www.okenews.net: Sosial
Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan

Senin, 11 Agustus 2025

     

Wabup Lombok Timur Tegaskan Pencegahan Stunting Dimulai Sebelum Pernikahan

Okenews.net- Angka stunting di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi tantangan serius. Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan, tetapi harus dimulai jauh sebelum itu bahkan sejak sebelum pernikahan.

“pencegahan harus menyasar calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Semua harus mendapat perhatian agar mata rantai stunting dapat diputus sedini mungkin,” ujar Wabup saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Program Gizi untuk Saluran Cerna Ideal dengan PMT (Gusi) Plus di Kantor Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Senin (11/08/2025).

Dalam kegiatan itu, Puskesmas memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 30 anak yang mengalami gizi kurang, termasuk sebagian yang sudah teridentifikasi stunting. Wabup mengapresiasi inisiatif ini, namun ia meminta data yang lebih terperinci untuk memisahkan anak dengan gizi kurang dan anak stunting.

“Dengan pemetaan yang jelas, pola intervensi bisa lebih tepat sasaran. Dukungan dari Puskesmas, kader posyandu, dan pemerintah desa sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukaraja, Muksan Effendi, berharap kegiatan ini membangkitkan kembali kesadaran para ibu untuk memperhatikan asupan gizi anak, khususnya yang berusia di bawah dua tahun. Ia menekankan pentingnya edukasi pengolahan bahan pangan lokal untuk menunjang tumbuh kembang optimal.

Selain PMT berbahan pangan lokal, anak-anak penerima manfaat juga mendapatkan probiotik untuk menjaga daya tahan tubuh dan membantu penyerapan nutrisi. Dari total 30 anak sasaran, 21 di antaranya berasal dari Desa Sukadamai dan 9 dari Desa Sukaraja.

Minggu, 10 Agustus 2025

     

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Gelar Lintas Alam HUT RI

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menggelar kegiatan lintas alam di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (10/08/2025). Lintas Alam mengelilingi jalan-jalan dan perbukitan di Desa Sandik diikuti seribuan orang warga dari berbagai desa di sekitar Desa Sandik.

Lintas alam sejauh sekitar empat (4) kilometer ini antara lain melewati jalut perbukitan di Dusun Tato, Desa Sandik yang dinilai para peserta memiliki lintasan yang cocok untuk kegiatan wisata alam trekking. Para peserta mengaku antusias dan berharap Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Desa Sandik untuk terus mendukung kegiatan wisata alam trekking yang rencanya akan digalakkan para pemuda di Desa Sandik.

“Kami senang dengan kegiatan lintas alam yang didukung Pak Haji Fauzan Khalid. Lintasannya lumayan menantang. Kami senang sekali ikut kegiatan berjalan kaki ramai-ramai dengan warga di alam terbuka yang masih asri dan udaranya sangat bersih,” kata Uyun, salah satu peserta dari Perumahan Graha Sandik di Desa Sandik.

H. Fauzan dalam pesannya kepada peserta mengyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta kegiatan lintas alam, dalam rangka memperingatu HUT Kemerdekaam RI ke-80. Menurut Fauzan, kegiatan lintas alam ini sekaligus menjadi ajang bagi warga untuk bersilaturrahmi, mempererat tali persaudaraan dan semakin meningkatkan rasa persatuan di kalangan masyarakat.

Dalam konteks olahraga, kata Fauzan, lintas alam diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik akan dapat meningkatkan kebugaran dan memperkuat otot. Sedangkan dari sisi mental, dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan diharapkan dapat semakin meningkatkan rasa cinta terhadap alam.

“Rasa cinta terhadap alam, akan semakin memberikan kita kesadaran yang tinggi untuk menjaga alam dan lingkungan. Dengan demikian, semua kita sadar akan petingnya menjaga alam.” kata Fauzan yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur dan Kota Mataram).

Untuk menyemarakkan acara usai pelaksanaan kegiatan lintas alam, panitia menyisipkan berbagai permainan dan lomba hingga membagikan doorprize kepada para peserta. Beragam doorprize menarik yang diberikan peserta, diantara berbagai peralatan rumah tangga.

Sebelum kegiatan lintas alam dimulai, digelar kegiatan senam Anak Indonesia Hebat, yang diikuti murid-nurid sekolah dasar bersama warga peserta lintas alam. Acara ini berlangsung lancar dan meriah. 

Hadir dalam acara ini, Camat Batu Layar, H. M. Subayin, Kepala Desa Sandik, H. Abdul Rahman, kepala dusun se-Desa Sandik, Kepala Sekolah Dasar Negeri yang ada di Desa Sandik, Danramil Gunungsari Batu Layar, dan Kapolsek Batu Layar.

Jumat, 08 Agustus 2025

     

Tagihan PJU di Lotim Capai Rp1,5 Miliar Lebih Sebulan, Sistem Perhitungan PLN Dinilai tidak Transparan


Okenews.net-  Beban Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari PLN cukup mencengangkan. Berdasarkan data terkini, tagihan PJU di Kabupaten Lombok Timur menembus Rp18 miliar lebih per tahun. Sayangnya sebagian jalan masih gelap. 

Diketahui, per bulan Juli 2025 tagihan sebesar Rp 1.579.989.047. Jumlah tagihan ini dinilai tidak transparan karena tanpa rincian. Besarnya angka ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah sistem pencatatan dan penghitungan konsumsi listrik PJU yang digunakan PLN sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? 

Pihak pemerintah daerah sendiri mengaku kesulitan melakukan verifikasi data secara langsung karena tidak seluruh titik PJU dilengkapi meteran (kWh meter). Sebagian besar titik menggunakan sistem "flat rate" atau perhitungan gelap-terang, yang membuat angka tagihan sangat sulit diuji kebenarannya.

PJU sejatinya menjadi fasilitas publik yang vital, namun pembiayaannya tidak boleh membebani APBD tanpa dasar perhitungan yang jelas. Banyak pihak menilai, sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan penagihan PJU oleh PLN di seluruh daerah, termasuk Lombok Timur.

Selain itu, pemerintah daerah juga didesak untuk segera melakukan pendataan ulang dan digitalisasi seluruh titik PJU. Pemasangan meteran per titik atau pengelompokan zona dengan sistem kontrol cerdas (smart lighting) menjadi salah satu solusi untuk mencegah kebocoran anggaran.

Ironisnya, di tengah mahalnya tagihan PJU, masih banyak ruas jalan di desa dan kawasan padat penduduk yang belum tersentuh penerangan memadai. “Pemerintah bayar miliaran, tapi masih banyak jalan gelap. Ini bukan soal listrik saja, tapi soal keadilan layanan,” tegas salah satu tokoh masyarakat dari wilayah selatan Lombok Timur.

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema kerjasama antara PLN dan pemerintah daerah dalam hal PJU, agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat yang juga telah turut membangun daerah melalui pembayaran pajak.

Pemerintah daerah diminta tidak tinggal diam. Transparansi dan efisiensi anggaran wajib ditegakkan, terutama di sektor yang menyedot dana besar, namun belum memberikan dampak optimal bagi pelayanan publik. Audit tagihan PJU bukan pilihan, melainkan keharusan.

Anggota DPRD Lombok Timur H. Lalu Hasan Rahman menyatakan pengelolaan PJU selama ini penuh tidak jelas, sebab pembayaran PJU selama ini seperti transaksi buta. Menurutnya pemda rutin membayar tanpa mengetahui secara pasti berapa lampu yang menyala dan berapa konsumsi listrik sebenarnya.

"Kami bahkan tidak pernah mendapat penjelasan rinci dari PLN soal dasar perhitungan pembayaran. Saat kami minta klarifikasi, malah disuruh beli stop kontak dan bangun gardu untuk mengukur pemakaian," ujar Hasan Rahman dikutip dari ntb.idntimes.com.

