Beri Kuliah Umum di UNWAHAS, Menteri Nusron Ingin Ciptakan Restrukturisasi Distribusi Tanah

Hermanamrullah    Mei 02, 2026   

Beri Kuliah Umum di UNWAHAS, Menteri Nusron Ingin Ciptakan Restrukturisasi Distribusi Tanah

Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (02/05/2026). Dalam kesempatan ini, ia menegaskan komitmennya untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah guna mendorong pemerataan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu kuncinya,” ujar Menteri Nusron di hadapan peserta kuliah umum yang terdiri dari 20 dosen dan 80 mahasiswa yang hadir dari berbagai fakultas di UNWAHAS. 

Ia menjelaskan, restrukturisasi distribusi tanah menjadi penting karena masih adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah di Indonesia. Menurutnya, sebagian besar tanah masih dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi belum merata.

Mengacu pada pemikiran ekonom Hernando de Soto melalui konsep _legal access_, Menteri Nusron menekankan bahwa akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan. “Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang. 

“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambahnya.

Kuliah umum yang diikuti secara antusias oleh mahasiswa UNWAHAS ini, turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Noor Achmad; Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto beserta jajaran. 

Menteri Nusron Ingin Santri Dikader sebagai Pelaksana Kebijakan di Bidang STEM

Hermanamrullah    April 18, 2026   

Menteri Nusron Ingin Santri Dikader sebagai Pelaksana Kebijakan di Bidang STEM

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memotivasi santri di Pondok Pesantren Al-Bahjah untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa, khususnya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sambutannya di kegiatan Pendampingan Santri Kelas XII SMAIQu Al-Bahjah, Sabtu (18/04/2026), Menteri Nusron mengatakan bahwa selain menjadi kader ulama, santri juga berpeluang untuk berkontribusi sebagai pelaksana kebijakan negara.

“Kalau ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara, selain dikader sebagai ulama, Adik-Adik sekalian bisa jadi _hikmatal hukama_ atau kader pelaksana kebijakan,” ujar Menteri Nusron, di hadapan Buya Yahya selaku Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah.

Menteri Nurson menjelaskan, _hikmatal hukama_ mencakup berbagai peran strategis dalam pemerintahan, baik sebagai teknokrat maupun birokrat yang bertugas membantu pengambilan kebijakan di berbagai sektor. Menurutnya, posisi tersebut sangat penting dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Kekuatan suatu negara, menurut Menteri Nusron juga dipengaruhi dengan penguasaan bidang STEM _(science, technology, engineering, and mathematics)_ sebagai fondasi. Ia mencontohkan ketahanan Iran di tengah tekanan global sebagai hasil dari kemandirian di sektor pangan, energi, dan teknologi. “Kenapa Iran bertahan, karena swasembada pangan, swasembada energi, dan memiliki teknologi yang kuat,” jelasnya.

Karena itu, Menteri Nusron mendorong santri untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan di bidang-bidang strategis, seperti teknologi pangan, energi, hingga geologi. Ia menilai, penguasaan sektor tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga memaparkan sedikitnya 10 sektor penting yang membutuhkan peran _hikmatal hukama_. Peran tersebut adalah pertahanan keamanan, hukum, keuangan, pangan, energi, telekomunikasi, kesehatan, logistik, manufaktur, serta pendidikan dan pelatihan.

Menutup pesannya bagi para santri, Menteri Nusron mengingatkan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda saat ini. “Jangan ragu, negara ini membutuhkan para santri. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Apalagi saat Indonesia memasuki usia 100 tahun, maju tidaknya salah satunya ditentukan oleh santri yang hari ini lulus SMA,” pungkasnya. 

Menteri Nusron Minta Kepala Daerah di NTB Bebaskan BPHTB bagi Masyarakat Miskin

Hermanamrullah    April 12, 2026   

Menteri Nusron Minta Kepala Daerah di NTB Bebaskan BPHTB bagi Masyarakat Miskin

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan bahwa ada kesenjangan antara jumlah bidang tanah terdaftar dengan yang telah bersertipikat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari total bidang tanah, 61% telah terdaftar, namun baru 53% yang bersertipikat sehingga masih selisih 8% yang perlu disertipikatkan. Kondisi itu perlu didukung dengan kebijakan yang dapat membantu masyarakat menuntaskan proses sertipikasi.

“Saya usul. Kalau Pak Gubernur berkenan, dibuatkan Perda atau SK Bupati, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada warga. Khususnya, warga yang masuk kategori miskin ekstrem, desil 1 sampai desil 4,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kesenjangan jumlah bidang tanah terdaftar dan bersertipikat di NTB adalah ketidakmampuan masyarakat membayar BPHTB, meskipun mereka telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Sekitar 250 ribu orang yang sudah daftar, sudah jadi peta, belum jadi sertipikat. Apa sebab? Belum mampu membayar BPHTB,” tutur Menteri Nusron.

Ia menilai, pembebasan BPHTB bagi masyarakat miskin ekstrem dapat menjadi solusi konkret untuk mempercepat penerbitan sertipikat tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan dia punya sertipikat tanah, siapa tahu tanahnya kemudian bisa dijadikan KUR (Kredit Usaha Rakyat), untuk berusaha dan sebagainya,” lanjut Menteri Nusron.

Sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Kebijakan tersebut terbukti mampu mendorong percepatan sertipikasi tanah di masing-masing daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang dapat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya sekaligus membuka akses terhadap sumber pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup.

Selain menghadirkan para kepala daerah se-NTB, Rakor ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Pertanahan se-NTB. 

Nusron Ajak MUI NTB Utamakan Pengabdian yang Berdampak Nyata

Hermanamrullah    April 11, 2026   

Nusron Ajak MUI NTB Utamakan Pengabdian yang Berdampak Nyata

Foto: Menteri Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB masa khidmat 2025–2030. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya menjadikan nilai kebermanfaatan sebagai dasar utama dalam setiap bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Nusron, esensi dari pengabdian seorang ulama terletak pada kontribusi nyata bagi umat, baik melalui pemikiran, tenaga, maupun sumber daya yang dimiliki. Ia mengajak MUI untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan peran strategis di berbagai sektor kehidupan.

Ia menyebutkan sejumlah bidang yang perlu mendapat perhatian, seperti penguatan kehidupan beragama, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan pendidikan Islam, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, pembinaan moral dan penguatan nilai spiritual juga dinilai penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial.

Di sektor ekonomi, Nusron menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya merata. Ia mendorong MUI untuk turut mencetak kader yang tidak hanya memahami ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki kapasitas di bidang ekonomi agar mampu memperkuat kesejahteraan umat.

Sementara dalam dunia pendidikan, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam, khususnya dengan memperkuat bidang sains dan teknologi. Menurutnya, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu modern menjadi kunci kemajuan.

Nusron berharap sinergi antara ulama dan pemerintah dapat terus diperkuat demi menjaga persatuan bangsa sekaligus mendorong pembangunan yang berkeadilan. Ia optimistis, dengan kolaborasi yang baik, berbagai program yang berpihak pada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Pengukuhan pengurus MUI NTB tersebut berlangsung di Auditorium UIN Mataram dan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk pejabat daerah, anggota DPR RI, serta unsur Forkopimda NTB.

Bebaskan BPHTB, Sertipikasi Tanah di NTB Didorong Tuntas

Hermanamrullah    April 11, 2026   

Bebaskan BPHTB, Sertipikasi Tanah di NTB Didorong Tuntas

Foto: Menteri ATR Bersama Gubernur BTB

Okenews.net– Upaya percepatan sertipikasi tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus didorong pemerintah pusat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat miskin ekstrem.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026). Menurut Nusron, kebijakan ini penting untuk menuntaskan kesenjangan antara jumlah tanah yang telah terdaftar dan yang sudah bersertipikat.

Data menunjukkan, dari seluruh bidang tanah di NTB, sekitar 61 persen telah terdaftar. Namun, baru 53 persen yang bersertipikat, sehingga masih terdapat selisih sekitar 8 persen yang belum terselesaikan.

“Perlu ada kebijakan daerah, baik melalui Perda maupun keputusan kepala daerah, untuk membebaskan BPHTB, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem,” ujar Nusron.

Ia menjelaskan, kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam proses sertipikasi adalah ketidakmampuan membayar BPHTB. Padahal, banyak warga yang sudah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tetapi belum bisa menuntaskan proses hingga penerbitan sertipikat.

“Sekitar 250 ribu bidang tanah sudah terdaftar dan dipetakan, namun belum bersertipikat karena pemiliknya belum mampu membayar BPHTB,” ungkapnya.

Menurut Nusron, pembebasan biaya tersebut tidak hanya mempercepat sertipikasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sertipikat tanah dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan meningkatkan kesejahteraan.

Sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa. Hasilnya, percepatan sertipikasi tanah di wilayah tersebut menunjukkan perkembangan signifikan.

Pemerintah berharap, langkah ini dapat diikuti oleh daerah di NTB agar semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh kepastian hukum atas tanah sekaligus akses terhadap pembiayaan usaha.

Nusron Wahid: Al-Qur’an Petunjuk Hidup Manusia

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

Nusron Wahid: Al-Qur’an Petunjuk Hidup Manusia

Sumber Foto: ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan ceramah agama dalam Peringatan Nuzulul Quran yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut (TNI AL) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Aminullah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dalam ceramahnya, Nusron mengingatkan bahwa turunnya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril merupakan rahmat dan nikmat terbesar bagi umat Islam.

“Di dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk bagi manusia. Isinya memuat perintah, larangan, janji Allah tentang surga dan neraka, serta kisah-kisah masa lalu yang dapat menjadi pelajaran,” ujar Nusron di hadapan para prajurit Korps Marinir.

Ia menjelaskan, Al-Qur’an menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Yunus ayat 58 yang menyebutkan, “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.”

Menurutnya, melalui ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya agar bergembira atas turunnya Al-Qur’an sebagai petunjuk dan hidayah.

“Bagi orang yang beriman, Al-Qur’an adalah fakta tentang janji Allah mengenai surga dan neraka serta kisah-kisah masa lalu. Namun bagi yang tidak beriman, Al-Qur’an mungkin dianggap sekadar cerita,” jelasnya.

Acara yang digelar pada malam ke-17 Ramadan itu dihadiri sejumlah perwira, bintara, dan tamtama Korps Marinir TNI AL. Hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil KSAL Laksamana Madya TNI Edwin, serta Komandan Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Endi Supardi beserta jajaran TNI AL dan pengurus Jalasenastri Pusat.

Pada akhir kegiatan, Nusron Wahid bersama pimpinan TNI AL menyerahkan bingkisan kepada 10 perwakilan dari 50 anak yatim yang turut hadir dalam acara buka puasa bersama. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, alat tulis, dan tas sekolah.

Menteri PPN Optimis Industrialisasi di NTB Berdampak Nasional

Redaksi    Mei 02, 2021   

Menteri PPN Optimis Industrialisasi di NTB Berdampak Nasional

Okenews - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan geliat industrialisasi di NTB akan berpengaruh secara nasional jika kompetensinya dijaga dan dikembangkan. 

Ia mengakui langkah NTB mengembangkan industri sangat tepat. "Kalau berhasil merubah pasar lokal NTB maka tentu berdampak ekonomi secara nasional," ujar Monoarfa di STIPark Banyumulek, Ahad (02/05/2021). 

Dalam kunjungan di Science and Technology Park, Menteri Suharso selain mendorong industri manufaktur untuk produksi motor listrik, ia juga mengapresiasi industri pakan ternak yang menurutnya akan sangat membantu dalam mengendalikan harga komoditas daging dan menyejahterakan petani dan peternak. 

Suharso menjelaskan, pemerintah provinsi perlu memikirkan regulasi insentif agar masyarakat mau membeli dan menggunakan sepeda listrik. Namun sebelumnya, industri manufaktur sepeda listrik perlu dibangun agar dapat diproduksi massal dan membuat harga terjangkau. Ia menyarankan pula agar komponen baterai dapat diproduksi sendiri oleh NTB. 

Saat mengunjungi pabrik pakan ternak di lokasi STIPark Banyumulek, Menteri Suharso menegaskan bahwa industri seperti pakan membutuhkan langkah integratif. Secara umum, produksi pakan ternak yang melimpah akan membuat komponen komoditas seperti daging menjadi terjangkau. 

Dengan begitu, komoditas lokal akan terlindungi dari serbuan komoditas impor dan mencegah inflasi. Di hulu, pabrik pakan ternak telah mulai membantu petani, peternak maupun nelayan dalam komponen nilai tukar yang selama ini membuat mereka sulit bersaing dengan produk luar. 

"Kita berharap NTB bisa menjadi contoh bagaimana industri bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat," ujar Suharso. 

Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, STIPark Banyumulek memang diharapkan dapat menghasilkan industri permesinan yang membuat komoditas dan bahan baku diolah menjadi produk baru bernilai ekonomis tinggi. 

" Kita akan terus berupaya agar industrialisasi ini makin dikembangkan dalam banyak sektor. Sepeda listrik misalnya meski dibuat sebagai penanda alih teknologi di daerah, bisa saja diproduksi massal dan murah", jelas Zul. 

STIPark Banyumulek menargetkan sampai dengan 2023 akan tercipta 1000 purwarupa mesin industri yang siap dikembangkan untuk beragam sektor selain inkubasi bisnis dan penyiapan wirausaha baru. 

Zul sendiri menegaskan secara nasional, industrialisasi di NTB ini adalah yang pertama. Bahkan Perda yang mengaturnya telah dibuat agar melindungi IKM berproduksi dan masyarakat dapat terus berinovasi menemukan mesin dan teknologi untuk industri NTB.