www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Jumat, 03 Juli 2026

     

BAZNAS Lotim Bentuk UPZ Sunrise Point, Petani Kelapa Mulai Diedukasi Zakat

Okenews.net– Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur terus memperluas jangkauan penghimpunan zakat dengan menyasar sektor informal. Kali ini, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UMKM Sunrise Point di Labuhan Haji dan memberikan edukasi zakat pertanian kepada petani kelapa, Kamis (2/7).

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat dari pelaku UMKM dan sektor pertanian yang dinilai masih belum tergarap secara maksimal.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengatakan pembentukan UPZ tidak hanya bertujuan menghimpun zakat, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Zakat yang dihimpun akan dikelola secara profesional dan dikembalikan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Dengan begitu, zakat dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat UMKM sekaligus membantu percepatan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, BAZNAS juga mengedukasi para petani kelapa agar menyalurkan zakat pertanian melalui lembaga resmi. Menurutnya, penyaluran melalui BAZNAS akan membuat distribusi zakat lebih transparan, terukur, dan tepat sasaran kepada para mustahik di Lombok Timur.

BAZNAS Lombok Timur juga terus mendorong penerapan sistem digital melalui program BAZNAS Smart guna meningkatkan transparansi dan kemudahan layanan bagi para muzaki.

Melalui upaya tersebut, BAZNAS berharap kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat semakin meningkat, sehingga zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

     

Anggota DPR RI F-NasDem, H. Fauzan Khalid, Soroti Hak Kepemilikan Daerah Kepulaun

 

Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menyoroti persoalan hak kepemilikan di daerah kepulauan. Sebab, banyak isu pulau dijual, yang faktanya banyak ditemukan dimiliki oleh satu orang.

“Ini harus jadi perhatian kita bersama, karena tidak menutup kemungkinan penjualan pulau-pulau akan muncul dan fakta di lapangan ada. Oleh karena itu, perlu diatur dan dicantumkan dalam rancangan undang-undang,” kata Fauzan, Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/06/2026).

Fauzan, Anggota Komisi II dalam rapat juga menyoroti terkait sulitnya membangun sekolah di daerah kepulauan. Apakah itu, sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT). Fauzan mengakui hambatan ada syarat pendirian sekolah, berdasarkan jumah penduduk atau kepala keluarga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Fauzan mengambil contoh daerah tiga gili, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air di Lombok Utara. Menurut dia, bupati dan gubernur kesulitan membangun sekolah di daerah tersebut karena ada syarat, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

“Bupati maupun Gubernur tidak berani membangun sekolah di daerah kepulauan seperti di Tiga Gili Lombok. Ini karena ada syarat jumlah kepala keluarga. Karena itu, ini perlu diskresi dan dibuat secara eksplisit dalam rancangan undang-undang,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi pada pembangunan fasilitas kesehatan, lanjutnya, pemerintah daerah tidak bisa membangun fasilitas kesehatan karena pesyaratan lain. “Ini juga perlu diskresi khusus agar pemerintah daerah bisa membangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat di daerah kepulauan.

Fasilitas kesehatan msyarakat yang berkembang di daerah kepulauan seperti di tiga gili pada umumnya adalah kilinik-klinik swasta. Fasilitas kesehatan pemerintah hingga saat ini belum ada.

Kamis, 02 Juli 2026

     

BPN NTB Evaluasi Kinerja Kantah Lombok Utara, Perkuat Layanan Pertanahan

Okenews.net – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara menerima kunjungan tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/7/2026). 


Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas pelayanan pertanahan terus meningkat sekaligus mengevaluasi capaian kinerja di daerah.


Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur realisasi program yang telah berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah penyelesaian agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif dan berkualitas.


Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kantah Lombok Utara dengan Kanwil BPN NTB dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, berintegritas, cepat, tepat, dan terpercaya.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, mengatakan kehadiran tim monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.


"Monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar menilai capaian kinerja, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Setiap masukan akan kami jadikan bahan perbaikan agar masyarakat mendapatkan layanan pertanahan yang semakin cepat, profesional, dan dapat dipercaya," ujar Shaleh.


Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi NTB, H. Ruri Irawan, menegaskan bahwa kegiatan monev merupakan bagian dari pembinaan agar seluruh satuan kerja memiliki standar pelayanan yang sama.


"Kami ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai target serta setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti. Sinergi antara Kanwil dan kantor pertanahan kabupaten menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," katanya.


Melalui kegiatan tersebut, BPN berharap seluruh jajaran semakin memperkuat budaya kerja yang mengedepankan pelayanan prima sesuai semangat Melayani, Profesional, dan Terpercaya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan terus meningkat.


     

Pemda Lotim dan PN Selong Hadirkan Sidang di Kecamatan, Akses Keadilan Makin Mudah

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pengadilan Negeri Selong resmi memperkuat sinergi dalam meningkatkan akses pelayanan hukum bagi masyarakat. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan ruang sidang di tempat (zitting plaats) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis (2/7).


Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, bersama Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra.


Kerja sama ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan peradilan tanpa harus selalu datang ke kantor Pengadilan Negeri Selong.


Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa kerja sama ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.


"Intinya dari kerja sama yang kita bangun dengan Pengadilan Negeri Selong adalah bagaimana supaya kita bisa memberikan pelayanan prima dan pelayanan cepat kepada masyarakat," ujar Haerul Warisin.


Menurutnya, pelaksanaan sidang di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat akan memberikan banyak manfaat. Selain mengurangi beban biaya dan waktu perjalanan, masyarakat juga diharapkan lebih percaya diri saat mengikuti proses persidangan.


"Dengan sidang di tempat, masyarakat akan lebih leluasa memberikan penjelasan maupun pembelaan diri dibanding harus datang ke Pengadilan Negeri Selong. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang baik," katanya.


Meski demikian, Bupati berharap semakin sedikit masyarakat yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Ia juga menilai kerja sama ini menjadi tonggak awal hubungan kelembagaan yang lebih erat antara Pemda Lombok Timur dan Pengadilan Negeri Selong.


"Seluruh kerja sama yang dibangun bersama Forkopimda dilakukan secara terbuka dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.


Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra, menyambut baik dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, kerja sama tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan hukum sekaligus mendekatkan proses peradilan kepada masyarakat.


"Terima kasih atas dukungan Bupati dan Pemda Lombok Timur. Dengan adanya MoU ini, persidangan tidak hanya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Selong, tetapi juga dapat memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah di tingkat desa maupun kecamatan," ujarnya.


Ia menjelaskan, luasnya wilayah Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu alasan penting dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan. Selain mempermudah masyarakat memperoleh layanan hukum, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai proses peradilan yang transparan dan mudah diakses.


Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelayanan hukum di Lombok Timur semakin efektif, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

     

Lapas Selong Perkuat Sinergi Keamanan dengan Kodim 1615/Lotim


Okenews.net– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong terus memperkuat sinergi dengan aparat keamanan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama Kodim 1615/Lombok Timur yang berlangsung pada Kamis (2/7/2026).

Kegiatan yang digelar di Markas Kodim 1615/Lombok Timur itu dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman. Ia didampingi Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Dedy Aryadi serta Kepala Subseksi Keamanan Yoga Pangestu. Rombongan diterima langsung oleh Komandan Kodim 1615/Lombok Timur, Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Eky Anderson.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi, serta mempererat kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya di bidang keamanan.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman, mengatakan sinergi dengan aparat TNI menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan lapas.

"Koordinasi dan kolaborasi dengan Kodim 1615/Lombok Timur menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengamanan. Kami berharap sinergi ini terus terjalin sehingga pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kedua instansi dalam membangun kerja sama yang solid. 

Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, Lapas Selong dan Kodim 1615/Lombok Timur berharap mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang lebih efektif.

     

ICM Gelar Pelatihan Jurnal Ilmiah, Diikuti Akademisi dari Berbagai Kampus

Okenews.net– Insan Cendekia Mandalika (ICM) sukses menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Jurnal Ilmiah pada Kamis (2/7/2026) di Kantor Insan Cendekia Mandalika (ICM), Jl. Raya Sukamulia No. 9, Kecamatan Selong, Lombok Timur.


Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen ICM dalam meningkatkan kapasitas akademisi dan pengelola jurnal ilmiah agar mampu mengelola jurnal secara profesional sesuai standar nasional.


Dalam sambutannya, Direktur Insan Cendekia Mandalika (ICM), Dr. Irfan Azim, S.Kom., M.M., menegaskan bahwa kualitas perguruan tinggi pada era saat ini sangat ditentukan oleh produktivitas publikasi ilmiah dan tata kelola jurnal yang profesional.


«"Jurnal ilmiah bukan hanya menjadi wadah publikasi hasil penelitian, tetapi juga menjadi cerminan mutu sebuah perguruan tinggi. Karena itu, pengelolaan jurnal harus dilakukan secara profesional, mengikuti perkembangan teknologi, serta memenuhi standar akreditasi nasional maupun internasional. Melalui pelatihan ini, ICM ingin membangun ekosistem publikasi ilmiah yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia," ujar Dr. Irfan Azim.»


Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pelatihan ini sebagai momentum membangun jejaring kolaborasi antarperguruan tinggi.


«"Kami berharap pelatihan ini tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi menjadi awal lahirnya kolaborasi dalam pengembangan jurnal, peningkatan kualitas penelitian, dan penguatan budaya akademik. ICM siap menjadi mitra bagi perguruan tinggi dan lembaga yang ingin mengembangkan jurnal ilmiahnya menuju akreditasi dan indeksasi bereputasi," tambahnya.»


Pelatihan menghadirkan materi mengenai tata kelola jurnal ilmiah, pengelolaan Open Journal Systems (OJS), manajemen editorial, proses peer review, strategi akreditasi jurnal melalui ARJUNA, indeksasi jurnal, serta etika publikasi ilmiah.


Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dengan diikuti 27 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga, di antaranya Universitas Negeri Semarang, IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur, Institut Elkatarie, STAI Insan Cendekia Mandalika, STMIK SZ NW, UNISDA Lamongan, IAI NU Al-Mannan, STIS Harsyi, BAZNAS Lombok Timur, serta Insan Cendekia Mandalika.


Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi dan konsultasi mengenai berbagai tantangan dalam pengelolaan jurnal, mulai dari proses editorial, peningkatan kualitas artikel, hingga strategi menuju akreditasi dan indeksasi bereputasi.


Di akhir kegiatan, para peserta menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan yang dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi pengelola jurnal ilmiah. ICM berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat budaya riset dan publikasi ilmiah di Indonesia.


"Kelola Jurnal Secara Profesional, Wujudkan Publikasi Ilmiah Bereputasi."

     

Panggung yang Ditunggu-Tunggu: Porwada NTB Umumkan Jawara Jurnalistik dan Fotografi

Okenews.net- Jika cabang olahraga lain sudah lebih dulu melahirkan para pemenang, satu pengumuman ini justru menjadi yang paling membuat peserta menahan napas hingga akhir. Cabang lomba karya jurnalistik dan fotografi Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) PWI NTB 2026 akhirnya mengumumkan hasil resmi para pemenangnya, Kamis 2 Juli 2026 di Mataram.

Bukan tanpa alasan pengumuman ini paling dinanti. Berbeda dengan cabang lain yang bertumpu pada skor dan catatan waktu, di arena jurnalistik dan fotografi, yang dipertaruhkan adalah ide, kedalaman cerita, ketajaman sudut pandang, hingga kemampuan menangkap momen menjadi karya yang berbicara.

Pengumuman itu sekaligus menjadi semacam “golden ticket” bagi para peserta terbaik untuk terus mengasah kemampuan menuju panggung yang lebih tinggi. Porwanas Lampung 2027.

Koordinator Lomba Jurnalistik dan Fotografi Porwada, H. Rudi Hidayat, mengatakan proses penilaian dilakukan secara serius dan melibatkan juri yang memiliki rekam jejak kuat di bidang masing-masing.

“Masukan dari para juri jelas, jangan cepat puas dengan hasil ini. Ini baru titik awal. Sebelum menuju Porwanas, kemampuan harus terus diasah agar kualitas karya semakin matang dan mampu bersaing di level nasional,” ujar H. Rudi.

Menurut dia, antusiasme peserta cukup tinggi. Untuk kategori karya jurnalistik diikuti 17 wartawan, sementara kategori fotografi diikuti lima wartawan.

Pada cabang karya jurnalistik, dewan juri diisi nama-nama yang tidak asing di dunia media dan komunikasi NTB. Mereka adalah Nurdin Rangga Barani, mantan wartawan MBM Sinar, Akdiansyah S.H.I yang kini menjadi anggota DPRD NTB, serta Bambang Mei Finarwanto, Direktur M16.

Sementara kategori fotografi dinilai oleh Ferry Gunawan yang dikenal sebagai fotografer profesional, H. Boy Mashudi selaku wartawan senior dan Ketua JMSI NTB, serta Ustaz Suaeb Qury yang juga Komisioner KIP NTB sekaligus penulis sejumlah buku dan Ketua Infokomdigi MUI NTB.

Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu ini menegaskan bahwa karya jurnalistik yang menonjol bukan hanya soal kemampuan merangkai kalimat, tetapi juga keberanian menggali fakta dan menghadirkan perspektif yang kuat.

“Jurnalisme yang baik tidak berhenti pada peristiwa. Ia harus mampu menghadirkan konteks, kedalaman, dan memberi pengalaman kepada pembaca untuk memahami sesuatu secara utuh. Kompetisi seperti ini menjadi ruang latihan yang penting bagi wartawan,” kata nya 

Dalam perlombaan ini, karya jurnalistik dipertandingkan dalam lima mata lomba, yakni TV Porwada, Features Porwada, Features Wisata Loang Balok, Features Olahraga, dan Medsos Porwada.

Adapun kategori fotografi melombakan tema Pembukaan Porwada, Wisata Loang Baloq, Pemprov NTB, Grand Final Porwada, dan Ekonomi NTB.

Penilaian jurnalistik sendiri dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari kesesuaian tema dan judul, orisinalitas gagasan, kedalaman liputan, penggunaan bahasa sesuai kaidah EYD, gaya penulisan, struktur kalimat, hingga kualitas penyajian karya.

Sedangkan pada fotografi, aspek yang dinilai mencakup relevansi dengan tema, ketajaman visual, pemilihan angle, serta kekuatan komposisi.

Ferry Gunawan menyebut foto jurnalistik bukan hanya gambar yang enak dipandang, tetapi karya yang mampu menyampaikan cerita.

“Foto yang baik adalah foto yang berbicara. Sekali dilihat, publik bisa menangkap emosi, suasana, dan pesan yang ingin disampaikan,” ujarnya.

Berikut daftar Pemenang Lomba Karya Jurnalistik PORWADA PWI NTB 2026

TV Porwada

Juara I: Aris Munandar

Juara II: Yoni Ariadi


Feature Porwada

Juara I: Lalu Habib

Juara II: Fajar


Feature Olahraga

Juara I: Saudi

Juara II: Khaeruddin

Feature Wisata


Juara I: M. Nasrullah

Medsos Porwada

Juara I: Ratna Dewi


Daftar Pemenang Lomba Fotografi Porwada 2026

Kategori Pembukaan Porwada

Juara I: M. Awal

Juara II: Wira Surya

Juara III: Saptono Yudi

Grand Final Porwada


Juara I: Randy

Juara II: Khaeruddin

Wisata Loang Balok (Eksibisi)

Juara I: KHM Nasuhi

     

Bupati Lotim Lepas SSB Satria Muda Berlaga di Piala Dunia Anak Indonesia 2026

Okenews.net – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara resmi melepas keberangkatan Sekolah Sepak Bola (SSB) Satria Muda Lombok Timur yang akan tampil pada ajang Piala Dunia Anak Indonesia 2026 di Progresif Arena, Bandung, Jawa Barat.


Keikutsertaan SSB Satria Muda pada turnamen sepak bola usia dini tingkat nasional tersebut menjadi kebanggaan bagi Lombok Timur. Ajang ini diikuti puluhan sekolah sepak bola dari berbagai daerah di Indonesia dan mempertandingkan kelompok usia mulai U-8 hingga U-16 sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian talenta muda.


Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin memberikan motivasi kepada seluruh pemain agar bertanding dengan penuh semangat, disiplin, dan percaya diri. Ia menilai kesempatan tampil di level nasional harus dimanfaatkan sebagai pengalaman berharga sekaligus langkah awal menuju prestasi yang lebih tinggi.


"Teruslah menjaga mimpi kalian. Prestasi lahir dari kerja keras, disiplin, doa, dan mental yang kuat. Jadilah anak-anak yang mampu mengharumkan nama keluarga, daerah, dan bangsa," ujar Haerul Warisin.


Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan terus mendukung pembinaan generasi muda, khususnya di bidang olahraga. Dukungan tersebut merupakan bagian dari investasi daerah dalam mencetak atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.