Melihat persoalan tersebut, anggota dewan dari partai Golkar itu mendesak aparat penegak hukum melakukan audit untuk mengungkap kebenaran. Sejauh ini Reskrim Polres Lombok Timur tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembayaran PJU tersebut. 

“Masih dalam tahap pengumpulan dokumen. Prosesnya butuh waktu karena datanya kompleks,” jelasnya Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP I Made Yulia Putra. 

Sementara itu, Kepala PLN Cabang Selong, Bangkit Candra saat dikonfirmasi wartawan menegaskan pihaknya bekerja sesuai aturan dan perjanjian kerja sama yang berlaku dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan. 

“PLN hanya penyedia. Kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, dan semua prosedur dijalankan sebagaimana mestinya,” terang Candra, Jumat (08/08/2025) di Selong. 

Bangkit Candra menjelaskan penagihan PJU dilakukan berdasarkan berita acara hasil survei bersama antara PLN Cabang Selong dan Dinas Perhubungan Lombok Timur tanpa merinci jumlah dari nilai tagihan yang dimaksud. 

Hal itu menurutnya untuk menjaga privasi pelanggan. Ia juga menegaskan, penghitungan PLN dilakukan dua metode yakni metering (KWh meter) dan non-metering (estimasi daya lampu). Dan semua tahapan sudah sesuai prosedur.

Kamis, 07 Agustus 2025

     

GOW Lombok Timur Jadi Motor Penggerak Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Ratusan Juta Manfaat Diserahkan

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen serius dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Hal itu tampak saat Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara resmi membuka pertemuan rutin Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur yang dirangkai dengan sosialisasi pentingnya kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Acara yang digelar pada Kamis (07/08/2025) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur ini dihadiri oleh Ketua GOW beserta perwakilan dari 28 organisasi wanita. Kehadiran para pengurus dan anggota GOW menjadi bukti kuat bahwa perempuan Lombok Timur siap menjadi ujung tombak penyebaran informasi program pemerintah hingga ke tingkat desa dan dusun.

Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan, peran aktif GOW sangat dibutuhkan untuk menyosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

 “BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program, tetapi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. Perlindungan ini mencakup risiko kecelakaan kerja, sakit, hari tua, hingga kematian,” ujarnya.

Wabup menambahkan, kesadaran menjadi peserta dan memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja, baik formal maupun informal. Ia mendorong agar informasi ini disampaikan seluas-luasnya, tidak hanya kepada anggota GOW, tetapi juga kepada para pelaku usaha, pekerja rumah tangga, hingga masyarakat di pelosok.

Kegiatan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur memaparkan berbagai manfaat perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Momen acara ini juga menjadi ajang penyerahan manfaat Jaminan Kematian secara simbolis kepada 14 ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah meninggal dunia. Total dana manfaat yang diserahkan mencapai Rp596 juta. 

“Bukti nyata ini menjadi pengingat bahwa perlindungan sosial bukan hanya janji, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang ditinggalkan,” kata Wabup Edwin.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan GOW Lombok Timur semakin solid dan berperan aktif dalam menggaungkan pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan mampu memperluas kepesertaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja di Lombok Timur.

     

Menuju Pelayanan Kesehatan Bermutu: Klinik LPKA Lombok Tengah Disurvei Tim LAFKESPRI

Okenews.net-Klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah menjalani proses survei akreditasi dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI), Kamis, (07/08/2025). Survei ini dipimpin oleh Ketua Tim, Dr. Rohani, SST., M.Kes, bersama dr. H. Mochamad Ismail selaku anggota tim surveyor.

Kehadiran tim LAFKESPRI disambut hangat oleh Pelaksana Harian Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Jaliludin, bersama jajaran pejabat struktural dan Penanggung Jawab Klinik, dr. Ikie Anjani Wijayanti. Hadir pula Kepala Puskesmas Pringgarata yang memberikan dukungan penuh terhadap proses akreditasi ini.

Survei dilakukan secara menyeluruh, termasuk simulasi pelayanan kesehatan mulai dari proses pendaftaran hingga tindakan medis. Proses ini merupakan bagian dari upaya menilai kesiapan Klinik LPKA dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berstandar nasional.

Kegiatan ditutup dengan exit conference yang dipimpin langsung oleh Tim Surveyor. Sesi ini menjadi ruang refleksi, evaluasi, sekaligus forum penyampaian masukan dan rekomendasi demi peningkatan mutu pelayanan ke depan.

Sebagai bentuk apresiasi, H. Subari dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah turut hadir dalam acara penutupan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan penghargaan atas komitmen Klinik LPKA dalam mengikuti proses akreditasi. Ia menegaskan dukungan Dinas Kesehatan terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak binaan di LPKA.

dr. Ikie Anjani Wijayanti, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Tim LAFKESPRI dan Dinas Kesehatan. Ia berharap proses ini dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan Klinik LPKA menuju akreditasi yang diharapkan, serta peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Jaliludin mengungkapkan optimisme bahwa Klinik LPKA akan mampu memenuhi standar akreditasi. Ia juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari tim surveyor.

"Masukan dari tim akan menjadi pedoman kami dalam melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi pelayanan yang lebih baik," pungkasnya.

Selasa, 29 Juli 2025

     

Dikbud Lotim Gandeng YGSI Gelar Workshop PKRS untuk Guru Sekolah


Okenews.net- Dalam upaya memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Workshop Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS), bekerja sama dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI). 


Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada Selasa dan Rabu, 29–30 Juli 2025, bertempat di SMP Negeri 4 Selong.


Sebanyak 53 sekolah dari berbagai kecamatan di Lombok Timur ditunjuk sebagai sekolah imbas atau percontohan dalam implementasi kebijakan PKRS. Para peserta workshop terdiri dari guru dan perwakilan tenaga kependidikan dari masing-masing sekolah yang memiliki komitmen untuk mendukung edukasi kesehatan reproduksi secara menyeluruh kepada peserta didik.


Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Izzuddin, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran guru dalam mengawal isu-isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di satuan pendidikan. Menurutnya, guru tidak hanya sebagai pendidik dalam ruang kelas, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman yang benar tentang tubuh, hak-hak reproduksi, serta nilai-nilai kesetaraan gender di kalangan remaja.


“Workshop ini dirancang untuk membekali guru dengan pemahaman mendalam tentang konsep PKRS sekaligus strategi pengajaran yang tepat dan sensitif terhadap usia anak. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum berbagi praktik baik antarpendidik dalam mengelola isu-isu kompleks seperti kehamilan remaja, perkawinan usia anak, dan kekerasan berbasis gender di sekolah,” jelas Izzuddin.



Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif para peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan agar workshop ini menghasilkan rencana aksi yang konkret dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di sekolah masing-masing.

Dalam sesi pemaparan materi, para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari tim YGSI yang telah berpengalaman dalam mengembangkan modul PKRS yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal di Lombok Timur.


Field Officer YGSI, Samsul Hadi, menyampaikan bahwa pendidikan PKRS di sekolah bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial yang belakangan semakin marak, seperti tingginya angka perkawinan anak, kehamilan remaja yang tidak direncanakan, serta kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.


“Implementasi PKRS di sekolah sangat krusial. Melalui pengimbasan ke-53 sekolah ini, kami berharap muncul banyak agen perubahan di lingkungan sekolah yang mampu menciptakan ruang aman, inklusif, dan edukatif bagi para siswa dalam memahami kesehatan reproduksi mereka,” ungkap Samsul.


Ia menambahkan, selain pendekatan edukatif, kerja sama lintas sektor dan keterlibatan orang tua juga menjadi bagian penting dalam memperkuat program ini di tingkat sekolah.

Kegiatan workshop ini juga diwarnai dengan sesi diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi pengajaran yang interaktif. Guru-guru diberi kesempatan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis PKRS dan melakukan simulasi penyampaian materi kepada siswa.



Workshop ini merupakan langkah awal dari rangkaian program jangka panjang yang dirancang Dikbud Lombok Timur bersama YGSI dalam mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak dan responsif terhadap isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual.


Ke depan, Dinas Dikbud berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PKRS di sekolah imbas, serta mendorong replikasi praktik baik ke sekolah-sekolah lainnya di Lombok Timur.

Dengan program ini, diharapkan sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu akademik, tetapi juga menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang remaja secara fisik, mental, dan sosial.

Senin, 28 Juli 2025

     

Bupati Lotim Sidak Dukcapil: Genjot Penerbitan KIA dan Percepat Transisi ke KTP

Kepala Bidang pendataan dan Pendaftaran Penduduk pada Dukcapil Lotim, Maad Adnan

Okenews.net-Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Bupati Lombok Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Kunjungan ini disambut positif oleh jajaran Dukcapil yang menilai langkah Bupati sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas layanan.

Salah satu perhatian utama dalam sidak tersebut adalah terkait ketersediaan blangko yang kerap mengalami kekurangan. Bupati berjanji akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan blangko agar proses pelayanan masyarakat tidak terhambat.


“Syukur alhamdulillah, Bupati sudah turun langsung melakukan pengecekan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” Ujar Plt Kepala Bidang pendataan dan Pendaftaran Penduduk pada Dukcapil Lotim, Maad Adnan, Senin (28/07/2025)


Dukcapil Lombok Timur menargetkan capaian KIA sebesar 62 persen hingga akhir tahun 2025. Hingga Juli 2025, capaian tersebut telah mencapai 47 persen. Capaian ini tidak lepas dari program jemput bola dan sosialisasi yang dilakukan Dukcapil ke sejumlah sekolah dasar di berbagai kecamatan.


“Baru-baru ini kami mengunjungi SDN 2 Rakam sebagai sekolah percontohan dalam sosialisasi dan pendataan KIA. Ke depan, kami akan lanjutkan ke SMPN 1 Sukamulia,” jelas Adnan.


Dukcapil juga terus menjalin komunikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Mereka mendorong agar setiap kepala sekolah aktif mengarahkan siswa yang belum memiliki KIA untuk segera mengurusnya melalui aplikasi Bakso milik Dukcapil Lombok Timur.


“Dengan sosialisasi ini, kami harapkan masyarakat, khususnya siswa dan orang tua, semakin sadar akan pentingnya memiliki KIA sebagai identitas resmi anak. Ini juga menjadi landasan transisi yang lebih tertib menuju KTP saat mereka cukup umur nanti,” tambahnya.


Bupati Lombok Timur juga berpesan agar Dukcapil terus meningkatkan pelayanan adminduk dan menjadikan transisi dari KIA ke KTP sebagai perhatian serius, sejalan dengan visi Lombok Timur sebagai kabupaten cerdas dan Semart.

Sabtu, 26 Juli 2025

     

Warga Empat Kelurahan Gotong Royong Renovasi Kubur Kedondong

Okenews.net- Warga dari empat kelurahan di Kecamatan Selong, yakni Sekarteja, Pancor, Selong, dan Sandubaya, bergotong royong melakukan perbaikan akses jalan dan renovasi area Pekuburan Umum Kedondong yang terletak di Lingkungan Sanggeng, Kelurahan Pancor. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Sabtu–Minggu (26–27 Juli 2025), sebagai tindak lanjut dari hasil rapat panitia renovasi.


Puluhan warga tampak antusias membersihkan area pemakaman dan memasang pembatas jalan sepanjang dua kilometer. Aksi kolektif ini menjadi langkah awal penataan menyeluruh terhadap kompleks pekuburan yang selama ini aksesnya terbatas.


Ketua Panitia Renovasi Kubur Kedondong, Muh. Irfan, M.Pd., mengatakan bahwa kegiatan ini telah mendapat restu dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah melalui Camat Selong. Proses perencanaan teknis dibantu oleh tim Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Lombok Timur.

“Perencanaan ini melibatkan tokoh-tokoh dari empat kelurahan. Ini bukti bahwa renovasi ini milik kita bersama,” ujar Irfan.


Peletakan batu pertama akan digelar Minggu depan dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Renovasi menyeluruh akan mengacu pada master plan yang dirancang untuk jangka waktu sepuluh tahun.


Fasilitas yang akan dibangun meliputi instalasi air dan listrik, rumah jaga, kantor pengurus, serta lahan parkir yang representatif. Penataan ini juga ditujukan agar kawasan pekuburan lebih tertib dan nyaman bagi peziarah.

Saat ini, dana awal renovasi bersumber dari hasil penjualan pohon oleh tim penebangan kayu senilai Rp15 juta. Untuk mendukung kelanjutan proyek, panitia akan menggalang partisipasi warga melalui distribusi surat dan amplop donasi ke keluarga yang memiliki sanak saudara dimakamkan di lokasi tersebut.


“Kami akan kirimkan amplop yang bisa diisi seikhlasnya. Warga juga bisa langsung berdonasi melalui panitia di Lingkungan Lendang Bedurik Induk atau transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Panitia Penataan Kubur Kedondong: 7314663474,” jelas Irfan.


Kubur Kedondong merupakan area tak bertuan yang telah lama difungsikan sebagai pemakaman umum sejak zaman dulu. “Tanah ini tidak memiliki surat kepemilikan. Dulu dimanfaatkan atas permintaan seorang tokoh masyarakat Sekarteja,” ungkap Irfan.


Ke depannya, panitia berencana menjadikan lokasi ini sebagai destinasi wisata religi yang juga ramah bagi anak-anak. Selain sebagai tempat ziarah, area ini akan disulap menjadi ruang edukatif dan ekonomi produktif.

“Setiap jalur setapak akan difungsikan bagi pelaku UMKM agar warga sekitar juga bisa merasakan manfaat ekonomi dari penataan ini,” tambah Irfan.


Ia menyebutkan, target utama adalah menjadikan tempat ini sebagai contoh wisata religi yang bisa dikunjungi siswa-siswi sekolah dasar.


Kegiatan gotong royong ini juga melibatkan tokoh agama, ketua lingkungan, ketua RT, serta para ibu-ibu yang turut menyediakan konsumsi bagi para pekerja.

Panitia berharap dukungan semua pihak agar renovasi berjalan lancar. “Semoga ini menjadi amal jariyah kita bersama,” tutup Irfan.


Jumat, 25 Juli 2025

     

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Okenews.net-Suasana berbeda tampak di Lapas Perempuan Kelas III Mataram pada Jumat (25/07/2025), ketika irama hadroh menggema mengiringi kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. Namun yang paling menarik perhatian bukan sekadar denting rebana atau lantunan shalawat melainkan siapa yang menampilkannya. 


Grup hadroh yang tampil dengan penuh semangat itu adalah para anak binaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Dalam balutan busana rapi dan semangat yang membara, mereka memperlihatkan bahwa masa depan tidak harus gelap meski pernah salah arah.


Menteri PPPA tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Di tengah padatnya kunjungan kerja, ia menyampaikan apresiasi yang dalam atas penampilan anak-anak binaan tersebut. 


“Ini bukti bahwa pembinaan bukan hanya soal kedisiplinan, tapi juga soal menumbuhkan harapan dan menyalurkan bakat,” ujarnya.


Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan anak binaan. 


“Kami ingin anak-anak ini tidak hanya selesai menjalani masa pidananya, tapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya,” tegasnya.


Penampilan hadroh ini bukan sekadar hiburan penyambutan, tapi menjadi simbol bahwa ruang perbaikan dan harapan tetap terbuka lebar bagi setiap anak. Semangat mereka adalah gambaran nyata dari optimisme menyongsong Indonesia Emas 2045 bahwa siapa pun bisa menjadi bagian dari masa depan bangsa, termasuk mereka yang tengah menjalani pembinaan.

Rabu, 23 Juli 2025

     

Hadiah Hari Anak Nasional: 38 Anak Binaan Pulang ke Pelukan Keluarga

Moment Hari Anak Nasional (HAN)

Okenews.net- Momen Hari Anak Nasional (HAN) 2025 menjadi titik balik penuh haru bagi puluhan anak binaan di seluruh Indonesia. Sebanyak 38 anak akhirnya dapat menghirup udara kebebasan dan kembali ke pelukan keluarga setelah menerima Pengurangan Masa Pidana (PMP) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rabu (23/07/2025).


Secara keseluruhan, sebanyak 1.310 anak binaan dari berbagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia mendapatkan hak pengurangan masa pidana. Dari jumlah tersebut, 38 langsung bebas melalui PMP tahap II, sementara sisanya 1.272 anak masih melanjutkan masa pembinaan meski telah menerima pengurangan hukuman pada PMP tahap I.


Rinciannya, pada tahap pertama, 938 anak mendapat pengurangan 1 bulan, 174 anak 2 bulan, 143 anak 3 bulan, dan 17 anak 4 bulan. Sementara di tahap kedua, 23 anak mendapat pemotongan 1 bulan, 8 anak 2 bulan, dan 7 anak 3 bulan.


Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa pemberian PMP bukan hanya soal pemotongan masa tahanan, tapi merupakan bentuk apresiasi negara atas perubahan positif anak binaan.


“Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan menghargai upaya perbaikan diri dari anak-anak kita. Mereka yang taat aturan, aktif dalam pembinaan, dan menunjukkan kemajuan layak mendapatkan penghargaan,” ujarnya.


Menurut Agus, PMP juga berdampak positif terhadap proses reintegrasi sosial, memperkuat semangat hidup, serta mendekatkan kembali anak-anak tersebut dengan keluarga yang selama ini menjadi support system utama.


Ia pun memuji kerja keras para petugas Pemasyarakatan yang tak lelah membina, mengedukasi, dan memotivasi para anak binaan. Pendidikan dan pengembangan keterampilan tetap menjadi fokus utama pembinaan di LPKA, mulai dari sekolah formal hingga pelatihan kejuruan dan pengembangan bakat.


“Kami bangga banyak dari mereka berhasil menyelesaikan pendidikan, bahkan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tak sedikit yang kini sukses meraih pekerjaan layak. Ini adalah tujuan dari sistem pembinaan membentuk generasi baru yang tangguh, cerdas, dan mandiri,” ungkap Agus.


Ia juga berpesan kepada para anak yang bebas agar terus melangkah di jalan kebaikan. “Jadikan ini awal baru. Bangun masa depan dengan semangat, iman, dan akhlak. Jadilah anak bangsa yang taat hukum dan bermanfaat bagi negeri,” tambahnya.


Tahun ini, Sumatra Utara mencatat jumlah penerima PMP terbanyak dengan 163 anak binaan, disusul Jawa Timur (132) dan Jawa Barat (97). Pemberian PMP HAN ini juga berdampak pada efisiensi anggaran negara, menghemat biaya konsumsi anak binaan sebesar Rp939 juta lebih.


Langkah rehabilitatif ini mencerminkan semangat perlindungan dan pemajuan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.


     

Kemajuan Signifikan, ATR/BPN Targetkan PTSL Lombok Timur Rampung Oktober 2025

Darmawan Wibowo

Okenews.net – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 mengalami perubahan signifikan. Semula, target sertifikasi tanah ditetapkan antara 14.250 hingga 14.653 bidang yang tersebar di 19 desa. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, target tersebut direvisi menjadi 7.962 bidang di 18 desa, dengan penyelesaian ditargetkan rampung pada Oktober 2025.

“Untuk program PTSL tahun ini memang mengalami sedikit penyesuaian target karena adanya efisiensi,” jelas Darmawan Wibowo Kasi pendapatan dan pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur, Selasa, (23/07/2025).

Hingga Juli 2025, progres penerbitan sertifikat tanah PTSL telah mencapai 1.936 bidang tanah yang tersebar di 9 desa. Desa-desa yang sudah menerima sertifikat antara lain: Batu Putik, Sugian, Rakam, Kilang, Sapit, Dusun Borok Desa Tetebatu, Rarang, Bates, dan Pengadangan Barat.

“Dari 9 desa tersebut, sertifikatnya sudah terbit. Kami dari BPN tinggal menunggu waktu beberapa hari lagi untuk melakukan penyerahan secara resmi,” ungkap Wawan.

Dari sembilan desa tersebut, Desa Tetebatu menjadi satu-satunya yang telah mencapai target 100 persen dalam proses pengajuan dan penerbitan sertifikat tanah. Capaian ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi serta kesiapan perangkat desa dalam melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan program PTSL.

“Desa Tetebatu sangat responsif. Dari semua desa, hanya Tetebatu yang sudah tuntas semua sertifikatnya,” tambah Wawan.

Mulai tahun 2025, semua sertifikat tanah akan diterbitkan dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan data, mempercepat proses layanan, serta mempermudah akses bagi masyarakat.

Sistem digital ini juga didukung oleh teknologi geospasial dan pemetaan berbasis Google Maps, yang memungkinkan identifikasi bidang tanah dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan.

“E-sertifikat ini sangat mempermudah. Tidak akan hilang, dan bisa diakses hanya dengan memasukkan NIK dan password,” terang Wawan.


Jumat, 18 Juli 2025

     

Baznas Lotim Resmi Nahkoda Baru: Harapan Baru Menuju Lombok Timur Bebas Kemiskinan

Pelantikan Pimpinan Badan Amil Zakat Lotim

Okenews.net- Di tengah upaya keras Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menurunkan angka kemiskinan yang masih menyentuh 14 persen dari total 1,49 juta penduduk, peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali dipertegas sebagai salah satu ujung tombak perubahan sosial. Lima pimpinan baru Baznas Lotim resmi dilantik oleh Bupati H. Haerul Warisin pada Jumat (18/07/2025), membawa harapan besar dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara lebih optimal.

Drs. H. Muhammad Kamli dipercaya sebagai Ketua Baznas periode 2025–2030, didampingi empat wakil ketua: H. Murjoko, Dr. H. Hamidi, ST, Dr. Sirajun Nasihin, SPd, M.Pd, dan Dr. Asbullah Muslim, M.PdI. Dalam prosesi pelantikan yang digelar di Pendopo Bupati, hadir pula para tokoh agama, masyarakat, dan pimpinan OPD sebagai saksi awal langkah besar mereka.

Dalam sambutannya, Bupati Lomnok Timur  H. Hairul Warisin menekankan bahwa Baznas bukan sekadar lembaga penghimpun dana, tapi merupakan bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan. 

“Kami tidak ingin zakat hanya dikumpulkan dari ASN dan guru saja. Saatnya pengusaha, pemilik tanah, dan kelompok lainnya turut andil,” tegasnya.

Ia mencontohkan skema bantuan modal sederhana seperti untuk pedagang kecil dengan modal Rp500 ribu yang bisa berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan. 

“Jika mereka bisa untung Rp50 ribu per hari, dalam sebulan bisa meraup Rp1,5 juta. Itu sudah sangat membantu,” ujarnya.

Langkah Pemda lotim juga bersinergi dengan pemerintah pusat. Dinas Sosial Lotim bahkan telah menyurati Wakil Presiden agar pola bantuan diarahkan pada dukungan usaha produktif, bukan sekadar bansos konsumtif

Bupati menyatakan keyakinannya, lima pimpinan Baznas yang baru dilantik adalah sosok-sosok amanah yang siap membawa lembaga itu ke arah yang lebih profesional dan berdampak. 

“Kami percaya, Baznas bisa jadi pilar kuat dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Lombok Timur,” pungkasnya.

Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi