www.okenews.net: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 20 Mei 2021

Wagub Dukung Program Alumni Al-Azhar Bangun NTB Gemilang

Okenews - Wagub NTB  Dr. H. Siti Rohmi Djalilah mengapresiasi dan mendukung langkah Organisasi Internasonal Alumni Al-Azhar NTB dengan berbagai program kerjanya untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov NTB untuk turut terlibat membangun NTB Gemilang dan berkemajuan di masa-masa yang akan datang. 



“Kami memahami dan ingin selalu mensupport berbagai program dari elemen masyarakat termasuk program kerja dari Ikatan Alumni Organisasi Internasional Al-Azhar (OIA) untuk turut membangun daerah melalui bidangnya masing-masing," kata Wagub NTB saat menerima audiensi OIA NTB di ruang kerja Wagub NTB, Kamis (20/5/2021).


Namun perlu dipahami dalam kondisi Negara saat ini dimana Covid-19 belum juga berakhir, akan berdampak pada postur APBD dimana APBD NTB juga sering mengalami pemangkasan (repocusing). Belum lagi musibah gempa yang dialami NTB 2018 lalu masih berdampak hingga saat ini.


Meski demikian Wagub yang dikenal sebagai  perempuan inspiratif Indonesia ini memberi semangat kepada para ikatan alumni Al-Azhar di NTB ini untuk terus bersemangat dan tak pernah kendor dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah yang sama-sama dicintai ini.


“Insya Alloh tahun depan atau pada saat yang tepat Pemprov akan berkontribusi dan mengawal program kerja para ikatan Alumni Al-Azhar NTB ini. Intinya apapun program dari masyarakat termasuk ikatan Alumni bisa selalu bersinergi dengan Pemprov NTB," ungkapnya.


Dengan demikian, apapaun rencana kerja atau kegiatan tersebut diharapkan bisa sukess pelaksanannya utamanya bagi kesejahteraan masyarakat.


Senin, 10 Mei 2021

Gubernur Serahkan Alat Rapid Test Buatan NTB

Okenews - Sebanyak 4.800 unit antigen Covid-19 buatan lokal NTB disalurkan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah kepada 10 kabupaten/kota se-NTB.


Alat rapid test antigen yang dinamai Entram tersebut diserahkan simbolis oleh Gubernur secara daring di STIPark Banyumulek, Senin (10/05/2021), masing-masing kabupaten/kota mendapatkan 480 unit Entram.


Zul mengatakan, Entram adalah produk teknologi tinggi. Keyakinannya tentang potensi masyarakat NTB akhirnya dibuktikan dengan berhasil diciptakannya Rapid Test Antigen Entram ini. 


Ini juga sekaligus membuktikan bahwa program industrialisasi yang sedang berjalan ternyata tidak hanya memberikan dorongan terhadap lahirnya inovasi dalam bidang industri olahan dan permesinan.


Namun pada sektor kesehatan juga NTB mampu membuktikan bahwa industrialisasi telah berkembang disegala bidang.  Bahkan Gubernur yakin, bila diberi kesempatan dan sumber daya, NTB mampu membuat vaksin dan alat kesehatan lainnya. 


"Jangankan mesin-mesin sederhana, alat rapid test antigen pun bisa diproduksi oleh anak-anak NTB," ucapnya optimis.


Zul menginginkan agar alat Rapid Test Antigen Entram ini dapat diproduksi lebih banyak lagi, serta mendorong  agar kabupaten/kota mulai menggunakan serta bangga dan cinta terhadap berbagai buatan produk lokal. 


Ia juga berharap kedepan kapasitas produksi Entram bisa lebih diperbesar untuk memenuhi kebutuhan rapid test antigen di Indonesia. "Rapid test Entram ini selain murah tapi berkualitas tidak kalah dengan produk luar negeri,” ujar Bang Zul. 


Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, L Hamzi Fikri mengatakan, Laboratorium Hepatika NTB yang memproduksi Entram ini sudah mengantongi izin edar dan saat ini  didorong untuk didaftarkan dalam e-katalog. 


"Kemampuan produksinya baru 50 ribu per bulan. Sekarang ini tersisa stok sebanyak sepuluh ribu dari yang diproduksi 60 ribu tahun ini," jelas Fikri. 


Sementara itu, Prof. Dr. Mulyanto, Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora mengatakan, produk karya NTB ini telah melalui proses seperti validasi dan uji lainnya. Untuk menguji akurasinya, alat ini sudah dibandingkan dengan alat rapid test komersil lainnya, dengan hasil akurasi yang sangat baik.


Bahkan menurut keterangannya, sensivitasnya alat ini lebih baik dari salah satu alat tes cepat yang beredar dipasaran. Akurasi alat ini sensivitasnya sekitar 91 persen, dengan spesifitasnya sekitar 96 persen. Artinya, dapat mendeteksi paling tidak dari 100 pasien positif, sejumlah 91 orang yang dapat dideteksi dengan produk ini.


Kalau tidak dapat dideteksi dengan alat ini, artinya jumlah virusnya sangat rendah dan tidak menular. Dibanding dengan produk lain ada yang sensivitasnya 80 persen. Produk ini juga merupakan hasil dari uji coba dengan dua produk alat komersial sebagai pembanding. “Namun lebih bagus kita,” tegasnya.


Selain itu juga, alat ini tergolong murah dan dapat langsung mendapatkan hasil sekitar 15 menit.

Rabu, 05 Mei 2021

HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan Saat Pandemi

Okenews - Merayakan Hari Keterbukaan Informasi Publik 2021, Komisi Informasi memastikan pelayanan informasi publik tetap berjalan di era pandemi bahkan hingga ke desa dengan mengikuti perkembangan teknologi digital. 

Najamuddin Amy

"Komisi Informasi telah memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveilance) yang disusun pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat", ujar Gede Narayana, Ketua KI Pusat dalam perayaan secara virtual, Selasa (04/05) di Jakarta yang diikuti pula oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy. 


Untuk itu, Gede Narayana mengatakan, MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta BAKTI Kominfo untuk memastikan Hak Akses Informasi Masyarakat Desa terpenuhi demi mewujudkan Desa Aman, Damai dan Berkeadilan. “Melalui kerjasama ini diharapkan mampu mewujudkan Desa yang aman damai dan berkeadilan bagi masyarakat Desa,” katanya menjelaskan.


Ia meminta pula agar seluruh PPID badan publik tetap melakukan pelayanan informasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: Memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (online);

Menurutnya, jika pelayanan informasi tidak dapat dilakukan berbasis daring (online), badan publik wajib menerapkan dan mengedepankan kebijakan pembatasan jarak aman (jaga jarak), menggunakan alat pelindung diri (APD) dan protokol kesehatan lainnya sesuai petunjuk pemerintah dan/atau instansi kompeten lainnya; Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (online), khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung; dan memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya, khususnya terkait rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran, dan mekanisme partisipasi publik di badanpublik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung, dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak).


Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba mengatakan, keterbukaan informasi publik sangat relevan memanfaatkan teknologi digital. 


Kemajuan pesat teknologi digital dinilai dapat menghadirkan keuntungan tetapi juga bisa menjadi tantangan. “Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan kita semua untuk beraktivitas dan berkarya terutama dalam masa pandemi. Tetapi, di sisi lain teknologi digital yang tidak bijak pemanfaatannya akan menghasilkan berbagai permasalahan seperti hoaks dan disinformasi. "Oleh karena itu, literasi digital yang baik sudah menjadi suatu keharusan, dan bukan lagi suatu pilihan,” jelasnya.


Dalam implementasi UU KIP lanjut Mira, masih banyak badan publik yang belum berstatus informatif. Merujuk pada data Komisi Informasi tahun lalu, dinyatakan bahwa baru 60 badan publik atau 17,4% yang mendapatkan kategori informatif, 34 badan publik atau 9,8% dengan kategori menuju informatif, selebihnya masih dalam kategori cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif dari 348 badan publik yang dipantau. 


Lebih lanjut, Mira mengatakan ada empat hal yang dapat dilakukan secara bersama untuk peningkatan status badan publik menjadi informatif.


“Pertama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik perlu diperkuat karena dipundak berkala sesungguhnya keberhasilan implementasi Undang-Undang ini. Kedua, pimpinan badan publik pada setiap tingkatan harus memiliki persepsi yang sama akan pentingnya penciptaan budaya keterbukaan informasi,” jelasnya.


Ketiga, peningkatan praktek tata kelola data di setiap PPID dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola data yang handal sebagai bahan dasar pelayanan informasi. “Dan keempat, peningkatan kapasitas SDM PPID dalam memanfaatkan teknologi digital,” sambung Mira.


Ketua KI NTB, Suaeb Qury menegaskan, 

sejalan dengan pesan dan amanat Presiden Republik Indonesia yang menekankan bahwa sudah saatnya masyarakat dan pemerintah menyesuaikan dan mengikuti arus tranformasi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, kemajuan teknologi yang menyertai dan menandai adanya kesungguhan bagi penyelenggara negara untuk berpihak pada orientasi kesejahteraan dan keadilan. 


"Penyampaian informasi harus disertai dengan komitmen dan keberpihakan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat", tegas Qury. 

Minggu, 02 Mei 2021

Bappenas: Ketersediaan Energi Dukung Investasi di NTB

Okenews - Setelah mengunjungi Science Technology and Industrial Park (STIPARK) NTB di Banyumulek, Kediri, Lombok Barat, Minggu (2/5) pagi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Bappenas) RI Suharso Monoarfa menuju Lombok Tengah.




Menteri bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Kepala Bank Indonesia Mataram Heru Saptaji, Asisten II Bidang Prekonomian H. Ridwansyah langsung meninjau Base Camp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sengkol, Lombok Tengah 

Dalam kunjungan singkat ke salah satu PLTS dibantara 4 PLTS yang dibangun di Lombok, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI mendapatkan penjelasan singkat dari Senior Enginer PLTS Sengkol Wildan.


Menteri mengungkapkan, dengan adanya ketersediaan energy (listrik) yang cukup maka sudah dipastikan  investasi di NTB dengan sendirinya akan akan berjalan dengan baik. Demikian juga program unggulan industrialisaasi yang dicetuskan Gubernur NTB dengan sendirinya akan terbantu dengan ketersediaan energi di NTB yang salah satunya yang tengah dikembangkan PLTS Sengkol ini.


Dikatakan, dalam mendukung upaya transisi menuju energi bersih besarnya potensi Indonesia dalam mengoptimalkan sumber Energy Bersih Terbarukan (EBT). Dengan ini diharapkan akan memperlihatkan kelayakan komersial pembiayaan yang bersifat terbatas proyek energi terbarukan dan membantu Indonesia membuka pasar energi terbarukan bagi sektor swasta. 


“Selain itu juga bisa meningkatkan dukungan bagi infrastruktur energy yang berkualitas dan berkelanjutan. Perkembangan energi bersih semakin menjanjikan, terutama didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya,” kata Menteri.


Ia mengakui, Indonesia memang perlu mempertimbangkan opsi-opsi pengembangan energi terbarukan yang berpotensi besar seperti PLTS, mulai dari skala besar hingga skala kecil. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan bahan bakar fosil tersebar di berbagai provinsi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih.terbarukan. 

Menteri PPN Optimis Industrialisasi di NTB Berdampak Nasional

Okenews - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan geliat industrialisasi di NTB akan berpengaruh secara nasional jika kompetensinya dijaga dan dikembangkan. 



Ia mengakui langkah NTB mengembangkan industri sangat tepat. "Kalau berhasil merubah pasar lokal NTB maka tentu berdampak ekonomi secara nasional," ujar Monoarfa di STIPark Banyumulek, Ahad (02/05/2021). 


Dalam kunjungan di Science and Technology Park, Menteri Suharso selain mendorong industri manufaktur untuk produksi motor listrik, ia juga mengapresiasi industri pakan ternak yang menurutnya akan sangat membantu dalam mengendalikan harga komoditas daging dan menyejahterakan petani dan peternak. 


Suharso menjelaskan, pemerintah provinsi perlu memikirkan regulasi insentif agar masyarakat mau membeli dan menggunakan sepeda listrik. Namun sebelumnya, industri manufaktur sepeda listrik perlu dibangun agar dapat diproduksi massal dan membuat harga terjangkau. Ia menyarankan pula agar komponen baterai dapat diproduksi sendiri oleh NTB. 


Saat mengunjungi pabrik pakan ternak di lokasi STIPark Banyumulek, Menteri Suharso menegaskan bahwa industri seperti pakan membutuhkan langkah integratif. Secara umum, produksi pakan ternak yang melimpah akan membuat komponen komoditas seperti daging menjadi terjangkau. 


Dengan begitu, komoditas lokal akan terlindungi dari serbuan komoditas impor dan mencegah inflasi. Di hulu, pabrik pakan ternak telah mulai membantu petani, peternak maupun nelayan dalam komponen nilai tukar yang selama ini membuat mereka sulit bersaing dengan produk luar. 


"Kita berharap NTB bisa menjadi contoh bagaimana industri bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat," ujar Suharso. 


Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, STIPark Banyumulek memang diharapkan dapat menghasilkan industri permesinan yang membuat komoditas dan bahan baku diolah menjadi produk baru bernilai ekonomis tinggi. 


" Kita akan terus berupaya agar industrialisasi ini makin dikembangkan dalam banyak sektor. Sepeda listrik misalnya meski dibuat sebagai penanda alih teknologi di daerah, bisa saja diproduksi massal dan murah", jelas Zul. 


STIPark Banyumulek menargetkan sampai dengan 2023 akan tercipta 1000 purwarupa mesin industri yang siap dikembangkan untuk beragam sektor selain inkubasi bisnis dan penyiapan wirausaha baru. 


Zul sendiri menegaskan secara nasional, industrialisasi di NTB ini adalah yang pertama. Bahkan Perda yang mengaturnya telah dibuat agar melindungi IKM berproduksi dan masyarakat dapat terus berinovasi menemukan mesin dan teknologi untuk industri NTB. 

Dahlan Iskan Dukung Industrialisasi NTB

Okenews - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mendukung penuh program unggulan Industrialisasi di Provinsi NTB. Menurutnya program industrialisasi adalah hal positif dan memiliki multiplier effect, khususnya dalam menumbuhkembangkan semangat wirausaha dan entrepreneur anak muda NTB. 


Dahlan Iskan

Hal tersebut ia sampaikan di rumahnya saat menerima silaturahmi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah, Sabtu (1/5/2021). 

Mantan Dirut PLN itu meyakini, teknologi dan inovasi adalah ruh dalam membangkitkan ekonomi masyarakat. Bahkan Dahlan Iskan membandingkan dengan zaman dahulu dimana orang meragukan pembangunan jalan tol di Indonesia. 


"Dulu orang tertawa mendengar pembangunan jalan tol. Namun kini lihat, dengan teknologi, semua menjadi sangat mungkin. Tinggal pemda merencanakan dengan matang," dukung Dahlan Iskan yang juga merupakan mantan CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group tersebut. 


Selain itu, Dahkan Iskan juga memuji sosok pribadi Gubernur NTB yang dikenalnya sejak dulu selalu penuh inovasi. "Satu kata untuk Bang Zul, pejuang" puji Dahlan Iskan dengan senyum khasnya. 


Gubernur NTB sendiri menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan yang positif untuk membangun NTB.  Selain itu, Zul juga menceritakan tentang Science Technology and Industrial Park (STI Park) di NTB yang didirikan dengan ikhtiar mendidik anak muda NTB agar mau jadi pengusaha.


"Orang pintar di Indonesia banyak, asal  diberikan kesempatan Insya Allah mereka mampu. Asal Pemerintah mau menyediakan ruang untuk berekpresi, mereka bisa," ujar doktor ekonomi industri tersebut. 


Di akhir diskusi, Zul bersyukur bahwa meski di tengah pandemi Covid-19, masyarakat NTB kini bisa lebih percaya pada kemampuan sendiri. Karena terbukti, hikmah pandemi membuat masyarakat NTB tidak hanya bisa membuat hand sanitizer sendiri, namun pendingin tenaga surya hingga motor listrik juga bisa lahir dari tangan-tangan terampil pemuda NTB.

Sabtu, 01 Mei 2021

Bertemu Dahlan Iskan, Gubernur NTB Bahas Pembangunan

Okenews - Di sela-sela kunjungan kerja ke Surabaya Sabtu (01/05/2021), Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyempatkan diri mampir ke rumah sahabatnya, Dahlan Iskan. Pertemuan keduanya tampak “heboh”. Dahlan tampak antusias sekali menerima Dr Zul, panggilan Gubernur NTB.

Dahlan Iskan (kiri) berdiskusi dengan Zulkifliemansyah

Mantan CEO Jawa Post ini menerima tamunya di ruang belakang rumahnya. Sebuah meja kaca ukuran besar dikelilingi puluhan kursi. Dia didampingi beberapa mitra pengusaha. Tidak lama berselang, ikut bergabung putra DI, Azrul Ananda.


Diskusi berlangsung cair dan mengalir. Berbagai isu menghiasi diskusi. Kebanyakan tentang ide-ide pembangunan NTB ke depan. “Bagaimana sebenarnya tentang jembatan Lombok-Sumbawa? Saya tonton videonya itu kok bagus sekali,” kata Dahlan. Insting wartawannya mulai keluar.


Gubernur Zul kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah perusahaan yang sedang melakukan Feasibility Study. Apakah layak atau tidak dibangun jembatan itu. “Apakah memungkinkan atau tidak dilihat dari sisi tekhonology dan sisi bisnis. Kalau memungkinkan kita cari lagi investornya yang bersedia membangun,” kata Zul.


“Sangat Mungkin,” kata Dahlan menyambar. “Wong Tekhnologinya cuman segitu kok. Saya pernah mencoba mengukur kedalamannya  untuk nanam kabel bawah laut,” kata Dahlan, yang mantan Dirut PLN dan mantan Menteri BUMN ini.


“Kalau boleh usul, Pemprov NTB sebaiknya ‘menabung’. Targetkan hingga 20 tahun. Anggarkan uang misalnya setahun berapa. Nanti dalam jangka waktu 20 tahun, diharapkan bisa untuk mewujudkan. Yang penting dimulai. Karena kalau tidak dimulai, nggak akan jadi Pak. Ini Indonesia soalnya,” katanya.


Menanggapi masukan-masukan Dahlan Iskan ini, Gubernur Zul manggut-manggut. “Bertemu beliau ini, memang selalu ada ide-ide segar. Kita tambah semangat ini,” kata Gubernur.


Pembicaraan beralih ke potensi perikanan di NTB. Ketahuan, ternyata Dahlan punya beberapa tambak udang di NTB. Ada di Lombok Timur dan satu lagi di Kab Sumbawa. Gubernur Zul kemudian menawarkan kepada Dahlan agar membikin pabrik pakan di NTB. Jika ini bisa terwujud, Gubernur berjanji akan memfasilitasi bahkan menyiapkan lahan gratis. Bahkan akan membuat kebijakan bagaimana agar masyarakat pesisir memiliki tambak udang sehingga pabrik pakan yang dibuat memiliki pasar. Terkait tawaran Gubernur ini, Dahlan langsung meminta mitranya untuk menindaklanjuti dengan melakukan kajian-kajian.


Zul juga menyampaikan bahwa NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP. Sebenarnya akan dilaksanakan Oktober. Namun karena Pandemi Covid, kita undur ke Maret tahun 2022,” tutup Gubernur.

Kamis, 29 April 2021

Ketua PKK NTB: Perempuan Harus Mengedepankan Budaya Literasi

Okenews - Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mengedepankan budaya literasi. Terlebih di tengah era milenial dan pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung seperti saat ini. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Raden Adjeng Kartini ratusan tahun lalu. 

Hj Niken Saptarini Zulkieflimansyah

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Menulis Esai "Kiprah Kartini Perempuan Milenial" yang diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Kamis 29 April 2021.


"Bagaimana Kartini dari kecil rajin membaca buku dan menulis membuatnya kaya akan literasi, harus kita contoh," jelas Bunda Niken sapaan akrabnya. 


Bunda Niken lebih jauh menjelaskan, budaya membaca dan menulis yang diwariskan oleh Kartini harus juga dibudayakan oleh perempuan itu sendiri, kepada anak, dan keluarganya. 


Karena perempuan merupakan sekolah pertama di rumah. Maka terus belajar dan mengajar adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang perempuan, tuturnya. 


Dengan menulis, jelas Bunda PAUD Nasional tersebut, dapat membantu mengungkapkan ide, gagasan, dan cita-citan setiap orang. Dengan begitu juga, dapat membantu setiap orang khususnya perempuan menyalurkan kegelisahan di era milenial dan pandemi Covid-19 yang banyak bergejolak seperti saat ini. 


"Kemampuan menulis adalah sesuatu yg amat berharga. Melalui menulis, kita dapat menyampaikan kegelisahan, inspirasi dan ide-ide kita," jelas isteri orang nomor 1 NTB tersebut.


Sementara itu, Ach. Fairuz Abadi, SH Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud NTB yang juga menjadi pembicara pada kesempatan tersebut menambahkan beberapa hal. Di antaranya, kiprah dalam tema besar webinar "Kiprah Kartini Perempuan Milenial" dapat diartikan sebagai sebuah ikhtiar. Ikhtiar dimana perempuan terus berusaha untuk memberikan perannya. "Perempuan selalu bisa beradaptasi pada setiap zamannya," tegas Fairuz. 


Mantan Kabid IKP Diskominfotik NTB tersebut menjelaskan, perempuan adalah mahluk yang paling bisa beradaptasi di setiap zaman. Bahkan di zaman milenial dan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, perannya tak perlu diragukan lagi. Baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Hal yang patut dicontoh dan dihargai dengan sepenuh hati. 

Rabu, 28 April 2021

IKLH NTB Lampui Capaian Nasional

Okenews - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang berada pada kategori baik, pada angka 70,83 point dalam capaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020. Bahkan angka ini melebihi capaian nasional sebesar 70.27 point.

Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi P3E Bali dan Nusa Tenggara di Aula Pendopo Wagub

IKLH merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup.


"Capian IKLH dengan kriteria baik untuk NTB, harus menjadi motivasi pendorong agar program berbasis lingkungan harus lebih baik lagi kedepan," kata Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima audiensi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara terkait penetapan target IKLH Provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2021-2024, Rabu (28/4/2021) di Aula Pendopo Wagub.


Menurut Ummi Rohmi, parameter perhitungan nilai IKLH berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup, baik kualitas air, udara, hutan dan laut. Sehingga, program NTB Zero Waste,  NTB Hijau dan lestari dapat mendukung capaian ini. Namun pekerjaan rumah daerah masih banyak yang harus diselesaikan terutama pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.


"Persoalan sampah bukan hanya buang pada tempatnya, kemudian diangkut ke TPA hingga selesai, bukan itu. Tapi bagaimana mengelola sampah ini dengan baik dan memiliki dampak ekonomi. Sampah menjadi berkah, bila dipilih dan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos, dikelola oleh bank sampah," jelas Ummi Rohmi.


Seiring dengan hal tersebut, Wagub menekankan bahwa sinergi dan support dalam mewujudkan pengelolaan sampah maupun lingkungan juga butuh perhatian pemerintah pusat. Begitupun kerjasama dan kolaborasi dengan Pemda Kabupaten/Kota.


Untuk itu, Wagub berharap juga agar jajaran Kementerian LHK terus melakukan mendampingan dan bimbingan baik dalam support dan peningkatan kualitas SDM maupun lingkungan.


"Sinergi dan kolaborasi serta bimbingan dari Kementerian LHK harus terus ada, karena dukungan itu perlu untuk mencapai keberhasilan program di daerah," tutup Ummi Rohmi.


Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Ni Nyoman Santi, ST, M.Sc., menyampaikan bahwa, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di NTB mendapatkan angka yang bagus.


"Bahkan untuk tahun 2020 sudah berada di atas target nasional," kata alumni ITS Surabaya ini.


Menurutnya, IKLH ini terdiri dari gabungan indeks pada masing-masing kabupaten/kota. Jadi provinsi sudah mendorong dan melakukan pembinaan sehingga angka-angka itu bisa tercapai.


Dijelaskannya, bahwa perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 4 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas  Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut ( IKAL ). 


Berdasarkan data dari Ditjen PPKL dan Pusdatin KLHK bahwa, dalam 5 tahun terakhir capian angka IKLH Prov. NTB terus naik. Tahun 2020, IKA nilainya 50. 98, IKU 88.63, IKTL 66.74, IKAL 67.49 sehingga total 70.83 point. Sedangkan angka nasional sebesar 70.27 dan angka target nasional sebesar 68.71 poin.


"Kami dari P3E Bali Nusra  mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras yang dilakukan sehingga IKLH secara nasional dapat tercapai karena peranan yang besar dari Provinsi NTB," tutup wanita yang juga satu alumni dan jurusan dengan Wagub.


Menanggapi capaian tersebut, Kadis LHK Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc., mengatakan bahwa capaian dan penilaian ini langsung dilakukan oleh pemerintah pusat.


"Kami tidak tinggal diam saja dengan capian ini, targetnya IKLH kedepan harus lebih baik lagi," kata kang Dani sapaannya.


Oleh sebab itu, pihaknya terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan KLHK RI dan Kabupaten Kota sebagai pemilik wilayah langsung di daerah.


Diakuinya, peran dan dorongan Gubernur Zul dan Wagub Ummi Rohmi untuk terus mengikhtiarkan kesuksesan program Zero Waste dan NTB Asri dan Hijau di NTB, juga berperan dalam pencapaian ini. Baik itu dalam pengelolaan sampah dan mengembalikan fungsi hutan dan lingkungan lainnya. 


"Ini penting, dilakukan dalam merawat alam dan lingkungan kita, sehingga IKLH akan semakin baik kedepan, demi lingkungan yang baik untuk masyarakat NTB," tutup Kadis LHK ini. 

Bertemu AHY, Gubernur NTB Diskusi Soal Bangsa dan Negara

Okenews - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyebut silaturrahminya dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan sebuah pertemuan seorang sahabat lama. 

Dari kiri: Zainul Aidi, Zulkieflimansyah, AHY

“Saya menegaskan, bahwa  pertemuan saya dengan Mas AHY selain sebagai seorang sahabat juga sebagai teman untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran terkait berbagai persoalan bangsa dan negara saat ini dan ke depannya,” kata Zul di Ball Room Islamic Center Mataram, Rabu (27/04/2021) petang.


Zul juga mengaku sudah lama kenal dengan ayahanda AHY Susilo Bambang Yudhoyono jauh sebelum SBY menjadi Presiden. Bahkan setelah menjadi Presiden RI ke 6 pun dengan SBY semakin terajut dengan baik.


Dalam hemat orang nomor satu di NTB ini, para ulama dan atau tuan guru di NTB ini bersama pemerintah daerah selalu bersinergi untuk membangun kebersamaan menuju cita-cita NTB Gemilang. Bagi Zul, para ulama atau tuan uru haruslah didudukkan pada tempat yang mulia. 


“Peran tuan guru sangat luar bisa. Tanpa ulama atau tuan guru Indonesia tak akan bisa merdeka dan kita tidak mungkin hari ini menghirup udara segar di alam bebas. Selain itu nilai religiusitas dan semangat nasionalisme, patriotisme itu harus dipertahankan, agar kita tetap memiliki jati diri sebagai anak bangsa yang mengnginkan kemajuan,” terang Zul.


Sementara itu AHY memuji Zul, bukan hanya sukses di politik saja, namun sukses pula pada profesi-profesi sebelumnya. Menurut AHY, gubernur juga telah melakukan transformasi dari dunia akdemisi dan saat ini menjadi seorang politisi dan pemimpin yang dicintai rakyat NTB. 


Kredibilitasnya tak lagi diragukan sejak mengeyam peendidikan di perguruan tinggi sampai dengan puncaknya seorang doktor ekonomi industri. Bahkan pengalaman Zul sangat bermanfaat didedekasikan dalam leadership yang efektip untuk kemajuan NTB ini.


"Alhamdulillah sejak terpilih sebagai Gubernur NTB banyak kemajuan dan perubahan yang dirasakan masyarakat. Kita doakan semoga Gubernur kita sehat walafiat untuk memimpin provinsi yang penuh denga potensi dan dan keberagamannya sendiri,” kata AHY disambut aplaus tamu undangan.


AHY menyebut, kehadirannya di NTB khususnya di Pulau Seribu Masjid sudah keempat kalinya yang dimanfaatkannya untuk silaturrahmi dengan tokoh masyarakat, para tuan guru dan elemen masyarakat lainnya. 


Sebagai elmen bangsa, ia berharap agar  Indonesia semakin tumbuh sebagai Negara yang semakin demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan juga hak asasi manusia.


Silaturrahmi itu juga dihadiri Forkompinda Provinsi NTB, Forkompinada Kabupaten Lombok Barat dan Forkompinda Kota Mataram beserta tamu undangan lainnya. 


Selain itu dikabarkan agenda putra sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke NTB selain bersilaturrahmi dengan Gubernur NTB Dr H. Zukieflimansyah, silaturrahmi dengan para Tuan Guru, juga AHY melakukan ziarah ke makam Tuan Guru Saleh Hambali, Bengkel, Labuapi, Lombok Barat. 

Selasa, 27 April 2021

Pemprov NTB Matangkan Konsep Publikasi NTB Gemilang

Okenews - Potensi keindahan alam dengan berbagai suguhan destinasi wisata yang banyak bertebaran di NTB menjadikan daerah yang dijuluki Bumi Gora ini menjadi magnet dan perhatian nasional dan dunia untuk digelarnya berbagai even besar. Sebutlah misalnya pengembangan kawasan wisata KEK Mandalika dan diselenggarakannya MotoGP pada Maret 2022 mendatang dan lain sebagainya. 

Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada penerimaan Kepala TVRI NTB,  Sanny Damanik di ruang kerja Wagub NTB


“Karena itu kontribusi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik bisa bersinergi dan bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk mensiarkan berbagai program-program unggulan dan hal-hal menarik yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas baik nasional dan masyarakat internasional,” kata Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada penerimaan Kepala TVRI NTB,  Sanny Damanik di ruang kerja Wagub NTB, Selasa (27/04/2021). 


Silaturrahmi Kepala TVR NTB yang baru tersebut didampingi oleh Kadiskominfotik NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos., M.M., dan Kasi Pengembangan Usaha dan Kasi Pemberitaan TVRI NTB. Sebagaimana diketahui sebelum bertugas di NTB, Sanny diamanahkan sebagai Kepala TVRI Jambi.


Wagub NTB menambahkan, perkembangan media saat ini demikian pesatnya tidak hanya media mainstream, namun media sosial juga tumbuh demikian pesat sebagai wadah untuk menyebarluaskan kabar dan informasi penting.  Kekeliruan informasi yang disajikan bisa menjadi bumerang atau umpan balik berakibat fatal. 


“Namun semua itu kuncinya bagaimana kita bersinergi dengan media (TVRI, red) untuk mempublikasikan hal-hal baik dari NTB untuk diketahui masyarakat nasional maupun internasional. Tentu hal ini juga menjadi motivasi ataupun support yang menyemangati kerja-kerja kita dalam meraih kemajuan bersama di NTB. Selama program-program baik yang ditawarkan dan diajak kerja sama dengan Pemprov NTB kita pasti dukung,” tandas salah satu perempuan inspiratif Indonesia ini.


Wagub juga menyinggung  program-program siaran yang akan direncanakan TVRI terkait pembangunan NTB Gemilang hendaknya lebih fokus pada berbagai program unggulan NTB semisal, industrialisasi, Revitalisasi Posyandu, Desa Wisata, NTB Bersih dan Melayani, beasiswa NTB dan lainnya agar lebih diprioritaskan.


“Juga yang perlu dicatat pemikiran-pemikiran masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader-kader kesehatan, kader-kader Posyandu ataupun masyarakat bawah perlu ditayangkan pendapatnya sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan NTB. Jadi tidak hanya menampilkan pendapat dari pimpinan daerah ataupun Kepala Dinas. Masyarakat sudah jenuh dengan tampilan-tampilan seperti itu. Cara ini juga dilakukan untuk bisa mengedukasi masyarakat secara terus-menerus agar terlibat dalam setiap program pembangunan daerah,” terang Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini.


Sementara itu, Kadis Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos, MM menambahkan, selama ini antara pemprov NTB dan TVRI NTB dan TVRI Nasional selalu bersinergi dan bekerjasama untuk mensiarkan berbagai program unggulan Pemprov NTB dalam acara “Dialog NTB Gemilang”. Kedepan pola kerjasama seperti ini akan semakin dimatangkan bahkan ditingkatkan dengan melihat kekayaan subtansi dan pengelolaan yang lebih jelas.


Mantan Karo Humas dan Protokol Setdaprov NTB ini mencontohkan dalam mengangkat program unggulan  revitalisasi Posyandu tidak hanya narasumbernya terbatas pada Kepala-Kepala OPD terkait saja, namun kedepannya lebih pada pernyataan masyarakat lainnya seperti para kader Posyandu yang berjuang gigih menjalankan tugas kesehariannya sebagai kader Posyandu. 


“Masyarakat juga kita minta untuk turut berbicara terkait program pembangunan pemerintah daerah. Termasuk kaum milenialnya, pemerhati, para kader dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan sajian informasi menjadi lebih kreatif dan masyarakat juga tertarik untuk menontonnya. 


Demikian juga dengan Kepala TVRI NTB, Sanny Damanik, ia dihadapan Wagub mengungkapkan, agar kehadirannya sebagai pimpinan TVRI NTB yang baru dan bisa diterima oleh Pemprov dan masyarakat NTB. Pihaknya berkomitmen untuk terus-menerus mensiarkan geliat pembangunan di NTB terlebih NTB sudah dikenal secara nasional maupun Internasional dengan kemajuan pariwisatanya termasuk akan digelarnya berbagai even nasional dan even internasional seperti MotoGP 2021 mendatang.


Menurutnya,  TVRI tidak hanya bergerak dalam bidang siaran visual (layar kaca) tapi juga mengembangkannnya melalui siara-siaran media digital dengan adanya media-media baru. Sebagai lembaga penyiaran publik  TVRI hadir sebagai garda terdepan menginformasikan keberhasilan pembangunan program kerja pemerintah pusat hingga Pemprov dan Pemkab/Kota se Indonesia. 


“Kami berharap agar kehadiran kami disini bisa bersinergi dengan Pemprov terkait program kerja Pemprov NTB. Kalender-kalender event NTB juga bisa kita publikasikan secara langsung. Kita tidak hanya bersiaran lewat media layar saja tapi juga lewat media lainya seperti youtube, instagram dan beberapa media baru  untuk menggali potensi NTB itu sendiri.


Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan rencana kerja program siaran TVR NTB menuju NTB Gemilang yang diserahkan Kepala TVRI NTB kepada Wagub NTB. 

Senin, 26 April 2021

PKK Sumbawa Dilantik, Niken Minta Agar Sukseskan Program Pemerintah

Okenews - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah melantik dan mengukuhkan Ketua TP. PKK Kabupaten Sumbawa masa bakti tahun 2021-2026, Senin (26/4/2021) di gedung Graha Bhakti kantor Gubernur NTB.

Pelantikan TP. PKK Sumbawa

Bunda Niken, sapaan akrab Ketua TP.PKK Provinsi NTB, mengatakan TP. PKK sebagai mitra pemerintah, harus terus melaksanakan dan mensukseskan program-program pemerintah di daerah. 


"Kami yakin tim dan pengurus nanti dapat melanjutkan kerja-kerja baik yang sudah dilakukan sebelumnya," kata Bunda Niken di Graha Bhakti, dalam rangkian pelantikan Bupati Kabupaten Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.


Terutama lanjut Ketua Dekranasda NTB ini, beberapa program-program unggulan yang yang ada di Pemerintah Provinsi, seperti revitalisasi dasawisma. Karna tegasnya, dasawasma merupakan unjung tombok, yang akan mampu merealisasikan program pemerintah sampai ke tingkat keluarga.


Sehingga Dasawisma dapat dibentuk dan di aktifkan dan mendukung berbagai program pemerintah. "Dalam hal ini peran ibu-ibu mensukseskan pelaksanaan posyandu keluarga sampai ke tingkat desa," harapnya.


Selain itu, Bunda Niken berharap TP.PKK Sumbawa terus membangun koordinasi dan sinergi dengan suluruh TP.PKK Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. "Selamat bekerja,"tutur Bunda Niken.


Ketua TP.PKK Provinsi NTB juga meminta agar ketua TP.PKK Sumbawa yang baru dilantik agar segera melakukan konsilidasi dan pembentukan pengurus PKK sesuai dengan hasil Rakornas IX tahun 2021.


Pelantikan dan pengukuhan ketua TP PKK. sekaligus merupakan pengukuhan sebagai DEKRANASDA, dan LASQI Kabupaten Sumbawa Sumbawa.


Turut hadir dalam kegiatan itu, Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Kapolda, Danrem 162/WB, Ketua DPRD Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, Sekda NTB dan Forkopimda NTB dan Kabupaten Sumbawa. 

Rabu, 21 April 2021

Peradah Diharapkan Bersinergi Bangun NTB

Okenews – Usai menggelar konferensi daerah atau Loka Sabha IV, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) NTB bersilaturrahmi ke Gubernur NTB, Selasa (20/4/2021) di Pendopo Gubernur NTB.

Pengurus Peradah NTB silaturrahmi dengan gubernur

Menerima kunjungan tersebut, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah berpesan agar generasi muda selalu belajar dan menyesuaikan diri dengan dinamika modern dan perkembangan global. “Terlebih, Peradah didominasi oleh intelektual muda Hindu,” ujar Gubernur.

Gubernur ketika itu juga banyak memberikan solusi agar program dan kegiatan Peradah dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan dapat bekerjasama disegala bidang.

Demikian juga dengan kiprah peradah, Gubernur ingin agar Peradah dapat bersinergi dan bersatu dengan berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang ada di NTB, seperti Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bersama-sama membangun NTB.

Menanggapi pesan Gubernur, Ketua Peradah NTB, I Gede Purnama Mahendra Arta, mengatakan siap bersinergi untuk bersama berjuang membangun visi NTB Gemilang. Oleh karenanya, ia berjanji akan merumuskan dan melaksanakan program-program yang berkaitan dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Program kemasyarakatan ini yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran PERADAH dan organisasi pemuda lainnya selain isu toleransi yang harus terus diperkuat,” tegas Gede Purnama.

Sebelumnya, Loka Sabha ke-VI DPP Peradah diharapkan dapat melahirkan pemimpin dan pengurus menghasilkan program kerja yang dapat bersinergi dengan Pemprov NTB. Sehingga  fokus memberikan kontribusi untuk menyukseskan program NTB Gemilang, demi kesejahteraan masyarakat.

Apalagi visi misi Peradah fokus pada leadership dan enterpreneurship, sejalan dengan program strategis Pemrov. NTB. Pengembangan membangun SDM dan wirausaha dengan penguatan UMKM.

Sabtu, 17 April 2021

Berhasil Sahkan Perda Perkawinan Anak, Gubernur NTB Diberikan Penghargaan

Okenews - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberikan penghargaan kepada Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah.


Pemberian penghargaan atas keberhasilan Provinsi NTB menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak itu berlangsung di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Jum'at (16/4/2021).

Pose bersama Gubernur NTB usai diberikan penghargaan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



"Banyak praktek, baik tentang perlindungan anak dan perberdayaan perempuan yang telah dilakukan di kabupaten/kota se-NTB. Ini satu langkah yang sangat luar biasa," kata Gusti Ayu saat sambutan.


Menurut menteri, upaya dan langkah seperti ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi provinsi lain untuk dijadikan contoh baik dalam hal perlindungan perempuan dan anak.


Ia menegaskan, perda ini jangan semata sebagai dasar hukum di daerah, namun harus mampu dilaksanakan di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga kasus perkawinan anak menurun.


Demikian juga dengan pemberdayaan perempuan, menurut Gusti Ayu, kisah dan cerita baik di beberapa kabupaten/kota di NTB tentang peran perempuan dapat menjadi semangat untuk dapat diikuti oleh daerah-daerah lain.


"Praktik baik tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat menjadi contoh di tempat lain," tutup Menteri PPPA.


Sementara itu, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mengaku bahwa penghargaan ini merupakan kerja dan sinergi bersama Wakil Gubernur NTB, Sekda dan semua pihak.


"Saya dedikasikan penghargaan ini untuk Ibu Wagub dan Ibu Ketua TP PKK yang terus konsen pada urusan anak dan perempuan," kata sambungnya.


Tingginya partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan di NTB, menurut Zul, inilah salah satu hikmah memiliki wakil gubernur perempuan yang memahami persoalan posyandu keluarga, anak dan perempuan.


Selain itu, jelas gubernur, adanya Perda ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di NTB.


"Kita senang pusat memberikan apresiasi. Setidaknya terus memotivasi kita untuk lebih baik lagi," tutup Zul.


Dipenghujung kegiatan tersebut Menteri PPPA memberikan penghargaan kepada 9 orang APH dan partisipasi anak dengan pendamping dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual dengan korban anak di wilayah hukum Polres Bima NTB.


Penyerahkan penghargaan kepada Gubernur NTB itu di dampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP. PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Provinsi NTB, Asisten I, Setda NTB, Kadis Nakertrans, Kasat Pol PP, Kepala DPA2KB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, Ketua MUI, Perwakilan Polda, Danrem 162/Wb, pemerhati anak dan perempuan di NTB. 

Kamis, 01 April 2021

Rakerwil FKSPN NTB, Gubernur Minta Rangkul Ide-Ide Kecil

Okenews - Rapat kerja wilayah sejatinya adalah memberikan ruang dan waktu kepada sesama. Mereka yang merasa terpojok dengan berbagai kondisi dan keadaan bisa saling memberikan ide-ide cemerlang untuk mewujudkan visi misi sebuah organisasi. Sebab, kegagalan sebuah organisasi bukan karena tidak terwujud visi misinya tetapi adanya kerikil kerikil kecil yang tidak diperhatikan yang kemudian menghancurkan  misi besar yang dicita-citakan bersama.


Gubernur NTB buka Rakerwil FKSPN

Pesan itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Fedrasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi NTB di Hotel D'Max Lombok Tengah, Kamis (01/04/21). "Rapat kerja adalah satu situasi dimana mereka yang merasa termarjinalkan diberikan tempat untuk berekspresikan agar hadirnya inovasi-inovasi yang saling menguatkan," harap gubenur. 


Menurutnya gubernur yang akrab disapa Doktor Zul, kegiatan rapat kerja bukan ajang untuk lomba pidato atau sebagai tempat untuk berteriak hanya ingin menunjukkan bahwa diri lebih hebat dengan taring yang menakutkan. Tetapi rapat kerja yang sebenarnya adalah dimana orang-orang bisa merasakan bahwa organisasi merupakan rumah bersama yang menyenangkan.


"Ide-ide kecil yang sederhana yang tidak disadari banyak orang selalu memberikan kontribusi nyata jika dirangkul dengan baik. Namun akan menjadi malapetaka jika tidak diperhatikan," tegas Dr. Zul.


Untuk itu, Doktor Zul menyampaikan ilustrasi sederhana tentang arah sebuah organisasi yang harus diinternalisasi oleh anggota. Ilustrasi itu adalah bagaimana peran organ tubuh manusia yang saling melengkapi tanpa memandang peran dan fungsinya masing-masing. Manusia memiliki mata, telinga, otak, jantung, dan lain-lain. Semuanya memiliki fungsi penting untuk menjalankan sebuah raga yang sempurna. Jika salah satunya tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka malapetaka menghampiri bahkan nyawa bisa melayang.


"Begitulah sebuah organisasi, hal-hal yang dianggap sepele seperti fungsi organ pembuangan kotoran pun bisa membayakan fungsi organ terpenting lainnya jika tidak dirawat dengan baik," pesan Dr. Zul.


Dalam kesempatan itu, Ketua FKSPN NTB, Lalu Iswan Mulyadi mengungkapkan rapat kerja FKSPN kali ini dihadiri oleh perwakilan pengurus pusat, penguruh provinsi serta kabupaten kota se-NTB. Sehingga diharapakan mampu berkontribusi dalam membangun NTB gemilang kedepannya. 


"Dalam mendorong kontribusi itu, kami akan terus perkuat koordinasi dan komunikasi antara stakeholder terkait. Terutama di setiap pengurus wilayah yang ada di NTB," ungkapnya. Ia juga mengapresiasi kepada gubernur NTB yang berkesempatan untuk membukan rapat kerja wilayah ini.

Rabu, 31 Maret 2021

Majukan Daerah, Gubernur NTB Kerja Sama Gubernur Bali

Okenews.net – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, menadatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempercepat kemajuan kedua daerah. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani tersebut meliputi bidang pariwisata, perhubungan, perindustrian, perikanan dan kelautan serta perdagangan dan koperasi/UMKM.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kiri) menunjukkan MoU yang telah ditantangani dengan I Wayan Koster

“I Wayan Koster ini sahabat lama, dulu bersama-sama 3 periode di DPR RI. Kali ini saya datang membawa kepala dinas untuk berbuat konkret yakni bangun kerja sama berkolaborasi bangun daerah,” ungkap Gubernur NTB, sesuai penandatanganan di Rumah Jabatan Gubernur Bali, di Komplek Jayasabha di Denpasar Bali, Rabu (31/03 2021).

Gubernur yang akrab disapa Dr Zul ini menegaskan bahwa masing-masing daerah tidak boleh lagi berfikir win-lose. Melainkan harus win-win. Artinya, jangan sampai NTB, Bali dan NTT ada persaingan, mendapatkan bagian sendikit dan ada yang menang dan kalah. Tapi harus berfikir saling membantu, tidak boleh ada yang tersenyum dan ada yang menangis.

“Iya harus saling mengisi dan bekerja sama saling menguntungkan, bukan saling menjatuhkan,” kata Dr. Zul.

Ditegaskannya, bahwa pihaknya tidak ingin mendengar misal Speedboat yang membawa wisatawan tidak boleh ada larangan masuk, baik ke NTB maupun Bali. Akan tetapi atas rekomendasi Bali nanti akhirnya bisa ke NTB.

“Bidang pariwisata, kita ingin saling membantu. Pada saat yang sama juga, bantulah NTB dan NTT. Jangan sampai ada lagi tidak boleh masuk Bali, NTB maupun NTT,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengaku, secara alamiah, sebenarnya kerja sama sudah berlangsung lama, baik secara historis maupun geografis serta tuntutan perkembangan zaman tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga harus berkolaborasi.

“Inisiatif Gubernur NTB dan Bali di awal ini sesuatu yang sangat baik dalam rangka percepatan pembangunan di masing-masing daerah dan mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pemimpin dan pembangunan daerah merupakan kepentingan masyarakat,” cetusnya.

Menyinggung event MotoGP di Mandalika Lombok, dalam waktu dekat akan menjadi pembicaraan khusus, bahwa Pemprov Bali akan mendukung bidang transportasi dan akomodasi. Begitu halnya dengan pariwisata, diambil tema khusus, saat bertemu Presiden, bahwa Bali, NTB dan NTT akan berkolaborasi saling mendukung.

“Supaya pengembangan pariwisata bisa berjalan secara tematik, yang menjadi kekhasan dan potensi masing-masing daerah, jelas butuh kolaborasi. Terlebih NTB sangat banyak spot daerah yang perlu dikembangkan dan didukung,” tutupnya.

Senin, 29 Maret 2021

Tolak Ketua DPD, Pengurus Partai Gelora Lotim Ajukan SK Tandingan

Okenews.net - Kondisi internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin memanas. Sebagian besar pengurus partai ini sempat melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Lombok Timur, Umar Ubaid.

Pengurus yang menolak ketau DPD Gelora Lotim

Mosi tidak percaya ini kemudian disusul dengan 10 orang pengurus partai ini mendatangi kantor DPW Partai Gelora NTB untuk menyerahkan SK tandingan sesuai kesepakatan mayoritas Pengurus DPD dan DPC Partai Gelora Selombok Timur. Kedatangan 10 orang perwakilan pengurus ini diterima lansung oleh Ketua dan jajaran pengurus DPW Partai Gelora NTB pada Minggu (28/3/2021).


Dalam pertemuan tersebut, para pengurus membeberkan berbagai pertimbangan dan alasan mereka menolak Umar Ubaid untuk menakhodai DPD Partai Gelora Lombok Timur. Mulai dari kondisi organisasi yang tak terurus hingga masalah ketidakmampuan Ketua DPD mengakomodir serta menyelesaikan gejolak internal Partai Gelora Lombok Timur.


Rosidi, salah seorang pengurus DPD Gelora Lotim mengatakan, kedatangan mereka ke DPW dalam rangka menyerahkan data Kepengurusan Lotim yang utuh. Data tersebut terdiri dari 75 pengurus DPD, 714 pengurus DPC se-Kabupaten Lombok Timur. "Kita mendesak DPW untuk segera mengeluarkan SK kepengurusan yang diserahkan tadi," Sebut Rosydi.


Menurutnya, jajaran yang ada di draf kepengurusan lama yang diusulkan Ketua Umar Ubaid, tidak menunjukkan refresentasi keterwakilan semua wilayah, terutama dijajaran yang strategis di tingkat DPD.


Rosidi juga menyebut, usulan SK yang diserahkan merupakan representasi dari pengurus yang sudah diberikan SK oleh DPW Partai Gelora NTB. Ia juga menyinggung dari 75 daftar nama yang tertuang dalam usulan SK tersebut merupakan orang-orang yang berjuang dari awal untuk membesarkan partai Gelora Lombok Timur.


"Banyak teman-teman pengurus yang tertuang diusulan SK baru yang kita bawa ini tidak diakomodir dan di-SK-kan," tegas Rosyidi kepada awak media.


Rosyidi menilai dengan disampaikan data kepengurusan di tingkat DPD dan DPC se-Lombok Timur ini menunjukkan bahwa mereka tetap bekerja, tidak sekadar memikirkan bagi-bagi posisi strategis di DPD.


"Jangan-jangan kubu sebelah kerjaannya hanya otak atik posisi strategis, tidak pernah memikirkan kepengurusan ditingkat DPC dan PAC, gimana Partai mau besar, sementara verifikasi faktual sebentar lagi. Jadi itu fokus kami di kepengurusan kami, bahkan kami sudah mulai menyiapkan ribuan KTP, itu bentuk kerja kami untuk menjaga kebutuhan Partai kedepannya," ulas Rosyidi.


Rosyidi juga membeberkan bahwa DPW Partai Gelora NTB merasa berat untuk mencabut SK lama DPD Partai Gelora Lombok Timur yang dikomandoi Umar Ubaid. Ia bersama 9 orang perwakilan pengurus DPD Partai Gelora Lombok Timur akan terus mendesak DPW untuk segera mengevaluasi dan menyelesaikan polemik Internal Partai ini.


"Terbitnya SK itu ya kita merasa bahwa itu adalah spekulasi DPW yang terlalu terburu-buru, makanya jika itu berat, itu PR DPW yang harus diselesaikan, jika usulan teman-teman tidak diakomodir, ya kami akan perpanjang pertarungan ke step-step berikutnya," tegas Rosyidi.


Sementara Ketua DPW Partai Gelora NTB NTB L. Fahrurrozi saat ditemui wartawan di kantornya enggan untuk memberi komentar atas persoalan ini.


Ketua DPD Partai Gelora Lombok Timur Umar Ubaid saat dikonfirmasi menanggapi persoalan ini mengaku menyerahkan kepada DPW. Menurutnya, SK yang dikeluarkan DPW sudah melalui regulasi dan prosesnya panjang.


"Selaku ketua fungsionaris saya akan fokus untuk kerja dalam rangka mempersiapkan untuk 2024," terang Umair Ubaid singkat.


#Jurnalis: MUAZZIN

Jumat, 26 Maret 2021

Dari Pekarangan Hingga Literasi Keluarga, Jadi Program Strategis PKK NTB 2021

OkeNews.netRapat Kerja Daerah (Rakerda) TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses digelar di Gedung Graha Bhakti Praja pada 25-26 Maret 2021. Dinahkodai oleh Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, beberapa program strategis siap digerakkan untuk mendukung visi misi NTB Gemilang.

TP PKK  NTB gelar Rakerda di Gedung Graha Bhakti Praja pada 25-26 Maret 2021

“Pengurus TP PKK NTB harus mau, harus tahu, dan harus mampu untuk menggerakkan keluarga-keluarga di NTB,” tegas Bunda Niken, sapaan akrab Ketua TP PKK NTB saat menutup Rakerda, Jumat (26/03/2021).

Istri Gubernur NTB tersebut menjelaskan berbagai program yang akan dilaksanakan diantaranya program strategis AKU HATINYA PKK. Melalui program ini ketersedian kebutuhan rumah tangga dapat diwujudkan melaui pemanfaatan pekarangan rumah.

Hal ini dilakukan dengan menjalankan budidaya sayuran yang terintegrasi dengan ikan. Program ini dinilai mampu menurunkan angka stunting, sebab kebutuhan masyarakat akan sayur mayur serta protein dapat terpenuhi bilamana program ini dapat diseriusi.

Masa 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan buah hati juga menjadi fokus TP PKK. Kini tak hanya parenting yang turut diberdayakan, TP PKK disebutkan Bunda Niken mendapatkan tugas tambahan untuk memperhatikan 1000 HPK.

“Parenting bukan hanya mengasuh anak dan remaja, tapi 1000 HPK juga menjadi tugas PKK yang lebih luas,” jelas Bunda PAUD Nasional tersebut.

Literasi keluarga tak luput dari sorotan, Bunda Niken berpesan kepada seluruh TP PKK Se-NTB dari Kabupaten/Kota hingga Desa untuk menggencarkan kampanye membaca minimal 30 menit dalam sehari. TP PKK di Kabupaten dan Kota diminta harus menyelenggarakan seminar atau webinar terkait peningkatan minat baca masyarakat melalui keluarga.

“TP PKK di kabupaten dan kota harus menyelenggarakan seminar atau webinar agar minat baca masyarakat kembali timbul. Minimal baca 30 menit sehari membaca,” jelasnya.

Selain itu, program Keluarga GAGAH BENCANA (Keluarga NTB yang Tanggap dan Tangguh terhadap bencana), juga akan diseriusi oleh PKK, mengingat NTB juga sebagai salah satu daerah rawan bencana. Oleh karena itu kampanye terkait mitigasi bencana dan penanggulangan bencana juga diemban oleh TP PKK NTB kedepannya.

Pada akhir sambutannya, berbagai program strategis yang telah dirumuskan dalam Rakerda tersebut diharapkan Bunda Niken mampu digerakkan dan dijalankan oleh TP PKK NTB. 

Komitmen, kekompakan, dan menjaga sinergitas dengan berbagai mitra dan stake holder terkait program strategis juga diharapkan terus dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya.

Rabu, 24 Maret 2021

Wagub NTB Tekankan Pelaksanaan PPKM Mikro Berbasis RT

OkeNews.net - Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. 

Hj. Sitti Rohmi Djalilah memimpin rapat sosialisasi secara virtual

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 180/02/KUM Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi NTB, dimana sejak 23 Maret sampai dengan 5 April, seluruh  Kabupaten Kota di NTB masuk dalam program PPKM Mikro, maka dilaksanakan sosialisasi penerapannya kepada seluruh kabupaten/kota.


Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang memimpin langsung rapat sosialisasi ini secara virtual, Selasa (23/3/2021), menyampaikan beberapa penekanan penting tentang apa saja yang harus diatasi dan dipersiapkan agar PPKM Mikro berbasis RT ini dapat berjalan efektif dan dengan hasil yang baik selama 12 hari kedepan.


Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini yakin untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi NTB yang ditetapkan secara nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kabupaten/kota untuk dapat menyatukan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan PPKM Mikro ini.


"Saya sangat yakin tidak ada yang terlalu sulit jika kita eksekusi bersama. Dan saya berharap kita betul-betul menyatukan persepsi. Tidak ada yang misunderstanding, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan, evaluasi monitoring, pelaporan, pendanaan dan lain sebagainya, karena  semua sudah sangat jelas dalam instruksi Gubernur," jelasnya.


Terkait teknis kegiatan, Wagub menekankan agar pelaksanaan PPKM Mikro berbasis RT ini mengedepankan kearifan lokal, seperti pemanfaatan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi dan lain sebagainya.


"Tempat-tempat posko PPKM mikro ini basisnya adalah RT, maka diharapkan mampu memanfaatkan kan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi karena merupakan tempat yang strategis untuk memberikan pengumuman mengenai hal hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat," ungkapnya.


Pada rapat sosialisasi tersebut, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan teknis kegiatan PPKM Mikro dan hal-hal yang harus dipedomani bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Diantaranya adalah pembentukan posko desa dan kelurahan untuk pencegahan, penanganan dan pembinaan, kemudian aspek pendukung yaitu data-data yang dibutuhkan terkait dengan logistik, seperti masker dan yang lainnya, serta pedoman administrasi pelaporan. 

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Fitri 1444 H

 

Pendidikan

Hukum

Ekonomi