.png)
Okenews.net – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk memperkuat sistem pembayaran digital guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan potensi kebocoran penerimaan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10).
Haerul Warisin menilai capaian digitalisasi daerah perlu terus ditingkatkan di tengah persaingan antarkabupaten/kota. Menurutnya, prestasi yang diraih pada tahun sebelumnya harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja, bukan alasan untuk berpuas diri.
Ia meminta setiap titik penerimaan pajak dan retribusi daerah menyediakan kanal pembayaran digital yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, seluruh transaksi harus tercatat dengan baik agar proses rekonsiliasi penerimaan dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Menurut Bupati, data transaksi digital dapat dimanfaatkan untuk memantau kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap, serta mengurangi risiko kebocoran. Data tersebut juga penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan digitalisasi, terutama keterbatasan jaringan dan tingkat literasi digital masyarakat. Karena itu, seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dan sinergi, termasuk dalam memberikan edukasi serta memastikan layanan digital berjalan optimal.
Haerul Warisin juga menekankan agar TP2DD tidak hanya berorientasi pada pencapaian indeks, tetapi mampu membangun ekosistem digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ignatius Adhi Nugroho, menyampaikan bahwa Lombok Timur mencatat indeks digitalisasi daerah sebesar 98,5 persen, yang menempatkannya pada posisi tertinggi di NTB berdasarkan penilaian tersebut.
Namun, ia menyebut masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek realisasi yang berada di angka 85 persen.
Untuk itu, ia mendorong penguatan pemantauan transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, dan jenis penerimaan. Optimalisasi layanan pembayaran pajak dan retribusi juga dinilai penting agar penerimaan daerah dapat terus meningkat.
Selain itu, OPD bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diharapkan memperjelas informasi kanal pembayaran digital, baik melalui loket pelayanan, media sosial, maupun saluran informasi resmi lainnya.
Melalui langkah tersebut, digitalisasi di Lombok Timur diharapkan tidak hanya mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan transparansi penerimaan.
