Jabatan Independen di Bank NTB Syariah Tercemar Politik, Mi6: Gubernur Gagal Jaga Prinsip

Hermanamrullah    April 27, 2026   

Jabatan Independen di Bank NTB Syariah Tercemar Politik, Mi6: Gubernur Gagal Jaga Prinsip

Kajian Sosial dan Politik Mi6

Okenews.net- Penunjukan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah menuai kritik keras dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Langkah Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal yang mengajukan anggota dan pengurus aktif untuk duduk di jajaran komisaris bank daerah, dinilai Mi6 sebagai tindakan ceroboh, problematik secara etika, dan berpotensi mencederai prinsip good corporate governance.

“Sulit diterima logika publik ketika jabatan yang mensyaratkan independensi justru diisi oleh aktor politik aktif. Pasti ini bukan sekadar salah pilih. Ini kegagalan memahami batas paling dasar antara kepentingan politik dan integritas lembaga keuangan. Gubernur sedang menunjukkan bagaimana melegitimasi konflik kepentingan secara terbuka,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Senin (27/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, penunjukkan H.W Musyafirin tidak boleh dianggap wajar. Rekam jejaknya sebagai anggota dan pengurus aktif partai politik di NTB, dan juga posisinya sebagai salah satu kandidat dalam Pemilihan Gubernur NTB sebelumnya, jelas-jelas menunjukkan bagaimana H.W Musyafirin tidak memenuhi kriteria untuk diajukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37/2018 secara eksplisit melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Permendagri No 21/2024 juga kembali menegaskan hal serupa, dimana persyaratan calon anggota komisaris atau direksi BUMD, di antaranya berupa kewajiban memiliki keahlian, integritas, dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Belum lagi dalam PP No 54/2017 tentang BUMD, menegaskan bahwa komisaris BUMD tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik untuk menghindari intervensi politik dan menjaga netralitas manajemen.

“Sangat berbahaya jika publik dipaksa menerima hal seperti ini. Ke depan, siapa pun bisa membawa kepentingan politik ke dalam ruang yang seharusnya steril. Gubernur seharusnya menjadi penjaga standar, bukan malah membuka celah. Ini preseden buruk yang tidak boleh dinormalisasi,” kata Didu.

H.W Musyafirin sendiri terpilih menjadi Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 4 Desember 2025. Keterpilihannya disebut untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan representasi kewilayahan, bersama Anis Mujahid Akbar sebagai Komisaris Utama dan Achmad Fauzi sebagai Komisaris Independen. 

Didu mengungkapkan, dirinya telah mengonfirmasi kepada pimpinan partai politik tempat H.W Musyafirin bernaung. Mantan Bupati Sumbawa Barat itu dipastikan masih memiliki kartu anggota dan tercatat sebagai pengurus aktif. Tak ada pula surat pengunduran diri yang sedang diproses atau sudah diproses di internal partai.

Dia menegaskan, publik kini menunggu tanggung jawab Gubernur NTB sebagai pihak yang mengusulkan H.W Musyafirin. Didu menilai, persoalan ini tidak bisa lagi dilihat sekadar sebagai ketidakcermatan administratif, melainkan berpotensi mengandung dimensi politik yang lebih dalam dan problematik.

“Kalau hanya soal kelalaian, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini terlalu strategis untuk disebut sekadar tidak cermat. Ada kesan kuat bahwa ini keputusan yang sarat kalkulasi politik,” tegasnya.

Ia menyoroti fakta bahwa figur yang diusulkan berasal dari latar belakang politik yang berbeda dengan gubernur. Dalam konteks itu, Didu melihat adanya kemungkinan manuver politik yang justru berisiko memecah konsolidasi.

“Ketika seorang gubernur mengajukan figur dari partai berbeda, yang notabene punya rekam jejak sebagai rival politik, maka publik wajar membaca ini sebagai langkah politis. Pertanyaannya, ini untuk memperkuat institusi atau justru untuk memainkan peta politik?” ujarnya.

Didu mengingatkan, penempatan figur politik di posisi strategis seperti komisaris bank daerah tidak pernah netral. Ada implikasi kekuasaan, akses, dan pengaruh yang menyertainya.

“Jangan sampai ini dibaca sebagai upaya merangkul dengan cara yang keliru, atau bahkan lebih jauh, sebagai strategi membagi pengaruh politik melalui instrumen ekonomi. Ini berbahaya,” kata Didu.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan bahwa langkah tersebut dapat memicu friksi baru di internal elite politik daerah. Alih-alih memperkuat stabilitas, keputusan seperti ini kata Didu, justru berpotensi menciptakan ketegangan baru. 

“Basis politik masing-masing bisa membaca ini secara berbeda. Ada yang melihatnya sebagai kompromi, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk infiltrasi,” lanjutnya.

Menurut Didu, Gubernur seharusnya memahami bahwa jabatan komisaris independen bukan ruang untuk eksperimen politik atau akomodasi kepentingan.

Bank NTB Syariah juga bukan panggung rekonsiliasi politik. Bank kebanggaan masyarakat NTB ini adalah lembaga keuangan yang harus dijaga profesionalismenya. Karena itu kata Didu, jika logika politik dibawa terlalu jauh, maka yang dikorbankan adalah kredibilitas institusi Bank NTB Syariah.

Bukti Sistem Lemah

Didu juga menilai, keputusan menempatkan aktof politik aktif di Bank NTB Syariah, mencerminkan lemahnya sistem penyaringan di lingkaran pengambil keputusan tertinggi di daerah.

Kata Didu, ini menunjukkan bahwa tim Gubernur tidak bekerja dengan standar kehati-hatian yang memadai. Harusnya ada alarm sejak awal bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independent.

“Ini bukan sekadar soal kurang cermat, tapi menunjukkan adanya problem serius dalam kualitas pengambilan keputusan di lingkaran gubernur. Standar kehati-hatian yang seharusnya menjadi pagar utama justru seperti diabaikan,” tandas Didu.

Padahal, kata Didu melanjutkan, isu konflik kepentingan seperti ini bukan isu abu-abu. Ini sangat terang-benderang, yang sejak awal seharusnya sudah ada alarm keras bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independen.

Didu menilai, kelolosan nama tersebut hingga tahap pengajuan memperlihatkan bahwa mekanisme check and balance di internal pemerintah daerah tidak berjalan efektif. Ia menyebut, ini bukan hanya kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam proses penyaringan.

“Artinya ada yang tidak berfungsi di dalam. Entah itu tim seleksi yang tidak punya sensitivitas terhadap prinsip tata kelola, atau memang ada pembiaran karena pertimbangan lain di luar profesionalitas. Dua-duanya sama-sama problematik,” tegas Didu.

Lebih jauh, mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini mengingatkan bahwa publik tidak melihat ini sebagai kasus teknis semata, melainkan sebagai cerminan gaya dan arah kepemimpinan. 

“Publik akan membaca ini sebagai sinyal. Dan sinyal itu tidak kecil. Kalau dalam hal sepenting ini saja bisa lolos tanpa penyaringan yang ketat, maka wajar jika muncul pertanyaan, bagaimana dengan keputusan-keputusan strategis lain yang dampaknya lebih luas?” katanya.

Didu bahkan menegaskan, keputusan seperti ini bisa memunculkan persepsi adanya agenda tersembunyi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan institusi.

Ketika keputusan terlihat mengabaikan prinsip dasar, publik akan mencari penjelasan lain. Di situlah spekulasi muncul. Apakah ini sekadar kelalaian, atau memang ada kalkulasi politik yang sengaja dimainkan. Dan begitu spekulasi itu tumbuh, kata Didu, pemerintah daerah akan kesulitan mengendalikannya.

Sorotan pada OJK

Selain kritik pada Gubernur NTB, Didu juga menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB perlu menjelaskan secara terbuka dasar kelulusan kandidat dalam uji kepatutan dan kelayakan, meski merupakan aktor politik aktif. Didu menegaskan, aspek independensi seharusnya menjadi variabel utama, bukan sekadar pelengkap.

“OJK punya standar tinggi soal integritas. Kalau ini bisa lolos, publik berhak bertanya, apakah standar itu masih dijalankan secara konsisten?” kata Didu.

Menurutnya, kegagalan membaca potensi konflik kepentingan sejak awal oleh OJK, berpotensi membuka ruang politisasi dalam tubuh bank daerah. Dan taruhannya besar. Didu menegaskan, polemik ini tidak hanya berdampak pada persepsi, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem pengawasan internal bank.

“Komisaris independen yang tidak sepenuhnya independen adalah kontradiksi. Fungsi kontrol bisa tumpul, dan di situlah risiko mulai menumpuk,” ujar Didu.

Ia mengingatkan bahwa bank daerah adalah instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, setiap celah yang membuka peluang intervensi politik harus ditutup rapat. Karena itu, mengingat keputusan telah diambil, Didu menegaskan perlunya klarifikasi menyeluruh dari semua pihak.

“Ini harus diklirkan, seklir-klirnya. Tidak boleh ada ruang abu-abu. OJK harus menjelaskan, gubernur juga harus terbuka,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa transparansi, polemik ini justru akan berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Hermanamrullah    April 27, 2026   

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menegaskan alasannya bergabung dengan Partai NasDem karena komitmen “politik tanpa mahar” yang benar-benar diterapkan di lapangan, bukan sekadar slogan.

Menurut Fauzan, prinsip tersebut sudah dijalankan secara konsisten oleh NasDem sejak pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2014 hingga Pemilu dan Pilkada 2024.

“Saya sebelumnya tidak pernah berpartai. Saat dicalonkan sebagai Bupati Lombok Barat pada Pilkada 2019, saya juga belum menjadi kader NasDem. Namun, tidak ada sepeser pun mahar yang diminta ataupun saya berikan,” ujar Fauzan saat menjadi pembicara dalam Bimtek Anggota DPRD Fraksi NasDem serta Pendidikan Politik Struktur Partai NasDem se-Jawa Tengah dan Jawa Barat di Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Fauzan yang kini duduk di Komisi II DPR RI menjelaskan, ketertarikannya menjadi kader NasDem semakin kuat setelah merasakan langsung komitmen tersebut saat proses pencalonannya.

“Saya dipanggil ke DPP Partai NasDem dan langsung diberikan SK pencalonan oleh Ketua Umum tanpa mahar. Dari situ saya mulai simpati dan akhirnya memutuskan bergabung,” ungkapnya.

Ia kemudian resmi menjadi kader NasDem saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok pada Pemilu 2024, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016–2024).

Saat ini, Fauzan juga dipercaya sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Partai NasDem NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan turut mengingatkan Anggota DPRD Fraksi NasDem agar memperkuat komunikasi dengan kepala daerah guna menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan.

“Program fraksi harus sejalan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, DPRD juga perlu berkoordinasi dengan anggota DPR RI agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menatap Pemilu 2029, Fauzan menilai generasi Z akan menjadi pemilih dominan. Karena itu, kader NasDem diminta mulai aktif melakukan pendekatan kepada kalangan muda.

“Gen Z perlu dirangkul dengan pendekatan yang sesuai minat dan hobi mereka. Buatkan ruang atau komunitas agar mereka bisa terlibat. Hal kecil yang dilakukan sekarang akan berdampak besar di Pemilu 2029,” pungkasnya.

Demokrasi Tanpa Literasi, Mi6 Kritik Tajam Minimnya Peran Edukasi Partai Politik

Hermanamrullah    April 26, 2026   

Demokrasi Tanpa Literasi, Mi6 Kritik Tajam Minimnya Peran Edukasi Partai Politik

Lembaga kajian sosial dan politik Mi6

Okenews.net- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai partai politik tidak bisa lagi sekadar hadir sebagai mesin elektoral menjelang pemilu. Partai didorong mengambil tanggung jawab utama dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai strategi mendasar memperbaiki kualitas demokrasi, sekaligus menekan praktik politik uang yang masih mengakar.

“Selama pemilih tidak memiliki pemahaman politik yang memadai, maka politik uang akan terus menemukan momentumnya,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Ahad (26/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, problem utama demokrasi elektoral di Indonesia hari ini bukan hanya pada desain sistem, melainkan pada rendahnya literasi politik pemilih. Kondisi tersebut menciptakan ruang subur bagi praktik transaksional dalam setiap kontestasi.

“Praktik politik uang itu bukan semata soal moralitas kandidat. Bukan. Tapi juga terkait dengan struktur kesadaran pemilih yang belum terbentuk,” ujarnya.

Menurut Didu, partai politik adalah aktor paling strategis untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebagai pilar demokrasi, partai tidak hanya berfungsi merekrut dan mengusung kandidat, tetapi juga mendidik masyarakat agar menjadi pemilih rasional, kritis, dan berorientasi program.

Ia menyoroti bahwa dalam berbagai kontestasi, baik pemilu legislatif maupun pilkada, praktik politik uang masih menjadi fenomena laten. Hal itu, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan partai yang cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek.

Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu pemicu utama. Dalam banyak kasus, kandidat didorong menggunakan cara instan untuk meraih suara, termasuk praktik transaksional.

“Ketika biaya politik mahal dan pendidikan politik rendah, maka yang terjadi adalah transaksi. Pemilih diposisikan sebagai objek, bukan subjek demokrasi,” katanya.

Didu juga menyoroti tingginya jumlah pemilih mengambang (swing voters) dan pemilih pemula yang belum memiliki preferensi politik kuat. Kelompok ini kerap menjadi sasaran mobilisasi berbasis uang maupun popularitas semata.

Partai Jangan Musiman

Dalam analisanya, Didu mengkritik pola kerja partai politik yang cenderung musiman. Aktivitas partai meningkat drastis menjelang pemilu, namun minim interaksi dengan masyarakat di luar siklus tersebut.

“Partai politik hari ini terlalu event oriented. Mereka hadir saat pemilu, tapi absen dalam proses pembentukan kesadaran politik masyarakat sehari-hari,” tegasnya.

Padahal, pendidikan politik merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Partai, kata dia, seharusnya hadir melalui diskusi publik, pelatihan kader, sekolah politik, hingga advokasi isu-isu masyarakat.

Tanpa kehadiran berkelanjutan, partai akan terus terjebak dalam politik elektoral yang dangkal dan kehilangan fungsi ideologisnya.

Didu juga menyoroti keberadaan dana bantuan negara untuk partai politik. Ia menilai, dana tersebut seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan politik, bukan sekadar operasional internal.

“Negara sudah memberikan dukungan finansial kepada partai. Maka ada konsekuensi moral dan politik bahwa dana itu harus kembali ke publik dalam bentuk pendidikan politik,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Selama ini, publik dinilai belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari bantuan negara kepada partai.

Didu mendorong adanya indikator kinerja yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan politik, sehingga penggunaan anggaran dapat diukur secara konkret dan berdampak nyata.

Rencana *revisi Undang-Undang Partai Politik oleh DPR RI*  dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kewajiban pendidikan politik. Selama ini, menurut Didu, aturan yang ada masih bersifat normatif dan belum memiliki turunan teknis yang kuat.

“Perlu ada penguatan regulasi yang lebih detail. Misalnya kewajiban program pendidikan politik yang terstruktur, indikator capaian, hingga sanksi bagi partai yang tidak menjalankan fungsi tersebut,” katanya.

Ia juga mengaitkan pembahasan revisi tersebut dengan isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sistem yang semakin kompetitif, partai dituntut memperkuat basis pemilih secara substantif, bukan sekadar mengandalkan mobilisasi jangka pendek.

Selain faktor eksternal, Didu menyoroti problem internal partai, terutama dalam hal rekrutmen politik yang cenderung pragmatis—lebih mengutamakan popularitas dan modal dibanding kapasitas dan ideologi.

“Kalau partai tidak serius membangun kader ideologis, maka pendidikan politik juga akan kehilangan arah. Karena yang diajarkan bukan nilai, tapi sekadar strategi menang,” ujarnya.

Fenomena perpindahan kader antar partai yang didorong kepentingan karier politik semata juga dinilai memperlemah identitas dan fungsi pendidikan politik partai.

Sebagai solusi, Didu mendorong pendekatan pendidikan politik yang lebih kontekstual dan adaptif. Partai perlu masuk ke ruang-ruang komunitas, seperti kelompok pemuda, organisasi masyarakat, hingga komunitas digital.

Menurutnya, karakter pemilih muda—terutama generasi milenial dan Gen Z—menuntut metode edukasi yang berbeda, termasuk pemanfaatan media sosial dan platform digital.

Selain itu, kolaborasi dengan kampus, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendidikan politik.

“Pendidikan politik tidak boleh indoktrinatif. Harus mendorong pemilih menjadi kritis dan mandiri,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan politik bukan tugas tambahan, melainkan inti dari keberadaan partai dalam sistem demokrasi. Jika dijalankan konsisten, kualitas pemilih akan meningkat dan praktik politik uang dapat ditekan.

Tolak Penggabungan Pilkada

Di sisi lain, Didu menyatakan penolakannya terhadap wacana penggabungan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan pemilu legislatif daerah yang kerap didorong dengan alasan efisiensi biaya.

Menurutnya, demokrasi tidak bisa direduksi menjadi sekadar persoalan anggaran. Kualitas representasi, kedalaman partisipasi, dan kesehatan sistem politik harus menjadi pertimbangan utama.

“Demokrasi adalah investasi jangka panjang. Jangan direduksi jadi pengeluaran jangka pendek,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika efisiensi dijadikan alasan utama, maka secara ekstrem dapat berujung pada pembatasan partisipasi politik, yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pengalaman Pemilu serentak 2019, kata dia, menunjukkan bahwa penggabungan pemilu tidak selalu menghasilkan efisiensi yang sehat. Sistem lima kotak justru menimbulkan beban berat bagi penyelenggara dan berdampak pada kualitas pelaksanaan.

Selain itu, penggabungan pilkada berpotensi menenggelamkan isu-isu lokal. Perhatian publik cenderung tersedot pada isu besar dan figur nasional, sehingga kandidat kepala daerah tidak lagi bertarung dengan gagasan berbasis kebutuhan daerah.

“Pemilih akhirnya tidak memilih berdasarkan program lokal, tapi karena popularitas atau afiliasi politik yang lebih luas,” ujarnya.

Dari sisi pemilih, kompleksitas juga meningkat. Dalam satu waktu, pemilih harus membuat banyak keputusan sekaligus, yang berpotensi menimbulkan kelelahan memilih (ballot fatigue).

“Dalam konteks Indonesia, fenomena ini sudah nyata. Banyak pemilih kebingungan karena harus memilih banyak kandidat sekaligus, yang pada akhirnya menurunkan kualitas keputusan politik,” kata Didu.

Sebagai alternatif, Didu menawarkan pendekatan yang lebih substantif, seperti reformasi internal partai melalui transparansi rekrutmen kandidat dan penguatan kaderisasi, pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan regulasi pembiayaan politik agar biaya politik tidak menjadi beban utama kandidat.

“Intinya, penggabungan pilkada dengan pemilu legislatif daerah bukanlah solusi. Efisiensi biaya tidak bisa dijadikan justifikasi untuk mengorbankan kualitas demokrasi,” pungkasnya.

Perkuat Kepemimpinan Daerah, Ketua DPRD Lombok Timur Ikuti Retret Nasional

Redaksi    April 15, 2026   

Perkuat Kepemimpinan Daerah, Ketua DPRD Lombok Timur Ikuti Retret Nasional

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri (kiri)

Okenews.net – Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri mengikuti retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI pada 15–19 April 2026 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan nasional.

Menurut Yusri, retret tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan pimpinan legislatif daerah, khususnya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Ia menilai forum ini menjadi ruang penting untuk memperkaya perspektif sekaligus memperkuat peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. 

“Kegiatan ini penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus memperdalam wawasan kebangsaan kami sebagai pimpinan legislatif, agar mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja DPRD Lombok Timur,” ujarnya. 

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya tidak melakukan persiapan khusus dalam mengikuti retret tersebut. Ia hanya memastikan kesiapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, termasuk kesiapan mental selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. 

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan strategis yang mencakup penguatan wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, peserta juga memperdalam pemahaman mengenai fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. 

Materi lain yang disampaikan meliputi peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global, serta penguatan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pembangunan serta memastikan agenda strategis nasional dapat berjalan secara optimal di daerah. 

Kegiatan retret ini rencananya akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kamis (16/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden dijadwalkan memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebagai penguatan arah kebijakan pembangunan nasional.

PAN Lotim Siap Laksanakan Muscab, Konsolidasi Kader Diperkuat

admin    April 07, 2026   

PAN Lotim Siap Laksanakan Muscab, Konsolidasi Kader Diperkuat

foto dok/ist

Okenews.net - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Timur menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 12 April 2026 di Paok Motong, Lombok Timur.

Sejumlah persiapan teknis dan administratif disebut telah rampung, mulai dari koordinasi kepanitiaan, penyiapan lokasi kegiatan, hingga konsolidasi dengan jajaran pengurus partai di tingkat kecamatan.

Sekretaris DPD PAN Lombok Timur NTB, Ubaidillah menyampaikan, seluruh panitia telah bekerja maksimal untuk memastikan pelaksanaan Muscab berjalan lancar dan sesuai agenda organisasi.

“Alhamdulillah, sejauh ini persiapan Muscab sudah rampung. Kami optimistis pelaksanaan Muscab dapat berjalan lancar dan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi kader PAN di Lombok Timur,”ujar Ubaidillab, Selasa (07/04/2026). 

Ia menambahkan, Muscab merupakan forum strategis bagi partai untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan partai ke depan.

“Melalui Muscab ini kami berharap soliditas kader semakin kuat dan PAN Lombok Timur semakin siap berkontribusi dalam pembangunan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Rencananya, kegiatan tersebut akan dihadiri oleh jajaran pengurus partai, kader, serta perwakilan struktur organisasi PAN dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Muscab juga diharapkan menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat arah perjuangan politik PAN di daerah guna meningkatkan pelayanan dan keberpihakan kepada masyarakat

Kebakaran di Kalimango, PDI Perjuangan NTB Turun Tangan Salurkan Bantuan

Hermanamrullah    Maret 23, 2026   

Kebakaran di Kalimango, PDI Perjuangan NTB Turun Tangan Salurkan Bantuan

PDI Perjuangan

Okenews.net- Musibah kebakaran yang melanda Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang mengakibatkan 30 rumah warga terdampak, menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan.

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada para korban kebakaran. Bantuan tersebut merupakan atensi dan dukungan langsung dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rahmad Hidayat dengan total nilai bantuan sebesar Rp25.000.000.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun nilai bantuan tersebut tidak besar, namun diharapkan dapat meringankan beban para warga yang terdampak musibah.

“Nilainya mungkin tidak besar, namun ini adalah wujud nyata kepedulian kami. PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, atas arahan DPD PDI Perjuangan NTB, hadir untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” ujar Abdul Rafiq kepada media, Senin 23 Maret 2026 di Desa Kalimango kecamatan Alas , Sumbawa Besar. 

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan salam hormat dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTB kepada seluruh korban kebakaran. Meskipun beliau tidak dapat hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat terdampak, namun secara batin beliau sangat merasakan duka dan luka yang dialami oleh para korban.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang telah memberikan dukungan penuh sehingga bantuan ini dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa Ketua DPD PDI Perjuangan NTB juga telah melakukan komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan, khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPP. Diharapkan ke depan akan ada tambahan bantuan yang dapat diberikan kepada warga terdampak kebakaran di Desa Kalimango.

Di akhir pernyataannya, Abdul Rafiq mengajak seluruh pihak untuk turut mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada para korban agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini.

“Kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban, kami berharap tetap sabar dan kuat menghadapi cobaan ini. Semoga ada hikmah di balik musibah yang terjadi,” kata Rafiq

Lebih lanjut Abdul Rafiq menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat tersebut. Ia berharap para korban diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini.

Menurutnya, jika dihitung secara keseluruhan, dalam bulan ini sudah terjadi tiga kali musibah kebakaran di Kabupaten Sumbawa dengan total sekitar 34 rumah warga yang terdampak. Dua kejadian terjadi di Kecamatan Alas dan satu kejadian lainnya di Kecamatan Moyo Hilir.

Abdul Rafiq menyampaikan keyakinannya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tentu telah memikirkan langkah-langkah strategis untuk membantu para korban, termasuk rencana membangun kembali rumah warga yang terdampak kebakaran.

“Saya meyakini pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tentu sudah merencanakan langkah-langkah untuk membangun kembali rumah warga yang terdampak kebakaran, sehingga mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan rumah bagi para korban bisa dilakukan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi NTB agar dukungan pembiayaan lebih optimal.

Lebih lanjut, Abdul Rafiq menambahkan bahwa untuk memaksimalkan kualitas rumah yang dibangun, skema pembiayaan juga dapat melibatkan Baznas Kabupaten Sumbawa melalui pola sharing anggaran. Pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap akuntabel dan tepat sasaran.

Menurutnya, jika dihitung secara realistis, pembangunan rumah layak huni dengan kisaran anggaran minimal sekitar Rp50 juta per rumah sudah cukup ideal untuk membantu para korban agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

“Kalau memungkinkan, skema ini bisa diperkuat dengan sharing anggaran antara APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi NTB, serta dukungan Baznas, sehingga kualitas rumah yang dibangun benar-benar maksimal dan layak dihuni,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Rafiq juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap sarana penanggulangan kebakaran di wilayah Kecamatan Alas. Ia menilai perlu adanya penambahan unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang memadai di wilayah tersebut, mengingat dalam waktu dekat telah terjadi dua kali kebakaran di kecamatan tersebut.

“Ke depan kami juga berharap adanya penambahan unit Damkar yang layak di Kecamatan Alas agar respon terhadap kejadian kebakaran bisa lebih cepat dan potensi kerugian dapat diminimalisir,” pungkasnya.

Di akhir pernyataannya, Abdul Rafiq mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong membantu para korban kebakaran, baik melalui dukungan moral maupun bantuan lainnya, agar mereka dapat segera bangkit dari musibah yang dialami.

Rachmat Hidayat dan Selly Andayani sampaikan Pesan Keberagaman lewat Baliho Ramadan

Hermanamrullah    Februari 22, 2026   

Rachmat Hidayat dan Selly Andayani sampaikan Pesan Keberagaman lewat Baliho Ramadan

Okenews.net-PENGAMAT Politik Universitas Islam Negeri Mataram, Dr. Agus, M.Si, menilai pesan ucapan Ramadan itu tidak hadir secara kebetulan. Dalam perspektif komunikasi politik, baliho tersebut merupakan medium yang sarat makna sosial, sekaligus mencerminkan watak ideologis PDI Perjuangan sebagai partai kader yang menempatkan nilai, gagasan, dan konsistensi sebagai fondasi gerak politik.

“Di Indonesia, lebih-lebih di NTB, Ramadan bukan lagi sekadar ibadah, tapi peristiwa sosial. Bahasa seperti ini mudah diterima masyarakat,” ujar Agus, Minggu 22 Februari 2026 di Mataram 

Ia menjelaskan, dari sudut pandang sosio kultural, ucapan selamat Ramadan merupakan bentuk komunikasi yang relevan dengan karakter masyarakat NTB yang religius. Karena itu, baliho tersebut tidak hanya dimaknai sebagai simbol keagamaan, tetapi juga pesan keteduhan yang menjangkau lintas kelompok.

“Ini keteduhan di ruang publik,” katanya.

Agus mengaitkan pola komunikasi tersebut dengan tradisi ideologis PDI Perjuangan yang lekat dengan ajaran Soekarno. Dalam pandangan Bung Karno, seorang pemimpin harus menjadi penyambung aspirasi rakyat, yakni memahami jiwa masyarakat yang dipimpinnya, bukan memaksakan simbol yang asing bagi ruang sosial.

Dalam konteks itu, Agus menilai Rachmat Hidayat sebagai sosok nasionalis yang mempraktikkan nilai pluralisme secara konsisten. Sebagai kader yang dibesarkan dalam tradisi nasionalis, Rachmat tidak hanya hadir pada momentum keagamaan umat Islam, tetapi juga kerap menyampaikan ucapan dan kehadiran pada perayaan hari besar agama lain.

“Semua etnis dan semua agama ada di NTB. Saya melihat Pak Rachmat sudah berada di tengah-tengah itu,” ujar Agus.

Dari perspektif komunikasi politik, Agus menegaskan bahwa tidak ada tindakan politik yang bebas dari pesan. Baliho, sebagai medium komunikasi, tentu membawa makna dan tujuan tertentu.

“Publik pasti akan menafsirkan. Dalam politik, memang tidak ada perilaku yang tanpa pesan,” katanya.

Menurutnya, tafsir publik yang membaca baliho Ramadan tersebut sebagai upaya membangun citra kepemimpinan yang religius, moderat, dan inklusif merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Persepsi semacam itu, kata Agus, justru menunjukkan adanya hubungan dialogis antara aktor politik dan masyarakat.

Begitu pula dengan kehadiran Hj. Putu Selly Andayani dalam baliho Ramadan tersebut. Agus menilai, hal itu tidak bisa dilepaskan dari posisi Selly sebagai figur yang pernah bersentuhan langsung dengan dunia politik, termasuk saat maju sebagai kandidat Wali Kota Mataram pada Pilkada 2020.

“Meski berasal dari kalangan birokrat, Bu Selly juga tokoh politik. Jadi wajar jika publik menafsirkan ada proses branding,” ujarnya.

Namun demikian, Agus menegaskan bahwa dalam tradisi partai kader seperti PDIP, pengenalan figur di ruang publik merupakan proses yang lazim dan bagian dari strategi jangka panjang partai. Sebagai partai yang telah lama berakar di NTB, PDIP dipandang tidak ingin melepaskan momentum dan terus menjaga kader terbaiknya tetap hadir di ruang publik.

“Partai politik tidak bisa hanya muncul menjelang pemilu. Konsistensi kehadiran justru menjadi kunci. Pemilu 2029 tidak datang tiba-tiba,” katanya.

Dalam konteks ini, langkah Rachmat Hidayat dinilai sejalan dengan semangat Bung Karno yang memandang politik sebagai proses panjang perjuangan nilai dan ide, bukan sekadar kontestasi kekuasaan lima tahunan.

Penghormatan Nilai Keberagaman

Sementara itu, dimintai tanggapan terpisah, Rachmat Hidayat menegaskan bahwa ucapan selamat Ramadan melalui baliho yang dilakukannya semata bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat NTB.

“Ramadan mengajarkan kesabaran, empati, dan kebersamaan. Nilai-nilai itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat NTB. Karena itu, saya ingin menyampaikan pesan yang meneduhkan dan bisa dirasakan sebagai pesan bersama,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, bahwa ajaran Bung Karno tentang kemanusiaan dan solidaritas global juga menjadi pijakan sikap politiknya. Ia mengingatkan pesan Bung Karno yang menyatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum terwujud, maka kemerdekaan dunia belumlah sempurna.

“Pesan Bung Karno tentang Palestina itu bukan semata soal geopolitik, tapi keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan,” katanya.

Menurut Rachmat, semangat tersebut relevan dengan makna Ramadan sebagai bulan empati dan pembelaan terhadap kaum lemah. Nilai itu, lanjutnya, harus tercermin dalam sikap politik yang berpihak pada persatuan, perdamaian, dan keadilan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

“Nasionalisme tidak pernah bertentangan dengan agama. Agama memberi arah moral, sementara nasionalisme menjadi ruang bersama yang mempersatukan perbedaan,” ujarnya.

Menanggapi tafsir publik terkait kehadiran sang istri dalam baliho Ramadan, Rachmat menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kebersamaan keluarga dalam menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat. Ia menilai ruang publik sebagai ruang dialog yang sehat, tempat setiap warga bebas menafsirkan dan memberikan penilaian.

“Kami ingin hadir menyampaikan pesan kebaikan. Selebihnya, publik tentu memiliki penilaian masing-masing, dan itu kami hormati sebagai bagian dari demokrasi,” katanya.

Rachmat menegaskan, kehadirannya di ruang publik bukan aktivitas sesaat, melainkan komitmen jangka panjang untuk terus berdialog dengan masyarakat dan merawat nilai-nilai kebangsaan.

“Politik kan bukan kerja lima tahunan. Ini kerja nilai yang harus dijalankan terus-menerus. Kami ingin selalu hadir dan berjalan bersama rakyat, dengan kemanusiaan dan keadilan sebagai pijakan,” tutup Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini.

Kejutan di Musancab PDI Perjuangan Lotim, Rachmat Beri Kode Periode Terakhir Pimpin Partai

Hermanamrullah    Februari 14, 2026   

Kejutan di Musancab PDI Perjuangan Lotim, Rachmat Beri Kode Periode Terakhir Pimpin Partai

PDI Perjuangan

Okenews.net- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lombok Timur menggelar Musyawarah Anak Cabang di Gedung Wanita Selong, Sabtu (14/2/2026). Tak sekadar forum organisasi, musyawarah ini menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus meneguhkan komitmen para kader untuk terus menempel erat pada rakyat.

Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan se Kabupaten Lombok Timur tersebut dibuka Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat, dengan rangkaian sakral dan menggugah. Kirab panji partai, hening cipta yang dipimpin Ahmad Amrullah Sekretaris DPC PDIP Lombok Timur yang juga Anggota DPRD Lotim, suasana gegap gempita kader, hingga pembacaan Dedication of Life Bung Karno. Nuansa ideologis terasa kuat, seolah mengajak seluruh kader senantiasa menengok kembali akar perjuangan partai.

Sebanyak 777 peserta hadir memenuhi arena Musancab, terdiri dari pengurus PAC dan ranting se-Lombok Timur, termasuk ketua PAC lama dan baru yang akan dilantik. Kehadiran penuh kader ini menandakan kesiapan struktur partai besutan Prof. Hj. Megawati Soekarno Putri ini hingga ke akar rumput. 

Tak lupa hadir pula pengurus inti DPD PDIP NTB, diantaranya H Ruslan Turmuzi, Made Slamet, Raden Nuna Abriadi, drg Melly, Endang Yuliati, Lalu Yudistira,  Mahsan, 

DPC PDIP Lombok Timur, dan Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten Lombok Timur dari PDI Perjuangan yakni Ahmad Amrullah, Marianah dan Luk Santi. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dalam laporannya mengungkapkan, Musancab ini merupakan momentum kebangkitan dan introspeksi bersama.

“Kita harus jujur melihat diri sendiri. Ini saatnya bangkit, memperbaiki struktur partai dari atas sampai ranting. Kita tidak ingin PDI Perjuangan dianggap tidak ada,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Lombok Timur memiliki posisi historis dalam perjalanan PDI Perjuangan di NTB. “Di sinilah sejarah itu dibangun. Jangan sampai kita membuat malu perjuangan para pendahulu. Lombok Timur harus jadi sesuatu yang berbeda dibanding DPC lainnya,” ujarnya, disambut pekikan siap dari para kader.

Semangat para kader semakin membara saat Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat menyampaikan arahan. Anggota DPR RI empat periode ini memberi kejutan kepada para kader dengan secara khusus mengundang para pejuang partai era 1980-an, sebuah masa ketika PDI Perjuangan berjuang keras di bawah tekanan rezim otoriter Orde Baru dan berhasil meraih enam kursi DPRD di Lombok Timur.

Hanya saja, partai ini kemudian didzolimi, karena haknya untuk mendapat kursi pimpinan DPRD ditelikung penguasa. Kursi Pimpinan DPRD Lombok Timur justru dialihkan penguasa ke Partai Persatuan Pembangunan yang hanya memiliki lima kursi. Sejak saat itu, perlawanan kader-kader Banteng di Lombok Timur pada pemerintahan Orde Baru kian trengginas. Fraksi PDI Perjuangan selalu menyatakan Minderheit Nota pada kebijakan pemerintah yang jelas-jelas menelikung rakyat.

Rachmat menegaskan, kehadiran para pejuang partai tersebut bukanlah seremonial belaka, melainkan pengingat nilai dasar perjuangan. Para pejuang partai itu kata dia, bukan cerita masa lalu, mereka adalah fondasi partai. Di masa sulit, mereka tidak menyerah.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan bahwa partai besar tidak boleh tercerabut dari sejarahnya. Nilai keberanian, militansi, dan keberpihakan pada rakyat yang diwariskan para pejuang lama harus menjadi pedoman kader hari ini.

“Dari daerah inilah perlawanan itu dibangun. Kita pernah enam kursi, di masa yang tidak mudah. Sekarang tinggal tiga, tapi jangan pernah merasa kecil. Dari tiga kita bisa kembali ke enam,” ujar Rachmat dengan suara bergetar penuh semangat.

Ia mengingatkan kejayaan masa lalu bukan untuk diratapi, melainkan dijadikan bahan bakar perjuangan. Menurutnya, kunci kebangkitan ada pada konsistensi kader untuk turun langsung ke masyarakat.

“Jangan hanya pandai bicara di forum. Temui rakyat, dengarkan keluhan mereka, dekati tokoh masyarakat. Partai ini hidup kalau kadernya hidup di tengah rakyat,” tegasnya.

Rachmat juga menekankan pentingnya pemberdayaan PAC dan ranting sebagai mesin utama gerakan partai. Ia bahkan meminta pengurus berdiri dan diabsen satu per satu, sebagai simbol kesiapan struktur menghadapi tantangan politik ke depan.

Tak kalah penting, ia menyoroti generasi muda sebagai harapan baru. Pemilu 2029 disebutnya sebagai momentum kebangkitan anak muda di PDI Perjuangan.

“Zamannya anak muda. Mereka independen, cerdas, dan kritis. Kalau kita tidak mendekati mereka dari sekarang, kita akan tertinggal,” katanya, disambut tepuk tangan panjang peserta Musancab.

Musancab PDI Perjuangan Lombok Timur ini merupakan agenda lima tahunan sesuai amanat kongres partai. Lebih dari itu, Musancab menjadi titik awal konsolidasi, menyatukan kembali ingatan sejarah, dan menyalakan api perjuangan kader untuk mengembalikan kejayaan partai dengan satu pesan utama, kembali ke rakyat, bersama rakyat.

Kode Periode Terakhir

Dalam arahannya, Rachmat Hidayat juga menyampaikan pernyataan penting yang menjadi kode bahwa dirinya mungkin akan menjalani periode terakhir sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Ia menegaskan akan memanfaatkan sisa masa kepemimpinannya untuk turun langsung ke lapangan. Menyambangi masyarakat di setiap kecamatan di Lombok Timur dan juga di Pulau Lombok.

“Ini periode terakhir saya. Saya akan keliling kecamatan di seluruh Lombok Timur dan juga Pulau Lombok. Saya ingin memastikan PAC dan ranting hidup, bergerak, dan benar-benar bersama rakyat,” tegasnya.

Rachmat belum lama dikukuhkan kembali memangku amanah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Politisi lintas zaman ini akan mengakhiri periode lima tahun kepemimpinan pada 2030. Ia tercatat tanpa jeda berkhidmat memimpin PDI Perjuangan NTB semenjak tahun 2000 silam.

Karena itu, Rachmat mengaku sangat bangga melihat komposisi peserta Musancab yang didominasi kader muda, khususnya dari Lombok Timur. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa regenerasi di tubuh partai berjalan dan harus terus diperkuat.

Rachmat menekankan bahwa kader muda tidak cukup hanya hadir secara jumlah, tetapi harus ditempa melalui kerja nyata di PAC dan ranting, dengan satu prinsip utama yakni menempel di rakyat, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat.

Itu sebabnya, mendapati semangat membara para kader-kader muda di hadapannya, Rachmat tak ragu bahwa sudah saatnya dirinya menegaskan kepemimpinan transisional yang sadar regenerasi, memastikan estafet partai tidak putus dan kader muda siap mengambil peran.

Langkah Rachmat yang menghadiran pejuang senior juga menjadi upaya mengikat memori kolektif partai, agar kader muda tidak tercerabut dari nilai ideologis dan sejarah perjuangan. Sebab, tanpa fondasi ini, regenerasi berisiko menjadi sekadar pergantian usia, bukan kesinambungan nilai.

PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

Hermanamrullah    Februari 07, 2026   

PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

PDI Perjuangan

Okenews.net- Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mataram resmi dibuka pada Sabtu (7/1/2026). Kegiatan konsolidasi organisasi partai tersebut berlangsung di Bangunan Serbaguna Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram.

Musancab dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat, yang juga merupakan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB II Pulau Lombok, sekaligus politisi senior dan politisi kharismatik Bumi Gora. 

Tampak hadir juga Anggota DPRD NTB asal Dapil Kota Mataram Made Slamet, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram , Imam Budi Gunawan, semua  anggota DPRD Kota Mataram , Nyayu Ernawati, I Wayan Yogantara, Ni Luh Arini beserta pengurus dan seluruh kader.

Dalam sambutannya, H. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa Musancab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat ideologi, militansi, dan disiplin organisasi kader PDI Perjuangan hingga ke akar rumput.

“PDI Perjuangan adalah partai ideologis, partai kader, dan partai wong cilik. Karena itu, seluruh kader—dari tingkat DPC, PAC, ranting hingga anak ranting—harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur partai dalam setiap napas perjuangan,” tegas Rachmat.

Ia kemudian mengisahkan perjalanan panjang pengabdiannya bersama PDI Perjuangan sejak masa awal berdirinya partai, melewati berbagai fase perjuangan, tekanan politik, hingga konsolidasi demokrasi pascareformasi. 

Menurutnya, kekuatan utama PDI Perjuangan terletak pada kesetiaan kader terhadap ideologi Pancasila 1 Juni, ajaran Bung Karno, serta garis perjuangan partai.

Anak Ranting sebagai Busur Panah Perjuangan

Dalam penekanan ideologisnya, Rachmat Hidayat menyebut anak ranting sebagai “busur panah perjuangan” PDI Perjuangan. Anak ranting, menurutnya, adalah ujung tombak sekaligus garda terdepan partai yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

“Anak ranting itulah yang menjadi busur panah perjuangan. Dari sanalah anak panah ideologi kita melesat, menembus persoalan rakyat, dan menghadirkan keberpihakan nyata,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh struktur partai agar tidak memandang remeh konsolidasi di tingkat paling bawah. Rachmat bahkan secara simbolik mengabsen satu per satu kehadiran pengurus PAC dan ranting sebagai bentuk penegasan bahwa disiplin organisasi adalah nafas perjuangan PDI Perjuangan.

“Tidak ada perjuangan tanpa disiplin. Partai ini besar karena disiplin ideologi dan disiplin organisasi. Itu harus dijaga,” katanya.

Tegas Menolak Pilkada Lewat DPRD

Dalam forum Musancab tersebut, PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan konsekuensi ideologis PDI Perjuangan sebagai partai pelopor demokrasi.

“Pilkada langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja menarik mundur demokrasi,” tegasnya.

Menurut Rachmat, PDI Perjuangan berpandangan bahwa rakyat harus tetap menjadi pemilik hak tertinggi dalam menentukan pemimpinnya. 

Pemilihan langsung bukan hanya soal prosedur, tetapi soal pendidikan politik, partisipasi rakyat, dan keberanian mempercayakan masa depan kepada kehendak rakyat.

Ia menegaskan, sikap PDI Perjuangan sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang demokrasi yang berkepribadian dalam kebudayaan, berakar pada rakyat, dan berorientasi pada keadilan sosial.

“Kalau kedaulatan rakyat kita kebiri, maka yang kita khianati bukan hanya demokrasi, tapi juga sejarah perjuangan bangsa,” ujarnya.

Tantangan Politik Kian Kompleks

Lebih lanjut, Rachmat Hidayat mengingatkan bahwa tantangan politik ke depan akan semakin kompleks di tengah dinamika dan perubahan politik yang sangat cepat. Arus globalisasi, disrupsi teknologi, hingga perubahan perilaku pemilih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kesiapan ideologis dan organisatoris.

Ia menekankan pentingnya kader PDI Perjuangan untuk terus membumikan politik yang beretika, politik yang membela kepentingan rakyat kecil, serta politik yang menjadikan kekuasaan sebagai alat perjuangan, bukan tujuan akhir.

“Kita harus siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. PDI Perjuangan harus tetap berdiri tegak di atas kaki ideologi sendiri,” ujarnya.

Konsolidasi Menuju Partai Pelopor

Musancab DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi total struktur partai menuju penguatan organisasi yang solid, ideologis, dan siap menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Dengan semangat gotong royong, soliditas kader, dan kesetiaan pada garis perjuangan partai, PDI Perjuangan Kota Mataram meneguhkan komitmennya untuk terus menjadi partai pelopor dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat.

Ia secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada H. Rachmat Hidayat yang telah memperoleh penghargaan tertinggi partai, yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan partai atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian panjang Bapak H. Rachmat Hidayat kepada PDI Perjuangan. Bagi kami di daerah, ini adalah teladan dan sumber inspirasi untuk terus setia pada garis perjuangan partai,” ujar I Gede Wiska.

Menurutnya, kepemimpinan H. Rachmat Hidayat telah menjadi perekat soliditas organisasi sekaligus peneguh arah ideologis PDI Perjuangan di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kota Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, I Gede Wiska juga memohon arahan dan bimbingan politik dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTB agar jajaran DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting PDI Perjuangan Kota Mataram semakin kuat secara ideologi dan disiplin organisasi.

Ia menegaskan komitmen DPC PDI Perjuangan Kota Mataram untuk terus menjalankan politik kerakyatan dengan turun langsung ke tengah-tengah rakyat, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan wong cilik sebagai napas utama perjuangan partai.

“Kami berkomitmen untuk terus menyatu dengan rakyat, hadir dalam setiap denyut persoalan mereka, serta menjadikan PDI Perjuangan sebagai rumah besar perjuangan rakyat Kota Mataram,” tegasnya.

Lebih lanjut, I Gede Wiska menegaskan bahwa konsolidasi melalui Musancab ini diarahkan tidak hanya untuk penguatan struktur organisasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan pada agenda-agenda politik mendatang.

Dengan mengedepankan semangat gotong royong, militansi kader, dan kesetiaan pada ideologi Pancasila 1 Juni serta ajaran Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kota Mataram optimistis mampu memperkuat posisi partai sebagai kekuatan politik utama yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Musyawarah Anak Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menjadi penegasan bahwa partai terus bergerak melakukan konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga akar rumput, guna memastikan PDI Perjuangan tetap menjadi partai pelopor, partai ideologis, dan partai rakyat di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Reses di Narmada, Fauzan Khalid Janji Perjuangkan Beasiswa Pendidikan bagi Anak-Anak NTB

Hermanamrullah    Desember 22, 2025   

Reses di Narmada, Fauzan Khalid Janji Perjuangkan Beasiswa Pendidikan bagi Anak-Anak NTB

Fauzan Khalid

Okenews.net– Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, H. Fauzan Khalid, terus menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Kali ini, Fauzan bertatap muka langsung dengan warga Desa Dasan Terang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pada Sabtu malam (20/12/2025).

Kegiatan reses tersebut mendapat sambutan antusias dari berbagai elemen masyarakat. Acara diawali dengan shalat Isya berjamaah, yang dipimpin langsung oleh H. Fauzan Khalid sebagai imam, bersama warga setempat.

Usai shalat berjamaah, Anggota Komisi II DPR RI itu mengingatkan pentingnya menjaga tradisi lama masyarakat Lombok, khususnya membiasakan anak-anak belajar mengaji, baik di rumah, masjid, maupun surau. Menurutnya, di era saat ini tersedia banyak fasilitas pembelajaran Al-Qur’an, seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan lembaga khusus mengaji.

“Jangan hilangkan kebiasaan membaca Al-Qur’an. Jangan sampai tidak mengaji,” tegas Fauzan di hadapan warga.

Mantan Bupati Lombok Barat dua periode itu juga mengingatkan agar masyarakat tetap menghormati peran para ustadz dan guru ngaji, yang selama ini mengajar dengan penuh keikhlasan, bahkan tanpa imbalan yang layak.

Selain itu, Fauzan menyoroti fenomena orangtua yang melaporkan guru ke aparat penegak hukum hanya karena anaknya ditegur di sekolah. Menurutnya, tindakan tersebut tidak tepat dan dapat melemahkan peran guru dalam mendidik.

“Guru menegur atau memarahi murid itu bagian dari pendidikan. Jangan guru dilaporkan ke penegak hukum. Kita harus menghargai jerih payah guru yang ingin anak-anak kita menjadi lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga mendorong para orangtua agar menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan tertinggi. Ia meminta agar tidak ada lagi alasan keterbatasan ekonomi menjadi penghalang pendidikan anak.

“Sebagai orangtua, jangan pernah berkata tidak mampu. Kuatkan tekad dan berusaha, karena rezeki pasti diberikan oleh Allah SWT. Yakinlah, pendidikan anak adalah investasi masa depan,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB II Pulau Lombok, Fauzan Khalid berkomitmen untuk mencarikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak NTB, khususnya dari keluarga kurang mampu, demi pemerataan akses pendidikan.

“Saya akan berusaha mencarikan dana beasiswa bagi anak-anak NTB agar semua bisa sekolah dan tidak ada yang tertinggal,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dalam reses tersebut Fauzan juga menyalurkan bantuan dana pembangunan musholla di dua desa, yakni Desa Dasan Terang dan Desa Selat Sesaot, yang tengah melakukan rehabilitasi tempat ibadah. Ia berharap bantuan tersebut dapat menunjang kegiatan keagamaan dan pembangunan masyarakat setempat.

Usai kegiatan di Desa Dasan Terang, Fauzan melanjutkan agenda resesnya ke Desa Selat Sesaot, Kecamatan Narmada. Di desa tersebut, ia berkesempatan menghadiri pentas seni akhir semester ganjil siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Selat, sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan dan kreativitas pelajar.

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Temui Anak Yatim dan Warga Desa Ombe Baru

Hermanamrullah    Desember 20, 2025   

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Temui Anak Yatim dan Warga Desa Ombe Baru

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid terus bertemu dan bersilaturrahmi dengan masyarakat berbagai kalangan, untuk menyerap aspirasi pada masa reses masa persidangan II tahun sidang 2025-2026, 9 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026. 

Fauzan yang terpilih daeri daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, dalam mengisi masa reses ini menemui warga Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, NTB, Jumat malam (19/12/2025). Fauzan juga berkesempatan menemui anak-anak yatim binaan dari Yayasan Baburrahman yang berlokasi di Desa Ombe Baru.

Dalam kunjungannya, Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode ini memberikan santunan kepada anak-anak yatim binaan Yayasan Baburrahman Desa Ombe Baru. Fauzan dalan kesempatan ini minta anak didik Yayasan Baburrahman, terus belajar dan menimba ilmu di sekolah-sekolah sebagai bekal masa depan.

“Teruslah belajar, jangan putus asa dan mudah menyerah, karena dengan bekal ilmu, kita dapat meraih cita-cita yang kita inginkan untuk masa depan. Rajinlah membaca menambah wawasan, insyaalloh semua keinginan dan cita-cita kita akan tercapai,” kata Fauzan memberi semangat kepada anak yatim binaan Yayasan Baburrahman Desa Ombe Baru.

Selain menemui anak-anak yatim, Fauzan Khalid yang menjabat Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini juga berkesempatan bersilaturrahmi dengan masyarakat Desa Ombe Baru. Dalam pertemuan di rumah warga, Fauzan memberikan sumbangan dana pengembangan pendidikan Yayasan Baburrahman dan pembangunan tempat ibadah musholla di Desa Ombe Baru.

Fauzan berharap, sumbangan dana pendidikan bertujuan agar kualitas pendidikan bagi anak-anak didik yang menimba ilmu di Yayasan Baburrahman semakin meningkat. Selain itu, sumbangan tersebut dapat mendukung fasilitas belajar mengajar yang lebih baik dan dapat dimanfaatkan oleh anak didik dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap, sumbangan dana pendidikan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang religius. Aspek akademik dan spiritual dapat berjalan seimbang, sehingga menghasilkan generasi penerus yang cerdas secara intelektual dan juga matang secara spiritual,” ujarnya.

Harapan pemanfaatan sumbangan dana untuk pembangunan musholla, lanjut Fauzan, agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif, transparan, dan amanah untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak dan fungsional. Selain itu tempat ibadah seperti musholla bisa menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar. 

Dalam pertemuan dengan warga Desa Ombe Baru, masyarakat berharap agar terus mendapat perhatian pemerintah dan DPR dan turut membantu pengembangan Pendidikan Yayasan Baburrahman. Yayasan Baburrahman selama ini berkontribusi untuk peningkatan pendidikan masyarakat Desa Ombe Baru.

Mendengar aspirasi warga, Fauzan menyatakan, akan terus memperhatikan pengembangan pendidikan masyarakat. Bahkan Fauzan berjanji akan mencarikan beasiswa bagi anak-anak agar bisa melanjutkan Pendidikan ke jenjangan yang lebih tinggi. Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI ini juga berjanji akan berusaha mencarikan dana pengembangan tempat ibadah agar masyarakat nyaman melaksanakan ibadah sesuai perintah Alloh SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW. 

Isi Kegiatan Reses, Anggota DPR RI Fauzan Khalid Temui Warga

Hermanamrullah    Desember 18, 2025   

Isi Kegiatan Reses, Anggota DPR RI Fauzan Khalid Temui Warga

Fauzan Khalid

Okenews.net – Memasuki masa reses masa persidangan II tahun sidang 2025-2026, Anggota DPR RI Fraksi NasDem dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid turun langsung menemui konstituen menyerap aspirasi masyarakat. Pada masa reses kali ini, Fauzan Khalid menemui konstituen di Desa Lelede Banyumulek, Lombok Barat, NTB, Rabu malam (17/12/2025).

Dalam pertemuan dengan masyarakat di masa reses ini, berbagai aspirasi disampaikan oleh masyarakat. Fauzan yang hadir langsung, tampak menyimak dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang dihadiri ratusan orang dari kalangan, emak-emak, para pemuda desa, tokoh masyarakat dan para tokoh agama setempat.

Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode ini mengatakan, pihaknya telah memprogramkan 100 rumah kumuh untuk mendapatkan bantuan perbaikan se-Pulau Lombok pada tahun 2026 mendatang. Dari 100 rumah kumuh yang mendapatkan bantuan, 50 rumah diantaranya berada di Lombok Barat, termasuk beberapa rumah kumuh yang ada di Desa Lelede. 

“Masing-masing rumah kumuh mendapat bantuan senilai Rp 20 juta. Bantuan perbaikan rumah kumuh akan dilakukan kepada warga secara bergiliran dan terus diperjuangkan untuk membantu masyarakat.” ujarnya. Menurut Fauzan, perbaikan rumah kumuh atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fauzan mengatakan, DPR bersama dengan pemerintah tengah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian sesuai standar keamanan, kesehatan dan dapat dihuni masyarakat dengan nyaman. Selain itu, bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat melalui perbaikan ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi yang lebih baik.

“Program perbaikan rumah kumuh untuk meningkatkan akses infrastruktur, seperti sanitasi dan air bersih. Program ini untuk mendorong partisipasi masyarakat, mengurangi timbulnya berbagai penyakit dan stunting melalui rumah yang lebih baik, untuk mendukung program pembangunan,” tegasnya. 

Pada kesempatan itu, Fauzan memberikan bantuan sumbangan untuk pembangunan masjid di Desa Lelede. Fauzan berharap, semua bantuan dimafaatkan dengan baik dan digunakan untuk semua lapisan masyarakat. 

Pertemuan dengan konstituen ini dikemas sederhana dan digelar di rumah warga. Fauzan mengatakan, ia memilih reses dengan mendatangi rumah agar dapat semakin mempererat hubungan dengan konstituen di daerah pemilihan. Kegiatan ini, merupakan forum penting untuk menyerap aspirasi secara langsung.

“Forum ini bagi masyarakat sangat penting agar dapat menyampaikan aspirasi langsung, menyampaikan keluhan, masukan, dan harapan kepada wakil rakyat. Dalam forum ini terjadi komunikasi dua arah (two way communication) yang efektif dan terbuka,” jelasnya.

Fauzan menyatakan, reses di rumah warga bertujuan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan pemerintah. Masa reses masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 berlangsung tanggal 9 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026. 

Gerakan Mahasiswa Era NKK/BKK - Orde Baru : Sejarah dan Realitas

Hermanamrullah    Desember 04, 2025   

Gerakan Mahasiswa Era NKK/BKK - Orde Baru : Sejarah dan Realitas

Foto, Istimewa

Okenews.net- Dulu sebelum era dekade 80 an, belum ada organisasi masyarakat sipil [ sebut saja NGO's ] yang bergerak pada isu isu spesifik dan tematik. Hal ini karena situasi politik saat itu masih dikuasai oleh kekuatan Orde Baru yang melakukan kontrol ketat terhadap seluruh aspek kehidupan , termasuk berserikat dan berpendapat. 

Paska Peristiwa Malari 1974 dan Gerakan Mahasiswa Bandung tahun 1978. Kedua gerakan tersebut sangat monumental dijamannya karena mengangkat isu yang berlawanan dengan rezim orde baru. 

Dari peristiwa tersebut , rezim Orde Baru untuk membatasi gerakan kritis mahasiswa memperkenalkan konsep NKK/BKK [ Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan] yg tujuan jelas untuk mengkontrol kegiatan politik  Mahasiswa sekaligus meniadakan kritik mahasiswa kepada rezim. Imbasnya Dewan Mahasiswa dibubarkan diganti dengan Senat Mahasiswa yg dibawah kontrol langsung Rektorat/Rektor dlm hal Wakil Rektor 3 bidang Kemahasiswaan. Implikasinya setiap aktivitas mahasiswa harus seijin dan restu Rektorat.  

Depolitisasi kampus

Sementara itu untuk menampung kegiatan intra kampus , rezim Orde Baru masih memberikan ruang terbatas kepada kampus untuk memfasilitasi aktivitas mahasiswa yang terkait dengan minat dan kegemaran yang direpresentasikan lewat Unit Kegiatan Mahasiswa [ UKM ] dibawah koordinasi Senat Mahasiswa Universitas. 

Unit Kegiatan Mahasiswa ini merupakan wadah kolektif pada para mahasiswa untuk berkumpul dan berserikat dlm skala terbatas berdasarkan kesamaan minat dlm bidang tertentu. Misalnya , yg berminat dalam bidang kemanusiaan , didirikan Korps Sukarelawan Mahasiswa [ KSR ], untuk Mahasiswa yg hobby pada bidang tulis menulis / jurnalistik , maka didirikan Koran Kampus , untuk mahasiswa yang ingin memperdalam bidang keagamaan dan spiritualnya, kemudian berhimpun dalam Lembaga Dakwah Kampus  [ LDK ], dan lain lain. 

Adapun proses pendirian UKM ini dipermudah dan Kampus akan Wellcome termasuk dukungan kegiatannya. Apalagi jika UKM tersebut terkesan Apolitis dan kelompok minat dan hobby semata, Kampus ketika itu sangat mendukung penuh. 

Mangkanya tak heran, ketika diperkenalkan konsep NKK/BKK di dekade akhir 70 an , banyak sekali bermunculan kegiatan ektra maupun intra kemahasiswa bak musim jamur disemua Kampus. Mahasiswa dengan dukungan Rektorat mendirikan beragam UKM untuk menampung kegiatan mahasiswa usai proses belajar. 

Selain itu Rezim Orde Baru lewat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu juga memperkenal Sistem Kredit Semester [ SKS ] yg mewajibkan mahasiswa baru harus menyelesaikan kuliahnya minimal 144 SKS yg meliputi mata kuliah wajib dan pilihan. Tujuan diberlakukan SKS ini agar mahasiswa fokus pada study dan menjauhkan dari aktivitas politik dan gerakan moral. 

Jika sebelum NKK/BKK , mahasiswa memiliki kemandirian dan bebas dalam menentukan masa study termasuk dlm berserikat dan berpendapat lewat Dewan Mahasiswa [ Dema ] yg tidak dibawah sub ordinasi Rektor. Maka Paska NKK/BKK peran politik mahasiswa oleh rezim Orde Baru dengan berbagai strategi depolitisasi Kampus. Orde Baru sadar bahwa Kampus memiliki kekuatan moral politik yang kuat dlm melawan kebijakan Orde Baru, terbukti dengan adanya periswa Malari 1974 yg dimotori Dewan Mahasiswa [ Dema ] Universitas Indonesia dibawah komando Hariman Siregar , dkk. Juga periswa gerakan mahasiswa bandung yg dimotori oleh Mahasiswa ITB yg dikenal dengan *gerakan pembungkaman dibawah sepatu Lars* yg dimotori aktivis Indro Cahyono, dkk.  

Dari dua peristiwa tersebut menyadarkan Rezim Orde Baru bahwa Kampus harus dijinakkan lewat strategi NKK/BKK. 

Diberlakukannya NKK/BKK ini menimbulkan dilema sekaligus perbedaan pada pandangan dikalangan internal mahasiswa maupun akademisi Kampus sendiri. Perbedaan cara pandang ini bermuara pada adanya ketidak bebasan dan pengekangan aktivitas mimbar akademis kampus yang harus melalui mekanisme perijinan dan restu Rektorat. 

Bagi aktivis kampus yang memiliki ideologi yang kritis , kebijakan kampus NKK/BKK tersebut dipandang sebagai upaya depolitisasi secara sistemik dan masiv terhadap Kampus agar berjarak dengan problem problem kemasyarakatan. Kampus dijadikan  Menara Gading yg berdiri ditengah penderitaan rakyat. 

Kampus tidak diberikan lagi ruang pengabdian untuk melakukan advokasi terhadap penderitaan Rakyat. Kalaupun ada itu sebatas kegiatan apolitis dan periferi [tidak urgensi/pinggiran ]

Perubahan Taktik dan Strategi

Sementara itu menyikapi strategi orde baru yg makin represif terhadap berserikat dan berpendapat dengan berbagai ancaman dan teror seperti pemakaian UU Subversiv atau Pasal Hatzai Artikelen yg diatur dlm KUHP peninggalan Kolonial, Kehidupan Kampus , khususnya kajian kajian kritis menjadi berkurang. Hal ini karena semua kegiatan mimbar dikampus dibatasi dan diformalkan harus seijin dan sepengetahuan Rektorat. 

Kontrol dan Hegemoni Kekuasaan Rektorat yg merupakan parpanjangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sangat efektif membatasi mimbar mimbar akademis yang bernuansa kritis dan kritik sosial. Kampus bukan lagi menjadi artikulator memperjuangkan hak - hak rakyat. Dilema ini dirasakan betul oleh eksponen Kampus dengan diberlakukan politik NKK/BKK. 

Dikalangan aktivis / student movement melakukan perubahan taktik dan strategi guna menyisati kebijakan depolitisasi Kampus tersebut yakni Mendirikan Kelompok Study sebagai  *tameng / cover gerakan* yang berjumlah terbatas untuk melakukan kajian kajian secara berkala terhadap fenomena sosial politik yang sedang terjadi. 

Menjamurnya kegiatan ekstra Kampus yg berkedok Kelompok Study ini dipelopori oleh Aktivis Kritis [ biasa mahasiswa senior yg masa kuliahnya diatas 5 tahun ] merupakan upaya kawah candradimuka, untuk melakukan konsolidasi dan kaderisasi aktivis student movement agar terjadi peralihan estafet gerakan ditengah keterbatasan dan pengawasan oleh rezim Orde Baru kala itu lewat beragam perangkatnya. 

Strategi exite / menggalang kekuatan dari luar kampus kemudian bermetamorfosa menjadi jaringan / networking yang kuat yakni yang menghubungkan jaringan gerakan mahasiswa dengan kelompok aktivis lain di wilayah kampus lain. Hal ini sebagai upaya untuk menjalin solidaritas dan up dating informasi dari belahan lain terkait info info yg sensitiv terutama perkembangan politik atau beragam permasalahan yang menimpa rakyat yang tidak mungkin terpublikasi secara resmi oleh media. Maka akses informasi informasi seperti ini dengan mudah diperoleh kalangan aktivis gerakan yang berjaringan.

Selain itu saat ini lewat jaringan terbatas , aktivis gerakan diluar kampus ini juga memiliki media/jurnal student movement yg diterbitkan secara terbatas, misalnya ada tabloid Aldera yg diterbitkan oleh aktivis Bandung. Kemudian ada juga buku saku karya Soe Hok Gie yang berjudul Dibawah Lentera Merah. 

Selain menjalin networking sesama aktivis gerakan, Kelompok Study Mahasiswa ini menjalin Networking dengan Aktivis Mahasiswa diluar Negeri, seperti *Asean Student Movement* yg juga memiliki tabloid berkala yg dikirimkan secara rutin. 

Selain itu Kelompok Studi Mahasiswa / Aktivis Mahasiswa Ekstra Kampus juga kerap menerima kunjungan student movement dari negara lain sebagai sarana komunikasi dan membuka lebih luas akses jaringan , khususnya untuk memperluas kampanye media di luar negri. 

Cikal bakal NGOs

Sementara itu , bagi aktivis yang paska mahasiswa / telah lulus jadi sarjana maupun drop out melakukan gerakan dengan mendirikan organisasi non pemerintah atau lebih di kenal dengan istilah NGOs (Non Goverment Organization) Oleh : didu 

Anak Sholeh: Doa, Puisi, dan Kesendirian yang Penuh Makna

Hermanamrullah    November 11, 2025   

Anak Sholeh: Doa, Puisi, dan Kesendirian yang Penuh Makna

Catatan Agus K Saputra

Okenews.net-Kembali saya menerima puisi dari Didu. Sebuah kebiasaan yang kini menjadi semacam ritual persahabatan kami. Ia menulis, saya membaca, lalu kami berbagi makna di balik kata. Kali ini puisinya berjudul “Anak Sholeh”, dan seperti biasa, ada sesuatu yang lebih dari sekadar susunan larik-larik indah di dalamnya.

_Anak Sholeh_

_busur anak panah_

_menebar penjuru bumi_

_dalam sekali hentak_

_bekal doa ayah ibu_

_pelecut langkah tegap_

_menyemai kedamaian_

_bukan harta_

_bukan sanjungan_

_mutiara hidup kawan sejati_

Ketika membaca tiga bait itu, saya seolah ikut menembus ruang batin Didu yang tenang namun bergetar. Ada kekuatan yang tersembunyi di antara kesederhanaan kata. Bait-baitnya pendek, padat, namun memuat semesta makna tentang perjalanan hidup, tentang kasih orang tua, tentang nilai hidup yang tak bisa diukur oleh materi.

Dan entah kenapa, setiap kali membaca puisinya, saya selalu teringat sisi lain Didu—sosok yang kerap menyebut dirinya “duda breg,” istilah khas yang ia ciptakan untuk menyebut statusnya sebagai _single parent_. Bukan dengan nada getir, melainkan dengan semacam kelakar yang lembut, menandakan penerimaan yang penuh humor terhadap takdir hidupnya.

Bagi Didu, menulis puisi tampaknya bukan sekadar aktivitas estetika. Ia menjadikannya cermin kehidupan. Dalam “Anak Sholeh,” saya membaca jejak refleksi seorang ayah yang belajar mengasuh anak seorang diri, yang memahami betapa dalam makna doa, dan betapa panjang perjalanan seorang anak menuju kebaikan.

Bait pertama — _“busur anak panah / menebar penjuru bumi / dalam sekali hentak”_ — adalah metafora yang tajam dan jujur. Seorang anak digambarkan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur: ia akan melesat menuju arah hidupnya sendiri. 

Seorang ayah hanya bisa menarik busur itu dengan niat dan doa, lalu melepaskannya dengan ikhlas. Ada getar kehilangan, tapi juga kepercayaan. Begitulah cinta seorang orang tua sejati — melepaskan bukan berarti berpisah, melainkan memberi ruang untuk tumbuh.

Didu, saya tahu, bukan hanya menulis tentang anak. Ia menulis tentang dirinya sendiri. Tentang keikhlasan yang tumbuh perlahan dalam hidup yang ia jalani sendirian. Tentang perjalanan membesarkan anak dengan segala keterbatasan, namun penuh ketulusan.

Doa sebagai Bekal, Bukan Sekadar Ucapan

Bait kedua berbunyi: _“bekal doa ayah ibu / pelecut langkah tegap / menyemai kedamaian.”_ Kalimat ini begitu sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya, ia terasa menohok. Doa orang tua menjadi “bekal” bagi anak, bukan sekadar kata-kata yang dilantunkan di ujung malam. Ia adalah energi kehidupan yang mendorong langkah si anak untuk tegak dan tangguh.

Didu, dalam kesendiriannya, barangkali telah memahami hal ini secara mendalam. Ia mungkin merasa harus menjadi dua sosok sekaligus — ayah yang keras tapi bijak, dan ibu yang lembut namun tegas. Doa menjadi satu-satunya ruang tempat ia menggantungkan harapan. 

Tidak ada yang lebih nyata bagi orang tua tunggal selain keyakinan bahwa doa bisa menggantikan apa pun yang tak mampu diwujudkan oleh tangan manusia.

Maka dari itu, bait ini seakan-akan merupakan pengakuan spiritual: bahwa Didu tidak menulis tentang teori, tapi tentang realitas yang ia jalani setiap hari. Doa bukan sekadar kata — ia adalah bahan bakar kesabaran, penopang cinta, dan sekaligus pelipur lara.

Bait terakhir mungkin yang paling menggetarkan: _“bukan harta / bukan sanjungan / mutiara hidup kawan sejati.”_ Di sini, Didu seperti sedang berbicara bukan hanya kepada anaknya, tapi juga kepada dirinya sendiri — bahkan mungkin kepada dunia. 

Bahwa ukuran hidup bukanlah kekayaan, bukan pula penghargaan. Hidup yang sejati adalah ketika seseorang menemukan kedamaian di dalam diri dan memiliki teman sejati yang mampu memahami perjalanan batinnya.

Didu tahu benar makna kesepian. Namun dari kesepian itu, ia menemukan kedalaman. Ia belajar bahwa kehilangan bisa menjadi sumber cahaya. Ia tahu bahwa menjadi orang tua tunggal bukanlah kekurangan, tapi kesempatan untuk memahami cinta tanpa syarat.

Saya sering melihatnya tertawa, seolah dunia tidak pernah memberatkan langkahnya. Tapi saya juga tahu, di balik tawa itu, ada semacam kesunyian yang tenang — seperti laut di pagi hari, tampak datar namun dalam. 

Dan mungkin dari kedalaman itulah lahir puisi-puisi yang ia kirimkan: sebagai bentuk doa, bentuk dialog, dan bentuk pengingat bahwa hidup tidak pernah selesai untuk dimaknai.

Setiap kali Didu mengirim puisi, saya merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar komunikasi antarteman. Ia seperti sedang berbagi sebagian dirinya yang tak bisa diungkapkan dalam percakapan biasa. Puisi menjadi wadah paling jujur bagi jiwanya.

Dan saya, sebagai penerima, selalu merasa beruntung. Karena di tengah dunia yang kian bising oleh citra dan penampilan, Didu masih memilih kata-kata sebagai medium keheningan. Ia menulis bukan untuk dipuji, melainkan untuk hidup.

Melalui puisinya, saya belajar lagi tentang makna doa, tentang keberanian untuk berjalan sendirian, tentang cinta yang tak membutuhkan imbalan. “Anak Sholeh” bukan sekadar puisi tentang anak, tapi juga tentang keteguhan seorang ayah yang berusaha menjadi manusia seutuhnya — meski hanya dengan satu tangan, tapi dengan hati yang utuh.

Kesendirian yang Tak Pernah Sepi

Membaca “Anak Sholeh,” saya merasa Didu bukan sekadar penyair, melainkan peziarah. Ia berjalan pelan, tapi pasti. Dalam kesendiriannya, ia tidak mencari simpati, melainkan makna.

Dan mungkin, di situlah letak keindahan sejati dari puisi ini. Ia bukan tentang kehilangan, tapi tentang penerimaan. Ia bukan tentang kesedihan, tapi tentang harapan.

Didu memang menyebut dirinya “duda breg,” tapi dalam kenyataannya, ia adalah seorang ayah penuh cinta, seorang penyair yang berdamai dengan hidup, dan seorang sahabat yang tahu cara membuat keheningan menjadi rumah.

Puisi “Anak Sholeh” menjadi saksi kecil tentang bagaimana doa, cinta, dan kesederhanaan bisa menjelma menjadi karya yang abadi.

Ganjar Pranowo Buka Konferda DPD PDIP NTB, Ingatkan Kader Senantiasa Membela Kepentingan Rakyat

Hermanamrullah    Oktober 27, 2025   

Ganjar Pranowo Buka Konferda DPD PDIP NTB, Ingatkan Kader Senantiasa Membela Kepentingan Rakyat

PDIP NTB Gelar Koferda

Okenews.net - PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Konferensi Daerah (Koferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) kabupaten/kota se-NTB. Konferda dan Konfercab digelar di Lombok Raya Hotel Mataram pada Senin (27/10/2025).

Konferda tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. Turut hadir juga perwakilan DPP PDI Perjuangan di antaranya Dr Andreas Hugo Pareira (Ketua DPP PDIP sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPR RI), Sadarestuwati (Ketua DPP PDIP sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPR RI), S.P., M.MA., dan Dra Hj Sri Rahayu (Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan).

Salah satu agenda penting dalam pelaksanaan Konferda tersebut adalah pemilihan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB masa bhakti 2025-2030. Selain itu, Konferda menjadi ajang strategis untuk menentukan strategi dan program kerja partai untuk lima tahun ke depan.

Setelah melalui serangkaian proses baik pra-konferda maupun rapat-rapat saat Konferda berlangsung, DPP PDI Perjuangan memutuskan menujuk kembali politikus senior H. Rachmat Hidayat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB periode 2025-2030.

Keputusan terpilihnya H. Rachmat Hidayat itu dibacakan langsung oleh Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Dra Hj Sri Rahayu.

"DPP PDI Perjuangan memutuskan dan menetapkan H. Rachmat Hidayat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB periode 2025-2030," ujarnya diikuti pekikan kata "merdeka" oleh seluruh kader yang hadir. 

Ketua DPD PDIP NTB terpilih, Rachmat Hidayat, menegaskan para kader PDIP NTB untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.

“Jadi, jangan jadikan diri sendiri sebagai “tukang” yang hanya mencari keuntungan pribadi. Jangan barter diri dengan materi, tapi barterlah diri dengan kepentingan rakyat,” ucap Rachmat Hidayat.

Politikus gaek itu juga menegaskan, PDIP bukan partai oposisi, melainkan partai yang berdiri dan bersuara demi kemajuan bangsa dan daerah.

“Tidak ada oposisi, tidak ada partai oposisi. Kita bersama-sama membangun daerah, membangun negara ini. Jika ada kebijakan yang baik, kita harus dukung. Tapi kalau ada yang jelek, kita harus koreksi,” katanya.

PDIP, katanya, harus menjadi partai yang punya sikap korektif dan juga konstruktif. Artinya, partai PDIP harus menjadi partai politik yang berfokus pada upaya memperbaiki kesalahan, masalah, atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem pemerintahan atau kebijakan yang ada.

“Selama bertahun-tahun, inilah yang saya tanamkan kepada seluruh kader partai. Kalau ada yang kena masalah, ya itu untuk pembelajaran pribadi saja,” pungkasnya.

Rachmat Hidayat, menegaskan komitmennya untuk membersihkan internal partai dari praktik-praktik yang merugikan rakyat. Rachmat menyatakan bahwa ia selalu melatih kadernya untuk menjunjung tinggi integritas dan memberikan korektif untuk daerah.

“Saya melatih mereka sebagai kader partai supaya tetap korektif, konstruktif, dan objektif serta solutif dalam membangun daerah,” ujar Ketua DPD PDIP NTB itu.

Menurutnya, kader PDIP harus menjadi agen perubahan yang murni mengedepankan kepentingan rakyat, bukan materi.

“Kenapa? Supaya mereka menjadi kader sejati yang baik. Jadi jangan ditukar dan diinjak dengan uang, jangan barter dengan materi, tapi barter lah dirinya dengan kepentingan rakyat,” ujar anggota DPR RI ini.

Rachmat Hidayat menampik pandangan bahwa PDIP sebagai partai oposisi di NTB. Ia menegaskan, sikap partai adalah membangun bersama, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang merugikan.

Ganjar Ingatkan Ingatkan Pesan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk Senantiasa Membela Kepentingan Rakyat

Di tempat yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo memberikan sejumlah pesan dalam sambutannya.

Ganjar berpesan kepada seluruh kader agar terus hadir di tengah masyarakat dan menjadi tempat curhat rakyat. Menurutnya, kedekatan emosional dengan masyarakat adalah kunci membangun kepercayaan politik. 

“Kader harus aktif menemui masyarakat. Jadilah tempat mereka bercerita dan mencari solusi,” ujar Ganjar.

Ganjar juga menyoroti pentingnya pendekatan kepada generasi muda, terutama Gen Z, dalam menghadapi dinamika politik masa depan. Ia menilai kelompok muda memiliki peran strategis dalam pembentukan opini publik dan arah politik nasional.

Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu memaparkan sejumlah program yang dapat diinisiasi partai sebagai bentuk kerja konkret di masyarakat. Salah satunya, program penurunan angka stunting yang menjadi perhatian khusus baik di tingkat daerah maupun nasional. 

Ganjar menegaskan, upaya ini telah menjadi bagian dari diskusinya bersama Ketua Umum partai untuk memperkuat kehadiran PDI Perjuangan dalam isu-isu sosial.

Menyongsong Pemilu 2029, Ganjar menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi internal. Ia mengingatkan bahwa baik-buruknya kinerja kepengurusan dan semangat kader di akar rumput akan menjadi penentu kemenangan partai. 

“Yang memenangkan PDI Perjuangan adalah rakyat akar rumput. Mereka bekerja tanpa pamrih, dan kita harus menghargai perjuangan itu,” kata Ganjar.

Ganjar juga mendorong pembentukan struktur dan sayap organisasi partai di seluruh tingkatan, mulai dari DPD, PAC, hingga anak ranting. Ia menekankan pentingnya merangkul berbagai komunitas, termasuk warga pendatang, dalam memperluas basis dukungan PDI Perjuangan di NTB.

Lebih jauh, Ganjar Pranowo mengingatkan seluruh kader di NTB untuk segera menuntaskan pekerjaan rumah (PR) politik. 

"Setidaknya kami sudah menuntaskan konsolidasi semua organisasi. Mulai dari setelah kongres, dan sekarang konferda di beberapa provinsi. Di NTB sudah tuntas, dan PR kami sekarang adalah tugas-tugas kepartaian, ada yang di struktural, legislatif, hingga eksekutif," kata Ganjar.

Ganjar menekankan pentingnya kader untuk bekerja nyata bagi masyarakat. "(Kami harus) bekerja untuk melayani rakyat," sambung Ganjar.

PB NWDI Keluarkan Imbauan: Ajak Umat Jaga Kondusifitas Nasional

Redaksi    Agustus 31, 2025   

PB NWDI Keluarkan Imbauan: Ajak Umat Jaga Kondusifitas Nasional

Dr. TGB. H. M. Zainul Majdi, MA

Okenews.net — Menyikapi situasi bangsa saat ini, Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI) mengeluarkan imbauan resmi pada hari Ahad 31 Agustus 2025 kepada umat Islam agar tetap menjaga persatuan, menghindari anarkisme, serta memperbanyak doa bersama.

Imbauan PB NWDI ini khususnya ditujukan kepada Dewan Mustasyar, Dewan Pakar, seluruh pengurus besar, pimpinan badan otonom, yayasan, perguruan tinggi, pondok pesantren, hingga masyarakat luas di lingkungan NWDI untuk menjaga kondusifitas bangsa di tengah dinamika nasional.

Dalam imbauan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB NWDI, Dr. TGB. H. M. Zainul Majdi, MA, dan Sekretaris Jenderal, H. M. Nasihuddin Badri, M.AP., PB NWDI menekankan tiga poin penting bagi umat Islam, khususnya warga dan simpatisan NWDI di seluruh Indonesia.

Pertama, aspirasi dan penyampaian pendapat di muka umum bukanlah hal yang dilarang, namun harus tetap dilakukan dalam koridor hukum dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, PB NWDI dengan tegas menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan yang dapat merugikan masyarakat luas. "Anarkisme tidak hanya merusak ketertiban, tetapi juga berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi umat dan bangsa," bunyi salah satu poin dalam himbauan tersebut.

Ketiga, seluruh warga NWDI dianjurkan untuk memperbanyak doa dan pembacaan hizib dengan niat memohon pertolongan Allah Ta'ala agar para pemimpin bangsa diberi petunjuk, kedamaian, serta kebahagiaan dalam memimpin umat.

"Secara khusus, dalam bacaan doa hizib, kalimat doa:اللهم أصلح ولاة امور المسلمين أجمعين ووفقهم  لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم diulang sebanyak 21 kali," pesan TGB Zainul Majdi dalam surat imbauan bernomor PB-NWDI.I/D.181/VIII/2025 tersebut.

TGB dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa peran ulama, tuan guru, dan segenap masyarakat sangat penting dalam menjaga persatuan dan ketenangan serta kedamaian bagi seluruh masyarakat di negeri ini.

Menurutnya, doa adalah kekuatan spiritual yang menjadi benteng bangsa di tengah ujian. Dengan doa yang ikhlas dan sikap yang bijak, insyaAllah Indonesia akan tetap dalam lindungan Allah SWT.