www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Sabtu, 13 Juni 2026

Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menegaskan pentingnya peran seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan dan investasi di Kalimantan Timur dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki posisi yang sangat strategis setelah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini sebagai pusat perhatian pemerintah, investor, masyarakat, hingga dunia internasional.

“ATR/BPN harus terus bisa menjadi solusi atas pembangunan di Kalimantan Timur ini. Tentunya tidak mudah di tengah berbagai regulasi namun kita harus kedepankan menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan pasti," ujar Wamen Ossy saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur serta Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jumat (12/06/2026).

Lebih lanjut, ia juga menyebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam berbagai kegiatan senantiasa menekankan bahwa 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat akan menilai kualitas layanan berdasarkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengurus layanan pertanahan.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kita lakukan inovasi-inovasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kita cari area-area mana lagi yang kita bisa perbaiki dari sisi pelayanan kita,” ujar Wamen Ossy. 

Didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Shamy Ardian dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Ceto Subagiyo, Wamen Ossy meninjau loket pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Samarinda. Ia melihat langsung bagaimana proses pelayanan di loket-loket Kantah di daerah. 

Ketika meninjau area pelayanan, Wamen Ossy memastikan layanan yang diberikan jajarannya kepada masyarakat berjalan baik. Ia juga meminta dukungan serta kritik dan saran atas pelayanan yang ada kepada para pemohon yang tengah datang di loket. 

“Mohon dukungannya terus untuk kami, Kalau ada permasalahan pertanahan tak usah lewat orang lain langsung saja datang ke kantornya langsung supaya lebih mudah dimengerti daripada melalui pihak lain,” ujar Wamen Ossy di hadapan para pemohon. 

Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy juga menyerahkan total 15 sertipikat tanah kepada masyarakat yang hadir. Sertipikat yang diserahkan mulai dari sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tanah wakaf. 

Peletakan Batu Pertama Graha PMII Lotim, Investasi Jangka Panjang Cetak Kader Pemimpin Masa Depan

Okenews.net – Semangat gotong royong dan kebersamaan mewarnai peletakan batu pertama pembangunan Graha Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur di kawasan Rakam, Kecamatan Selong, Jumat (12/6/2026). Momentum ini menjadi tonggak penting bagi PMII Lombok Timur dalam menghadirkan pusat kaderisasi yang akan menjadi rumah perjuangan dan pengembangan sumber daya kader di masa mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur H. M. Juaini Taofik yang mewakili Bupati Lombok Timur, unsur Forkopimda, Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII (IKA PMII), IKA PMII NTB, IKA PMII Lombok Timur, PKC PMII Bali Nusra, PC PMII Lombok Timur, serta ratusan kader dan alumni PMII.

Ketua Panitia Pembangunan Graha PMII Lombok Timur, Dr. Ahmad Patoni, mengatakan pembangunan gedung tersebut merupakan wujud nyata komitmen para alumni untuk meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi generasi kader PMII berikutnya.

Menurutnya, Graha PMII bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat pembelajaran, ruang diskusi, serta tempat lahirnya berbagai gagasan dan pemikiran yang berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Gedung ini bukan sekadar bangunan. Ini akan menjadi pusat belajar, pusat gerakan, dan tempat lahirnya berbagai gagasan. Siapa pun yang terlibat dalam pembangunan ini telah mengambil bagian dalam amal jariyah yang manfaatnya akan terus mengalir,” ujarnya.

Patoni menjelaskan, pembangunan tahap awal didukung oleh puluhan alumni yang secara sukarela menghimpun dana untuk membangun struktur dasar gedung. Saat ini pembangunan dimulai dengan pengerjaan 24 tiang pondasi sebagai fondasi awal berdirinya Graha PMII.

“Sebanyak 40 alumni telah berkomitmen mendukung pembangunan ini. Ini menunjukkan bahwa PMII Lombok Timur tidak menunggu memiliki banyak sumber daya untuk bergerak, tetapi bergerak karena keyakinan dan semangat pengabdian,” katanya.

Ia menambahkan, kekuatan utama PMII Lombok Timur terletak pada optimisme dan semangat kadernya dalam membawa perubahan positif bagi daerah.

Sementara itu, Ketua IKA PMII Lombok Timur, Muhlis Hasim, menegaskan bahwa pembangunan Graha PMII merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung proses kaderisasi organisasi.

“Graha PMII ini bukan untuk kepentingan alumni semata, tetapi dipersiapkan untuk kader-kader masa depan. Dari tempat ini akan lahir generasi yang belajar, berdiskusi, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Cless itu menjelaskan, bangunan dua lantai tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 15 are. Lantai pertama akan difungsikan sebagai kantor organisasi, sedangkan lantai kedua akan menjadi aula pertemuan dan pusat kegiatan kaderisasi.

Dengan hadirnya gedung tersebut, kader PMII di Lombok Timur nantinya memiliki fasilitas yang representatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan organisasi tanpa harus berpindah-pindah tempat.

Muhlis juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan dukungan berupa penyediaan lahan untuk pengembangan organisasi. Ia berharap status lahan tersebut ke depan dapat ditingkatkan menjadi hibah penuh guna memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Graha PMII.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, yang mewakili Bupati Lombok Timur, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan Graha PMII hingga tuntas.

Menurutnya, Bupati Lombok Timur memberikan perhatian khusus terhadap proses legalitas lahan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pak Bupati berpesan agar seluruh proses ini dikawal hingga selesai secara akuntabel. Insya Allah tinggal selangkah lagi menuju penyelesaian administrasi dan legalitasnya,” kata Juaini.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan nyata pada tahap awal pembangunan melalui bantuan alat berat dan material.

“Begitu panitia menyampaikan kebutuhan pembangunan, pemerintah langsung memberikan dukungan berupa alat berat dan material. Ini menjadi bukti bahwa PMII dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah,” tegasnya.

Pembangunan Graha PMII Lombok Timur diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat proses kaderisasi, melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, serta memperkokoh kontribusi PMII dalam pembangunan Lombok Timur di masa depan. 

Pegawai Kantor Pertanahan KLU Resmi Dilantik Jadi PNS, Kepala Kantor Ingatkan Pentingnya Integritas dan Pelayanan Prima


Okenews.net-  Suasana penuh kebanggaan dan semangat pengabdian mewarnai momen pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Keluarga besar Kantor Pertanahan KLU menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para pegawai yang resmi mengemban status baru sebagai aparatur sipil negara.


Pelantikan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier para pegawai sekaligus awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, berharap para pegawai yang telah dilantik mampu menjaga amanah yang diberikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.


"Pelantikan ini bukan sekadar perubahan status kepegawaian, tetapi juga bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dengan kerja nyata, dedikasi, dan komitmen dalam melayani masyarakat," ujar Muhammad Shaleh Basyarah.


Ia menegaskan bahwa ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel.


"Saya mengajak seluruh pegawai yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Jadilah ASN yang berAKHLAK dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," katanya.


Menurutnya, keberhasilan sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya.


"Kepercayaan masyarakat merupakan aset terbesar yang harus dijaga. Karena itu, setiap ASN harus bekerja dengan hati, mengedepankan etika, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.


Keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh pegawai yang baru dilantik dapat terus berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang pertanahan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan.


Dengan semangat baru sebagai PNS dan pejabat fungsional, para pegawai diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh dedikasi demi kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Kamis, 11 Juni 2026

Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Kuat untuk Agenda Pembangunan Nasional

Okenews.net - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Progres tersebut mencakup perkembangan penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang guna mendukung pelaksanaan PSN di sektor pangan.

“yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatan, pertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillah, penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua soal perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ungkap Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026).

Dari empat RDTR tersebut, tiga RDTR-nya telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Percepatan penyusunan RDTR lainnya terus didorong untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di kawasan Papua Selatan.

Pada Rakortas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ini, Wamen ATR/Waka BPN juga menjelaskan progres dalam bidang perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selanjutnya, terdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang masih diproses. Adapun KKPR yang telah diterbitkan tersebut akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, dan pengembangan perkebunan sawit.

“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan kepada kami, sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” kata Wamen Ossy yang hadir dalam Rakortas dengan didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.

Papua Selatan juga telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24%. Menurut Wamen Ossy, capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Papua Selatan berpotensi besar menjadi salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri di Indonesia. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan di provinsi ini memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang sehingga pembangunan bisa mendatangkan kebermanfaatan.

Rakortas ini turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Fais Nurofiq; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula, perwakilan Bupati Merauke serta para pejabat dari kementerian/lembaga terkait.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Fauzan Khalid Minta MenPAN RB Perketat kinerja ASN

Okenews.net-Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk memastikan output dan outcome setiap kegiatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang terukur.

“Apakah ada mekanisme kontrol yang dilakukan. Bagaimana efektifitasnya agar sesuai target. Pastikan kinerja berdasarkan pada hasil kerja dan dampak nyata, bukan hanya kehadiran fisik,” kata Fauzan dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR RI dengan MenPAN RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Ketua Ombdsman RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/06/2026).

Fauzan mencontohkan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah tersebar di ratusan wilayah setingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Menurut Fauzan, hadirnya MPP biasanya efektif sebulan hingga enam bulan, namun setelah itu berjalan kurang maksimal.

Ada banyak alasan dari pemerintah di daerah, hingga menyebabkan MPP berjalan kurang maksimal. Menurut Fauzan, salah satunya karena terbatasanya sumber daya manusia (SDM) di daerah yang menangani MPP tersebut.

“Saya berharap kepada MenPAN RB untuk tidak hanya memastikan MPP itu masih ada dan berjalan efektif. Namun, sistemnya juga harus dipastikan berjalan maksimal dan berdampak pada baiknya pelayanan masyarakat,” tandasnya.

Dalam raker, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) juga menyinggung soal manajemen talenta. Fauzan minta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperketat pengawasan terhadap pengangkatan pejabat di daerah.

Fauzan menilai, pengawasan terhadap manajemen talenta saat ini semakin menurun. Saat ini banyak pejabat ditempatkan sebagai kepala dinas, padahal tidak sesuai bidangnya. Misal, sarjana pendidikan ditempatkan menjadi kepala dinas kesehatan, karena menjadi tim sukses kepala daerah tersebut.

“Saya minta pengawasan manajemen talenta ini diperketat lagi. Kalau misalnya dibentuk panitia seleksi (pansel) untuk menentukan pejabat, itu hanya formalitas di daerah karena rangking pun sudah diatur, kata Fauzan.

Manajemen talenta merupakan strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik. Tujuannya untuk  memastikan organisasi memiliki kader pemimpin masa depan dan SDM unggul untuk mencapai tujuan strategis.

Mengenai Ombudsman, Fauzan mengakui kasian karena ombudsman daerah banyak yang tidak memiliki kantor. Untuk pengadaan kantor, pada akhirnya minta langsung kepada kepala daerah. “Takutnya kalau minta kepada kepala daerah, ini ada konfli kepentingan. Coba nanti dibahas di Komisi II DPR RI dan kami akan komunikasikan dengan kepala daerah,” ujar Fauzan yang pernah menjabat Ketua KPU NTB (2008-2013).

Fauzan Khalid Ajak Generasi Muda Kenali Kalender Hijriah dalam Gawe Beleq Kawule Midang

Okenews.net– Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menghadiri pembukaan kegiatan Begawe Beleq Kawule Midang dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan tahun ketujuh tersebut dibuka dengan pemukulan gendang beleq oleh Fauzan Khalid, disusul penampilan tarian tradisional gendang beleq yang menjadi simbol pelestarian budaya masyarakat Sasak.

Dalam sambutannya, Fauzan mengapresiasi inisiatif masyarakat dan para pemuda Midang yang terus menjaga tradisi menyambut Tahun Baru Islam melalui kegiatan yang memadukan nilai keagamaan, budaya, dan kebersamaan masyarakat.

Menurut mantan Bupati Lombok Barat dua periode itu, peringatan 1 Muharram bukan sekadar menandai pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kualitas ibadah.

“Secara spiritual, 1 Muharram adalah momentum muhasabah, hijrah menuju pribadi yang lebih baik, dan menumbuhkan harapan baru untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan,” ujar Fauzan.

Ia menjelaskan, Tahun Baru Islam memiliki makna penting karena menjadi penanda peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang menjadi titik awal kebangkitan umat Islam. Selain itu, Muharram juga termasuk salah satu dari empat bulan yang dimuliakan dalam Islam, sehingga umat dianjurkan memperbanyak amal saleh.

Fauzan juga menekankan pentingnya mengenalkan kalender Hijriah kepada generasi muda. Ia mengaku prihatin karena masih banyak anak muda yang belum mengenal atau menghafal bulan-bulan dalam kalender Islam, padahal hampir seluruh ibadah dan hari besar keagamaan Islam berpatokan pada kalender Hijriah.

“Jangan sampai kita menjalankan ajaran agama yang semuanya berbasis kalender Hijriah, tetapi kita sendiri tidak mengenal bulan-bulannya. Ini penting dipahami, terutama oleh generasi muda,” tegasnya.

Ia berharap kesadaran yang tumbuh di kalangan pemuda Midang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Lombok bahkan Indonesia dalam menghidupkan kembali tradisi menyambut Tahun Baru Islam.

Pada kesempatan tersebut, Fauzan juga memberikan apresiasi kepada panitia yang berhasil menjaga keberlangsungan Begawe Beleq Kawule Midang selama tujuh tahun berturut-turut dengan dukungan swadaya masyarakat dan para donatur.

“Ini kegiatan luar biasa. Saya berharap ke depan semakin banyak pihak yang mendukung sehingga masyarakat tidak lagi terbebani biaya penyelenggaraan. Insya Allah saya akan ikut memfasilitasi agar kegiatan ini terus berkembang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Begawe Beleq Kawule Midang, H. Taufan Buana, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keinginan masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat menyambut Tahun Baru Islam sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Sasak.

Menurutnya, selain menjadi sarana syiar Islam, kegiatan tersebut juga bertujuan melestarikan tradisi-tradisi lokal yang mulai ditinggalkan serta mendorong pertumbuhan pelaku UMKM di wilayah Midang.

“Melalui Gawe Beleq Kawule Midang, kami ingin merawat tradisi dan mengawalnya dengan inovasi. Harapannya, peringatan Tahun Baru Islam seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain untuk ikut memeriahkannya,” ujar Taufan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Fauzan Khalid yang kembali hadir membuka kegiatan tersebut, sebagaimana pernah dilakukan saat menjabat Bupati Lombok Barat pada 2019.

Kegiatan Begawe Beleq Kawule Midang tahun ini diwarnai berbagai pertunjukan seni budaya, permainan tradisional, serta aktivitas yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Australia dan Happy Hearts Resmikan Gedung Baru SDN 2 Pohgading, Pemda Lotim Apresiasi Dukungan Pendidikan Senilai Rp1 Miliar

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengapresiasi dukungan Kedutaan Besar Australia dan organisasi Happy Hearts yang terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas sarana pendidikan di daerah tersebut. Apresiasi itu disampaikan saat peresmian gedung baru SDN 2 Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kamis (10/6/2026).

Kunjungan tim Kedutaan Besar Australia bersama Happy Hearts dilakukan untuk meresmikan sekaligus memastikan seluruh proses revitalisasi sekolah telah rampung dan siap digunakan oleh para siswa serta tenaga pendidik.

Program revitalisasi di SDN 2 Pohgading meliputi pembangunan empat ruang kelas baru, dua unit kamar mandi, serta penyediaan mebel dan berbagai sarana pendukung pembelajaran lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menjelaskan bahwa pihaknya berperan sebagai penerima manfaat dalam program tersebut. Seluruh proses pembangunan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk langsung oleh Happy Hearts.

“Dalam program bantuan revitalisasi dari Happy Hearts ini, Dikbud Lombok Timur dan pihak sekolah menerima hasil jadi. Seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk Happy Hearts,” ujar Wathoni saat mendampingi kunjungan bersama Kabid SMP Samsul Wajdi dan Kepala UPTD Dikbud Pringgabaya M. Nasir.

Menurutnya, bantuan dengan nilai lebih dari Rp1 miliar itu menggunakan konsep bangunan ramah lingkungan yang dirancang tahan gempa dan tahan api. Material yang digunakan merupakan bahan daur ulang yang telah melalui proses pengolahan khusus sehingga memiliki daya tahan hingga puluhan tahun.

“Atas nama Bupati Lombok Timur, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyalurkan bantuannya melalui Happy Hearts,” katanya.

Wathoni mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Happy Hearts Australia telah membangun enam sekolah dasar di Lombok Timur. Program tersebut akan terus berlanjut dengan rencana revitalisasi sekitar enam sekolah lainnya pada periode Juli hingga Desember 2026 yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.

Ia menjelaskan, pihak Dikbud hanya mengajukan data sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, tim Happy Hearts melakukan penilaian dan verifikasi secara independen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

“Kami hanya menyampaikan data sekolah yang membutuhkan bantuan. Proses verifikasi dilakukan secara mandiri oleh Happy Hearts dan tidak dapat diintervensi karena mereka memiliki standar penilaian tersendiri,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, Wathoni mengingatkan seluruh warga sekolah agar menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian para donatur dari berbagai negara yang harus dijaga kebermanfaatannya untuk jangka panjang.

“Ini adalah bantuan sosial dari para donatur luar negeri. Sebagai penerima manfaat, kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan,” pungkasnya.

Mengenal Bung Heru, Pendiri Seniman Hukum Law Firm

Okenews.net - Nama Muhamad Haerudin MS cukup dikenal di kalangan praktisi hukum di Nusa Tenggara Barat. Advokat yang akrab disapa Bung Heru itu merupakan pendiri sekaligus Direktur Seniman Hukum Law Firm yang berkantor di Pulau Lombok.

Bung Heru sapaan akrabnya merupakan pengacara sukses yang telah berkarier selama 10 tahun. Dia juga merupakan Direktur Mahnun Siddik Law Office, pendiri sekaligus ketua pada Yayasan LBH Galang Bulan dan juga pernah menjadi Ketua Pamswakarsa Amphibi Muda Lombok Tengah. Kiprahnya di dunia hukum cukup tersohor dengan menangani banyak perkara di NTB.

Selama kurang lebih satu dekade berkarier sebagai advokat, Bung Heru telah menangani berbagai perkara hukum dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Bidang yang paling intens digelutinya meliputi perkara perdata, koorporasi, persoalan perizinan, hingga urusan keimigrasian.

Dalam menangani perkara, banyak pengusaha-pengusaha di NTB memilih Bung Heru sebagai pengacaranya karena memiliki rekam jejak yang baik soal integritas dan keilmuan.

Dalam perjalanan kariernya, berbagai perkara berhasil diselesaikan dan dimenangkan. Namun bagi Bung Heru, ukuran keberhasilan seorang advokat tidak semata-mata ditentukan oleh kemenangan di ruang sidang.

Menurutnya, keberhasilan yang sesungguhnya justru ketika persoalan hukum klien dapat diselesaikan sebelum memasuki proses persidangan melalui pendekatan non litigasi.

“Advokat yang baik bukan hanya yang menang di pengadilan, tetapi yang mampu menyelesaikan masalah klien secara efektif. Banyak perkara yang justru selesai melalui jalur non litigasi,” ujar Bung Heru, Rabu Malam , 10 Juni 2026. 

Sebagai Direktur Seniman Hukum Law Firm, Bung Heru dikenal memiliki jaringan relasi yang luas serta kemampuan keilmuan yang terus diasah. Bekal pengalaman organisasi saat menempuh pendidikan di Universitas Mataram menjadi salah satu fondasi yang membentuk karakter dan perjalanan profesionalnya di dunia hukum.

Dari lingkungan kampus, ia mulai aktif mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, hingga kemampuan berkomunikasi yang kemudian menjadi modal penting dalam menjalankan profesi advokat.

Bung Heru menegaskan bahwa integritas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam profesi advokat. Baginya, tanggung jawab terhadap klien harus menjadi prioritas utama sejak surat kuasa ditandatangani.

“Sebagai advokat, yang paling penting adalah menjaga integritas dan tanggung jawab terhadap klien. Ketika sudah menerima kuasa, apapun yang terjadi harus tetap bersama klien dan memberikan pelayanan terbaik,” katanya.

Komitmen terhadap integritas itu pernah diuji dalam salah satu perkara yang ditanganinya. Ia mengaku sempat mendapatkan tawaran uang bernilai fantastis dari pihak lawan kliennya. Namun tawaran tersebut ditolaknya karena bertentangan dengan prinsip profesi yang selama ini dipegang teguh.

Kepercayaan Klien Etik Tertinggi

Menurut Bung Heru, kepercayaan klien jauh lebih berharga dibandingkan keuntungan sesaat. Kepercayaan itulah yang menjadi modal utama dalam membangun reputasi dan keberlanjutan karier seorang advokat.

“Uang bukan yang utama. Kepercayaan klien adalah hal yang paling penting. Kalau kepercayaan itu dijaga, maka nama baik akan mengikuti dengan sendirinya,” ungkapnya.

Di era digital, Bung Heru juga aktif memberikan konsultasi hukum melalui media sosial. Banyak masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan hukum yang dihadapi.

Meski sebagian konsultasi dilakukan secara gratis, pendekatan itu justru membuka jalan lahirnya hubungan profesional yang berkelanjutan. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian mempercayakan penanganan perkaranya kepada Bung Heru sebagai kuasa hukum tetap.

Selain aktif di firma hukum yang dipimpinnya, Bung Heru juga pernah bergabung dengan LBH Reform. Melalui lembaga tersebut, ia terlibat dalam berbagai kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan secara cuma-cuma.

Kegiatan yang dijalankannya tidak hanya sebatas pendampingan hukum, tetapi juga mencakup klinik hukum, konsultasi gratis, sosialisasi hukum kepada masyarakat, pendidikan bagi paralegal, hingga advokasi terkait perlindungan perempuan.

Aktivitas tersebut menjadi bentuk pengabdian yang diyakininya sebagai bagian dari tanggung jawab profesi advokat kepada masyarakat luas.

Di luar kesibukannya menangani perkara hukum, Bung Heru memiliki sejumlah hobi yang berkaitan dengan olahraga dan aktivitas sosial. Ia gemar berlari, bersepeda, serta bermain domino.

Kecintaannya terhadap olahraga domino bahkan membawanya menjadi Ketua Organisasi Olahraga Domino (Orado) Lombok Tengah. Organisasi tersebut turut mendorong pengembangan domino sebagai salah satu cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI.

Meski usianya masih tergolong muda, Bung Heru memiliki pandangan yang tegas mengenai profesi advokat. Ia berpesan kepada para advokat muda agar selalu mempersiapkan berbagai alternatif penyelesaian perkara sebelum menerima dan menangani klien.

Menurutnya, seorang advokat harus memiliki banyak strategi dan solusi agar tidak terjebak dalam kebuntuan yang dapat merugikan kepentingan klien.

“Pesan saya untuk advokat muda, sebelum menangani perkara harus punya seribu solusi. Jangan sampai stagnan karena itu bisa berujung pada kekalahan klien,” pungkasnya.

Rabu, 10 Juni 2026

Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan

Okenews.net-  Sebelum mengurus sertipikat atau melakukan peralihan hak atas tanah, masyarakat ada yang memilih mencari informasi terlebih dahulu agar proses yang dijalani tidak terhambat kekurangan dokumen maupun kesalahan prosedur. Kehadiran layanan pertanahan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi tersebut.

Hal itu yang dilakukan Andri saat datang untuk berkonsultasi terkait proses peralihan hak tanah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tangerang. Ia mengaku berkonsultasi di loket pelayanan pertanahan milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat untuk mencari kepastian informasi mengenai syarat dan dokumen yang harus disiapkan.

“Di loket BPN barusan dijelaskan detail, mulai dari dicek sertipikat asli, AJB (Akta Jual Beli), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), sampai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Jadi kita tahu apa saja yang harus disiapkan dan tidak bingung lagi,” ujar Andri.  

Menurutnya, cara petugas loket BPN dalam menjelaskan juga membuat masyarakat lebih nyaman saat berkonsultasi. Suasana pelayanan yang tidak kaku membuat warga lebih leluasa bertanya terkait proses yang belum dipahami. “Bagus, tadi dijelaskan secara sedetil-detilnya, tidak berbelit-belit. Sebenarnya itu kan yang kami perlukan, informasi yang jelas, disampaikan secara santai, tapi tetap jelas,” ujar Andri. 

Pengalaman serupa dirasakan masyarakat asal Tangerang, Bukit Solomon Kusuma Negara ketika mengurus sertipikat tanah untuk rumah milik orang tuanya. Tak perlu buang waktu banyak, ia bisa mengurus dua urusan sekaligus dalam satu waktu. Ia mengurus validasi BPHTB di loket Bapenda dan berkonsultasi mengenai tahapan pendaftaran sertipikat tanah di Loket BPN tanpa harus berpindah-pindah tempat.

“Tadi saya konsultasi di loket BPN, dijelaskan berkas yang dibutuhkan apa saja untuk pendaftaran pertama kali ini. Cukup mudah karena semua layanan bisa terintegrasi di sini. Penjelasan dari petugas juga jelas dan membantu,” kata Bukit Solomon Kusuma Negara. 

Sebagai informasi, loket ATR/BPN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ini dilaksanakan pada tiap hari Senin dan Kamis, pukul 08.00-15.00 WIB. Jadwal tersebut merujuk pada nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang. 

Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset

Okenews.net-  Pengamanan aset pertanahan yang menjadi objek sengketa maupun perkara hukum adalah hal krusial dalam langkah pemulihan hak korban dan pengembalian kerugian negara. Untuk memperkuat upaya tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Sinergi Tugas dan Fungsi dalam Rangka Pemulihan Aset di Bidang Pertanahan.

"Perjanjian Kerja Sama ini antara Kementerian ATR/BPN, khususnya Ditjen PSKP, dengan BPA Kejaksaan Agung RI menjadi sangat penting. Mudah-mudahan kerja sama ini memberikan manfaat dalam rangka memastikan kehadiran negara dalam tata kelola pemulihan aset sehingga kontribusinya kepada negara dapat semakin maksimal," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PSKP, Iljas Tedjo Prijono saat penandatanganan PKS di Kantor BPA Kejaksaan Agung RI, Rabu (10/06/2026).

Perjanjian Kerja Sama tersebut mencakup penguatan pertukaran data dan informasi, dukungan terhadap identifikasi, pelacakan, pengamanan, serta pemulihan aset di bidang pertanahan. Selain itu, kedua instansi juga akan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang memiliki aspek hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara, termasuk upaya penyelamatan aset negara dan pemberantasan mafia tanah. 

Dirjen PSKP menuturkan, pada praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian aset kepada korban. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kesamaan pemahaman antara lembaga terkait agar hak-hak korban dapat dipulihkan secara efektif dan tidak terhambat oleh persoalan administrasi pertanahan.

"Begitu hakim menyatakan bahwa barang tersebut dikembalikan kepada korban, maka dengan sendirinya itu menjadi bukti peralihan. Ini bisa menjadi temuan hukum yang menjadi rujukan dalam rangka masyarakat mencari keadilan. Kita banyak diperlukan masyarakat untuk hal-hal seperti itu," ungkap Iljas Tedjo Prijono.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPA Kejaksaan Agung RI, Kuntadi, juga menilai kerja sama yang disahkan hari ini jadi langkah penting dalam memperkuat efektivitas penanganan persoalan pertanahan yang kerap melibatkan berbagai aspek hukum. Menurutnya, kompleksitas sengketa pertanahan membutuhkan penanganan yang terintegrasi antarinstansi.

"Permasalahan tanah ini sangat kompleks. Banyak sengketa tanah dan banyak juga instrumen tanah yang dijadikan alat untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Penyelesaiannya tidak mudah dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci agar negara dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat," ujar Kuntadi.

Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama ini, dihadiri oleh jajaran dari kedua instansi. Turut hadir mendampingi Dirjen PSKP, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Kementerian ATR/BPN. 

Pelaku Usaha Tetebatu Antusias Ikuti Pendampingan NIB Gratis dari DPMPTSP dan Mahasiswa KKN UNHAM

Penyerahan NIB yang langsung jadi usai pendampingan oleh Penata Perizinan DPMPTSP Lotim, Widiyanto, S.Sos., M.M (Kanan)
Okenews.net
- Mahasiswa KKN Universitas Hamzanwadi (UNHAM) Kelompok 10 Desa Tetebatu bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur menggelar sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi masyarakat, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Orong Gerisak, Desa Tetebatu, diikuti pelaku usaha dan pemilik bangunan usaha yang beroperasi di kawasan desa wisata. Selain mendapatkan pemahaman mengenai regulasi perizinan, peserta memperoleh pendampingan langsung dalam proses penerbitan NIB.

Ketua KKN Universitas Hamzanwadi Kelompok 10 Desa Tetebatu, Muhammad Yusril mengatakan program tersebut lahir dari kolaborasi mahasiswa, pemerintah desa, dan DPMPTSP untuk membantu masyarakat memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah.

“Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan seluruh perangkat Desa Tetebatu dan menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan legalitas resmi usaha masyarakat Desa Tetebatu yang dikenal sebagai desa wisata,” ujarnya.

Menurut Yusril, legalitas usaha menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

Kepala Desa Tetebatu, Sabli mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut sebagai langkah untuk memperkuat usaha yang dimiliki. Ia menilai pemahaman terhadap regulasi dan program pemerintah menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.

“Penting bagi seluruh masyarakat untuk melegalkan usaha yang dimiliki dan memahami program pemerintah yang dapat mendukung perkembangan usaha,” katanya.

Pada kesempatan itu, Penata Perizinan DPMPTSP Lombok Timur, Widiyanto, S.Sos., M.M., memaparkan materi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Ia menjelaskan persyaratan, prosedur, manfaat, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan bagi pelaku usaha.

Widiyanto menegaskan kepemilikan NIB dan PBG tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi menjadi salah satu syarat untuk mengakses berbagai program pengembangan usaha yang disediakan pemerintah.

Setelah sesi sosialisasi, peserta mengikuti demonstrasi pembuatan NIB secara langsung melalui sistem perizinan berbasis elektronik. Tim DPMPTSP mendampingi peserta mulai dari proses pendaftaran hingga penerbitan dokumen perizinan.

Seluruh layanan pendampingan diberikan tanpa dipungut biaya. Kesempatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan forum untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan perizinan usaha dan bangunan yang selama ini belum dipahami secara menyeluruh.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas resmi di Desa Tetebatu. Dengan semakin banyak usaha yang terdaftar dan memenuhi ketentuan perizinan, daya saing sektor pariwisata dan ekonomi lokal di desa wisata tersebut diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.

Selasa, 09 Juni 2026

Tiga Tahun Menuju Pilkada 2029, Mi6 Ingatkan Kandidat Jangan Terlambat Tanam Investasi Sosial

Okenews.ne- Pilkada Serentak 2029 diperkirakan menjadi salah satu kontestasi politik paling terbuka dalam sejarah NTB. Tiga daerah strategis di Pulau Lombok akan memasuki masa transisi kepemimpinan secara bersamaan setelah kepala daerahnya tidak lagi memiliki ruang konstitusional untuk maju kembali. Politik NTB sedang memasuki fase regenerasi yang tak bisa dihindari.

Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara dipastikan akan menghadapi pertarungan baru karena para kepala daerahnya telah menyelesaikan dua periode masa jabatan. Situasi tersebut akan menciptakan kekosongan figur dominan yang selama ini menjadi poros utama politik.

“Ketika figur petahana tidak bisa maju lagi, ruang politik menjadi lebih terbuka. Ini peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk tampil,” ujar Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Selasa (9/6/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengemukakan,  kondisi tersebut akan menjadi momentum lahirnya generasi baru pemimpin daerah sekaligus membuka persaingan yang lebih kompetitif dibanding pilkada-pilkada sebelumnya.

Regenerasi Kepemimpinan

Menurut Didu, politik NTB sedang memasuki fase regenerasi yang tidak bisa dihindari. Selama ini, banyak daerah bertumpu pada figur yang sama selama bertahun-tahun. Namun pembatasan masa jabatan membuat regenerasi kepemimpinan menjadi sebuah keniscayaan.

Ia menilai Pilkada 2029 tidak lagi sekadar soal siapa yang memiliki kekuasaan hari ini, melainkan siapa yang paling siap membangun hubungan dengan masyarakat sejak jauh-jauh hari.

“Pertanyaannya bukan siapa yang populer hari ini, tetapi siapa yang sudah bekerja membangun kepercayaan publik sebelum tahapan pilkada dimulai,” katanya.

Didu melihat banyak figur potensial mulai bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari wakil kepala daerah, anggota legislatif, birokrat, akademisi, pengusaha, tokoh agama hingga aktivis sosial. Mereka berpotensi mengisi ruang yang ditinggalkan para kepala daerah dua periode.

Namun peluang itu tidak akan datang dengan sendirinya. Menurutnya, waktu menuju Pilkada 2029 yang tersisa sekitar tiga tahun justru merupakan periode yang sangat pendek untuk membangun modal politik yang kuat.

“Kalau ada yang merasa tiga tahun masih lama, itu keliru. Dalam politik elektoral, tiga tahun itu pendek. Terutama untuk kandidat yang belum memiliki tingkat keterkenalan yang memadai,” ujarnya.

Didu mengatakan masyarakat saat ini semakin sulit dipengaruhi hanya dengan kampanye sesaat menjelang pemilihan. Pemilih semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas untuk menilai kualitas seorang kandidat.

Investasi Sosial Politik

Karena itu, investasi sosial politik  menjadi kunci utama. Kandidat yang ingin bertarung pada 2029 harus mulai hadir dalam kehidupan masyarakat sejak sekarang. Tidak hanya memasang atribut politik, tetapi membangun rekam jejak yang nyata, memperlihatkan kapasitas kepemimpinan, serta menunjukkan keberpihakan terhadap persoalan publik.

“Orang memilih bukan hanya karena mengenal nama. Mereka memilih karena percaya. Dan kepercayaan tidak dibangun dalam semalam,” kata Didu.

Ia menegaskan bahwa pengalaman politik NTB beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perubahan perilaku pemilih yang semakin dinamis. Status petahana yang dulu dianggap sebagai modal besar kini tidak lagi menjamin kemenangan.

Pilgub NTB menjadi salah satu contoh paling jelas. Figur petahana gagal mempertahankan kekuasaan meski memiliki keunggulan dari sisi sumber daya dan tingkat keterkenalan.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Pergantian kepemimpinan di daerah dengan jumlah pemilih terbesar di NTB itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak ragu melakukan koreksi politik apabila menghendaki perubahan.

Menurut Didu, tumbangnya sejumlah petahana tersebut mengirim pesan kuat bahwa ruang politik NTB tidak lagi didominasi satu nama atau satu kelompok tertentu.

“Ini menunjukkan pemilih NTB semakin berani melakukan evaluasi. Petahana bisa kalah, dan kandidat baru bisa menang jika mampu meyakinkan masyarakat,” ujarnya.

Pertarungan Terbuka

Karena itu, Didu menilai Pilkada 2029 berpotensi menjadi arena pertarungan yang jauh lebih terbuka dibanding sebelumnya. Apalagi, tidak tertutup kemungkinan muncul figur-figur yang selama ini belum terlalu diperhitungkan, tetapi diam-diam membangun jaringan sosial dan politik di tingkat akar rumput.

Dalam banyak kasus, kata dia, pemenang pilkada bukan selalu figur yang paling banyak muncul menjelang pemilihan, melainkan mereka yang lebih awal menanamkan pengaruh sosial di tengah masyarakat.

“Politik itu soal akumulasi kepercayaan. Mereka yang mulai bekerja hari ini akan memetik hasilnya beberapa tahun ke depan,” katanya.

Di sisi lain, Didu menilai para kepala daerah yang telah menuntaskan dua periode jabatan akan menghadapi persimpangan politik baru.

Pilihan mereka relatif terbatas. Sebagian berpotensi mengincar level yang lebih tinggi melalui Pemilihan Gubernur NTB. Sebagian lainnya dapat mengalihkan orientasi ke jalur legislatif, baik DPR RI maupun DPD RI.

Namun ia mengingatkan bahwa perpindahan arena politik tersebut tidak otomatis mudah dilakukan.

“Pemilih pada level provinsi maupun nasional memiliki karakter yang berbeda. Modal menang di daerah belum tentu cukup untuk menang di arena yang lebih luas,” ujarnya.

Optimalisasi Peran KPU dan Bawaslu

Selain persoalan kandidat, Didu juga menyoroti tantangan demokrasi NTB yang menurutnya belum sepenuhnya terjawab, yakni tingkat partisipasi pemilih.

Ia menilai Pilkada 2029 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat sekaligus menekan angka golput.

Menurutnya, masih banyak pemilih yang baru menentukan pilihan pada fase akhir kampanye. Kelompok massa mengambang ini kerap menjadi penentu kemenangan sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat belum berjalan optimal.

Karena itu, KPU dan Bawaslu diminta mulai bekerja lebih awal dalam memperkuat literasi politik publik.

“Jangan hanya fokus pada tahapan teknis pemilihan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasa memiliki Pilkada dan mau terlibat dalam proses demokrasi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa partai politik juga tidak boleh hanya muncul ketika musim pemilu tiba. Fungsi pendidikan politik harus berjalan sepanjang waktu agar masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan hak pilih.

Menurut Didu, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi juga oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam menentukan masa depan daerahnya.

Dengan tiga daerah di Lombok yang dipastikan mengalami pergantian kepemimpinan, Pilkada 2029 diprediksi menjadi salah satu momentum politik paling menentukan dalam satu dekade terakhir di NTB.

Pertarungan sesungguhnya, kata Didu, bahkan telah dimulai sejak hari ini.

“Masyarakat mungkin baru mencoblos pada 2029. Tetapi bagi para kandidat, jam politik sebenarnya sudah berjalan sekarang. Mereka yang bergerak lebih awal akan memiliki peluang lebih besar untuk merebut hati pemilih,” ujarnya.

Tangis Pimpinan BAZNAS Lotim Pecah Saat Serahkan Kursi Roda untuk Baiq Damatun, Bukti Nyata Amanah Zakat Muzakki

BAZNAS Lotim

Okenews.net– Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur kembali menyalurkan amanah para muzakki kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, bantuan berupa satu unit kursi roda diberikan kepada Baiq Damatun (65), warga Dusun Setanggor Selatan, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, yang telah lama menderita sakit parah hingga mengalami kelumpuhan.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan BAZNAS Lombok Timur, H. Murjoko, didampingi tim BAZNAS Lotim, Rabu (9/6), setelah sebelumnya dilakukan verifikasi faktual untuk memastikan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat.

Suasana haru menyelimuti rumah sederhana Baiq Damatun saat bantuan diserahkan. Melihat kondisi lansia yang sudah lama terbaring lemah dan tidak mampu berjalan, H. Murjoko tak kuasa menahan air mata. Dengan mata berkaca-kaca, ia mendorong kursi roda baru itu ke samping tempat tidur penerima manfaat.

"Ini kursi roda dari zakat, infak, dan sedekah para muzakki Lombok Timur. Mari kita titipkan doa untuk seluruh muzakki yang telah berbagi rezeki. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit beliau, memberikan kesembuhan, dan membalas kebaikan para muzakki dengan keberkahan yang berlipat ganda," ujar H. Murjoko dengan suara bergetar.

Rasa syukur juga terpancar dari keluarga Baiq Damatun. Anak dan cucunya mengaku terharu atas respon cepat BAZNAS Lotim sejak laporan diterima hingga bantuan disalurkan. Selama ini, Baiq Damatun hanya bisa digendong atau dibantu anggota keluarga saat hendak keluar rumah karena tidak memiliki alat bantu mobilitas.

"Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS Lombok Timur dan seluruh muzakki. Baru beberapa hari kami melapor, bantuan sudah datang. Bahkan kami ikut terharu melihat Bapak Pimpinan sampai menangis menyaksikan kondisi ibu kami. Ini membuktikan bahwa zakat yang dititipkan melalui BAZNAS benar-benar disalurkan kepada yang membutuhkan," ungkap salah seorang anggota keluarga.

H. Murjoko menegaskan bahwa bantuan kursi roda tersebut merupakan wujud nyata amanah zakat yang dipercayakan masyarakat kepada BAZNAS. Ia memastikan setiap dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun akan disalurkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan mustahik di lapangan.

"Kami hanya menjadi perantara. Semua ini terwujud karena kepercayaan para muzakki. Senyum dan doa Baiq Damatun hari ini adalah bukti bahwa zakat mampu menghadirkan harapan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan," tegasnya.

BAZNAS Lombok Timur terus mengajak masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Setiap amanah yang dititipkan akan dicatat, diverifikasi, dan disalurkan kepada mustahik yang berhak, termasuk kaum dhuafa, lansia, yatim piatu, serta masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak.

Dr. Irpan Ajukan Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Okenews.net– Praktik kepemimpinan partai politik yang dapat berlangsung tanpa batas waktu kini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah advokat dan warga negara yang tergabung dalam *Kantor Law Office Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates*  mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dengan Nomor Perkara 191/PUU-MK/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional bahwa masa jabatan Ketua Umum Partai Politik harus dibatasi paling lama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Undang-Undang Partai Politik menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART masing-masing partai tanpa memberikan batasan mengenai masa jabatan ketua umum. Kondisi tersebut dinilai telah membuka ruang bagi lahirnya kekuasaan politik yang berlangsung terlalu lama dan sulit dikontrol.

"Indonesia telah membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode, tetapi anehnya ketua umum partai politik yang menentukan calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif justru tidak dibatasi sama sekali. Ini paradoks demokrasi yang harus diperbaiki," tegas Dr. Irpan Suriadiata, Selasa 9 Juni 2026

Menurut para pemohon, partai politik bukan organisasi privat biasa. Partai politik merupakan institusi demokrasi yang menentukan arah kekuasaan negara, menerima bantuan keuangan dari APBN dan APBD, serta menjadi pintu utama rekrutmen kepemimpinan nasional. Karena itu, tata kelola partai politik harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi, termasuk prinsip pembatasan kekuasaan.

Permohonan tersebut menyoroti semakin kuatnya gejala oligarki politik di Indonesia yang ditandai oleh dominasi figur tertentu dalam tubuh partai politik selama belasan bahkan puluhan tahun. Akibatnya, kaderisasi politik menjadi tersumbat, regenerasi kepemimpinan melemah, dan kesempatan kader muda untuk tampil memimpin menjadi semakin sempit.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu lima tahunan. Demokrasi harus hidup di dalam tubuh partai politik. Jika partai tidak demokratis, maka demokrasi nasional hanya menjadi prosedur formal tanpa substansi," ujar Irpan.

Para pemohon menilai bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah melahirkan politik patronase, sentralisasi kekuasaan, dan ketergantungan organisasi kepada satu figur tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih kompetitif dan inovatif.

Melalui perkara ini, para pemohon tidak meminta negara mengintervensi ideologi maupun kebijakan internal partai politik. Yang diminta hanyalah adanya standar minimum demokrasi konstitusional berupa pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik paling lama dua periode.

Menurut Dr. Irpan, pembatasan tersebut justru akan memperkuat demokrasi internal partai, membuka ruang kaderisasi yang lebih sehat, memperluas kesempatan politik bagi generasi muda, serta mencegah konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite.

"Tujuan kami bukan menyerang partai politik. Justru kami ingin menyelamatkan partai politik sebagai pilar demokrasi. Demokrasi membutuhkan regenerasi, dan regenerasi membutuhkan pembatasan kekuasaan," tegasnya.

Apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki standar konstitusional yang membatasi masa jabatan 

"Ketua Umum Partai Politik maksimal dua periode. Putusan tersebut diyakini akan menjadi tonggak penting reformasi demokrasi dan penguatan demokrasi internal partai politik di Indonesia," pungkasnya

Kontingen Lotim Meriahkan Pawai Ta’aruf MTQ NTB, Vespa Jadul Jadi Daya Tarik

Okenews.net – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin secara resmi melepas rombongan peserta Pawai Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-31 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan digelar di Kota Praya, Lombok Tengah, Selasa (9/6).

Pelepasan kontingen berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur. Rombongan tampil dengan formasi yang menarik dan penuh semangat, menampilkan berbagai unsur masyarakat dan aparatur daerah.

Salah satu yang mencuri perhatian dalam rombongan tersebut adalah keikutsertaan Paguyuban Vespa Jadul Lombok Timur yang tampil unik dan kompak. Selain itu, pawai juga diikuti oleh anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberangkatan peserta, khususnya KORPRI yang turut membantu kebutuhan logistik selama perjalanan.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga ketertiban, kekompakan, dan keselamatan selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ di Lombok Tengah.

“Semoga seluruh peserta diberikan kelancaran, keselamatan, dan keberkahan selama mengikuti kegiatan MTQ,” ujar Bupati.

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan, rombongan mendapat pengawalan dari tim gabungan yang terdiri atas Satlantas Polres Lombok Timur, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Lombok Timur.

Usai pengibaran bendera pelepasan oleh Bupati, iring-iringan peserta langsung bergerak menuju arena utama MTQ NTB ke-31 di Kota Praya dengan pengawalan petugas. Kehadiran kontingen Lombok Timur diharapkan mampu menambah semarak pelaksanaan Pawai Ta’aruf sekaligus menunjukkan kekompakan masyarakat daerah tersebut dalam mendukung syiar Al-Qur'an.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi