Ratusan Jamaah Padati Peringatan Maulid Nabi di Lombok Timur, Wabup Edwin Ajak Warga Jaga Kondusivitas

Hermanamrullah    September 12, 2025   

Ratusan Jamaah Padati Peringatan Maulid Nabi di Lombok Timur, Wabup Edwin Ajak Warga Jaga Kondusivitas

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net– Ratusan jamaah memadati Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar Jumat (05/09/2025). Acara tingkat kabupaten ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Edwin menyoroti perbedaan peringatan maulid dengan perayaan Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram. Menurutnya, perayaan maulid digelar hampir di setiap masjid dan mushala desa, meskipun Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengimbau pemerintah daerah untuk membatasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian.

“Alhamdulillah, kondisi masyarakat kita tetap aman dan damai meski sempat menghadapi gelombang demonstrasi. Masyarakat Lombok Timur tidak mudah terpancing emosi oleh isu-isu di media sosial. Ini patut kita syukuri dan jaga bersama,” ujar Edwin. Ia menegaskan pentingnya kebersamaan agar situasi kondusif tetap terpelihara.

Sementara itu, penceramah TGH. M. Rizki Hamzar dalam uraian hikmah maulid menekankan keutamaan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau teladan terbaik bagi umat Islam, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial saat ini. Di akhir ceramah, ia memanjatkan doa agar Lombok Timur senantiasa diberikan keamanan, kenyamanan, dan masyarakatnya tetap bersatu dalam ikatan silaturahmi.

PTSL Lombok Timur Rampung 100 Persen, Penyerahan Sertifikat Baru Capai 80 Persen

Hermanamrullah    September 04, 2025   

PTSL Lombok Timur Rampung 100 Persen, Penyerahan Sertifikat Baru Capai 80 Persen

Darmawan Wibowo, Kasi Pendapatan dan Pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur

Okenews.net – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Timur kembali mencatat capaian membanggakan. Hingga September 2025, program strategis nasional ini berhasil dituntaskan 100 persen dari target yang ditetapkan pemerintah provinsi.

Meski demikian, realisasi penerbitan sertifikat tanah baru mencapai sekitar 80 persen. Artinya, sebagian sertifikat masih dalam proses penyerahan kepada masyarakat penerima.

Sejumlah desa yang mengajukan program PTSL telah menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah, di antaranya Desa Sapit, Tetebatu, dan Pejaring, yang menjadi desa dengan progres tercepat. Penyerahan sertifikat pun dilakukan secara bertahap, termasuk di Desa Rarang dan Desa Rakam sebagai lokasi penyerahan terakhir.

“Capaian PTSL per September ini bisa dikatakan rampung 100 persen dari target provinsi. Namun, untuk penyerahan sertifikatnya masih berjalan, dan baru sekitar 80 persen yang sudah diterima masyarakat,” jelas Darmawan Wibowo, Kasi Pendapatan dan Pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur, Kamis (04/09/2025).

Darmawan menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan tambahan sekitar 2.000 bidang tanah untuk didaftarkan, mengingat masih ada masyarakat yang belum terfasilitasi dalam program ini.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa PTSL ke depan tidak hanya sebatas penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga diarahkan untuk mendukung legalisasi aset, penguatan desa binaan, serta pelayanan berbasis potensi desa yang sudah terdata.

“PTSL hadir untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak hanya sertifikat, tetapi juga pelayanan lain yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia pun berharap masyarakat lebih aktif memanfaatkan program ini tanpa keraguan. “PTSL memang diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki sertifikat. Semoga pelaksanaannya terus berbenah agar target lebih mudah tercapai, sekaligus meningkatkan kepuasan pelayanan kami kepada masyarakat,” tutupnya.

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Jadikan Maulid sebagai Momentum Perdamaian

Hermanamrullah    September 04, 2025   

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Jadikan Maulid sebagai Momentum Perdamaian

Okenews.net – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok, Fauzan Khalid, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga perdamaian.

Imbauan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Riyadatul Wardiyah, Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Lombok Barat, Selasa malam (02/09/2025).

“Hentikan demo anarkistis dan jangan merusak suasana peringatan Maulid. Sampaikan aspirasi dengan cara damai, sesuai teladan Nabi Muhammad SAW yang selalu mengedepankan akhlak mulia,” tegas Fauzan, yang juga anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem.

Menurutnya, peringatan Maulid merupakan saat yang tepat untuk introspeksi diri. Masyarakat diharapkan saling menjaga, saling menasehati, dan menghindari segala bentuk tindakan yang merusak, seperti aksi perusakan dan pembakaran dalam demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Demo boleh, tapi jangan dengan cara-cara yang merugikan. Mari jaga kedamaian dan persaudaraan sebagaimana yang diajarkan Nabi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Fauzan juga mengajak masyarakat mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai program prorakyat seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), pengobatan gratis, hingga sekolah rakyat akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Banyak program yang dijalankan pemerintah untuk rakyat. Karena itu, mari kita dukung bersama demi kemajuan bangsa,” ujarnya di hadapan jamaah.

Senada dengan Fauzan, Tuan Guru Zaenuddin yang turut memberikan tausiyah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam menyampaikan aspirasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah di tengah perbedaan.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda dalam pengajian Maulid di Masjid Hikmah Syukri, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Fauzan kembali menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengajak masyarakat terus memupuk rasa persaudaraan serta mendukung upaya pemerintah membangun Indonesia.

27 Advokat Baru IKADIN NTB Resmi Dilantik, Ketua DPD Tekankan Integritas dan Pengabdian Hukum

Hermanamrullah    Agustus 30, 2025   

27 Advokat Baru IKADIN NTB Resmi Dilantik, Ketua DPD Tekankan Integritas dan Pengabdian Hukum

Ketua DPD IKADIN NTB, Dr. Irpan Suriadiata, SHI., MH 

Okenews.net – Sebanyak 27 advokat baru resmi dilantik sebagai anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam acara pengangkatan yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (30/08/2025).

Pelantikan ini dihadiri Wakil Ketua Umum DPP IKADIN, Dr. Susilo Lestari, SH., MH, bersama tamu undangan dari unsur pemerintah, TNI, Polri, serta sejumlah instansi swasta.

Ketua DPD IKADIN NTB, Dr. Irpan Suriadiata, SHI., MH menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan momentum awal pengabdian hukum yang menuntut integritas dan keberanian.

“Hari ini adalah titik awal perjalanan pengabdian hukum. Profesi advokat bukan hanya soal kecakapan hukum, tetapi juga integritas moral, komitmen kebangsaan, serta keberanian membela kebenaran, meskipun itu tidak populer,” tegasnya.

Menurut Dr. Irpan, advokat memiliki amanah konstitusi untuk menegakkan hukum, menjamin keadilan, dan memastikan hak-hak warga negara terutama kelompok lemah dan tak bersuara tetap terlindungi.

Ia menegaskan bahwa advokat IKADIN bukan hanya pembela klien, tetapi juga penjaga nilai keadilan.

“Tegakkan hukum meski langit runtuh. Bela kepentingan rakyat kecil, karena di situlah nurani hukum diuji,” ujarnya.

Dr. Irpan optimistis advokat IKADIN NTB mampu menjalankan amanah profesi dengan jujur dan tulus. 

“Saya percaya mereka akan menjadi pejuang hukum yang cerdas dalam argumentasi, jujur dalam niat, dan tulus dalam pengabdian,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh advokat baru untuk menjaga martabat profesi dan membangun kepercayaan publik.

“Selamat datang di barisan pejuang hukum. Mari kita buktikan bahwa hukum masih bisa menjadi harapan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP IKADIN, Dr. Susilo Lestari, memberikan apresiasi atas kinerja DPD IKADIN NTB. Ia berharap advokat yang baru dilantik tetap memegang teguh kode etik advokat dalam setiap menjalankan profesinya.

Antisipasi Kebakaran, Damkarmat Lotim Bagikan Nomor Darurat di Semua Pos WMK

Hermanamrullah    Agustus 28, 2025   

Antisipasi Kebakaran, Damkarmat Lotim Bagikan Nomor Darurat di Semua Pos WMK

Dinas Damkarmat Lombok Timur bagikan Kontak Darurat

Okenews.net – Kebakaran masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Lombok Timur, terutama pada musim kemarau ketika api mudah merambat, apalagi di kawasan lahan tembakau yang kering. Untuk mengantisipasi hal itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Lotim gencar melakukan sosialisasi nomor darurat kebakaran melalui masing-masing pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Sosialisasi ini dilakukan secara masif, baik lewat media sosial maupun pemberitaan di berbagai platform online. Tujuannya, meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pencegahan sekaligus mempercepat laporan saat kebakaran terjadi.

“Setiap detik sangat berharga. Respons cepat warga dan laporan segera ke petugas bisa menyelamatkan nyawa maupun harta benda. Karena itu, kami membagikan nomor darurat Damkarmat di setiap pos WMK agar masyarakat tidak bingung saat melapor,” jelas Helmy Eka Saputra, Kamis (28/8/2025).

Selain membagikan nomor kontak darurat, Damkarmat juga mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas sehari-hari yang berisiko memicu kebakaran, seperti membakar sampah sembarangan, korsleting listrik, hingga kelalaian penggunaan kompor gas.

Helmy menegaskan, penanganan kebakaran bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Laporan cepat sangat membantu tim di lapangan agar bisa bergerak lebih sigap dari pos WMK terdekat.

“Banyak kasus baru dilaporkan setelah api meluas. Dengan adanya nomor kontak darurat di setiap pos WMK, kami ingin memastikan tim bisa segera bergerak cepat,” tambahnya.

YGSI Paparkan Capaian Program Cegah Kekerasan Gender dan Perkawinan Anak di Lotim

Hermanamrullah    Agustus 28, 2025   

YGSI Paparkan Capaian Program Cegah Kekerasan Gender dan Perkawinan Anak di Lotim

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI)

Okenews.net – Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur menggelar Dialog Capaian Praktik Baik terkait pencegahan kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, dan kehamilan remaja di Aula DP3AKB, Rabu (27/08/2025).

Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OPD, organisasi masyarakat sipil, forum anak, guru PKRS, hingga media. Tujuannya, menyampaikan hasil implementasi program YGSI di empat desa dan empat sekolah intervensi, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk perlindungan anak dan pemberdayaan remaja.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Lombok Timur, Fathiyah S.St., menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang refleksi bersama agar praktik baik yang sudah berjalan bisa diperluas ke desa dan sekolah lainnya.

“Kasus kekerasan berbasis gender dan seksual mayoritas menimpa perempuan. Karena itu, kami berkomitmen melanjutkan program yang digagas YGSI dengan tetap berkolaborasi bersama NGO maupun instansi terkait,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas PMD, Assairul Kabir, mendorong desa-desa intervensi untuk aktif membuat peraturan desa (Perdes) terkait pencegahan perkawinan anak dan kekerasan seksual. Ia juga mengajak generasi muda untuk kreatif memanfaatkan teknologi digital dalam menyuarakan kampanye perlindungan anak.

Dukungan serupa datang dari Dinas Sosial Lotim. Lalu Muhammad Isnaeni menegaskan pentingnya respons cepat terhadap kasus perkawinan anak. Meski terkendala SDM dan fasilitas, pihaknya siap menindaklanjuti laporan melalui jalur koordinasi.

“Golden period dalam pencegahan perkawinan anak tidak boleh terlewat. Jika ada laporan, kami siap sigap menangani, termasuk lewat program pelatihan keterampilan remaja yang belum menikah,” tegasnya.

Perwakilan Kemenag Lotim, M. Taisir, menilai implementasi PKRS di madrasah sejalan dengan kebutuhan siswa. Materi PKRS dapat disisipkan dalam muatan lokal dengan pendekatan kreatif seperti cerita, karya tulis, hingga video edukatif.

Sementara dari sisi layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Lotim menyebut program YGSI telah didukung melalui edukasi reproduksi di puskesmas. Bappeda pun menyatakan siap berperan sesuai tupoksi, sebagaimana kolaborasi dengan NGO lainnya.

Sejak 2021, YGSI telah menjalankan program di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Hasilnya antara lain lahir sejumlah regulasi perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan desa, hingga media edukasi berbasis budaya lokal.

Acara ini berlangsung sejak pukul 08.00 Wita dengan agenda pemaparan capaian program, diskusi komitmen lintas sektor, hingga penutupan. Sebanyak 32 peserta hadir, dan diharapkan forum ini menjadi pijakan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak dalam memperkuat perlindungan anak di Lombok Timur.

Jaga Harga dan Distribusi Panen, Bupati Lotim Ajak Pengusaha Tembakau Bersinergi

Hermanamrullah    Agustus 27, 2025   

Jaga Harga dan Distribusi Panen, Bupati Lotim Ajak Pengusaha Tembakau Bersinergi

Pemda Lombok Timur

Okenews.net – Untuk mengantisipasi gejolak harga serta menjaga kelancaran distribusi hasil panen, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama puluhan pengusaha tembakau di ruang rapat Bupati, Rabu (27/08/2025). 

Pertemuan ini membahas langkah strategis guna menyelamatkan sektor agribisnis tembakau yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Rakor tersebut juga menjadi wadah komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, sekaligus menjembatani kepentingan pengusaha dan petani sebagai ujung tombak produksi.

Bupati Haerul Warisin menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara harga yang ditawarkan pengusaha dengan produktivitas petani. “Pengusaha harus memberikan harga yang menguntungkan kedua belah pihak, sementara petani tetap menjaga kualitas dan produktivitas hasil tanam,” tegasnya.

Ia juga menyoroti praktik pembeli gelap yang marak terjadi dan merugikan pengusaha resmi. Pemerintah, katanya, tidak akan segan menindak tegas pengusaha atau pembeli ilegal tanpa izin. Untuk itu, tim operasi pasar (Opjar) maupun tim terpadu akan melakukan pengawasan ketat dalam pendistribusian tembakau.

Meski luas lahan tembakau tahun ini sedikit berkurang akibat anomali iklim yakni sekitar 26 ribu hektar untuk jenis tembakau rakyat dan Virginia kondisi pertanaman dinilai masih aman. Namun, ketidakstabilan harga tetap menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan petani.

Para pengusaha yang hadir menyambut baik inisiatif pemerintah daerah. Mereka berharap forum dialog seperti ini bisa digelar secara rutin, sekaligus meminta pemerintah untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani agar hasil panen lebih berkualitas. Selain itu, mereka mendukung langkah tegas pemerintah menertibkan pembeli gelap yang kerap mengganggu stabilitas harga.

Bupati Lotim dalam kesempatan itu juga mendorong pengusaha membentuk asosiasi agar lebih terarah dan terkoordinasi. Ia berkomitmen mengadakan pertemuan rutin dua kali setahun: pertama untuk persiapan musim tanam, dan kedua untuk penentuan harga sebelum masa pembelian.

Kades Batu Putik dan Ketua Pansel Tegas Bantah Tudingan Nepotisme Seleksi Kawil

Hermanamrullah    Agustus 24, 2025   

Kades Batu Putik dan Ketua Pansel Tegas Bantah Tudingan Nepotisme Seleksi Kawil

Kantor Desa Batu Putik

Okenews.net- Proses seleksi Kepala Wilayah (Kawil) Dusun Esoh dan Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, menuai polemik. Sejumlah warga menduga seleksi tidak transparan dan sarat permainan panitia seleksi (pansel) serta kepala desa. Warga bahkan berencana menggelar aksi demonstrasi pada Senin (25/08/2025).

Menanggapi isu tersebut, Kepala Desa Batu Putik menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memihak pada salah satu calon Kawil. Ia menyebut, justru peserta yang dinyatakan lolos seleksi merupakan mantan pendukung lawan politiknya saat Pilkades 2023 lalu.

“Sebagaimana sudah saya jelaskan ke Kepala Dinas PMD, saya tidak punya orang pilihan. Yang lolos seleksi rata-rata malah mantan tim pendukung lawan politik saya waktu Pilkades kemarin,” ujarnya melalui pesan daring, Minggu (24/08/2025).

Kades juga membantah kabar adanya rekayasa seleksi. Menurutnya, proses sudah berjalan sesuai aturan. Untuk Dusun Esoh, hanya satu calon yang mengikuti seleksi. Sementara seorang calon bernama Hamzah dinyatakan gugur karena tidak hadir tanpa keterangan meski sudah menerima undangan resmi.

“Kalau tidak hadir, otomatis gugur. Itu sudah jelas diatur dalam Perbup tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pansel juga angkat bicara. Ia menolak tudingan keberpihakan dan memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan sesuai prosedur.

Namun, sebagian warga tetap bersikukuh menilai seleksi cacat prosedur. Mustawan, salah seorang tokoh masyarakat, menduga pansel tidak netral dan sudah mengusung calon tertentu.

“Indikatornya jelas, ada lembar soal dan kunci jawaban yang beredar ke calon tertentu. Ini mencederai keadilan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat mengklaim memiliki sejumlah bukti lain yang memperkuat dugaan adanya praktik curang dalam seleksi tersebut.

“Bukti-bukti sudah ada, Senin besok kami akan mendatangi kantor desa Batu Putik untuk meminta penjelasan langsung dari kepala desa dan pansel,” tandasnya.

Kades Sekaroh Tegas Bantah Isu Pungli TORA: Hanya Poto Arisan, Diduga Bermuatan Politik

Hermanamrullah    Agustus 20, 2025   

Kades Sekaroh Tegas Bantah Isu Pungli TORA: Hanya Poto Arisan, Diduga Bermuatan Politik

Okenews.net- Kepala Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Mansyur angkat bicara terkait tuduhan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di wilayahnya. Ia menegaskan, kabar yang beredar tidak benar dan justru sarat kepentingan politik.

Menurut Mansyur, tidak ada transaksi ilegal dalam program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah bagi warga. Ia bahkan menyebut, foto yang beredar luas di masyarakat bukanlah bukti pungli TORA, melainkan dokumentasi arisan warga.

“Saya pastikan pemerintah desa tidak pernah memungut biaya dari masyarakat. Foto yang beredar itu bukan transaksi TORA,” tegasnya saat ditemui wartawan, Selasa (19/08/2025).

Mansyur menambahkan, jika ada dana yang dikeluarkan masyarakat, hal itu murni hasil kesepakatan bersama, bukan kebijakan resmi desa. Program TORA sendiri, kata dia, diawasi langsung oleh Kementerian ATR/BPN serta KLHK, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi penyimpangan.

Program TORA merupakan bagian dari Reforma Agraria Nasional yang menyasar 9 juta hektare lahan di Indonesia. Di Desa Sekaroh, program ini tidak hanya memberi kepastian hukum atas tanah, tetapi juga mempermudah pembangunan rumah warga, fasilitas umum, hingga tempat ibadah.

"Tidak ada paksaan. Masyarakat justru dengan sadar ikut serta karena merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Sejak dijalankan pada 2023, program TORA di Sekaroh diklaim berjalan lancar. Bahkan 95 persen penerima sertifikat tanah merasa terbantu dan bersyukur karena status kepemilikan lahan mereka kini jelas.

Lebih jauh, Mansyur menilai isu pungli ini sengaja digulirkan untuk kepentingan tertentu. Ia mempersilakan siapa pun yang keberatan untuk melapor secara hukum.

"Silakan lapor ke pihak berwenang. Kami siap ikuti proses hukum. Tapi saya yakin isu ini sarat kepentingan politik,” tegasnya.

"Banyak konflik lahan yang bisa terselesaikan. TORA menjadi jalan keluar atas persoalan agraria yang sudah lama terjadi,” tutup Mansyur.

Wabup Lombok Timur Tegaskan Pencegahan Stunting Dimulai Sebelum Pernikahan

Hermanamrullah    Agustus 11, 2025   

Wabup Lombok Timur Tegaskan Pencegahan Stunting Dimulai Sebelum Pernikahan

Okenews.net- Angka stunting di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi tantangan serius. Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan, tetapi harus dimulai jauh sebelum itu bahkan sejak sebelum pernikahan.

“pencegahan harus menyasar calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Semua harus mendapat perhatian agar mata rantai stunting dapat diputus sedini mungkin,” ujar Wabup saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Program Gizi untuk Saluran Cerna Ideal dengan PMT (Gusi) Plus di Kantor Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Senin (11/08/2025).

Dalam kegiatan itu, Puskesmas memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 30 anak yang mengalami gizi kurang, termasuk sebagian yang sudah teridentifikasi stunting. Wabup mengapresiasi inisiatif ini, namun ia meminta data yang lebih terperinci untuk memisahkan anak dengan gizi kurang dan anak stunting.

“Dengan pemetaan yang jelas, pola intervensi bisa lebih tepat sasaran. Dukungan dari Puskesmas, kader posyandu, dan pemerintah desa sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukaraja, Muksan Effendi, berharap kegiatan ini membangkitkan kembali kesadaran para ibu untuk memperhatikan asupan gizi anak, khususnya yang berusia di bawah dua tahun. Ia menekankan pentingnya edukasi pengolahan bahan pangan lokal untuk menunjang tumbuh kembang optimal.

Selain PMT berbahan pangan lokal, anak-anak penerima manfaat juga mendapatkan probiotik untuk menjaga daya tahan tubuh dan membantu penyerapan nutrisi. Dari total 30 anak sasaran, 21 di antaranya berasal dari Desa Sukadamai dan 9 dari Desa Sukaraja.

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Gelar Lintas Alam HUT RI

Hermanamrullah    Agustus 10, 2025   

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Gelar Lintas Alam HUT RI

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menggelar kegiatan lintas alam di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (10/08/2025). Lintas Alam mengelilingi jalan-jalan dan perbukitan di Desa Sandik diikuti seribuan orang warga dari berbagai desa di sekitar Desa Sandik.

Lintas alam sejauh sekitar empat (4) kilometer ini antara lain melewati jalut perbukitan di Dusun Tato, Desa Sandik yang dinilai para peserta memiliki lintasan yang cocok untuk kegiatan wisata alam trekking. Para peserta mengaku antusias dan berharap Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Desa Sandik untuk terus mendukung kegiatan wisata alam trekking yang rencanya akan digalakkan para pemuda di Desa Sandik.

“Kami senang dengan kegiatan lintas alam yang didukung Pak Haji Fauzan Khalid. Lintasannya lumayan menantang. Kami senang sekali ikut kegiatan berjalan kaki ramai-ramai dengan warga di alam terbuka yang masih asri dan udaranya sangat bersih,” kata Uyun, salah satu peserta dari Perumahan Graha Sandik di Desa Sandik.

H. Fauzan dalam pesannya kepada peserta mengyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta kegiatan lintas alam, dalam rangka memperingatu HUT Kemerdekaam RI ke-80. Menurut Fauzan, kegiatan lintas alam ini sekaligus menjadi ajang bagi warga untuk bersilaturrahmi, mempererat tali persaudaraan dan semakin meningkatkan rasa persatuan di kalangan masyarakat.

Dalam konteks olahraga, kata Fauzan, lintas alam diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik akan dapat meningkatkan kebugaran dan memperkuat otot. Sedangkan dari sisi mental, dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan diharapkan dapat semakin meningkatkan rasa cinta terhadap alam.

“Rasa cinta terhadap alam, akan semakin memberikan kita kesadaran yang tinggi untuk menjaga alam dan lingkungan. Dengan demikian, semua kita sadar akan petingnya menjaga alam.” kata Fauzan yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur dan Kota Mataram).

Untuk menyemarakkan acara usai pelaksanaan kegiatan lintas alam, panitia menyisipkan berbagai permainan dan lomba hingga membagikan doorprize kepada para peserta. Beragam doorprize menarik yang diberikan peserta, diantara berbagai peralatan rumah tangga.

Sebelum kegiatan lintas alam dimulai, digelar kegiatan senam Anak Indonesia Hebat, yang diikuti murid-nurid sekolah dasar bersama warga peserta lintas alam. Acara ini berlangsung lancar dan meriah. 

Hadir dalam acara ini, Camat Batu Layar, H. M. Subayin, Kepala Desa Sandik, H. Abdul Rahman, kepala dusun se-Desa Sandik, Kepala Sekolah Dasar Negeri yang ada di Desa Sandik, Danramil Gunungsari Batu Layar, dan Kapolsek Batu Layar.

Tagihan PJU di Lotim Capai Rp1,5 Miliar Lebih Sebulan, Sistem Perhitungan PLN Dinilai tidak Transparan

Hermanamrullah    Agustus 08, 2025   

Tagihan PJU di Lotim Capai Rp1,5 Miliar Lebih Sebulan, Sistem Perhitungan PLN Dinilai tidak Transparan

Okenews.net-  Beban Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari PLN cukup mencengangkan. Berdasarkan data terkini, tagihan PJU di Kabupaten Lombok Timur menembus Rp18 miliar lebih per tahun. Sayangnya sebagian jalan masih gelap. 

Diketahui, per bulan Juli 2025 tagihan sebesar Rp 1.579.989.047. Jumlah tagihan ini dinilai tidak transparan karena tanpa rincian. Besarnya angka ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah sistem pencatatan dan penghitungan konsumsi listrik PJU yang digunakan PLN sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? 

Pihak pemerintah daerah sendiri mengaku kesulitan melakukan verifikasi data secara langsung karena tidak seluruh titik PJU dilengkapi meteran (kWh meter). Sebagian besar titik menggunakan sistem "flat rate" atau perhitungan gelap-terang, yang membuat angka tagihan sangat sulit diuji kebenarannya.

PJU sejatinya menjadi fasilitas publik yang vital, namun pembiayaannya tidak boleh membebani APBD tanpa dasar perhitungan yang jelas. Banyak pihak menilai, sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan penagihan PJU oleh PLN di seluruh daerah, termasuk Lombok Timur.

Selain itu, pemerintah daerah juga didesak untuk segera melakukan pendataan ulang dan digitalisasi seluruh titik PJU. Pemasangan meteran per titik atau pengelompokan zona dengan sistem kontrol cerdas (smart lighting) menjadi salah satu solusi untuk mencegah kebocoran anggaran.

Ironisnya, di tengah mahalnya tagihan PJU, masih banyak ruas jalan di desa dan kawasan padat penduduk yang belum tersentuh penerangan memadai. “Pemerintah bayar miliaran, tapi masih banyak jalan gelap. Ini bukan soal listrik saja, tapi soal keadilan layanan,” tegas salah satu tokoh masyarakat dari wilayah selatan Lombok Timur.

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema kerjasama antara PLN dan pemerintah daerah dalam hal PJU, agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat yang juga telah turut membangun daerah melalui pembayaran pajak.

Pemerintah daerah diminta tidak tinggal diam. Transparansi dan efisiensi anggaran wajib ditegakkan, terutama di sektor yang menyedot dana besar, namun belum memberikan dampak optimal bagi pelayanan publik. Audit tagihan PJU bukan pilihan, melainkan keharusan.

Anggota DPRD Lombok Timur H. Lalu Hasan Rahman menyatakan pengelolaan PJU selama ini penuh tidak jelas, sebab pembayaran PJU selama ini seperti transaksi buta. Menurutnya pemda rutin membayar tanpa mengetahui secara pasti berapa lampu yang menyala dan berapa konsumsi listrik sebenarnya.

"Kami bahkan tidak pernah mendapat penjelasan rinci dari PLN soal dasar perhitungan pembayaran. Saat kami minta klarifikasi, malah disuruh beli stop kontak dan bangun gardu untuk mengukur pemakaian," ujar Hasan Rahman dikutip dari ntb.idntimes.com.

Melihat persoalan tersebut, anggota dewan dari partai Golkar itu mendesak aparat penegak hukum melakukan audit untuk mengungkap kebenaran. Sejauh ini Reskrim Polres Lombok Timur tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembayaran PJU tersebut. 

“Masih dalam tahap pengumpulan dokumen. Prosesnya butuh waktu karena datanya kompleks,” jelasnya Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP I Made Yulia Putra. 

Sementara itu, Kepala PLN Cabang Selong, Bangkit Candra saat dikonfirmasi wartawan menegaskan pihaknya bekerja sesuai aturan dan perjanjian kerja sama yang berlaku dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan. 

“PLN hanya penyedia. Kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, dan semua prosedur dijalankan sebagaimana mestinya,” terang Candra, Jumat (08/08/2025) di Selong. 

Bangkit Candra menjelaskan penagihan PJU dilakukan berdasarkan berita acara hasil survei bersama antara PLN Cabang Selong dan Dinas Perhubungan Lombok Timur tanpa merinci jumlah dari nilai tagihan yang dimaksud. 

Hal itu menurutnya untuk menjaga privasi pelanggan. Ia juga menegaskan, penghitungan PLN dilakukan dua metode yakni metering (KWh meter) dan non-metering (estimasi daya lampu). Dan semua tahapan sudah sesuai prosedur.

GOW Lombok Timur Jadi Motor Penggerak Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Ratusan Juta Manfaat Diserahkan

Hermanamrullah    Agustus 07, 2025   

GOW Lombok Timur Jadi Motor Penggerak Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Ratusan Juta Manfaat Diserahkan

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen serius dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Hal itu tampak saat Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara resmi membuka pertemuan rutin Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur yang dirangkai dengan sosialisasi pentingnya kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Acara yang digelar pada Kamis (07/08/2025) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur ini dihadiri oleh Ketua GOW beserta perwakilan dari 28 organisasi wanita. Kehadiran para pengurus dan anggota GOW menjadi bukti kuat bahwa perempuan Lombok Timur siap menjadi ujung tombak penyebaran informasi program pemerintah hingga ke tingkat desa dan dusun.

Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan, peran aktif GOW sangat dibutuhkan untuk menyosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

 “BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program, tetapi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. Perlindungan ini mencakup risiko kecelakaan kerja, sakit, hari tua, hingga kematian,” ujarnya.

Wabup menambahkan, kesadaran menjadi peserta dan memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja, baik formal maupun informal. Ia mendorong agar informasi ini disampaikan seluas-luasnya, tidak hanya kepada anggota GOW, tetapi juga kepada para pelaku usaha, pekerja rumah tangga, hingga masyarakat di pelosok.

Kegiatan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur memaparkan berbagai manfaat perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Momen acara ini juga menjadi ajang penyerahan manfaat Jaminan Kematian secara simbolis kepada 14 ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah meninggal dunia. Total dana manfaat yang diserahkan mencapai Rp596 juta. 

“Bukti nyata ini menjadi pengingat bahwa perlindungan sosial bukan hanya janji, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang ditinggalkan,” kata Wabup Edwin.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan GOW Lombok Timur semakin solid dan berperan aktif dalam menggaungkan pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan mampu memperluas kepesertaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja di Lombok Timur.

Menuju Pelayanan Kesehatan Bermutu: Klinik LPKA Lombok Tengah Disurvei Tim LAFKESPRI

Hermanamrullah    Agustus 07, 2025   

Menuju Pelayanan Kesehatan Bermutu: Klinik LPKA Lombok Tengah Disurvei Tim LAFKESPRI

Okenews.net-Klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah menjalani proses survei akreditasi dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI), Kamis, (07/08/2025). Survei ini dipimpin oleh Ketua Tim, Dr. Rohani, SST., M.Kes, bersama dr. H. Mochamad Ismail selaku anggota tim surveyor.

Kehadiran tim LAFKESPRI disambut hangat oleh Pelaksana Harian Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Jaliludin, bersama jajaran pejabat struktural dan Penanggung Jawab Klinik, dr. Ikie Anjani Wijayanti. Hadir pula Kepala Puskesmas Pringgarata yang memberikan dukungan penuh terhadap proses akreditasi ini.

Survei dilakukan secara menyeluruh, termasuk simulasi pelayanan kesehatan mulai dari proses pendaftaran hingga tindakan medis. Proses ini merupakan bagian dari upaya menilai kesiapan Klinik LPKA dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berstandar nasional.

Kegiatan ditutup dengan exit conference yang dipimpin langsung oleh Tim Surveyor. Sesi ini menjadi ruang refleksi, evaluasi, sekaligus forum penyampaian masukan dan rekomendasi demi peningkatan mutu pelayanan ke depan.

Sebagai bentuk apresiasi, H. Subari dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah turut hadir dalam acara penutupan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan penghargaan atas komitmen Klinik LPKA dalam mengikuti proses akreditasi. Ia menegaskan dukungan Dinas Kesehatan terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak binaan di LPKA.

dr. Ikie Anjani Wijayanti, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Tim LAFKESPRI dan Dinas Kesehatan. Ia berharap proses ini dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan Klinik LPKA menuju akreditasi yang diharapkan, serta peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Jaliludin mengungkapkan optimisme bahwa Klinik LPKA akan mampu memenuhi standar akreditasi. Ia juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari tim surveyor.

"Masukan dari tim akan menjadi pedoman kami dalam melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi pelayanan yang lebih baik," pungkasnya.

Dikbud Lotim Gandeng YGSI Gelar Workshop PKRS untuk Guru Sekolah

Hermanamrullah    Juli 29, 2025   

Dikbud Lotim Gandeng YGSI Gelar Workshop PKRS untuk Guru Sekolah

Okenews.net- Dalam upaya memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Workshop Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS), bekerja sama dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI). 

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada Selasa dan Rabu, 29–30 Juli 2025, bertempat di SMP Negeri 4 Selong.

Sebanyak 53 sekolah dari berbagai kecamatan di Lombok Timur ditunjuk sebagai sekolah imbas atau percontohan dalam implementasi kebijakan PKRS. Para peserta workshop terdiri dari guru dan perwakilan tenaga kependidikan dari masing-masing sekolah yang memiliki komitmen untuk mendukung edukasi kesehatan reproduksi secara menyeluruh kepada peserta didik.

Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Izzuddin, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran guru dalam mengawal isu-isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di satuan pendidikan. Menurutnya, guru tidak hanya sebagai pendidik dalam ruang kelas, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman yang benar tentang tubuh, hak-hak reproduksi, serta nilai-nilai kesetaraan gender di kalangan remaja.

“Workshop ini dirancang untuk membekali guru dengan pemahaman mendalam tentang konsep PKRS sekaligus strategi pengajaran yang tepat dan sensitif terhadap usia anak. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum berbagi praktik baik antarpendidik dalam mengelola isu-isu kompleks seperti kehamilan remaja, perkawinan usia anak, dan kekerasan berbasis gender di sekolah,” jelas Izzuddin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif para peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan agar workshop ini menghasilkan rencana aksi yang konkret dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di sekolah masing-masing.

Dalam sesi pemaparan materi, para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari tim YGSI yang telah berpengalaman dalam mengembangkan modul PKRS yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal di Lombok Timur.

Field Officer YGSI, Samsul Hadi, menyampaikan bahwa pendidikan PKRS di sekolah bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial yang belakangan semakin marak, seperti tingginya angka perkawinan anak, kehamilan remaja yang tidak direncanakan, serta kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

“Implementasi PKRS di sekolah sangat krusial. Melalui pengimbasan ke-53 sekolah ini, kami berharap muncul banyak agen perubahan di lingkungan sekolah yang mampu menciptakan ruang aman, inklusif, dan edukatif bagi para siswa dalam memahami kesehatan reproduksi mereka,” ungkap Samsul.

Ia menambahkan, selain pendekatan edukatif, kerja sama lintas sektor dan keterlibatan orang tua juga menjadi bagian penting dalam memperkuat program ini di tingkat sekolah.

Kegiatan workshop ini juga diwarnai dengan sesi diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi pengajaran yang interaktif. Guru-guru diberi kesempatan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis PKRS dan melakukan simulasi penyampaian materi kepada siswa.

Workshop ini merupakan langkah awal dari rangkaian program jangka panjang yang dirancang Dikbud Lombok Timur bersama YGSI dalam mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak dan responsif terhadap isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual.

Ke depan, Dinas Dikbud berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PKRS di sekolah imbas, serta mendorong replikasi praktik baik ke sekolah-sekolah lainnya di Lombok Timur.

Dengan program ini, diharapkan sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu akademik, tetapi juga menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang remaja secara fisik, mental, dan sosial.

Bupati Lotim Sidak Dukcapil: Genjot Penerbitan KIA dan Percepat Transisi ke KTP

Hermanamrullah    Juli 28, 2025   

Bupati Lotim Sidak Dukcapil: Genjot Penerbitan KIA dan Percepat Transisi ke KTP

Kepala Bidang pendataan dan Pendaftaran Penduduk pada Dukcapil Lotim, Maad Adnan

Okenews.net-Dalam upayameningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Bupati Lombok Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Kunjungan ini disambut positif oleh jajaran Dukcapil yang menilai langkah Bupati sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas layanan.

Salah satu perhatian utama dalam sidak tersebut adalah terkait ketersediaan blangko yang kerap mengalami kekurangan. Bupati berjanji akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan blangko agar proses pelayanan masyarakat tidak terhambat.

“Syukur alhamdulillah, Bupati sudah turun langsung melakukan pengecekan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” Ujar Plt Kepala Bidang pendataan dan Pendaftaran Penduduk pada Dukcapil Lotim, Maad Adnan, Senin (28/07/2025)

Dukcapil Lombok Timur menargetkan capaian KIA sebesar 62 persen hingga akhir tahun 2025. Hingga Juli 2025, capaian tersebut telah mencapai 47 persen. Capaian ini tidak lepas dari program jemput bola dan sosialisasi yang dilakukan Dukcapil ke sejumlah sekolah dasar di berbagai kecamatan.

“Baru-baru ini kami mengunjungi SDN 2 Rakam sebagai sekolah percontohan dalam sosialisasi dan pendataan KIA. Ke depan, kami akan lanjutkan ke SMPN 1 Sukamulia,” jelas Adnan.

Dukcapil juga terus menjalin komunikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Mereka mendorong agar setiap kepala sekolah aktif mengarahkan siswa yang belum memiliki KIA untuk segera mengurusnya melalui aplikasi Bakso milik Dukcapil Lombok Timur.

“Dengan sosialisasi ini, kami harapkan masyarakat, khususnya siswa dan orang tua, semakin sadar akan pentingnya memiliki KIA sebagai identitas resmi anak. Ini juga menjadi landasan transisi yang lebih tertib menuju KTP saat mereka cukup umur nanti,” tambahnya.

Bupati Lombok Timur juga berpesan agar Dukcapil terus meningkatkan pelayanan adminduk dan menjadikan transisi dari KIA ke KTP sebagai perhatian serius, sejalan dengan visi Lombok Timur sebagai kabupaten cerdas dan Semart.

Warga Empat Kelurahan Gotong Royong Renovasi Kubur Kedondong

Hermanamrullah    Juli 26, 2025   

Warga Empat Kelurahan Gotong Royong Renovasi Kubur Kedondong

Okenews.net- Warga dari empat kelurahan di Kecamatan Selong, yakni Sekarteja, Pancor, Selong, dan Sandubaya, bergotong royong melakukan perbaikan akses jalan dan renovasi area Pekuburan Umum Kedondong yang terletak di Lingkungan Sanggeng, Kelurahan Pancor. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Sabtu–Minggu (26–27 Juli 2025), sebagai tindak lanjut dari hasil rapat panitia renovasi.

Puluhan warga tampak antusias membersihkan area pemakaman dan memasang pembatas jalan sepanjang dua kilometer. Aksi kolektif ini menjadi langkah awal penataan menyeluruh terhadap kompleks pekuburan yang selama ini aksesnya terbatas.

Ketua Panitia Renovasi Kubur Kedondong, Muh. Irfan, M.Pd., mengatakan bahwa kegiatan ini telah mendapat restu dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah melalui Camat Selong. Proses perencanaan teknis dibantu oleh tim Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Lombok Timur.

“Perencanaan ini melibatkan tokoh-tokoh dari empat kelurahan. Ini bukti bahwa renovasi ini milik kita bersama,” ujar Irfan.

Peletakan batu pertama akan digelar Minggu depan dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Renovasi menyeluruh akan mengacu pada master plan yang dirancang untuk jangka waktu sepuluh tahun.

Fasilitas yang akan dibangun meliputi instalasi air dan listrik, rumah jaga, kantor pengurus, serta lahan parkir yang representatif. Penataan ini juga ditujukan agar kawasan pekuburan lebih tertib dan nyaman bagi peziarah.

Saat ini, dana awal renovasi bersumber dari hasil penjualan pohon oleh tim penebangan kayu senilai Rp15 juta. Untuk mendukung kelanjutan proyek, panitia akan menggalang partisipasi warga melalui distribusi surat dan amplop donasi ke keluarga yang memiliki sanak saudara dimakamkan di lokasi tersebut.

“Kami akan kirimkan amplop yang bisa diisi seikhlasnya. Warga juga bisa langsung berdonasi melalui panitia di Lingkungan Lendang Bedurik Induk atau transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Panitia Penataan Kubur Kedondong: 7314663474,” jelas Irfan.

Kubur Kedondong merupakan area tak bertuan yang telah lama difungsikan sebagai pemakaman umum sejak zaman dulu. “Tanah ini tidak memiliki surat kepemilikan. Dulu dimanfaatkan atas permintaan seorang tokoh masyarakat Sekarteja,” ungkap Irfan.

Ke depannya, panitia berencana menjadikan lokasi ini sebagai destinasi wisata religi yang juga ramah bagi anak-anak. Selain sebagai tempat ziarah, area ini akan disulap menjadi ruang edukatif dan ekonomi produktif.

“Setiap jalur setapak akan difungsikan bagi pelaku UMKM agar warga sekitar juga bisa merasakan manfaat ekonomi dari penataan ini,” tambah Irfan.

Ia menyebutkan, target utama adalah menjadikan tempat ini sebagai contoh wisata religi yang bisa dikunjungi siswa-siswi sekolah dasar.

Kegiatan gotong royong ini juga melibatkan tokoh agama, ketua lingkungan, ketua RT, serta para ibu-ibu yang turut menyediakan konsumsi bagi para pekerja.

Panitia berharap dukungan semua pihak agar renovasi berjalan lancar. “Semoga ini menjadi amal jariyah kita bersama,” tutup Irfan.

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Hermanamrullah    Juli 25, 2025   

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Okenews.net-Suasana berbeda tampak di Lapas Perempuan Kelas III Mataram pada Jumat (25/07/2025), ketika irama hadroh menggema mengiringi kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. Namun yang paling menarik perhatian bukan sekadar denting rebana atau lantunan shalawat melainkan siapa yang menampilkannya. 

Grup hadroh yang tampil dengan penuh semangat itu adalah para anak binaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Dalam balutan busana rapi dan semangat yang membara, mereka memperlihatkan bahwa masa depan tidak harus gelap meski pernah salah arah.

Menteri PPPA tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Di tengah padatnya kunjungan kerja, ia menyampaikan apresiasi yang dalam atas penampilan anak-anak binaan tersebut. 

“Ini bukti bahwa pembinaan bukan hanya soal kedisiplinan, tapi juga soal menumbuhkan harapan dan menyalurkan bakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan anak binaan. 

“Kami ingin anak-anak ini tidak hanya selesai menjalani masa pidananya, tapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya,” tegasnya.

Penampilan hadroh ini bukan sekadar hiburan penyambutan, tapi menjadi simbol bahwa ruang perbaikan dan harapan tetap terbuka lebar bagi setiap anak. Semangat mereka adalah gambaran nyata dari optimisme menyongsong Indonesia Emas 2045 bahwa siapa pun bisa menjadi bagian dari masa depan bangsa, termasuk mereka yang tengah menjalani pembinaan.

Hadiah Hari Anak Nasional: 38 Anak Binaan Pulang ke Pelukan Keluarga

Hermanamrullah    Juli 23, 2025   

Hadiah Hari Anak Nasional: 38 Anak Binaan Pulang ke Pelukan Keluarga

Moment Hari Anak Nasional (HAN)

Okenews.net- Momen Hari Anak Nasional (HAN) 2025 menjadi titik balik penuh haru bagi puluhan anak binaan di seluruh Indonesia. Sebanyak 38 anak akhirnya dapat menghirup udara kebebasan dan kembali ke pelukan keluarga setelah menerima Pengurangan Masa Pidana (PMP) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rabu (23/07/2025).

Secara keseluruhan, sebanyak 1.310 anak binaan dari berbagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia mendapatkan hak pengurangan masa pidana. Dari jumlah tersebut, 38 langsung bebas melalui PMP tahap II, sementara sisanya 1.272 anak masih melanjutkan masa pembinaan meski telah menerima pengurangan hukuman pada PMP tahap I.

Rinciannya, pada tahap pertama, 938 anak mendapat pengurangan 1 bulan, 174 anak 2 bulan, 143 anak 3 bulan, dan 17 anak 4 bulan. Sementara di tahap kedua, 23 anak mendapat pemotongan 1 bulan, 8 anak 2 bulan, dan 7 anak 3 bulan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa pemberian PMP bukan hanya soal pemotongan masa tahanan, tapi merupakan bentuk apresiasi negara atas perubahan positif anak binaan.

“Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan menghargai upaya perbaikan diri dari anak-anak kita. Mereka yang taat aturan, aktif dalam pembinaan, dan menunjukkan kemajuan layak mendapatkan penghargaan,” ujarnya.

Menurut Agus, PMP juga berdampak positif terhadap proses reintegrasi sosial, memperkuat semangat hidup, serta mendekatkan kembali anak-anak tersebut dengan keluarga yang selama ini menjadi support system utama.

Ia pun memuji kerja keras para petugas Pemasyarakatan yang tak lelah membina, mengedukasi, dan memotivasi para anak binaan. Pendidikan dan pengembangan keterampilan tetap menjadi fokus utama pembinaan di LPKA, mulai dari sekolah formal hingga pelatihan kejuruan dan pengembangan bakat.

“Kami bangga banyak dari mereka berhasil menyelesaikan pendidikan, bahkan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tak sedikit yang kini sukses meraih pekerjaan layak. Ini adalah tujuan dari sistem pembinaan membentuk generasi baru yang tangguh, cerdas, dan mandiri,” ungkap Agus.

Ia juga berpesan kepada para anak yang bebas agar terus melangkah di jalan kebaikan. “Jadikan ini awal baru. Bangun masa depan dengan semangat, iman, dan akhlak. Jadilah anak bangsa yang taat hukum dan bermanfaat bagi negeri,” tambahnya.

Tahun ini, Sumatra Utara mencatat jumlah penerima PMP terbanyak dengan 163 anak binaan, disusul Jawa Timur (132) dan Jawa Barat (97). Pemberian PMP HAN ini juga berdampak pada efisiensi anggaran negara, menghemat biaya konsumsi anak binaan sebesar Rp939 juta lebih.

Langkah rehabilitatif ini mencerminkan semangat perlindungan dan pemajuan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.