www.okenews.net

Sabtu, 09 Agustus 2025

ASURANSI PENDIDIKAN UNTUK ASN, TNI, DAN POLRI “Strategi Reformasi Kesejahteraan Aparatur dan Investasi SDM Nasional”

foto dok/ist

Oleh: Dr. Muhamad Ali, M.Si_
Dosen Pascasarjana Universitas Hamzanwadi

Latar Belakang dan Jastifikasi Akademik


Biaya pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan, rata-rata 7– 10 persen per tahun (BPS, 2024), melampaui inflasi umum. Uang pangkal di perguruan tinggi negeri jalur mandiri bisa mencapai Rp25–100 juta, sedangkan di perguruan tinggi swasta favorit lebih tinggi lagi. Tanpa instrumen perlindungan yang memadai, tekanan finansial ini akan terus membebani aparatur negara. Kajian Bank Dunia (2019) menegaskan bahwa kesejahteraan yang memadai berkorelasi positif dengan rendahnya risiko penyalahgunaan wewenang. 

Ide dan gagasan ini lahir dari rangkaian pengalaman dan pengamatan langsung. Diskusi rutin dengan seorang sahabat yang merupakan anggota Polri membuka mata bahwa banyak aparatur negara baik ASN, TNI, maupun Polri menghadapi kesulitan besar membiayai pendidikan anak, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Apalagi paska lahirnya UU yang mengatur tentang PTN-BH, BLU yang memungkinkan pemberian otonomi yang lebih besar kepada Lembaga Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi untuk mengelola sumber pembiayaanya secara mandiri. Meski tujuannya untuk memberikan kemungkinan terjadinya subsidi silang, tetapi praktik dilapangan justru sebaliknya, beberapa kasus di PT tertentu dijadikan sebagai ruang untuk menarik Uang pangkal (IPI) dan UKT yang sangat tinggi dan cendrung tidak masuk akal. 

Biaya pangkal yang tinggi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus merangkak naik menjadi beban berat, apalagi bagi mereka yang memiliki lebih dari satu orang anak yang  kuliah bersamaan. Tekanan ini tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berpotensi mengganggu fokus kerja dan, dalam kasus tertentu, menjadi pemicu perilaku koruptif.

Meski ada opsi lain dengan adanya tawaran produk asuransi pendidikan dari beberapa BUMN dan perusahaan asuransi swasta, sering kali tidak sejalan antara promosi awal dengan realisasi manfaatnya. Tidak jarang proses pencairan klaim atau pembayaran manfaat pendidikan berjalan lambat atau rumit, sehingga mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap skema perlindungan yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya sebuah model asuransi pendidikan yang lebih transparan, konsisten, dan benar-benar berpihak pada peserta.

Apalagi setelah menonton Vidio yang dibagikan oleh, Bro Pahrudin di satu WAG Internal Prodi Link Podccast “Akbar Faizal Uncensored” yang membahas alokasi 20 persen anggaran pendidikan nasional.  Judulnya menarik “Menggugat Sri Mulyani “Belokan” Anggaran Pendidikan. Kita Akhirnya Menjadi Bangsa Terbelakang”. Saya semakin terkejut, dan makin tergerak untuk menjadikan ini sebuah tulisan untuk kemudian saya bagikan supaya bisa dibaca oleh banyak orang, paling tidak sebagai bagian dari proses sharing dan edukasi Bersama.

Berdasarkan tayangan perbandingan data peserta didik/mahasiswa yang bersekolah pada sekolah formal yang dikelola di dua Kementerian (Kementrian Dikdasmen dengan jumlah siswa 53,17 juta siswa mendapatkan alokasi 33,5 Triliun, sementara Kemendiktisaintek dengan 8,9 juta mahasiwa mendapatkan alokasi anggaran sebesar 57,7 triliun. Sehingga kalau di jumlahkan secara keseluruhan Total Jumlah alokasi Anggaran untuk membiayai sektor Pendidikan formal di dua kementerian dengan total jumlah siswa dan mahasiswa 62,07 juta orang adalah Rp. 91,2 Triliun. 

Kalau di rata-ratakan per siswa/mahasisa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,47 juta per orang per tahun. Angka ini kalau dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran untuk membiayai sekolah kedinasan yang di kelola oleh beberapa Lembaga dan Kementerian lain di luar Kementerian Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 104, 5 Triliun hanya untuk membiayai siswa/mahasiswa sebesar 13.000 orang, sehingga jumlah rata-rata biaya yang diberikan kepada mereka setiap tahun sebesar Rp.8,03 Milyar.

Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan serius, seberapa besar dampak Pendidikan Kedinasan terhadap kinerja pemerintahan? Hingga saat ini, sulit menemukan bukti bahwa output pendidikan kedinasan benar-benar memberikan pengaruh signifikan pada kualitas birokrasi atau pelayanan publik. Justru sebaliknya, model pendidikan ini bersifat eksklusif, hanya dapat diakses oleh segelintir orang, dan berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial. Proses seleksi yang seharusnya murni berdasarkan kompetensi pun kerap dikaburkan oleh praktik budaya koruptif, mulai dari “titipan” hingga pungutan liar yang merusak prinsip meritokrasi.

Sebagai solusi, Asuransi Pendidikan Aparatur diusulkan sebagai skema perlindungan sosial berbasis gotong royong. Konsep dimana, peserta menyisihkan 1–3 persen gaji pokok dan tunjangan kinerja setiap bulan, untuk di potong dan dikelola secara profesional oleh badan khusus. Dengan estimasi 5,3 juta peserta aktif dan iuran rata-rata Rp150 ribu, dana tahunan dapat mencapai Rp9,54 triliun, yang bisa diinvestasikan di instrumen aman seperti obligasi negara untuk menghasilkan tambahan imbal hasil.

Program ini bukan sekadar tunjangan tambahan, melainkan investasi strategis negara pada sumber daya manusianya sendiri, untuk menjamin pendidikan anak Aparatur Negara (ASN, TNI dan POLRI) tanpa beban finansial yang mencekik, sekaligus memperkuat integritas, loyalitas, dan produktivitas birokrasi. Selain itu, konsep ini paling tidak secara akademik bisa dijastifikasi melalui tiga hal: (1) Keadilan distribusi anggaran, mengoreksi ketimpangan alokasi antara mayoritas peserta didik dengan kelompok eksklusif pendidikan kedinasan; (2) Pembangunan SDM aparatur, menjamin masa depan anak-anak aparatur negara demi terciptanya generasi penerus yang berpendidikan dan berintegritas; (3) Pencegahan risiko sosial dan moral hazard, mengurangi tekanan finansial yang berpotensi memicu perilaku koruptif di lingkungan birokrasi. Baca lebih lanjut...? klik DOWNLOAD 

Jumat, 08 Agustus 2025

Tagihan PJU di Lotim Capai Rp1,5 Miliar Lebih Sebulan, Sistem Perhitungan PLN Dinilai tidak Transparan


Okenews.net-  Beban Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari PLN cukup mencengangkan. Berdasarkan data terkini, tagihan PJU di Kabupaten Lombok Timur menembus Rp18 miliar lebih per tahun. Sayangnya sebagian jalan masih gelap. 

Diketahui, per bulan Juli 2025 tagihan sebesar Rp 1.579.989.047. Jumlah tagihan ini dinilai tidak transparan karena tanpa rincian. Besarnya angka ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah sistem pencatatan dan penghitungan konsumsi listrik PJU yang digunakan PLN sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? 

Pihak pemerintah daerah sendiri mengaku kesulitan melakukan verifikasi data secara langsung karena tidak seluruh titik PJU dilengkapi meteran (kWh meter). Sebagian besar titik menggunakan sistem "flat rate" atau perhitungan gelap-terang, yang membuat angka tagihan sangat sulit diuji kebenarannya.

PJU sejatinya menjadi fasilitas publik yang vital, namun pembiayaannya tidak boleh membebani APBD tanpa dasar perhitungan yang jelas. Banyak pihak menilai, sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan penagihan PJU oleh PLN di seluruh daerah, termasuk Lombok Timur.

Selain itu, pemerintah daerah juga didesak untuk segera melakukan pendataan ulang dan digitalisasi seluruh titik PJU. Pemasangan meteran per titik atau pengelompokan zona dengan sistem kontrol cerdas (smart lighting) menjadi salah satu solusi untuk mencegah kebocoran anggaran.

Ironisnya, di tengah mahalnya tagihan PJU, masih banyak ruas jalan di desa dan kawasan padat penduduk yang belum tersentuh penerangan memadai. “Pemerintah bayar miliaran, tapi masih banyak jalan gelap. Ini bukan soal listrik saja, tapi soal keadilan layanan,” tegas salah satu tokoh masyarakat dari wilayah selatan Lombok Timur.

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema kerjasama antara PLN dan pemerintah daerah dalam hal PJU, agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat yang juga telah turut membangun daerah melalui pembayaran pajak.

Pemerintah daerah diminta tidak tinggal diam. Transparansi dan efisiensi anggaran wajib ditegakkan, terutama di sektor yang menyedot dana besar, namun belum memberikan dampak optimal bagi pelayanan publik. Audit tagihan PJU bukan pilihan, melainkan keharusan.

Anggota DPRD Lombok Timur H. Lalu Hasan Rahman menyatakan pengelolaan PJU selama ini penuh tidak jelas, sebab pembayaran PJU selama ini seperti transaksi buta. Menurutnya pemda rutin membayar tanpa mengetahui secara pasti berapa lampu yang menyala dan berapa konsumsi listrik sebenarnya.

"Kami bahkan tidak pernah mendapat penjelasan rinci dari PLN soal dasar perhitungan pembayaran. Saat kami minta klarifikasi, malah disuruh beli stop kontak dan bangun gardu untuk mengukur pemakaian," ujar Hasan Rahman dikutip dari ntb.idntimes.com.

Melihat persoalan tersebut, anggota dewan dari partai Golkar itu mendesak aparat penegak hukum melakukan audit untuk mengungkap kebenaran. Sejauh ini Reskrim Polres Lombok Timur tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembayaran PJU tersebut. 

“Masih dalam tahap pengumpulan dokumen. Prosesnya butuh waktu karena datanya kompleks,” jelasnya Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP I Made Yulia Putra. 

Sementara itu, Kepala PLN Cabang Selong, Bangkit Candra saat dikonfirmasi wartawan menegaskan pihaknya bekerja sesuai aturan dan perjanjian kerja sama yang berlaku dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan. 

“PLN hanya penyedia. Kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, dan semua prosedur dijalankan sebagaimana mestinya,” terang Candra, Jumat (08/08/2025) di Selong. 

Bangkit Candra menjelaskan penagihan PJU dilakukan berdasarkan berita acara hasil survei bersama antara PLN Cabang Selong dan Dinas Perhubungan Lombok Timur tanpa merinci jumlah dari nilai tagihan yang dimaksud. 

Hal itu menurutnya untuk menjaga privasi pelanggan. Ia juga menegaskan, penghitungan PLN dilakukan dua metode yakni metering (KWh meter) dan non-metering (estimasi daya lampu). Dan semua tahapan sudah sesuai prosedur.

Dari 5.000 Peserta ke 35 Pemenang: Inilah Dampak Nyata SisBerdaya & DisBerdaya 2025


MEMASUKI tahun ketiga, program kolaborasi DANA dan Ant International telah memberdayakan lebih dari 5.000 perempuan pelaku usaha, dan lebih dari 100 pelaku UMKM disabilitas perempuan untuk memajukan bisnis lewat teknologi digital

Okenews.net  Mengusung tema ‘Memajukan Bisnis dengan Teknologi’, program SisBerdaya & DisBerdaya 2025 dari DANA dan Ant International secara resmi mengumumkan 35 pemenang dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sukses menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi, khususnya AI, mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, serta keberlanjutan bisnis mereka. Acara penghargaan digelar hari ini (Kamis, 07/08/2025) di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta sebagai apresiasi atas kerja keras dan inovasi para perempuan inspiratif dari seluruh Indonesia.

Bersama Ant International, DANA berupaya lebih jauh dalam membuka akses dan peluang bagi pelaku usaha perempuan untuk naik kelas di era digital. Program SisBerdaya dan DisBerdaya ini menjadi salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut, sekaligus strategi menjembatani kesenjangan digital di kalangan pelaku UMKM perempuan di seluruh Indonesia.

Para peserta mendapatkan pelatihan hybrid dengan kurikulum komprehensif  mencakup Business Model Canvas, Digital Payment & Marketing, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung operasional bisnis UMKM. Lewat rangkaian pendampingan yang intensif dan aplikatif, mereka tidak sekadar diperkenalkan pada teknologi, tetapi didorong untuk menguasainya sebagai alat transformasi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menumbuhkan kepercayaan diri sebagai pelaku usaha yang tangguh dan mandiri.

“Sebelum ikut SisBerdaya, saya hanya menjual produk ke tetangga sekitar, tanpa tahu cara memasarkan secara online. Selama pelatihan, saya belajar banyak hal, mulai dari digital marketing, pencatatan keuangan, hingga membuat konten yang menarik. Para peserta pun juga dibekali dengan dasar-dasar memanfaatkan AI dalam strategi marketing. Sekarang saya bisa memasarkan produk lewat media sosial dan marketplace, bisnis saya pun berkembang dan pesanan semakin banyak. Yang paling penting, saya jadi lebih percaya diri menjalankan usaha ini dan ingin berbagi ilmu dengan ibu-ibu lainnya,” kata Iis Sadiyah, Pemilik Alfazza Farm sekaligus Pemenang SisBerdaya 2025 Area 3 (Jabodetabek).

Tahun ini, SisBerdaya berhasil menarik lebih dari 5.000 peserta dari tiga wilayah utama (Barat, Timur, dan Jabodetabek) meningkat 176 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, DisBerdaya mencatatkan pertumbuhan empat kali lipat dibanding 2024, dengan lebih dari 100 peserta perempuan penyandang disabilitas yang antusias mengikuti program ini. Para peserta dari berbagai wilayah mulai dari Sumatera hingga Papua melewati proses seleksi dan penjurian ketat.

Rony Ukurta Barus, Kepala Direktorat Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, “SisBerdaya dan DisBerdaya menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang berbasis komunitas dapat menciptakan dampak yang nyata dan terukur. Para pemenang hari ini tidak hanya inspiratif, tetapi juga menjadi katalis perubahan yang membuktikan bahwa perempuan pelaku usaha, termasuk dari kelompok disabilitas, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.”

Pada puncak acara, SisBerdaya 2025 mengumumkan 30 Pemenang, sementara DisBerdaya 2025 menobatkan 5 Pemenang. Para pemenang dipilih berdasarkan kualitas proposal bisnis, potensi dampak sosial, strategi pertumbuhan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha. Mereka berhak menerima total hadiah senilai 750 juta rupiah untuk mendukung pengembangan usaha, peningkatan kapasitas, dan adopsi teknologi dalam bisnis masing-masing.

“Penganugerahaan SisBerdaya dan DisBerdaya 2025, bukan hanya selebrasi dan kompetisi semata, melainkan momentum penting untuk mengakui dan mendukung terus UMKM perempuan sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita semua tahu bahwa 64 persen pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Mereka yang bekerja keras dari dalam dapur atau mungkin warung kecil di depan rumahnya, mencoba membantu stabilitas ekonomi keluarganya. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses investasi digital sudah selayaknya menghilangkan kesenjangan ini,” ujar Vince Iswara, CEO dan Co-Founder DANA Indonesia.

"Kami bangga dapat melanjutkan kemitraan strategis kami dengan DANA untuk kembali menyelenggarakan program SisBerdaya dan DisBerdaya yang telah memasuki tahun ketiga. Selaras dengan pilar utama strategi keberlanjutan kami, pengembangan talenta menjadi fokus pendekatan kami untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak sekadar menjadi motor penggerak ekonomi keluarga, tetapi juga menumbuhkan keyakinan diri, menciptakan peluang baru, dan menginspirasi para perempuan lainnya di seluruh Indonesia. Bersama dengan para mitra, Ant International akan terus mendorong pertumbuhan yang inklusif bagi para pelaku usaha dari berbagai skala,” ujar Wilson Siahaan, Senior Director, Government Affairs and Strategic Development Ant International Indonesia.

SisBerdaya dan DisBerdaya tahun ini juga memperluas dampaknya ke seluruh penjuru negeri dengan menjangkau peserta dari tiga wilayah utama: Area I (Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, kecuali Jakarta), Area II (Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Ambon, Papua), dan Area III (Jabodetabek). Dengan latar belakang usaha yang beragam, mulai dari kuliner, kerajinan, kecantikan, pertanian, hingga teknologi, para peserta membuktikan bahwa perempuan Indonesia siap naik kelas dan memimpin transformasi ekonomi.

Sebagai platform yang aktif mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), DANA telah membantu lebih dari 1 juta pelaku usaha melalui fitur DANA Bisnis. Survei INDEF tahun 2023 bahkan mencatat 98 persen pelaku UMKM pengguna dompet digital DANA merasakan manfaat nyata dalam operasional bisnis sehari-hari. >>> Silakan klik download untuk lihat daftar pemenangnya

Kamis, 07 Agustus 2025

Fauzan Khalid Dukung Inovasi Siswa SMK: Gelar Karya Jadi Ajang Unjuk Kreativitas di Lingsar

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, terus menunjukkan komitmennya turun langsung ke tengah masyarakat selama masa reses masa persidangan IV tahun 2024–2025, yang berlangsung dari 25 Juli hingga 14 Agustus 2025.

Pada Kamis (07/08/2025), Fauzan menyambangi SMK Negeri 1 Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, untuk bersilaturahmi sekaligus membuka secara resmi kegiatan pameran "Gelar Karya" dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80.

Dalam sambutannya, Fauzan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, pameran ini bukan sekadar ajang seremonial, tetapi juga wadah strategis untuk menampilkan kreativitas dan inovasi siswa kepada masyarakat luas.

“Kegiatan semacam ini sangat positif. Selain mengasah keterampilan siswa, juga melatih kerjasama, tanggung jawab, serta menumbuhkan semangat kemandirian. Ini bekal penting untuk menghadapi masa depan,” ujar legislator dari Dapil NTB II (Pulau Lombok) ini.

Kepala SMK Negeri 1 Lingsar, Irwan Ardita Jaya, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran H. Fauzan Khalid yang telah memberikan motivasi langsung kepada siswa-siswi. Irwan menjelaskan bahwa sekolah terus mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja.

“Kami mengarahkan siswa untuk tidak hanya berprestasi akademik, tapi juga siap menghadapi kebutuhan dunia industri dan usaha. Oleh karena itu, kami aktif menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan,” ujar Irwan.

Dalam kunjungannya, Fauzan juga menyempatkan diri meninjau langsung berbagai karya siswa yang dipamerkan. Karya-karya tersebut meliputi bidang agribisnis perikanan, tata busana, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, tata kecantikan dan rambut, hingga usaha layanan wisata.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. Abdul Aziz, Kepala Desa Batu Kumbung Wirya Adi Saputra, serta sejumlah pelaku usaha dan mitra industri yang mendukung kegiatan tersebut.

Menariknya, sebelum pembukaan resmi pameran, siswa-siswi SMK Negeri 1 Lingsar menggelar kegiatan jalan sehat sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 RI. Fauzan Khalid diberi kehormatan untuk melepas peserta secara simbolis dengan mengibarkan bendera start pada pukul 07.00 WITA.

GOW Lombok Timur Jadi Motor Penggerak Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Ratusan Juta Manfaat Diserahkan

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen serius dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Hal itu tampak saat Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara resmi membuka pertemuan rutin Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur yang dirangkai dengan sosialisasi pentingnya kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Acara yang digelar pada Kamis (07/08/2025) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur ini dihadiri oleh Ketua GOW beserta perwakilan dari 28 organisasi wanita. Kehadiran para pengurus dan anggota GOW menjadi bukti kuat bahwa perempuan Lombok Timur siap menjadi ujung tombak penyebaran informasi program pemerintah hingga ke tingkat desa dan dusun.

Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan, peran aktif GOW sangat dibutuhkan untuk menyosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

 “BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program, tetapi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. Perlindungan ini mencakup risiko kecelakaan kerja, sakit, hari tua, hingga kematian,” ujarnya.

Wabup menambahkan, kesadaran menjadi peserta dan memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja, baik formal maupun informal. Ia mendorong agar informasi ini disampaikan seluas-luasnya, tidak hanya kepada anggota GOW, tetapi juga kepada para pelaku usaha, pekerja rumah tangga, hingga masyarakat di pelosok.

Kegiatan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur memaparkan berbagai manfaat perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Momen acara ini juga menjadi ajang penyerahan manfaat Jaminan Kematian secara simbolis kepada 14 ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah meninggal dunia. Total dana manfaat yang diserahkan mencapai Rp596 juta. 

“Bukti nyata ini menjadi pengingat bahwa perlindungan sosial bukan hanya janji, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang ditinggalkan,” kata Wabup Edwin.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan GOW Lombok Timur semakin solid dan berperan aktif dalam menggaungkan pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan mampu memperluas kepesertaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja di Lombok Timur.

Menuju Pelayanan Kesehatan Bermutu: Klinik LPKA Lombok Tengah Disurvei Tim LAFKESPRI

Okenews.net-Klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah menjalani proses survei akreditasi dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI), Kamis, (07/08/2025). Survei ini dipimpin oleh Ketua Tim, Dr. Rohani, SST., M.Kes, bersama dr. H. Mochamad Ismail selaku anggota tim surveyor.

Kehadiran tim LAFKESPRI disambut hangat oleh Pelaksana Harian Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Jaliludin, bersama jajaran pejabat struktural dan Penanggung Jawab Klinik, dr. Ikie Anjani Wijayanti. Hadir pula Kepala Puskesmas Pringgarata yang memberikan dukungan penuh terhadap proses akreditasi ini.

Survei dilakukan secara menyeluruh, termasuk simulasi pelayanan kesehatan mulai dari proses pendaftaran hingga tindakan medis. Proses ini merupakan bagian dari upaya menilai kesiapan Klinik LPKA dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berstandar nasional.

Kegiatan ditutup dengan exit conference yang dipimpin langsung oleh Tim Surveyor. Sesi ini menjadi ruang refleksi, evaluasi, sekaligus forum penyampaian masukan dan rekomendasi demi peningkatan mutu pelayanan ke depan.

Sebagai bentuk apresiasi, H. Subari dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah turut hadir dalam acara penutupan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan penghargaan atas komitmen Klinik LPKA dalam mengikuti proses akreditasi. Ia menegaskan dukungan Dinas Kesehatan terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak binaan di LPKA.

dr. Ikie Anjani Wijayanti, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Tim LAFKESPRI dan Dinas Kesehatan. Ia berharap proses ini dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan Klinik LPKA menuju akreditasi yang diharapkan, serta peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Jaliludin mengungkapkan optimisme bahwa Klinik LPKA akan mampu memenuhi standar akreditasi. Ia juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari tim surveyor.

"Masukan dari tim akan menjadi pedoman kami dalam melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi pelayanan yang lebih baik," pungkasnya.

Owner WBS: Kami Tak Lari dari Masalah

Okenews.net- Ramai dugaan kandungan bahan berbahaya dalam sejumlah produk skincare yang beredar di masyarakat, Direktur Utama PT WBS (Wira Beauty Solution), Ali Nusantara, akhirnya angkat bicara. 

Dalam konferensi pers yang digelar di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (07/08/2025), ia menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas efek samping yang ditimbulkan produk yang didistribusikan perusahaannya.

“Kami ingin masyarakat tetap sehat, dan produk yang digunakan benar-benar bermanfaat. Jika ada yang merasa dirugikan, kami persilakan datang langsung ke kantor kami di Desa Sepit untuk penanganan lebih lanjut,” tegas Ali.

Dugaan kuat kandungan merkuri dalam tiga jenis skincare handbody, krim pagi, dan krim malam berdasarkan hasil uji dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, membuat PT WBS segera mengambil langkah cepat. 

Produk-produk tersebut saat ini sedang ditarik dari pasaran dan sebagian telah dimusnahkan, termasuk yang harus dimusnahkan di luar wilayah NTB.

“Kami hanya distributor, bukan produsen. Skincare tersebut diproduksi oleh PT Amanah di Makassar. Meski demikian, kami tidak lepas tangan dan tetap berkoordinasi intens dengan BBPOM,” jelasnya.

Kerja sama WBS dengan PT Amanah telah berlangsung sejak 2022. Ali menegaskan bahwa pihaknya membangun usaha ini dengan itikad baik dan semangat pemberdayaan. Bahkan, WBS saat ini mempekerjakan 35 karyawan dan membina sejumlah anak yatim.

“Kalau ada yang tidak nyaman, kami mohon maaf. Kami manusia biasa, dan kami siap bertanggung jawab. Jangan dulu menghakimi, karena tidak semua produk yang beredar itu kami yang distribusikan,” imbuh Ali, yang saat itu didampingi istrinya.

Ali juga mengungkapkan, sebelum temuan kandungan merkuri ini mencuat, tidak pernah ada keluhan dari konsumen, termasuk dari Makassar, tempat produk ini dibuat. 

Namun dengan adanya temuan resmi dari BBPOM Mataram, pihaknya tidak menampik kenyataan dan mengambil langkah cepat.

“Kami tidak menutup mata dan tidak lari dari masalah. Ini jadi pelajaran besar bagi kami,” pungkasnya.

Rabu, 06 Agustus 2025

Tim PkM Universitas Hamzanwadi Gelar Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis AR

Tim PkM Universitas Hamzanwadi gelar Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality bagi guru SD
Okenews.net – Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Hamzanwadi bekerja sama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 05 Kecamatan Terara menggelar Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality (AR) bagi guru-guru Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Timur, Senin 4 Agustus 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Lombok Timur, Izzudin mengatakan pentingnya peran guru terus meng-upgrade kompetensi dan pengetahuan, terutama dalam pengembangan media pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan sesuai perkembangan teknologi.

Menurutnya, media berbasis AR merupakan salah satu solusi inovatif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Media ini menghadirkan pengalaman belajar interaktif yang memadukan dunia nyata dan virtual, sehingga siswa dapat mengeksplorasi materi secara lebih mendalam.

“Guru harus terus berkembang agar mampu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan membangkitkan semangat belajar siswa,” tegas Izzudin saat membuka acara.

Pelatihan ini tidak berhenti pada sesi workshop saja. Ke depan, para peserta juga akan didampingi dalam implementasi langsung media pembelajaran AR di dalam kelas, sehingga manfaat pelatihan benar-benar dirasakan oleh siswa.

Ia berharap kegiatan ini menjadi awal dari program berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi guru di era digital. Dukungan dari berbagai pihak, baik lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, maupun komunitas guru menjadi kunci penting dalam memperluas dampak positif pelatihan semacam ini.

Panitia juga mendorong agar para peserta melakukan pengimbasan hasil pelatihan kepada rekan-rekan guru lainnya di sekolah masing-masing, sebagai upaya kolektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Kabupaten Lombok Timur.

Ketua Tim PkM Universitas Hamzanwadi Rasyid Hardi Wirasasmita, S.T., M.Pd menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Riset dan Pengembangan Kemdikti Saintek yang telah memberikan dukungan melalui Program Hibah PkM 2025.

“Dukungan ini sangat berarti dalam mendorong peningkatan kapasitas guru serta penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan,” ujar Rasyid Hardi.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Terara ini dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Izzudin. Hadir pula dalam pembukaan Kepala UPTD Kecamatan Terara, L. Ahmad Jaelani, S.Pd. Ketua KKG Gugus 05 kecamata terara bapak Satriadi Pratama dan para pengawas sekolah dasar di wilayah setempat.

Selasa, 05 Agustus 2025

Bupati Haerul Warisin Apresiasi Polres Lombok Timur, Tegaskan Sinergi untuk Keamanan dan Kemajuan Daerah

Okenews.net – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Resor Lombok Timur atas dedikasi dan kinerja mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ungkapan tersebut disampaikan saat menghadiri apel pemberian penghargaan kepada Polres Lombok Timur di Lapangan Mapolres, Selasa (05/08/2025), yang turut dihadiri jajaran Forkopimda.

“Saya berdiri di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan seluruh jajaran, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Lombok Timur bisa tetap kondusif dan aman berkat kerja keras bapak-bapak semua,” ujar Bupati Haerul.

Bupati menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambilnya selalu berlandaskan peraturan perundang-undangan. Ia membantah anggapan bahwa pemerintah daerah mengambil alih kewenangan yang bukan menjadi haknya.
“Ini bukan soal merebut kewenangan, tetapi soal menjalankan amanat undang-undang demi kepentingan rakyat Lombok Timur,” tegasnya.

Menyoroti maraknya kasus narkoba di daerah, Bupati mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama membahas langkah konkret penanganan. Ia menekankan bahwa memerangi narkoba membutuhkan peran aktif semua elemen, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

Di penghujung sambutannya, Bupati kembali mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, kerja sama, dan semangat gotong royong demi kemajuan daerah. “Semoga sinergi ini terus terjaga, stamina kita tetap prima, sehingga mampu membina masyarakat menjadi lebih baik dan sehat,” harapnya.

Kapolres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana, dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati yang menjadi motivasi besar bagi seluruh personel kepolisian.
“Keberhasilan menjaga keamanan tidak terlepas dari dedikasi semua anggota, terutama yang berada di garda terdepan. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan Lombok Timur yang aman, maju, dan sejahtera,” ujarnya.

Kapolres juga menegaskan komitmennya dalam mendukung seluruh program pemerintah daerah, termasuk upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. “Fenomena penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan, dan ini harus kita tangani bersama,” tandasnya.

Sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kemajuan Lombok Timur di masa mendatang.


Fauzan Khalid Ajak Mahasiswa Jadi Agen Narasi Positif di Era Digital

Okenews.net- Mengisi masa reses sidang ke-IV Tahun 2024–2025 yang berlangsung dari 25 Juli hingga 14 Agustus, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, memanfaatkan momen bertemu langsung dengan mahasiswa dalam sebuah seminar nasional di Universitas Muhammadiyah Mataram, Senin (04/08/2025).

Dalam kegiatan bertajuk Seminar Nasional Jurnalistik dan Citizen Journalism: Menjadi Jurnalis Muda yang Inspiratif Membangun Narasi Positif Melalui Podcast, Fauzan hadir sebagai keynote speaker. Politisi asal Dapil NTB II Pulau Lombok ini menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.

“Setiap orang hari ini bisa menjadi produsen sekaligus konsumen konten. Tapi sayangnya, kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan literasi media yang baik. Ini yang harus kita benahi,” tegasnya di hadapan peserta seminar dari berbagai fakultas, termasuk mahasiswa asing yang tergabung dalam kelas internasional.

Fauzan menyoroti maraknya penyebaran hoaks di media sosial yang menurutnya terjadi karena rendahnya kesadaran literasi digital di tengah masyarakat. Ia pun mengajak mahasiswa untuk menjadi agen perubahan melalui narasi yang positif, faktual, dan inspiratif.

“Konten harus dipastikan benar, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung fitnah. Jangan asal sebar, dan jangan mudah percaya sebelum mengecek kebenarannya,” imbaunya.

Dalam kesempatan itu, Fauzan juga menyampaikan pandangannya soal fenomena pengibaran bendera “One Piece” yang disandingkan dengan bendera merah putih. Ia menilai tindakan tersebut tidak bijak meskipun dimaksudkan sebagai bentuk kritik sosial.

“Pengibaran bendera bergambar tengkorak itu saya pahami sebagai simbol perlawanan. Tapi menyamakan posisinya dengan Sang Merah Putih sangat tidak tepat. Mari kita hormati simbol negara kita,” tegas mantan Bupati Lombok Barat dua periode ini.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga, namun tetap harus dilakukan dengan cara yang santun dan bertanggung jawab.

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Abdul Wahab, dalam sambutannya mengapresiasi dukungan penuh dari H. Fauzan Khalid terhadap terselenggaranya seminar ini. Ia berharap kegiatan semacam ini terus berlanjut untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai penggerak literasi dan demokrasi digital.

Seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Moh. Hafizni Tenaga Ahli DPR RI sekaligus eks jurnalis MetroTV dan dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma, serta Yusron Saudi Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram dan Komisioner KPID NTB.


Sabtu, 02 Agustus 2025

Dirreskrimum Polda NTB Diduga Salah Alamat Kirim Surat Panggilan

Okenews.net- Upaya Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menunjukkan ketegasan dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) justru menuai sorotan setelah adanya dugaan kesalahan pengiriman surat panggilan kepada warga yang tidak sesuai sasaran.

Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, 1 Agustus 2025 sekitar pukul 13.10 WITA. Tiga orang yang mengaku dari Polda NTB datang ke Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur. Mereka membawa surat panggilan kepada seorang warga berinisial "S" atas dugaan keterlibatan dalam kasus TPPO.

Namun, setelah ketiga petugas tersebut meninggalkan lokasi, pihak keluarga dari "S" membaca isi surat panggilan tersebut secara teliti. Kejanggalan pun ditemukan. Dalam surat tersebut tertulis bahwa panggilan ditujukan kepada seseorang yang beralamat di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, bukan Desa Lepak, Sakra Timur, tempat tinggal “S”.

Menanggapi hal ini, Samsul Hakim, tokoh masyarakat sekaligus keluarga dari “S”, segera menghubungi salah satu dari tiga petugas yang datang, yakni Sugiarto, guna mengklarifikasi kekeliruan alamat tersebut. Menurut Samsul, kesalahan tersebut sangat disayangkan dan dapat berdampak serius jika tidak dikoreksi.

"Bagaimana mungkin sekelas Polda bisa memperoleh data yang tidak akurat? Saya khawatir nanti polisi salah tangkap," tegas Samsul kepada wartawan.

Karena itulah, Samsul menyarankan agar "S" tidak memenuhi panggilan tersebut, mengingat identitas dan alamat yang tercantum dalam surat tidak sesuai. Menurutnya, langkah tersebut bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap proses hukum, melainkan upaya menjaga kredibilitas aparat penegak hukum.

"Saran saya itu wajar, karena surat itu ditujukan untuk warga Desa Teros, bukan Desa Lepak. Ini juga bagian dari ikhtiar saya menjaga nama baik kepolisian,” imbuhnya.

Lebih lanjut, saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp untuk mengonfirmasi kekeliruan alamat, Sugiarto disebut sempat meminta alamat yang benar dari Samsul Hakim. Namun, permintaan itu ditolak.

"Kok minta alamat yang benar kepada saya? Harusnya dia minta saja ke orang yang melapor," terang Samsul.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda NTB terkait kasus dugaan salah alamat dalam surat panggilan tersebut, meski pihak media telah mencoba menghubungi mereka melalui aplikasi WhatsApp.(haii)

Jumat, 01 Agustus 2025

Program “Goes to School” SMSI Lotim, Sinergi Cerdas Hadapi Era Digital

Okenews.net-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Cabang Lombok Timur kembali menunjukkan gebrakannya. Kali ini, SMSI resmi menjalin kolaborasi strategis dengan media arus utama Lombok Post, Selaparang Televisi, dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) digelar pada Jumat (01/08/2025) di Aula KCD Dikbud Lotim, sebagai tonggak dimulainya program edukatif bertajuk "SMSI Goes to School". Program ini menyasar seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Kabupaten Lombok Timur.

Kepala KCD Dikbud Lotim, H. Saiful Islam, S.Pd., M.Pd., menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai kolaborasi dengan insan media merupakan langkah visioner dalam membentengi pelajar dari ancaman era digital, seperti judi online, game berlebihan, hingga paparan konten negatif.

“Kami sangat mengapresiasi kerjasama ini. Kami percaya, peran wartawan profesional bisa memperluas wawasan literasi pelajar dan tenaga pendidik, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip dasar jurnalistik dan etika bermedia,” tegas Saiful Islam.

Ketua SMSI Lombok Timur, Hanapi, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa program ini tidak sekadar seremoni, melainkan bagian dari gerakan literasi media yang konsisten diperjuangkan SMSI sejak awal 2025.

“Melalui SMSI Goes to School, kami ingin mengajarkan siswa untuk tidak hanya menjadi penikmat informasi, tapi juga mampu menjadi produsen konten yang berkualitas, kritis, dan bertanggung jawab,” ungkap Hanapi.

Lebih dari itu, ia menyebut program ini juga akan mempersiapkan pelajar menghadapi tantangan banjir informasi dan disinformasi di dunia maya. Di era media sosial yang begitu dominan, keterampilan memilah informasi menjadi penting bagi generasi digital.

“Salah satu tujuan utama program ini adalah membentengi siswa dari hoaks dan bias informasi. Dalam jangka panjang, kami bahkan merancang penyelenggaraan Jambore Jurnalis Pelajar sebagai ajang unjuk karya dan pengembangan skill jurnalistik lintas platform,” lanjutnya.

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak sinergi antara dunia pendidikan dan media dalam membangun pelajar yang cerdas, melek informasi, dan tahan terhadap gempuran konten destruktif digital.

Kamis, 31 Juli 2025

Keren...! Tim MAN 1 Lotim Sabet Juara di Ajang Lomba Cyber Security Se-NTB

Para juara lomba Cyber Security se-NTB.
Okenews.net — Dunia teknologi kini tak hanya dikuasai anak SMK atau sekolah teknologi lainnya. Buktinya, tiga siswa madrasah dari MAN 1 Lombok Timur sukses menunjukkan taringnya di ajang lomba bergengsi Cyber Security se-NTB.

Tim ini berhasil meraih juara 3 dalam lomba Cyber Security yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi (Unham) pada Kamis, 31 Juli 2025 di Selong, Lombok Timur, setelah bersaing ketat dengan puluhan tim dari berbagai SMA/MA/SMK se-NTB.

Tim ini terdiri dari Ahmad Giroh Al Haroki, Izza Ananditya Riswandy, dan Giovani Agustiawan. Ketiganya siswa kelas XII IPS 4 itu tampil meyakinkan dalam kompetisi yang menguji pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang keamanan digital.

Atas torehan prestasinya ini, tim siswa yang selama ini aktif di ektrakurikuler ICT MAN 1 Lotim di bawah binaan Habib Averous ini berhasil membawa pulang piala, sertifikat dan dana pembinaan.

"Prestasi yang membanggakan dan patut kita apresiasi. Anak madrasah harus dibekali dengan ragam ilmu dan keterampilan terutama yang terkait dengan teknologi," ujar Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni, M.Pd pada wartawan.

Ia menegaskan, selain siswa dimaksimalkan pembinaan minat bakatnya di bidang teknologi melalui pembelajaran pada mapel TIK, pihak madrasah juga melakukan proses pembinaan lanjutan yang lebih mendalam melalui pembinaan ektrakurikuler ICT maupun ektra robotik.

"Semuanya kita dukung secara penuh baik dari sisi dukungan pembiayaan lomba maupun penyiapan sarana menyangkut peralatan yang mendukung siswa bisa lebih menguasai materi yang menjadi fokus pembinaan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa madrasah secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan minat dan bakat siswa, baik dari sisi pendanaan lomba, penyediaan sarana pendukung, hingga pemberian reward atas capaian prestasi melalui program “Tebus Prestasi”.

Prestasi ini menjadi bukti bahwa siswa madrasah mampu bersaing di bidang teknologi yang sangat dinamis, sekaligus menunjukkan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan dan terarah dalam mencetak generasi unggul di era digital.

Rabu, 30 Juli 2025

Bupati Lotim Lantik 34 Pejabat Baru, Tekankan Semangat, Integritas, dan Kerja Tim

Rotasi Pejabat Eslon II, III, IV
Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan dalam rangka penyegaran birokrasi. Sebanyak 34 pejabat eselon II, III, dan IV resmi dilantik dalam upacara yang berlangsung khidmat, Selasa (30/07/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi demi pelayanan publik yang lebih optimal. Beberapa nama yang mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi strategis antara lain:

1. Lalu Fathul Kasturi, SP – Kepala Dinas Pertanian
2. Mudahan, ST, MM – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Yulian Ugi Lujianto, SE, MM – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Eselon III dan IV:
1. Muhammad Anwar Iqroman – Camat Sambalia
2. dr. Anjasmoro – Wakil Direktur Pelayanan RSUD Selong
3. Muhammad Arif – Wakil Direktur Keuangan RSUD Selong
4. dr. Ahmad Bardan Salim – Kabid Penyuluhan dan Penggerakan, DP3AKB
5. Lalu Haryanto Sutrisno – Kabid Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan
6. dr. Lalu Open Hendardi – Direktur UPTD RSUD Lombok Timur
7. Kamarurhuda – Direktur RSUD Patuh Karya Lotim
8. Islahul Muttaqin – Kabid Pembinaan Ketenagaan, Dinas Dikbud
9. Hairul Rozak Hanafi – Sekcam Sambalia
10. Rasyid Ridho – Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, Dinas Pariwisata
11. Lalu Muhammad Jauhari – Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Dinas Dikbud
12. Anhar – Kasubbag TU UPTD DP3AKB Kecamatan Sambalia
13. Saifudin, S.Pd – Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Sembelia
14. Farhanudin, S.Pd – Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji
15. Yusron Rohim – Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal, Dinas Dikbud
16. Muhammad Sofyan Nurdin – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Pringgabaya
17. M. Nazri – Kasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik, Dinas Dikbud
18. Muhammad Arifin Muhyin – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Sakra
19. Jaya Hizwadi – Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Keruak
20. Nurul Fajariah – Kasubbag TU UPTD DP3AKB Kecamatan Keruak
21. Lalu Srigede Kandidi – Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Jerowaru
22. Turmuzi Ikrar – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Sukamulia
23. Baharudin, S.Pd – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Wanasaba
24. Lukmanul Hakim – Kasubbag TU UPTD DP3AKB Kecamatan Sembalun
25. Erwin Zulhadi – Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Aikmel
26. Muhammad Arif – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Terara
27. Kamaludin – Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Sakra Barat
28. Mastur – Kasi Pelayanan Umum, Kecamatan Sakra Barat
29. Zainul Fahmi – Kasi Penunjang Medik, RSUD Selaparang
30. Baiq Herdina Kusmayanti – Kasubbag TU dan Kepegawaian, Bagian Umum RSUD Selong
31. Mursalin – Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Lenek 

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur H. Haitul Warisin, menegaskan bahwa mutasi ini bukan semata pergantian posisi, tetapi momentum penyegaran untuk menyalakan kembali semangat kerja.

“Kalau yang dilantik hari ini tidak menunjukkan semangat, maka bisa dipastikan kinerjanya pun akan loyo. Untuk itu, pancarkan semangat dan dedikasi dalam setiap tugas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haerul Warisin menekankan tiga prinsip utama yang wajib dijalankan oleh setiap pejabat yang baru dilantik untuk Menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

“Jika ada hal yang tidak kita kuasai, jangan ragu untuk berkolaborasi. Kita bukan superman. Yang kita butuhkan adalah kerja tim yang solid,” imbuhnya.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia juga mengingatkan bahwa kinerja masing-masing akan terus dievaluasi secara berkala.

“Bekerjalah dengan hati, karena kinerja Anda akan kami nilai secara berkelanjutan. Bulan depan akan ada evaluasi lagi,” tandasnya.

Pelantikan ini menjadi langkah awal bagi para pejabat untuk membuktikan kapabilitas mereka dalam mendukung kemajuan daerah. Pemerintah berharap, dengan semangat baru, kualitas pelayanan publik di Lombok Timur semakin membaik.

Selasa, 29 Juli 2025

Dikbud Lotim Gandeng YGSI Gelar Workshop PKRS untuk Guru Sekolah


Okenews.net- Dalam upaya memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Workshop Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS), bekerja sama dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI). 


Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada Selasa dan Rabu, 29–30 Juli 2025, bertempat di SMP Negeri 4 Selong.


Sebanyak 53 sekolah dari berbagai kecamatan di Lombok Timur ditunjuk sebagai sekolah imbas atau percontohan dalam implementasi kebijakan PKRS. Para peserta workshop terdiri dari guru dan perwakilan tenaga kependidikan dari masing-masing sekolah yang memiliki komitmen untuk mendukung edukasi kesehatan reproduksi secara menyeluruh kepada peserta didik.


Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Izzuddin, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran guru dalam mengawal isu-isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di satuan pendidikan. Menurutnya, guru tidak hanya sebagai pendidik dalam ruang kelas, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman yang benar tentang tubuh, hak-hak reproduksi, serta nilai-nilai kesetaraan gender di kalangan remaja.


“Workshop ini dirancang untuk membekali guru dengan pemahaman mendalam tentang konsep PKRS sekaligus strategi pengajaran yang tepat dan sensitif terhadap usia anak. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum berbagi praktik baik antarpendidik dalam mengelola isu-isu kompleks seperti kehamilan remaja, perkawinan usia anak, dan kekerasan berbasis gender di sekolah,” jelas Izzuddin.



Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif para peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan agar workshop ini menghasilkan rencana aksi yang konkret dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di sekolah masing-masing.

Dalam sesi pemaparan materi, para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari tim YGSI yang telah berpengalaman dalam mengembangkan modul PKRS yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal di Lombok Timur.


Field Officer YGSI, Samsul Hadi, menyampaikan bahwa pendidikan PKRS di sekolah bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial yang belakangan semakin marak, seperti tingginya angka perkawinan anak, kehamilan remaja yang tidak direncanakan, serta kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.


“Implementasi PKRS di sekolah sangat krusial. Melalui pengimbasan ke-53 sekolah ini, kami berharap muncul banyak agen perubahan di lingkungan sekolah yang mampu menciptakan ruang aman, inklusif, dan edukatif bagi para siswa dalam memahami kesehatan reproduksi mereka,” ungkap Samsul.


Ia menambahkan, selain pendekatan edukatif, kerja sama lintas sektor dan keterlibatan orang tua juga menjadi bagian penting dalam memperkuat program ini di tingkat sekolah.

Kegiatan workshop ini juga diwarnai dengan sesi diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi pengajaran yang interaktif. Guru-guru diberi kesempatan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis PKRS dan melakukan simulasi penyampaian materi kepada siswa.



Workshop ini merupakan langkah awal dari rangkaian program jangka panjang yang dirancang Dikbud Lombok Timur bersama YGSI dalam mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak dan responsif terhadap isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual.


Ke depan, Dinas Dikbud berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PKRS di sekolah imbas, serta mendorong replikasi praktik baik ke sekolah-sekolah lainnya di Lombok Timur.

Dengan program ini, diharapkan sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu akademik, tetapi juga menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang remaja secara fisik, mental, dan sosial.

Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi