www.okenews.net: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 23 Juni 2022

Bangun Kolaborasi, LRC Ajak DPRD Lotim Duduk Bersama Desain Program

LRC saat bertemu anggota dewan guna membahas kelanjutan penandatanganan kerja samanya

Okenews.net
- Setelah melakukan penandatanganan nota kerjasama di kantor DPRD Lombok Timur Rabu (22/6) yang lalu. Lombok Research Center (LRC) selaku mitra lokal dari yayasan BaKTI dalam menjalankan program INKLUSI di Lombok Timur mengajak Anggota DPRD Lombok Timur untuk duduk bersama dalam rangka Desain program INKLUSI.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lesehan Rirana pada hari itu juga yaitu Rabu (22/6). Dalam kegiatan tersebut hadir beberapa anggota DPRD seperti Muliadi FT dari PBB, Saepul dari Golkar, Tanwirul Anhar dari PBB, Luk Santi dari PDIP, Abror dari PKB dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Abror menyampaikan terkait dengan kendala-kendala dalam pemberdayaan permpuan ataupun pemberdayaan masyarakat pasti ada kaitanya dengan kondisi APBD daerah. 

Sebagai contoh, kami memiliki konstituen dalam pengolahan hasil pertanian tau tataboga. Selama ini kami di DPRD telah menganggarkan melalui dana pokok pikiran (Pokir) yang kami miliki. 

Namun, masih sangat terbatas. Hanya maksimal 10 juta per kelompok. Bagaimana kelompok tersebut akan berkembang dengan hanya mengandalkan modal 10 juta. Belum membeli peralatan dan yang lainnya, modal tersebut akan habis. 

"Kita terkendala dengan hal tersebut. Kita belum berbicara dengan kelompok yang lain. Kita sangat kesulitan mengembangkan atau membina kelompok konstituen kami secara berkelanjuta jika kita dibatasi dalam hal anggaran," ungkap Abror Lutfi.

Muliadi juga menyampaikan, DPRD ini bukan  pejabat eksekutif yang memiliki wewenang eksekusi program. Pihaknya memiliki keterbatasan yang sangat banyak. 

Namun di lapangan konstituennya menaruh harapan yang begitu besar.dan konstituen taunya hanya DPRD bisa memberikan bantuan, harapan dan lain sebagainya.

"Secara pribadi saya sangat mengapresiasikan sekali baik dari Bapenas dan kementrian dari Australi semoga dengan adanya kolaborasi seperti ini, kedepanya bisa merakomodir dengan baik dan punya berkelanjutan," ujarnya.

Pada kegiatan tersebut juga hadir Program Manager INKLUSI dari Yayasan BaKTI Makassar, Lusi yang didampingi Ghufran. Dalam kesempatan tersebut Lusi menyampaikan, program INKLUSI ini merupakan program jangka panjang yang memiliki target penerima manfaat yaitu masyarakat, eksekutif, legislatif dan teman-teman jurnalis.

Dalam kegiatan tersebut, LRC mendapatkan banyak masukan-masukan teknis dan model-model kolaborasi bersama dalam menyempurnakan program INKLUSI yang akan dijalankan kedepannya.

Suherman Direktur LRC menyampaikan ucapan terima kasih kepada Angoota DPRD yang hadir dan memberikan masukan dalam pelaksanaan progrma INKLUSI yang akan dijalankan di Lombok Timur. 

"Semoga pertemuan hari ini akan menambah semangat Tim yang bekerja dan memberikan masukan yang konstruktif demi keberhasilan program.

Kami dari LRC sangat berterima kasih atas kehadiran dan masukan yang diberikan oleh teman-teman DPRD, itu semua demi keberlanjutan program dan demi masyarakat Lombok Timur," ungkap Suherman.


Rabu, 22 Juni 2022

Lombok Timur jadi Lokasi Peringatan Hari Anak Nasional

Bupati Lotim HM Sukiman Azmy (tengah) saat menerima Direktur Rehabilatis Sosial Anak Kementerian Sosial
Okenews.net - Pemerintah pusat bakal menjadikan Lombok Timur  sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan hari anak nasional tahun 2022 yang akan berlangsung 11-23 Juli mendatang. 

Penegasan itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak kementerian Sosial RI Kanya Eka Santi saat diterima Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (22/06/2022). 

Kanya menjelaskan sejumlah agenda yang akan dilakukan sebagai rangkaian peringatan tersebut. Fokus kegiatan adalah mengatasi berbagai permasalah yang dihadapi anak-anak di Lombok Timur.

Mulai dari kepemilikian dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, di bidang kesehatan di antaranya dengan vaksinasi dan pemeriksaan mata, dan berbagai kegiatan lainnya.

Termasuk pembangunan satu unit rumah layak huni, juga kampanye yang berpusat pada penghentian kekerasan anak, pencegahan perkawinan anak, hingga penguatan pengasuhan dalam keluarga. 

Ditegaskannya kegiatan berorientasi menjawab kebutuhan riil anak, meliputi hak anak, anak sehat dan kreatif, perlindungan anak.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa kementerian sosial akan berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait untuk pelaksanaan berbagai agenda tersebut.

Bupati juga menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, bahkan menunjuk lokasi untuk puncak peringatan. Ia meminta koordinasi dan kolaborasi dapat dioptimalkan menyukseskan kegiatan tersebut.

Pada rapat yang dihadiri Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas P3AKB, Kepala Dinas PMD, Kadis Dikbud, dan OPD terkait lainnya diharapkan pula adanya upaya sosialisasi undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja diundangkan.

Selain puncak peringatan, kementerian sosial berupaya mengedepankan empati bagi anak-anak yang kurang beruntung, utamanya yang miskin, terlantar, dan merupakan difabel. Berbagai kegiatan akan diselenggarakan menyebar di 21 kecamatan yang ada di Lombok Timur.

Selasa, 21 Juni 2022

Fraksi DPRD Sampaikan Tanggapan Terhadap Bupati Lombok Timur


Sidang Paripurna DPRD Lombok Timur (foto ist.)
Okenews.net
- DPRD Lombok Timur menggelar rapat paripurna XII masa sidang III  rapat kedua dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Selasa (21/06/2022).

Pada rapat sebelumnya telah DPRD telah mendengarkan pidato bupati soal penjelasan kepala daerah tentang Raperda  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyampaian itu harus dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Termasuk ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Laporan keuangan itu setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Lotim tahun anggaran 2021 telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTB pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2022.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan Nomor 149.A/LHP/XIX. MTR/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan telah disampaikan kepada eksekutif serta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Laporan keuangan pemkab Lotim tahun 2021 telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini merupakan opini  WTP yang keenam kali secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Fraksi-fraksi DPRD mengapresiasi  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur atas hasil LHP BPK dengan opini WTP yang keenam. Untuk itu kami berharap agar capaian ini terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. 

Setelah memperhatikan dan mencermati penjelasan kepala daerah, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur menyatakan setuju untuk dibahas  lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. 

Senin, 20 Juni 2022

Sidang Paripurna, Eksekutif Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD

Wakil Bupati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lombok Timur 2021
Okenews.net - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabipaten Lombok Timur mengelar rapat Paripurna XII masa sidang III Tahun 2022 dalam rangka penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021.

Wakil Bupati Lotim H Rumaksi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas peran dan kemitraannya sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. 

Penghargaan juga disampaikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, juga seluruh elemen masyarakat. Menurut Rumaksi seluruh komponen memiliki kontribusi terhadap berjalannya berbagai program pemerintah.

Pada rapat paripurna yang berlangsung Senin (20/06/2022) itu, Wabup menyebut laporan keuangan tahun anggaran 2021 telah diperiksa BPK Perwakilan Provinsi NTB, periode Februari hingga April 2022.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 149.A/LHP/XIX. MTR/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan telah disampaikan kepada pemda. 

Saat ini Lombok Timur untuk ke enam kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Rumaksi menyampaikan APBD Lotim tahun 2021 disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 2,831 triliyun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 2,737 triliun atau 96,66 persen. 

Sementara untuk Belanja Daerah realisasinya adalah Rp. 2,732 triliun lebih atau 91,01% dari target Rp 3,2 triliun lebih. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 178,683 triliun lebih, sampai akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 22,981 atau 12,86 persen.

Pengeluaran pembiayaan telah direalisasikan sebesar 96,60 persen  dari target Rp. 7,863 miliar lebih. Dana tersebut digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.

Berdasarkan realisasi tersebut ampai akhir Tahun Anggaran 2021 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar  Rp.19,936 miliar.

Wabup berharap saran dan masukan dari pimpinan serta anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD dan penyusunan laporan keuangan.


Kamis, 16 Juni 2022

Dewan Minta Distanak Loteng Sigap Tangani PMK

M. Sidik Maulana

Okenews.net
- Per 9 Juni 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Provinsi NTB sebagai daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Atas dasar itu, anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) M. Sidik Maulana dengan tegas meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) tanggap menyikapi banyaknya kasus PMK.

"Kalaupun anggaran dari dinas sudah habis maka paling tidak bisa memakai dana Belanja Tidak Terduga (BTT)," katanya, Kamis (16/6/2022).

Politisi PKS itu meminta dinas segera menjemput bola untuk membeli kebutuhan obat-obatan agar hewan ternak masyarakat tidak semakin parah.

"Kasihan para peternak, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri dengan jumlah cukup besar untuk mengobati sapinya yang terjangkit PMK," ujarnya.

Bayangkan, kata KTS sapaan akrabnya, satu sapi saja peternak harus mengeluarkan biaya sampai Rp 600.000-an untuk biaya obat suntik.

Bahkan, satu sapi yang terjangkit PMK bisa disuntik 3 sampai 6 kali. Secara otomatis peternak mengalami kerugian yang cukup tinggi.

"Miris sekali rasanya ketika para peternak harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Sementara, di lain sisi mereka banyak mengalami kerugian dengan terjadinya penurunan bobot badan sapi secara drastis pasca sakit," singgungnya.

Yang tidak kalah penting, kata Dewan Dapil Batukliang - Batukliang Utara itu, dinas harus menambah jumlah personil tenaga kesehatan hewan untuk membantu penanganan sapi yang terjangkit agar ditangani secara maksimal.

Rabu, 15 Juni 2022

DPRD Loteng Prihatin Nasib Honorer

Lege Warman

Okenews.net
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia (RI) Tjahjo Kumolo menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah ini tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penghapusan tenaga honorer ini akan berlaku efektif mulai 28 November 2023, dan digantikan perekrutan dengan mekanisme "outsourcing".

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) Lege Warman tidak sependapat dengan kebijakan Menpan RB tersebut.

Pihaknya akan setuju jika kebijakan itu dibarengi dengan solusi, misalnya mengangkat semua tenaga honorer sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau solusi lainnya.

Pihaknya mengaku prihatin dengan nasib para honorer yang nantinya harus di rumahkan.

Diharapakan, pemerintah pusat memberikan solusi agar angka pengangguran tidak meningkat akibat kebijakan penghapusan honorer tersebut.

"Dampak dari kebijakan itu adalah angka pengangguran akan semakin tinggi," katanya, Rabu (15/6/2022).

Disampaikan bahwa jika gaji PPPK dibebankan kepada Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentu sangat tidak memungkinkan.

"Tentunya kami harapkan sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk menggaji PPPK," ujarnya.

Senin, 13 Juni 2022

Sukseskan MTQ, Camat dan Kades Diajak Berkontribusi

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy

Okenews.net
- Guna mesukseskan pelaksanaan MTQ XXIX tingkat provinsi NTB yang akan digelar di Lombok Timur mulai 29 Juni mendatang, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menggelar pertemuan semua kepala desa dan camat.

Rapat yang berlangsung secara virtual, Senin (13/06/2022) itu, bupati berharap agar turut berkontribusi menjaga kondusifitas wilayah masing-masing, terutama yang menjadi lokasi.

Bupati menegaskan, semua harus menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan terbaik bagi kafilah, tidak saja kafilah Lombok Timur tetapi juga kafilah asal kabupaten/kota lain.

Kepada camat dan Kepala Desa yang warganya menjadi peserta, Sukiman memerintahkan agar memberikan dukungan dan perhatian optimal. 

Para kepala desa diharapkan agar dapat memberikan yang terbaik untuk wilayahnya dan juga untuk Lombok Timur.

Selain meminta dukungan untuk suksesnya MTQ, Sukiman menyampaikan apresiasi terhadap desa-desa yang berhasil meriah prestasi. 

Apalagi desa yang merupakan desa pemekaran. Ia berharap seluruh desa dapat menunjukkan keunggulan masing-masing. Tidak hanya di aspek tertentu melainkan di semua aspek.

Bupati juga menekankan kembali pentingnya para kepala Desa dan Camat serta aparat lainnya untuk meningkatkan kepekaan sosial dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Diharpakan tidak ada lagi masyarakat yang menanggung kesulitan sendiri, terlebih yang mengalami sakit, atau kemalangan lainnya.

Rabu, 08 Juni 2022

Bupati Lotim Kembali Mutasi Pejabat

Pelantikan pejabat eselon II dan II oleh Sekda
Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy kembali melakukan mutasi komposisi pejabat struktural di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, Rabu (07/06/2022).

Pergeseran ini mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) dan administrator jabatan struktural eselon II dan III. 

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim HM Juaini Taofik di ruang lobi kantor bupati.

Tiga kursi eselon II yang dilantik yakni H Suroto menduduki kursi kadis sosial dan Fauzan sebagai kadis kominfo dan persandian. Sebelumnya, kedua orang ini menjabat staf khusus bupati.

Sementara yang mengisi kursi kadis pariwisata Iswan Rakhmadi yang sebelumnya menjabat kabag protokol dan komunikasi pimpinan (PKP).

Juaini Taofik mengatakan, pelantikan pejabat eselon II telah lulus seleksi dan bupati selaku pejabat pejabat pembina kepegawaian memilih yang terbaik. 

"Eselon II kita lakukan pansel dan keluar tiga nama di masing-masing jabatan itu atau yang lulus. Tapi pejabat pembina kepegawaian harus memilih satu dan tentu yang terbaik," tegasnya.

Kepada kadis kominfo yang saat ini menjabat ia berpesan untuk menertibkan kembali barang-barang milik daerah terkait program LotimNET.

Kadis kominfo harus memastikan program ini dalam kondisi dan posisinya yang baik karena pengadaannya menelan anggaran  besar.

Kepada kadis pariwisata Iswan Rakhmadi, ia mengingatkan supaya meningkatkan kembali pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur. 

Seorang leader di dunia pariwisata harus mampu mengkolaborasikan segala potensi yang ada. Mengingat sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lotim cukup baik.

Selanjutnya untuk Kepala Dinas Sosial H. Suroto, Sekda berpesan supaya harus lebih responsif terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat.

Hal itu mengingat persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat cukup banyak. 

"Kepala Dinas Sosial harus 24 jam responsif terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat," pesannya.

Sekda juga menyebutkan, pergeseran pejabat ini setelah mendapat rekomendasi dari KASN atas hasil seleksi tim pansel.

Diketahui untuk JPT Pratama yang ikut pansel cukup banyak yang mendaftar. Dinas kominfo sebanyak 4 orang, dinas pariwisata dari semula 13 orang menjadi 11 orang, dan dinas sosial 13 orang.

Selain jabatan tinggi pratama bupati juga menggeser jabatan administrator (eselon III):

  1. Moh. Zulfan sebagai Camat Pringgasela
  2. Hadi Faturahman menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  3. Baiq Widyastuti sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab Lotim
  4. Moh Sadikin sebagai Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah
  5. Rusman menjabat Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata
  6. I Dewa Ketut Ariantana menduduki jabatan kepala bidang rehabilitasi sosial pada dinas sosial
  7. Hj Herni Widianti sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3AKB.
  8. Zuhdi sebagai Sekretaris kecamatan Terara
  9. Hasibuan Sapardi menjabat Sekretaris Kecamatan Jerowaru
  10. Suhirman sebagai Sekretaris Kecamatan Keruak. 
  11. Supratman menduduki posisi Sekretaris Kecamatan Suralaga.

Selasa, 07 Juni 2022

Minim Anggaran, Sejumlah Sekolah tidak Tersentuh Perbaikan

Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya

Okenews.net - Sekolah dengan kondisi rusak parah cukup banyak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Bahkan, beberapa di antaranya baru-baru ini ambruk karena kondisi yang sudah lapuk.

Minimnya anggaran perbaikan terhadap bangunan sekolah juga menjadi faktor tidak tersentuhnya beberapa sekolah yang berangsur lapuk di makan usia.

Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya mengatakan, sejauh ini Pemkab Loteng hanya mengandalkan transfer pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperbaiki sekolah rusak.

Ia mengaku, kerusakan SDN Bilebante belum lama ini menjadi atensi Pemkab Loteng. Namun, minimnya anggaran membuat infrastruktur pendidikan belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Kami sudah koordinasi dengan Disdik dan kami akan mendorong DAK sebagai salah satu sumber rehab terhadap sekolah," katanya, Senin (06/06/2022).

Untuk permasalahan SDN Bilebante setelah ditelusuri sudah ada tempat bagi anak-anak untuk kegiatan proses belajar mengajar.

"Sekolah ini punya ruangan alternatif untuk digunakan sementara menjadi ruang kelas," ujarnya.

Ia menekankan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum bisa digunakan membangun fasilitas sekolah karena jumlahnya sangat terbatas.

Firman tidak bisa membeberkan secara detail berapa DAK yang digelontorkan untuk pembangunan sekolah rusak. 

Ke depan pihaknya terus berupaya maksimal agar pembangunan sekolah ini bisa terus berjalan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Jumat, 27 Mei 2022

Pemkab Lotim Pastikan Kesiapan Lomba Rinjani 100

Panitia pastikan persiapan Lomba Rinjani 100

Okenews.net
- Mematangkan kesiapan lomba lari Rinjani 100 yang akan berlangsung 3-5 Juni mendatang, Pemkab Lombok Timur kembali menggelar rapat panitia, Jumat (27/5) di Ruang Sekretaris Daerah.

Rapat dipimpin Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) drg. Asrul Sani. Rapat ini memastikan kesiapan seluruh kebutuhan pendukung lomba.

Terutama persiapan memperkenalkan potensi yang dimiliki Lombok Timur kepada para peserta yang berasal dari berbagai negara tersebut.

Misalnya saja gendang belek dan tari tandang mendet sebagai salah satu kesenian tradisional Sembalun yang masih dilestarikan hingga saat ini. 

Pengenalan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan ke Lombok Timur di masa-masa mendatang sehingga akan berdampak pada pendapatan daerah.

Rencananya, dua kesenian tradisional tersebut akan ditampilkan sebelum lomba dimulai, baik di Sembalun maupun Belanting.

Selain kesenian tradisional akan disuguhkan pula makanan khas serta hasil kerajinan dan produk UMKM, baik Lombok Timur secara umum maupun lokal Sembalun. 

Disebutkan terdapat 30 orang dari penggiat UMKM akan mengisi stand pameran dan bazar, termasuk dari organisasi wanita.

Tidak itu saja. Dukungan terhadap Rinjani 100 juga diwujudkan dengan meningkatkan kenyamanan para peserta sebelum, selama, dan setelah lomba. 

Hal tersebut di antaranya dengan perbaikan akses jalan sepanjang 300 meter hingga rest area, penyediaan 10 unit toilet portabel demi kenyamanan pengunjung. 

Rapat yang diikuti seluruh koordinator seksi tersebut juga memastikan keamanan seluruh peserta dengan melibatkan tak kurang dari 60 orang personil keamanan. 

Jumlah tersebut ditambah personil untuk keselamatan yang berasal dari Basarnas, Palang Merah Indonesia, Pramuka, TNGR, dan unsur lainnya.

Pada acara Rinjani 100 akan melombakan lima kategori, yaitu 162 km, 119 km, 75 km, 36 km, dan 27 km. Diharapkan semua pihak turus mensukseskan event bergensi tersebut.

Kamis, 26 Mei 2022

Pilkada 2024, Dukungan Pasangan MAKSIMAL Terus Mengalir

Foto saat mengunjungi kediaman Wabup Lotim H Rumaksi
Okenews.net - Genderang Pilkada serentak 2024 mulai menggema, para politisi sekaligus pimpinan partai mulai menggadang-gadang figur bakal calon yang akan melaju ke kursi nomor satu dan dua.

Di Lombok Timur, Bakal Calon Pasangan H Rumaksi - HM Djamaluddin (MAKSIMAL) mulai mendapat dukungan dari partai. Kali ini dukungan itu datang dari Partai Kesatuan dan Persatuan (PKP).

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Lombok Timur M Asatul Anwar menyatakan dukungan PKP ke pasangan MAKSIMAL.

Hal ini berdasarkan keputusan bersama DPK Lombok Timur yang ditetapkan dalam musyawarah bersama seluruh jajaran kepengurusan hingga tingkat desa.

"Dukungan kami dari PK ke pasangan MAKSIMAL ini merupakan hasil musyawarah dari kepengurusan DPK, DPC dan DPD/DPL se-Lombok Timur," tegasnya, Rabu (25/05/2022).

Menurutnya, PKP menetapkan dukungan kepada pasangan MAKSIMAL berdasarkan pertimbangan, salah satunya karena sambutan publik yang begitu kuat kepada pasangan MAKSIMAL.

Harus diakui, kata dia, sambutan dan dukungan masyarakat terhadap pasangan MAKSIMAL begitu kuat sehingga PKP memutuskan agar mendukung paket tersebut.

Karena itu, PKP sebagai partai yang bergerak untuk rakyat. Apalagi pada prinsipnya, PKP merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasinya.

Guna memenangkan pasangan MAKSIMAL, DPK PKP Lombok Timur akan menghidupkan mesin partai hingga ke akar rumput. Di sisi lain, untuk menggaet suara rakyat guna mencapai target kursi PKP pada Pileg 2024 nanti.

"PKP sudah memiliki pengurus di 21 kecamatan di Lombok Timur. Itu akan mulai bergerilya untuk pasangan MAKSIMAL. Tentunya itu akan beriringan dengan langkah kami mencapai target 5 kursi di Pileg 2024," terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi Sjamsuddin menyambut baik aliran dukungan yang datang dari PKP tersebut. 

Menurutnya sikap politik dari PKP itu akan membuat pasangan MAKSIMAL menjadi lebih realistis untuk menenangkan kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

"Kami (pasangan MAKSIMAL) menyambut baik dukungan ini, dan tentu ikhtiar kami akan semakin kuat untuk kegemilangan Maksimal," tegasnya.

Ketua DPD Partai NasDem Lombok Timur itu juga berpesan kepada seluruh simpatisan MAKSIMAL untuk tetap solid, menjaga barisan dan menjaga kondusifitas di saat tensi politik yang sudah mulai memanas.

"Dukungan dari PKP ini menjadikan ikhtiar kita semakin maksimal. Semua simpatisan MAKSIMAL harus tetap solid untuk memenangkannya," tutupnya.

Rabu, 25 Mei 2022

Pansus Dewan Tolak Pergeseran Mitra Kerja

Sidang pembahasan pengusulan perubahan tatib
Okenews.net - Pada 18 Mei 2022 yang lalu telah dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk melaksanakan pembahasan terhadap usul perubahan tata tertib (Tatib) DPRD. Termasuk perubahan mitra kerjanya yakni DPMD namun mereka tolak.

Sebagai alat kelengkapan DPRD, Pansus telah melaksanakan beberapa tahapan pembahasan yang terdiri dari rapat internal Pansus, rapat konsultasi dengan biro hukum Provinsi NTB serta rapat klinis untuk pengambilan keputusan akhir.

Dari rangkaian tahapan pembahasan tersebut, Pansus telah menyepakati beberapa substansi perubahan.

Ketua Pansus DPRD Perubahan Tatib Andi Mardan mengatakan, usul perubahan atau pergeseran mitra kerja komisi yakni, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dari mitra kerja komisi IV menjadi mitra kerja komisi I ditolak.

"Kami berpendapat bahwa pertimbangan yang disampaikan oleh pengusul belum cukup kuat," katanya, Selasa (24/05/2022).

Dikatakan, meski tugas dan fungsi DPMD sebagian berkaitan dengan pemerintahan namun tugas dan fungsi tersebut masih dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

"Itu merupakan bidang tugas Komisi IV. Untuk itu, usul perubahan tersebut belum dapat diterima," ujarnya.

Pihaknya mengaku, telah mengkaji baik dari berbagai aspek yuridis maupun dari aspek kemanfaatan.

Salah satu dasar hukum penyusunan Tatib DPRD adalah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tatib DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Baik pimpinan maupun anggota DPRD Loteng menyetujui laporan hasil pembahasan Pansus terhadap perubahan Tatib.

Senin, 23 Mei 2022

Komisi I DPRD Lotim Terima Kedatangan FKL

Suasana hearing di DPRD Lombok Timur
Okenews.net - Ketua Komisi I DPRD Lotim Saiful Bachri menerima kedatangan Forum Kepala Lingkungan (FKL)  guna peninjauan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2013.

Dalam hearing itu, Ketua FKL Sulhan menyampaikan menuntut perubahan aturan status menjadi perangkat kelurahan. Bukan hanya sekadar menjadi lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan.

Pihaknya juga menuntut perpanjangan masa jabatan paling tidak lima tahun supaya tidak sesingkat saat ini yang hanya tiga tahun.

Sulhan juga menyorot anggaran jika menjadi kepala lingkungan di tingkat kelurahan yang dipilih secara langsung. Menurutnya biaya yang dibutuhkan cukup besar.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Lotim Saiful Bachri menjawab tuntutan dan keinginan para kepala lingkungan menegaskan, DPRD akan melakukan kajian lebih dulu sebelum melakukan tindakan, walaupun di perda sudah di atur

”Kita di DPRD ini khususnya, akan melakukan beberapa kajian terkait dengan keinginan para kepala lingkunhan, apakah ada celah hukum untuk kita menindak lanjuti keingan tersebut atau tidak," ungkapnya.

Saiful Bachri juga mengaku terkait dengan tuntutan tersebut sampai saat ini belum memahami dan mengetahui terkait dengan aturan lembaga kemasyarakatan tersebut. Karena itu pihaknya akan mendalaminya.

Minggu, 15 Mei 2022

Bertemu TGB, Alumni Al Azhar Jateng Bahas Ekonomi, Pendidikan, dan Politik

Pertemuan alumni Al Azhar dengan TGB
Okenews.net - Alumni Al Azhar, Mesir yang tergabung dalam Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Jawa Tengah (Jateng) menggelar silaturahmi di Kabupaten Kebumen. Hadir pada acara ini Ketua OIAA Indonesia TGB HM Zainul Majdi bersama Sekjen OIAA Indonesia KH Muhlis Hanafi.

Ketua OIAA Jateng KH Sidqon Maesur mengatakan, pertemuan ini diantaranya membahas masalah ekonomi. Ada alumni yang berkecimpung di bidang usaha. “Perlu kita bahas bagaimana sektor usaha ini diperluas dan dikembangkan,” katanya, Minggu (15/5/2022).

Hal lain, sambungnya, adalah membahas sektor pendidikan. Bagaimana para alumni yang memiliki pondok pesantren dapat mengirimkan santrinya ke Mesir. “Ya, supaya terus kita lanjutkan generasi-generasi kita belajar ke Al Azhar,” sambungnya.

Terakhir, Kiai Sidqon mengatakan, perlu membahas mengenai arah politik bagi para alumni Al Azhar. Sejumlah alumni telah banyak didatangi oleh para tokoh politik. “Politik kita mau dibawa kemana. Yang jelas-jelas saja,” ucapnya.

Terkait pendidikan, Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqomah (YAPIKA) KH Ali Muin mengatakan, begitu berbahagia dengan silaturahmi para alumni Universitas Al Azhar di pondok yang dipimpinnya. Kebahagiaan selanjutnya, tentu saja dapat mengirim santri-santri meneruskan pendidikan ke Mesir.

“Tentu kita sangat senang bila dapat mengirim dan tersambung ke Mesir, apalagi yang datang ini pengurusnya langsung,” katanya.

Kiai Ali menambahkan, pertemuan ini tentu menjadi kesempatan bagi ponpes untuk semakin mengembangkan diri. Memperluas jaringan serta memberdayakan para santri.

“Kita ingin santri-santri kita menjadi unggulan,”  sambungnya.(*)

Jumat, 13 Mei 2022

Komisi I DPRD Loteng akan Turun Cek Aset Daerah

Ahmad Supli

Okenews.net
- Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan melakukan pengecekan terhadap aset daerah seluas 10 hektare di Desa Beber, Kecamatan Batukliang dalam waktu dekat.

Turunnya anggota dewan itu, dikarenakan aset tersebut masih dikuasi oleh masyarakat setempat. Sehingga berdampak aset tersebut terbengkalai tanpa menghasilkan PAD ke Pemkab Loteng.

Ketua Komisi I DPRD Loteng, H. Ahmad Supli menyatakan, dari komisi I berencana bakal turun untuk mengecek aset 10 hektare milik Pemkab Loteng di Desa Beber.

"Kami akan turun segera untuk mengecek langsung segala permasalahan tentang aset itu. Karena hingga sekarang lahan itu masih di kuasai oleh warga," kata dewan PKS Dapil I (Praya-Praya Tengah) itu, Jumat (13/5).

Pihaknya turun ke lokasi untuk mengetahui tentang lahan itu. Karena dari informasi Pemkab, aset itu secara hukum sudah dikuasi. Tapi hingga sekarang masyarakat masih mengusai dan tidak mau melepaskan lahan milik Pemkab tersebut.

"Kita perlu mengetahui apa masalahnya hingga masyarakat di bawah tidak mau melepaskan lahan itu. Padahal secara hukum lahan sudah milik Pemkab," ujarnya.

Dia mengaku, sebenarnya persoalan aset ini bukan hanya terjadi di wilayah Beber saja. Tapi masih banyak aset Pemda lainya juga yang tidak terurus.  Seperti,  aset di Mekar Damai sebanyak 8 hektare, di Desa Bual Kopang dan lainya. 

Supli menilai, Pemkab tidak serius dalam mengelola asetnya. Padahal jika dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan PAD yang luar biasa.

Rabu, 11 Mei 2022

DPRD Lotim Gelar Sidang Paripurna Pembahasan Dua Raperda

Dari kiri: H Daeng Paelori, H Rumaksi, dan Murnan
Okenews.net - Guna mendengar penjelasan eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menggelar Rapat Paripurna XI Masa Sidang III.

Agenda penjelasan kepala daerah atas pengajuan dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur dihadiri Wakil Bupati H Rumaksi Sjamsuddin.

Dalam sidang berlangsung Rabu (11/05/2022) di Rupatama DPRD Lombok Timur itu, tampak pimpinan dewan yakni Murnan, Daeng Paelori dan lainnya bersama anggota lainnya.

Dua rancangan peraturan daerah yang diajukan yakni Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Selaparang dan Raperda Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wakil Bupati Rumaksi dalam pidato pengantarnya menyampaikan, pengajuan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah untuk menggali potensi dari usaha-usaha yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Daerah.

Diharapkan, hadirnya Perda itu, pengelolaan perusahaan dengan prinsip ekonomi bisa menjadikan landasan pendirian Badan Usaha Milik Daerah. 

Keberadaannya diharapkan berperan menghasilkan barang dan/ atau jasa guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.  

Perusahaan ini nantinya diharapkan tidak hanya berorientasi keuntungan melainkan juga pelayanan kepada masyarakat. 

Wabup Rumaksi berharap perda tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Selaparang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, Wabup menyebut penyalahgunaan narkoba telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat utamanya generasi muda. 

Dampak dari penyalahgunaan tersebut tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik, namun juga aspek non fisik seperti kerusakan mental yang dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM dan derajat kesehatan masyarakat.

Karena itulah diperlukan hukum sebagai upaya serta peran pemerintah daerah dan masyarakat mendukung program serta kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, khususnya di Lombok Timur.

Pada penghujung pengantarnya Wabup berharap agar pembahasan bersama dua Raperda tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dapat disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah.

Selamat Idul Fitri 1443 H


Selamat Idul Fitri 1443 H

Pendidikan

Hukrim

Ekonomi