Budi Suryata Mundur dari Partai Tak Ngefek Apa-Apa, Fokus PDIP Menangkan Kandidat untuk Pilkada Serentak

Hermanamrullah    April 18, 2024   

Budi Suryata Mundur dari Partai Tak Ngefek Apa-Apa, Fokus PDIP Menangkan Kandidat untuk Pilkada Serentak

 

Okenews.net--DPD PDI Perjuangan angkat bicara terkait mundurnya H. Lalu Budi Suryata sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB dan sekaligus sebagai kader Partai Banteng Moncong Putih. PDIP NTB memastikan, mundurnya Budi tak memberi pengaruh apapun.

”Malah kader kami mulai dari anak ranting, ranting, dan anak cabang, justru sangat nyaman dengan mundurnya Budi,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Ruslan Turmuzi, dalam keterangan pers di Kantor DPD PDIP NTB, Kamis (18/4/2024).

Pada Kamis, DPD PDIP NTB memang tengah menggelar rapat lengkap yang dihadiri seluruh pengurus DPD PDIP NTB, termasuk Ketua DPC PDIP sepuluh kabupaten/kota di NTB, dengan agenda utama membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Mulai hari ini, DPD PDIP NTB membuka pendaftaran calon kepala daerah mulai dari tingkat provinsi untuk calon gubernur hingga calon bupati dan wali kota di sepuluh kabupaten/kota di NTB.

Setelah pembahasan agenda utama rampung, Ruslan mengungkapkan, ada yang mengusulkan agenda tambahan terkait mundurnya Budi Suryata. Hingga Kamis, DPD PDIP NTB sebetulnya kata Ruslan, belum menerima surat pengunduran diri Budi Suryata tersebut. Para pengurus DPD baru mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media massa. Dan belakangan, Budi Suryata kemudian mengirimkan file digital surat tersebut secara personal ke sejumlah pengurus.

Surat pengunduran diri Budi Suryata itu tertanggal 16 April 2024 dan ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dengan tembusan DPD PDIP NTB, DPC PDIP Sumbawa, dan untuk kebutuhan arsip. Dalam surat yang salinannya didapat awak media tersebut, Budi menyatakan alasan pengunduran dirinya lantaran sudah tidak nyaman dan tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB.

”Karena pemberitaan sudah meluas, terpaksa walaupun belum resmi kami terima suratnya, kami memberikan tanggapan. Yang pasti, hari ini, PDIP solid mulai dari anak ranting hingga ke DPP. Fokus kami saat ini adalah pemenangan Pilkada Serentak sesuai instruksi DPP,” kata Ruslan.

Mundur sebagai kader partai dan juga dari posisinya sebagai Sekretaris DPD PDIP NTB, sepenuhnya kata Ruslan adalah hak Budi Suryata. Tak ada kader PDIP yang hendak menahan-nahannya untuk menjalankan haknya tersebut. PDIP NTB sama sekali tak terganggu. Apalagi tidak nyaman.

Terkait alasan Budi Suryata yang mundur lantaran tidak nyaman dan tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPD PDIP NTB, seluruh kader PDIP NTB juga tidak mengerti dengan hal tersebut.

Ruslan menegaskan, selama di PDIP, Budi telah mendapatkan privilege begitu banyak dalam rentang waktu dua dekade terakhir. Budi Suryata dikader oleh partai dan terpilih menjadi Anggota DPRD Sumbawa. Kemudian oleh partai, dia diberi amanah dan kepercayaan untuk duduk sebagai Ketua DPRD Sumbawa selama dua periode. Selanjutnya Budi menjadi Anggota DPRD NTB, dan kembali diberi amanah oleh partai sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB yang dijabatnya hingga saat ini.

Sebagai kader yang sama-sama duduk di DPRD NTB seperti Budi, Ruslan menyebut dirinya bahkan sempat merasa ”cemburu” dengan privilege yang diperoleh Budi, mengingat Ruslan adalah salah satu kader senior di PDIP NTB. Di DPRD NTB saja, Ruslan sudah terpilih berturut-turut selama lima periode.

Karena itu, jika kini ujug-ujug Budi Suryata menyatakan tidak nyaman, banyak yang bertanya akan hal tersebut. Karena itu, secara pribadi, Ruslan menilai Budi sepertinya sudah kufur nikmat, mengingat begitu banyaknya privilege yang telah diberikan oleh partai kepadanya.

”Kalau hari ini Budi mengaku tidak nyaman, dalam persoalan apa? Karena nggak diusulkan jadi calon Bupati di Sumbawa? Lha, ini proses pendaftarannya saja kan baru kita mulai buka,” kata Ruslan.

Karena itu, alasan tidak nyaman yang disebut Budi dalam suratnya, kata politisi asal Lombok Tengah ini, menjadi tidak rasional. Dan malah sebaliknya, justru seluruh kader PDIP NTB yang kini merasa nyaman dengan keluarnya Budi dari PDIP. Apalagi kalau mempertimbangkan kontribusi, kinerja, dan cara Budi bekerja selama ini.

Dalam rapat lengkap kemarin pun, DPD PDIP NTB telah menetapkan DR Hakam Ali Niazi sebagai Sekretaris DPD PDIP NTB menggantikan posisi Budi. Sebelumnya, di kepengurusan Hakam adalah Wakil Sekretaris.

’Kami seluruh kader solid. Hak Budi mengundurkan diri, dan kami tinggal buat keputusan. Kami nggak terlena dan terpengarih akan hal tersebut,” ucap Ruslan menegaskan.

Terkait posisi Budi Suryata di DPRD NTB, penggantian antar waktu tidak memungkinkan dilakukan. Karena itu, Budi akan tetap dalam posisinya sebagai legislator di DPRD NTB hingga akhir Agustus 2023.

Pendaftaran Cakada

Sementara itu, terkait pendaftaran bakal calon kepala daerah, PDIP NTB secara resmi membuka kesempatan kepada figur-figur terbaik Bumi Gora untuk menjadi calon bupati dan wali kota melalui PDIP. Sementara untuk bakal calon Gubernur, PDIP telah menetapkan mengusung kadernya sendiri yakni HW Musyafirin, yang merupakan Bupati Sumbawa Barat dua periode.

”PDIP NTB secara resmi membuka pendaftaran bagi figur-figur terbaik yang ingin duduk di jabatan eksekutif sebagai bupati dan wali kota di sepuluh kabupaten/kota di NTB,” kata Ruslan.

Pendaftaran tersebut kata dia, terbuka untuk kader PDIP maupun non kader. Saat ini, PDIP memiliki suara signifikan di DPRD Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kota Bima, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Raihan kursi di lembaga legislatif tersebut menjadi modal utama bagi PDIP menatap pilkada serentak yang pemungutan suaranya digelar 27 November 2024.

PDIP kata Ruslan juga membangun komunikasi dengan partai lain untuk mengusung kandidat dalam Pilkada. Terbuka juga peluang bagi tokoh dan kandidat yang mendaftar ke PDIP dengan membawa dukungan yang telah diperoleh dari partai lain.

Rohmi Djalilah Dilirik Banyak Figur, Mi6 Nilai Sangat Potensial Berpasangan dengan Haji Firin

Hermanamrullah    April 16, 2024   

Rohmi Djalilah Dilirik Banyak Figur, Mi6 Nilai Sangat Potensial Berpasangan dengan Haji Firin

 

Okenews.net--Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali membeberkan analisa terkait dinamika politik terkini Bumi Gora yang masih sangat dinamis dan bakal penuh dengan kejutan. Terbaru, Mi6 menilai gerakan yang menghendaki agar Hj Sitti Rohmi Djalilah maju bertarung sebagai calon gubernur dan pisah jalan dengan Doktor Zul, kian membesar.

”Paket Zul-Rohmi harus diakui bakal menemui tantangan yang besar, terutama soal apakah paket ini akan masih bersama atau justru pisah jalan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto didampingi Penasehat Khusus Mi6, H Ruslan Turmuzi yang juga anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan NTB,  di Mataram, Selasa (16/4/2024).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengemukakan, konstalasi politik Bumi Gora memang masih berpotensi menghadirkan kejutan-kejutan seiring dengan dinamika politik yang sangat dinamis. Dalam hal ini, pasangan Zul-Rohmi yang merupakan petahana dinilai bakal menemui tantangan paling besar, musabab menjadi kandidat yang paling ingin diusik.

Yang menarik, tantangan terhadap pasangan Zul-Rohmi untuk kembali bertarung dalam Pilkada NTB 2024 kata Didu, tidak cuma datang dari eksternal semata. Namun, datang juga dari internal. Saat ini kata Didu, suara yang menginginkan agar Rohmi pisah jalan dengan Doktor Zul dan maju sebagai kandidat calon gubernur bukannya meredup, tapi malah membesar. Hal tersebut misalnya terus bergelora di internal Ormas Islam NWDI, dimana Rohmi Djalilah merupakan salah satu figur sentralnya.

Selain itu, berembus pula aneka kabar angin. Misalnya saja yang terkait dengan kesiapan finansial untuk menatap Pilgub NTB 2024. Entah benar atau tidak, ada yang menyebut-nyebut perlu syarat setidaknya kesiapan dana terlebih dahulu untuk menopang operasional Tim Pemenangan, baru pasangan Zul-Rohmi bisa dideklarasikan.

Tanda-tanda tantangan dari internal itu juga kata Didu, kian mudah dibaca oleh publik, mengingat ada keinginan agar pasangan Zul-Rohmi Jilid II dideklarasikan usai Lebaran Idul Fitri. Namun, dari sisi Rohmi Djalilah, hal tersebut masih disambut dingin. Malah, sejumlah figur perwakilan dari sisi Zulkieflimansyah maupun dari sisi Rohmi, tak sungkan saling berbalas komentar di media, yang menandakan sejumlah hal masih belum ada titik temu.

”Dalam politik, satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Dalam banyak pengalaman, dinamika yang sangat berubah dengan cepat, dapat menciptakan kejutan yang tidak terduga,” kata Didu.

Dari sisi eksternal, pasangan Zul-Rohmi banyak menemui tantangan lantaran sejumlah figur juga menggoda Rohmi Djalilah untuk berganti pasangan di Pilkada 2024. Muncul misalnya ke permukaan, bagaimana Pj Gubernur NTB saat ini, HL Gita Ariadi, ingin pula berpasangan dengan Rohmi Djalilah. Tujuh bulan menjabat sebagai orang nomor satu di NTB, menjadikan nama Gita Ariadi memang banyak mewarnai perbincangan warga Bumi Gora, yang menjadikan popularitas dan elektabilitasnya merangkak naik.

Tentu saja kata Didu, tak ada yang keliru dengan kian membesarnya keinginan agar Rohmi Djalilah pisah jalan dengan Doktor Zul, dan maju untuk memperebutkan kursi NTB 1. Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini mengemukakan, sebagai figur yang merepresentasikan Ormas Islam NWDI, Rohmi memang menjadi idola.

Didu mengatakan, NWDI memiliki pengaruh politik yang kuat di NTB. Organisasi ini memiliki jaringan yang luas, punya basis anggota yang besar, dan juga kapasitas mobilitasi yang signifikan. Karena itu kata Didu, figur yang merepresentasikan organisasi massa ini, potensial memenangkan Pilkada. Sebab, kehadiran organisasi massa dapat memberikan kandidat akses ke sumber daya politik, termasuk dukungan finansial, relawan, dan basis pemilih yang solid.

Bukti pengaruh politik NWDI ini misalnya dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilihan Legislatif yang belum lama usai. Bagaimana NWDI menggendong Partai Perindo di NTB, dan bagaimana figur-figur NWDI mendulang perolehan suara yang signifikan untuk posisi DPR RI, DPD RI, maupun DPRD di Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB.

Didu juga haqqulyakin, keinginan agar Rohmi maju sebagai Bacagub di Pilkada 2024, juga telah didasarkan kalkulasi elektoral. Petahana yang memilih pisah jalan umumnya kata Didu, didasari fakta kalau kandidat tersebut memiliki basis pemilih yang setia atau jaringan dukungan personal yang kuat yang memungkinkan untuk bersaing.

”Keputusan pisah jalan dalam pilkada bagi petahana adalah langkah strategis yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, personal, dan kontekstual. Tentu harus ada pertimbangan cermat sebelum keputusan akhir dibuat,” ucap Didu.

*Potensi Gandeng Musyafirin*

Lantas bagaimana lanskap politik Rohmi Djalilah andai memutuskan pisah jalan dengan Doktor Zul? Penasehat Mi6, H Ruslan Turmuzi  menyebut, berdasarkan sejumlah parameter dan kalkulasi elektoral yang disimulasikan Mi6 menunjukkan potensi Rohmi bisa mengandeng figur HW Musyafirin, Bupati Sumbawa Barat saat ini untuk bertarung di Pilkada.

Ruslan  mengatakan, sebagai figur yang berasal dari Pulau Sumbawa, Musyafirin memang merupakan salah satu kandidat yang tengah dipertimbangkan banyak kandidat. Memadukan pasangan dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, masih akan menjadi ”kombinasi maut” untuk mendapatkan dukungan pemilih yang signifikan dan mengantarkan pada kemenangan.

Pasangan yang mewakili daerah asal yang berbeda kata Didu, dapat membantu memastikan representasi yang lebih luas dari berbagai komunitas dan kepentingan. Hal ini memungkinkan untuk menjangkau pemilih dari berbagai wilayah dengan lebih baik dan meningkatkan keterlibatan pemilih serta mendapatkan dukungan lintas wilayah.

”Pasangan yang berasal dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa juga dapat membantu menyeimbangkan kekuatan politik. Mampu menciptakan kesempatan untuk memperluas dukungan dan mengurangi resistensi dari kelompok-kelompok tertentu,” tandas Ruslan Turmuzi yang akrab disapa RT. 

Selain itu, figur Haji Firin, begitu Musyafirin karib disapa, memiliki rekam jejak yang mentereng selama dua periode menjabat sebagai Bupati Sumbawa Barat. Rekam jejak impresif tersebut, terekam antara lain dalam pencapaian pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan berbagai inovasi dalam kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat lapisan bawah.

Sebagai kepala daerah, Musyafirin disebut RT, telah memiliki pengalaman eksekutif yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Hal tersebut menjadikan mantan Sekretaris Daerah Sumbawa Barat tersebut telah terbiasa dengan dinamika politik, bagaimana mengelola anggaran, mengambil keputusan strategis, serta berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Nilai plus lain yang dimiliki Musyafirin adalah tiket maju dalam Pilgub NTB 2024 yang sudah dikantongi dari PDI Perjuangan. Dengan begitu, Haji Firin datang tidak dengan tangan kosong. Sudah begitu, memiliki pengalaman dua kali dalam kontestasi Pilkada di tingkat kabupaten dan menang dengan suara sangat signifikan, Haji Firin pasti sudah tahu, betapa kontestasi pilkada butuh sumber daya politik dan finansial, dan tahu pula bagaimana menggunakannya. Itu sebabnya, Haji Firin di NTB dijuluki politisi sejati. Sebab, dia bukan tipe pemimpin daerah yang hemat terhadap masyarakatnya.

*Doktor Zul Pasti Move On*

Di sisi lain, andai pun Rohmi memilih pisah jalan, Doktor Zul diyakini Didu pasti akan cepat move on. Didu mengatakan, dinamika politik yang tinggi, mengharuskan memang ada rencana cadangan.

"Sebagai politisi dengan rekam jejak yang sangat panjang, Doktor Zul pasti mafhum tahu tentang ketidakpastian dalam politik. Meskipun ada tren dan analisis, kejutan politik dapat muncul dari berbagai faktor yang tidak terduga,” kata Didu.

Menurut analis politik yang dikenal humble ini, berganti pasangan bagi petahana adalah hal normal belaka. Hal tersebut sama seperti perlunya rencana cadangan sebagai respons terhadap perubahan mendadak seperti misalnya pergeseran dalam opini publik terhadap kandidat, perubahan arah dukungan pemilih potensial, atau peristiwa luar biasa yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.

Lagi pula kata Didu, akan sangat banyak figur yang juga berkeinginan untuk digandeng oleh Doktor Zul. Sebagai Gubernur NTB petahana, Doktor Zul adalah magnet yang akan selalu menarik figur lain untuk merapat dan dengan sukacita digandeng menjadi pasangan.

Didu menyebut, kandidat petahana seperti Doktor Zul telah memiliki pengalaman dalam memimpin daerah dan telah membuktikan diri mereka dalam jabatan sebelumnya. Pengalaman ini memberi Doktor Zul keunggulan dalam hal kredibilitas di mata pemilih. Dan sudah pasti, pengalaman dan kredibilitas tersebut bisa menjadi aset berharga dalam menarik dukungan pemilih.

”Kandidat petahana juga seringkali memiliki infrastruktur kampanye yang sudah ada dari kampanye sebelumnya. Infrastruktur ini termasuk jaringan relawan, basis pemilih yang sudah ada, dan sumber daya kampanye lainnya,” kata Didu.

Di luar itu, Didu melihat ada faktor lain yang juga menjadikan keunggulan tersendiri bagi Doktor Zul. Yakni, langkah politisi Partai Keadilan Sejahtera ini yang tak pernah henti berkeliling bertemu dengan masyarakat dari berbagai lapisan di NTB. Dan jika sejumlah figur baru memulai hal tersebut saat ini, Doktor Zul telah melakukannya dalam jangka waktu yang sangat lama.

Dan yang menarik menurut Didu, Doktor Zul tidak hanya bertemu dan menyapa, serta mendengar keinginan masyarakat dari dekat. Namun, Doktor Zul sangat pandai ”memanusiakan” masyarakat yang ditemuinya secara langsung tersebut.

”Dalam setiap pilkada, pengalaman dan kredibilitas kandidat adalah faktor penentu. Petahana memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal pengalaman memimpin dan memahami dinamika politik yang terjadi. Itu memberikan mereka potensi yang kuat untuk meraih kemenangan," Pungkas Didu diamini juga oleh RT.

Testing The Water Terlalu Lama, Mi6 Nilai Poros dan Kandidat Pilgub NTB Bisa Ketiban Dampak Negatif Signifikan

Hermanamrullah    April 13, 2024   

Testing The Water Terlalu Lama, Mi6 Nilai Poros dan Kandidat Pilgub NTB Bisa Ketiban Dampak Negatif Signifikan

 

Okenews.net--Munculnya sejumlah poros yang memasangkan dan mematutkan sejumlah figur untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur NTB tahun 2024, disambut baik Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6. Namun, diingatkan agar poros dan pasangan figur-figur tersebut tidak hanya membangun opini di tingkat elite belaka. Apalagi sampai terlalu lama ”testing the water”.

”Terlalu lama "testing the water" bagi kandidat dan pasangan kepala daerah dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Semakin lama kandidat menunda untuk mengambil tindakan nyata, semakin besar kemungkinan mereka kehilangan momentum,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (13/4/2024).

Pilkada serentak 2024, kata analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini, kini sudah memasuki tahapan secara resmi. Awal Mei mendatang, penyerahan dokumen untuk persyaratan kandidat perseorangan bahkan sudah dibuka oleh KPU. Sementara pendaftaran resmi kandidat hanya dibuka tiga hari oleh KPU yakni pada 27-29 Agustus 2024.

Karena itu, Didu mengemukakan, kandidat yang terlalu lama hanya melakukan "testing the water" mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun dukungan awal yang penting dan memperoleh keunggulan kompetitif di fase-fase krusial.

Seperti diketahui, sejumlah poros kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang digagas berbagai pihak kini sudah mulai dimunculkan ke publik. Misalnya, ada Poros Tengah, yang menggagas tampilnya sejumlah figur nama-nama besar dari Lombok Tengah. Muncul pula poros yang menempatkan Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi sebagai magnet utama. 

Ada pula figur-figur lain yang sudah dipasang-pasangkan. Seperti HL Pathul Bahri, Bupati Lombok Tengah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra NTB, dipasangkan dengan Indah Dhamayanti Putri (IDP) yang merupakan Bupati Bima dan politisi Partai Golkar. Terakhir Poros Suhaili dengan Musyafirin, Iqbal - Rohmi, Iqbal - IDP  atau Iqbal - Musyafirin. 

Sayangnya kata Didu, berbagai poros dan kandidat tersebut, saat ini hanya masih membangun opini di tingkat elite belaka. Belum terlihat aksi-aksi nyata dari mereka, kecuali cuma masif mengenalkan diri di group-group percakapan aplikasi perpesanan atau juga melalui media sosial. Hal yang dimaknai sebagai upaya sekadar ”cek ombak” atau “testing the water” semata.

”Bicara belaka tanpa aksi nyata yang konkret, hanya akan menimbulkan ketidakpastian di antara pemilih dan pendukung potensial. Ketidakpastian ini malah hanya akan dapat merusak citra kandidat sebagai pemimpin yang tegas dan dapat diandalkan,” tandas Didu.

Dia menekankan, salah satu aspek penting yang harus dilakukan di fase awal pilkada seperti saat ini adalah memperkuat nama kandidat di benak pemilih. Dan terlalu lama menunda-nunda untuk masuk ke arena politik yang sesungguhnya dapat mengurangi jumlah waktu yang tersedia untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan memperkuat identitas dan pesan kandidat.

Belum lagi jika memperhitungkan para pesaing justru sudah selangkah lebih maju. Seperti sudah aktif membangun dukungan, memperkuat basis pemilih, dan mengumpulkan sumber daya. Sehingga kata Didu, terlalu lama menunda aksi nyata dapat memberikan keunggulan kepada pesaing yang lebih proaktif dan dapat mengurangi peluang kandidat yang masih ”testing the water” untuk berhasil.

Langsung Sosialisasi

Didu pun menyarankan, agar poros-poros dan kandidat yang sudah muncul tersebut untuk langsung sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Mendatangi mereka, mendengar langsung apa yang mereka inginkan, dan bila perlu dibarengi dengan kegiatan-kegiatan bhakti sosial. Lengkapi pula hal tersebut dengan menyiapkan publikasi baik melalui media luar ruang ataupun media massa.

”Kandidat perlu mempertimbangkan dengan cepat apakah mereka akan mencalonkan diri atau tidak, dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai pengenalan diri secara langsung ke masyarakat,” saran Didu.

Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini menegaskan, semakin cepat keputusan dibuat, maka semakin cepat pula bagi para kandidat untuk membangun tim pemenangan yang kuat, kompeten, dan terorganisir dengan baik. Kaberadaan tim pemenangan ini dapat membantu kandidat untuk segera memulai aktivitas pengenalan diri yang efektif.

Selain itu, strategi kampanye jangka pendek dan jangka panjang juga segera bisa disiapkan. Sebab, sangat krusial bagi kandidat untuk memiliki rencana kampanye yang terstruktur dan terperinci yang mencakup kegiatan jangka pendek dan jangka panjang untuk memaksimalkan dampak kampanye.

”Kandidat harus mulai hadir di acara-acara masyarakat dan memperkenalkan diri kepada pemilih potensial. Inilah cara terbaik bagi kandidat memaksimalkan peluang mereka untuk berhasil dalam kampanye politik dan membangun dukungan yang kuat di masyarakat,” tandas Didu.

Didu tak menampik, bahwa saat ini adalah era digital. Karena itu, pengenalan diri melalui group-group aplikasi perpesanan dan juga melalui media sosial, juga bagian penting dari proses pengenalan diri bagi kandidat. Namun, ditegaskan analis politik yang dikenal humble ini, dengan langsung sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, akan dapat memberikan keuntungan besar bagi kandidat yang ingin memperkenalkan dirinya kepada pemilih.

”Sosialisasi langsung itu tak tergantikan. Karena itu memungkinkan kandidat untuk membangun konektivitas emosional dengan pemilih,” tandas Didu.

Dengan bertemu langsung, kandidat memiliki kesempatan untuk berbicara secara langsung dengan warga, mendengarkan masalah dan kekhawatiran mereka, serta menunjukkan empati dan pemahaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan mereka. Hal itu kata Didu, dapat menciptakan ikatan yang kuat antara kandidat dan pemilih, yang dalam banyak pengalaman tidak dapat dicapai melalui sosialisasi di media sosial saja.

Kehadiran langsung kandidat di masyarakat juga bisa memberikan kesan bahwa kandidat peduli dan bersedia berinvestasi waktu dan energi untuk mendengarkan dan berinteraksi dengan pemilih. Sehingga, hal tersebut dengan sendirinya dapat membantu membangun kepercayaan pemilih terhadap kandidat, karena mereka melihat kandidat secara langsung dan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara langsung.

Di luar itu, sosialisasi langsung memberikan kandidat kesempatan untuk mengatasi ketidakpastian atau mispersepsi yang mungkin ada di antara pemilih. Melalui dialog langsung, kandidat dapat memberikan klarifikasi tentang platform, visi, dan rencana mereka secara langsung, sehingga mengurangi peluang terjadinya kesalahpahaman atau informasi yang salah.

”Berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dapat membangun kepercayaan terhadap kandidat. Jangan lupa, pemilih cenderung lebih menerima dan percaya pada kandidat yang mereka lihat secara langsung dan berinteraksi dengannya,” tandas Didu.

Di samping itu, sosialisasi langsung memungkinkan kandidat untuk memperkuat citra autentik mereka. Sebab, tatkala mereka berbicara secara langsung dengan masyarakat, pemilih dapat menilai integritas dan keaslian kandidat dengan lebih baik daripada melalui media sosial yang sering kali sudah pasti disaring.

Pada saat yang sama, pertemuan langsung dengan kandidat dapat menciptakan pengalaman yang berkesan bagi pemilih. Ini dapat membantu kandidat untuk membedakan diri mereka dari pesaing dan meningkatkan kesan positif yang mempengaruhi pemilih saat mereka pergi ke tempat pemungutan suara.

Dan yang paling penting dari semua itu kata Didu, dengan sosialisasi langsung, kandidat dapat meningkatkan kesadaran pemilih tentang proses politik dan pentingnya pemilihan. Dengan berinteraksi langsung dengan pemilih, kandidat dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti memberikan informasi tentang cara mendaftar sebagai pemilih, mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memilih pemimpin yang tepat.

"Tidak ada yang lebih kuat dalam politik daripada momentum. Mereka yang terampil memanfaatkan momentum akan menguasai panggung politik. Momentum itu tak ubahnya peluru ajaib yang mengubah calon menjadi pemenang,” tandas Didu.

Gema MSL Gelar Silaturrahmi dan Buka Puasa Bersama Masyarakat

Redaksi    April 05, 2024   

Gema MSL Gelar Silaturrahmi dan Buka Puasa Bersama Masyarakat

Acara buka bersama bersama masyarakat dari berbagai elemen

Okenews.net - Gerakan Muda Milenial Muhammad Syamsul Luthfi (Gema MSL) menggelar buka puasa bersama dan silaturrahmi bersama ratusan masyarakat dari berbagai kalangan, Kamis (04/04/2024)

Direktur Gema MSL Syamsuddin mengatakan buka puasa bersama yang dilaksanakan di rumah makan Rarang merupakan silaturahmi perdana bakal calon bupati Lombok Timur Muhammad Syamsul Luthfi (MSL).

"Alhamdulillah bakal calon Bupati Lombok Timur Muhammad Syamsul Luthfi bisa hadir dalam acara buka puasa bersama dan silaturrahmi perdana ini," ucapnya.

Meskipun hujan, namun tidak menjadi penghalang antusiasme ratusan masyarakat perwakilan dari 21 Kecamatan Kabupaten Lotim hadir yang terjaring dari semua elemen Ormas, aktivis, jurnalis, pengusaha, generasi muda mudi.

Keterlibatan semua elemen ini menurutnya merupakan konsep inklusif yakni sangat terbuka untuk semua kalangan dengan tujuan agar rekan-rekan yang hadir sebagai perwakilan 2024 Bedait Malik untuk wujudkan Lombok Timur lebih maju dan sejahtera bersama HM. Syamsul Luthfi.

Sementara itu, HM Muhammad Syamsul Luthfi menyampaikan pentingnya semangat berbagi dan kebersamaan di bulan Ramadan, serta pentingnya menjaga tali silaturahmi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat.

"Acara silaturahmi seperti ini akan terus kita lakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di tengah tengah masyarakat," ucap anggota DPR RI dua periode itu.

Tampak masyarakat yang hadir sangat antusias menyambut acara ini, menyatu dalam kebersamaan yang hangat dan penuh kegembiraan.

Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus diadakan sebagai wujud komitmen bersama untuk mempererat ikatan sosial dan harmoni di antara seluruh masyarakat.

Tidak Bertarung dengan Tangan Kosong, Mi6 Nilai Musyafirin Bisa Jadi Figur Penentu Kemenangan Pilgub NTB 2024

Hermanamrullah    April 02, 2024   

Tidak Bertarung dengan Tangan Kosong, Mi6 Nilai Musyafirin Bisa Jadi Figur Penentu Kemenangan Pilgub NTB 2024

 

Okenews.net--Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 dan Politisi Senior PDIP NTB/ Anggota DPRD NTB, H  Ruslan Turmuzi  memprediksi figur Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin, bakal menjadi salah satu figur dan pemain kunci dalam Pemilihan Gubernur NTB tahun 2024.

”Haji Firin adalah salah satu figur kunci dari Pulau Sumbawa yang bisa memberi garansi kemenangan di Pilgub 2024,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Selasa (2/4/2024).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengatakan, figur Musyafirin memiliki rekam jejak yang mentereng selama dua periode menjabat sebagai Bupati Sumbawa Barat. Rekam jejak impresif politisi PDI Perjuangan tersebut, terekam antara lain dalam pencapaian pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan berbagai inovasi dalam kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat lapisan bawah.

”Rekam jejak kinerja yang kuat itu menunjukkan kemampuan yang efektif dari Haji Firin dalam memimpin dan mengelola pemerintahan,” kata Didu.

Sebagai kepala daerah, Musyafirin disebut Didu, telah memiliki pengalaman eksekutif yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Hal tersebut menjadikan mantan Sekretaris Daerah Sumbawa Barat tersebut telah terbiasa dengan dinamika politik, bagaimana mengelola anggaran, mengambil keputusan strategis, serta berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan sederet prestasi yang diakui di tingkat regional dan nasional, juga kata Didu, telah menunjukkan bagaimana figur Musyafirin memiliki keterampilan manajerial yang kuat, sehingga mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur secara efisien dan efektif di Sumbawa Barat.

”Kemampuan manajerial ini sangat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan yang kompleks seperti sebuah provinsi,” tandas Didu.

Di sisi lain, kepala daerah berprestasi seperti Musyafirin umumnya memiliki visi jangka panjang dan rencana pengembangan yang komprehensif untuk daerah. Visi ini dapat mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Memilih seorang bupati dengan visi yang kuat untuk diusung dalam kontestasi di Pilgub, kata Didu, dapat membawa dampak positif dalam pembangunan dan transformasi suatu daerah.

”Kinerja yang baik selama menjabat Bupati Sumbawa Barat, menghasilkan reputasi yang kuat dan kepercayaan dari masyarakat. Figur Bupati seperti Haji Firin yang dipercaya oleh masyarakat, memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan kepercayaan pemilih dalam Pilgub. Kepercayaan ini sangat penting dalam politik, karena pemilih cenderung memilih pemimpin yang mereka anggap dapat diandalkan,” kata Didu.

Kantongi Tiket

Sementara itu Ruslan Turmuzi , politisi senior PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPRD NTB  mengatakan saat ini, Musyafirin telah mengantongi dukungan dari partainya, PDI Perjuangan, untuk bertarung dalam Pilgub NTB 2024 yang digelar serentak dengan pemilihan Bupati dan Wali Kota di seluruh daerah di NTB.

Langkah PDI Perjuangan yang mengusung Musyafirin dalam kontestasi Pilgub, kata Ruslan Turmuzi merupakan keputusan yang memiliki dampak penting dalam dinamika politik Bumi Gora.

"Bukan apa-apa. Musyafirin adalah figur yang mengomandoi kerja-kerja tim pemenangan Partai Banteng Moncong Putih di Pulau Sumbawa dalam Pemilu Legislatif yang belum lama usai. Di Sumbawa Barat misalnya, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu dan berhak atas kursi Ketua DPRD Bumi Pariri Lema Bariri," tutur Ruslan Turmuzi

Menurut Ruslan, Di Kabupaten Sumbawa, PDI Perjuangan juga mendulang lima kursi. Perolehan signifikan juga didapat PDI Perjuangan di Kabupaten Bima dengan empat kursi, dan juga di Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Sementara di tingkat provinsi, PDI Perjuangan juga meraih empat kursi, dan menjadi modal besar dalam mengusung kandidat di Pilgub NTB 2024.

Pencapaian tersebut, kata Ruslan , menunjukkan bagaimana Musyafirin merupakan figur yang telah teruji dan terbukti memiliki dukungan yang kuat dari pemilih. Dan dukungan tersebut merupakan aset berharga dalam kampanye pemilihan gubernur, karena dapat membantu dalam meraih suara pemilih yang lebih luas.

”Keberhasilan dalam pemilihan legislatif itu sering kali menciptakan momentum politik yang sangat berharga dalam kampanye pemilihan gubernur. Figur seperti Haji Firin dapat memanfaatkan popularitas dan dukungan yang diperoleh dari pemilih untuk memperkuat kampanye dalam kontestasi Pilgub,” ucap Ruslan Turmuzi

Mengorkestrasi mesin-mesin pemenangan partai dengan pencapaian signifikan dalam Pileg 2024, juga kata Ruslan , menunjukkan bagaimana figur Musyafirin sangat memahami dinamika politik di NTB, memahami kebutuhan masyarakat, dan cara-cara untuk membangun basis pendukung yang solid. Dan biasanya, figur yang berhasil menggerakkan mesin partai dalam pemilihan legislatif, sudah pasti memiliki rekam jejak kinerja yang baik dan telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

”Figur seperti Haji Firin ini juga biasanya memiliki kemampuan dalam membangun koalisi politik dan menjalankan negosiasi dengan berbagai pihak. Ini menjadi modal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat provinsi yang efektif,” sambung didu
 
Itu sebabnya, Mi6 kata mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini meyakini sepenuhnya, bagaimana figur seperti HW Musyafirin akan menjadi salah satu figur kunci dalam upaya meraih kemenangan dalam Pilgub NTB 2024.

Didu haqqulyakin, figur Musyafirin saat ini sudah dilirik oleh figur-figur besar Bumi Gora lainnya, untuk mereka sama-sama berpasangan dan menjemput kemenangan di Pilgub NTB 2024.

Dengan tiket yang sudah dikantongi dari PDI Perjuangan, itu juga menjadi nilai plus untuk Musyafirin. Sebab, dia datang tidak dengan tangan kosong. Selain itu, memiliki pengalaman dua kali dalam kontestasi Pilkada di tingkat kabupaten dan menang dengan suara sangat signifikan, Ruslan menyebut, Musyafirin pasti sudah tahu, betapa kontestasi pilkada butuh sumber daya politik dan finansial, dan tahu pula bagaimana menggunakannya.

”Haji Firin ini politisi sejati. Dia bukan tipe pemimpin daerah yang hemat terhadap masyarakatnya,” tandas Ruslan Turmuzi mantap

Tantangan Pilgub

Toh, meski telah memiliki modal yang sudah sangat signifikan, Didu mengemukakan, Musyafirin tetap memiliki tantangan dalam menatap Pilgub NTB 2024. Tantangan tersebut, yang paling utama kata Didu adalah tidak terlena dan merasa diri besar.

Karena itu, dia menyarankan agar Musyafirin tidak hanya berkutat di Pulau Sumbawa belaka. Namun juga merebut panggung politik di epicentrum politik Bumi Gora yakni di Pulau Lombok, yang notabene merupakan daerah dengan basis pemilih terbesar di NTB.

”Penting bagi Haji Firin untuk selalu merebut panggung dan membuat namanya menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Inilah cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran publik tentang figur Haji Firin dan visi serta gagasan besar yang dimiliki untuk masa depan Provinsi NTB,” kata Didu.

Dia mengatakan, kesadaran publik yang tinggi dapat membantu siapa pun memperoleh lebih banyak dukungan politik dan mendapatkan lebih banyak suara dalam kontestasi pemilihan.

Selain itu, dengan merebut panggung, memungkinkan seorang figur untuk senantiasa membangun citra dan identitas yang kuat di mata masyarakat. Sebagai sebuah platform, hal tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting, menunjukkan kepemimpinan, dan menarik perhatian terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat.

”Jangan lupa, persaingan dalam Pilgub itu seringkali sengit. Calon harus bersaing dengan kandidat lain untuk memperoleh dukungan politik dan suara pemilih. Dengan merebut panggung dan menjadi perbincangan di masyarakat, kandidat dapat menciptakan keunggulan komunikasi dan memperoleh keunggulan dalam persaingan politik,” tandas Didu.

Analis politik yang dikenal humble ini menekankan, panggung politik adalah tempat di mana opini publik dibentuk dan dipengaruhi. Dengan memanfaatkan platform tersebut, kandidat dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu, serta tentang diri mereka sendiri sebagai pemimpin potensial untuk Bumi Gora.

Dalam banyak pengalaman, Didu mengungkapkan, figur-figur yang mampu merebut panggung politik juga memungkinkan mereka sebagai kandidat dalam pemilihan, untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak. Termasuk partai politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemilih individu. Dengan mendapatkan lebih banyak dukungan, kandidat tersebut memiliki peluang yang lebih baik untuk memenangkan kontestasi.

Karena itu, mutlak bagi Musyafirin kata Didu, untuk terus bersinergi dengan banyak lapisan masyarakat. Sebab, ini adalah strategi penting bagi setiap figur dalam upaya meraih insentif elektoral dalam pemilihan.

Sebab, dengan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai lapisan masyarakat, kandidat dapat meningkatkan dukungan populasi. Ini termasuk dukungan dari berbagai kelompok etnis, agama, sosial, ekonomi, dan profesional. Dukungan yang luas dari berbagai segmen masyarakat dapat menjadi aset yang besar dalam mencapai kemenangan.

Selain itu, dengan berkolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat, kandidat dapat memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok didengar dan diwakili secara layak. Ini membantu meningkatkan keterwakilan dan representasi dalam proses pembuatan keputusan pemerintahan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan publik.

”Masyarakat dan para pemilih itu terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang beragam. Dengan membangun sinergi dengan banyak lapisan masyarakat, kandidat dapat mengakomodasi dan menanggapi kepentingan yang beragam tersebut. Ini membantu menciptakan platform yang inklusif dan relevan bagi semua pemilih, yang dapat meningkatkan daya tarik elektoral kandidat tersebut,” tandas Didu.

Pada saat yang sama, meluasnya basis pemilih dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas kandidat. Hal tersebut tersebut menjadikan kandidat sebagai figur yang relevan, dapat dipercaya, dan mampu mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Sehingga, hal tersebut kata Didu, dapat pula mengikis pragmatisme politik seperti banyak terjadi dalam Pileg 2024 lalu.

Kritik Baliho

Menurut Didu, sinergitas dengan banyak lapisan masyarakat itu, harus pula dibarengi dengan strategi komunikasi yang jitu. Dalam hal ini, Didu misalnya mengkritik desain dan format baliho Musyafirin yang dinilainya tidak representatif dan up to date.

Membuat baliho kata Didu, sepenuhnya untuk menarik simpati pemilih. Karena itu, sebagai strategi pemasaran politik yang penting, baliho harus menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh pemilih.

”Pemilih perlu tahu. Apa sih yang akan dilakukan Haji Firin untuk NTB. Makanya, baliho itu harus memilih pesan utama yang menonjolkan visi, nilai-nilai, atau program-program unggulan kandidat. Pesan tersebut pun harus disampaikan secara singkat dan tajam agar mudah diingat dan dipahami oleh pemilih,” tandas Didu.

Selain itu, desain baliho sangat penting untuk menarik perhatian pemilih. Baliho harus memiliki desain yang menarik, profesional, dan estetis. Didu memberi contoh, penggunaan warna-warna yang cerah dan kontras, gambar atau foto yang berkualitas tinggi, serta tata letak yang rapi dan mudah dibaca,  akan membantu baliho untuk menonjol di antara baliho-baliho lainnya.

Di luar itu, baliho juga harus mencerminkan kepribadian dan karakter sang figur. Apakah mereka tampil sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa, atau lebih sebagai sosok yang ramah dan dekat dengan rakyat? Desain dan pesan baliho tersebut kata Didu, harus konsisten dengan citra yang ingin disampaikan oleh figur tersebut kepada pemilih.

”Bagus juga kalau baliho fokus pada isu-isu yang penting bagi pemilih di tiap daerah. Dalam hal ini, kandidat menunjukkan kepada pemilih betapa dirinya memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menawarkan solusi-solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut,” ucap Didu diamini oleh Ruslan Turmuzi

Program Lotim Berkembang Menunjukkan Tren Positif

Redaksi    Maret 23, 2024   

Program Lotim Berkembang Menunjukkan Tren Positif

Okenews.net - Program Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) sebagai program unggulan Tim Percepatakan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah berjalan selama beberapa waktu menunjukkan tren positif.

Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik ketika membuka Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Lombok Timur menyebut keberhasilan tersebut tidak saja dilihat dari penghargaan yang diraih tetapi semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses keuangan dan pelayanan perbankan. 

Meski demikian ia juga mengakui masih ada yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu ia berharap seluruh pihak yang hadir pada rapat yang berlangsung Jumat (22/3/2024) di Rupatama 2 Kantor Bupati itu dapat memberikan solusi untuk peningkatan program kedepan.

Selain itu ia juga meminta untuk sasaran UMKM dapat ditambahkan jika masih ada dana yang tersedia. Hal itu disampaikannya mengingat manfaat yang dirasakan UMKM dalam pengembangan usahanya.

OJK perwakilan Provinsi NTB dalam evaluasi terhadap pelaksanaan Lotim Berkembang menyebut pelaksanaan program, utamanya untuk sektor UMKM yang disalurkan PT. Pegadaian.

Penyaluran itu menunjukkan angka yang fantastis yaitu menyasar empat ribu debitur dengan nilai KUR mencapai Rp. 40 miliar lebih dan non performing loan (NPL) kecil yaitu Rp. 63 juta lebih. 

Sementara itu KUR untuk usaha ternak mencapai tak kurang dari Rp. 90 miliar yang disalurkan melalui sejumlah Bank yaitu BNI, BRI, dan BCA.

Mengingat keberhasilannya, program ini diharapkan agar dapat kembali digulirkan pada tahun 2024 ini, utamanya yang menyasar peternak sapi sebagai sasaran awal program.

Selain itu diharapkan pulas ektor unggulan seperti rumput laut maupun udang dapat diikutsertakan melalui skema KUR untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah ini.

Dukungan Masyarakat Mulai Mengalir, HMSL Tegaskan Siap Maju di Pilkada

Redaksi    Maret 16, 2024   

Dukungan Masyarakat Mulai Mengalir, HMSL Tegaskan Siap Maju di Pilkada

Para pengusaha muda yang tergabung dalam Komunitas Jamur Tiram Lombok Timur

Okenews.net - Tabuhan genderang pilkada semakin nyaring terdengar. Dukungan masyarakat pun mulai muncul dan menguat kepada figur-figur yang dianggap kompeten dan mampu membawa perubahan dan kemajuan Lombok Timur.

Salah satu figur bakal calon Bupati Lombok Timur yang mendapat dukungan kuat yakni HM Syamsul Luthfi. Dukungan itu tidak hanya kalangan masyarakat, sejumlah kalangan muda pun mulai berdatangan.

Ketua Komunitas Jamur Tiram Lombok Timur Jalaluddin mengatakan, saat ini Lombok Timur memerlukan tokoh muda yang banyak pengalaman maupun jaringan tingkat nasional, dan figur HM Syamsul Luthfi (HMSL) sangat tepat. 

“Figur HM Syamsul Luthfi merupakan sosok yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beliau pernah menjabat wakil bupati dan memiliki pengalaman yang kaya di dunia parlemen,” ujar Jalaluddin, Sabtu (16/03/2024).

Selain itu, Luthfi dianggap memiliki modal yang sangat kuat untuk memimpin Lombok Timur. Pengalaman itu menjadi modal berharga dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk memajukan Lombok Timur.

Pengusaha muda itu juga menegaskan, pengalaman sebagai seorang legislator, Luthfi telah terbiasa bekerja dalam konteks politik nasional dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai daerah. 

“Jaringan yang dimilikinya tidak hanya terbatas di tingkat lokal, tetapi juga mencakup jaringan yang luas di tingkat nasional untuk memajukan Lombok Timur dan kompetitif dengan daerah lain,” ulasnya. 

Hal ini akan memungkinkan Luthfi untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mendukung pembangunan di Lombok Timur.

Kehadiran tokoh muda dengan pengalaman dan jaringan seperti HM Syamsul Luthfi juga dianggap sebagai langkah strategis dalam mewujudkan di Lombok Timur yang kompetetif dan maju seperti daerah lain di Indonesia. 

“Dengan membawa gagasan baik, beliau dapat menjadi katalisator bagi perubahan yang lebih progresif dan inklusif. Beliau juga bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah,” urainya.

Oleh karena itu, dukungan dari para pemuda untuk figur HM Syamsul Luthfi tidak hanya didasarkan pada pengalaman dan jaringannya yang luas, tetapi juga pada integritas dan komitmen terhadap kemajuan daerah. 

Pihaknya percaya bahwa dengan Luthfi memimpin, Lombok Timur akan memiliki pemimpin yang visioner, berintegritas, dan mampu mewujudkan perubahan yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

“Dengan demikian, figur HM Syamsul Luthfi menjadi pilihan yang sangat tepat untuk Lombok Timur. Beliau pemimpin muda yang tidak hanya berkualitas, tetapi mampu mambawa perubahan gemilang,” ujarnya. 

Terpisah, HM Syamsul Luthfi menegaskan kesiapannya untuk maju di pilkada Lombok Timur November mendatang. Banyaknya dukungan masyarakat menjadi modal untuk mewujudkan Lombok Timur yang gilang-gemilang.

“Niat maju pilkada ini untuk memajukan Lombok Timur. Oleh karena itu, dukungan dan harapan masyarakat yang menginginkan perubahan harus kita wujudkan bersama,” ujarnya.

Dengan mengusung semangat untuk memajukan daerahnya, Luthfi tidak hanya menyatakan kesiapannya secara tegas, tetapi juga menyuarakan komitmen yang kuat untuk mendengar dan mewujudkan aspirasi masyarakat.

“Dukungan yang solid dari masyarakat dan semangat untuk membangun bersama, kita yakin akan mampu mewujudkan Lombok Timur yang gemilang dan sejahtera bagi seluruh warganya,” tutupnya.

Melalui dukungan yang solid dari berbagai kalangan, termasuk kalangan muda, Luthfi semakin yakin bahwa visi dan misinya untuk membangun Lombok Timur dapat terwujud dengan sukses.

Tiga Caleg Dapil II NTB Raih Suara di Atas 100 Ribu

Redaksi    Maret 07, 2024   

Tiga Caleg Dapil II NTB Raih Suara di Atas 100 Ribu

Okenews.net - Daerah pemilihan (Dapil) II Pulau Lombok mengalami peningkatan perolehan suara raihan suara Caleg DPR RI pada 2024. Bila tahun 2019 silam suara tertinggi berada dibawah 100 ribu, maka pada periode ini suara tertinggi berada di atas 100 ribu. 

Raihan tertinggi pertama diraih TGB HM Zainul Majdi dari Partai Perindo. Ia meraih suara pemilihan legislatif (Pileg) terbanyak di Dapil NTB 2 dengan jumlah 160.076. 

Berikutnya ada nama Lale Syifaunnufus dari Partai Gerindra yang meraih 128.552 suara dan ada nama politisi Partai Golkar Sari Yuliati dengan perolehan 104.641 suara. Sedangkan caleg-caleg lainnya itu meraih suara dibawah 100 ribu. 

Ketua DPW Partai Perindo NTB HM Khairul Rizal mengatakan, meskipun partainya tidak berhasil melewati ambang batas parlemen, ia tetap bersyukur atas dukungan yang diberikan masyarakat NTB kepada Partai Perindo terutama untuk TGB. 

Ia menegaskan komitmen partainya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat, dan menjamin suara yang diberikan kepada Partai Perindo dan TGB akan dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan perjuangan politik di masa mendatang.

Pada sisi lain, perolehan suara TGB dalam pemilihan umum legislatif ini juga mencerminkan dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap figur yang dianggap memiliki kredibilitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam melayani masyarakat. 

Khairul Rizal menyampaikan terima kasih banyak atas semua dukungan kepada partai Perindo, meski tidak ada perwakilan di Senayan, namun Partai Perindo memiliki perwakilan di DPRD provinsi dan kabupaten. 

"Semoga ke depan, Partai Perindo menjadi partai yang hadir sesuai dengan jargonnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kepada pengurus, caleg, timses, dan relawan Perindo kami ucapkan terima kasih banyak atas semua perjuangannya," terang politisi kawakan NTB itu.

Ia juga berharap semangat dan kekuatan sekarang ini harus tetap dijaga karena perjuangan belum berakhir. 

"Usai pileg ini akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, " ucapnya.

Inilah Perolehan Kursi Parpol di DPRD Lombok Timur

Hermanamrullah    Maret 05, 2024   

Inilah Perolehan Kursi Parpol di DPRD Lombok Timur

 

Ilusi Foto kursi DPRD Lotim

Okenews.net-- Peleno penghitungan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Lombok Timur selesai dilaksanakan, dimulai sejak tanggal 29 Februari hingga 3 Maret 2024 kemarin.

Jika melihat hasil perolehan suara masing-masing parpol dari hasil pleno penghitungan suara dapat disampaikan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Lombok Timur di 5 Daerah Pemilihan (Dapil).

Berikut daftar partai politik yang berhasil menduduki kursi di DPRD Lombok Timur sebagai berikut:

DAPIL 1 terdapat 9 kursi

1. GOLKAR 20.257 kursi 1
2. GERINDRA 18.903 kursi 2
3. DEMOKRAT 15.005 kursi 3
4. PERINDO 14.064 kursi 4
5. NASDEM 11.510 kursi 5
6. PKS 10.602 kursi 6
7. GELORA 8.973 kursi 7
8. PAN 8.846 kursi 8
9. PBB 8.603 kursi 9

DAPIL 2 terdapat 11 kursi

1. NASDEM 18.036 kursi 1
2. PAN 17.510 kursi 2
3. GERINDRA 17.423 kursi 3
4. PKS 16.984 kursi 4
5. PDI 15.436 kursi 5
6. PKB 12.920 kursi 6
7. DEMOKRAT 12.664 kursi 7
8. GOLKAR 12.422 kursi 8
9. PERINDO 10.954 kursi 9
10. PPP 9.828 kursi 10
11. HANURA 8.580 kursi 11

DAPIL3 terdapat 8 kursi

1. GERINDRA 18.277 kursi 1
2. PERINDO 16.496 kursi 2
3. DEMOKRAT 12.760 kursi 3
4. PKB 10.876 kursi 4
5. PAN 10.085 kursi 5
6. PPP 9.971 kursi 6
7. PKS 9.621 kursi 7
8. NASDEM 7.080 kursi 8

DAPIL 4 terdapat 11 kursi

1. PAN 26.311 kursi 1
2. PKS 22.965 kursi 2
3. NASDEM 15.470 kursi 3
4. GOLKAR 13.469 kursi 4
5. GERINDRA 13.282 kursi 5
6. DEMOKRAT 11.777 kursi 6
7. PDI 11.377 kursi 7
8. PKB 9.404 kursi 8
9. PPP 8.931 kursi 9
10. PAN 26.311 bagi 3 jumlah 8.771 ) kursi 10
11. GELORA 8.625 kursi 11

DAPIL 5 terdapat 11 kursi

1. GERINDRA 25.601 kursi 1
2. PKS 17.649 kursi 2
3. NASDEM 16.462 kursi 3
4. PKB 16.147 kursi 4
5. PERINDO 13.811 kursi 5
6. GOLKAR 12.383 kursi 6
7. PPP 11.532 kursi 7
8. PAN 10.680 kursi 8
9. DEMOKRAT 10.620 kursi 9
10. PDI 8.986 kursi 10
11. GERINDRA  25.601 dibagi 3 jumlah 8.534 kursi 11

Jika melihat akumuliasi perolehan suara masing-masing partai politik di 5 dapil, maka komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Lombok Timur priode 2024-2029 yakni:
Ketua :
Partai Gerindra

Wakil Ketua :
Partai PAN

Wakil Ketua :
Partai PKS

Wakil Ketua :
Partai NASDEM.

Tanggapi Hasil Pleno, H Jalauddin Sampaikan Terima Kasih pada Pemilihnya

Redaksi    Februari 27, 2024   

Tanggapi Hasil Pleno, H Jalauddin Sampaikan Terima Kasih pada Pemilihnya

H Jalaluddin

Okenews.net - Hasil pleno yang dilakukan di 4 kecamatan pada Dapil 1 Lombok Timur, Senin (26/02/2024) menunjukan perolehan kursi masing-masing calon partai sudah jelas. Empat Kecamatan Dapil 1 yakni Selong, Suralaga, Sukamulia, dan Labuan Haji. 

Dari hasil pleno di empat kecamatan tersebut, kursi pertama diraih partai Golkar, kedua partai Gerindra, ketiga partai Demokrat, keempat partai Perindo, kelima partai Nasdem, keenam PKS, ketujuh partai Gelora, kedelapan PAN, kesembilan PPB. 

Menanggapi hasil pleno tersebut, calon terpilih dari partai Gelora H. Jalaluddin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung dan tim kampanye yang telah bekerja keras untuk meraih hasil yang signifikan bagi partai Gelora. 

Dia juga menekankan pentingnya kerja sama antarpartai dan semangat sportivitas dalam membangun politik yang lebih berkualitas di Lombok Timur. Hasil pleno ini adalah cerminan dari aspirasi masyarakat yang harus dijaga.

"Kemenangan ini bukanlah semata-mata milik saya atau partai Gelora, tetapi milik seluruh masyarakat Lombok Timur terutama dapil 1 yang telah memberikan kepercayaan kepada kami," ujarnya.

Ia berjanji untuk bekerja keras demi mewujudkan visi dan program partai Gelora yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Lombok Timur.

"Saya siap mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat kepada seluruh pemilih, baik yang memberikan suara kepada saya maupun yang tidak. Tugas kami adalah mewakili dan mengabdi kepada seluruh rakyat," tegasnya.

H. Jalaluddin juga mengajak seluruh pihak, terutama rekan-rekan dari partai-partai lain, untuk bersatu dalam membangun Lombok Timur ke arah yang lebih baik. "Politik bukanlah soal persaingan semata, tetapi lebih dari itu, politik adalah sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama," tambahnya.

Dia meyakini bahwa dengan kerja keras dan kerja sama yang baik, semua tantangan yang dihadapi dapat diatasi, dan Lombok Timur akan menjadi tempat yang lebih baik untuk semua warganya.

Ia juga menegaskan partai Gelora akan terus berupaya untuk menjadi mitra yang konstruktif dalam memajukan agenda-agenda pembangunan yang progresif dan inklusif di bumi patuh karya ini.

 “Untuk membangun daerah, kita perlu kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi kemajuan daerah ini dapat terwujud,” tutupnya.

Kepala Daerah Sampaikan Pendapatnya Terhadap 3 Ranperda

jdat    Februari 27, 2024   

Kepala Daerah Sampaikan Pendapatnya Terhadap 3 Ranperda

Okenews.net – DPRD kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Pendapat Akhir Kepala Daerah, pada Senin (26/2).Hadir di acara tersebut Forkopimda, Wakil Bupati Lombok Tengah, Kepala OPD, Taruna dari IPDN dan Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid, SIP.

Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M. Nursiah, menyampaikan, sesuai agenda utama Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada hari ini, yaitu Penyampaian pendapat akhir kepala daerah atas Persetujuan rancangan peraturan daerah Masing-masing tentang, Pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan, Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan Penyelenggaraan penguatan wawasan Kebangsaan.

“Saya atas nama pemerintah kabupaten Lombok Tengah menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota dprd yang Terhormat, atas kebersamaan yang selama ini Kita bangun, kami berharap kebersamaan ini Terus terpelihara dalam mewujudkan Pelaksanaan berbagai agenda Pembangunan Kabupaten lombok tengah yang terus lebih maju Dan berkualitas,” jelasnya.

Lanjut Wabup, izinkan saya menyampaikan Pendapat akhir terhadap 3 (tiga) rancangan Peraturan daerah kabupaten lombok Tengah Sebagai berikut :

Ranperda tentang pemberdayaan, pembinaan Dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah Diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 Tentang perubahan atas undang-undang nomor17 tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, Mengamanatkan bahwa pemerintah daerah Memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan pemberdayaan ormas melalui Penguatan kapasitas kelembagaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain pemberdayaan tersebut juga diatur Mengenai fasilitasi kerjasama ormas. Berangkat dari hal tersebut pemerintah Kabupaten lombok tengah mengajukan Ranperda tersebut, dengan harapan dapat Mengoptimalkan pembinaan organisasi Kemasyarakatan.

“Setelah melalui Pembahasan yang intensif dengan seluruh Dinamika yang terjadi mulai tahap pembahasan Pansus DPRD dan hasil fasilitasi Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan ini pemerintah Kabupaten lombok tengah menyatakan setuju Ranperda ini untuk diundangkan menjadi Peraturan daerah, Insyaallah optimalisasi Penyelenggaraan pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah dapat kita wujudkan,”jelas Wabup.

Ranperda tentang perubahan atas Peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 Tentang pengelolaan sampah.

Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup Yang baik dan sehat sebagai wujud kehadiran negara dalam perlindungan, pemajuan, Penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Lingkungan hidup yang baik dan sehat, Merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat salah satunya diperlukan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan guna memberikan manfaat dari berbagai aspek Khususnya kesehatan, ekonomi, keamanan, Keindahan dan kenyamanan daerah.

Pengelolaan Sampah tersebut merupakan respon atas Meningkatnya volume sampah dengan berbagai Macam jenis selaras dengan perkembangan Daerah, pertumbuhan dan meningkatnya Kebutuhan penduduk dari berbagai aspek. Secara teknis kabupaten lombok Tengah Telah memiliki peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, namun seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk Dengan berbagai aktivitasnya menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah yang dihasilkan sehingga pengelolaan Sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, yang sehat bagi Masyarakat, aman bagi lingkungan, serta Mendorong perubahan perilaku Masyarakat Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang Berkelanjutan, sehingga diperlukan kapasitas Hukum, dengan melakukan perubahan atas Peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah.

“Untuk itu atas inisiatif dprd lombok Tengah Dalam pengajuan renperda tentang perubahan Atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 Tentang pengelolaan sampah, kami pemerintah Kabupaten lombok tengah setelah melalui Pembahasan yang komprehensif dengan DPRD, menyatakan menyetujui atas Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” papar H. M. Nursiah.

Ranperda tentang penyelenggaraan Penguatan wawasan kebangsaan.

Bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Yang dilandasi Pancasila, undang undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan wawasan kebangsaan Sebagaimana tersebut di atas, dalam peraturan Menteri dalam negeri nomor 71 tahun 2012 Tentang pedoman pendidikan wawasan Kebangsaan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wawasan Kebangsaan dan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan wawasan Kebangsaan, dan dalam pelaksanaannya di daerah, diperlukan payung hukum yang jelas dan tegas.

“Untuk itu atas inisiatif DPRD Lombok Tengah dalam pengajuan Ranperda tentang Penyelenggaraan penguatan wawasan Kebangsaan, kami Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah setelah melalui pembahasan yang Komprehensif dengan DPRD, menyatakan Menyetujui atas Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” tegas Wabup.

Orang nomor 2 di Lombok Tengah ini melanjutkan, Alhamdulillah tahap demi tahap proses Penyusunan dan pembahasan 1 (satu) Ranperda Usul pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan 2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD Lombok Tengah telah dilaksanakan dan pada hari ini telah kita tuntaskan bersama. Atas hal tersebut saya mengucapkan syukur dan terima kasih yang Sebesar-besarnya atas kerjasama DPRD Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Pimpinan dan anggota panitia khusus DPRD yang dengan penuh dedikasi berkomitmen dalam setiap tahap pembentukan ketiga Ranperda tersebut untuk dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

“Yang tidak kalah pentingnya kami juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang telah menjadwalkan penyelesaian Pembahasan ketiga Ranperda ini, sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan rapat paripurna Dengan agenda persetujuan ketiga Ranperda ini,”ucap Wabup.

Di akhir penyampaiannya, Wabup berharap, semoga ketiga rancangan Peraturan Daerah yang disetujui bersama pada hari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang lebih baik. (*)

Ketua Pansus Ranperda Sampaikan Hasil Pembahasannya Pada Rapat Paripurna

jdat    Februari 27, 2024   

Ketua Pansus Ranperda Sampaikan Hasil Pembahasannya Pada Rapat Paripurna

Okenews.net – Beberapa waktu lalu, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah bersama Pemerintah Daerah telah membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Ranperda tentang pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan Ranperda tentang penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan.

Pada Rapat Paripurna yang digelar Senin (26/2) Juru Bicara Pansus DPRD, Ahmat Rifai menyampaikan hasil Pansus terhadap 3 Ranperda tersebut. Mengawali pemaparannya, Rifai mengatakan, Panitia Khusus bersama perwakilan pemerintah derah telah menyepakati beberapa substansi dari ketiga rancangan peraturan daerah tersebut untuk selanjutnya dilaksanakan proses fasilitasi oleh gubernur nusa tenggara barat.

“Beberapa waktu yang lalu, hasil fasilitasi terhadap ketiga Ranperda tersebut telah kami terima dan sesuai dengan mekanisme pembahasan produk hukum daerah sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015, panitia khusus bersama perwakilan pemerintah daerah telah melaksanakan pembahasan terhadap hasil fasilitasi tersebut dan pada kesempatan yang baik ini,” jelasnya.

Lanjutnya, mewakili Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk menyampaikan penjelasan dan rangkuman terhadap hasil pembahasan 3 (tiga) ranperda tersebut sebagai berikut :

1. Rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam negara kesatuan republik indonesia yang telah dijamin oleh undang-undang dasar negara republik indonesia thun 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengelaurkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan hak serta kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum dan pemerintahan serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai wadah dalam melaksanakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan turut berpartisipasi dalam pelaksanakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila. Kehadiran ormas berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan demokrasi yang  dilakukan secara professional, akuntabel, dan transpransi sehingga dapat mendorong pertumbuhan demokrasi dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan.

Saat ini iklim demokrasi yang sehat tumbuh pesat melalui keberadaan ormas di seluruh negeri, termasuk di kabupaten lombok tengah, bila kita melihat data kesbangpol kabupaten lombok tengah pada tahun 2022 tercatat 233 ormas dengan rincian 104 ormas aktif dan 129 ormas tidak aktif. Sebagai negara hukum, keberadaan ormas tentu saja harus memiliki legalitas.

Dengan demikian kami berharap rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan ini nantinya mampu memfasilitasi segala aspek kebutuhan masyarakat dalam berorganisasi dan memperluas peran pemerintah dalam pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ormas.

Secara umum, rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan, pembinaan dan pengwasan ormas yang telah disepakati bersama antara pansus dan pemerintah daerah, terdiri dari 10 bab dan 27 pasal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I ketentuan umum, terdiri dari 5 pasal, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 5 yang memuat beberapa ketentuan mengenai pengertian umum, ruang lingkup, landasan, fungsi, dan tujuan.
2. Bab II penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan, terdiri dari 14 pasal, mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 19 yang memuat beberapa ketentuan mengenai penyelenggara, sasaran, dan pelaksanaan.
3. Bab III materi muatan penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan, terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 20.
4. Bab IV peran serta masyarakat, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 21 dan pasal 22.
5. Bab VII pembinaan dan pengawasan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 23.
6. Bab VIII kerjasama, terdiri dari 1 pasal, yaitu paal 24.
7. Bab IX pendanaan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 25.
8. Bab X ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 26 dan pasal 27.

2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah

Kabupaten Lombok Tengah menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di nusa tenggara barat dengan jumlah penduduk mencapai 1.082.573 (satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga) jiwa pada tahun 2022. Dengan demikian sampah yang dihasilkan setiap harinya juga besar, bila berdasarkan faktor estimasi masing-masing individu akan menghasilkan 0,7 kg sampah perkapita/hari, maka diperkirakan produksi harian sampah di lombok tengah mencapai 757,8 ton per hari atau 276.597 ton sampah setiap tahunnya.

Sementara itu pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Tengah mengalami banyak kendala dan tantangan baik berupa fasilitas dan sarana pengelolaan sampah yang belum banyak tersedia. Berdasarkan hal tersebut, kami berharap perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah ini nantinya mampu memberikan dampak yang signifikan untuk memperindah wajah kabupaten lombok tengah, bahkan nantinya mampu menciptakan citra kabupaten lombok tengah sebagai kabupaten yang bersih dan asri.

“Setidaknya ada 2 hal penting yang merupakan terobosan dalam substansi perubahan perda 5 tahun 2015 ini, yang pertama adalah adanya pembentukan satuan tugas tangkas penanganan sampah yang bertugas bertugas untuk menangani sampah yang menumpuk pada ruas jalan atau kawasan strategis daerah,” paparnya.

Jubir Pansus ini melanjutkan, yang kedua adalah terobosan dari aspek pembiayaan. Dalam rancangan peraturan daerah ini telah diatur bahwa biaya pengelolaan sampah di daerah dialokasikan paling sedikit 1 % dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi belanja pegawai yang penggunaannya diatur lebih lanjut  melalui peraturan bupati. Sedangkan biaya pengelolaan sampah di desa dimungkinan dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa, sesuai dengan kondisi serta kemampuan keuangan masing-masing desa.

Secara umum, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah terdiri dari 20 bab dan 56 pasal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I ketentuan umum, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 1;
2. Bab II asas, maksud dan tujuan, terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 2 sampai dengan pasal 4;
3. Bab III ruang lingkup, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 5;
4. Bab IV tugas dan wewenang pemerintah daearah, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 6 dan pasal 7;
5. Bab V kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, terdiri dari 4 pasal, mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 11;
6. Bab VI peneyelenggaraan pengelolaan sampah, terdiri dari 16 pasal, yaitu pasal 12 sampai dengan pasal 27;
7. Bab VIa prasarana dan sarana, terdiri dari 12 pasal, yaitu pasal 27a sampai dengan pasal 27l;
8. Bab VII kelembagaan pengelolaan sampah, terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 28, pasal 28a, pasal 28b dan pasal 29;
9. Bab VIII hak dan kewajiban, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 30 dan pasal 31;
10. Bab IX perizinan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 32;
11. Bab X insentif dan disinsentif, terdiri dari 6 pasal, mulai pasal 33 sampai pasal 38;
12. Bab XI kerjasama dan kemitraan, terdiri dari 4 pasal, mulai pasal 39 sampai pasal 42;
13. Bab XII pembiayaan dan kompensasi, terdiri dari 3 pasal, mulai pasal 43, pasal 44 dan pasal 45;
14. Bab XIII peran masyarakat, tediri dari 4 pasal, yaitu pasal 46, pasal 47, pasal 47a dan pasal 47b;
15. Bab XIV mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 48 dan pasal 49;
16. Bab XV larangan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 50;
17. Bab XVa sistem informasi, tediri dari 1 pasal, yaitu pasal 50a;
18. Bab XVI pengawasan dan pengendalian, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 51;
19. Bab XVII sanksi administratif, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 52;
20. Bab XVIII penyidikan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 53;
21. Bab XIX ketentuan pidana, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 54;
22. Bab XX ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 55 dan pasal 56.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan

Wawasan kebangsaan ialah sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya. Wawasan kebangsaan merupakan penjabaran dari falsafah sejarah yang pernah dialami dan keadaan wilayah negara itu sendiri. Wawasan inilah yang menentukan cara suatu bangsa dalam memanfaatkan sejarah, sosial budaya, serta kondisi geografis dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar.

Kondisi-kondisi yang terjadi secara faktual, dikarenakan eksistensi wawasan kebangsaan belum dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lemahnya generasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan yang kondisinya memprihatinkan. Dengan demikian, nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan harus memiliki tempat di dalam jiwa raga warga masyarakat, hal demikian yang menjadi cita-cita dan harapan bersama dapat diwujudkan di kabupaten lombok tengah yang merupakan kabupaten yang sedang geliat dalam hal pembangunan sumber daya manusia untuk menyambut tantangan zaman yang semakin ketat dalam persaingan globalisasi.

Dengan demikian, sambungnya, kami berharap rancangan peraturan daerah tentang  penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan ini nantinya mampu menaungi eksistensi pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah saat ini.

Secara umum, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan yang telah disepakati bersama antara pansus dan pemerintah daerah, terdiri dari 10 bab dan 27 pasal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I ketentuan umum, terdiri dari 5 pasal, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 yang memuat beberapa ketentuan mengenai pengertian umum, ruang lingkup, landasan, fungsi, dan tujuan.
2. Bab II penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan, terdiri dari 14 pasal, mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 19 yang memuat beberapa ketentuan mengenai penyelenggara, sasaran, dan pelaksanaan.
3. Bab III materi muatan penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan, terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 20.
4. Bab IV peran serta masyarakat, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 21 dan pasal 22.
5. Bab V pembinaan dan pengawasan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 23.
6. Bab VI kerjasama, terdiri dari 1 pasal, yaitu paal 24.
7. Bab VII pendanaan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 25.
8. Bab VII ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 26 dan pasal 27.

“Kami berharap ketiga ranperda ini dapat disetujui bersama untuk selanjutnya bisa diundangkan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat kabupaten lombok Tengah,” harapnya. (*)