www.okenews.net

Kamis, 18 Januari 2024

Pajak Hiburan Naik, KMHDI: Bisa Matikan Pelaku Industri

 

Okenews.net– Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyoroti keputusan pemerintah terkait UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski aturan tersebut membatasi tarif pajak untuk makanan dan minuman, jasa perhotelan, dan jasa kesenian hingga 10%, namun kenaikan pajak hiburan khususnya pada sektor diskotik, karaoke, club malam, bar, mandi uap/spa naik signifikan dari paling rendah 40% dan maksimal 75% dapat mengancam eksistensi pelaku industri hiburan, terutama di tengah fase pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Bendahara Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Gde Bayu Pangestu AW menyebutkan bahwa ini akan mematikan jasa industri hiburan di tengah Indonesia yang sedang menggenjot pendapatan pariwisata di tahun 2024 pasca pandemi.

“Kenaikan pajak hiburan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi, hal ini dapat memberikan tekanan berlebihan pada pelaku usaha yang masih berjuang untuk bangkit. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kenaikan pajak akan membebani wisatawan, mengingat pelaku usaha mungkin kesulitan membayar biaya operasional dan akan berdampak terhadap penutupan usaha,” ujarnya.

Bayu menerangkan bahwa, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, tarif pajak hiburan di Indonesia akan menjadi yang tertinggi, yakni 40-75%. Thailand hanya mengenakan 5%, Malaysia 6%, Singapura 9%, dan Filipina 18%. Selain itu, perbedaan kebijakan visa antara Indonesia dan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand yang menerapkan bebas visa, menambah kompleksitas situasi.

“Berdasarkan kenaikan tarif pajak, Indonesia pasti akan tertinggi di ASEAN. Hal ini akan berdampak domino terhadap wisatawan asing yang akan datang ke Indonesia, mereka akan mengurungkan liburannya ke Indonesia. Selain itu, investor yang akan berinvestasi ke Indonesia juga akan berpikir ulang untuk membuka potensi hiburan di Indonesia dengan tarif pajak yang begitu tinggi,” terangnya.

Bayu mengatakan bahwa transparansi penerimaan pajak hiburan yang dinilai masih kurang jelas. Selain itu, dengan target pendapatan pariwisata pada tahun 2024 sebesar 200 triliun, akan ada sentiment negatif terhadap kenaikan pajak hiburan pada sektor pariwisata jika tidak segera ditangani dengan bijak.

“Transparansi penerimaan pajak hiburan saat ini tidak jelas seperti apa. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas dan keadilan dalam pemungutan pajak. Hal ini akan menimbulkan sentimen negatif terhadap pendapatan pariwisata yang ditargetkan 200 triliun di tahun 2024. Hal ini perlu ditangani dengan cepat dan bijak,” jelasnya.

Menyikapi permasalahan ini, Bayu mengusulkan evaluasi ulang terhadap realisasi penerimaan pajak, melibatkan pengusaha dan stakeholder terkait. Memberikan kebijakan bebas visa kepada negara-negara penyumbang wisatawan asing juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mendongkrak sektor pariwisata. 

“Pemerintah perlu evaluasi ulang terhadap penerimaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang dimana harus melibatkan pelaku usaha dan stakeholder terkait untuk mendapatkan kesepakatan Bersama. Selain itu juga, pemerintah perlu menerbitkan Kembali bebas visa terhadap negara-negara penyumbang wisatawan ke Indonesia seperti China, Amerika, India, Jepang, dan Australia agar dapat mendongkrak sektor pariwisata asing,” usulnya.

Operasi Klandestin Ala the Shadow, Ganjar Mahfud Diyakini Menang di NTB

 

Okenews.net -- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6  memprediksi / tengarai operasi klandestin The Shadow menangkan Paslon Ganjar Mahfud di kawasan Sunda Kecil / Region NTB bekerja secara masiv,  sistematis, terukur dengan target yang jelas dan out put yang pasti yakni Paslon Ganjar Mahfud akan berakhir Happy Ending. Yakni Ganjar Mahfud akan menang di NTB. 

