.png)
 |
| DPK KNPI Se- Kabupaten Lombok Timur |
Tantangan tegas tersebut disampaikan Bupati Warisin saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Lombok Timur, Senin (15/12/2025). Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa perubahan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa keberanian dan peran aktif pemuda.
Mengutip laporan Ketua Panitia, Dr. Karomi, Bupati menegaskan bahwa pemuda adalah subjek utama perubahan.
“Kalau ingin perubahan, pemudalah yang harus menciptakan perubahan itu sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pemuda tidak hanya pandai bersorak, tetapi mampu membebaskan diri dari keterpurukan dan berkontribusi nyata di tengah masyarakat.
“Jadilah pemuda terbaik di tempat masing-masing. Tidak ada orang yang bisa mengkreasikan diri Anda selain diri Anda sendiri,” tegasnya.
Bupati Warisin juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa selalu ditentukan oleh peran pemuda, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga reformasi. Menurutnya, Lombok Timur membutuhkan pemuda-pemuda hebat yang berani membangun sekaligus mengkritik kebijakan daerah secara konstruktif.
“Siapa lagi yang akan membangun dan mengkritik Lombok Timur ini kalau bukan pemuda?” ujarnya, sembari menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung organisasi kepemudaan sesuai kemampuan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati secara khusus menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor perizinan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB. Ia mengungkapkan masih maraknya praktik akal-akalan, di mana pengurusan izin hanya dilakukan untuk sebagian kecil bangunan, sehingga merugikan daerah.
“Kalau Anda pemuda yang bertanggung jawab, berani kritik, dan punya wawasan, bantu pemerintah meluruskan ini,” serunya.
Ia bahkan menegaskan bahwa penerimaan PPG Lombok Timur termasuk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain, sehingga perlu pengawasan serius dari semua pihak, termasuk pemuda.
Selain isu pembangunan dan PAD, Bupati Warisin juga memaparkan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan sosial masyarakat. Pemerintah tengah berupaya melobi kementerian terkait untuk menambah alokasi dana bagi hasil cukai tembakau guna memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita ingin masyarakat pekerja kita terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya sangat besar, bisa mencapai Rp260 juta,” jelasnya, seraya menilai perlindungan tersebut jauh lebih efektif dibandingkan bantuan tunai semata.
Menanggapi tantangan tersebut, Ketua DPD KNPI Lombok Timur, Zuarno Saputra, menyatakan kesiapan KNPI untuk mengambil peran strategis.
“Apa yang disampaikan Bapak Bupati sangat bagus. Ini menunjukkan pemerintah daerah tidak anti kritik dan membuka ruang kemitraan,” katanya.
Zuarno menegaskan KNPI sebagai organisasi kepemudaan wajib hadir sebagai mitra strategis pemerintah, baik dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun mengawal kebijakan menuju Lombok Timur yang lebih cerdas dan berkeadilan.
Pelantikan DPK KNPI ini turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, unsur Forkopimda, serta seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Lombok Timur, menandai komitmen bersama antara pemerintah dan pemuda dalam membangun daerah.
