www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Kamis, 23 April 2026

     

Menteri ATR/BPN Tekankan Pelayanan Tanpa Mempersulit Rakyat

Menteri Nusron Wahid

Okenews.net– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali mengingatkan jajarannya untuk mengedepankan kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan ceramah keagamaan bersama Abdul Somad di Pondok Pesantren Ma’had Az-Zahra, Bangkinang, Provinsi Riau, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Nusron menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh jajaran ATR/BPN tidak boleh menambah beban masyarakat. Ia meminta seluruh pegawai memastikan pelayanan yang diberikan justru mampu membantu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai keputusan yang diambil justru menyulitkan masyarakat. Orientasi kita harus jelas, yakni memberikan kemudahan dan manfaat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual. Sebagai lembaga yang berfokus pada pelayanan publik, ATR/BPN dituntut menjaga integritas dalam setiap tugas.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron turut memohon doa agar seluruh jajaran kementerian dapat menjalankan tugas dengan baik dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ustaz Abdul Somad mengingatkan bahwa jabatan adalah bentuk kepercayaan sekaligus ujian. Ia menekankan pentingnya menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan wewenang, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga setiap amanah yang diemban bisa dijalankan dengan baik dan mendapat ridha dari Allah,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra, serta jajaran kepolisian daerah setempat.

     

BAZNAS RI Survei RSB di RSUD Lombok Timur, Sinyal Positif Pengembangan Menguat

Kunjungan Ketua Baznas RI Ke RSUD Lombok Timur

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia melakukan survei faktual terhadap Rumah Sehat Baznas (RSB) yang berada di RSUD Lombok Timur, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari proses penilaian lanjutan terhadap pengembangan layanan kesehatan berbasis zakat di daerah tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua BAZNAS RI H. Sodik Mudjahid, bersama Ketua BAZNAS Provinsi NTB, Ketua BAZNAS Lombok Timur, serta Bupati Lombok Timur yang didampingi Sekretaris Daerah.

Dalam keterangannya, Sodik Mudjahid menyampaikan bahwa perkembangan RSB Lombok Timur saat ini memasuki tahap stabilisasi. Ia juga mengungkapkan telah menerima surat resmi dari Bupati Lombok Timur terkait pengembangan fasilitas tersebut, yang akan segera dibahas dalam rapat pleno pengurus pusat.

“Suratnya sudah kami terima dan akan dibahas dalam pleno, insya Allah bulan ini,” ujarnya kepada awak media usai peninjauan.

Saat melakukan survei lapangan, Sodik menilai fasilitas dan peralatan medis yang tersedia sudah cukup memadai dan sesuai standar Rumah Sehat Baznas. Bahkan, ia sempat melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung untuk memastikan fungsi alat medis berjalan optimal.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pengembangan ke depan masih membutuhkan penguatan pada aspek infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, sinergi antara BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci percepatan pengembangan.

“Dukungan bersama sangat dibutuhkan agar program ini bisa berjalan maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Sodik menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk pengembangan RSB Lombok Timur telah diajukan. Namun, alokasi dana tetap harus disesuaikan secara nasional, mengingat BAZNAS memiliki tanggung jawab di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga menyebut Lombok Timur sebagai salah satu daerah prioritas karena jumlah penduduk yang besar dan statusnya sebagai daerah mandiri dalam peta pengelolaan zakat. Hal ini memungkinkan adanya kolaborasi kuat antara pusat dan daerah.

Meski begitu, dukungan dari pusat tidak akan sepenuhnya difokuskan ke daerah yang sudah mandiri, karena masih ada wilayah lain yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Terkait kelanjutan pengembangan, Sodik menegaskan dukungan pribadinya terhadap program tersebut. Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang dinilai aktif mendorong realisasi Rumah Sehat Baznas di Lombok Timur.

“Dukungan di Lombok Timur ini sangat kuat. Kami optimistis bisa berjalan sesuai harapan, tentu dengan tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada,” tandasnya.

Saat ditanya terkait kepastian perubahan status RSUD Lombok Timur menjadi Rumah Sehat Baznas, ia menyampaikan optimisme namun tetap menyerahkan hasil akhirnya pada proses yang berjalan.

“Insya Allah kita upayakan, Allah yang menentukan,” tutupnya.