Bupati juga mengingatkan seluruh kontingen agar menjaga nama baik Lombok Timur selama mengikuti kompetisi di Bandung. Ia berpesan agar para pemain selalu menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kekompakan, serta menghormati masyarakat di daerah yang dikunjungi.


"Jaga etika dan adab di mana pun berada. Hormati semua orang, jaga kesehatan, disiplin, dan kekompakan. Karakter yang baik adalah kemenangan yang paling berharga," pesannya.


Di akhir sambutannya, Haerul Warisin berharap seluruh kontingen kembali ke Lombok Timur dengan membawa pengalaman berharga dan hasil terbaik.

Sementara itu, Head Coach SSB Satria Muda Lombok Timur, Coach Gempar, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Bupati kepada timnya. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi suntikan semangat bagi seluruh pemain, pelatih, dan ofisial sebelum bertanding.


"Pesan Bapak Bupati menjadi motivasi besar bagi kami. Anak-anak semakin percaya diri karena mendapat dukungan langsung dari pemimpin daerah. Insyaallah kami akan berjuang secara sportif dan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Lombok Timur," kata Coach Gempar.


Keberangkatan SSB Satria Muda menuju Piala Dunia Anak Indonesia 2026 menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini. Diharapkan, pengalaman berkompetisi di tingkat nasional mampu melahirkan pesepak bola muda yang berprestasi, berkarakter, dan siap mengharumkan nama daerah di masa mendatang.

     

Bangun Kedaulatan Pangan Nasional, Kementerian ATR/BPN Targetkan 87% LBS Jadi LP2B

Okenews.net - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX TA. 2026 oleh Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI pada Kamis (02/07/2026). Dengan tema panel “Membangun Kedaulatan Pangan Nasional melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global”, Wamen Ossy menjelaskan kondisi lahan sawah di Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah menjaganya.

“Faktanya, penyusutan luas lahan sawah masih terjadi di Indonesia dengan rasio sekitar 60.000 sampai 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 sampai 220 hektare setiap hari. Karena itu, target kami adalah 87% LBS nasional ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029,” ujar Wamen Ossy di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta. 

Di hadapan 277 peserta Seminar Nasional P4N yang merupakan pimpinan dari TNI/POLRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Wamen Ossy menyatakan, jika kondisi ini terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang agar pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan efektif. 

“Kami mengeluarkan moratorium alih fungsi lahan, Surat Edaran Menteri, dan Surat Edaran Bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam surat edaran bersama itu disepakati bahwa gubernur harus memastikan 87% LBS di wilayahnya ditetapkan sebagai LP2B, kemudian diusulkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang,” terang Wamen Ossy.

Menurut Wamen ATR/Waka BPN, implementasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif. Setelah aturan terbaru diterbitkan, dalam waktu singkat pemerintah daerah (Pemda) mulai merespons dengan mengajukan penetapan LP2B. Sebelumnya, sudah ada total 73 Pemda yang mengajukan SK LP2B. Setelah Surat Edaran Bersama diterapkan, pengajuan SK LP2B langsung meningkat menjadi 93 Pemda. 

“Alhamdulillah, 10 hari setelah kami mengeluarkan Surat Edaran Bersama ini, 20 Pemda Kabupaten/Kota kemudian dapat mengajukan SK LP2B. Artinya terjadi percepatan yang cukup eksponensial dan mudah-mudahan hal ini bisa terus kami lakukan,” ungkap Wamen Ossy. 

Ia berharap, akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional. “Kalau sudah ditetapkan sebagai LP2B dan KP2B, maka lahan-lahan ini tidak akan mudah untuk dapat beralih fungsi,” pungkas Wamen Ossy. 

Dalam seminar ini, Wamen Ossy menjadi panelis di sesi pertama bersama dengan dua menteri/kepala lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap tema panel. Pada panel pertama tersebut, pemberi materi adalah Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan RI, I Nyoman Radiarta; serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani. 

     

Seleksi Penerimaan Taruna Baru Politeknik Agraria STPN, Jaring SDM Unggul

Okenews.net- Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yaitu Politeknik Agraria STPN, menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027. Calon Taruna/i yang nantinya akan bergabung dalam perkuliahan Politeknik Agraria STPN akan dipersiapkan menjadi insan pertanahan dan tata ruang yang dapat berkontribusi ke pembangunan Indonesia.

“Kita harus optimis siapa pun yang akan menjadi calon taruna Politeknik Agraria STPN adalah benar-benar putra-putri terbaik bangsa yang memiliki _attitude_, _knowledge_, dan integritas dalam memperbaiki serta mempercepat penyelesaian berbagai program layanan pertanahan dan tata ruang,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah, saat ditemui di BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (02/07/2026).

SPTB Tahun Akademik 2026/2027 diselenggarakan di dua lokasi, yakni Kampus Politeknik Agraria STPN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan BPSDM Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Kabupaten Bogor. Untuk seleksi di DIY, pelaksanaannya berlangsung mulai 1-4 Juli, sedangkan di BPSDM hanya diadakan pada 2 Juli 2026. 

“Jumlah pendaftar Politeknik Agraria STPN setiap tahun semakin bertambah. Ketika peserta yang lolos administrasi semakin banyak, kapasitas di Yogyakarta tentu semakin terbatas. Oleh karena itu, kami memanfaatkan fasilitas BPSDM di Cikeas agar proses seleksi dapat berjalan dengan baik,” jelas Agustyarsyah.

Menurut Agustyarsyah, penyelenggaraan seleksi di dua lokasi juga bertujuan menjaga kualitas, objektivitas, dan integritas pelaksanaan ujian dengan metode _Computer Based Test_ (CBT). Meskipun harapannya seleksi dapat dilaksanakan di lebih banyak wilayah, perluasan lokasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sistem, serta mekanisme pengawasan agar kualitas pelaksanaan tetap terjaga.

“Ke depan kami berharap dapat membentuk beberapa zona pelaksanaan seleksi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, saat ini kami memprioritaskan pelaksanaan yang profesional dan mudah diawasi sehingga kualitas seleksi tetap terjaga,” pungkas Kepala BPSDM.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 2.114 peserta yang mengikuti seleksi berbasis CBT, dengan pembagian 1.405 peserta di Kampus Politeknik Agraria STPN DIY dan 709 peserta di BPSDM Cikeas. Materi seleksi meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Potensi Umum (TPU), serta materi bidang keagrariaan. 

Hasil seleksi CBT rencananya akan diumumkan pada 9 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan ke tahapan tes kesehatan, kesamaptaan, dan wawancara pada 13-15 Juli 2026. Selanjutnya, pengumuman kelulusan akhir SPTB Tahun Akademik 2026/2027 akan disampaikan pada 22 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti proses daftar ulang secara _online_, masuk asrama pada 21 Agustus 2026, mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Taruna Baru (PKKTB) pada 24-27 Agustus 2026, serta memulai perkuliahan pada 31 Agustus 2026. 

Rabu, 01 Juli 2026

     

Ombudsman NTB Kawal Penyelesaian Sertifikat PTSL Desa Bentek

Okenews.net- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terus mengawal penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Desa Bentek, Kecamatan Gangga. Langkah itu dilakukan dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sertifikat tanah yang belum terbit, Rabu 01/06


Kedatangan tim Ombudsman diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah kendala yang menyebabkan proses penerbitan sertifikat bagi sebagian warga masih tertunda.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Ombudsman guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.


"Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat agar proses ini dapat diselesaikan. Namun terdapat beberapa kendala, di antaranya ketidakpadanan data antara nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon yang perlu diverifikasi kembali," ujarnya.


Menurutnya, proses verifikasi data menjadi tahapan penting agar penerbitan sertifikat tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, seluruh data pemohon harus dipastikan sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan.


Melalui koordinasi antara Ombudsman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, diharapkan seluruh kendala administrasi dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat Desa Bentek dapat menerima sertifikat hak atas tanah mereka.

     

Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Lotim Tegaskan Komitmen Polri Hadir untuk Masyarakat

Foto: Polres Lombok Timur

Okenews.net- Polres Lombok Timur menggelar Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Polres Lombok Timur, Rabu (1/7/2026). Peringatan yang mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" itu menjadi momentum mempertegas komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan, menjaga keamanan, serta memperkuat kepercayaan publik.

Upacara dipimpin langsung Kapolres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana, selaku inspektur upacara. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, akademisi, hingga jajaran TNI dan pemerintah daerah.

Ratusan peserta dari berbagai unsur mengikuti jalannya upacara, mulai dari personel Polres Lombok Timur, Brimob, Kodim 1615/Lotim, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, hingga aparatur sipil negara di lingkungan Polres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang berisi apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama delapan dekade terakhir.

Presiden juga menegaskan bahwa tema Hari Bhayangkara tahun ini merupakan penegasan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, sikap humanis, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Tema '80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat' menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan rakyat," demikian amanat Presiden yang dibacakan Kapolres Lombok Timur.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika global, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat. Karena itu, Polri dituntut terus melakukan pembenahan melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan integritas, serta menjaga kepercayaan publik.

Presiden turut mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat dan berakhir sekitar pukul 08.20 Wita dalam suasana aman dan tertib. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Gedung Dharma Polres Lombok Timur.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat atas perjalanan panjang Polri sebagai institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui semangat "Polri untuk Masyarakat", institusi kepolisian diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat.

     

Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Capai 8,4 Juta Berkas Setiap Tahunnya

Okenews.net- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan gambaran umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (01/07/2026). Dalam paparannya, ia menekankan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian.

"Berdasarkan _overview_ berkas PNBP, rata-rata PNBP dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp2,6 triliun dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan. Data ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Dalu Agung Darmawan, di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Ia menjelaskan, pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP mencapai 3.782.001 berkas atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 3.685.117 berkas. Sementara itu, PNBP pada semester pertama 2026 tercatat sebesar Rp1,423 triliun. Dari sisi kategori layanan, pelayanan pertanahan masih menjadi penyumbang terbesar, sedangkan pelayanan penataan ruang menunjukkan peningkatan baik dari sisi volume layanan maupun nilai penerimaan.

Sejumlah layanan pertanahan yang menjadi kontributor utama terhadap PNBP, antara lain pendaftaran surat keputusan (SK) perpanjangan dan pembaruan hak, peralihan hak karena jual beli, hak tanggungan, pengecekan sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pemecahan bidang tanah, pewarisan, serta roya. Dalu Agung Darmawan menilai, penyederhanaan proses pada layanan tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus optimalisasi PNBP.

"Layanan pertanahan tidak hanya menghasilkan PNBP bagi Kementerian ATR/BPN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara dan daerah melalui penerimaan PPh, BPHTB, serta nilai hak tanggungan yang diterima masyarakat," jelas Dalu Agung Darmawan.

Ia memaparkan, selama periode 2020-2025, akumulasi PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai Rp15,9 triliun. Pada periode yang sama, penerimaan PPh mencapai Rp69,2 triliun, BPHTB sebesar Rp131 triliun, serta nilai HT yang diterima masyarakat mencapai Rp5.368 triliun. Secara keseluruhan, economic value added (EVA) yang dihasilkan mencapai Rp5.584 triliun.

Dalu Agung Darmawan menyebut, setiap layanan pertanahan akan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian. Setiap Rp1 triliun PNBP yang diterima, berasosiasi dengan sekitar Rp4,35 triliun penerimaan PPh dan Rp8,24 triliun BPHTB sehingga manfaat ekonomi yang tercipta jauh lebih besar dibandingkan penerimaan langsung kementerian.

"Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan berusaha, dan menciptakan nilai ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional," pungkas Dalu Agung Darmawan.

Hadir dalam RDP kali ini, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II DPR RI. Hadir mengikuti jalannya rapat, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Jadi Pembicara di Diklat Pratama DPP GMPK, Menteri Nusron: Nasionalisme Menjadikan Bangsa yang Kuat

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi _keynote speaker_ dalam Pembukaan Diklat Pratama se-Indonesia Angkatan I yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (DPP GMPK) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (01/07/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak mahasiswa memahami dan menanamkan teori nasionalisme untuk menghidupkan semangat persatuan bangsa.

“Tujuan nasionalisme adalah menjadikan kita bangsa yang kuat. Namun, kalau kita tidak memahami seperti apa bangsa yang kuat, kita akan keliru mendefinisikan format nasionalisme yang ingin kita bangun,” kata Menteri Nusron.

Dalam materi bertajuk “Nasionalisme Abad ke-21: Menjawab Tantangan Radikalisme, Perang Ekonomi, dan Perebutan Pengaruh Global”, Menteri Nusron menjelaskan bahwa bangsa yang kuat pada era saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh sistem pemerintahannya. Bangsa yang kuat dilihat dari kemampuannya menghadapi berbagai tantangan global. 

Mengutip teori John Mearsheimer, ia menyebut negara yang kuat juga perlu ditopang dengan tiga pilar utama. “Jangan hanya berbicara nasionalisme, tetapi bangun ketahanan pangan, kemandirian energi, dan kemampuan menguasai teknologi. Tanpa itu, bangsa akan mudah bergantung kepada negara lain,” tegas Menteri Nusron yang hadir dalam diklat bersama dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad. 

Menurut Menteri Nusron, ketiga pilar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, membangun nasionalisme harus diikuti dengan upaya memperkuat kualitas intelektual.

Di hadapan Sekretaris Dewan Pembina DPP GMPK, H. Chusni Mubarok dan sekitar 200 peserta diklat, Menteri Nusron menitipkan pesan agar mahasiswa terus memperkuat kemampuan intelektualnya. Baginya, mahasiswa punya peran penting menjadi penentu arah pembangunan bangsa.

“Perubahan di dunia itu selalu didahului dengan kebangkitan kaum intelektualnya. Ketika cara berpikir mahasiswa sudah benar, maka saat mereka menjadi birokrat, politisi, pengusaha, maupun profesional, cara berpikir itu akan ikut membentuk kemajuan bangsa,” jelasnya.

Sebelum menutup _speech_-nya, Menteri Nusron mengajak penerus GMPK untuk meningkatkan kapasitas diri. Bukan hanya faktor intelektual, namun juga memperkuat semangat kebangsaan dan mengambil peran sebagai generasi yang mampu menghadirkan gagasan serta solusi bagi berbagai persoalan bangsa. 

     

Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Okenews.net - Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat hukum adat mengenai proses sertipikasi tanah ulayat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Buton Selatan, Rabu (01/07/2026). Forum ini memberikan gambaran mengenai tahapan yang harus ditempuh masyarakat hukum adat hingga bisa memperoleh sertipikat tanah.

"Sertipikat tanah ulayat tidak terbit begitu saja. Prosesnya diawali dengan pengadministrasian melalui inventarisasi dan identifikasi, dilanjutkan dengan pengukuran hingga diterbitkannya daftar tanah ulayat. Setelah itu, sesuai ketentuan, masyarakat dapat mengajukan pendaftaran tanah sampai akhirnya memperoleh sertipikat," ujar Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono.

Slameto Dwi Martono menjelaskan, pengadministrasian adalah tahap awal yang dilakukan untuk memastikan keberadaan tanah ulayat beserta masyarakat hukum adat yang menguasainya. Pada tahap ini dilakukan inventarisasi dan identifikasi, yang dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk mengetahui letak, luas, serta batas wilayah tanah ulayat secara jelas. Hasilnya kemudian dituangkan dalam daftar tanah ulayat yang memuat peta bidang, identitas masyarakat hukum adat, dan nomor identifikasi bidang tanah.

Bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang berbentuk badan hukum, proses baru bisa dilanjutkan setelah melalui tahap penetapan keberadaan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Penetapan ini jadi dasar untuk mengajukan pendaftaran tanah hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan. Sementara itu, bagi kelompok anggota masyarakat hukum adat yang tidak berbadan hukum, pendaftaran akan dilakukan sesuai karakteristik dan ketentuan yang berlaku.

"Setiap tahapan penting agar tanah ulayat yang didaftarkan benar-benar memenuhi persyaratan. Tanahnya tidak boleh tumpang tindih dengan hak atas tanah lain, tidak berada di kawasan hutan, serta tidak termasuk tanah yang dikecualikan untuk didaftarkan sebagai tanah ulayat. Dengan demikian, sertipikat yang diterbitkan nantinya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat," jelas Slameto Dwi Martono.

Slameto Dwi Martono juga mengingatkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat berjalan sepanjang masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya masih hidup dan masih memiliki hubungan hukum dengan wilayah yang dikuasainya. Oleh karena itu, identifikasi kondisi faktual di lapangan menjadi bagian penting dalam proses pengadministrasian maupun pendaftaran tanah ulayat.

Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat ini diikuti oleh perwakilan masyarakat hukum adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Buton Selatan. Terdapat perwakilan masyarakat hukum adat dari Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Utara yang juga menyimak sosialisasi secara daring. Turut memberikan materi dalam forum ini, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi