PELANTIKAN 72 pejabat eselon II dan III oleh Gubernur NTB pada 30 April 2025 patut diapresiasi sebagai bentuk kelanjutan sistem birokrasi. Namun publik tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa proses ini sempat gagal dilaksanakan seminggu sebelumnya, padahal undangan sudah tersebar dan acara telah disiapkan.
Dr. Muhamad Ali, M.Si
Batalnya pelantikan secara mendadak bukan sekadar urusan teknis. Hal itu menandai kegagapan koordinasi dan potensi lemahnya kendali atas proses administrasi yang sangat krusial. Ini bukan sekadar "drama birokrasi", tapi cermin dari ketidaksiapan dalam mengelola simbol-simbol penting tata kelola pemerintahan.
Seiring dengan pelantikan 72 pejabat, publik mencatat 14 kursi jabatan eselon II yang masih kosong, termasuk Kepala Bappenda, ESDM, DLHK, dan tiga Wakil Direktur RSUD NTB.
Kekosongan ini tentu akan memengaruhi efektivitas layanan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam konteks ini, pertanyaan publik muncul secara wajar: di mana letak meritokrasi yang selama ini digaungkan? Apakah proses yang terjadi sudah benar-benar mencerminkan prinsip merit? Ataukah hanya narasi indah di permukaan?
Komitmen terhadap meritokrasi tidak cukup diwujudkan dalam pidato. Namun menuntut konsistensi dan keberanian dalam membuat keputusan sulit, termasuk soal siapa yang layak duduk di kursi jabatan publik. Terlebih jika dalam ekosistem birokrasi terdapat figur yang sedang menghadapi proses hukum, seharusnya pemimpin tidak ragu mengambil sikap yang jelas—seperti pembebastugasan sementara demi menjaga marwah institusi.
Apalagi Gubernur sendiri menyebut bahwa birokrasi NTB “sedang sakit”. Maka, langkah pertama yang paling logis adalah menyingkirkan potensi infeksi yang dapat merusak kepercayaan publik. Jangan biarkan ketegasan hanya menjadi milik pidato, tapi tidak hadir dalam tindakan.
Visi “NTB Makmur Mendunia” adalah visi besar yang memerlukan mesin birokrasi yang sehat dan bisa dipercaya. Namun suasana mutasi kali ini—yang disertai atmosfer ketakutan, ketidakpastian, dan bahkan labelisasi politik—justru memperlihatkan bahwa mesin itu masih belum benar-benar berfungsi optimal.
Jika aparatur sipil negara (ASN) masih harus mendengar bisikan seperti “kamu orangnya siapa” atau “kamu dukung siapa kemarin”, maka merit tak lagi punya tempat. Yang ada hanyalah sistem yang membungkus balas jasa dengan jargon reformasi.
Mutasi ini sudah berjalan, dan sah secara administratif. Namun, legitimasi moral tidak datang dari surat keputusan (SK), melainkan dari proses yang terbuka, adil, dan terbebas dari intervensi yang tidak semestinya.
Sebagai warga sipil yang mencintai NTB, publik hanya ingin menyampaikan bahwa kepercayaan tidak lahir dari niat baik, tetapi dari bukti keberanian untuk berlaku adil. Jika meritokrasi masih jadi retorika, maka NTB akan tetap tertahan—bukan karena tidak ada panggung dunia, tapi karena terlalu sibuk mengurus panggung kecil sendiri.
#Penulis: Dr. Muhamad Ali, M.Si (Dosen Pascasarjana Universitas Hamzanwadi)
