.png)
Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 155 pejabat administrator dan pengawas serta tiga kepala puskesmas. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (16/10).
Usai prosesi pelantikan, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan tulus, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Bupati menegaskan, setiap pejabat harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) lebih proaktif, membangun koordinasi, serta bekerja dengan integritas dan kejujuran.
“Jabatan itu amanah. Hakikat seorang pejabat adalah melayani, bukan untuk dilayani,” tegasnya.
Dalam arahannya, Haerul Warisin turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai pelayanan birokrasi yang belum maksimal, termasuk persoalan pelayanan kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia menyebutkan, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp143 miliar untuk menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Karena itu, ia menyayangkan jika masih ada warga yang mengalami kesulitan ketika hendak mendapatkan pelayanan medis, termasuk mereka yang membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus sejalan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Jangan sampai warga yang membutuhkan pertolongan justru menghadapi kendala administratif.
“Tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit jangan pernah mengesampingkan pelayanan bagi pasien BPJS. Pasien yang masuk ke UGD membutuhkan pertolongan segera. Prioritaskan penanganan medis terlebih dahulu, baru kemudian urusan administrasi ditangani,” tegas Bupati.
Ia berharap, seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Bupati juga meminta ASN tidak hanya bekerja dengan menunggu perintah, tetapi berani mengambil inisiatif dan membangun koordinasi dalam menyelesaikan persoalan. Selama bekerja sesuai aturan dan berada di jalur yang benar, para pejabat diminta tidak ragu menjalankan tugasnya.
Melalui penyegaran birokrasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap kinerja aparatur semakin optimal, pelayanan publik semakin berkualitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat.
