www.okenews.net: BPN
Tampilkan postingan dengan label BPN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BPN. Tampilkan semua postingan

Jumat, 06 November 2026

     

Ekspose Manajemen Talenta, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Ekspose Manajemen Talenta di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Kamis (05/11/2026), untuk memastikan kesiapan sistem karier berbasis merit di Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menyatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam memperkuat penerapan manajemen talenta yang mengedepankan meritokrasi.

“Kualitas sebuah institusi sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Dengan lebih dari 33.000 aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan berkembang dan berkarier berdasarkan kompetensi, kinerja, serta potensinya,” ujar Wamen Ossy di Kantor BKN, Jakarta.

Menurut Wamen Ossy, penerapan manajemen talenta bukan hanya sekadar pemenuhan kebijakan pengelolaan kepegawaian, melainkan komitmen institusional yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Penerapan manajemen talenta akan diperkuat Kementerian ATR/BPN melalui empat langkah, yaitu komitmen pimpinan dalam pemetaan talenta (talent pool); penguatan fungsi Komite Talenta ASN; penyempurnaan integrasi dan validitas data talenta melalui SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) dan aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara), termasuk pemetaan sembilan kotak talenta; serta membangun keterbukaan dalam pengembangan karier pegawai.

“Pak Menteri sejak awal sudah menyampaikan bahwa lebih dari 80% pelayanan di Kementerian ATR/BPN merupakan pelayanan publik. Karena itu, ada dua bidang yang harus kita benahi, yaitu sistem dan SDM. Dalam hal ini, kami juga membutuhkan arahan dan bimbingan dari BKN agar sistem manajemen talenta yang kami bangun dapat dilaksanakan dengan baik,” tutur Wamen Ossy.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyepakati bahwa penerapan manajemen talenta adalah pendekatan penting dalam menyiapkan ASN yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, di tengah perubahan program prioritas pemerintahan serta pertumbuhan jumlah ASN, pengelolaan SDM dituntut untuk lebih adaptif. 

“Dengan manajemen talenta, kita menyiapkan ASN-ASN yang memiliki kualitas dan standar untuk menduduki jabatan. Jadi, siapa pun presidennya dan siapa pun menterinya, ASN-nya sudah mulai kita siapkan. Tugas kami di BKN adalah menyiapkan ASN yang memiliki kualitas sesuai standar untuk duduk dalam jabatan,” ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan terkait progres _talent pool_ yang tengah berlangsung di Kementerian ATR/BPN. Setelah sesi pemaparan, berlangsung penandatanganan Berita Acara Ekspose Manajemen Talenta antara Wamen ATR/Waka BPN dengan Kepala BKN. Turut hadir mengikuti pertemuan ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Agustyarsyah, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

Selasa, 03 November 2026

     

ATR/BPN Semakin Dekat untuk Masyarakat Melalui Layanan Pertanahan Tanpa Perlu Datang ke Kantah

Okenews.net - Keterbatasan waktu dan jauhnya jarak ke Kantor Pertanahan (Kantah), kerap menjadi kendala bagi sebagian masyarakat saat ingin mengurus tanahnya. Kini, dengan layanan ATR/BPN Dekat yang umumnya hadir di pusat keramaian kabupaten/kota, masyarakat bisa memperoleh layanan pertanahan secara lebih mudah. Dari mobil layanan keliling yang disediakan, masyarakat bisa mencari informasi pertanahan, konsultasi, dan mendapatkan sejumlah layanan seperti layanan Hak Tanggungan/Roya.

“Layanan ATR/BPN Dekat ini sangat membantu sekali untuk saya karena untuk singgah di Kantah itu kan agak susah ya, merepotkan,” ujar warga Desa Baregbeg, Enung Hodijah, setelah mencoba langsung layanan ATR/BPN Dekat yang tersedia di kawasan Car Free Day (CFD) BMX Ciamis, Jawa Barat pada Minggu (25/10/2026).

Keberadaan ATR/BPN Dekat di tengah keramaian saat warga menikmati CFD BMX Ciamis ternyata juga membuka peluang bagi mereka yang tadinya belum berniat untuk mengurus tanahnya ke Kantah. Hal itulah yang dialami oleh Edeng Hernani.

Saat sedang menikmati aktivitas akhir pekan di kawasan CFD BMX Ciamis, Edeng Hernani melihat ada mobil layanan keliling bertuliskan ATR/BPN. Detik itu juga ia tertarik untuk mendatangi dan mencari tahu layanan yang tersedia. Di sana, ia bisa berkonsultasi dengan petugas. Dari yang awalnya tidak ada niatan, ternyata ia merasa sangat terbantu karena mendapatkan informasi yang jelas dari hasil konsultasinya.

“Sangat membantu dan menguntungkan. Begitu jelas informasi yang diberikan oleh para petugas. Alhamdulillah, jadi bisa konsultasi dengan leluasa,” ungkap Edeng Hernani.

Dengan mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat, masyarakat tidak hanya dapat berkonsultasi dan mengadukan persoalan pertanahan. Masyarakat juga bisa memperoleh berbagai informasi dan layanan, mulai dari pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, hingga perubahan data sertipikat, seperti perubahan nama dan alamat.

Untuk saat ini, layanan ATR/BPN Dekat hadir di 45 Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis sendiri secara rutin menyediakan layanan ATR/BPN Dekat di dua lokasi, yakni di Alun-Alun Ciamis setiap Sabtu dan di kawasan CFD BMX Ciamis setiap Minggu. Pelayanan di kedua lokasi dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Kehadiran layanan ATR/BPN Dekat menjadi bentuk komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menghadirkan pelayanan publik yang makin mudah dijangkau, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mendekatkan layanan ke ruang-ruang aktivitas masyarakat, diharapkan berbagai kebutuhan informasi dan konsultasi pertanahan dapat terpenuhi tanpa harus terkendala jarak maupun waktu. 

     

Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah

Okenew.net - Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau ke lokasi hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (01/11/2026). Keduanya mengunjungi tiga rumah warga di tiga lokasi berbeda yang direnovasi.

“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujar Andi Tenri Abeng yang hadir ke lokasi Bedah Rumah dengan didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Bedah Rumah juga mendapatkan fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Kategori tanah yang dapat difasilitasi dalam program ini meliputi tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, maupun tanah yang baru beralaskan girik.

Untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, Andi Tenri Abeng menekankan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian. “Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” ujarnya.

Menteri PKP, Maruar Sirait, juga menyepakati bahwa keberhasilan program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap pihak memiliki peran untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan hunian, kepastian hukum tanah, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun _superteam_ bukan _superman_,” pungkas Maruarar Sirait.

Sebelum peninjauan pada Minggu pagi ke Kelurahan Klender, Andi Tenri Abeng pada Sabtu (31/10/2026), juga meninjau ke lokasi pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah.

Senin, 02 November 2026

     

Sumpah Pemuda ke-98, BPN Lombok Utara Teguhkan Semangat Persatuan dan Integritas Pelayanan

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu (28/10/2026). Kegiatan berlangsung khidmat sebagai momentum memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurutnya, nilai-nilai Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Semangat Sumpah Pemuda harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pengabdian. Persatuan, kebersamaan, dan semangat bekerja untuk kepentingan bangsa merupakan nilai penting yang harus kita jaga,” ujarnya.

Muhammad Shaleh Basyarah juga menekankan bahwa momentum Hari Sumpah Pemuda hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Sebagai aparatur yang melayani masyarakat, kita harus menjadikan semangat persatuan sebagai kekuatan untuk bekerja lebih baik, memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya,” tegasnya.

Ia turut mengajak seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan publik.

“Semangat pemuda adalah semangat perubahan, kreativitas, dan kemajuan. Mari kita terus berkarya, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan perjuangan generasi muda harus terus diwariskan melalui tindakan nyata.

Melalui momentum tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan, sejalan dengan cita-cita mewujudkan bangsa yang maju serta pelayanan pertanahan yang semakin baik bagi masyarakat.

     

Kampung Reforma Agraria Bayan Dicanangkan, Bupati lombok Utra Dorong Tanah Jadi Sumber Kesejahteraan

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditandai dengan Pencanangan Kampung Reforma Agraria yang dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., pada Kamis (29/10/2026), bertempat di Aula Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Pencanangan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong penataan aset dan penataan akses pertanahan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Reforma Agraria harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Reforma Agraria bukan hanya tentang kepastian hukum atas tanah, tetapi bagaimana tanah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tanah harus menjadi sumber kesejahteraan, produktivitas, dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Najmul

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar program Reforma Agraria tidak berhenti pada pencanangan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa Kampung Reforma Agraria merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria secara menyeluruh.

Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan keterpaduan antara penataan aset melalui kepastian dan legalitas hak atas tanah dengan penataan akses berupa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

“Reforma Agraria harus memberikan dampak nyata. Tidak cukup hanya menghadirkan kepastian hak atas tanah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses, peluang, dan kemampuan untuk mengelola tanahnya secara produktif,” tegas Muhammad Shaleh

Ia berharap pencanangan Kampung Reforma Agraria di Desa Bayan dapat menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi wilayah, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui program ini, pemanfaatan tanah diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pencanangan Kampung Reforma Agraria di Lombok Utara menjadi wujud pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Reforma Agraria diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak kesejahteraan sekaligus memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.

     

BPN Lombok Utara Buka 13 Lowongan Magang, Ada Posisi Survei dan Pemetaan

Okenews.net– Kabar baik bagi generasi muda yang ingin menambah pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi di bidang pertanahan. Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara membuka kesempatan magang bagi masyarakat yang ingin belajar langsung mengenai dunia kerja dan pelayanan pertanahan.

Melalui program magang ini, peserta berkesempatan mendapatkan pengalaman praktis, memperluas wawasan, serta mengasah keterampilan sesuai bidang yang diminati.

Terdapat dua posisi yang dibuka, yakni Tenaga Teknik Survei dan Pemetaan sebanyak 12 orang serta Tenaga Administrasi dan Yuridis Pertanahan sebanyak 1 orang. Dengan demikian, total tersedia 13 kesempatan magang bagi calon peserta yang ingin bergabung.

Peluang ini menjadi kesempatan bagi para pencari pengalaman kerja, khususnya yang memiliki minat di bidang survei, pemetaan, administrasi, dan urusan yuridis pertanahan.

Bagi masyarakat yang tertarik, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi Kementerian Ketenagakerjaan di:

https://maganghub.kemnaker.go.id/

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mengajak generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai langkah awal membangun kompetensi, memperluas pengalaman, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.

Mari belajar, berkembang, dan berkarya bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.

Selasa, 27 Oktober 2026

     

Kantah Lombok Utara Perkuat Pendampingan Usaha, Dorong Ekonomi Masyarakat

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus mendorong pemanfaatan aset masyarakat agar memiliki nilai ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Salah satu langkah yang dilakukan melalui fasilitasi pendampingan usaha dalam program Access Reform.


Upaya tersebut dibahas dalam rapat fasilitasi pendampingan usaha yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk menyelaraskan langkah dalam membuka peluang usaha yang produktif dan berkelanjutan.


Rapat tersebut dihadiri Kepala Seksi dan seluruh staf Seksi Penataan dan Pemberdayaan, pejabat fungsional Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, konsultan perorangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara, PT BPR NTB Perseroda, serta PT Bank NTB Syariah.


Melalui program Access Reform, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat dari kepemilikan aset tanah, tetapi juga mampu mengoptimalkannya sebagai modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.


Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Amrulloh Armin, S.H., menegaskan bahwa pendampingan usaha menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat memanfaatkan aset secara lebih produktif.


“Kami ingin aset yang dimiliki masyarakat tidak hanya menjadi bukti kepemilikan, tetapi juga mampu menjadi sumber penghidupan. Melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor, kami berharap masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.


Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak pendamping diperlukan agar masyarakat mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.


Dengan kolaborasi tersebut, fasilitasi pendampingan usaha diharapkan mampu membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.

Rabu, 21 Oktober 2026

     

Lindungi Hak Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Selesaikan 3.018 Kasus Pertanahan

Okenews.net - Penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan menjadi salah satu fokus yang dikerjakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  Upaya penyelesaian kasus pertanahan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kepastian hak atas tanah masyarakat.

“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diselesaikannya 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir ini,” Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan data kasus pertanahan periode 2024-2025, Kementerian ATR/BPN mencatat total ada 5.652 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.135 kasus atau 37,77% telah diselesaikan, sedangkan 3.517 kasus lainnya masih dalam proses penanganan. Sementara itu, pada periode 2025-2026, tercatat ada 4.102 kasus pertanahan masuk. Dari jumlah tersebut, 883 kasus telah diselesaikan dan 3.219 kasus atau 78,47% masih dalam proses penanganan.

Dalam menangani kasus pertanahan, koordinasi dengan seluruh pihak terkait diperlukan untuk mendukung proses penyelesaian sesuai kewenangan dan aturan hukum yang berlaku. “Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan berbagai _stakeholders_, termasuk aparat penegak hukum (APH). Kerja sama ini adalah bagian penting, yang bisa memastikan waktu penanganan kasus pertanahan berjalan efektif,” tutur Iljas Tedjo Prijono.

Selain menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penanganan dan pencegahan tindak pidana pertanahan, khususnya praktik mafia tanah yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara. Dalam melawan mafia tanah, kolaborasi juga diperlukan, salah satunya dengan kerja terfokus bersama Satgas-Anti Mafia Tanah.

Upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana pertanahan diarahkan untuk mencegah hilangnya hak atas tanah, terganggunya pemanfaatan tanah, serta timbulnya kerugian ekonomi dan berkurangnya penerimaan negara. Melalui upaya tersebut, negara berhasil terhindar dari potensi kerugian yang nilainya mencapai Rp23,3 triliun serta menyelamatkan 14.315,36 hektare tanah. Nilai kerugian yang berhasil dicegah tersebut terdiri atas _real loss_ sebesar Rp7,45 triliun, _potential loss_ sebesar Rp12,17 triliun, dan _fiscal loss_ sebesar Rp3,74 triliun.

_Real loss_ merupakan kerugian nyata yang dialami korban akibat kasus pertanahan. Sementara itu, _potential loss_ adalah potensi kerugian yang dapat dialami korban, misalnya tertundanya investasi atau hilangnya manfaat ekonomi karena tanah tidak dapat dikuasai maupun dimanfaatkan. Adapun _fiscal loss_ merupakan kerugian yang berpotensi dialami negara akibat penerimaan yang tidak terpenuhi, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak lainnya.

Dirjen PSKP berkomitmen terus menggenjot upaya penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, melanjutkan kinerja yang sudah dilakukan selama dua tahun periode Kabinet Merah Putih, terhitung sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026. “Kami berharap langkah ini dapat semakin menjamin perlindungan hak atas tanah masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan,” pungkas Iljas Tedjo Prijono.

Selasa, 20 Oktober 2026

     

Layanan ATR/BPN Dekat, Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi Pertanahan

Okenews.net- Ketika hendak mengurus layanan pertanahan, tak jarang masyarakat memilih untuk mencari tahu prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukannya ke Kantor Pertanahan (Kantah), termasuk dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Kini, masyarakat bisa memperoleh informasi awal tersebut melalui layanan ATR/BPN Dekat yang hadir lebih dekat ke tengah pusat aktivitas masyarakat dengan bentuk mobil layanan keliling.

“Saya mendapatkan informasi mengenai persyaratan Roya di sini. Kemudian, petugas juga menjelaskan dokumen apa saja yang perlu saya siapkan. Menurut saya ini layanan sangat bagus karena mendekatkan kepada masyarakat,” ujar Diah, seorang mahasiswi yang sudah mencoba datang langsung ke mobil layanan keliling yang disediakan oleh Kantah Kota Surakarta. 

Pelayanan pertanahan ATR/BPN Dekat ini diketahui keberadaannya oleh Diah melalui akun Instagram milik Kantah Kota Surakarta. Diah tertarik untuk memanfaatkan layanan ini karena faktor jarak yang dekat dan ketersediaannya pada hari Sabtu.

Diah mengaku mendapatkan informasi pelayanan ATR/BPN Dekat melalui akun sosial media Instagram milik Kantah Kota Surakarta. Setelah melihat informasi mengenai layanan yang tersedia pada hari Sabtu tersebut, ia tertarik untuk datang dan memanfaatkannya.

“Harapan saya, layanan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan semakin dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya. Semoga pelayanan pertanahan semakin mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat,” ungkap Diah.

Ragam informasi pertanahan yang disediakan lewat mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat ini juga memberikan manfaat bagi warga Kota Salatiga, Adi Suryadi. Ia jadi bisa lebih mudah dan dekat untuk mendapatkan informasi terkait pengurusan sertipikat tanahnya

“Saya sudah ngobrol banyak dengan petugas BPN. Saya meminta informasi untuk pengurusan sertipikat tanah yang hilang, atau misal kena musibah seperti kebakaran,” ujar Adi Suryadi saat ditemui di mobil layanan keliling yang diposisikan di Pasar Raya, Kota Salatiga. 

Adi Suryadi mengatakan, kehadiran layanan pertanahan di Pasar Raya sangat membantu. Semakin dekat akses pelayanan dengan tempat tinggalnya, maka semakin besar pula kesempatannya untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan pertanahan.

“Bagi saya sangat membantu sekali, apalagi untuk orang seperti saya yang sehari-harinya sangat sibuk. Kalau bisa, layanan ini bukan hanya di kota, di tiap kecamatan. Bahkan, kalau bisa sampai ke desa-desa, itu sangat membantu sekali,” tuturnya.

     

Di Ujung Indonesia, Pulau Kecil Terluar Dijaga dengan Kepastian Hukum Hak atas Tanah

Okenews.net- Pulau-pulau kecil terluar yang berada di ujung Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari bentang wilayah kepulauan, namun juga memiliki posisi strategis bagi negara. Terletak di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil tersebut harus dijaga dengan kepastian hukum atas tanahnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga kini terus menjalankan sertipikasi bidang-bidang tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar untuk memberikan kepastian hukum atas tanah di kawasan tersebut.

“Sertipikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertipikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis,” ujar Direktur Penatagunaan Tanah, Muhammad Tansri, di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menurut Muhammad Tansri, sertipikasi tersebut mencakup bidang tanah di kawasan pesisir daratan, pulau-pulau kecil yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk, serta pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sertipikasi tanah diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum atas aset negara, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pesisir, serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi. Sebanyak 87 pulau di antaranya sudah bersertipikat dan sisanya masih dalam proses sertipikasi.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Penatagunaan Tanah dari Sistem Informasi Pulau Badan Informasi Geospasial (BIG), jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia mencapai 17.343 pulau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.977 pulau bidang tanahnya belum disertipikatkan, sedangkan 17 pulau lainnya belum teridentifikasi. Pulau yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.

"Saat ini sebanyak 1.349 pulau telah disertipikatkan. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk memastikan kepastian hukum pertanahan di pulau-pulau Indonesia," ungkap Muhammad Tansri.

Direktur Penatagunaan Tanah menjelaskan, sertipikat yang dimaksud bukanlah sertipikat atas pulaunya secara keseluruhan, melainkan hasil dari pendaftaran bidang-bidang tanah yang ada di pulau tersebut. Dengan adanya bidang yang bersertipikat, sebuah pulau telah terdata dan teridentifikasi secara hukum sehingga meminimalisir potensi klaim dari pihak asing.

Kepastian hukum ini menjadi krusial untuk memetakan kondisi penguasaan tanah di pulau-pulau kecil secara jelas. Melalui data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), pemerintah dapat memahami dinamika pertanahan di lapangan, memitigasi potensi konflik, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak.

Bagi negara, kepastian hak atas tanah tersebut menjadi bentuk upaya menjaga kawasan strategis dan menata pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara bagi masyarakat pesisir, kepastian hak memberikan perlindungan hukum atas tanah yang mereka tempati dan manfaatkan sehari-hari.

"Kita harus memastikan pulau-pulau kecil terluar memiliki kepastian hukum dan penataan ruang yang jelas. Jika hak masyarakat terlindungi dan aset negara terjaga, pemanfaatan wilayah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Menjaga pulau terluar berarti menjaga kedaulatan Indonesia," pungkas Muhammad Tansri.

Sabtu, 17 Oktober 2026

     

PELATARAN Jadi Solusi Warga Urus Layanan Pertanahan di Akhir Pekan

Okenews.net- Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang tersedia di sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengurus urusan tanah, namun tidak memiliki waktu pada hari kerja. Layanan tersebut dibuka setiap Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.

“Melalui layanan (PELATARAN) ini memudahkan masyarakat untuk keperluan apa pun di Kantah. Kebetulan saya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, hari ini jadi bisa mengantar ibu saya mengambil sertipikat,” ujar warga Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Nyarmi, saat menggunakan PELATARAN di Kantah Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu pagi.

Dengan adanya PELATARAN, ia dan masyarakat lainnya yang kerja harian dapat menyesuaikan waktu pengurusan dengan aktivitas masing-masing. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kantah yang sudah menyediakan layanan PELATARAN yang bisa dilakukan di akhir pekan,” tambahnya.

Layanan yang tersedia dalam PELATARAN ini juga beragam. Warga Desa Wedi, Muhsin, dalam kesempatan yang sama juga datang ke Kantah Kabupaten Bojonegoro untuk mengurus penataan batas tanah miliknya.

“Ini sangat membantu saya karena pada jam kerja hari Senin sampai Jumat, ada kesibukan. Jadi, di hari Sabtu ini sangat membantu. Waktu pengurusannya juga sangat singkat, tidak terlalu lama,” ujar Muhsin.

Bagi Muhsin, layanan pada akhir pekan menjadi pilihan yang praktis bagi masyarakat yang terkendala waktu pada hari kerja. Warga tidak perlu meninggalkan pekerjaan atau aktivitas lainnya untuk mendapatkan pelayanan pertanahan, karena pengurusan dapat dilakukan pada waktu yang lebih fleksibel.

Keberadaan PELATARAN ditargetkan bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Dengan dibukanya layanan pada akhir pekan, warga tetap dapat mengurus berbagai keperluan administrasi pertanahan, tanpa harus meninggalkan pekerjaan pada hari kerja. 

     

Data Pertanahan Kantah Kabupaten Karawang Sebagian Besar Telah Dialihmediakan, Masyarakat Diimbau Tidak Khawatir

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkoordinasi untuk memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat bisa berjalan setelah kebakaran melanda Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10/2026) malam. Di tengah kondisi tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Hasan Basri, mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena sebagian besar data pertanahan telah dialihmediakan sehingga dapat membantu proses penelusuran informasi dan pemulihan dokumen yang terdampak kebakaran.

“Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80%. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti. Untuk sertipikat kan umumnya dipegang oleh masyarakat, jadi insyaallah data aman,” ungkap Hasan Basri, usai meninjau lokasi kebakaran di Kantah Kabupaten Karawang pada Kamis (15/10/2026).

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat menjelaskan, data pertanahan yang telah dialihmediakan dapat menjadi sumber untuk menelusuri kembali informasi yang dibutuhkan dalam pemulihan administrasi pertanahan. Untuk saat ini, kondisi arsip fisik yang terdampak kebakaran masih perlu didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Upaya pemulihan pascakebakaran juga didukung oleh Pemkab Karawang. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyatakan komitmen pemerintah daerah mendukung keberlangsungan pelayanan pertanahan setelah kebakaran. 

“Sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, jangan khawatir. Kami sudah berbicara dengan Pak Kapolres dan Kepala Kantor Pertanahan bahwa pelayanan masyarakat tetap harus berjalan,” ujar Aep Syaepuloh.

Sebagai bentuk dukungan, pelayanan pertanahan bagi warga Kabupaten Karawang untuk sementara disiapkan di Islamic Center Karawang. Pemkab Karawang telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiapkan layanan laporan kehilangan di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Karawang. Sementara itu, pendataan dan pemeriksaan arsip yang terdampak kebakaran terus diperlukan untuk menentukan langkah pemulihan dokumen.

Kementerian ATR/BPN bersama Pemkab Karawang akan terus berkoordinasi dalam upaya pemulihan pelayanan pertanahan pascakebakaran. Sejalan dengan itu, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari Kantah Kabupaten Karawang mengenai lokasi, mekanisme, dan jadwal pelayanan sementara. 

Rabu, 14 Oktober 2026

     

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada Rabu (14/10/2026), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat dibuka oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dengan menggarisbawahi bahasan utama, yaitu penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.

“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN. Rapat ini justru sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif,” ujar Wamen Ossy.

Terbentuk sejak Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan pada September lalu, BRAN diamanahkan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian Reforma Agraria. Namun, dalam lingkup tugas BRAN tersebut masih ada tugas yang beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN,” tutur Wamen Ossy.

Penyelarasan kewenangan dan penataan kelembagaan ini dinilai Wamen Ossy sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Upaya ini dilakukan agar kebijakan dan program Reforma Agraria berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam rapat ini, Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, memaparkan analisis komprehensif mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.

“Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk,” pungkas Dedi Prasetyo.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pandangan yang melibatkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan BRAN. Pembahasan ini masih akan dilanjutkan untuk memastikan pembagian tugas dan kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN tersusun secara jelas, selaras, dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. 

Selasa, 13 Oktober 2026

     

Masuki Tahap Ketiga Pilot Project PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah

Okenews.net- Implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap ketiga pelaksanaan _pilot project_. Setelah diterapkan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini makin diperluas dengan tambahan 36 Kantah.

“Di tahap tiga pelaksanaan _pilot project_ PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Seiring dengan perluasan tersebut, Heri Mulianto meminta jajaran Kantah yang baru menjalankan PERINTIS 10 Hari untuk menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, jajaran perlu memanfaatkan berbagai platform agar informasi mengenai layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pemohon layanan pertanahan.

Perluasan implementasi PERINTIS juga perlu diikuti kesiapan setiap Kantah dalam menjalankan mekanisme layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas.

"Jajaran di Kantah perlu memastikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memahami kewajiban melakukan _geotagging_ pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem _first in first out_ (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian dari kesiapan pelaksanaan PERINTIS 10 Hari," jelas Heri Mulianto.

Adapun 36 Kantah yang mulai mengimplementasikan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga _pilot project_, antara lain Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.

Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.

"Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat," pungkas Sesditjen PHPT. 

     

Manfaatkan PTSL untuk Urus Sertipikat, Masyarakat: Proses Dipermudah

Okenews.net - Kemudahan pengurusan sertipikat tanah dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dirasakan langsung masyarakat, salah satunya oleh Sudarwan, Warga Desa Terentang Tiga, Bangka Tengah. Pengalaman pertama kalinya mengurus sertipikasi tanah meninggalkan kesan yang baik soal urusan pertanahan.

“Perdana mengurus sertipikat. Alhamdulillah, tidak ada pungutan biaya, gratis. Proses pengukuran hingga penentuan batas lahan juga dipermudah,” ujar Sudarwan.

PTSL dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak diluncurkan pada 2017 dengan tujuan utama memudahkan masyarakat memperoleh sertipikat tanah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dibantu melalui tahapan pendataan dan pengumpulan berkas yang difasilitasi pemerintah desa atau RT, serta pengukuran tanah hingga penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan. 

Untuk di Kabupaten Bangka Tengah sendiri, pelaksanaan PTSL terus dioptimalkan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum hak atas tanahnya. Targetnya, pada 2026 ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah bisa menyelesaikan sertipikasi 1.540 bidang tanah melalui PTSL. “Tentunya senang karena kepemilikan tanah sudah sah dan terlindungi secara hukum,” tutur Sudarwan.

Percepatan pendaftaran tanah dengan PTSL ini juga memengaruhi proses sertipikasi tanah salah seorang warga Bangka Tengah, Nurhayati. Sebelum mengikuti PTSL di tahun 2026 ini, tanah Nurhayati masih belum memiliki sertipikat tanah, hanya beralaskan surat keterangan kepemilikan dari camat. Setelah mendapatkan info bahwa desanya masuk dalam program PTSL, ia memutuskan langsung ikut memanfaatkan program tersebut.

“Alhamdulillah, dipermudah. Pak RT datang ke rumah menawarkan program sertipikat gratis. Kami diminta mengumpulkan berkas, lalu dibantu pengurusannya oleh Pak RT. Sekitar satu minggu kemudian, petugas BPN sudah datang ke rumah untuk melakukan pengukuran,” ungkap Nurhayati.

Proses yang berjalan lancar membuat Nurhayati merasa lega karena tanahnya kini memiliki kepastian hukum. Ia juga mengaku tidak mengeluarkan biaya untuk pembuatan sertipikat tersebut. “Alhamdulillah, sudah lega. Terima kasih banyak buat BPN,” tuturnya.

Pengalaman Sudarwan dan Nurhayati menjadi contoh PTSL memberikan kemudahan dalam proses sertipikasi tanah dan bebas dari biaya. Lewat PTSL ini, dua warga asal Kabupaten Bangka Tengah bisa merasakan keamanan karena akhirnya memiliki kepastian hukum hak atas tanah. 

     

Pengguna Fitur Antrian Daring Sentuh Tanahku: Bisa Urus Tanah Tanpa Cuti

Okenews.net - Bagi Aldi, pekerja swasta di Kota Padang, mengurus urusan pertanahan perlu disiasati agar tidak mengganggu jam kerja. Sebagai pemohon yang biasa mengakses layanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang, ia sering memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku, terutama fitur Antrian Daring untuk merencanakan kedatangannya.

“Dengan Antrian Daring, saya bisa mengatur waktu untuk datang ke Kantor Pertanahan. Jadi, tidak harus izin seharian dari kantor untuk mengurus administrasi pertanahan,” ujar Aldi saat ditemui di Kantah Kota Padang, Kamis (08/10/2026).

Untuk memanfaatkan kemudahan mendaftar secara _online_ dari mana saja dan kapan saja, masyarakat dapat membuka aplikasi Sentuh Tanahku dan masuk ke akun pengguna, kemudian memilih fitur Antrian Daring. Selanjutnya, pilih Kantah tujuan, jenis layanan, serta jadwal kedatangan yang tersedia. Sebelum menentukan jadwal, masyarakat juga dapat memeriksa kalender pelayanan untuk memastikan Kantah beroperasi pada tanggal yang dipilih.

Selain mengatur jadwal kunjungan, Aldi menggunakan Sentuh Tanahku untuk memantau perjalanan berkas yang sedang diurusnya. Informasi tersebut membantunya mengikuti perkembangan proses administrasi sekaligus merencanakan waktu untuk mengambil sertipikat. “Jadi, saya bisa mengatur waktu untuk datang tanpa harus bolak-balik ke kantor,” tutur Aldi.

Setelah mengambil antrean, masyarakat dapat memantau nomor dan urutan antrean serta memperhatikan notifikasi dari aplikasi Sentuh Tanahku. Ketika giliran pelayanan sudah mendekat, masyarakat dapat menyesuaikan waktu kedatangan sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama di Kantah.

Masyarakat dapat mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku secara gratis melalui Play Store untuk perangkat Android dan App Store untuk iOS. Setelah mengunduh aplikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pertanahan dalam genggaman tangan, termasuk memanfaatkan fitur Antrian Daring.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi