www.okenews.net: Sosial
Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan

Rabu, 16 Juli 2025

Menjaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Lotim Salurkan Bantuan

Pelepasan Bantuan Pangan Oleh Bupati Lotim

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menggulirkan bantuan pangan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan. Namun, di tengah distribusi yang masif, tantangan utama yang mengemuka adalah efektivitas penyaluran dan pengawasan di lapangan.

Program yang telah berjalan sejak 2023 ini kembali diluncurkan untuk alokasi bulan Juni–Juli 2025, ditandai dengan pelepasan truk bantuan oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, di Gudang Bulog Cabang Sikur pada Rabu (16/07/2025). 


Sebanyak 129.438 Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan menerima masing-masing 20 kilogram beras, dengan tahap awal distribusi dilakukan di Kecamatan Terara dan Montong Gading.


Di balik angka-angka tersebut, sejumlah pihak mulai menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran. “Kami tidak ingin program strategis ini justru dinodai oleh praktik pungli atau manipulasi data penerima,” ujar Bupati dalam sambutannya, sembari menekankan transparansi sebagai elemen kunci keberhasilan program.


Pemerintah mengklaim telah menyiapkan cadangan logistik yang cukup—35.000 ton beras dan target 14.000 ton jagung—namun efektivitas distribusi dan penyaringan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap menjadi pekerjaan rumah.


Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lotim, Ahsan Nasirul Huda, menyatakan program ini bukan sekadar soal distribusi bahan pangan, melainkan juga langkah konkret pengendalian inflasi dan upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan.


Namun, pengamat lokal mengingatkan bahwa tanpa sistem kontrol yang kuat dan akuntabel, manfaat program bisa tereduksi.


"Sering kali, bantuan semacam ini hanya menyentuh permukaan masalah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kesinambungan akses pada lapangan kerja, harga pangan yang stabil, dan sistem pendataan penerima bantuan yang akurat," ujar salah satu aktivis sosial setempat yang tak ingin disebutkan namanya.


Status Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan nasional memang patut diapresiasi. Namun, justru karena itulah, tekanan terhadap keberhasilan program ini makin besar. Pemerintah daerah kini dituntut bukan hanya mampu mendistribusikan, tetapi juga mengevaluasi dan mengoreksi praktik di lapangan agar keadilan sosial benar-benar tercapai.



Selasa, 15 Juli 2025

Pelayanan Lebih Baik, Harapan Baru untuk Kesehatan Warga Lombok Timur

Pemda lotim dan BPJS 
Okenews.net- Upaya peningkatan layanan kesehatan di Lombok Timur terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, dan pengelola fasilitas kesehatan (faskes). 

Hal ini tercermin dalam pertemuan yang digelar Selasa (15/07/2025) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, yang dihadiri Bupati H. Haerul Warisin bersama para pimpinan faskes, termasuk klinik swasta, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur.

 

Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antar pihak dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, terlebih mengingat lebih dari 90% pasien yang dilayani faskes merupakan peserta BPJS Kesehatan. Kolaborasi strategis ini diharapkan mampu menyelesaikan sejumlah tantangan layanan, termasuk tingginya angka rujukan dari Puskesmas yang sebenarnya bisa ditangani di tingkat pertama.


Bupati Haerul Warisin menekankan pentingnya membangun budaya pelayanan yang ramah, cepat, dan tidak mempersulit pasien, terutama dalam hal administrasi seperti kepemilikan kartu BPJS. 


Ia mengajak seluruh faskes untuk terus mengevaluasi diri dan menjadikan pelayanan berkualitas sebagai kebanggaan daerah.


“Kalau masyarakat kita merasa cukup dan puas berobat di Lombok Timur, itu artinya kita berhasil. Tidak perlu lagi mencari pengobatan ke luar daerah,” ujar Bupati.


Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani juga, menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas agar bisa menjalankan fungsi promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif secara optimal.


Ia menyayangkan masih banyak kasus ringan yang seharusnya bisa ditangani di FKTP namun malah dirujuk ke tingkat lanjutan.


"Semoga kedepan dengan pertemuan ini cara cara lama semoga bisa di tinggalkan, dan semoga tidak ada lagi paskes yang mengintimidasi Patsien BPJS."pungkasnya.

Senin, 14 Juli 2025

Pemprov NTB Komitmen Wujudkan Pertambangan Rakyat untuk Dikelola Koperasi


Okenews.net- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk "Mendorong Tata Kelola Tambang Rakyat yang Berkeadilan untuk Koperasi" pada Senin (14/7/2025). FGD digelar di Santika Hotel Mataram.


FGD tersebut dihadiri oleh puluhan aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, akademisi, hingga awak media.


Narasumber FGD dihadiri langsung oleh sejumlah stekholder strategis terkait yang berkompeten. Di antaranya Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim, Plt. Kepala Dinas ESDM NTB Wirawan Ahmad, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi. Hadir pula Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi NTB Amri Nuryadin, asosiasi tambang, dan lain-lain. Bertindak selaku moderator Wahidjan. 


Acara FGD dibuka langsung oleh Pembina Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat Fihiruddin. Dalam penyampaiannya menegaskan, FGD ini digelar sebagai bagian dari upaya serius untuk mendorong terbentuknya koperasi tambang rakyat sebagai alternatif pengelolaan tambang yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.


“Selama ini, tambang-tambang ilegal hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Kita ingin hadirkan solusi yang lebih adil, inklusif, dan legal dengan skema koperasi tambang rakyat,” tegas Fihiruddin.


Ia menambahkan, koperasi menjadi sarana kolektif yang tidak hanya memperkuat posisi tawar masyarakat, tetapi juga menjamin aspek lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi lokal.


“Niat kami adalah menghadirkan sistem yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kesehatan dan kelestarian lingkungan. Tambang rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan dinikmati segelintir kelompok,” katanya.


FGD dimulai dengan pemaparan pemateri pertama, Plt Kepala Dinas ESDM NTB, Wirawan Ahmad. Ia menjelaskan, pada prinsipnya, Pemprov NTB mendorong adanya akselerasi dan implementasi konsep ta.bang rakyat melalui koperasi.


Hal itu merupakan amanat dari amanat UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Sangat jelas bahwa kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada pada pemerintah provinsi," ujar Wirawan. 


Menurutnya, Pemprov NTB sudah mengambil langkah akseleratif untuk mewujudkan pertambangan rakyat di NTB yang berbasis pada kepatuhan pada regulias. Pemprov NTB, kata Wirawan, tidak ada sama sekali niatan untuk menghambat hal tersebut.


"Kita lakukan secara paralel seluruh proses ini. Tanpa melanggar regulasi atau ketentuan. Ini komitmen kami," jelasnya.


Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, menuturkan, konsep pertambangan rakyat yang dikelola oleh koperasi sangat dimungkinkan. 


Koperasi, kata Mashuri adalah betukan lain dari perushaan. Karena di dalam penggolongan usaha, koperasi sama dengan perusahaan sebagai badan usaha. 


"Khusus tambang rakyat, dari banyak regulasi yang mengatur koperasi di bidang tambang, bahwa anggota koperasi adalah dari orang sekitar tambang, lingkar tambang. Meski pada prinsipnya kenaggotaan koperasi bersifat terbuka," ujarnya. 


"Tapi khusus soal koperasi tambang rakyat, anggotanya adalah masyarakat sekitar tambang. Itu yang boleh," imbuh Kadis Koperasi dan UMKM NTB itu.


Ia mengapresiasi langkah Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang memberikan pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi. 


"(Koperasi) boleh untuk (mengelola) tambang. Inisiasi Pak Kapolda itu yang kemarin tidak masalah. Asal dia memenuhi persyarakatan yang diperintahkan oleh undang-undang," ujarnya. 


