.png)
Okenews.net— Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur periode ke-XXIII resmi dilantik pada Jumat, 18 September 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk mempertegas arah gerakan organisasi, khususnya dalam memperkuat kaderisasi serta mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua PC PMII Cabang Lombok Timur M. Ikhwan Nawadifajar menegaskan bahwa PMII akan terus menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat, terutama dalam mengawal kepentingan warga yang menghadapi persoalan ketidakadilan.
Ia mengatakan, PMII tidak akan tinggal diam ketika masyarakat membutuhkan pembelaan. Bahkan, ketika persoalan tersebut membutuhkan gerakan massa, PMII menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menyuarakan aspirasi masyarakat.
“PMII akan tetap bersama masyarakat yang tertindas. Ketika ada ketidakadilan dan masyarakat membutuhkan pembelaan, PMII harus hadir dan menjadi yang pertama turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka,” tegasnya.
Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya dilakukan melalui ruang diskusi maupun kajian. Setiap kajian, kata dia, harus mampu menjadi dasar dalam menentukan sikap dan kemudian diterjemahkan melalui gerakan nyata ketika terdapat kepentingan masyarakat yang perlu dikawal.
Selain memperkuat gerakan sosial, Ketua PMII Cabang Lombok Timur juga menekankan pentingnya kaderisasi sebagai fondasi utama keberlangsungan organisasi.
Pengurus baru didorong untuk memperkuat proses kaderisasi mulai dari Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), pendampingan kader, hingga penguatan struktur rayon dan komisariat.
Kaderisasi yang kuat diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang kritis, memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat, serta mampu membaca dan merespons berbagai dinamika sosial yang berkembang di Lombok Timur.
Sementara itu, Ketua Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII Lombok Timur Irwan Safari turut menyoroti persoalan data desil yang berkembang di tengah masyarakat. Sorotan tersebut berkaitan dengan pernyataan Bupati Lombok Timur yang menyebut persoalan desil diatur oleh desa. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan mekanisme serta pembagian kewenangan yang berlaku.
Ia menilai pemerintah desa tidak memiliki kewenangan penuh terhadap keseluruhan proses pengelolaan data desil. Karena itu, diperlukan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.
“Persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul pemahaman bahwa seluruh persoalan desil merupakan kewenangan desa, sementara terdapat mekanisme dan kewenangan lain yang harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemerintah Daerah Lombok Timur memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengelolaan, pemutakhiran, serta penggunaan data desil.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai mekanisme tersebut penting untuk mencegah kebingungan di tengah masyarakat sekaligus memastikan persoalan data dapat dipahami secara utuh.
Pelantikan pengurus PMII Cabang Lombok Timur periode ke-XXIII diharapkan menjadi awal penguatan organisasi, baik dalam aspek kaderisasi maupun gerakan sosial. Kepengurusan baru juga didorong untuk tetap menjaga independensi organisasi serta konsisten hadir dalam mengawal aspirasi masyarakat dan berbagai persoalan sosial di Lombok Timur.