Aura Kemenangan Ganjar Mahfud di NTB nampak kuat dengan munculnya  berbagai APK ( baliho, flyer, korek api, jilbab, kaos, kompor, sabit, stiker di angkutan pedesaan,  dll ) tanpa nama pemasang telah bertebaran se antero NTB sampai dusun dan kampung yg terpencil sekalipun. Ini artinya gerakan klandestin the Shadow melakukan operasi teritorial  sedemikian masiv dan meluas. 

"Operasi klandestin the shadow di NTB sedemikian rapi dan cermat menjangkau semua elemen strata sosial di NTB melalui invisible hand yang sulit terdeteksi secara manual," Kata Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH kepada Media, Kamis, 18 Januari 2024. 

Lelaki yang akrab disapa didu melanjutkan operasi invisible hand the Shadow menyasar semua kalangan untuk memastikan dukungan untuk Ganjar Mahfud melalui berbagai threatmen dan pendekatan sosial politik yang humanis. 

"Buktinya APK dan baliho, spanduk ataupun Flyer Ganjar Mahfud tetap kokoh berdiri tanpa ada yang merusak. Ini artinya Masyarakat menerima dan welcome paslon 03 tersebut dengan terbuka," ujar didu 

Didu menambahkan sistematisnya cara kerja dan infiltrasi the Shadow bisa dilihat dari sebaran APK Ganjar Mahfud lainnya seperti Kaos Ganjar Mahfud dengan design yang khas, stiker diangkutan pedesaan dan Korek Api yang menyebar secara masiv di dusun-dusun dalam jumlah yang signifikan. 

"Meluasnya sebaran kaos dan korek api misalnya, membuktikan kerja jejaring the shadow tidak bisa dianggap remeh, " imbuh didu. 

Selanjutnya Mantan Direktur Walhi NTB menambahkan,  melihat ciri khas dan pola gerakan klandestin the Shadow agaknya ada cita cita besar yang hendak dicapai dibalik sekedar memenangkan Ganjar Mahfud semata. 

"Mi6 mensinyalir ada hidden agenda selain memenangkan Ganjar Mahfud dibalik operasi klandestin yang tertata rapi ini. Ada pesan Politik Urgen  yang hendak disampaikan gerakan the Shadow ini. Bisa jadi meskipun jumlah pemilih di ntb 3,9 jutaan , Tapi agaknya the Shadow ingin menegaskan tentang pentingnya  penguasaan  kawasan dari sisi geopolitiknya,"  ungkap didu. 

Menurut didu baru dalam moment Pilpres 2024 ini ada anomali politik yang berbeda dengan munculnya kelompok the Shadow yang mewarnai panggung depan dan belakang Pilpres di NTB. 

"Panggung depan Pipres 2024 di NTB , tiba - tiba warga dikejutkan dengan munculnya aneka baliho yang marak dan serentak paslon 03 yang tertata rapi designnya dengan narasi yang enak dibaca dan Khas," tandas didu. 

Sementara itu ditandai pula dengan maraknya bermunculan relawan ganjar mahfud yang melibatkan semua komponen dengan beragam kegiatan dan berbagai bakti sosial. Munculnya beragam relawan Ganjar Mahfud turut membantu mengagregasi dukungan Ganjar Mahfud. 

"Para Relawan Ganjar Mahfud di NTB yang bertebaran disemua wilayah ini patut diapresiasi dan di atensi karena militansinya yang kuat untuk membuat sejarah baru kemenangan Ganjar Mahfud di NTB," urai didu sembari mengatakan partai pengusung Ganjar Mahfudpun sudah menggerakkan mesin partai untuk memenangkan Ganjar Mahfud. 

"Partai Pengusung Ganjar Mahfud terlihat sudah makin PeDe memenangkan Ganjar Mahfud di NTB. TGB balihonya sudah terpasang Ganjar Mahfud, termasuk konon Perindo NTB telah melakukan kanvasing untuk APK Ganjar Mahfud. Pun Demikian sebelumnya, PDI Perjuangan NTB sudah mengintruksikan agar semua Calegnya memasang Foto Ganjar Mahfud di setiap APKnya," ulas didu. 

Lebih jauh didu nengatakan jika ada beberapa survei ganjar mahfud akan kalah di NTB , Mi6 meragukan hal tersebut karena tidak melihat fakta dan realitas yang sesungguhnya dilapangan hari ini dan suasana kebatinan   masyarakat NTB secara luas yang nampak merindukan kemenangan Ganjar Mahfud di NTB. 

"Kemenangan Ganjar Mahfud di NTB kelak, selain dimaknai sebagai bentuk  Revans,  juga sebagai monumen kemenangan kebersamaan rakyat NTB dalam membangun sinergi," kata didu. 

Terakhir didu mengatakan dengan sisa waktu kurang 27 hari menuju 14 februari 2024 , Sinergitas dan semangat gotong royong memenangkan Ganjar Mahfud baik oleh Partai Pengusung di NTB , Relawan Ganjar Mahfud yang nampak maupun individual plus sokongan undercover the Shadow telah menjadi triger dan spirit buat masyarakat NTB untuk bergerak sexaea swadaya tanpa rasa takut menyongsong era baru untuk masa depan penuh optimis. 

"Melihat animo dan giroh masyarakat bawah / wong cilik yang bersuka cita dan membincangkan Ganjar Mahfud dengan intensitas makin meluas , Mi6 menyakini kuat dugaan Ganjar Mahfud akan Revans dan Menang di NTB !!!," tukas didu.

Rabu, 17 Januari 2024

Pelayanan Kesehatan Dinilai tidak Maksimal, Kasta NTB Hearing ke Dikes Lombok Timur

 

Dinas Kesehatan Lombok Timur, Hearing Bersama Lembaga suadaya Masyarakat, Kasta NTB

Okenews.net - Kasta NTB DPD Lombok Timur sayangkan pelayanan kesehatan yang ada di Lombok Timur kurang maksimal dan kurang tanggap dalam melayani masyarakat.

Terkait dengan hal Itu Kasta NTB DPD Lotim gelar hearing ke Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur dan pihak terkait seperti BPJS Kesehatan, Puskesmas, RSUD Soedjono Selong, Selasa (17/01/2024).

Ketua Kasta NTB Munawir Haris mengatakan, pelayanan yang kurang memuaskan itu sangat kerap terjadi di Lombok Timur, tak hanya Puskesmas namun RSUD Raden Soedjono Selong.

"Kami sebagai lembaga swadaya masyarakat sangat menyayangkan hal-hal yang seperti itu, kejadian ini juga turut saya rasakan sendri, apalagi bagi masyrakat yang katagori agak awam," ungkapnya.

Menurut Munawir pelayan publik, khususnya di bidang pelayanan kesehatan seperti itu tidak cocok dilakukan oleh para tenaga kesehatan yang ada di Lombok Timur.

"Saya rasa, jika playanannya baik, itu juga bisa menjadi salah satu obat yang luarbiasa untuk pasien, bukan hanya sekedar obat yang berbentuk pil," tambahnya.

Munawir berharap, pelayanan kesehatan harus bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, mengingat akomudasi dan anggaran yang digelontorkan Pemda Lotim sangat besar.

"Harapan kita, untuk kedapan pelayanan kesehatan kita harus lebih baik, agar anggaran tersebut bisa dimaksimalkan," tutupnya.

Kepala Dinas Kesahatan Lombok Timur Fathurrahman mengaku bangga, dengan adanya kritikan dari masyarakat yang di wakili Kasta NTB  yang telah mengadukan keluhan masyarakat.

"Pertama, saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada teman teman dari Kasta NTB, yang telah mengingatkan kami, dan akan terus melakukan perbaikan agar kedepan pelayanan di bidang kesehatan semakin berkualitas," ungkapnya.

Bahkan ia menegaskan selalu menodorong pemangku kebijakan di sektor pelayanan kesehatan untuk terus melakukan perbaikan dan introspeksi agar pelayanan lebih berkualitas bagi masyarakat Lombok Timur.

"Namanya kita manusia ada kalanya kita hilaf dan salah, namun rupanya saya harus memperkuat lagi soal pelayanan yang ada di puskesmas dan rumah sakit," tegasnya.

Ia juga menyampaikan, setelah hearing akan melakukan koordinasi internal bersama para pemangku kebijakan pada bidang kesahatan, guna melakukan evaluasi terkait pelayanan dan hal hal internal lainnya.

