Bupati Lotim Minta Digitalisasi Pajak Diperkuat, Kebocoran PAD Ditekan

Hermanamrullah    Oktober 06, 2026   

Bupati Lotim Minta Digitalisasi Pajak Diperkuat, Kebocoran PAD Ditekan

Okenews.net – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk memperkuat sistem pembayaran digital guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan potensi kebocoran penerimaan.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10).

Haerul Warisin menilai capaian digitalisasi daerah perlu terus ditingkatkan di tengah persaingan antarkabupaten/kota. Menurutnya, prestasi yang diraih pada tahun sebelumnya harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja, bukan alasan untuk berpuas diri.

Ia meminta setiap titik penerimaan pajak dan retribusi daerah menyediakan kanal pembayaran digital yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, seluruh transaksi harus tercatat dengan baik agar proses rekonsiliasi penerimaan dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Menurut Bupati, data transaksi digital dapat dimanfaatkan untuk memantau kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap, serta mengurangi risiko kebocoran. Data tersebut juga penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan digitalisasi, terutama keterbatasan jaringan dan tingkat literasi digital masyarakat. Karena itu, seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dan sinergi, termasuk dalam memberikan edukasi serta memastikan layanan digital berjalan optimal.

Haerul Warisin juga menekankan agar TP2DD tidak hanya berorientasi pada pencapaian indeks, tetapi mampu membangun ekosistem digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ignatius Adhi Nugroho, menyampaikan bahwa Lombok Timur mencatat indeks digitalisasi daerah sebesar 98,5 persen, yang menempatkannya pada posisi tertinggi di NTB berdasarkan penilaian tersebut.

Namun, ia menyebut masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek realisasi yang berada di angka 85 persen.

Untuk itu, ia mendorong penguatan pemantauan transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, dan jenis penerimaan. Optimalisasi layanan pembayaran pajak dan retribusi juga dinilai penting agar penerimaan daerah dapat terus meningkat.

Selain itu, OPD bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diharapkan memperjelas informasi kanal pembayaran digital, baik melalui loket pelayanan, media sosial, maupun saluran informasi resmi lainnya.

Melalui langkah tersebut, digitalisasi di Lombok Timur diharapkan tidak hanya mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan transparansi penerimaan.

Lotim Dorong Pajak Digital, Bupati Launching SIPDAH Berbasis QRIS

Hermanamrullah    Mei 04, 2026   

Lotim Dorong Pajak Digital, Bupati Launching SIPDAH Berbasis QRIS

Foto: Bupati Beserta Jajaran dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi meluncurkan sistem pembayaran digital melalui aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH), Senin (4/5). Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Rupatama I Kantor Bupati.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transaksi keuangan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Selain itu, digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik berbasis tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati Haerul Warisin mengungkapkan, Lombok Timur telah mencatat berbagai capaian sepanjang 2025, termasuk meraih penghargaan nasional dalam bidang digitalisasi melalui TP2DD. Namun, menurutnya, mempertahankan prestasi tersebut menjadi tantangan tersendiri.

“Mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraih. Karena itu, kita harus terus berinovasi dan mencari strategi terbaik agar capaian ini bisa dipertahankan,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, realisasi PAD Lombok Timur pada 2025 tercatat mencapai 99,50 persen dengan capaian pendapatan menyentuh 101 persen. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan pentingnya transformasi berkelanjutan, terutama dalam memanfaatkan teknologi. Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak lagi bergantung pada sistem konvensional.

“Ke depan, seluruh transaksi diarahkan non-tunai dan terintegrasi dalam sistem digital berbasis data. Semua OPD penghasil PAD wajib menerapkan sistem ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa penerapan SIPDAH bertujuan mengoptimalkan strategi peningkatan PAD melalui integrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Ia menyebutkan, sistem tersebut mencakup sembilan jenis pajak daerah dan kini telah bertransformasi dari metode pembayaran statis menjadi lebih dinamis dengan dukungan QRIS. Selain itu, seluruh transaksi pajak akan terdata menggunakan identitas wajib pajak berbasis nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan penerapan sistem ini, pemerintah daerah berharap kepatuhan wajib pajak meningkat serta sinergi antar OPD semakin kuat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.