Penyerahan santunan kepada anak yatim pun menjadi salah satu momen mengharukan dalam rangkaian Maulid Nabi tersebut. Kehadiran Baznas dalam kegiatan keagamaan itu sekaligus menunjukkan bahwa semangat memperingati kelahiran Rasulullah SAW dapat diwujudkan melalui aksi nyata kepedulian terhadap sesama.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. Drs. H. M. Juaini Taofik, yang hadir mewakili Bupati Lombok Timur, mengingatkan masyarakat agar Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Menurutnya, keteladanan Rasulullah SAW harus diwujudkan melalui penguatan silaturahmi, persaudaraan, kepedulian sosial dan kebersamaan.

“Maulid hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan kepedulian kita kepada sesama,” pesan Sekda.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 27 Januari 2027. Perbedaan pilihan, kata dia, jangan sampai merusak hubungan persaudaraan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mendorong dukungan masyarakat terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang tengah digalakkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Suralaga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur Baznas Lombok Timur.

Sinergi pemerintah, Baznas, tokoh agama dan masyarakat diharapkan terus diperkuat. Dengan demikian, semangat Maulid Nabi tidak hanya hadir dalam lantunan doa dan tausiah, tetapi juga diwujudkan melalui gerakan berbagi, berzakat dan membantu sesama.

Menteri Nusron Peringatkan Pengusaha: Kebakaran Lahan Dapat Batalkan HGU

Hermanamrullah    September 09, 2026   

Menteri Nusron Peringatkan Pengusaha: Kebakaran Lahan Dapat Batalkan HGU

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tindakan pembukaan lahan dengan cara pembakaran bisa menyebabkan pengusaha kehilangan Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HGU dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (07/09/2026).

“Jadi kalau lahan terbakar itu dapat dibatalkan HGU-nya. Setelah melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi, tinjauan lapangan atau verifikasi, pengkajian, pemberitahuan, dan pelepasan atau pembatalan HGU, apabila terbukti tidak dipenuhi (kewajibannya), HGU-nya dapat dibatalkan oleh menteri,” ujar Menteri Nusron di hadapan ratusan pengusaha pemegang HGU yang hadir dalam Rakor. 

Ketentuan mengenai pembatalan HGU pada lahan terbakar diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016. Menteri Nusron menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, HGU akan dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir apabila pengelolaan usaha secara tidak bertanggung jawab membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar.

“Kalau terbakarnya itu kurang dari 50% dari total lahan yang diberi HGU, maka yang dibatalkan adalah lokasi yang terdapat kebakaran. Tetapi, kalau kebakarannya di atas 50% dari total lahan HGU, misalnya HGU-nya 5.000 hektare, kebakarannya 3.000 hektare, maka pembatalannya dapat dilakukan keseluruhannya,” jelas Menteri Nusron.

Selain potensi sanksi, pemegang HGU juga memiliki berbagai kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian HGU. Pemegang hak diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sumber air, melakukan tata kelola air, serta melakukan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran.

Menteri Nusron kemudian mengajak para pengusaha untuk bekerja sama mencegah dan mengatasi kebakaran hutan yang terjadi berbagai daerah di Indonesia. "Kami harapkan kita semua bersama-sama menangani dan memitigasi bencana ini untuk kemaslahatan masyarakat luas dan bangsa negara," pungkasnya.

Turut menyampaikan pengarahan dalam Rakor ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung. Mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad.

Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52%

Hermanamrullah    September 09, 2026   

Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52%

Okenews.net - Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52%. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Senin (07/09/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka tersebut sudah melampaui target penetapan LP2B untuk 2029.

“Setelah kita kerja delapan bulan dengan Kemendagri, BPS, dan semuanya di bawah bimbingan Kemenko Pangan, alhamdulillah secara nasional agregat 87,52%. Jadi, pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah menargetkan penetapan LP2B secara bertahap hingga minimal 87% pada 2029. Target penetapannya direncanakan bertahap, yaitu 78% pada 2026, 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

Menteri Nusron mengungkapkan, capaian tersebut meningkat signifikan dibanding kondisi di awal tahun ini. Pada Januari 2026, penetapan LP2B berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi baru mencapai sekitar 68%, sedangkan capaian nasional berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota yang telah memasukkan LP2B baru 41,72%.

Untuk mempercepat penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk daerah yang belum mampu memenuhi target secara mandiri, penghitungan capaian dilakukan secara agregat pada tingkat provinsi sehingga penetapan LP2B bisa tetap memenuhi target nasional. Upaya tersebut turut diperkuat melalui kerja sama, salah satunya diwujudkan lewat Surat Edaran Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Ini semua yang kami lakukan untuk menopang ketahanan pangan, swasembada pangan. Karena, swasembada pangan tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya lahan dan air,” tutur Menteri Nusron.

Meski secara nasional telah mencapai 87,52%, saat ini masih ada tujuh provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya berada di bawah 87%. Ketujuh provinsi itu antara lain Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan waktu kepada daerah tersebut untuk meningkatkan capaiannya dengan tetap mempertahankan angka yang telah ditetapkan sebagai batas minimal.

“Kabar bagus yang dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, LP2B sudah 87% secara nasional. Untuk yang tujuh provinsi (belum sampai batas minimal), kita kasih waktu saja untuk keterlambatan ini untuk bisa lebih, kasih waktu. Tidak boleh kurang dari itu (angka sebelumnya) karena secara nasional sudah memenuhi 87%,” tegas Menko Pangan.

Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; Wakil Menteri Lingkungan Hidup; serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. Menteri Nusron hadir dengan didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Target 87% LP2B Tercapai Sebelum 2029, Menteri Nusron Apresiasi Kinerja Jajaran

Hermanamrullah    September 09, 2026   

Target 87% LP2B Tercapai Sebelum 2029, Menteri Nusron Apresiasi Kinerja Jajaran

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat pencapaian target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hingga 2026, LP2B secara nasional telah melampaui target 87% yang semula disasar bisa tercapai pada akhir 2029.

“Untuk LP2B, alhamdulillah saya benar bersyukur. Saya terima kasih banget sama tim dari BPN se-Indonesia. Belum selesai 2026, kita sekarang sudah berhasil mengunci LP2B secara nasional di tahun 2026. Belum sampai tahun 2029, jauh lebih cepat dari yang ditargetkan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026) lalu.

Berdasarkan data terbaru, penetapan LP2B secara nasional sudah mencapai 87,52%. Angka tersebut melampaui target awal 87% yang ditetapkan untuk akhir 2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut Menteri Nusron, capaian tersebut menjadi langkah penting dalam menopang ketahanan pangan nasional. Sejumlah provinsi yang sebelumnya menghadapi tantangan untuk mencapai target juga telah berhasil memenuhi atau melampaui angka yang ditetapkan. Jawa Barat, misalnya, telah mencapai 87,02%, sementara Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan mencapai 88%.

Menteri Nusron menegaskan, tercapainya target LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tidak berarti seluruh persoalan selesai. Pekerjaan berikutnya adalah menyusun kebijakan terkait pemanfaatan lahan sawah yang berada di luar kawasan LP2B agar alih fungsi lahan tetap terkendali.

Pengaturan tersebut juga akan menentukan jenis pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap 13% lahan sawah di luar LP2B.  Pemanfaatannya tetap harus dibatasi agar keberadaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan nasional dapat dipertahankan. “Alih fungsi pada 13% lahan tersebut tidak berarti boleh dilakukan secara bebas. Boleh, tetapi terbatas,” tegas Menteri Nusron.

Di depan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN se-Indonesia dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengikuti Rakor, Menteri Nusron menekankan agar kebijakan perlindungan lahan sawah tersebut dipertahankan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencetak sekitar tiga juta hektare sawah baru di luar Pulau Jawa, termasuk di Papua dan Kalimantan Timur. 

“Kebijakan ini harus kita pertahankan setidaknya sampai tahun 2029, sampai urusan pencetakan sawah di Papua dan di Kaltim dan di kawasan lain di luar Jawa selesai. Di mana Pak Presiden mentargetkan ada tambahan sekitar 3 juta hektare sawah baru,” ujarnya.

Menurutnya, perlindungan lahan pertanian tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kedaulatan negara. Selama pencetakan sawah baru di luar Jawa belum selesai, pemerintah perlu berhati-hati dalam memberikan ruang bagi alih fungsi lahan pertanian di Pulau Jawa. “Karena soal pangan ini adalah _necessary condition_. Tidak boleh ditawar. Salah satu bentuk negara kuat, kedaulatan negara kuat adalah masalah pangan. Ini tidak boleh ditawar,” pungkas Menteri Nusron.

Dalam Rakor ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Maulid Nabi dan HUT ke-2 Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur, Baznas Lotim Dorong Semangat Berbagi

Hermanamrullah    September 09, 2026   

Maulid Nabi dan HUT ke-2 Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur, Baznas Lotim Dorong Semangat Berbagi

Okenews.net– Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, Rabu (9/9/2026).

Ratusan jamaah menghadiri kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala KUA, Polmas, Babinsa, para tuan guru, tokoh masyarakat, santri, serta dewan guru Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur.

Momentum peringatan Maulid Nabi tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang dan meneladani akhlak Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Baznas Kabupaten Lombok Timur, Dr. Asbullah Muslim, M.Pd.I, hadir memberikan sambutan sekaligus menyerahkan bantuan kepada pihak yayasan.

Dalam sambutannya, Dr. Asbullah memaparkan sejumlah program unggulan Baznas Lombok Timur yang selama ini diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Program tersebut mencakup bidang kesehatan, dakwah dan advokasi, pendidikan, ekonomi, serta berbagai program sosial dan kemanusiaan lainnya.

Menurutnya, Baznas Lombok Timur tidak ingin bantuan yang diberikan hanya menjadi solusi sesaat. Sebaliknya, berbagai program yang dijalankan diarahkan agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

“Zakat bukan hanya tentang memberi, tetapi bagaimana zakat yang kita kelola dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk bangkit, berkembang, dan menjadi lebih mandiri,” ujar Dr. Asbullah.

Ia menjelaskan, pada sektor kesehatan Baznas memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sementara di bidang pendidikan, program diarahkan untuk membantu pelajar, santri maupun lembaga pendidikan.

Di sektor ekonomi, Baznas mendorong pemberdayaan masyarakat agar para penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun kemandirian ekonomi.

Sedangkan melalui program dakwah dan advokasi, Baznas turut memperkuat pembinaan keagamaan serta memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Dr. Asbullah juga mengajak masyarakat yang telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk menunaikan kewajiban zakat melalui Baznas.

Ia menegaskan, pengelolaan zakat secara profesional dan tepat sasaran akan membuat manfaat zakat semakin luas, sehingga lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya.

“Mari kita jadikan zakat sebagai kekuatan bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semakin banyak zakat yang dihimpun dan dikelola dengan baik, semakin luas pula manfaat yang dapat kita hadirkan untuk masyarakat Lombok Timur,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur, Ust. Lalu Irjan Nawadi, M.Pd, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua Baznas Lombok Timur beserta bantuan yang diberikan kepada yayasan.

Ia berharap peringatan Maulid Nabi sekaligus HUT ke-2 yayasan tersebut dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah, sekaligus memperkuat hubungan serta silaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat.

Suasana kekeluargaan semakin terasa sepanjang kegiatan. Ratusan jamaah mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh khidmat.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW serta menumbuhkan semangat kepedulian dan berbagi kepada sesama melalui zakat, infak dan sedekah.

Dengan semangat tersebut, Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur diharapkan terus berkembang menjadi salah satu wadah pendidikan dan dakwah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Lombok Timur.

Bupati Lotim Dorong Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Hermanamrullah    September 08, 2026   

Bupati Lotim Dorong Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Okenews.net — Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mendorong agar program pelatihan berbasis kompetensi tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi mampu melahirkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar dan potensi daerah.

Hal itu disampaikan Bupati saat menutup kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi sekaligus menyerahkan bantuan peralatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Bupati Lombok Timur, Selasa (8/9).

Menurut Haerul Warisin, ijazah pendidikan formal belum selalu menjamin seseorang memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan dunia kerja. Karena itu, pelatihan menjadi ruang penting untuk membentuk kemampuan peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Ia meminta penyelenggara pelatihan ke depan lebih cermat membaca kebutuhan masyarakat dan perkembangan pasar kerja. Materi pelatihan, kata dia, sebaiknya tidak terus berulang pada jenis keterampilan yang sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam yang tersedia.

"Harus ada pemetaan kebutuhan masyarakat, latar belakang peserta, dan potensi yang ada di lingkungannya. Penyedia pelatihan harus jeli melihat peluang," tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya menyesuaikan keterampilan dengan bakat dan minat peserta. Dengan demikian, bantuan peralatan yang diberikan tidak berhenti sebagai fasilitas semata, tetapi benar-benar dapat digunakan untuk menunjang produktivitas dan membuka peluang usaha.

Ia menilai jenis keterampilan kekinian, termasuk content creator, juga memiliki peluang yang cukup besar sehingga perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Haerul Warisin mengapresiasi para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan menerima bantuan peralatan. Ia meminta seluruh bantuan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Bupati juga membuka ruang bagi peserta untuk kembali memperdalam keterampilan apabila masih membutuhkan pemantapan materi.

"Jangan ragu untuk datang kembali memperdalam ilmu jika masih membutuhkan pemantapan. Yang penting semakin percaya diri dengan keterampilan yang dimiliki," pesannya.

Sementara itu, Perwakilan BPVP Lombok Timur, Haeruziyat, menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan anggaran APBN kepada sejumlah lembaga pelatihan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran yang saat ini mencapai sekitar 31 ribu orang di Lombok Timur.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan kompetensi yang lebih relevan, peserta diharapkan tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha sendiri.

Pada Agustus 2026, pemerintah pusat memberikan Anggaran Belanja Tambahan. Melalui dukungan tersebut, LLK Selong memperoleh alokasi pelatihan untuk 720 peserta yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang.

Selain memperoleh pembelajaran dari para instruktur, peserta juga mendapatkan fasilitas berupa peralatan yang dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha.

Haeruziyat mengingatkan peserta agar mengikuti program tersebut dengan serius dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan secara optimal. Kesempatan itu dinilai penting untuk membuka peluang karier sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat lain yang akan mengikuti pelatihan pada gelombang berikutnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyematan kartu nama secara simbolis oleh Bupati Lombok Timur. Selanjutnya, Bupati bersama Wakil Bupati Lombok Timur menyerahkan bantuan peralatan dari DBH-CHT kepada sejumlah perwakilan penerima.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris.

Di akhir kegiatan, Bupati berharap komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Ketenagakerjaan terus diperkuat agar program peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan berkesinambungan.

Tak Sekadar Menari, Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Belajar Disiplin dan Percaya Diri

Hermanamrullah    September 08, 2026   

Tak Sekadar Menari, Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Belajar Disiplin dan Percaya Diri

Okenews.net – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah terus menghadirkan program pembinaan yang kreatif, edukatif, dan membangun karakter anak binaan. Salah satunya melalui pembelajaran seni tari yang digelar pada Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi semakin menarik karena melibatkan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram sebagai pendamping dan instruktur.

Dalam pembelajaran itu, anak binaan diperkenalkan sekaligus mempraktikkan Tari Gopala dan Tari Kecak. Para mahasiswa PKL terlebih dahulu memberikan contoh setiap gerakan, kemudian mendampingi anak binaan untuk mengikuti rangkaian gerakan secara bertahap.

Suasana pembelajaran berlangsung interaktif. Anak binaan tidak hanya diajak mengenal seni dan budaya, tetapi juga dilatih untuk berani tampil, berkonsentrasi, menjaga kekompakan, serta mengikuti setiap gerakan dengan disiplin.

Bagi LPKA Lombok Tengah, seni tari bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu. Lebih dari itu, seni menjadi media pembinaan yang dapat membantu anak binaan menggali potensi sekaligus membangun karakter positif.

Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Hidayat, mengapresiasi kolaborasi dengan mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam program pembinaan sangat penting untuk memberikan pengalaman positif dan beragam kepada anak binaan.

“Melalui kegiatan seni, anak binaan dapat mengembangkan potensi dan kreativitas sekaligus belajar tentang disiplin dan kerja sama. Kami berharap pengalaman positif ini dapat menjadi bekal bagi mereka saat kembali ke masyarakat,” ujar Hidayat.

Ia menegaskan, LPKA Lombok Tengah akan terus mendorong lahirnya program-program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga mampu membentuk mental dan karakter anak binaan.

Melalui kegiatan seni tari ini, anak binaan diharapkan semakin percaya diri, mampu bekerja sama, serta memiliki ruang untuk menyalurkan kreativitas secara positif.

Tangis Campur Bahagia, Ketua Baznas Lotim “Sebrangi Lautan” ke Gili Beleq

Hermanamrullah    September 08, 2026   

Tangis Campur Bahagia, Ketua Baznas Lotim “Sebrangi Lautan” ke Gili Beleq

Okenews.net- Jarak dan kondisi geografis bukan penghalang bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur untuk terus hadir di tengah masyarakat. Hal itu dibuktikan melalui kegiatan “Sebrangi Lautan”, ketika Ketua Baznas Lombok Timur bersama jajaran dan timnya menyeberangi laut menuju Gili Beleq, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Selasa (8/9/2026).

Kehadiran rombongan Baznas Lotim tersebut dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sekaligus penyerahan santunan bagi anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhuafa di Gili Beleq.

Kedatangan rombongan Baznas disambut hangat masyarakat. Warga terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, terlebih karena kehadiran pimpinan Baznas Lotim secara langsung menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah kepulauan dengan akses yang tidak mudah.

Suasana haru bercampur bahagia pun terasa dalam kegiatan tersebut. Ketua Baznas Lotim mengaku tersentuh melihat antusiasme masyarakat Gili Beleq yang tetap semangat berkumpul dan mengikuti peringatan Maulid Nabi meski berada jauh dari pusat pemerintahan.

Menurutnya, perjalanan menuju Gili Beleq bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari ikhtiar Baznas memastikan kepedulian dan manfaat zakat dapat dirasakan masyarakat tanpa terkecuali.

“Kami menyeberangi lautan bukan karena dekatnya jarak, tetapi karena besarnya cinta dan kepedulian kepada saudara-saudara kita di Gili Beleq. Ketika melihat masyarakat berkumpul, anak-anak yatim tersenyum dan warga menyambut kami dengan penuh kehangatan, jujur hati saya sangat tersentuh. Ada rasa haru, tetapi juga kebahagiaan yang luar biasa,” ungkapnya.

Ia menegaskan, keberadaan Baznas tidak boleh hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di perkotaan atau wilayah yang mudah dijangkau. Masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, hingga wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan manfaat dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas Lotim juga mengajak masyarakat Desa Pare Mas, khususnya warga Gili Beleq, untuk meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Menurutnya, zakat bukan hanya kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, tetapi juga memiliki peran besar dalam memperkuat kepedulian sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Mari kita tunaikan zakat melalui Baznas Lombok Timur. InsyaAllah amanah dan tepat sasaran. Zakat yang kita keluarkan mungkin terlihat kecil bagi kita, tetapi bagi saudara kita yang membutuhkan, nilainya bisa sangat besar dan berarti bagi kehidupan mereka,” ajaknya.

Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam hal kepedulian, kedermawanan, dan kasih sayang kepada sesama.

“Kecintaan kepada Rasulullah SAW jangan hanya kita tunjukkan dengan memperingati Maulid. Mari kita buktikan dengan memperbanyak amal, membantu sesama, menyantuni anak yatim, memperhatikan kaum dhuafa, dan berbagi sebagian rezeki kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Baznas Kabupaten Lombok Timur menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhuafa di Gili Beleq.

Santunan tersebut merupakan bagian dari amanah zakat, infak, dan sedekah masyarakat Lombok Timur yang disalurkan kepada para penerima manfaat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat Gili Beleq, kedatangan rombongan Baznas Lotim menjadi momen yang sangat berarti. Tidak hanya menerima santunan, warga juga merasa mendapatkan perhatian dan kepedulian meski tinggal di wilayah kepulauan yang membutuhkan perjalanan khusus untuk menjangkaunya.

Camat Jerowaru turut menyampaikan apresiasi atas langkah Baznas Lombok Timur yang hadir secara langsung di Gili Beleq. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi bukti bahwa perhatian kepada masyarakat tidak dibatasi oleh jarak dan kondisi geografis.

“Ini merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat kami. Kehadiran pimpinan Baznas Lotim secara langsung ke Gili Beleq tentu menjadi kebanggaan sekaligus membawa harapan bagi warga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di pulau juga menjadi bagian penting dari perhatian dan kepedulian sosial di Lombok Timur,” ujarnya.

Kelancaran kegiatan juga mendapat dukungan dari unsur pemerintahan dan keamanan setempat. Rombongan Baznas Lotim didampingi Camat Jerowaru, Polmas Desa Pare Mas, serta Babinsa.

Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, sekaligus memperlihatkan kolaborasi antara lembaga sosial, pemerintah, dan unsur keamanan dalam menghadirkan pelayanan serta kepedulian hingga ke wilayah kepulauan.

Kegiatan “Sebrangi Lautan” ditutup dengan tausiyah Maulid Nabi Muhammad SAW, doa bersama, dan ramah tamah antara jajaran Baznas Lotim dengan masyarakat Gili Beleq.

Senyum dan kebahagiaan terlihat di wajah warga, terutama anak-anak yatim serta penerima santunan yang mendapat perhatian langsung dari Baznas.

Melalui program “Sebrangi Lautan”, Baznas Kabupaten Lombok Timur ingin menegaskan bahwa gerakan zakat harus terus tumbuh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Zakat tidak sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi instrumen kepedulian sosial yang mampu menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.

Perjalanan menyeberangi laut menuju Gili Beleq pun meninggalkan pesan sederhana namun kuat: jarak bukan alasan untuk berhenti peduli.

Selama masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian, Baznas Lotim berkomitmen untuk terus hadir, menyapa, berbagi, dan memastikan amanah zakat dapat dirasakan hingga pelosok dan pulau-pulau di Kabupaten Lombok Timur.

“Kami ingin tidak ada satu pun saudara kita yang merasa terlupakan. Sebab zakat adalah amanah, dan amanah itu harus sampai kepada mereka yang berhak menerimanya,” tutup Ketua Baznas Lotim.

Bupati Cup Voli Rarang Bakal Jadi Agenda Tahunan

Hermanamrullah    September 08, 2026   

Bupati Cup Voli Rarang Bakal Jadi Agenda Tahunan

Okenews.net – Kejuaraan Voli Bupati Cup 2026 di Lapangan Bola Voli Rarang, Lombok Timur, mendapat perhatian khusus dari Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Turnamen tersebut dipastikan tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi akan diarahkan menjadi agenda olahraga tahunan.

Hal itu disampaikan Haerul saat menghadiri penutupan Kejuaraan Voli Bupati Cup 2026 di Rarang, Selasa (8/9). Di hadapan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan turnamen tersebut setiap tahun.

“Kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang akan kita lanjutkan setiap tahun. Kita jadikan turnamen di Desa Rarang ini sebagai agendanya Bupati Lombok Timur,” kata Haerul.

Tak hanya memastikan keberlanjutan turnamen, Bupati juga menyatakan akan meningkatkan dukungan anggaran pada pelaksanaan berikutnya. Dengan dukungan yang lebih besar, ia berharap kualitas penyelenggaraan dan pembinaan atlet voli di daerah juga semakin berkembang.

Menurutnya, keberadaan turnamen menjadi salah satu cara untuk membangun minat masyarakat terhadap olahraga, khususnya bola voli. Ia berharap ajang tersebut mampu memacu pemuda Rarang dan wilayah sekitarnya untuk menekuni olahraga secara serius.

Haerul mengakui peserta yang berlaga dalam kejuaraan tahun ini tidak seluruhnya berasal dari Rarang. Bahkan, sejumlah atlet datang dari luar Lombok Timur. Namun, kondisi tersebut dinilai dapat menjadi pemicu bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan dan tidak kalah bersaing.

“Justru ini kita harapkan menjadi motivasi bagi pemuda Rarang untuk lebih serius menekuni olahraga voli,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Haerul juga menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta aparat keamanan yang telah berperan menjaga kelancaran selama turnamen berlangsung.

Sementara itu, laga puncak mempertemukan ATN Samudera Rarang dengan LTP Bank NTBS. Tampil sebagai tuan rumah, ATN Samudera Rarang berhasil keluar sebagai pemenang dan menutup Kejuaraan Voli Bupati Cup 2026 dengan hasil membanggakan.

Pemda Lotim Kejar 127 Gerai KDKMP, Lahan Jadi Kendala

Hermanamrullah    September 07, 2026   

Pemda Lotim Kejar 127 Gerai KDKMP, Lahan Jadi Kendala

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorong percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang hingga kini belum terealisasi di sebagian wilayah.

Dari total 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 101 gerai KDKMP masih dalam proses pembangunan dan 26 gerai telah rampung. Sementara 127 gerai lainnya belum mulai dibangun.

Persoalan lahan menjadi salah satu kendala utama. Sejumlah lokasi yang tersedia dinilai belum memenuhi persyaratan, terutama karena letaknya kurang strategis.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin (7/9/2026).

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta seluruh kepala desa maupun lurah segera mencari solusi agar pembangunan gerai KDKMP tidak terus tertunda.

Menurutnya, pembangunan gerai tersebut merupakan program pemerintah yang harus dimanfaatkan secara maksimal karena nantinya menjadi aset yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

“Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi dan kita selesaikan bersama,” tegas Haerul Warisin.

Ia menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Lombok Timur dapat memiliki gerai KDKMP. Terlebih, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan setiap gerai.

“Harus kita manfaatkan. Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh pemerintah dengan dana Rp1 miliar,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan lahan, Bupati menawarkan sejumlah alternatif. Pembangunan dapat dilakukan di atas tanah pecatu, melakukan tukar guling apabila lokasinya tidak strategis, memanfaatkan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, maupun menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB.

Haerul juga meminta kepala desa dan penjabat kepala desa aktif berkomunikasi dengan masyarakat apabila diperlukan penyesuaian lokasi.

“Kalau lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya,” katanya.

Ia berharap desa yang telah memiliki lahan pecatu dapat segera memanfaatkannya sehingga pembangunan KDKMP bisa berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan kesenjangan fasilitas antardesa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengapresiasi keterlibatan Kodim 1615 Lombok Timur dalam mendukung percepatan pembangunan fisik maupun distribusi kebutuhan KDKMP.

“Semangat membangun dari TNI inilah yang sangat kita perlukan,” pujinya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan, pembangunan KDKMP yang belum selesai bukan berarti mangkrak. Sebagian besar disebabkan pembangunan belum dimulai karena berbagai persoalan di lapangan.

Untuk pembangunan tahap II, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 15 titik berada pada progres 91–99 persen, 20 titik mencapai 81–90 persen, sedangkan 68 titik masih berada pada progres 71 persen ke bawah.

Dandim juga memaparkan sebaran 127 gerai yang belum dibangun. Kecamatan Sakra Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 20 desa.

Selain pembangunan fisik, KDKMP yang telah rampung nantinya mendapatkan dukungan sarana dan prasarana. Terdapat 17 jenis sarpras yang disiapkan, di antaranya truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas.

Hadiyansyah menyebutkan, pendistribusian sarpras tersebut dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat sehingga tidak seluruh unit menerima perlengkapan pada waktu yang bersamaan.

“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, tetapi secara bergantian dan bertahap dikirim dari pusat,” jelasnya.

Terkait kendala pembangunan, Dandim menyebut terdapat dua persoalan yang sempat muncul, yakni adanya klaim lahan oleh ahli waris dan penolakan masyarakat terhadap penggunaan lahan tertentu.

Namun, kedua persoalan tersebut telah dimediasi dan diselesaikan. Persoalan klaim lahan oleh ahli waris telah dituntaskan, begitu pula keberatan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas olahraga sebagai lokasi pembangunan.

Dengan penyelesaian sejumlah persoalan tersebut, Pemkab Lombok Timur berharap pembangunan 127 gerai KDKMP yang belum terealisasi dapat segera dikejar sehingga seluruh desa dan kelurahan memiliki fasilitas koperasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.