"Setelah ini saya akan kumpulkan teman-teman puskesmas dan rumah sakit untuk menindak lanjuti masukan yang diberikan teman teman Kasta NTB yang sangat bagus untuk kebaikan pelayanan kesahatan di Lombok Timur," tutupnya.

Pj Bupati Lombok Timur, Menerima Kedatangan 6 Orang Anggota Parlemen Australia

 

Pj Bupati Lotim, sambut anggota Parlemen Australia
Okenews.net-- Secara resmi PJ. Bupati Lombok Timur bersama Kepala Dinas BP3AKB, Kepala Bappeda Lombok Timur dan beberapa pihak terkait menerima kedatangan enam orang anggota Parlemen Australia di Kabupaten Lombok Timur.

Penyambutan dan pererimaan tersebut berlangsung di Balai Desa Loyok pada Rabu,17/01/2024

Kunjungan keenam anggota Parlemen Australia tersebut merupakan bagian dari program study tour Australia Regional Leadership Initiative (ARLI) yang bertujuan menyediakan kesempatan bagi para anggota Parlemen Australia mempelajari konteks program-program kerjasama pembangunan.

Selain memperkenalkan daerah ini, Pj. Bupati dalam kata sambutannya juga memaparkan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti angka stunting dan angka kemiskinan.

Meksi begitu ia mengakui bahwa masyarakat sudah mulai menyadari bahwa penyebab kemiskinan dan stunting adalah maraknya perkawinan usia anak. tingginya

Menyusul Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun, Pemerintah Daerah bersama KAPAL Perempuan dan LPSDM menginisiasi lahirnya Perbup no. 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Dijelaskannya bahwa saat ini seluruh desa yang ada sudah memiliki peraturan desa terkait pencegahan perkawinan usia anak.

la pun memuji desa Loyok sebagai satu dari 33 desa yang memiliki Sekolah Perempuan.

Keberadaan sekolah perempuan menurutnya mendorong perempuan setempat mampu memetakan permasalahannya sendiri.

"Jika bisa membantu perempuan menyelesaikan masalahnya maka pemerintahan akan berhasil tetapi jauh lebih berhasil apabila kita berikan kesempatan perempuan itu menyelesaikan masalahnya sendiri," ujarnya.

Ia berharap hal tersebut dapat dijaga konsistensinya dan menjadi contoh bagi desa lainnya. la percaya keberhasilan sebuah desa juga didukung peran aktif perempuan.

Pujian juga dilontarkan Direktur Institut KAPAL Perempuan Misiyah yang menyebut Loyok memiliki paket lengkap. Disamping karya seni dan kreatifitas, masyarakatnya juga sudah memasarkan produk mereka secara daring hingga ke luar negeri.

Semenatra itu sekolah perempuan di desa Loyok mengembangkan pos pengaduan yang melakukan edukasi sekaligus pendampingan untuk kasus-kasus yang terjadi, seperti pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus-kasus lainnya,

"Sekolah perempuan sudah dijadikan sebagai rujukan yang diintegrasikan dalam desa ramah perempuan dan anak," katanya.

Sementara itu Perwakilan Parlemen Australia Hon Nola Bethwyn Marino mengawali sambutannya dengan memperkenalkan masing-masing rekannya. Dia mengaku senang dengan sambutan hangat yang diterima di desa ini. la menjelaskan disamping dirinya tergabung dalam Parlemen dia juga mengaku sebagai petani perempuan di negara Australia.

la pun berpesan agar perempuan di daerah ini terus belajar. Menurutnya, meskipun sudah menjadi ibu rumah tangga para perempuan juga harus terus belajar, "Di negara manapun yang sudah maju, perempuan tetap belajar dan berproses," katanya.

Selasa, 16 Januari 2024

Diduga Tidak Netral, Kepala Dinas DP3AKB Berikan Klarifikasi

 

Okenews.net - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur (Lotim) H. Ahmat angkat bicara soal pemberitaan di media yang menyebut dirinya mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. H. Ahmat mengklarifikasi bahwa fotonya dengan jari tiga itu diambil jauh hari sebelum penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ditemui di kantornya, Senin (15/1/2024) kemarin, H. Ahmat mengatakan simbol jari tiga, kelingking, jari manis dan jari tengah dan bentuk lingkaran pertemuan jari telunjuk dengan ibu jari merupakan simbol salam genre (Generasi Berencana). Simbol Genre itu katanya sudah baku. Tidak ada kaitannya dengan simbol tiga jari salah satu pasangan calon.

Dijelaskan, pose bersama dengan menunjukkan simbol Genre itu dilakukan pada tanggal 7 November 2023. Waktu itu, merupakan kegiatan sosialisasi program generasi berencana lewat salah satu radio swasta di Selong.

Sementara pengambilan nomor urut pasangan calon sepekan setelahnya. Tidak diketahui sama sekali simbol tiga jari itu akan menunjuk pada salah satu paslon Capres dan Cawapres. 

"Karena memang tidak ada kaitannya," ungkapnya.

Dikatakan pula, simbol tiga jari simbol salam genre ini berbeda bentuknya dengan tiga jari tanda nomor urut yang dimiliki salah satu Paslon. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), H. Ahmat tegaskan dirinya tetap menjaga netralitasnya.

Ditambahkan, ketika sudah ada nomor urut dan kampanye berlangsung semua simbol-simbol yang memiliki kesamaan dengan pasangan calon sudah dilarang untuk digunakan. 

Kadis DP3AKB Lotim ini pun tegaskan, semua  kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak boleh lagi berpose dengan menunjukkan jari yang memiliki kesamaan dengan identitas salah satu pasangan calon. 

"Meski pun simbol Genre itu sama sekali tak ada kesamaan dengan simbol salah satu Paslon, namun tetap dilarang digunakan," tutupnya.

Senin, 15 Januari 2024

Pemkab Lombok Timur Gelar Rapat Evaluasi Kinerja

Pj Bupati pimpin rapat evaluasi
Okenews.net – Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik mengingatkan pentingnya bukti dukung terhadap 10 indikator dan 106 sub indikator yang menjadi titik tekan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Pj Bupati saat memimpin rapat evaluasi kinerja yang berlangsung Senin (15/01/2024) guna mempercepat laporan kinerja triwulan 2 dan menyempurnakan laporan kinerja triwulan 1.  

Ia menegaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Salah satunya adalah pengangkatan Pjs. Kepala Desa yang berasal dari PNS agar hal tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

Ia berharap Pjs. Kades yang kinerjanya akan dievaluasi secara berkala tersebut nantinya dapat mengoptimalkan percepatan berbagai program startegis seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, dan program lainnya.

Sementara untuk mempercepat penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ia berharap pekan ini seluruh PA dan KPA sudah rampung sehingga pengadaan barang dan jasa sudah dapat dimulai.

Demikian juga pengendalian inflasi daerah yang menjadi fokus pemerintah pusat, diharapkan dapat terus dipantau dan dikendalikan.

Terkait pengendalian inflasi daerah, inspektur Daerah Hj. Baiq Miftahul Wasli mengingatkan pentingnya memperbarui data ketersediaan barang, distribusi, serta keterjangkauan harga secara berkesinambungan di samping koordinasi yang baik seluruh tim pengendali inflasi.

Pemerintah pusat telah menekankan agar mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah. Pelaksanaan tiga program prioritas seperti pemenuhan UHC, Mall Pelayanan Publik, dan strategi penurunan stunting pun diingatkan untuk lebih dipertajam dalam pemenuhan bukti dukung dan struktur anggaran.

Lapas Kelas IIB Selong Tingkatkan Standar Keamanan, Cegah Masuknya Barang Haram

 

Okenews.net- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Ahmad Sihabudin memberikan klarifikasi terhadap adanya dugaan warga binaan inisial ZA yang menjadi otak peredaran narkoba, sebagaimana pengakuan DH saat konferensi pers yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB kemarin (12/01). 

Adapun terkait hal itu, merupakan ketidaksempurnaan kami sebagai petugas/manusia yang harus mengawasi dan menjaga 376 orang warga binaan.

Disampaikan oleh Ahmad Sihabudin, pihaknya akan tegas jika ada petugas Lapas Kelas IIB Selong yang terindikasi melakukan praktek ilegal yang melanggar aturan. "Kita akan tegas untuk mendalami jika ada oknum petugas Lapas yang melakukan hal yang melanggar aturan," katanya. Senin (15/01/2024).

Dia menyatakan, sanksi tegas itu bisa langsung berupa pemecatan, terlebih lagi jika petugas tersebut terbukti melakukan tindakan yang mendukung adanya peredaran gelap narkoba di dalam Lapas. "Kalau ada yang terlibat narkoba, sudah jelas sanksinya berupa pemecatan," tegasnya. 

Disampaikan dia, setelah pemulangan ZA oleh penyidik BNNP NTB pada 21 Desember lalu, pihaknya langsung melakukan isolasi terhadap ZA di ruangan khusus. Tak hanya itu, pihaknya pun sudah memberikan sanksi tegas terhadap ZA dengan meregistrasi bersangkutan ke register F. 

"Artinya kalau dia sudah masuk di register F, bersangkutan tidak bisa lagi mendapat haknya, seperti remisi dan lainnya. Jadi ZA akan tetap menjalani hukuman pokok selama 7 tahun tanpa pengurangan sesuai vonis hakim yang sudah inkrah," ucapnya. 

Tak hanya itu, pihaknya sudah memberlakukan aturan baru dengan meningkatkan intensitas razia secara insidentil, dengan tujuan mengeleminir terjadinya barang terlarang masuk ke dalam Lapas. "Dan untuk komunikasi dengan keluarganya, kami sudah menyediakan wartelsuspas serta fasilitas kunjungan online (Video Call) ," paparnya. 

Selain itu, bagi setiap pengunjung diberlakukan juga aturan baru dengan peningkatan standar keamanan. "Semua barang bawaan yang masuk sekarang kita buka semua secara transparan, termasuk juga terhadap badan pengunjung, tamping yang bekerja di luar serta tahanan yang kembali dari persidangan kita lakukan screening lebih ketat tanpa terkecuali," ungkapnya. 

Disampaikan juga, jumlah kapasitas Lapas Kelas IIB Selong 139 orang, tapi kondisi terakhir dihuni 376 warga binaan, dimana 166 adalah narapidana narkoba. Sementara jumlah sipir yang melakukan penjagaan sebanyak 5 orang. 

"Kapasitas kami sangat overload, bayangkan saja dari 376 warga binaan, 166 adalah napi narkoba. Tentu ini butuh kerja ekstra untuk dilakukan pengawasan, apalagi mesin x-ray yang ada ternyata tidak bisa mendeteksi narkoba, tapi hanya sebatas logam. Dari itu setelah kami aktif di sini, kami meningkatkan standar keamanan dan memperbanyak razia insidentil," tegasnya. 

Dirinya pun berharap, Lapas Kelas IIB Selong bisa menjadi lembaga pemasyarakatan yang lebih baik, dengan dukungan sinergitas lintas lembaga dan masyarakat secara umum untuk menciptakan Lapas Bersinar (Lapas yang Bersih dari Narkoba), karena kita mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas peredaran dan pengendalian narkoba, ungkapnya.

Rachmat Hidayat ajak Stakeholder Peduli Disabilitas Penderita Lumpuh Layu Cerebral Palsy

 

Okenews.net-- Setelah sehari sebelumnya ( Minggu, 14 Januari 2024 ) Anggota DPR RI Komisi VIII dapil Lombok dari PDIP , H Rachmat Hidayat bagi kursi roda di desa Banyumulek - Lombok Barat, Hari ini Senin , 15 Januari 2024 , kembali Rachmat Hidayat menggelar aksi kemanusiaan bagi 5 Kursi Roda untuk penderita Disabilitas lumpuh layu ( Cerebral Palsy ) dan Lansia Lumpuh di Kota Praya - Lombok Tengah. Tampak Bibi Mantan Bupati Lombok Tengah, Suhaili yakni Hj Zakia, 65 tahun termasuk yang menerima bantuan Kursi Roda Rachmat Hidayat. 

Aksi Kemanusiaan bagi Kursi Roda merupakan Aspirasi Rachmat Hidayat  yang bermitra dengan Kemensos RI. Selain itu Rachmat didampingi Anggota DPRD NTB,  H Ruslan Turmuzi juga membagikan paket Sembako untuk penerima manfaat.

Dalam pengantar sambutannya, Rachmat Hidayat merasa surprise  dengan sambutan masyarakat yang banyak menghadiri acara serah terima bantuan Kursi Roda di halaman  rumah Kaling Bajang Toni. 

"Saya dihubungi Pak Ruslan Turmuzi katanya mau menyumbangkan  kursi roda untuk warga lombok tengah. Permintaan Pak Ruslan Turmuzi saya iyakan krn ditempat tiyang banyak stok kursi roda ," kata Rachmat Hidayat. 

Selanjutnya Rachmat Bercerita bahwa dia duduk di Komisi VIII yang bermitra dengan Kemensos RI. Selain Kursi Roda , saya juga kerap menyalurkan bantuan sosial seperti bantuan modal  usaha untuk para janda anggarannya sama-sama 5 juta. 

"Jangan tersinggung kalau saya bilang janda-janda," kelakar Rachmat sembari mengatakan untuk bantuan Kursi Roda di Lombok Tengah sudah banyak yang ia salurkan. 

"Ada kursi roda elektrik untuk orang dewasa maupun anak. Ada juga bantuan Pembangunan Lokal Sekolah, bantuan ke masjid - masjid yang bekerjasama dengan Departemen Agama," ujar Rachmat. 

Tanpa bermaksud kampanye , Rachmat Hidayat mengatakan semakin banyak wakilnya bapak ibu di DPRD  kabupaten, Provinsi , DPR maka makin bagus buat bapak ibu sekalian karena makin banyak yang memperhatikan. 

"Harapan saya kalau Pak Ruslan jadi lagi , saya akan kembali lagi kesini. Untuk itu mohon doanya," imbuh Rachmat. 

Tampak hadir dalam acara terima bantuan Kursi Roda sejumlah Tokoh Lombok Tengah seperti H. Masrun ( Mantan Calon Bupati Lombok Tengah ) , anggota DPRD NTB, TGH Najamuddin serta sejumlah aktivis maupun tokoh masyarakat loteng lainnya. 

Terpisah Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan , H Ruslan Turmuzi menambahkan bahwa Rachmat Hidayat ini sudah menjadi anggota DPR sudah ke 9 kali. Kalau dirinya sudah menjadi anggota DPR baru kelima kali inshaa Allah ke enam kali. 

"Untuk itu mohon doanya semua, semoga kita bisa dipertemukan kembali dilain kesempatan lainnya," kata Ruslan. 

Ruslan menambahkan sebagai wakil rakyat dirinya sama Pak Haji Rachmat Hidayat akan tetap senantiasa menyerap dan menerima aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran. 

"Hal ini penting agar sebagai wakil rakyat keberadaan kami dapat dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh masyarakat banyak tanpa ada diskriminasi," tambah lelaki yang kerap dijuluki Lurus Jalan. 

Selanjutnya  Ruslan Berharap hendaknya masyarakat lombok tengah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 februari 2024 mendatang.

"Gunakan hak pilihnya dengan baik. Pilihlah wakil rakyat yang peduli dan aspiratif," himbau Ruslan Turmuzi disela-sela pembagian Kursi roda. 

Sementara itu Hj Zakia , penerima bantuan Kursi Roda mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. 

"Terima kasih Bapak Rachmat  bantuan kursi rodanya, saya senang menerimanya," ujarnya.

Usai acara penyerahan Kursi Roda , Rachmat Hidayat dan rombongan , dihibur dan  menikmati suguhan aneka jenis musik yang dimainkan oleh grup musik lokal dari Praya, termasuk lagu - lagu koes plus dan keroncong. Rachmat nampak menyanyikan beberapa lagu koes plus tempo dulu.

Pemerintah Daerah Lombok Timur Serahkan Bantuan untuk Palestina Melalui Badan Amil Zakat Nasional Indonesia

 

Penyerahan Bantuan Kemanusiaan oleh Pemerintah Daerah Lotim Untu Palestina
Okenews.net-- pemerintah Daerah Lombok Timur turut ambil peran dalam hal kemanusiaan untuk membantu masyarakat Palestina yang di hadiri Ketua Baznas Lotim, Ketua Pengadilan Negeri Selong, Kabag Kesra, Camat Selong dan sejumlah relawan Lotim.

Mewakili Pj.Bupati, Pj Sekda Lombok Timur H. Hasni menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp. 1.026.000.000 yang di terima langsung Ketua Baznas RI KH. Noor Achmad melalui virtual, di Rupatama satu Gedung Bupati Lombok Timur, senin, 15/01/2024

Dalam sambutanya, mewakili Pj Bupati Lombok Timur, Pj. Sekda menjelaskan infak kemanusiaan yang dihimpun Baznas Lombok Timur tersebut bersumber dari ASN seperti PGRI, jamaah masjid serta relawan yang peduli kepada rakyat Palestina.

"Karena kolaborasi yang dibangun oleh Baznas Lotim, semua stakeholder dilibatkan untuk  peduli dan rasa kemanusiaan yang tinggi untuk Palestina sehingga Baznas Lotim bisa mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.026.000.000 yang pada hari ini akan diserahkan secara simbolis kepada Baznas RI," ujarnya.

la berharap bantuan tersebut dapat mengurangi beban atau penderitaan rakyat Palestina yang sedang berada dalam situasi sulit, "Salam hormat dari kami kepada masyarakat Palestina," katanya.

"Masyarakat Lotim terus mendoakan Palestina, mudah-mudahan mereka segera terbebas dari cengkeraman zionis Israel," imbuhnya.

Ketua Baznas RI menyampaikan apresiasi terhadap bantuan yang diberikan tersebut. Bantuan semacam ini dinilai sebagai komitmen masyarakat Indonesia yang bisa mempengaruhi kekuatan saudara-saudara Palestina.

la menyebutkan dana bantuan untuk Palestina yang sudah terkumpul di Baznas RI sebesar Rp. 225 Milyar. Dana tersebut nantinya akan disalurkan tidak hanya untuk bantuan pembangunan sekolah, masjid, rumah sakit serta rumah- rumah penduduk, tetapi juga akan dibelanjakan dan disalurkan dalam bentuk barang, "sebab disana bantuan uang akan membuat mereka kesulitan untuk membelanjakannya," ujarnya.

Pemda Lombok Timur Adakan Rapat Internal Terkait Evaluasi Kinerja Triwulan 1

 

Rapat evaluasi Kinerja Pemda Lotim
Okenews.net--Pemerintah Lombok Timur di Pimpin Pj Bupati adakan rapat koordinasi internal Bersama Seluruh OPD terkait, guna percepatan pelaporan kinerja triwulan 2 dan penyempurnaan terkait kinerja pekerjaan pada triwulan 1

Rapat Evaluasi kerja tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lotim, senin 15/01/2024

Dalam rapatnya Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengingatkan pentingnya bukti dukung terhadap 10 indikator dan 106 sub indikator yang menjadi titik tekan pemerintah pusat.

la menambahkan pula sejumlah isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Salah satunya adalah pengangkatan Pjs. Kepala Desa yang berasal dari ASN, dalam hal ini PNS.

Mengingat hal itu ia meminta agar hal tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Terkait itu pula ia berharap Pjs. Kades yang kinerjanya akan dievaluasi secara berkala tersebut nantinya dapat mengoptimalkan percepatan berbagai program startegis seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, dan program lainnya.

Diingatkannya pula untuk mempercepat penetapan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ia berharap pekan ini seluruh PA dan KPA sudah rampung sehingga pengadaan barang dan jasa sudah dapat dimulai pekan berikutnya. Pengendalian inflasi daerah yang menjadi fokus pemerintah pusat, diharapkan dapat terus dipantau dan dikendalikan.

Pada kesempatan yang sama Inspektur Daerah Hj.Baiq Miftahul Wasli mengingatkan pentingnya memperbarui data ketersediaan barang, distribusi, serta keterjangkauan harga secara berkesinambungan di samping koordinasi yang baik seluruh tim pengendali inflasi. Pemerintah Pusat, tambahnya, juga menekankan agar mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah.

Pelaksanaan tiga program prioritas seperti pemenuhan UHC, Mall Pelayanan Publik, dan strategi penurunan stunting pun diingatkan untuk lebih dipertajam dalam pemenuhan bukti dukung dan struktur anggaran.

Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi