Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau

Redaksi    Mei 19, 2021   

Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau

Okenews - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Sitti Rohmi Djalilah mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program (Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB) yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.

Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (foto dokumen)

The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim. 

"Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat," kata Ummi Rohmi sapaan Wagub saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB Dr.H Rosyadi Sayuti terkait Progres GCF, Rabu (19/05/2021) di Aula Pendopo Wagub.

Oleh sebab itu, menurut Ummi Rohmi, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang, seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster.

Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada disekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan  tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.

Sehingga Industrialisasi produk laut, seperti budidaya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar karena semua konsep program berbasis lingkungan. Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.

Wagub juga meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan disekitar ditegakkan. "Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB," tegasnya.  Masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan partisipasi dan dukungannya. 

Ia juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mensukseskan program ini.  "Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,"tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB H Rosiady Sayuti menyampaikan bahwa konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Lombok Timur dan KSB, dan PT. Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas. 

"Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus diantara pulau Lombok dan Sumbawa," kata Rosiady.

Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan. Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.

"Jadi kapal yang dioperasikan disana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain," sebut mantan Sekda NTB ini.

Juga yang menjadi focus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa. 

Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar 700 Miliar hingga 1 Triliun Rupiah. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, Pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.

"Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB," tutup Bang Ros sapaannya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT. Eco Solutions Lombok NTB Indonesia, John Laurence Higson menghimbau Pemrov. NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis dilapangan. "Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana," tegasnya.

GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.

Turut mendampingi Wagub, Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB. 

Wagub: Tertib Data, Solusi Bagi Warga Miskin Kantungi BPJS Kesehatan

Redaksi    Mei 06, 2021   

Wagub: Tertib Data, Solusi Bagi Warga Miskin Kantungi BPJS Kesehatan

Okenews - Hasil pemantauan dan evaluasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), masih banyak permintaan warga miskin dan tidak mampu untuk di daftarkan sebagai peserta PBI JK, baik secara langsung melalui pemerintah provinsi maupun melalui usulan Kabupaten- Kota.

Mencermati data yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menginisiasi ihtiar Pemadanan Data Peserta JKN KIS Tahun 2021. Karena tertib data adalah solusi bagi warga miskin untuk mengantungi BPJS Kesehatan .

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah (foto dokumen)

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyebutkan, Jumlah kepesertaan PBI JK Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah  2.940.970 jiwa. Data tersebut jika ditambahkan dengan data APBD I sejumlah 147.641 jiwa dan APBD II sejumlah 313.853 jiwa, maka total jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah sebanyak 3.402.433 jiwa. 

“Dari Jumlah data tersebut,  jika disandingkan dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data kepesertaan PBI JK dengan jumlah  2.953.740 jiwa, maka jumlah kepesertaan PBI JK tersebut telah melampaui  jumlah DTKS  yang ada di Provinsi,” Sebutnya dalam rillis Pers, Rabu (5/5/2021)

Melihat perbandingan data yang ada, Wagub menduga ada indikasi kemungkinan adanya kepesertaan yang tidak tepat sasaran. Indikasi tersebut terendus dengan banyak data usulan kepesertaan yang ditolak karena peserta yang diusulkan sudah terdaftar. Mirisnya, meski sudah dilaporkan terdaftar di PBI JK, namun mereka (warga,red) tidak mengantungi Kartu BPS Kesehatan .

Mencermati data dan permasalahan yang ada, Orang nomor dua di NTB tersebut telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, dengan penuh pengharapan untuk menginstruksikan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing untuk melakukan pemadanan kembali  terhadap kondisi terkini data kepesertaan PBI JK.

Menurut Wagub, Pemadanan NIK bertujuan, untuk memastikan data peserta dimaksud valid, apakah peserta dimaksud masih ditemukan berdasarkan alamat yang ada dalam  data tersebut? Apakah peserta dimaksud masuk dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial RI? Apakah peserta berdasarkan data dimaksud  saat ini memiliki/memegang kartu JKN (BPJS Kesehatan) atau tidak?

“Selanjutnya masing-masing Kabupaten dan Kota agar memastikan bahwa data penerima PBI JK berhubungan langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tegasnya.

Dijelasknnya, bahwa atensi Pemerintah Provinsi tentang kesehatan warga miskin sudah totalitas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi yakni mendapatkan data Kepesertaan masyarakat NTB dalam kepesertaan BPJS, baik melalui PBI JK yang dibayarkan pemerihtah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Dari demudian data tersebut, tim Dinas Sosial Provinsi telah melakukan pemilahan data by name by adress (BNBA) sampai tingkat desa/kelurahan. Tujuannya dalam rangka memudahkan Pemerintah Kabupaten/Kota menggerakan potensi SDM Pemerirntahan-nya untuk menindaklanjuti langsung di desa desa dan kelurahan. Sehingga feedback perbaikan data efektif dan akurat.

"Data sudah dikrim ke Kabupaten/kota. Dinsos Provinsi lebih awal telah melakukan pemetaan atau pemilahan BNBA hingga tingkat desa/jelurahan, untuk mempermudah pelaksanaan pemadanan oleh kabupaten/kota," cetusnya

Oleh karena itu, sambung Wagub, ikhtiar totalitas pelayanan ini harus mendapatkan dukungan sampai ke tingkat kabupaten secara berjenjang  ke aparat kecamatan, desa, dusun hingga Aparatur Rukun Tetangga (RT). Kesolidan dalam pemadaban data ini akan membuahkan hasil, agar tidak ada lagi ketimpangan sosial tentang pelayanan  kesehatan bagi warga miskin.

Sebab, kata Wagub Mengulas permasalahan pengusulan sudah dilakukan oleh Dinsos Provinsi, akan tetapi dari hasil validasi  BPJS Kesehatan ditemukan banyak sekali data yang bermasalah dalam adminduknya, seperti nik ganda, nik tidak ditemukan, nik tidak padan dukcapil, nik belum online dan lain-lain. 

Hal ini menjadi perhatian serius juga agar kedepan nik tidak hanya online di kabupaten, tetapi  juga harus online secara  Nasional. “Jika telah tertib sumber data dan Tertib Padan NIK hingga Pusat,  maka tidak ada lagi kecolongan  ada warga miskin yang tidak mengantugi BPJS Kesehatan,” Selorohnya.

“Bahkan, ikhitiar ini dapat menggerus saling 'intip'  kepastian data dan pelayanan BPJS Kesehatan,” Imbuhnya.

Wagub NTB: NWDI Harus Bisa Hadirkan Manfaat Bagi Pembangunan

Redaksi    April 30, 2021   

Wagub NTB: NWDI Harus Bisa Hadirkan Manfaat Bagi Pembangunan

Okenews - Hadirnya berbagai organisasi kemasyarakatan sejatinya harus bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan membantu terwujudnya pembangunan daerah yang dicita-citakan. Demikian pula dengan organisasi Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), kehadirannya juga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang luas bagi pembangunan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang relatif besar di NTB, NWDI diharapkan dapat berkolaborasi dengan semua organisasi guna mewujudkan Kota Mataram yang harmonis, aman, ramah, unggul dan mandiri (Harum) serta produktif. 

"NWDI dapat berkolaborasi dengan seluruh organisasi seperti NU, Muhamadiyah, Nahdatul Wathan saudara kita, semua organisasi untuk mewujudkan Kota Mataram yang 'Harum', yang konkrit langsung menukik dan langsung ada actionnya," tegas Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat memberikan sambutan pada Musyawarah Daerah (Musda) 2021 NWDI Kota Mataram yang berlangsung di Hotel Aston Inn, Jumat (30/04/2021). 

Umi Rohmi sapaan hangat Wagub ini menegaskan bahwa  pentingnya sinergi, kekompakan, keutuhan dan kesatuan harus benar - benar dapat diwujudkan.  "Tidak bisa kita menemukan sesuatu disetiap elemen pasti lebih dan kurangnya. Namun bagaimana kita meramu semua kelebihan tersebut menjadi kekuatan yang dahsyat," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman berharap agar hasil dari kegiatan  Musda NWDI Kota Mataram dapat menghadirkan kepengurusan baru yang bisa memperkokoh dan memberikan semangat kepada kader - kader NWDI di Kota Mataram. 

"Semoga dengan kepengurusan baru dapat  terus memperkokoh dan seluruh kader dapat  melanjutkan perjuangan yang suci dan mulia ini," tutur Wakil Walikot Mataram. 

Ia melanjutkan, bahwa NWDI adalah organisasi yang populer, dimana - mana masyarakat mengenal NWDI, tetapi tidak hanya populer melainkan banyak kebaikan - kebaikan yang menjadi arah perjuangan daripada NWDI. 

"Popularitas dan kebaikan adalah dua hal yang harus beriringan. Popularitas tanpa kebaikan maka tidak bermakna apa - apa," ungkapnya. 

Ketua Pengurus Daerah NWDI Kota Mataram, H. Irzanni., M.Si., pada kesempatan tersebut juga mengungkapkan bahwa ikhtiar Musda NWDI Kota Mataram dalam rangka memperkuat dan memperkokoh NWDI di Kota Mataram. 

"NWDI Kota Mataram siap bersinergi dengan Pemerintah Kota,  sehingga pada kegiatan Musda ini simpel kita wujudkan Kita Mataram Harum," pungkasnya. 

Musda NWDI Kota Mataram ini, dihadiri oleh  seluruh pengurus NWDI, Forkopimda dan berbagai instansi terkait.

Wagub NTB: Pesantren Potensial Kembangkan Pendidikan Enterpreneurship

Redaksi    April 30, 2021   

Wagub NTB: Pesantren Potensial Kembangkan Pendidikan Enterpreneurship

Okenews - Peran pondok pesantren dalam pembangunan sangat luar biasa. Tidak hanya pendidikan tapi juga sosial, dakwah agama bahkan pemberdayaan ekonomi. 

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan hal tersebut dalam kegiatan peluncuran 10.000 agen pos di 10.000 pondok pesantren se-Indonesia di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat, Jumat (30/04) yang dihadiri pula oleh pimpinan pondok pesantren se-Lombok Barat. 

Wagub mengatakan, pendidikan enterpreneurship di lingkungan pesantren sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi sangat dimungkinkan karena modal disiplin dan potensi sumberdaya yang produktif. 

"Mengajarkan hal-hal positif sangat mudah di pondok pesantren karena terbiasa dengan disiplin," ujar Wagub. Dikatakannya, lingkungan dan budaya pendidikan yang komprehensif mulai dari keilmuan sampai sumberdaya diakui memiliki peran besar menyiapkan generasi dan peradaban. 

Program PT POS Indonesia untuk menggandeng pesantren dalam pengembangan UKM di pesantren maupun lingkar pesantren didukung penuh oleh pemerintah provinsi dalam mengembangkan kemandirian ekonomi.

Wagub juga menilai, strategi pelayanan pos langsung di pesantren pesantren adalah langkah cerdas karena potensi distribusi logistik yang besar. Terlebih, dipilihnya Nurul Haramain yang sudah memiliki reputasi baik dalam pengembangan enterpreneurship santrinya menjadi pasar tetap yang besar. 

Wagub juga mengapresiasi perkembangan Nurul Haramain yang makin maju dan rapi. Ia berpesan pada para santri agar memanfaatkan kesempatan menjadi santri karena tak semua anak mendapatkan privilege yang sama. 

Kakak kandung TGB itu berharap kerjasama antara PT Pos dan para santri dalam mengelola agen pos membuahkan hasil yang bermanfaat untuk santri, pondok pesantren dan masyarakat. 

"Kita semua percaya, santri dan lulusannya adalah orang yang memiliki mindset yang selalu berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan zaman sehingga tak mudah tergoda dan kalah oleh tantangan dan rintangan di era sekarang", tutup Wagub. 

Program 10.000 agen pos sendiri adalah program kemitraan pelayanan jasa kurir dan pengiriman barang. Kounter pelayanan akan dikelola oleh para santri dengan fasilitas yang disediakan oleh PT POS.

Nantinya, fasilitas ini tidak hanya terbatas pada pickup dan delivery tapi lebih luas membangun jaringan distribusi bagi penjualan produk UKM pesantren maupun sekitar pesantren. 

Dijelaskan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia Siti Khoiriana, selain sebagai upaya mendekatkan layanan PT Pos kepada masyarakat dalam persaingan bisnis jasa kurir, pihaknya juga menjadi mitra pengembangan bisnis sampai jaringan pemasaran yang tersebar sampai keluar negeri. 

Hal ini menyebabkan pihaknya optimis program ini berjalan karena didukung pasar jasa logistik para santri yang lintas daerah. Ia menyebut, Nurul Haramain adalah aktivasi program agen pos ketiga setelah Jawa Timur. 

Pihaknya telah mendata sedikitnya 700 pesantren se NTB yang akan melayani jasa pengiriman barang langsung dari dalam pesantren dan masyarakat sebagai bisnis pessntren yang potensial di era pasar online dan marketplace. 

Sebagai imbal balik selain bagi hasil, pihak PT POS juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan memulai bisnis online startup maupun yang telah berjalan di pesantren. 

"Pasar pesantren dari 700 pesantren dan hampir 500 ribu santri ini adalah upaya ekspansi dari perubahan mendasar bisnis jasa kurir yang sekarang makin banyak pemainnya," ulasnya. 

"Kita juga berkomitmen membantu pesantren dalam mengembangkan enterpreneurship, bisnis dan usaha yang dilakukan dan akan dilakukan pesantren," ujar Khoiriana.

Khairi Habibullah, pimpinan pondok pesantren Nurul Haramain menyambut baik program 10.000 agen pos PT POS Indonesia. Sebagai bagian dari pendidikan wirausaha, santri akan belajar mengelola bisnis agar setelah lulus memiliki bekal mandiri. 

Dikatakannya, Nurul Haramain juga tengah banyak mengembangkan beragam bisnis yang bertujuan mengenalkan enterpreneurship kepada para santri.

"Semoga ikhtiar ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat," katanya.

Ummi Rohmi: Promosi Wisata NTB Harus Diperkuat

Redaksi    April 28, 2021   

Ummi Rohmi: Promosi Wisata NTB Harus Diperkuat

Okenews - Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB untuk memperkuat kegiatan promosi pariwisata di NTB.

Ummi Rohmi saat audensi bersama Tim BPPD Provinsi NTB di ruang kerjanya

Promosi harus diperkuat dengan memanfaatkan semua platform social media (sosmed) atau teknologi infomasi yang berkembang saat ini karena dinilai efektif menyasar semua kalangan masyarakat meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Ummi Rohmi sapaan akrabnya, potensi pariwisata baik yang terbentang di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa harus benar-benar dikemas seindah mungkin untuk menarik minta kunjungan wisatawan baik wisatawan manca negara atau domestik. 

"Saya harap teman-teman BPPD harus lebih fokus lagi untuk meningkatkan kegiatan promosi memanfaatkan teknologi informasi saat ini," harap Ummi Rohmi saat audensi bersama Tim BPPD Provinsi NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/04/2021).

Ummi Rohmi menjelaskan, salah satu kunci untuk mengangkat potensi wisata di NTB terletak pada kegiatan promosi. Untuk itu, BPPD harus bersinergi dengan semua pihak untuk mengakat potensi alam yang luar biasa, baik pantai, gunung, air terjun dan wisata desanya. 

Semua itu merupakan modal besar yang dimiliki oleh Provinsi NTB yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Bumi Gora.

"Untuk memoles semuanya itu, tentu kuncinya adalah kerja sama semua pihak untuk sama mengangkat nama baik NTB yang sama-sama kita cintai," tutur Wagub.

Oleh karenanya, Ummi Rohmi juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditata dan dikelolah dengan baik. Terutama menata lingkungan yang baik di semua sektor destinasi pariwisatanya. 

Begitu juga bagi penggiat pariwisata yang bergerak di travel, transpot maupun industri pariwisata lainnya agar mampu bersaing secara profesional dalam menyambut para tamu.

"Wisata kita harus aman dari segala hal, sehingga wisatawan akan merasa bahagia ketika berlibur ke NTB," harap Ummi Rohmi.

Menanggapi hal itu, Kepala BPPD NTB, Ari Garmono mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan upaya promosi yang masif lagi. Bahkan tahun ini, BPPD akan menggelar lomba video dan fotografer tentang destinasi pariwisata Pulau Lombok.

"Insya Allah dalam waktu dekat, kita menggelar lomba itu dengan mengundang para kreator muda untuk mempromosikan destinasi pariwisata di NTB," ungkapnya

Oleh karenanya, ia meminta dukungan dan sinergitas semua OPD lingkup Provinsi NTB untuk mensupport demi mengangkat potensi-potensi pariwisata di tengah pandemi Covid-19. 

Diaukui, dampak dari pandemi luar biasa, semua destinasi mengalami penurunan kunjungan wisatawan yang mempengaruhi pendapatan daerah maupun para pelaku pariwisata kehilangan pekerjaannya.

"Ini menjadi PR kita bersama, meski begitu dengan upaya promosi yang akan kita lakukan setidaknya dapat menawarkan berabagi destinasi yang akan meningkatkan kunjugan wisatawa jika pandemi ini berlalu," harapnya.

Selain itu, sebagai pengurus BPPD yang baru, pihaknya akan tetap melakukan promosi terhadap potensi wisata yang dimiliki. Begitu juga dengan promosi desa wisata yang ada di NTB yang kini cukup tranding yang digencarkan oleh pemerintah.

Pemprov NTB Matangkan Konsep Publikasi NTB Gemilang

Redaksi    April 27, 2021   

Pemprov NTB Matangkan Konsep Publikasi NTB Gemilang

Okenews - Potensi keindahan alam dengan berbagai suguhan destinasi wisata yang banyak bertebaran di NTB menjadikan daerah yang dijuluki Bumi Gora ini menjadi magnet dan perhatian nasional dan dunia untuk digelarnya berbagai even besar. Sebutlah misalnya pengembangan kawasan wisata KEK Mandalika dan diselenggarakannya MotoGP pada Maret 2022 mendatang dan lain sebagainya. 

Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada penerimaan Kepala TVRI NTB,  Sanny Damanik di ruang kerja Wagub NTB

“Karena itu kontribusi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik bisa bersinergi dan bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk mensiarkan berbagai program-program unggulan dan hal-hal menarik yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas baik nasional dan masyarakat internasional,” kata Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada penerimaan Kepala TVRI NTB,  Sanny Damanik di ruang kerja Wagub NTB, Selasa (27/04/2021). 

Silaturrahmi Kepala TVR NTB yang baru tersebut didampingi oleh Kadiskominfotik NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos., M.M., dan Kasi Pengembangan Usaha dan Kasi Pemberitaan TVRI NTB. Sebagaimana diketahui sebelum bertugas di NTB, Sanny diamanahkan sebagai Kepala TVRI Jambi.

Wagub NTB menambahkan, perkembangan media saat ini demikian pesatnya tidak hanya media mainstream, namun media sosial juga tumbuh demikian pesat sebagai wadah untuk menyebarluaskan kabar dan informasi penting.  Kekeliruan informasi yang disajikan bisa menjadi bumerang atau umpan balik berakibat fatal. 

“Namun semua itu kuncinya bagaimana kita bersinergi dengan media (TVRI, red) untuk mempublikasikan hal-hal baik dari NTB untuk diketahui masyarakat nasional maupun internasional. Tentu hal ini juga menjadi motivasi ataupun support yang menyemangati kerja-kerja kita dalam meraih kemajuan bersama di NTB. Selama program-program baik yang ditawarkan dan diajak kerja sama dengan Pemprov NTB kita pasti dukung,” tandas salah satu perempuan inspiratif Indonesia ini.

Wagub juga menyinggung  program-program siaran yang akan direncanakan TVRI terkait pembangunan NTB Gemilang hendaknya lebih fokus pada berbagai program unggulan NTB semisal, industrialisasi, Revitalisasi Posyandu, Desa Wisata, NTB Bersih dan Melayani, beasiswa NTB dan lainnya agar lebih diprioritaskan.

“Juga yang perlu dicatat pemikiran-pemikiran masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader-kader kesehatan, kader-kader Posyandu ataupun masyarakat bawah perlu ditayangkan pendapatnya sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan NTB. Jadi tidak hanya menampilkan pendapat dari pimpinan daerah ataupun Kepala Dinas. Masyarakat sudah jenuh dengan tampilan-tampilan seperti itu. Cara ini juga dilakukan untuk bisa mengedukasi masyarakat secara terus-menerus agar terlibat dalam setiap program pembangunan daerah,” terang Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini.

Sementara itu, Kadis Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos, MM menambahkan, selama ini antara pemprov NTB dan TVRI NTB dan TVRI Nasional selalu bersinergi dan bekerjasama untuk mensiarkan berbagai program unggulan Pemprov NTB dalam acara “Dialog NTB Gemilang”. Kedepan pola kerjasama seperti ini akan semakin dimatangkan bahkan ditingkatkan dengan melihat kekayaan subtansi dan pengelolaan yang lebih jelas.

Mantan Karo Humas dan Protokol Setdaprov NTB ini mencontohkan dalam mengangkat program unggulan  revitalisasi Posyandu tidak hanya narasumbernya terbatas pada Kepala-Kepala OPD terkait saja, namun kedepannya lebih pada pernyataan masyarakat lainnya seperti para kader Posyandu yang berjuang gigih menjalankan tugas kesehariannya sebagai kader Posyandu. 

“Masyarakat juga kita minta untuk turut berbicara terkait program pembangunan pemerintah daerah. Termasuk kaum milenialnya, pemerhati, para kader dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan sajian informasi menjadi lebih kreatif dan masyarakat juga tertarik untuk menontonnya. 

Demikian juga dengan Kepala TVRI NTB, Sanny Damanik, ia dihadapan Wagub mengungkapkan, agar kehadirannya sebagai pimpinan TVRI NTB yang baru dan bisa diterima oleh Pemprov dan masyarakat NTB. Pihaknya berkomitmen untuk terus-menerus mensiarkan geliat pembangunan di NTB terlebih NTB sudah dikenal secara nasional maupun Internasional dengan kemajuan pariwisatanya termasuk akan digelarnya berbagai even nasional dan even internasional seperti MotoGP 2021 mendatang.

Menurutnya,  TVRI tidak hanya bergerak dalam bidang siaran visual (layar kaca) tapi juga mengembangkannnya melalui siara-siaran media digital dengan adanya media-media baru. Sebagai lembaga penyiaran publik  TVRI hadir sebagai garda terdepan menginformasikan keberhasilan pembangunan program kerja pemerintah pusat hingga Pemprov dan Pemkab/Kota se Indonesia. 

“Kami berharap agar kehadiran kami disini bisa bersinergi dengan Pemprov terkait program kerja Pemprov NTB. Kalender-kalender event NTB juga bisa kita publikasikan secara langsung. Kita tidak hanya bersiaran lewat media layar saja tapi juga lewat media lainya seperti youtube, instagram dan beberapa media baru  untuk menggali potensi NTB itu sendiri.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan rencana kerja program siaran TVR NTB menuju NTB Gemilang yang diserahkan Kepala TVRI NTB kepada Wagub NTB. 

Cegah Penyebaran HIV/AIDS, Wagub NTB: Edukasi Harus Dimasifkan

Redaksi    April 24, 2021   

Cegah Penyebaran HIV/AIDS, Wagub NTB: Edukasi Harus Dimasifkan

Okenews -  Ditengah pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terus memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS dengan upaya edukasi yang lebih luas.

Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB, pada kasus HIV secara komulatif dari tahun 2001 hingga Maret 2021 terdapat sebanyak 1104 orang. Sementara kasus AIDS secara komulatif dari tahun 1992  hingga Maret 2021 sebanyak 1193 orang.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghimbau kepada  seluruh stakeholder terkait untuk terus memasifkan edukasi kepada masyarakat secara maksimal guna menghentikan penyebaran HIV/AIDS.

“Harus lebih dimasifkan kembali edukasi kepada masyarakat, karena edukasi ini sangat penting agar tepat sasaran,” tutur Umi Rohmi panggilan akrabnya saat menerima Laporan Penanggulangan AIDS di NTB bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, dan NGO Incest, yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub, Kamis (22/04).

Ummi Rohmi juga mengusulkan agar pemberian edukasi dapat dilakukan secara digital atau memanfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran.  

“Zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi ini banyak sekali efisiensi yang dapat dilakukan, sehingga secara massif lebih luas dapat disebarkan sosialisasi edukasi mengenai dampak dari HIV/AIDS. Nantinya dapat dikemas dengan semenarik mungkin agar masyarakat dapat cepat mengertinya,” tutur Ummi Rohmi.

Beberapa fokus yang menjadi sasaran program penanggulangan yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Gay, Waria, Laki – laki (GWL), Hubungan Hetero Seksual dan sebagainya. 

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan bahwa terdapat kasus PMI yang datang ke NTB membawa virus kepada keluarganya. 

“Atensi kita saat ini kepada PMI, ada beberapa PMI yang membawa virus HIV/AIDS sehingga perlunya  dilakukan skrining ketika kedatangan PMI ke NTB,” tuturnya.

Selain itu, Kadis Kesehatan menuturkan bahwa pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS hanya dapat dilakukan pada 12 Rumah Sakit di NTB. Tetapi Pemerintah Daerah yang telah didukung  oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas.

“Bagaimana memaksimalkan puskesmas bisa menjalankan terapi bagi pasien yang terdeteksi,” tuturnya. 

Sementara itu, Sekretaris KPA NTB, H. Soeharmanto, SH menuturkan bahwa sejauh ini, kasus HIV/AIDS banyak didominasi penduduk usia produktif 20 – 40 tahun, selain itu Ibu Rumah Tangga tertinggi kedua setelah wiraswasta. 

“Ini yang perlu kita antisipasi banyaknya keluarga yang suaminya kerja diluar negeri atau luar daerah yang sering membawa virus untuk isteri, dimana penyebab utamanya yakni Hetero seksual,” jelas Soeharmanto saat memberikan pemaparan.

Hari Bumi, Wagub NTB Sebut Perempuan Bisa jadi Agen Perubahan Kelestarian Bumi

Redaksi    April 22, 2021   

Hari Bumi, Wagub NTB Sebut Perempuan Bisa jadi Agen Perubahan Kelestarian Bumi

Okenews – Perempuan harus bisa sebagai agent of change (agen perubahan) untuk melestarikan bumi, dengan berbekal ilmu pengetahuan tentang pemeliharaan alam.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat membuka Seminar Internasional Bertajuk “Perempuan dan Bumi” yang bertepatan dengan peringatan Earth Day atau Hari Bumi, Kamis 22 April 2021.

Ia menegaskan, perempuan sebagai pengelola rumah tangga sering memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Hubungan perempuan dengan lingkungan hidup sangat dekat dan sangat intim.

Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Terkadang pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab.

Bahkan menurutnya, kerusakan pada sumber daya alam ini terjadi akibat kemiskinan dan keterbelakangan kaum perempuan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Ketidaktahuan kaum perempuan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan sehingga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah merusak lingkungan.

“Sebagai media edukasi pertama dan utama bagi keluarganya, perempuan bisa berperan sebagai agent of change. Hal ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil, mulai dari diri sendiri dan keluarga,” jelasnya.

Ummi Rohmi berharap melalui seminar internasional yang digelar dengan protokol kesehatan tersebut, baik perempuan maupun laki-laki dapat menyadari bahwa kaum perempuan mampu menjadi aktor strategis di dalam pembangunan termasuk melestarikan bumi.

“Karena sifat alamiah perempuan sebagai pemelihara, pembentuk karakter dan pejuang tidak hanya bagi keluarganya, tapi untuk pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” tandasnya.

Umi Rohmi Paparkan Empat Hal Penting Agar Perempuan Berdaya

Redaksi    April 21, 2021   

Umi Rohmi Paparkan Empat Hal Penting Agar Perempuan Berdaya

Okenews – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) DR Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, ada empat hal penting agar perempuan dapat berdaya secara personal.

Hj Sitti Rohmi Djalillah bersama Dessy Adin (kanan)

Pertama, jika ia dapat mengatasi stigma negatif, kedua mengubah latar belakang budaya yang tak sesuai zaman, ketiga mampu mengembangkan cara berpikir (mindset) serta keempat memiliki prinsip agar perempuan menjadi berdaya untuk bangsa.

Hal itu dikatakannya saat perayaan Hari Kartini bersama pimpinan dan karyawati Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) RI Perwakilan NTB di Kantor BPKP, Rabu (21/04/2021).

“Secara regulasi dan perkembangan modern, perempuan memang telah banyak diberikan ruang emansipasi. Tapi secara personal, perempuan kerap tak mampu bersaing karena empat hal tersebut masih menjadi hambatan mengembangkan potensi diri,” ujarnya.

Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini menilai, dari sisi personal, perempuan modern masih terjebak jika harus memilih karir dan keluarga, budaya membedakan antara lelaki dan perempuan yang diturunkan dari orangtua atau kakek di masa lalu yang membuat cara berpikir tak berkembang dan gagal menentukan prinsip.

Wagub menegaskan, meski regulasi dan aturan tentang kesetaraan gender demikian berkembang namun potensi perempuan baru mendapat pengakuan setelah mampu dibuktikannya sendiri.

Berbeda dengan lelaki yang selalu mendapatkan kepercayaan dari sekitarnya. Stigma seperti ini memang tak dapat hilang karena kodrat perempuan sebagai ibu dan istri meski ia memiliki potensi sebagai pemimpin atau peran besar lainnya.

“Kalau bicara karir itu sebenarnya bukan pada posisi tapi kontribusi. Sehingga ketika ia berhasil mengelola kodratnya sebagai perempuan sambil mengembangkan potensinya yang lain maka pekerjaan sekecil apapun jika berkontribusi besar akan membawanya pada pembuktian berikutnya yang lebih besar,” tambahnya.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dessy Adin mengatakan, sejak dua tahun terakhir rekrutmen CPNS di BPKP se Indonesia kuotanya memang lebih banyak perempuan. BPKP NTB memiliki 38 persen karyawan perempuan dari 118 orang.

Melalui program Library Cafe, BPKP NTB memiliki forum saling berbagi pengetahuan dan mendiskusikan masalah internal. “Forum Library Cafe tempat membicarakan banyak hal mulai dari tata kelola pemerintahan sampai sharing session untuk berbagai permasalahan,” terang Dessy.

Merayakan Hari Kartini tahun ini, BPKP mengundang Wakil Gubernur yang juga perempuan agar mau berbagi informasi dan pengetahuan tentang perempuan dari sudut pandang dan pengalaman orang nomor dua NTB ini.

Hal ini agar para karyawati memiliki motivasi dan inovasi dalam bekerja sebagai perempuan bagi keluarga maupun perempuan untuk daerah dan bangsa.