Tekan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan, Lotim Jalin Kerja Sama Antar-Daerah

Hermanamrullah    Oktober 21, 2026   

Tekan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan, Lotim Jalin Kerja Sama Antar-Daerah

Okenews.net — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat sinergi lintas daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu langkah yang ditempuh yakni menjalin Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan KAD dalam Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah itu dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang mewakili Bupati. Mengusung tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB”, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antardaerah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan.

Dalam arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal yang disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal, ditegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. Terlebih, NTB kini menjadi salah satu penyangga pangan nasional yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan langkah konkret dalam mengantisipasi tekanan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan NTB pada September 2026 mencapai 4,18 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.

Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih sigap mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, seperti cabai rawit, daging ayam, telur, dan bawang merah.

Pemerintah Provinsi NTB pun mendorong seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar melakukan pemetaan wilayah surplus dan defisit komoditas sejak dini. Pemantauan harga secara berkala serta penguatan koordinasi dengan Bulog dan pelaku usaha juga menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran pasokan.

Dalam arahannya, Gubernur NTB mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau.

Untuk itu, Pemprov NTB menetapkan empat agenda prioritas, yakni memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian yang adaptif terhadap perubahan cuaca, mempercepat kerja sama antardaerah dan hilirisasi pangan, serta mengintegrasikan tata kelola pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menyampaikan bahwa GPIPS merupakan langkah konkret di tingkat daerah untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Menurutnya, pengendalian inflasi pangan perlu dilakukan melalui empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif atau dikenal dengan prinsip 4K.

Ia menegaskan, angka inflasi NTB sebesar 4,18 persen harus menjadi perhatian bersama agar koordinasi dan sinergi lintas sektor semakin diperkuat. Penanganan inflasi, lanjutnya, tidak cukup hanya melalui intervensi harga dalam jangka pendek, tetapi juga membutuhkan peningkatan produktivitas dari sektor hulu serta percepatan hilirisasi pangan secara berkelanjutan.

Penandatanganan kerja sama antara Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa Barat diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat distribusi komoditas pangan, menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah, serta menekan tekanan inflasi di NTB.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan sehingga stabilitas harga tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

LRC dan Pemkab Lotim Bahas Strategi Pertanian Hadapi Perubahan Iklim

Hermanamrullah    Oktober 15, 2026   

LRC dan Pemkab Lotim Bahas Strategi Pertanian Hadapi Perubahan Iklim

Okenews.net — Perubahan iklim dan ancaman kekeringan menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi ini tidak hanya mengancam produktivitas petani, tetapi juga berpotensi memperburuk kemiskinan ekstrem jika tidak ditangani melalui kebijakan yang tepat.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi terbatas yang digelar Lombok Research Center (LRC), Kamis sore (15/10). Kegiatan bertajuk “Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem” itu menghadirkan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sebagai narasumber utama bersama sejumlah jurnalis dari berbagai media.

Dalam pemaparannya, Edwin menjelaskan bahwa fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau berdampak langsung terhadap ketersediaan air irigasi dan jadwal tanam petani. Bahkan, musim tanam berpotensi mundur hingga sekitar dua bulan.

Wilayah selatan Lombok Timur, terutama Sakra, Keruak, dan Jerowaru, menjadi kawasan yang rentan karena sebagian besar lahan pertaniannya bergantung pada curah hujan.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata-mata dari sisi pertanian. Penurunan hasil panen dan hilangnya pendapatan petani dapat memicu kenaikan harga pangan, memperbesar risiko kemiskinan, hingga menimbulkan persoalan sosial dalam rumah tangga, termasuk meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Karena itu, kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dirancang secara terpadu dengan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Perkuat Infrastruktur Air dan Irigasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kekeringan, terutama melalui pembangunan infrastruktur air dan perbaikan jaringan irigasi.

Hingga 12 Oktober, tercatat penanganan 97 titik infrastruktur air serta 92 titik irigasi pertanian dengan nilai anggaran Rp9,2 miliar. Selain itu, pemerintah juga membangun 25 sistem irigasi berbasis partisipasi masyarakat.

Program lainnya berupa pembangunan 265 sistem air perpompaan dengan nilai sekitar Rp41 miliar yang pelaksanaannya masih berlangsung hingga Desember.

Pemkab juga mendorong pengelolaan infrastruktur air secara mandiri melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), sekaligus memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk membantu mengatasi kekeringan di sejumlah wilayah.

Di sektor produksi, pemerintah menargetkan pengembangan lahan pertanian sekitar 5.000 hektare hingga Desember melalui program Modern Advanced Agriculture System (PMAAS). Pendampingan terhadap petani juga diperkuat dengan melibatkan 197 kelompok petani atau PPL pertanian sebagai mitra di lapangan.

Andalkan Sinergi Pemerintah Pusat

Edwin mengakui, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian. Alokasi anggaran pertanian disebut tidak lebih dari lima persen dari total belanja daerah.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Lotim berupaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, khususnya Kementerian Pertanian. Strategi jemput bola dilakukan agar Lombok Timur memperoleh dukungan anggaran dan program yang lebih besar.

Arah kebijakan pertanian periode 2027–2029 juga difokuskan pada penguatan infrastruktur, ketahanan air, modernisasi pertanian, optimalisasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, serta penguatan kelembagaan petani, termasuk kelembagaan buruh tani.

Di sisi lain, pemerintah menilai pengalaman petani dalam menyesuaikan pola tanam, memanfaatkan sumber air, dan mulai menerapkan teknologi pertanian modern menjadi modal penting dalam menghadapi perubahan iklim.

Melalui diskusi tersebut, LRC dan para peserta mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar program nasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata petani di Lombok Timur.

Upaya adaptasi perubahan iklim diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan produksi pertanian, tetapi juga melindungi pendapatan keluarga petani dan mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerah.

Tembus Internasional, Wabup Edwin Sebut Prestasi MAN 1 Lotim Luar Biasa

admin    Mei 12, 2025   

Tembus Internasional, Wabup Edwin Sebut Prestasi MAN 1 Lotim Luar Biasa

Kegiatan pisah kenang siswa kelas XII di MAN 1 Lotim 

Okenews.net — Wakil Bupati Lombok Timur, H Edwin Hadiwijaya menghadiri acara pisah kenang siswa kelas XII di MAN 1 Lotim pada Sabtu (10/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan penghargaan kepada 12 siswa kelas XII yang telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan bagi madrasah tersebut.

Wakil Bupati menyampaikan rasa kagum dan apresiasinya terhadap capaian MAN 1 Lotim dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini sering mendengar kabar prestasi madrasah tersebut, namun baru kali ini bisa melihatnya langsung.

"Luar biasa, deretan piala yang memenuhi etalase prestasi adalah bukti nyata pencapaian luar biasa dari MAN 1 Lotim,” ujarnya.

Menurutnya, prestasi membangakan itu tidak hanya di tingkat nasional, namun prestasi siswa madrasah ini telah menembus ajang internasional.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti tingginya animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025, tercatat sebanyak 1.500 pendaftar yang bersaing memperebutkan hanya 350 kursi yang tersedia.

Tak hanya itu, sebaran alumni MAN 1 Lotim yang berhasil masuk ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia.

“Bahkan hingga luar negeri, menjadi bukti bahwa madrasah ini layak disebut sebagai madrasah unggulan di NTB dan menjadi kebanggaan Lombok Timur,” ucapnya.

Wakil Bupati yang juga merupakan alumni ITS Surabaya itu mengajak sekolah lain di Lombok Timur untuk mencontoh model pendidikan yang diterapkan di MAN 1 Lotim.

Menurutnya, model penyelenggaraan pendidikan di sini patut dijadikan contoh. Sekolah yang mampu mengelola anggaran secara efektif.

Madrasah ini juga telah menciptakan layanan pendidikan yang tidak berorientasi pada kemewahan sarana prasarana atau hal-hal material.

“Tetapi lebih pada pencapaian prestasi dan suasana belajar yang humanis dan menyenangkan," ujar mantan DPRD Provinsi NTB itu.

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan yang unggul tidak harus mahal. Terpenting komitmen dan inovasi dalam membina siswa.

Kepala MAN 1 Lombok Timur M. Nurul Wathoni menyampaikan rasa bangga atas pencapaian siswa MAN 1 Lotim yang setiap tahun tak kurang dari 350an prestasi mampu ditorehkan.

“Ini terbukti dari perjuangan memaksimalkan pembinaan ekstrakurikuler yang berjumlah 42 ekskul,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap ekskul diwajibkan untuk mengikuti  30-40 lomba setiap bulannya. Hal ini sebagai bentuk pengembangan bakat siswa dalam bidang dan bisa meraih prestasi.

Kegiatan ekstrakurikuler ini juga dukung penuh oleh pihak madrasah, seperti akomodasi peserta yang mngikuti lomba tingkat nasional termasuk tingkat internasional. 

“Ini merupakan konsistensi madrasah dalam komitmen membentuk generasi hebat yang memiliki skill ilmu pengetahuan dan juga keterampilan,” papar Wathoni.

Saat ini, MAN 1 Lotim semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat, hal ini terlihat dari animo pendaftaran siswa baru jalur prestasi maupun reguler yang capai ribuan lebih.

“Terakhir saya berharap agar kesuksesan siswa siswi yang sudah menjadi alumni mampu pertahankan prestasinya dan dikembangkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkas Wathoni.

Wabup Lotim Berharap Penarikan Pajak Dimaksimalkan

Redaksi    Juni 10, 2021   

Wabup Lotim Berharap Penarikan Pajak Dimaksimalkan

Okenews - Pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk lewat pajak merupakan sumber dana pembangunan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Provinisi NTB berharap agar penarikan pajak dimaksimalkan.

Wabup Lotim H Rumaksi (foto dokumen)

Hal itu mengemuka dalam rapat terbatas yang dipimpin Wakil Bupati dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Lotim, Kamis (10/06/2021) di Ruang Rapat Wakil Bupati (Wabup).

Wabup Lombok Timur H Rumaksi menyebutkan, salah satu sumber PAD untuk pembangunan itu berasal dari perusahan. Namun sayangnya realisasi PAD dari perusahaan masih belum sesuai harapan.

Oleh karena itu Wabup berharap agar perusahaan yang memiliki kewajiban membayar pajak dapat segera  menuntaskan kewajibannya agar pembangunan bisa maksimal.

Berdasarkan catatan Bapenda, sejumlah perusahaan belum membayarkan pajaknya, bahkan sejak tahun 2019 lalu. Nilai tunggakan pajaknya mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Diakui, dampak pandemi covid-19 masih dirasakan hingga sekarang, mengakibatkan pemerintah melakukan relokasi dan refocusing anggaran dan sejumlah program terpaksa ditunda.

Menanggapi hal itu, perwakilan perusahaan berjanji akan melaksanakan tanggung jawabnya dalam waktu dekat, bahkan ada yang akan melunasi dalam beberapa hari kedepan.