.png)
 |
| Bupati Lombok Timur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan |
Usulan tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat mendampingi kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, Jumat (27/2/2026).
Menurut Bupati, keberadaan SPBN sangat penting untuk melengkapi fasilitas di KNMP Ekas Buana agar aktivitas melaut nelayan menjadi lebih efisien dan terjangkau.
“SPBN ini akan sangat membantu nelayan kita. Kami berharap Kementerian dapat menjembatani proses perizinannya. Pemerintah daerah siap mendukung pengelolaannya melalui BUMD agar akses bahan bakar lebih mudah dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan KNMP di Ekas Buana. Ia berharap fasilitas serupa dapat diperluas ke wilayah pesisir lain, mengingat garis pantai Lombok Timur yang membentang dari utara hingga selatan.
“Keberadaan KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan SPBN, termasuk pengelolaannya oleh BUMD. Ia memastikan realisasi SPBN akan segera ditindaklanjuti.
“Kita setuju SPBN ini dibangun untuk mendukung operasional nelayan. Pengelolaan oleh BUMD juga langkah yang baik,” ujar Wahyu.
Tak hanya itu, KKP juga akan memberikan bantuan sepuluh unit kapal beserta mesin kapal bagi nelayan di Lombok Timur. Dalam kesempatan tersebut, Menteri turut menginstruksikan Dirjen Perikanan Budidaya untuk menata dan memperbaiki keramba jaring apung di kawasan Ekas agar lebih tertata dan produktif.
Di hadapan para nelayan yang menyambut antusias, Wahyu juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas KNMP dan memanfaatkannya secara optimal melalui koperasi desa. Ia menargetkan dalam dua tahun ke depan dampak ekonomi KNMP sudah dirasakan signifikan oleh masyarakat.
“Kita ingin dua tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat pesisir yang hidup dalam kemiskinan,” ujarnya optimistis.
Selain pembangunan infrastruktur dan bantuan kapal, KKP juga menyiapkan perlindungan sosial bagi nelayan berupa asuransi. Secara nasional, tersedia 270 ribu kuota asuransi nelayan yang akan disalurkan ke berbagai daerah, termasuk Lombok Timur. Langkah ini diperkuat dengan komitmen Pemda yang telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan setempat.
Sebelumnya, Menteri bersama Bupati Lombok Timur, Plh Sekda NTB, serta sejumlah kepala daerah di NTB meninjau langsung kualitas bangunan di KNMP Ekas Buana.
Sebagai informasi, KNMP Ekas Buana merupakan satu dari tiga KNMP yang dibangun di NTB. Fasilitas ini berdiri di atas lahan milik Pemda seluas 1,5 hektare dan diharapkan menjadi model pengembangan kampung nelayan terpadu di wilayah lainnya.