Selanjutnya, Kabid Penataan dan Pengawasaan DLHK NTB Didik Mahmud Mahmud Gunawan Hadi menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan tambang yang berbasis pada pengelolaan lingkungan. 


"Selagi mengedepankan pengelolaan berbasis lingkungan, siapapun yang mengelola, tak jadi soal," terangnya.


Selanjutnya, pandangan bernas disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim.


Tambang Rakyat, salah satu bentuk keadilan nyata yang bisa dirasakan rakyat. Bahkan hal itu merupakan perwujudan UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


“Sehingga kami mendorong Pemprov agar mempercepat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis Koperasi sepanjang memenuhi syarat,” tegas Hamdan Kasim.


Politisi Golkar itu mengatakan sudah tidak terhitung jumlah, asosiasi, masyarakat, NGO melakukan hearing ke Komisi IV DPRD NTB mempertanyakan persoalkan tambang rakyat selama ini. Mereka menyampaikan keluh kesah atas kondisi eksploitasi tambang yang kerap menjadi masalah. Terlebih tidak adanya asas manfaat bagi masyarakat lingkar tambang.


Kini, angin segar bagi masyarakat lingkar tambang dengan hadirnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi NTB. Ditegaskannya, selama ini tidak ada tambang rakyat. Jika ada, maka aktivitas pertambangan itu ilegal.


“Poin pertama saya sampaikan, tidak ada tambang rakyat di NTB. Kalau ada maka itu ilegal. Poin ke dua, kita patut bersyukur Kepmen ESDM Nomor 194," ujanya. 


Komisi IV DPRD NTB awalnya mengira perlu dilakukan revisi penuh Perda Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun setelah mendengarkan paparan Dinas ESDM NTB yang perlu direvisi soal tarif saja. Hamdan memandang hal demikian tidak menjadi penghalang bagi pengurusan izin.


“Hemat saya, kalau sudah seperti ini kita berikan saja dulu masyarakat mengurus IPR Koperasi ini. Sambil secara paralel kita bisa revisi Perda 2 tahun 2024 itu. Urusan retribusi urusan di Komisi III, tapi tentu saya mendorong agar usulan izin itu diakomodir. Kalau revisi paling sebulan atau dua. Jadi sebelum izin keluar mereka pun belum akan melakukan ekploitasi,” beber Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB itu.


Dari usulan 60 blok lokasi pertambangan rakyat oleh Provinsi NTB, Menteri ESDM baru menerbitkan izin 16 blok. Satu blok dengan luas 25 Hektare. Lokasinya 5 blok, di Lombok Barat, 3 blok di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa 3 blok serta 5 blok ada di Bima dan Dompu.


Hamdan menyampaikan anggota koperasi tidak terbatas. Bahkan satu koperasi bisa berisi 3.000 an anggota. Sehingga jika sudah dikelola banyak koperasi Hamdan meyakini bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim di NTB.


“Kalau saja misalnya di kelola 10 koperasi, saya membayangkan kemiskinan ekstrem lingkar tambang bisa selesai. Saya sangat mengapresiasi pak gubernur dan pak Kapolda yang sudah melaunching satu blok tambang rakyat sebagai pilot projek. Inilah niat baik pemimpin kita untuk menjawab kepentingan ril masyarakat kita,” pungkasnya.


Lebih jauh, ujung dari pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi ini, kata Hamdan adalah hilirisasi UMKM.


"Konsep saya, ini nanti akan ada hilirisask UMKM untuk memberdayakan anggota koperasi. Ini juga sesuai Asta Cita Prabowo, juga selaras dengan visi Gubernur Iqbal," jelasnya. 


Pihaknya mengapresiasi niat baik dan visi dari Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang telah menjawab kepentingan riil dari masyarakat dengan memberikan izin pengelolaan tambang rakyat lewat koperasi. 


"Ini akan menghasilkan kohesivitas ekosistem yang luas dan berpihak langsung pada kesejahteraan rakyat," terangnya.


Terakhir, Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengapresiasi diadakannya FGD tersebut. Ia berharap seluruh pihak memang mesti memberikan perhatian terhadap tata kelola pertambangan di NTB. Dari hulu sampai ke hilir.


Amri menuturkan, pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan aspek lingkungan. Jika tidak, kekayaan alam yang dimiliki oleh NTB akan menjadi kutukan sumber daya alam. 


Pada prinsipnya, menilik dari perspektif keadilan, Walhi NTB bersepakat perihal pemberian izin pertambangan rakyat kepada koperasi. "Kalau dari perspektif keadilan, kami sepakat (soal pemberian IPR)," ujar Amri


Meski demikian, pihaknya mendorong sensitivitas semua pihak untuk lebih peka terhadap lingkungan, terutama pengelolaan pasca tambang.


"Kami mendukung kalau rakyat diberikan kesempatan mendukung pengelolaan sumber daya alam. Tapi ini bukan persoalan sederhana. Jangan sampai ini kutukan sumber daya alam," bebernya.

Minggu, 13 Juli 2025

PDIP Tanggap Banjir Mataram, Bergerak Cepat Bantu Warga

PDIP Perjuangan

Okenews.net- PDI Perjuangan menunjukkan aksi nyata dalam merespons bencana banjir yang melanda Kota Mataram, NTB. Sejak hari pertama, partai berlambang banteng moncong putih ini langsung bergerak cepat mengoperasikan dapur umum, menyalurkan bantuan logistik dan medis, serta mengerahkan seluruh aset kemanusiaan demi meringankan beban masyarakat terdampak.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa partainya hadir bukan sekadar sebagai peserta demokrasi, tapi sebagai bagian dari kekuatan sosial yang berpihak pada rakyat, terutama saat musibah melanda.

“Kalau partai ini tidak hadir di saat rakyat menderita, lalu untuk apa kami ada?” ujar Rachmat, usai menyerahkan bantuan dari DPP PDI Perjuangan di Kantor DPD PDIP NTB, Ahad (13/07/2025).


Bantuan dari DPP PDIP berupa obat-obatan, puluhan alat semprot lumpur (high pressure washer), pakaian layak pakai, rompi relawan, hingga mobil ambulans, disalurkan melalui DPC PDIP Kota Mataram. Para kader yang tergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) turut terlibat langsung dalam proses distribusi ke titik-titik terdampak.


Dapur umum yang didirikan di Kantor DPC PDIP Kota Mataram memasak dan membagikan hingga 1.000 porsi nasi bungkus setiap hari selama masa tanggap darurat. Pada hari pertama banjir, dapur tersebut bahkan menyalurkan 3.000 porsi dalam sehari.


Rachmat mengungkapkan rasa harunya saat melihat banyak kader PDIP yang meski rumahnya juga terdampak banjir, tetap memilih membantu warga lain yang kondisinya lebih parah. Semangat gotong royong dan empati, menurutnya, adalah nilai ideologis yang sudah melekat dalam setiap kader.


“Bantuan ini bukan program tambahan. Ini bagian dari jatidiri kami sebagai partai ideologis yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.


Selain ambulans dan alat semprot lumpur, DPD PDIP NTB juga mengoperasikan mobile stage truck—kendaraan multifungsi yang bisa dijadikan pusat informasi, posko mobile, bahkan media trauma healing bagi anak-anak korban bencana.


“Kami bisa gunakan truk ini untuk edukasi, distribusi bantuan, bahkan untuk hiburan pemulihan trauma seperti dongeng atau nonton bareng,” tambah Rachmat.


Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Made Slamet, memastikan seluruh bantuan disalurkan dengan koordinasi penuh bersama BPBD, Pemkot Mataram, Pemprov NTB, serta relawan agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.


“Kami datang bukan membawa atribut partai, tapi membawa kepedulian dan bantuan. Ini murni karena kemanusiaan,” tegas Made.



Kamis, 10 Juli 2025

YGSI Ajak Penyuluh Kemenag Lombok Timur Perangi Perkawinan Anak Lewat Edukasi Masyarakat

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia

Okenews.net – Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) menggandeng para penyuluh dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur untuk turut berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan berbasis komunitas. 


Ajakan ini disampaikan dalam sebuah dialog bertema Aktor Sosial dengan Pemangku Kepentingan, yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Kemenag Lombok Timur, Kamis (10/7/2025).


Dialog tersebut diikuti oleh puluhan penyuluh agama dan merupakan bagian dari kerja sama antara YGSI dan Kemenag Lombok Timur dalam menghadapi tingginya angka perkawinan anak di wilayah tersebut.

Field Officer YGSI, Samsul Hadi, mengungkapkan bahwa lembaganya fokus pada isu-isu seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan terhadap anak. Menurutnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk daerah dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi di Indonesia.


“Program kami di NTB difokuskan di dua kabupaten, yakni Lombok Tengah dan Lombok Timur. Tujuan dari dialog ini adalah untuk mendorong keterlibatan aktif para penyuluh agama dalam menyuarakan isu pencegahan perkawinan anak secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.


Samsul juga menyoroti sejumlah faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak, seperti perundungan (bullying), pola asuh yang tidak optimal, serta minimnya pengetahuan remaja perempuan mengenai isu kesehatan reproduksi.


Ia berharap kerja sama ini dapat menghasilkan materi khutbah Jumat yang mengangkat tema kekerasan seksual, bullying, dan pencegahan perkawinan anak di berbagai masjid.


Di sektor pendidikan, YGSI telah mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS), yang terbukti efektif dalam menurunkan kasus perundungan di sekolah-sekolah.


Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Islam Kemenag Lombok Timur, H. Lalu Miftahussurur, S.Ag., dalam sambutannya menegaskan pentingnya edukasi berbasis nilai-nilai agama sebagai instrumen utama dalam menangkal praktik perkawinan anak.


“NTB menempati urutan teratas dalam kasus perkawinan anak di Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar kita bisa menurunkan angka ini secara signifikan,” ujar Miftahussurur.


Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengimbau seluruh masjid agar menyampaikan khutbah Jumat yang menyoroti bahaya perkawinan anak. Di samping itu, ia menekankan pentingnya pengembangan materi ajar yang memperkenalkan kesehatan reproduksi kepada siswa sejak dini.


“Konten dakwah dan media sosial harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif perkawinan anak, terutama kepada orang tua dan generasi muda,” tambahnya.


Dialog ini juga menjadi ruang bagi para penyuluh untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Penyuluh Kecamatan Aikmel, yang berharap YGSI juga memperluas jangkauan programnya hingga ke wilayah utara Lombok, mengingat masih adanya budaya pernikahan dini seperti tradisi Ngikut Aik, yakni menikah setelah lulus SMP.


Abdul Haris Rosidy, penyuluh dari Kecamatan Keruak, menambahkan pentingnya penguatan literasi digital untuk anak-anak sebagai upaya mencegah dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak terkontrol.


“Sinergi antara penyuluh, penghulu, dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengatasi akar permasalahan seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang seringkali menjadi pemicu perkawinan anak,” ujarnya.


Ia juga berharap hasil dari dialog ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah dalam menyusun langkah-langkah konkret pencegahan perkawinan anak, baik di tingkat lokal maupun nasional.


Rabu, 09 Juli 2025

Fauzan Khalid Usul Sekolah Ikatan Dinas untuk ATR/BPN: Solusi Kekurangan Ahli Pertanahan

Fauzan Khalid, M.Si
Okenews.net – Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mengusulkan pembentukan sekolah kedinasan khusus pertanahan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menilai, langkah ini akan menjadi solusi jangka panjang bagi pemenuhan tenaga ahli di bidang pertanahan yang kian mendesak.

Sudah saatnya Kementerian ATR/BPN punya sekolah pertanahan dengan sistem ikatan dinas, seperti IPDN. Lulusannya bisa langsung direkrut, tanpa harus mencari tenaga ahli dari luar,” kata Fauzan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (09/07/2025).

Politisi NasDem itu menilai sekolah ikatan dinas akan menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menjawab tantangan perekrutan tenaga teknis di bidang pertanahan.

“Kalau sudah ikatan dinas, mereka tidak kemana-mana. Ini juga menjadi jaminan rekrutmen yang berkelanjutan dan terarah,” jelasnya.

Selama ini, Kementerian ATR/BPN telah memiliki Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta. Namun, Fauzan menyoroti bahwa status STPN belum berformat ikatan dinas. 

“Sayang sekali. STPN bagus, tapi lulusannya dilepas begitu saja. Padahal, mereka dididik untuk jadi tenaga ahli pertanahan. Seharusnya langsung ikatan dinas,” tegas mantan Ketua KPU NTB tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Fauzan juga menyinggung kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dinilainya belum optimal. Meski telah dibentuk sejak 2018 berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018, ia menilai aktivitas GTRA masih minim gaung.

“Selama ini GTRA seperti tidak terdengar. Padahal perannya sangat penting sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk mempercepat reforma agraria,” ujarnya.

Fauzan menyarankan agar Kementerian ATR/BPN menggelar rapat koordinasi pertanahan di setiap provinsi demi menguatkan sinergi antara pusat dan daerah.

“Pak Menteri hanya butuh 38 hari dalam setahun untuk mengumpulkan Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajaran BPN daerah. Ini bisa memperkuat peran GTRA dan mendorong akselerasi reforma agraria,” pungkasnya.

Wali Murid dan Pemda Gotong Royong Bangun Ruang Kelas Baru di SMPN 1 Aikmel

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong yang ditunjukkan para wali murid dan komite sekolah SMPN 1 Aikmel. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru pada Rabu (09/07/2025)

Menurut Bupati, partisipasi aktif dari para wali murid yang secara sukarela ikut membantu pembiayaan pembangunan adalah wujud kesadaran luar biasa dalam mendukung dunia pendidikan.


“Ini adalah contoh nyata partisipasi masyarakat. Atas nama Pemda Lombok Timur, kami sangat menghargai langkah ini,” ujarnya.


Sebagai bentuk dukungan, Pemda berkomitmen untuk turut serta dalam pembangunan tersebut. Bupati menjelaskan bahwa ruang kelas yang akan dibangun terdiri dari dua lantai. 


“Komite dan wali murid cukup membiayai bagian bawah, sementara bangunan lantai atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kita gotong royong,” terangnya.


Selain sebagai ruang belajar, bangunan ini diharapkan juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.


Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah padat seperti Kecamatan Aikmel. Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap sistem pendidikan formal.


Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya peran guru yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga mampu mengajarkan nilai-nilai keagamaan dalam proses belajar mengajar. 


“Ilmu agama menjadi fondasi utama dari akhlak dan kecerdasan anak-anak kita,” tegasnya.

Selasa, 08 Juli 2025

Pemda Lombok Timur dan BPJS Kesehatan Luncurkan Tim Smart JKN, Dorong Pelayanan Kesehatan Lebih Baik

Pemda Lotim Bersama Kepala cabang BPJS Kesehatan.
Okenews.net- Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Tim Smart JKN dan penandatanganan kerja sama program PESIAR bersama BPJS Kesehatan Lombok Timur, Selasa (08/07/2025), di Kantor Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang aktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah. Menurutnya, kerja sama yang baik ini telah membantu menyelesaikan berbagai kendala pelayanan kesehatan dengan cepat.


"Perhatian dan kerja sama luar biasa dari BPJS Kesehatan bersama Pemda Lombok Timur membuat banyak masalah bisa segera tertangani," ujar Bupati.


Bupati juga mengingatkan pihak puskesmas dan rumah sakit untuk tidak lagi meminta kartu BPJS, karena cukup menggunakan KTP. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan obat agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan layanan.


Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani, menyoroti tantangan besar yang dihadapi, yaitu meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan hingga 80% pada 2025, sesuai target RPJMN. Saat ini, angka keaktifan peserta masih di kisaran 72%, akibat penangguhan kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada sekitar 95 ribu peserta di Lombok Timur.


Meski begitu, Elly optimis target tersebut bisa tercapai berkat dukungan Tim Smart JKN yang terdiri dari berbagai OPD, seperti Bappeda, Dinsos, Dukcapil, DPMD, hingga BKPSDM. Tim ini diharapkan mampu mewujudkan layanan yang setara, mudah, akuntabel, responsif, dan terintegrasi (SMART).


Sebagai bentuk apresiasi, Elly menyebut Tim Smart JKN Lombok Timur akan diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional dalam rangka HUT BPJS Kesehatan.

Wujud Toleransi, Polres Lombok Utara Resmikan Vihara

Peresmian Vihara, Polres Kabupaten Lombok Utara

Okenews.net- Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., meresmikan Vihara Diraya Manggala yang dibangun di lingkungan Markas Komando (Mako) Polres Lombok Utara, Selasa (08/07/2025).


Nama Diraya Manggala berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pelindung bijaksana demi menciptakan kedamaian agung.

Pembangunan vihara ini merupakan bentuk komitmen Polres Lombok Utara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman antarumat beragama, khususnya di lingkungan internal Polri.


Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri pejabat utama Polres Lombok Utara, Ketua Bhayangkari Cabang Ny. Heny Agus Purwanta beserta staf, Ketua FKUB, perwakilan pemerintah daerah, tokoh agama Buddha, tokoh masyarakat, serta umat Buddha dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Utara.


Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa kehadiran Vihara Diraya Manggala menjadi simbol dukungan terhadap kebebasan beragama dan pelayanan spiritual bagi personel serta masyarakat.


"Dengan diresmikannya vihara ini, maka Polres Lombok Utara kini memiliki empat rumah ibadah yang lengkap: masjid, gereja, pura, dan vihara. Ini mencerminkan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman," ujar Kapolres.


Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, penandatanganan prasasti, doa bersama, dan ramah tamah. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan.

Polres Lombok Utara berharap, kehadiran rumah ibadah yang lengkap ini dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam mendukung kerukunan antarumat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Senin, 07 Juli 2025

Bupati Lotim Dorong Bidan Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Bupati Lombok Timur. H. Hairul Warisin

Okenews.net- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya peran bidan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan menangani stunting. Hal ini ia sampaikan saat peringatan HUT ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada Senin (07/07/2025) di Ballroom Kantor Bupati.


Mengacu data Dinas Kesehatan, pada tahun 2024 terdapat 157 kasus kematian bayi dan 24 kasus kematian ibu di Lombok Timur. Sementara di tahun 2025 hingga awal Juli, tercatat 69 kasus kematian bayi dan 8 kasus kematian ibu. Bupati mengingatkan agar angka ini tidak melebihi tahun sebelumnya.


“Ini harus menjadi program utama ibu-ibu sekalian. Lakukan evaluasi dan cari tahu penyebabnya, lalu ambil langkah pencegahan,” tegasnya.


Sebagai bentuk apresiasi, Bupati menjanjikan hadiah khusus jika IBI berhasil menurunkan AKB secara signifikan menjelang HUT ke-75 tahun depan. Ia juga berkomitmen memberikan lahan untuk pembangunan sekretariat atau klinik IBI.


“Mudah-mudahan dengan kerja keras IBI, kita bisa menyelamatkan lebih banyak ibu dan bayi,” ujarnya.


Ia juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak dini. “Jangan sampai anak-anak yang baru lahir mengalami stunting. Ini tanggung jawab kita bersama,” imbuhnya.


Ketua Pengurus Daerah IBI NTB Hj. Rokhliana menekankan peran IBI dalam menyiapkan generasi emas 2045 melalui penurunan AKI, AKB, dan stunting dengan layanan kesehatan yang menyeluruh.


Ketua IBI Lombok Timur, Inna Fakhria, menyoroti pentingnya bidan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, serta memperjuangkan hak kesehatan perempuan.


Pada acara tersebut, IBI memberikan penghargaan kepada ranting dengan capaian tertinggi pelayanan kontrasepsi jangka panjang (MKJP), serta penghargaan khusus kepada penggerak donor darah dengan sasaran terbanyak.


Peringatan HUT IBI ke-74 menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu-anak, dan menjalin kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.

Masjid Nurul Hadi di Sakra Timur Mulai Dibangun, Bupati Letakkan Batu Pertama

Momnt peletakan batu pertama di masjid Nurul Hadi Gereneng
Okenews.net- Pembangunan Masjid Nurul Hadi di Dusun Batu Tameng, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, resmi dimulai pada Senin (07/07/2025). Tanda dimulainya pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.

Acara tersebut berlangsung penuh semangat kebersamaan dan gotong-royong. Hadir dalam acara ini Kepala Desa Gereneng Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kegiatan dimulai dengan doa bersama untuk kelancaran pembangunan dan kemaslahatan umat.


Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan arti nama "Nurul Hadi" sebagai simbol iman dan kebenaran, serta berharap masjid ini menjadi pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan masyarakat.


Bupati juga menyebut Lombok Timur dikenal sebagai Kabupaten 1.000 Masjid, mencerminkan tingginya semangat masyarakat dalam membangun tempat ibadah. Ia mengapresiasi kekompakan warga Gereneng Timur yang memulai pembangunan masjid ukuran 25x20 meter dengan dana swadaya awal sebesar Rp 500 juta, meski total biaya diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.


Pemkab Lombok Timur turut mendukung dengan menyumbang 300 sak semen. Bupati juga mengajak masyarakat terus bersedekah dan bergotong-royong demi kelancaran pembangunan.


 "Sedekah sedikit untuk rumah Allah akan diganti berlipat saya juga berharap agar Masjid Nurul Hadi menjadi pusat ibadah dan pemberdayaan umat di Gereneng Timur." Pungkasnya

Sabtu, 05 Juli 2025

Konser Wali Band Tutup Puncak 1 Muharram di Lombok Timur, Ribuan Warga Tumpah Ruah

Penutupan Muharram Exspo, yang di meriahkan Wali Band, 

Okenews.net– Puncak perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H di Lombok Timur berlangsung Meriah. Acara yang digelar pada Jumat malam (04/07/2025) itu ditutup dengan penampilan spektakuler dari grup band religi populer, Wali Band.


Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru Lombok Timur memadati lokasi acara yang dipusatkan di Lapangan Nasional Kota Selong. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari, ketika penonton mulai berdatangan untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan konser gratis tersebut.


Wali Band, yang dikenal lewat lagu-lagu bernuansa religi dan cinta, sukses menghibur penonton dengan sejumlah lagu andalannya seperti Cari Jodoh, Baik-Baik Sayang, hingga Nenekku Pahlawanku. Suasana makin meriah saat para penonton ikut bernyanyi bersama, menciptakan momen kebersamaan yang penuh semangat dan kekhidmatan.


Bupati Lombok Timur yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan masyarakat yang telah menjaga ketertiban dan semangat ukhuwah selama rangkaian kegiatan 1 Muharram.


“Kegiatan ini bukan hanya hiburan, tetapi juga pengingat bahwa tahun baru Hijriah adalah momentum untuk hijrah menuju kebaikan dan akan menkadi agenda tetap lombok timur,” ujarnya dalam sambutan.


Perayaan 1 Muharram tahun ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan religi dan budaya sejak awal pekan, mulai dari pawai alagoris ta’aruf, lomba qasidah, hingga santunan untuk anak yatim.


Dengan berakhirnya konser Wali Band, rangkaian kegiatan resmi ditutup, namun semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terbangun diharapkan terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi