www.okenews.net: BPN
Tampilkan postingan dengan label BPN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BPN. Tampilkan semua postingan

Rabu, 24 Juni 2026

     

Kantah KLU Evaluasi Kinerja 2026, Fokus Percepat Program dan Tingkatkan Layanan Pertanahan

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program kerja tahun 2026 melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar di Aula Kantah KLU, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Muhammad Shaleh Basyarah memaparkan perkembangan pelaksanaan program serta realisasi anggaran secara umum. Paparan tersebut mencakup capaian kinerja yang telah diraih, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, hingga langkah-langkah strategis yang disiapkan untuk mempercepat pelaksanaan program pada semester berikutnya.

“Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan secara optimal dan akuntabel,” ujarnya.

Selain pemaparan dari kepala kantor, seluruh pejabat struktural juga menyampaikan laporan capaian kinerja pada masing-masing seksi. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi guna mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi serta merumuskan solusi dan strategi peningkatan kinerja ke depan.

Melalui kegiatan ini, Kantah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Evaluasi berkala diharapkan mampu mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan, mempercepat pencapaian target program, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara tepat sasaran.

Dengan penguatan koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, Kantah KLU optimistis dapat menghadirkan layanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jumat, 19 Juni 2026

     

Kantah KLU Perkuat Pengendalian Tata Ruang Lewat FGD KKPR di Mataram


Okenews.net– Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Muhammad Shaleh Basyarah, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang digelar Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kota Mataram.


Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi KKPR sebagai instrumen penting dalam memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Workshop yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Stanley, menghadirkan berbagai pihak terkait untuk membahas evaluasi sekaligus peningkatan kualitas pelaksanaan KKPR di daerah.


Muhammad Shaleh Basyarah menilai kegiatan tersebut penting sebagai sarana memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah.


Melalui forum ini, para peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang agar setiap kegiatan pembangunan tetap sejalan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.


Diharapkan hasil diskusi dan workshop tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penataan ruang yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

Rabu, 17 Juni 2026

     

Yuk, Kenalan sama Program Studi di Politeknik Agraria STPN

Okenews.net - Menentukan program studi (prodi) menjadi salah satu keputusan penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, tidak sedikit yang masih merasa bingung karena belum memahami bidang yang ingin ditekuni maupun prospek karier yang dapat diraih setelah lulus.

Bagi siswa yang memiliki minat dalam bidang agraria/pertanahan, dan tata ruang, Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bisa menjadi salah satu pilihan. Perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini menawarkan empat prodi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang pertanahan, pengukuran dan pemetaan, tata ruang, serta pengelolaan administrasi pertanahan.

Prodi Sarjana Terapan Survei dan Pemetaan Informasi Pertanahan (SPIP)

Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang pengukuran, pemetaan, teknologi geospasial, serta kemampuan analitis yang baik. Program studi ini banyak mempelajari materi yang berkaitan dengan matematika, fisika, pengolahan data, gambar teknik, dan teknologi pemetaan. 

Karena itu, lulusan SMA dengan kemampuan yang kuat di bidang IPA umumnya lebih mudah mengikuti perkuliahan. Selain itu, lulusan SMK yang relevan, seperti Geomatika, Geologi, Komputer, dan bidang terkait lainnya, juga memiliki peluang yang baik untuk berkembang di program studi ini.

Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari berbagai kompetensi di bidang survei dan pemetaan, mulai dari teknik pengukuran tanah, pengolahan data spasial, pemetaan digital, sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, hingga penyajian informasi pertanahan berbasis teknologi.

Salah satu taruna yang memilih prodi SPIP adalah Dandi Resando. Ia tertarik pada program studi ini karena memadukan kegiatan lapangan dengan pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengukuran dan pemetaan.  “Kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga terjun langsung melakukan pengukuran dan pemetaan di lapangan. Saya tertarik dengan penggunaan teknologi geospasial yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam pembangunan serta pengelolaan pertanahan,” katanya.

Prodi Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan (MPRP)

Prodi MPRP ini cocok bagi calon taruna yang memiliki ketertarikan pada perencanaan wilayah, tata ruang, kebijakan publik, pelayanan pertanahan, serta pengelolaan data dan administrasi. Program studi ini relatif terbuka bagi lulusan SMA dari berbagai jurusan, termasuk IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan.

Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari penataan ruang, pengelolaan pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, administrasi dan pengelolaan data pertanahan, serta analisis kebijakan di bidang agraria dan tata ruang. Program studi ini sangat sesuai bagi mereka yang memiliki minat pada isu-isu pembangunan, tata ruang, pelayanan publik, serta analisis dan penyusunan kebijakan.

Ayu Hanan Mutia misalnya, memilih prodi MPRP karena tertarik pada bagaimana suatu wilayah direncanakan dan ditata. Sejak kecil, ia kerap bertanya bagaimana cara sebuah kawasan dibangun, berkembang, dan tertata dengan baik. Ketertarikan tersebut semakin kuat ketika ia melihat berbagai persoalan tata ruang yang masih terjadi di berbagai daerah.

"Saya melihat masih banyak persoalan tata ruang di daerah, misalnya kawasan industri yang berdekatan dengan permukiman atau pemanfaatan ruang yang belum sesuai. Karena itulah saya tertarik mempelajari bagaimana perencanaan tata ruang bisa mendukung pembangunan yang lebih baik," ungkap Ayu Hanan Mutia, saat ditemui di Politeknik Agraria STPN di Sleman, D.I. Yogyakarta.

Prodi Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah (KMPT)

Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada pelayanan publik, administrasi pertanahan, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan. Program studi ini terbuka bagi lulusan SMA, termasuk dari jurusan IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan. 

Dibandingkan program studi yang berfokus pada aspek teknis pengukuran dan pemetaan, KMPT lebih menekankan pada pengelolaan data pertanahan, administrasi, dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari sistem pendaftaran tanah, manajemen data pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, kebijakan pertanahan, tata kelola administrasi, serta pengembangan layanan publik yang efektif dan modern.

"Saya lebih tertarik pada aspek hukum dan kebijakan pertanahan dibandingkan perhitungan teknis. Di prodi KMPT saya belajar memahami proses pendaftaran tanah, dan bagaimana kebijakan pertanahan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat,” ucap Rizaldi Secondia Putra, yang mengaku memilih prodi tersebut karena tertarik pada proses pendaftaran tanah dan regulasi pertanahan. 

Prodi Sarjana Terapan Pertanahan

Prodi ini cocok bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada isu-isu pertanahan, hukum agraria, penyelesaian sengketa tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta kebijakan pertanahan. Program studi ini sesuai bagi mereka yang memiliki kemampuan analitis, senang mempelajari regulasi dan aspek hukum, serta tertarik memahami hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan tanah sebagai sumber daya strategis. 

Hal inilah yang menarik minat Taruni asal Kabupaten Karangasem, Bali, Ni Putu Arista Pradnyaswari. Menurutnya, Program Studi Pertanahan sesuai dengan karakter dirinya yang menyukai aktivitas di luar ruangan dan tantangan baru. “Saya suka mencoba hal baru dan senang kegiatan di alam. Ketika mencari informasi tentang Politeknik Agraria STPN, saya melihat banyak kegiatan praktik lapangan dan kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya. 

Dibandingkan prodi lain di Politeknik Agraria STPN yang memiliki fokus lebih spesifik, prodi Pertanahan menawarkan cakupan kompetensi yang lebih luas sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pertanahan.

Pada Seleksi Penerimaan Taruna Baru tahun ajaran 2026/2027, Politeknik Agraria STPN menyediakan kuota penerimaan sebanyak 350 calon taruna yang terbagi ke dalam tiga jalur seleksi, yaitu jalur umum dengan kuota 260 orang; jalur tugas belajar atau PNS yang mendapat penugasa dari Kementerian ATR/BPN sebanyak 60 orang; dan jalur kerja sama pemerintah daerah sebanyak 30 orang. Pembagian kuota ini memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/sederajat, aparatur yang mengikuti tugas belajar, serta peserta yang berasal dari kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan.

Dengan pilihan prodi yang semakin beragam dan spesifik, calon taruna/i memiliki kesempatan untuk memilih bidang pendidikan yang selaras dengan minat, bakat, dan tujuan kariernya. Bagi lulusan SMA/sederajat yang tertarik untuk bergabung sebagai Taruna/i Politeknik Agraria STPN, pendaftaran baru masih dibuka hingga 18 Juni 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan pendaftaran dapat diakses melalui situs web stpn.ac.id.

Selasa, 16 Juni 2026

     

Peringati Tahun Baru Islam 1448 H, Menteri Nusron: Jadi Momentum Hijrah Menuju Perbaikan

Okenews.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan tausiyah dalam Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H dan Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (16/06/2026). Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum refleksi dan hijrah menuju perbaikan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari-hari yang lalu maka termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari-hari yang lalu termasuk orang yang rugi. Karena ini suasana Muharam, kita sama-sama berdoa semoga tahun 1448 Hijriah ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, ajaran Islam mengajarkan pentingnya terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas diri dari waktu ke waktu. Semangat hijrah, lanjutnya, juga perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk melalui upaya menjaga dan mengamankan aset-aset umat agar dapat terus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Melalui momentum Tahun Baru Islam, Menteri Nusron berharap masyarakat terus memperkuat nilai-nilai kemaslahatan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan yang lebih baik. “Mudah-mudahan tahun ini lebih baik, Provinsi Jawa Tengah semakin makmur, dan suasana dunia saat ini bisa menjadi lebih baik, dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan bahwa peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi dan hijrah menuju kondisi yang lebih baik. Menurutnya, semangat hijrah perlu diwujudkan melalui upaya memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita melakukan refleksi, kita harus berhijrah, harus berubah. Hijrah yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan Jawa Tengah menjadi rukun, tidak terpecah belah dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini,” ujarnya.

Dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H tersebut, turut diserahkan 243 sertipikat tanah wakaf serta bantuan pendidikan kepada 100 anak yatim yang berasal dari sejumlah yayasan Islam di Jawa Tengah. Dalam penyerahan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad. 

Sabtu, 13 Juni 2026

     

Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menegaskan pentingnya peran seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan dan investasi di Kalimantan Timur dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki posisi yang sangat strategis setelah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini sebagai pusat perhatian pemerintah, investor, masyarakat, hingga dunia internasional.

“ATR/BPN harus terus bisa menjadi solusi atas pembangunan di Kalimantan Timur ini. Tentunya tidak mudah di tengah berbagai regulasi namun kita harus kedepankan menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan pasti," ujar Wamen Ossy saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur serta Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jumat (12/06/2026).

Lebih lanjut, ia juga menyebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam berbagai kegiatan senantiasa menekankan bahwa 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat akan menilai kualitas layanan berdasarkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengurus layanan pertanahan.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kita lakukan inovasi-inovasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kita cari area-area mana lagi yang kita bisa perbaiki dari sisi pelayanan kita,” ujar Wamen Ossy. 

Didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Shamy Ardian dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Ceto Subagiyo, Wamen Ossy meninjau loket pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Samarinda. Ia melihat langsung bagaimana proses pelayanan di loket-loket Kantah di daerah. 

Ketika meninjau area pelayanan, Wamen Ossy memastikan layanan yang diberikan jajarannya kepada masyarakat berjalan baik. Ia juga meminta dukungan serta kritik dan saran atas pelayanan yang ada kepada para pemohon yang tengah datang di loket. 

“Mohon dukungannya terus untuk kami, Kalau ada permasalahan pertanahan tak usah lewat orang lain langsung saja datang ke kantornya langsung supaya lebih mudah dimengerti daripada melalui pihak lain,” ujar Wamen Ossy di hadapan para pemohon. 

Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy juga menyerahkan total 15 sertipikat tanah kepada masyarakat yang hadir. Sertipikat yang diserahkan mulai dari sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tanah wakaf. 

     

Pegawai Kantor Pertanahan KLU Resmi Dilantik Jadi PNS, Kepala Kantor Ingatkan Pentingnya Integritas dan Pelayanan Prima


Okenews.net-  Suasana penuh kebanggaan dan semangat pengabdian mewarnai momen pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Keluarga besar Kantor Pertanahan KLU menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para pegawai yang resmi mengemban status baru sebagai aparatur sipil negara.


Pelantikan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier para pegawai sekaligus awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, berharap para pegawai yang telah dilantik mampu menjaga amanah yang diberikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.


"Pelantikan ini bukan sekadar perubahan status kepegawaian, tetapi juga bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dengan kerja nyata, dedikasi, dan komitmen dalam melayani masyarakat," ujar Muhammad Shaleh Basyarah.


Ia menegaskan bahwa ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel.


"Saya mengajak seluruh pegawai yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Jadilah ASN yang berAKHLAK dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," katanya.


Menurutnya, keberhasilan sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya.


"Kepercayaan masyarakat merupakan aset terbesar yang harus dijaga. Karena itu, setiap ASN harus bekerja dengan hati, mengedepankan etika, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.


Keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh pegawai yang baru dilantik dapat terus berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang pertanahan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan.


Dengan semangat baru sebagai PNS dan pejabat fungsional, para pegawai diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh dedikasi demi kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Kamis, 11 Juni 2026

     

Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Kuat untuk Agenda Pembangunan Nasional

Okenews.net - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Progres tersebut mencakup perkembangan penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang guna mendukung pelaksanaan PSN di sektor pangan.

“yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatan, pertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillah, penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua soal perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ungkap Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026).

Dari empat RDTR tersebut, tiga RDTR-nya telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Percepatan penyusunan RDTR lainnya terus didorong untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di kawasan Papua Selatan.

Pada Rakortas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ini, Wamen ATR/Waka BPN juga menjelaskan progres dalam bidang perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selanjutnya, terdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang masih diproses. Adapun KKPR yang telah diterbitkan tersebut akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, dan pengembangan perkebunan sawit.

“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan kepada kami, sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” kata Wamen Ossy yang hadir dalam Rakortas dengan didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.

Papua Selatan juga telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24%. Menurut Wamen Ossy, capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Papua Selatan berpotensi besar menjadi salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri di Indonesia. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan di provinsi ini memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang sehingga pembangunan bisa mendatangkan kebermanfaatan.

Rakortas ini turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Fais Nurofiq; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula, perwakilan Bupati Merauke serta para pejabat dari kementerian/lembaga terkait.

Sabtu, 06 Juni 2026

     

Menteri Nusron Apresiasi Peran Nazir dalam Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan tanah wakaf. Menurutnya, peran para nazir dan wakif menjadi faktor penting dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

"Perbandingan datanya, tahun 2015-2016 total bidang tanah wakaf baru 100 ribu, tapi sekarang sudah tambah 200 ribu sehingga ada kenaikan 206%. Saya terima kasih kepada para wakif, para nazir, kesadaran untuk mendaftarkan tanah wakaf makin hari makin meningkat," kata Menteri Nusron dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 dan Penyerahan Sertipikat Wakaf di Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu (06/06/2026).

Ia menilai peningkatan jumlah bidang tanah wakaf yang terdaftar menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengamankan aset umat melalui kepastian hukum. Sertipikasi tanah wakaf dinilai penting agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan terhindar dari berbagai persoalan di kemudian hari.

Menurut Menteri Nusron, salah satu risiko yang kerap muncul pada tanah wakaf yang belum bersertipikat adalah potensi sengketa ketika nilai tanah meningkat akibat pembangunan di sekitarnya, termasuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). "Banyak sekali terutama di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek dan Banten ada PSN. Tanah tersebut sebelum ada PSN nilainya tidak tinggi, akibat ada PSN valuasi asetnya naik drastis," tutur Menteri Nusron.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat memicu munculnya klaim atau tuntutan terhadap tanah yang sebelumnya telah diwakafkan, terutama apabila status hukumnya belum memiliki kepastian yang kuat. Oleh karena itu, sertipikasi tanah wakaf menjadi langkah preventif untuk melindungi aset umat dari potensi konflik yang berkepanjangan.

"Supaya (konflik) tidak berkepanjangan, kami harapkan para nazir untuk segera menyertipikatkan tanah wakaf untuk kepentingan keamanan aset umat," ujar Menteri Nusron.

Ia berharap tren peningkatan sertipikasi tanah wakaf dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak aset umat yang terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. 

Jumat, 05 Juni 2026

     

Wamen ATR/BPN: Latsarmil Komcad Bentuk ASN Berkarakter dan Berintegritas


Okenews.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan integritas aparatur negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri Upacara Penutupan Latsarmil Komcad ASN Kementerian/Lembaga Gelombang I Tahun 2026 yang berlangsung di Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan nasional yang semakin kompleks, ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter kuat yang berlandaskan disiplin, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Pembinaan karakter menjadi hal yang sangat fundamental. Nilai-nilai seperti kedisiplinan, integritas, empati, dan semangat membantu masyarakat merupakan bagian penting yang ditanamkan melalui program Latsarmil Komcad ini,” ujar Ossy.

Upacara penutupan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Sebanyak 1.758 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga mengikuti Latsarmil Komcad Gelombang I Tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, Kementerian ATR/BPN mengirimkan 23 pegawai sebagai peserta pada gelombang perdana. Para peserta berasal dari Kantor Pusat ATR/BPN serta Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

Ossy meyakini pengalaman yang diperoleh selama pelatihan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi para peserta, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

“Bagi kementerian, program ini sangat bermanfaat karena memperkuat nilai-nilai positif para pegawai, khususnya generasi muda yang baru memulai pengabdian kepada bangsa dan negara. Mereka membutuhkan fondasi karakter yang kuat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat bela negara tidak selalu diwujudkan dalam konteks pertahanan bersenjata. Bagi ASN, semangat tersebut dapat diterapkan melalui pelayanan yang profesional, membantu masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam pekerjaan sehari-hari.

“Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan ini harus diterapkan dalam kehidupan dan pekerjaan. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga merupakan bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan negara,” tandasnya.

Usai upacara, Wamen ATR/BPN berkesempatan bertemu, bersalaman, dan berfoto bersama para ASN Komcad dari lingkungan ATR/BPN. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) ATR/BPN, Budi Santosa.

Kamis, 04 Juni 2026

     

130 Pejabat di Lantik, Menteri ATR Tekankan Pelayanan Adil Bagi Masyarakat

Atr/Bpn

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 130 pejabat, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (04/06/2026). Dalam arahannya, ia menekankan agar para pejabat terlantik sebagai ujung tombak Kementerian ATR/BPN harus memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Semua jabatan hanya sementara, karena itu mumpung kita mendapatkan amanah, ayo kita laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, memberikan kemanfaatan dan pelayanan seadil-adilnya kepada masyarakat luas. Terutama dalam hal kecepatan dalam pelayanan,” ujar Menteri Nusron dalam pelantikan yang berlangsung daring dan luring.

Pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 113 Pejabat Administrator, dan 1 Pejabat Fungsional. Kepada pejabat terlantik yang tersebar di penjuru Indonesia, Menteri Nusron menitipkan tugas untuk mengawal jalannya pelayanan pertanahan sekaligus memastikan perbaikan kualitas layanan pertanahan.

“Soal kecepatan dan pelayanan, Bapak/Ibu menjadi ujung tombak. Kita masih banyak pekerjaan rumah. Kita selesaikan satu per satu supaya tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPN semakin hari semakin meningkat,” tegas Menteri Nusron.

Pelantikan disahkan dengan pembacaan pakta integritas dan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji oleh perwakilan pejabat terlantik. Menteri Nusron menyebut pelantikan ini adalah tugas konstitusional yang dilaksanakan secara periodik untuk memperkuat organisasi melalui penyegaran sumber daya manusia (SDM). “Selama berkarier di BPN, semuanya bisa mengalami posisi dan kondisi pernah bertugas di semua zona dengan durasi waktu tertentu,” katanya.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini, Menteri Nusron mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat kolaborasi dan menunjukkan dedikasi terbaik di tempat tugas masing-masing.

“Kami ucapkan selamat bagi Teman-teman yang naik pangkat. Bagi yang pindah ke pusat, mari berkolaborasi dengan baik. Bagi Teman-teman yang dari pusat pindah ke daerah, di tempat baru berikan intensitas dan dedikasi yang baik, serta tingkatkan kecepatan layanan,” tutup Menteri Nusron. 

Rabu, 03 Juni 2026

     

Kenali Prosedur dan Syarat Pemecahan Bidang Tanah

Atr/BPN

Okenews.net- Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertanahan yang cukup banyak diajukan masyarakat di Kantor Pertanahan. Proses ini umumnya dilakukan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembagian warisan, penjualan sebagian tanah, hingga pengembangan kawasan perumahan yang membutuhkan pembagian kavling.

“Pemecahan bidang tanah adalah proses membagi bidang tanah yang memiliki satu sertipikat menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian nantinya memiliki sertipikat sendiri. Setelah proses pemecahan dilakukan, sertipikat induk dinyatakan tidak berlaku lagi,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian dalam keterangannya pada Rabu (03/06/2026).

Pemecahan bidang tanah dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak. Bidang tanah yang sebelumnya terdaftar dapat dipecah menjadi beberapa satuan bidang baru dengan status hukum yang tetap sama seperti bidang tanah asalnya.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap bidang baru hasil pemecahan akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru. Sementara data pada bidang tanah induk akan diberi catatan bahwa telah dilakukan pemecahan bidang tanah.

Adapun dokumen yang perlu disiapkan masyarakat untuk mengajukan pemecahan bidang tanah antara lain sertipikat tanah asli; fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pemilik; surat permohonan pemecahan; serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya.

Khusus untuk pengembang, dokumen kelengkapannya perlu ditambahkan rencana tapak atau _site plan_ dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk tanah warisan, pemohon wajib melampirkan surat keterangan waris atau akta waris, serta surat kematian pemilik sebelumnya.

Setelah permohonan diajukan, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran ulang dan menyusun peta bidang tanah baru sesuai rencana pemecahan. Selanjutnya, sertipikat baru akan diterbitkan setelah seluruh proses administrasi dan pengukuran selesai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diketahui, pemecahan bidang tanah tidak dapat dilakukan terhadap semua jenis hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 42 ayat (3), pemecahan bidang tanah tidak diperbolehkan untuk tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdaftar atas nama perorangan.

Bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi soal pemecahan bidang tanah, bisa mengakses informasinya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Di beranda Sentuh Tanahku, pilih opsi “Layanan”, kemudian klik “Info Layanan” dan pilih menu “Pemecahan”. Dalam menu “Pemecahan”, terdapat informasi persyaratan dan simulasi biaya terkait pemecahan bidang tanah. 

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh di Play Store dan App Store secara gratis. Selain dari Sentuh Tanahku, masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan setempat jika ingin mendapat panduan lebih lanjut mengenai berbagai layanan pertanahan yang dibutuhkan. 

Selasa, 02 Juni 2026

     

Jadi Simbol Nilai Luhur, Kementerian ATR/BPN Laksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila

Foto: Upacara Hari Lahir Pancasila

Okenews.net- Nilai-nilai Pancasila tidak cukup diperingati setiap tahun, tetapi harus hadir dalam setiap tindakan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat itulah yang digaungkan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lapangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta pada Selasa (02/06/2026).

“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, selaku inspektur upacara yang membacakan Pidato Kepala BPIP, Yudian Wahyudi.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini diselenggarakan Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam upacara ini bertugas selaku perwira upacara, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian. Sementara komandan upacara, pengibar bendera, pembaca teks Undang-undang Dasar, pembawa acara, dan pembaca doa berasal dari Kementerian PKP.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi fondasi dalam mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan di tingkat global.

Dalam pidatonya, Yaved Duma Parembang menyampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat terjaga dalam ikatan kebangsaan berkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam ikatan kebangsaan,” ucap Yaved Duma Parembang.

Upacara ini diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; Pejabat Administrator, hingga staf dari Kementerian ATR/BPN dan PKP. 

     

Hari Lahir Pancasila 2026, Kantor Pertanahan Lombok Utara Ajak Pegawai Jadikan Pancasila Pedoman Berkarya

Foto: Upacara Hari Lahir Pancasila Bpn Lombok Utara

Okenews.net– Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menjadi ajang refleksi bagi seluruh pegawai untuk semakin menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.


Melalui upacara bendera yang digelar di halaman kantor pada 2 Juni 2026, seluruh peserta diajak memperkuat komitmen dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.


Tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang diusung tahun ini dinilai relevan dengan tantangan bangsa saat ini, di mana persatuan dan toleransi menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam berkarya dan berinovasi, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.


"Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam bekerja. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita dapat terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa serta pelayanan kepada masyarakat," katanya.


Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila di lingkungan kerja.


Melalui momentum Hari Lahir Pancasila 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang maju, modern, dan menuju pelayanan kelas dunia.

     

BPN Lombok Utara Dukung Percepatan Sertifikasi Tanah Nelayan di NTB

Foto: BPN Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan hak masyarakat pesisir dengan menghadiri kegiatan Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.


Kegiatan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tersebut berlangsung di Aula Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur pada 25 Mei 2026. Acara dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Pulau Lombok.


Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara diwakili oleh Wahyu Safar Mauliandi. Kehadiran BPN Lombok Utara menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas akses legalitas aset tanah bagi masyarakat nelayan.


Program SHAT Nelayan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai nelayan. Melalui program ini, masyarakat pesisir diharapkan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki.


“Sertifikasi tanah nelayan bukan hanya soal legalitas aset, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” menjadi semangat yang mengemuka dalam forum tersebut.


Dalam kegiatan itu, peserta membahas hasil identifikasi SHAT Nelayan Tahun 2025, evaluasi capaian sertifikasi tanah nelayan periode 2025–2026, target identifikasi tahun 2026 untuk pelaksanaan sertifikasi tahun 2027, hingga strategi percepatan pelaksanaan program di Provinsi NTB.


Selain itu, Kementerian ATR/BPN bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB memaparkan berbagai kebijakan dan perkembangan program sertifikasi tanah nelayan yang telah berjalan.


Melalui kegiatan ini, koordinasi antara KKP, ATR/BPN, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi nelayan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

Selasa, 26 Mei 2026

     

Kantor Pertanahan Lombok Utara Perkuat Pelayanan Transparan Lewat Proses Sertipikat Pengganti

Foto: Bpn Lombok Utara saat Pengambilan Sumpah Sartipikat Hilag

Okenews.net- Upaya memperkuat pelayanan pertanahan yang profesional dan transparan terus dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya melalui pelaksanaan pengambilan sumpah sertipikat pengganti karena hilang yang digelar pada Senin (11/5/2025).


Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penerbitan kembali sertipikat tanah yang hilang, sekaligus memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai regulasi yang berlaku.


Adapun sertipikat yang diumumkan merupakan Hak Milik Nomor 2198 Desa Bentek atas nama I Ketut Purna Yasa dengan luas tanah 1.054 meter persegi yang berada di Dusun Selolos RT 003, Desa Selolos, Kecamatan Gangga.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Shaleh Basyarah mengatakan pelayanan pertanahan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas agar hak masyarakat tetap terlindungi.


“Kami ingin memastikan setiap layanan pertanahan berjalan profesional, terpercaya, dan memiliki kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat,” katanya.


Menurutnya, penerbitan sertipikat pengganti tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga bentuk perlindungan negara terhadap hak kepemilikan tanah warga.


“Kepercayaan masyarakat menjadi prioritas kami, karena itu seluruh proses dilakukan secara transparan dan berintegritas,” tutupnya.

     

BPN Lombok Utara Ambil Sumpah PPAT, Dorong Percepatan Pengurusan Hak Tanah

Foto: Pengambilan Sumpah Jabatan

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara kembali memperkuat pelayanan pertanahan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Senin (25/5/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara tersebut dihadiri langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah, bersama jajaran pejabat pengawas, koordinator substansi, hingga pengurus IPPAT Kabupaten Lombok Utara.


Dalam pelantikan tersebut, I Made Andre Dwiki Arya Wiguna, resmi diambil sumpah dan dilantik sebagai PPAT wilayah kerja Kabupaten Lombok Utara.


Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan bahwa keberadaan PPAT memiliki peranan strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan sekaligus mempercepat pengurusan hak atas tanah di daerah.


“PPAT menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum pertanahan,” ujarnya.


Menurutnya, pelayanan yang cepat dan akurat menjadi kebutuhan masyarakat yang harus terus ditingkatkan.


“Kami berharap proses pengurusan hak atas tanah dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” katanya.


Ia juga mengingatkan agar PPAT yang baru dilantik mampu menjaga amanah dan bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi