.png)
 |
| Wakil bupati Lombok Timur |
Okenews.net– Ketegangan positif mewarnai jalannya Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Lombok Timur, Jumat (11/07/2025), saat jajaran eksekutif daerah memberikan tanggapan resmi atas berbagai sorotan tajam yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir langsung dalam sidang tersebut, menjadi simbol komitmen pemerintah daerah untuk merespons secara terbuka dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik selama setahun anggaran.
DPRD dalam beberapa pandangannya menyoroti sejumlah aspek krusial, mulai dari efektivitas serapan anggaran, capaian program pembangunan, hingga kejanggalan administrasi yang perlu diklarifikasi. Tekanan terhadap akuntabilitas penggunaan APBD 2024 pun menjadi sorotan utama dalam dinamika sidang paripurna ini.
“Publik menuntut kejelasan. Sudah saatnya eksekutif memberikan jawaban yang tidak hanya retoris, tetapi berbasis data dan capaian riil,” tegas salah seorang legislator yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Momentum paripurna kali ini dianggap sebagai ujian integritas bagi pihak eksekutif. Apakah mereka mampu menjelaskan secara menyeluruh jalannya pelaksanaan APBD, atau justru membuka ruang diskusi lanjutan yang lebih tajam di DPRD.
Sementara itu, pihak pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk menjawab seluruh catatan fraksi dengan pendekatan transparan dan terbuka. Tanggapan tersebut diharapkan tidak hanya menepis keraguan, tetapi juga memperkuat sinergi antar lembaga demi keberlanjutan pembangunan di Lombok Timur.
“Pertanggungjawaban bukan sekadar laporan, tapi cerminan kepemimpinan dan kepercayaan publik. Kami siap menjawabnya,” demikian pernyataan resmi dari perwakilan eksekutif dalam forum.
Hasil dari sidang paripurna ini akan menentukan arah pembahasan lebih lanjut terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Bagi masyarakat Lombok Timur, jalannya proses ini mencerminkan seberapa serius pemerintah dan DPRD dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.
