.png)
Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang berlangsung di Mataram, Kamis (5/11/2026).
Rakor tersebut dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, dengan mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penanganan kemiskinan.
Dalam sambutannya, Wagub Indah menyampaikan bahwa angka kemiskinan di NTB menunjukkan tren penurunan selama periode Maret 2025 hingga Maret 2026.
Berdasarkan data BPS Provinsi NTB, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 11,78 persen atau 654,57 ribu jiwa. Angka tersebut turun menjadi 11,17 persen atau 628,50 ribu jiwa pada Maret 2026.
Penurunan sebesar 0,61 poin persentase tersebut dinilai sebagai kemajuan yang patut disyukuri. Namun, Wagub mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah.
“Ini merupakan kemajuan yang kita syukuri bersama. Namun, kita juga harus jujur bahwa angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah kita semua. Masih ada ratusan ribu saudara kita yang membutuhkan perhatian dan intervensi,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi seluruh pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antarwilayah dan memastikan masyarakat di desa, daerah terpencil, serta kelompok rentan mendapatkan kesempatan yang setara.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program Desa Berdaya di wilayah masing-masing berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, pelaksanaan program pada tahun pertama menjadi penting untuk mengukur efektivitasnya dalam mendorong penurunan angka kemiskinan. Terlebih, waktu yang tersisa pada tahun 2026 semakin terbatas.
Rakor ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi NTB, serta Baznas.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
