.png)
Okenews.net — Perubahan iklim dan ancaman kekeringan menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi ini tidak hanya mengancam produktivitas petani, tetapi juga berpotensi memperburuk kemiskinan ekstrem jika tidak ditangani melalui kebijakan yang tepat.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi terbatas yang digelar Lombok Research Center (LRC), Kamis sore (15/10). Kegiatan bertajuk “Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem” itu menghadirkan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sebagai narasumber utama bersama sejumlah jurnalis dari berbagai media.
Dalam pemaparannya, Edwin menjelaskan bahwa fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau berdampak langsung terhadap ketersediaan air irigasi dan jadwal tanam petani. Bahkan, musim tanam berpotensi mundur hingga sekitar dua bulan.
Wilayah selatan Lombok Timur, terutama Sakra, Keruak, dan Jerowaru, menjadi kawasan yang rentan karena sebagian besar lahan pertaniannya bergantung pada curah hujan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata-mata dari sisi pertanian. Penurunan hasil panen dan hilangnya pendapatan petani dapat memicu kenaikan harga pangan, memperbesar risiko kemiskinan, hingga menimbulkan persoalan sosial dalam rumah tangga, termasuk meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Karena itu, kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dirancang secara terpadu dengan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Perkuat Infrastruktur Air dan Irigasi
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kekeringan, terutama melalui pembangunan infrastruktur air dan perbaikan jaringan irigasi.
Hingga 12 Oktober, tercatat penanganan 97 titik infrastruktur air serta 92 titik irigasi pertanian dengan nilai anggaran Rp9,2 miliar. Selain itu, pemerintah juga membangun 25 sistem irigasi berbasis partisipasi masyarakat.
Program lainnya berupa pembangunan 265 sistem air perpompaan dengan nilai sekitar Rp41 miliar yang pelaksanaannya masih berlangsung hingga Desember.
Pemkab juga mendorong pengelolaan infrastruktur air secara mandiri melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), sekaligus memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk membantu mengatasi kekeringan di sejumlah wilayah.
Di sektor produksi, pemerintah menargetkan pengembangan lahan pertanian sekitar 5.000 hektare hingga Desember melalui program Modern Advanced Agriculture System (PMAAS). Pendampingan terhadap petani juga diperkuat dengan melibatkan 197 kelompok petani atau PPL pertanian sebagai mitra di lapangan.
Andalkan Sinergi Pemerintah Pusat
Edwin mengakui, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian. Alokasi anggaran pertanian disebut tidak lebih dari lima persen dari total belanja daerah.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Lotim berupaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, khususnya Kementerian Pertanian. Strategi jemput bola dilakukan agar Lombok Timur memperoleh dukungan anggaran dan program yang lebih besar.
Arah kebijakan pertanian periode 2027–2029 juga difokuskan pada penguatan infrastruktur, ketahanan air, modernisasi pertanian, optimalisasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, serta penguatan kelembagaan petani, termasuk kelembagaan buruh tani.
Di sisi lain, pemerintah menilai pengalaman petani dalam menyesuaikan pola tanam, memanfaatkan sumber air, dan mulai menerapkan teknologi pertanian modern menjadi modal penting dalam menghadapi perubahan iklim.
Melalui diskusi tersebut, LRC dan para peserta mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar program nasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata petani di Lombok Timur.
Upaya adaptasi perubahan iklim diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan produksi pertanian, tetapi juga melindungi pendapatan keluarga petani dan mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