Rabu, 22 April 2026

     

Jelang PPDB 2026, Dikbud Lotim Perketat Aturan, Cegah Pungli dan Atasi Ketimpangan Siswa

Foto : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Okenews.net- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur terus mematangkan persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026. Sejumlah regulasi disiapkan guna mengantisipasi persoalan yang kerap muncul, termasuk praktik pungutan liar (pungli) serta ketimpangan jumlah siswa antar sekolah.

Kepala Dikbud Lombok Timur (Lotim), Nurul Wathoni, menegaskan bahwa petunjuk teknis (juknis) PPDB telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan ditindaklanjuti oleh daerah dengan penyesuaian kondisi lokal.

"Juknis dari kementerian sudah ada, dan kami juga telah mengeluarkan turunan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Termasuk menyiapkan regulasi dan surat edaran untuk mencegah adanya pungli dalam proses penerimaan siswa baru," ujarnya, Rabu (22/4).

Menurutnya, aturan tersebut penting untuk memastikan proses PPDB berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan kuota tertentu ke kementerian sebagai upaya mengurangi persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Ia mengakui, sistem zonasi masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PPDB. Di satu sisi terdapat sekolah dengan kuota terbatas namun memiliki minat tinggi, sementara di sisi lain masih ada sekolah yang kekurangan siswa.

"Ada sekolah yang dibatasi jumlah siswanya, sementara minat masyarakat sangat besar. Ini yang menjadi persoalan sejak diberlakukannya sistem zonasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Wathoni menilai preferensi masyarakat yang cenderung memilih sekolah tertentu berdasarkan reputasi turut memperparah ketimpangan tersebut, meskipun kualitas pendidikan di sekolah lain dinilai tidak kalah bersaing.

"Masih ada wali murid yang fanatik pada satu sekolah, padahal sekolah lain juga memiliki prestasi yang baik. Ini yang menjadi beban bagi kami," tambahnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dikbud telah melakukan berbagai sosialisasi melalui UPTD dan pihak sekolah agar pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi semakin meningkat.

Selain itu, sekolah-sekolah yang kurang diminati juga didorong untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas agar mampu menarik minat masyarakat.

"Sekolah yang kurang diminati harus melakukan pembenahan agar bisa menarik minat masyarakat," tegasnya.

Ia mengungkapkan, sekolah yang kekurangan siswa umumnya berada di wilayah pedesaan dengan akses terbatas, serta menghadapi persaingan dengan sekolah swasta maupun pondok pesantren.

Bahkan, Dikbud Lotim telah menutup sejumlah sekolah yang tidak lagi aktif akibat minimnya jumlah siswa.

“Sudah ada empat sekolah yang kami tutup karena dalam beberapa tahun tidak aktif. Ada juga kasus di Sembalun, satu SMP hanya memiliki lima siswa,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan lebih selektif dalam memberikan izin pendirian sekolah baru dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan melalui kajian yang lebih komprehensif.

     

Pesan Menteri Nusron untuk Jajaran di Riau: Pemimpin Harus Memudahkan Pelayanan

 

Atr/Bpn

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ingin jajarannya di penjuru Indonesia untuk menerapkan sistem kepemimpinan yang berorientasi kepada masyarakat. Pesan ini terus ia tanamkan, termasuk ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau dalam momen Silaturahim dan Ceramah Keagamaan bersama Ustaz Abdul Somad, di Pondok Pesantren Ma’had Az-Zahra, Bangkinang, pada Rabu (22/04/2026).

“Apa pun kebijakan, keputusan, tindak, jangan sampai mempersulit rakyat. Jangan sampai kemudian membuat rakyat susah. Orientasinya jangan membuat rakyat susah. Orientasinya harus membuat rakyatnya terangkat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Terlebih lagi, Kementerian ATR/BPN adalah instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat. 

“_Wa man yusyāqiq yashquqillāhu ‘alaihi yaumal-qiyāmah_, yang artinya barangsiapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat,” kata Menteri Nusron.

Di hadapan Ustaz Abdul Somad, Menteri Nusron meminta tokoh agama yang menjadi panutan banyak orang di Indonesia itu untuk ikut mendoakan keberlangsungan Kementerian ATR/BPN. “Satu-satunya hal yang kami harapkan adalah mohon didoakan. Didoakan semoga apa pun yang kita lakukan itu semata-mata untuk kepentingan menyenangkan rakyat, tidak mempersulit rakyat,’ tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Ustaz Abdul Somad lantas mendoakan agar tiap insan di Kementerian ATR/BPN tetap dalam lindungan Tuhan selama bertugas. “Jabatan adalah tanda kepercayaan sekaligus ujian. Oleh karena itu, pejabat tidak seharusnya menyalahgunakan amanah tersebut, apalagi sampai mempersulit urusan rakyat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini di-_ridhoi_. Apa yang dititipkan Allah pada kita, jabatan, keilmuan, popularitas, insyaallah yang kita kenang, yang baik-baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran; Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Hengki Haryadi; dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, Hasyim Risahondua. 

     

Bupati Lotim Pastikan Nasib PPPK Aman, Dorong Guru Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan tenaga PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, termasuk yang belum masuk dalam database resmi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal ASN PPPK tenaga guru Angkatan IV yang berlangsung di Gedung Wanita Lombok Timur, Rabu (22/4). Dalam sambutannya yang diawali pantun, Bupati meminta para ASN PPPK tidak perlu cemas terkait perpanjangan SK.

Ia mengungkapkan bahwa Pemda telah mengusulkan seluruh tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK. Menurutnya, tidak boleh ada pengurangan kuota, kecuali bagi mereka yang memang tidak lagi memenuhi syarat administratif.

“Semua kita usulkan 100 persen. Ini bentuk komitmen pemerintah membuka peluang bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, pengangkatan PPPK penuh waktu tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan para guru agar mensyukuri posisi yang telah diraih dan bekerja secara profesional sesuai kebutuhan daerah, bukan berdasarkan keinginan pribadi terkait penempatan tugas.

Ia menekankan pentingnya peran guru tidak hanya dalam mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral peserta didik.

“Jadilah guru yang bermanfaat, tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membangun akhlak dan moral generasi,” pesannya.

Kegiatan Halal Bihalal ini dihadiri oleh ASN PPPK tenaga guru Angkatan IV serta perwakilan dari angkatan I, II, III, dan V. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi reuni tahunan yang kini memasuki penyelenggaraan tahun kedua.

     

TMMD ke-128 Resmi Dibuka di Suralaga, Fokus Percepat Pembangunan Desa

Okenews.net- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, yang mewakili Bupati H. Haerul Warisin, dalam upacara di Lapangan Suralaga, Rabu (22/4).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“TMMD menjadi bukti nyata Operasi Bhakti TNI dalam membantu percepatan pembangunan daerah, sekaligus menjaga kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa TNI memiliki sejarah panjang yang berakar dari rakyat, sehingga program seperti TMMD dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai tersebut melalui aksi langsung di tengah masyarakat.

Pada pelaksanaan tahun ini, kegiatan dipusatkan di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga. Sejumlah program fisik menjadi prioritas, di antaranya pembangunan empat unit sumur bor dan satu bak penampungan air, rehabilitasi dua rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan satu unit MCK, serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa rabat jalan usaha tani sepanjang 60 meter dan talut sepanjang 1.130 meter.

Sekda mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh wilayah pembangunan secara bersamaan. Oleh karena itu, TMMD dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Komandan Kodim 1615/Lombok Timur selaku Dansatgas TMMD ke-128, Letkol Inf. Eky Anderson, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel dan anggaran secara maksimal untuk mendukung kelancaran program yang berlangsung selama 30 hari, mulai 22 April hingga 21 Mei 2026.

Sebanyak 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait diterjunkan dalam kegiatan ini. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan program non-fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, rekrutmen TNI, penanggulangan bencana, hingga edukasi kesehatan terkait stunting dan keluarga berencana.

Tak hanya itu, Satgas TMMD juga akan melakukan penanaman 1.000 pohon serta memberikan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan.

Program TMMD ke-128 ini didukung melalui kolaborasi pendanaan dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dan anggaran Mabes TNI.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekda. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan penanganan stunting, paket sembako, serta bantuan Basic Charity Device (BCD) kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke lokasi sasaran fisik di Desa Paok Lombok oleh Sekda bersama Danrem 162/Wira Bhakti dan jajaran Forkopimda.

     

Peletakan Batu Pertama Masjid As Syuhada, Bupati Lotim Soroti Semangat Pembangunan Warga

Peletakan Batu Pertama Masjid Asyuhada

Okenews.net- Komitmen masyarakat dalam membangun sarana keagamaan kembali terlihat di Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan Masjid As Syuhada di Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama, Rabu (22/4).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang memberikan apresiasi terhadap antusiasme warga dalam membangun rumah ibadah. Masjid ini diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp3 miliar dan diharapkan menjadi pusat ibadah sekaligus aktivitas sosial keagamaan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati menilai geliat pembangunan yang dilakukan masyarakat menjadi sinyal positif bagi daerah. Ia menyebut, semangat gotong royong yang tumbuh saat ini merupakan bagian dari keberkahan yang dirasakan bersama.

“Pembangunan rumah ibadah yang semakin masif menunjukkan kondisi masyarakat yang semakin baik. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ekonomi Lombok Timur yang tumbuh hingga 4,39 persen turut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Angka tersebut menempatkan Lombok Timur di posisi kedua di Provinsi NTB setelah Kota Mataram.

Selain pembangunan Masjid As Syuhada, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sejumlah proyek besar lainnya. Di antaranya renovasi Masjid Agung Al-Mujahiddin Selong dengan anggaran sekitar Rp50 miliar, serta rencana pembangunan Gedung Wanita Selong menjadi fasilitas representatif berkapasitas hingga 5.000 orang.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Lombok Timur masuk dalam nominasi nasional sebagai daerah dengan konsep Entrepreneur Government atau pemerintahan berbasis kewirausahaan. Ia berharap dukungan masyarakat agar daerah tersebut mampu meraih hasil terbaik.

Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap sektor keagamaan terus ditingkatkan. Sepanjang 2025, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk membantu pembangunan masjid dan pondok pesantren.

Khusus untuk Masjid As Syuhada, pemerintah daerah turut memberikan bantuan berupa 250 sak semen sebagai bentuk dukungan awal terhadap pembangunan tersebut.

     

Halal Bihalal PGRI Masbagik, Bupati Resmikan Gedung dan Lepas Jemaah Haji

PGRI Masbagik

Okenews.net– Kebersamaan dan nuansa religius terasa kental dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Masbagik, Rabu (22/4). Kegiatan yang berlangsung di halaman SDN 3 Masbagik Selatan ini dirangkai dengan pelepasan jemaah calon haji serta peresmian gedung PGRI Kecamatan Masbagik.

Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan pendidik dalam mendorong terwujudnya Lombok Timur Smart.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin memberikan pesan kepada para calon jemaah haji agar mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Ia menekankan pentingnya menjaga kesabaran, keikhlasan, serta menghindari emosi selama menjalankan ibadah haji.

“Ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan hati. Jaga lisan, bersabar, dan ikhlas agar memperoleh haji yang mabrur,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan daerah. Ia menyebut ketegasan yang selama ini diterapkan bertujuan mempercepat pencapaian program dan target pembangunan.

Kepada para guru, Bupati meminta agar terus menjalankan peran sebagai pendidik dengan penuh keikhlasan serta menjadi teladan bagi peserta didik. Ia juga mengapresiasi sekolah-sekolah yang mampu menjaga lingkungan pendidikan yang kondusif.

“Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Teruslah menjadi contoh yang baik sesuai nilai-nilai pendidikan,” pesannya.

Sementara itu, mewakili Ketua PGRI Lombok Timur, Kepala UPT Dinas Dikbud Masbagik Mahsun menyampaikan bahwa PGRI merupakan organisasi besar dengan jumlah anggota yang signifikan, termasuk di Masbagik.

Ia menegaskan dukungan PGRI terhadap program pemerintah daerah, terutama dalam memajukan sektor pendidikan. Mahsun juga mengapresiasi kebijakan Bupati yang dinilai berpihak kepada tenaga pendidik, termasuk rencana pembangunan gedung sekretariat PGRI yang lebih representatif.

“PGRI siap bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Timur,” tegasnya.

Selasa, 21 April 2026

     

Kick Off Implementation Support Mission ILASPP, Sekjen ATR/BPN Minta Semua Pihak Aktif

Atr/Bpn

Okenews.net- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission dalam rangka Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (21/04/2026). Ia menyebut, kunci keberhasilan ILASPP bergantung pada kolaborasi aktif seluruh pihak terlibat, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Ibu dan Bapak sekalian, kami minta partisipasi yang aktif dari setiap satker Ibu dan Bapak sekalian, terkait untuk kita berkomunikasi kita berdiskusi secara intensif agar kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan ILASPP ini bisa diatasi,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Implementation Support Mission ILASPP akan berlangsung pada 20-28 April 2026. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk meninjau progres implementasi proyek secara menyeluruh, mengidentifikasi isu dan tantangan strategis, serta menyepakati langkah percepatan pelaksanaan. Hal ini mencakup aspek pengadaan, pengelolaan keuangan, hingga implementasi teknis di setiap komponen.

ILASPP sendiri dirancang untuk berjalan selama lima tahun, yakni 2025-2029. Proyek kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta mitra pembangunan ini mendapat dukungan pendanaan dari World Bank

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, sejumlah target fisik ILASPP tahun 2026 telah ditetapkan, namun pelaksanaannya masih perlu percepatan. Proyek ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga akuntabilitas dan standar kualitasnya. 

“Besar harapan kami kegiatan ILASPP tidak hanya memiliki manfaat yang nyata, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan pertanahan, pengelolaan tata ruang yang ada di republik ini,” ujar Dalu Agung Darmawan. 

Perwakilan World Bank, Senior Land Administration Specialist sekaligus Task Team Leader ILASPP, Willem van der Muur, mengapresiasi capaian seluruh Satker lintas kementerian/lembaga yang terlibat. Menurutnya, ILASPP jadi salah satu proyek dengan kinerja terbaik dalam portofolio Bank Dunia di Indonesia.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana serta lembaga swadaya masyarkat (LSM) yang telah berperan aktif dalam proses ini,” tutur Willem van der Muur.

Dalam forum terbuka ini, Willem Van Der Muur menyoroti sejumlah tantangan ILASPP yang perlu dibahas mendalam. Ia menilai, diskusi yang terbuka akan membantu perbaikan pelaksanaan ke depan. “Untuk menjaga momentum anggaran dan pelaksanaan secara keseluruhan, kami berharap proses ini dapat segera diselesaikan dan World Bank selalu siap membantu,” tambahnya.

Kick Off Implementation Support Mission ini turut dihadiri Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama sekaligus Direktur Unit Manajemen ILASPP, Andi Tenri Abeng, beserta jajaran. Hadir mewakili kementerian/lembaga terkait, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana dari Bappenas, Dody Virgo Sinaga; serta jajaran dari BIG, Kemendagri, Kementerian Keuangan, baik secara luring maupun daring. 

     

Reforma Agraria Desa Soso, Menguatkan Peran Petani Perempuan

Atr/Bpn

Okenews.net- Memiliki tanah bukan sekadar soal kepastian hukum, tetapi juga tentang harapan akan kehidupan yang lebih layak. Dengan kepemilikan tanah yang jelas, petani perempuan di Desa Soso kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Patma (55), petani perempuan asal Desa Soso, Kabupaten Blitar, menilik kisah yang terjadi di desanya. Sejak 2012, Desa Soso menjadi lokasi konflik tanah berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah desa. Saat memperjuangkan lahan tempatnya berkebun, Patma bahkan pernah mengalami penghadangan oleh pihak keamanan perusahaan.

“Dulu kalau mau nanam itu takut. Tapi kalau tidak nanam, gimana kita butuh makan,” ucap Patma, saat ditemui di Desa Soso.

Pada 2022 melalui program Reforma Agraria yang diusung Kementerian ATR/BPN, lahan yang semula tidak memiliki kepastian hukum, akhirnya menjadi milik Patma sendiri. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan sertipikat hasil redistribusi tanah seluas 83,85 hektare untuk Patma dan 527 keluarga penerima Sertipikat Hak Milik lainnya di Desa Soso. 

“Sekarang, setelah Reforma Agraria kan sudah diredistribusi tanahnya, ya pasti lebih aman, lebih tenang,” terang Patma.

Kini, dengan sertipikat tanah di tangan, masyarakat merasa lebih tenang dan percaya diri dalam mengelola kebunnya. Hal ini juga dirasakan petani perempuan lainnya, Indra (32). Ia menyebut, kepastian hukum atas tanah membuat mereka lebih leluasa menentukan jenis tanaman serta merencanakan masa depan keluarga.

“Apalagi sertipikat sudah atas nama sendiri. Jadi kan kita merasa bangga, lebih percaya diri,” tutur Indra.

Perubahan signifikan juga terlihat dari sisi ekonomi. Warga jadi bisa memanfaatkan lahan secara optimal, salah satunya dengan menanam jagung. Melalui kerja sama dengan PT Syngenta Indonesia, petani mendapatkan bantuan bibit, pendampingan, hingga akses pasar dengan harga jual yang lebih baik, yakni sekitar Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram.

Hasil kebun pun meningkat. Dari lahan sekitar 1.500 meter persegi, petani mampu menghasilkan hingga 1 ton jagung dengan nilai mencapai sekitar Rp9 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, di mana jagung lokal hanya menghasilkan sekitar Rp4 hingga Rp5 juta. “Kalau hasilnya meningkat sudah pasti bahagia, senang,” pungkas Indra.

Selain bekerja di lahan, perempuan juga memikul tanggung jawab domestik. Sepulang dari kebun, mereka tetap mengurus rumah tangga, mulai dari memasak hingga merawat anak. Meski beban kerja yang diemban lebih besar, semangat gotong royong antaranggota keluarga dan kelompok tani tetap terjaga.

Dengan kepastian hukum atas tanah dan peningkatan hasil pertanian, perempuan di Desa Soso tidak hanya menjadi penopang keluarga, tetapi juga penggerak kesejahteraan. Reforma Agraria pun hadir bukan sekadar memberikan akses atas tanah, melainkan membuka ruang bagi perempuan untuk tumbuh lebih berdaya dan menatap masa depan dengan lebih pasti. 

     

Bupati Lotim Lepas Kloter Pertama JCH, 378 Jamaah Siap Berangkat ke Tanah Suci


Bupati Lotim Saat Pelepasan Jamaah Hajji Kloter Pertama

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara resmi melepas kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji (JCH) asal Lombok Timur, Selasa (21/4). Prosesi pelepasan berlangsung di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dengan suasana khidmat.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya meluruskan niat dalam menjalankan ibadah haji semata-mata karena Allah. Ia juga mengingatkan para jamaah agar menjaga sikap, memperkuat kesabaran, serta saling membantu selama berada di Tanah Suci.

“Jaga keikhlasan, perbuatan, dan kebersamaan. InsyaAllah dengan itu semua jamaah dapat meraih haji yang mabrur,” pesannya.

Selain itu, Bupati turut meminta para jamaah untuk mendoakan Lombok Timur agar terus berkembang, baik dari sisi pembangunan maupun peningkatan keimanan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kami melepas bapak-ibu dengan harapan perjalanan berjalan lancar, selalu sehat, dan kembali sebagai haji yang mabrur,” ujarnya.

Pada musim haji 2026, Lombok Timur memberangkatkan sebanyak 1.406 jamaah yang terbagi dalam lima kloter, terdiri dari tiga kloter penuh dan dua kloter campuran. Kloter pertama berjumlah 378 jamaah dan menjadi rombongan awal dari Provinsi NTB.

Usai pelepasan, para jamaah dijadwalkan masuk ke Asrama Haji NTB sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April.

Pemerintah daerah juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan haji, termasuk rencana penyediaan lahan untuk kantor urusan haji serta mendorong penambahan kuota agar masa tunggu jamaah dapat semakin dipersingkat.

Senin, 20 April 2026

     

10.738 Bidang Tanah di Lotim Masuk Tahap Validasi PTSL 2026

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur

Okenews.net- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan perkembangan positif. Kantor ATR/BPN setempat mencatat sebanyak 10.738 bidang tanah telah rampung diukur dan kini memasuki tahap validasi data.

Kepala ATR/BPN Lombok Timur, I Komang Suarta, menjelaskan bahwa proses saat ini difokuskan pada pengumuman Nomor Identifikasi Bidang (NIB) di masing-masing desa. Tahapan ini penting untuk memastikan kesesuaian antara data fisik hasil pengukuran dengan data kepemilikan.

Menurutnya, sertifikat tanah baru dapat diterbitkan jika kedua data tersebut telah sinkron. Ia mengibaratkan proses itu sebagai “kawin” antara data fisik dan data yuridis yang harus benar-benar cocok sebelum masuk tahap pemberkasan.

“Kalau sudah valid dan sinkron, baru bisa diproses ke penerbitan sertifikat secara bertahap,” ujarnya.

Ia menambahkan, validasi ini juga bertujuan menghindari kesalahan administrasi, seperti kekeliruan nama atau data lainnya yang berpotensi memicu sengketa di kemudian hari.

Dalam prosesnya, BPN Lombok Timur menerapkan sistem penyaringan berbasis digital. Dari ribuan bidang tanah tersebut, sebanyak 1.446 bidang telah berhasil masuk dalam sistem. Sistem ini mampu mendeteksi jika suatu bidang tanah ternyata sudah memiliki sertifikat, sehingga pengajuan baru dapat langsung ditolak.

“Ini bagian dari komitmen menjaga akurasi dan integritas data pertanahan,” tegasnya.

Menariknya, seluruh sertifikat yang diterbitkan melalui program PTSL 2026 ini akan berbentuk elektronik. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan keamanan serta kemudahan akses bagi masyarakat.

BPN mengimbau warga yang lahannya termasuk dalam daftar tersebut agar aktif memantau pengumuman di desa masing-masing. Hal itu penting guna memastikan tidak ada kesalahan data sebelum sertifikat resmi diterbitkan.

     

Bingung Soal Proses dan Biaya Balik Nama Sertipikat Orang Tua ke Anak? Simak Penjelasan Berikut

Atr/BPN

Okenews.net - Saat orang tua ingin menghibahkan rumah yang dimiliki kepada anaknya, proses administrasi pertanahan yang harus dilalui disebut dengan proses balik nama sertipikat. Langkah ini melibatkan tahapan hukum, administrasi, hingga kewajiban pajak yang perlu dipahami masyarakat agar tidak salah langkah dan terhindar dari biaya yang membengkak. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menjelaskan bahwa balik nama merupakan proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru. Termasuk dalam konteks keluarga, dari orang tua ke anak-anaknya.

“Jadi balik nama itu adalah proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru yang sah secara hukum. Dalam konteks orang tua ke anak, balik nama tidak terjadi secara otomatis walaupun hubungan kekeluargaannya sudah jelas,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin, (20/04/2026).

Menurut Shamy Ardian, banyak masyarakat baru menyadari pentingnya balik nama saat tanah akan dijual, dijaminkan ke bank, atau dibutuhkan untuk keperluan hukum lainnya. Pada kondisi tersebut, proses dan biaya yang muncul sering kali terasa lebih berat karena tidak dipersiapkan sejak awal.

Ia menekankan, langkah pertama yang harus dipahami masyarakat adalah perbedaan antara hibah dan waris. Peralihan melalui hibah dilakukan saat orang tua masih hidup, sedangkan waris berlaku ketika orang tua telah meninggal dunia. Pemahaman ini penting karena akan menentukan jenis akta, dokumen pendukung, serta skema pajak dan biaya yang dikenakan. “Kalau salah menentukan sejak awal, bisa berakibat pengurusannya berulang lagi dari proses awal,” tegas Shamy Ardian.

Dalam praktiknya, terdapat setidaknya empat tahapan dalam proses balik nama, yaitu dasar hukum peralihan hak, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris, pembayaran pajak dan bea, serta pencatatan resmi di Kantor Pertanahan. Masing-masing tahapan tersebut memiliki konsekuensi biaya yang perlu disiapkan masyarakat.

Adapun biaya yang harus dipenuhi antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pembuatan akta hibah atau waris, biaya layanan di Kantor Pertanahan, termasuk juga biaya PNBP, serta pajak lainnya sesuai kondisi objek tanah. Besaran biaya tersebut dapat berbeda di setiap daerah. Adapun besaran biaya layanan di Kantor Pertanahan dapat dihitung berdasarkan nilai tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, dengan rumus nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000. Untuk melihat estimasi biaya, masyarakat dapat langsung menghitungnya di aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam proses pengurusan peralihan hak karena waris, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pemohon diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir permohonan di atas materai, serta melampirkan surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan. Selain itu, perlu disertakan fotokopi identitas para ahli waris atau kuasa berupa KTP dan KK yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, sertifikat tanah asli, akta kematian, serta Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen lain yang turut dibutuhkan meliputi akta wasiat notariil (jika ada), fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Untuk perolehan tanah dengan nilai lebih dari Rp60 juta, juga wajib melampirkan bukti SSP/PPH.

Sementara itu, dalam pengurusan hibah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan administratif yang tidak jauh berbeda. Formulir permohonan harus diisi dan ditandatangani di atas materai, disertai surat kuasa apabila diwakilkan. Pemohon wajib melampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima hibah (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta menyerahkan sertifikat tanah asli. Dokumen penting lainnya adalah akta hibah yang dibuat oleh PPAT, serta izin pemindahan hak apabila pada sertifikat tercantum ketentuan tersebut. Selain itu, pemohon perlu menyertakan fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan. Untuk nilai tanah di atas Rp60 juta, juga diwajibkan melampirkan bukti SSP/PPH.

Shamy Ardian mengingatkan, biaya pengurusan bisa terasa mahal karena dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang meningkat, adanya denda keterlambatan, serta dokumen lama yang belum diperbarui. “Nah ini kalau semakin ditunda, biasanya biaya makin meningkat dan terasa mahal,” pungkasnya. 

     

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Daerah ini masuk dalam nominasi kabupaten berprestasi pada ajang Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.

Penilaian dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/4). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin hadir bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan capaian serta inovasi yang telah dijalankan.

Di hadapan tim penilai, Bupati memaparkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pada 2025, PAD Lombok Timur tercatat mencapai Rp556 miliar. Capaian tersebut didukung oleh digitalisasi sistem melalui penerapan SIPDAH terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, serta kolaborasi dengan platform e-commerce. Tahun 2026, Pemda menargetkan seluruh pajak daerah dilakukan secara non-tunai, seluruh desa aktif digital, serta mayoritas wajib pajak menggunakan kanal digital dengan sistem pemantauan real-time.

Selain mengejar pendapatan, Pemda juga menekankan peran BUMD sebagai penyedia layanan publik. Enam BUMD yang dimiliki diarahkan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, dan akses pembiayaan bagi UMKM.

Dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pemda menerapkan skema pemanfaatan melalui kerja sama operasional dengan pihak ketiga. Hasilnya dibagi dengan komposisi 40 persen untuk daerah dan 60 persen bagi mitra, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, sektor kesehatan juga mengalami transformasi melalui penerapan BLUD pada rumah sakit dan puskesmas. Skema ini dinilai memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga layanan dapat ditingkatkan secara efisien tanpa mengedepankan keuntungan semata.

Pemda juga mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat penanganan wilayah rawan gelap yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Penilaian ini melibatkan tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Ditjen Otonomi Daerah. Pemenang nantinya akan ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing.

     

Sekda Lotim Temui Massa Ganas, Akui Harga LPG 3 Kg Tak Stabil

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur Saat Temui Masa Aksi

Okenews.net- Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, turun langsung menemui massa dari Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) yang menggelar aksi pada Senin (20/4). Dalam pertemuan tersebut, Ganas menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan elpiji 3 kilogram serta harga yang dinilai tidak stabil di pasaran.

Menanggapi hal itu, Sekda menjelaskan bahwa sesuai ketentuan pemerintah, harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp18.000. Namun, ia mengakui kondisi di lapangan berbeda karena masyarakat lebih banyak membeli di pengecer, sehingga harga melonjak di atas HET.

“Di tingkat pangkalan, harga sudah ditetapkan Rp18.000. Tapi karena pembelian banyak dilakukan di pengecer, harga menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Ia juga tidak menampik bahwa dalam kondisi kelangkaan, harga elpiji 3 kg bisa mencapai Rp22.000 hingga Rp30.000 per tabung. Selain itu, Pemda mengakui adanya keterlambatan dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, persoalan ini juga dipengaruhi oleh keterlambatan pasokan dari Pertamina serta penggunaan elpiji subsidi yang tidak tepat sasaran. Sejumlah sektor usaha seperti hotel, restoran, hingga peternak ayam disebut turut menggunakan gas bersubsidi, padahal tidak diperuntukkan bagi mereka.

Di Lombok Timur sendiri, tercatat sekitar 253 usaha peternakan ayam yang seharusnya tidak menggunakan elpiji subsidi. Para pelaku usaha tersebut, lanjut Sekda, telah sepakat untuk beralih secara bertahap ke elpiji non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

“Karena masih dalam masa transisi, Pemda sedang mengajukan penambahan kuota ke Pertamina agar kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin, tetap terpenuhi,” jelasnya.

Sekda menegaskan, aspirasi yang disampaikan Ganas akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengajuan tambahan kuota tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan organisasi masyarakat dalam Satuan Tugas (Satgas) pengawasan elpiji bersubsidi.

Pemda pun mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi distribusi gas subsidi dengan melaporkan jika menemukan penyalahgunaan.

“Kami minta masyarakat melapor jika ada penggunaan elpiji di luar ketentuan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh satgas dan pihak berwenang,” pungkasnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi