www.okenews.net

Rabu, 22 April 2026

     

TMMD ke-128 Resmi Dibuka di Suralaga, Fokus Percepat Pembangunan Desa

Okenews.net- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, yang mewakili Bupati H. Haerul Warisin, dalam upacara di Lapangan Suralaga, Rabu (22/4).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“TMMD menjadi bukti nyata Operasi Bhakti TNI dalam membantu percepatan pembangunan daerah, sekaligus menjaga kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa TNI memiliki sejarah panjang yang berakar dari rakyat, sehingga program seperti TMMD dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai tersebut melalui aksi langsung di tengah masyarakat.

Pada pelaksanaan tahun ini, kegiatan dipusatkan di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga. Sejumlah program fisik menjadi prioritas, di antaranya pembangunan empat unit sumur bor dan satu bak penampungan air, rehabilitasi dua rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan satu unit MCK, serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa rabat jalan usaha tani sepanjang 60 meter dan talut sepanjang 1.130 meter.

Sekda mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh wilayah pembangunan secara bersamaan. Oleh karena itu, TMMD dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Komandan Kodim 1615/Lombok Timur selaku Dansatgas TMMD ke-128, Letkol Inf. Eky Anderson, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel dan anggaran secara maksimal untuk mendukung kelancaran program yang berlangsung selama 30 hari, mulai 22 April hingga 21 Mei 2026.

Sebanyak 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait diterjunkan dalam kegiatan ini. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan program non-fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, rekrutmen TNI, penanggulangan bencana, hingga edukasi kesehatan terkait stunting dan keluarga berencana.

Tak hanya itu, Satgas TMMD juga akan melakukan penanaman 1.000 pohon serta memberikan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan.

Program TMMD ke-128 ini didukung melalui kolaborasi pendanaan dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dan anggaran Mabes TNI.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekda. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan penanganan stunting, paket sembako, serta bantuan Basic Charity Device (BCD) kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke lokasi sasaran fisik di Desa Paok Lombok oleh Sekda bersama Danrem 162/Wira Bhakti dan jajaran Forkopimda.

     

Peletakan Batu Pertama Masjid As Syuhada, Bupati Lotim Soroti Semangat Pembangunan Warga

Peletakan Batu Pertama Masjid Asyuhada

Okenews.net- Komitmen masyarakat dalam membangun sarana keagamaan kembali terlihat di Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan Masjid As Syuhada di Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama, Rabu (22/4).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang memberikan apresiasi terhadap antusiasme warga dalam membangun rumah ibadah. Masjid ini diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp3 miliar dan diharapkan menjadi pusat ibadah sekaligus aktivitas sosial keagamaan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati menilai geliat pembangunan yang dilakukan masyarakat menjadi sinyal positif bagi daerah. Ia menyebut, semangat gotong royong yang tumbuh saat ini merupakan bagian dari keberkahan yang dirasakan bersama.

“Pembangunan rumah ibadah yang semakin masif menunjukkan kondisi masyarakat yang semakin baik. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ekonomi Lombok Timur yang tumbuh hingga 4,39 persen turut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Angka tersebut menempatkan Lombok Timur di posisi kedua di Provinsi NTB setelah Kota Mataram.

Selain pembangunan Masjid As Syuhada, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sejumlah proyek besar lainnya. Di antaranya renovasi Masjid Agung Al-Mujahiddin Selong dengan anggaran sekitar Rp50 miliar, serta rencana pembangunan Gedung Wanita Selong menjadi fasilitas representatif berkapasitas hingga 5.000 orang.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Lombok Timur masuk dalam nominasi nasional sebagai daerah dengan konsep Entrepreneur Government atau pemerintahan berbasis kewirausahaan. Ia berharap dukungan masyarakat agar daerah tersebut mampu meraih hasil terbaik.

Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap sektor keagamaan terus ditingkatkan. Sepanjang 2025, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk membantu pembangunan masjid dan pondok pesantren.

Khusus untuk Masjid As Syuhada, pemerintah daerah turut memberikan bantuan berupa 250 sak semen sebagai bentuk dukungan awal terhadap pembangunan tersebut.

     

Halal Bihalal PGRI Masbagik, Bupati Resmikan Gedung dan Lepas Jemaah Haji

PGRI Masbagik

Okenews.net– Kebersamaan dan nuansa religius terasa kental dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Masbagik, Rabu (22/4). Kegiatan yang berlangsung di halaman SDN 3 Masbagik Selatan ini dirangkai dengan pelepasan jemaah calon haji serta peresmian gedung PGRI Kecamatan Masbagik.

Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan pendidik dalam mendorong terwujudnya Lombok Timur Smart.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin memberikan pesan kepada para calon jemaah haji agar mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Ia menekankan pentingnya menjaga kesabaran, keikhlasan, serta menghindari emosi selama menjalankan ibadah haji.

“Ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan hati. Jaga lisan, bersabar, dan ikhlas agar memperoleh haji yang mabrur,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan daerah. Ia menyebut ketegasan yang selama ini diterapkan bertujuan mempercepat pencapaian program dan target pembangunan.

Kepada para guru, Bupati meminta agar terus menjalankan peran sebagai pendidik dengan penuh keikhlasan serta menjadi teladan bagi peserta didik. Ia juga mengapresiasi sekolah-sekolah yang mampu menjaga lingkungan pendidikan yang kondusif.

“Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Teruslah menjadi contoh yang baik sesuai nilai-nilai pendidikan,” pesannya.

Sementara itu, mewakili Ketua PGRI Lombok Timur, Kepala UPT Dinas Dikbud Masbagik Mahsun menyampaikan bahwa PGRI merupakan organisasi besar dengan jumlah anggota yang signifikan, termasuk di Masbagik.

Ia menegaskan dukungan PGRI terhadap program pemerintah daerah, terutama dalam memajukan sektor pendidikan. Mahsun juga mengapresiasi kebijakan Bupati yang dinilai berpihak kepada tenaga pendidik, termasuk rencana pembangunan gedung sekretariat PGRI yang lebih representatif.

“PGRI siap bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Timur,” tegasnya.

Selasa, 21 April 2026

     

Kick Off Implementation Support Mission ILASPP, Sekjen ATR/BPN Minta Semua Pihak Aktif

Atr/Bpn

Okenews.net- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission dalam rangka Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (21/04/2026). Ia menyebut, kunci keberhasilan ILASPP bergantung pada kolaborasi aktif seluruh pihak terlibat, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Ibu dan Bapak sekalian, kami minta partisipasi yang aktif dari setiap satker Ibu dan Bapak sekalian, terkait untuk kita berkomunikasi kita berdiskusi secara intensif agar kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan ILASPP ini bisa diatasi,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Implementation Support Mission ILASPP akan berlangsung pada 20-28 April 2026. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk meninjau progres implementasi proyek secara menyeluruh, mengidentifikasi isu dan tantangan strategis, serta menyepakati langkah percepatan pelaksanaan. Hal ini mencakup aspek pengadaan, pengelolaan keuangan, hingga implementasi teknis di setiap komponen.

ILASPP sendiri dirancang untuk berjalan selama lima tahun, yakni 2025-2029. Proyek kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta mitra pembangunan ini mendapat dukungan pendanaan dari World Bank

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, sejumlah target fisik ILASPP tahun 2026 telah ditetapkan, namun pelaksanaannya masih perlu percepatan. Proyek ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga akuntabilitas dan standar kualitasnya. 

“Besar harapan kami kegiatan ILASPP tidak hanya memiliki manfaat yang nyata, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan pertanahan, pengelolaan tata ruang yang ada di republik ini,” ujar Dalu Agung Darmawan. 

Perwakilan World Bank, Senior Land Administration Specialist sekaligus Task Team Leader ILASPP, Willem van der Muur, mengapresiasi capaian seluruh Satker lintas kementerian/lembaga yang terlibat. Menurutnya, ILASPP jadi salah satu proyek dengan kinerja terbaik dalam portofolio Bank Dunia di Indonesia.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana serta lembaga swadaya masyarkat (LSM) yang telah berperan aktif dalam proses ini,” tutur Willem van der Muur.

Dalam forum terbuka ini, Willem Van Der Muur menyoroti sejumlah tantangan ILASPP yang perlu dibahas mendalam. Ia menilai, diskusi yang terbuka akan membantu perbaikan pelaksanaan ke depan. “Untuk menjaga momentum anggaran dan pelaksanaan secara keseluruhan, kami berharap proses ini dapat segera diselesaikan dan World Bank selalu siap membantu,” tambahnya.

Kick Off Implementation Support Mission ini turut dihadiri Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama sekaligus Direktur Unit Manajemen ILASPP, Andi Tenri Abeng, beserta jajaran. Hadir mewakili kementerian/lembaga terkait, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana dari Bappenas, Dody Virgo Sinaga; serta jajaran dari BIG, Kemendagri, Kementerian Keuangan, baik secara luring maupun daring. 

     

Reforma Agraria Desa Soso, Menguatkan Peran Petani Perempuan

Atr/Bpn

Okenews.net- Memiliki tanah bukan sekadar soal kepastian hukum, tetapi juga tentang harapan akan kehidupan yang lebih layak. Dengan kepemilikan tanah yang jelas, petani perempuan di Desa Soso kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Patma (55), petani perempuan asal Desa Soso, Kabupaten Blitar, menilik kisah yang terjadi di desanya. Sejak 2012, Desa Soso menjadi lokasi konflik tanah berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah desa. Saat memperjuangkan lahan tempatnya berkebun, Patma bahkan pernah mengalami penghadangan oleh pihak keamanan perusahaan.

“Dulu kalau mau nanam itu takut. Tapi kalau tidak nanam, gimana kita butuh makan,” ucap Patma, saat ditemui di Desa Soso.

Pada 2022 melalui program Reforma Agraria yang diusung Kementerian ATR/BPN, lahan yang semula tidak memiliki kepastian hukum, akhirnya menjadi milik Patma sendiri. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan sertipikat hasil redistribusi tanah seluas 83,85 hektare untuk Patma dan 527 keluarga penerima Sertipikat Hak Milik lainnya di Desa Soso. 

“Sekarang, setelah Reforma Agraria kan sudah diredistribusi tanahnya, ya pasti lebih aman, lebih tenang,” terang Patma.

Kini, dengan sertipikat tanah di tangan, masyarakat merasa lebih tenang dan percaya diri dalam mengelola kebunnya. Hal ini juga dirasakan petani perempuan lainnya, Indra (32). Ia menyebut, kepastian hukum atas tanah membuat mereka lebih leluasa menentukan jenis tanaman serta merencanakan masa depan keluarga.

“Apalagi sertipikat sudah atas nama sendiri. Jadi kan kita merasa bangga, lebih percaya diri,” tutur Indra.

Perubahan signifikan juga terlihat dari sisi ekonomi. Warga jadi bisa memanfaatkan lahan secara optimal, salah satunya dengan menanam jagung. Melalui kerja sama dengan PT Syngenta Indonesia, petani mendapatkan bantuan bibit, pendampingan, hingga akses pasar dengan harga jual yang lebih baik, yakni sekitar Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram.

Hasil kebun pun meningkat. Dari lahan sekitar 1.500 meter persegi, petani mampu menghasilkan hingga 1 ton jagung dengan nilai mencapai sekitar Rp9 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, di mana jagung lokal hanya menghasilkan sekitar Rp4 hingga Rp5 juta. “Kalau hasilnya meningkat sudah pasti bahagia, senang,” pungkas Indra.

Selain bekerja di lahan, perempuan juga memikul tanggung jawab domestik. Sepulang dari kebun, mereka tetap mengurus rumah tangga, mulai dari memasak hingga merawat anak. Meski beban kerja yang diemban lebih besar, semangat gotong royong antaranggota keluarga dan kelompok tani tetap terjaga.

Dengan kepastian hukum atas tanah dan peningkatan hasil pertanian, perempuan di Desa Soso tidak hanya menjadi penopang keluarga, tetapi juga penggerak kesejahteraan. Reforma Agraria pun hadir bukan sekadar memberikan akses atas tanah, melainkan membuka ruang bagi perempuan untuk tumbuh lebih berdaya dan menatap masa depan dengan lebih pasti. 

     

Bupati Lotim Lepas Kloter Pertama JCH, 378 Jamaah Siap Berangkat ke Tanah Suci


Bupati Lotim Saat Pelepasan Jamaah Hajji Kloter Pertama

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara resmi melepas kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji (JCH) asal Lombok Timur, Selasa (21/4). Prosesi pelepasan berlangsung di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dengan suasana khidmat.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya meluruskan niat dalam menjalankan ibadah haji semata-mata karena Allah. Ia juga mengingatkan para jamaah agar menjaga sikap, memperkuat kesabaran, serta saling membantu selama berada di Tanah Suci.

“Jaga keikhlasan, perbuatan, dan kebersamaan. InsyaAllah dengan itu semua jamaah dapat meraih haji yang mabrur,” pesannya.

Selain itu, Bupati turut meminta para jamaah untuk mendoakan Lombok Timur agar terus berkembang, baik dari sisi pembangunan maupun peningkatan keimanan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kami melepas bapak-ibu dengan harapan perjalanan berjalan lancar, selalu sehat, dan kembali sebagai haji yang mabrur,” ujarnya.

Pada musim haji 2026, Lombok Timur memberangkatkan sebanyak 1.406 jamaah yang terbagi dalam lima kloter, terdiri dari tiga kloter penuh dan dua kloter campuran. Kloter pertama berjumlah 378 jamaah dan menjadi rombongan awal dari Provinsi NTB.

Usai pelepasan, para jamaah dijadwalkan masuk ke Asrama Haji NTB sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April.

Pemerintah daerah juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan haji, termasuk rencana penyediaan lahan untuk kantor urusan haji serta mendorong penambahan kuota agar masa tunggu jamaah dapat semakin dipersingkat.

Senin, 20 April 2026

     

10.738 Bidang Tanah di Lotim Masuk Tahap Validasi PTSL 2026

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur

Okenews.net- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan perkembangan positif. Kantor ATR/BPN setempat mencatat sebanyak 10.738 bidang tanah telah rampung diukur dan kini memasuki tahap validasi data.

Kepala ATR/BPN Lombok Timur, I Komang Suarta, menjelaskan bahwa proses saat ini difokuskan pada pengumuman Nomor Identifikasi Bidang (NIB) di masing-masing desa. Tahapan ini penting untuk memastikan kesesuaian antara data fisik hasil pengukuran dengan data kepemilikan.

Menurutnya, sertifikat tanah baru dapat diterbitkan jika kedua data tersebut telah sinkron. Ia mengibaratkan proses itu sebagai “kawin” antara data fisik dan data yuridis yang harus benar-benar cocok sebelum masuk tahap pemberkasan.

“Kalau sudah valid dan sinkron, baru bisa diproses ke penerbitan sertifikat secara bertahap,” ujarnya.

Ia menambahkan, validasi ini juga bertujuan menghindari kesalahan administrasi, seperti kekeliruan nama atau data lainnya yang berpotensi memicu sengketa di kemudian hari.

Dalam prosesnya, BPN Lombok Timur menerapkan sistem penyaringan berbasis digital. Dari ribuan bidang tanah tersebut, sebanyak 1.446 bidang telah berhasil masuk dalam sistem. Sistem ini mampu mendeteksi jika suatu bidang tanah ternyata sudah memiliki sertifikat, sehingga pengajuan baru dapat langsung ditolak.

“Ini bagian dari komitmen menjaga akurasi dan integritas data pertanahan,” tegasnya.

Menariknya, seluruh sertifikat yang diterbitkan melalui program PTSL 2026 ini akan berbentuk elektronik. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan keamanan serta kemudahan akses bagi masyarakat.

BPN mengimbau warga yang lahannya termasuk dalam daftar tersebut agar aktif memantau pengumuman di desa masing-masing. Hal itu penting guna memastikan tidak ada kesalahan data sebelum sertifikat resmi diterbitkan.

     

Bingung Soal Proses dan Biaya Balik Nama Sertipikat Orang Tua ke Anak? Simak Penjelasan Berikut

Atr/BPN

Okenews.net - Saat orang tua ingin menghibahkan rumah yang dimiliki kepada anaknya, proses administrasi pertanahan yang harus dilalui disebut dengan proses balik nama sertipikat. Langkah ini melibatkan tahapan hukum, administrasi, hingga kewajiban pajak yang perlu dipahami masyarakat agar tidak salah langkah dan terhindar dari biaya yang membengkak. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menjelaskan bahwa balik nama merupakan proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru. Termasuk dalam konteks keluarga, dari orang tua ke anak-anaknya.

“Jadi balik nama itu adalah proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru yang sah secara hukum. Dalam konteks orang tua ke anak, balik nama tidak terjadi secara otomatis walaupun hubungan kekeluargaannya sudah jelas,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin, (20/04/2026).

Menurut Shamy Ardian, banyak masyarakat baru menyadari pentingnya balik nama saat tanah akan dijual, dijaminkan ke bank, atau dibutuhkan untuk keperluan hukum lainnya. Pada kondisi tersebut, proses dan biaya yang muncul sering kali terasa lebih berat karena tidak dipersiapkan sejak awal.

Ia menekankan, langkah pertama yang harus dipahami masyarakat adalah perbedaan antara hibah dan waris. Peralihan melalui hibah dilakukan saat orang tua masih hidup, sedangkan waris berlaku ketika orang tua telah meninggal dunia. Pemahaman ini penting karena akan menentukan jenis akta, dokumen pendukung, serta skema pajak dan biaya yang dikenakan. “Kalau salah menentukan sejak awal, bisa berakibat pengurusannya berulang lagi dari proses awal,” tegas Shamy Ardian.

Dalam praktiknya, terdapat setidaknya empat tahapan dalam proses balik nama, yaitu dasar hukum peralihan hak, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris, pembayaran pajak dan bea, serta pencatatan resmi di Kantor Pertanahan. Masing-masing tahapan tersebut memiliki konsekuensi biaya yang perlu disiapkan masyarakat.

Adapun biaya yang harus dipenuhi antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pembuatan akta hibah atau waris, biaya layanan di Kantor Pertanahan, termasuk juga biaya PNBP, serta pajak lainnya sesuai kondisi objek tanah. Besaran biaya tersebut dapat berbeda di setiap daerah. Adapun besaran biaya layanan di Kantor Pertanahan dapat dihitung berdasarkan nilai tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, dengan rumus nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000. Untuk melihat estimasi biaya, masyarakat dapat langsung menghitungnya di aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam proses pengurusan peralihan hak karena waris, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pemohon diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir permohonan di atas materai, serta melampirkan surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan. Selain itu, perlu disertakan fotokopi identitas para ahli waris atau kuasa berupa KTP dan KK yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, sertifikat tanah asli, akta kematian, serta Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen lain yang turut dibutuhkan meliputi akta wasiat notariil (jika ada), fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Untuk perolehan tanah dengan nilai lebih dari Rp60 juta, juga wajib melampirkan bukti SSP/PPH.

Sementara itu, dalam pengurusan hibah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan administratif yang tidak jauh berbeda. Formulir permohonan harus diisi dan ditandatangani di atas materai, disertai surat kuasa apabila diwakilkan. Pemohon wajib melampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima hibah (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta menyerahkan sertifikat tanah asli. Dokumen penting lainnya adalah akta hibah yang dibuat oleh PPAT, serta izin pemindahan hak apabila pada sertifikat tercantum ketentuan tersebut. Selain itu, pemohon perlu menyertakan fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan. Untuk nilai tanah di atas Rp60 juta, juga diwajibkan melampirkan bukti SSP/PPH.

Shamy Ardian mengingatkan, biaya pengurusan bisa terasa mahal karena dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang meningkat, adanya denda keterlambatan, serta dokumen lama yang belum diperbarui. “Nah ini kalau semakin ditunda, biasanya biaya makin meningkat dan terasa mahal,” pungkasnya. 

     

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Daerah ini masuk dalam nominasi kabupaten berprestasi pada ajang Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.

Penilaian dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/4). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin hadir bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan capaian serta inovasi yang telah dijalankan.

Di hadapan tim penilai, Bupati memaparkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pada 2025, PAD Lombok Timur tercatat mencapai Rp556 miliar. Capaian tersebut didukung oleh digitalisasi sistem melalui penerapan SIPDAH terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, serta kolaborasi dengan platform e-commerce. Tahun 2026, Pemda menargetkan seluruh pajak daerah dilakukan secara non-tunai, seluruh desa aktif digital, serta mayoritas wajib pajak menggunakan kanal digital dengan sistem pemantauan real-time.

Selain mengejar pendapatan, Pemda juga menekankan peran BUMD sebagai penyedia layanan publik. Enam BUMD yang dimiliki diarahkan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, dan akses pembiayaan bagi UMKM.

Dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pemda menerapkan skema pemanfaatan melalui kerja sama operasional dengan pihak ketiga. Hasilnya dibagi dengan komposisi 40 persen untuk daerah dan 60 persen bagi mitra, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, sektor kesehatan juga mengalami transformasi melalui penerapan BLUD pada rumah sakit dan puskesmas. Skema ini dinilai memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga layanan dapat ditingkatkan secara efisien tanpa mengedepankan keuntungan semata.

Pemda juga mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat penanganan wilayah rawan gelap yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Penilaian ini melibatkan tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Ditjen Otonomi Daerah. Pemenang nantinya akan ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing.

     

Sekda Lotim Temui Massa Ganas, Akui Harga LPG 3 Kg Tak Stabil

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur Saat Temui Masa Aksi

Okenews.net- Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, turun langsung menemui massa dari Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) yang menggelar aksi pada Senin (20/4). Dalam pertemuan tersebut, Ganas menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan elpiji 3 kilogram serta harga yang dinilai tidak stabil di pasaran.

Menanggapi hal itu, Sekda menjelaskan bahwa sesuai ketentuan pemerintah, harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp18.000. Namun, ia mengakui kondisi di lapangan berbeda karena masyarakat lebih banyak membeli di pengecer, sehingga harga melonjak di atas HET.

“Di tingkat pangkalan, harga sudah ditetapkan Rp18.000. Tapi karena pembelian banyak dilakukan di pengecer, harga menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Ia juga tidak menampik bahwa dalam kondisi kelangkaan, harga elpiji 3 kg bisa mencapai Rp22.000 hingga Rp30.000 per tabung. Selain itu, Pemda mengakui adanya keterlambatan dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, persoalan ini juga dipengaruhi oleh keterlambatan pasokan dari Pertamina serta penggunaan elpiji subsidi yang tidak tepat sasaran. Sejumlah sektor usaha seperti hotel, restoran, hingga peternak ayam disebut turut menggunakan gas bersubsidi, padahal tidak diperuntukkan bagi mereka.

Di Lombok Timur sendiri, tercatat sekitar 253 usaha peternakan ayam yang seharusnya tidak menggunakan elpiji subsidi. Para pelaku usaha tersebut, lanjut Sekda, telah sepakat untuk beralih secara bertahap ke elpiji non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

“Karena masih dalam masa transisi, Pemda sedang mengajukan penambahan kuota ke Pertamina agar kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin, tetap terpenuhi,” jelasnya.

Sekda menegaskan, aspirasi yang disampaikan Ganas akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengajuan tambahan kuota tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan organisasi masyarakat dalam Satuan Tugas (Satgas) pengawasan elpiji bersubsidi.

Pemda pun mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi distribusi gas subsidi dengan melaporkan jika menemukan penyalahgunaan.

“Kami minta masyarakat melapor jika ada penggunaan elpiji di luar ketentuan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh satgas dan pihak berwenang,” pungkasnya.

     

Pemda Lotim Cari Solusi Gas dan Kualitas DOC, Bupati: Jangan Panik Hadapi Isu

Foto: Bupati Dalam Rapat Koordinasi bersama Pelaku Usaha Peternak Ayam Broiler

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi bersama para pelaku usaha peternakan ayam broiler, Senin (20/4), di ruang rapat Bupati. Pertemuan ini dipimpin langsung Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta dihadiri perusahaan mitra dan peternak.

Rapat tersebut difokuskan pada penyelarasan kebijakan peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non subsidi, sekaligus memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC) bagi peternak.

Bupati Haerul Warisin menegaskan, forum tersebut harus menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Ia mengingatkan agar para pihak tidak terpancing isu yang dapat memicu kepanikan.

“Yang terpenting kita cari jalan keluar bersama. Jangan sampai isu yang beredar justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi kesiapan peternak untuk beralih ke elpiji non subsidi. Ia meminta perusahaan mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi turut berperan aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak.

Sebagai langkah lanjutan, Bupati menginstruksikan Dinas Peternakan untuk melakukan pendataan jumlah kandang serta menghitung kebutuhan gas non subsidi secara menyeluruh di Lombok Timur.

Selain persoalan energi, kualitas DOC juga menjadi perhatian utama. Bupati meminta perusahaan memastikan distribusi bibit ayam yang unggul, serta meningkatkan pembinaan kepada peternak, termasuk dalam hal manajemen pemeliharaan dan penggunaan energi yang tepat.

Ia juga membuka opsi penggunaan alternatif penghangat kandang, seperti kompor berbahan oli bekas. Namun, efektivitasnya akan diuji terlebih dahulu guna memastikan tidak berdampak pada pertumbuhan ayam.

Di sisi lain, perwakilan perusahaan mitra menyatakan kualitas DOC yang disalurkan telah sesuai standar. Jika ditemukan hasil yang kurang optimal, hal itu disebut lebih dipengaruhi oleh kondisi kandang dan manajemen pemanasan yang belum maksimal.

Perusahaan juga menyatakan tidak keberatan dengan peralihan ke elpiji non subsidi, selama ketersediaannya terjamin. Mereka menilai selisih biaya produksi relatif kecil, namun meminta adanya fleksibilitas bagi peternak kecil selama masa transisi.

Sementara itu, perwakilan asosiasi peternak, Ridatul Yasa, mengungkapkan masih ditemukan DOC dengan bobot di bawah standar. Ia juga berharap pembinaan dari dinas dan perusahaan dapat dilakukan lebih intensif.

Peternak turut menyoroti kelangkaan elpiji non subsidi di lapangan, khususnya tabung 12 kilogram yang disebut sulit diperoleh karena tingginya permintaan.

Menutup rapat, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan sekaligus melindungi peternak rakyat.

“Pemda ingin semua pihak berjalan seimbang. Perusahaan nyaman berusaha, peternak juga mendapatkan pembinaan yang baik,” tandasnya.

Rapat lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan implementasi hasil kesepakatan berjalan optimal.

     

Persaingan Ketat Warnai Kejurprov ORADO NTB 2026 di Mataram

Okenews.net- Semangat sportivitas mewarnai pelaksanaan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Federasi ORADO ( Organisasi Domino Nasional )  Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 yang sukses digelar pada 19 April 2026 di Kota Mataram.

Ajang bergengsi ini menjadi panggung mencari talenta handal  bagi para atlet domino terbaik dari seluruh Pengurus Cabang (Pengcab) ORADO kabupaten/kota se-NTB untuk menunjukkan kemampuan, strategi, dan ketangkasan mereka dalam kompetisi yang berlangsung kompetitif dan penuh integritas.

Kejurprov tahun ini mencatat partisipasi penuh dari seluruh Pengcab ORADO se-NTB, di mana masing-masing mengutus dua tim terbaiknya. Setiap tim terdiri dari dua atlet yang didampingi oleh official, sehingga menghadirkan puluhan atlet yang saling beradu kemampuan. 

Kehadiran jajaran pengurus serta tokoh olahraga daerah turut menambah semarak sekaligus menunjukkan dukungan terhadap pengembangan olahraga domino di NTB.

Ketua ORADO NTB, I Putu Dedy Saputra, menegaskan bahwa Kejurprov merupakan bagian penting dari strategi pembinaan atlet di daerah. Ia menyebut keikutsertaan seluruh Pengcab sebagai bukti soliditas organisasi dalam mencetak atlet berprestasi. 

"ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan juga sarana memperkuat kesiapan NTB untuk bersaing di tingkat nasional," kata I Putu Dedy Saputra, Senin 20 April 2026 di Mataram

Selanjutnya Putu Dedy mengatakan, untuk menjaga kualitas dan keadilan pertandingan, panitia menunjuk Abdurahman sebagai wasit utama yang memimpin jalannya kompetisi. 

"Dengan pengalaman yang dimiliki, kepemimpinan wasit dinilai mampu memastikan seluruh pertandingan berjalan sesuai aturan yang berlaku secara nasional, sehingga memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta," ujar Putu Dedy. 

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana, Shandi Maulani Ahmad, menyampaikan apresiasi atas kelancaran kegiatan serta tingginya antusiasme peserta.

 Ia menilai pelaksanaan Kejurprov berlangsung sangat kompetitif dan menunjukkan bahwa pembinaan olahraga domino di NTB berjalan dengan baik. 

"Fokus selanjutnya, menurutnya, adalah mempersiapkan para juara untuk berlaga di tingkat nasional," kata Shandi Maulani Ahmad 

Selanjutnya I Putu Dedy Saputra menambahkan,  Prestasi para atlet di Kejurprov ini akan menjadi dasar penentuan kontingen NTB yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ORADO di Megamendung, Bogor, pada 24 April 2026. 

"Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, para atlet dan official diharapkan mampu menjaga kondisi serta performa terbaik demi membawa nama baik Nusa Tenggara Barat di kancah nasional," tandas I Putu Dedy Saputra. 

Sementara itu sebagai organisasi olahraga, ORADO NTB terus berkomitmen mengembangkan potensi masyarakat di cabang olahraga domino melalui pembinaan berkelanjutan dan kompetisi yang berkualitas. 

Kejurprov ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendorong lahirnya atlet-atlet unggulan yang siap berprestasi di tingkat nasional hingga lebih tinggi lagi.

Minggu, 19 April 2026

     

Menteri Nusron Pastikan Lahan di Indramayu Tidak Masuk ke LSD

Okenews.net - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau lokasi permohonan penggunaan lahan sawah yang direncanakan untuk kawasan industri di Kabupaten Indramayu. Peninjauan ini ia lakukan disela-sela kegiatanya saat melaksanakan kunjungan kerja di Indramayu. 

“Kita ingin memastikan apakah lahan tersebut masuk wilayah KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, red) atau tidak,” ujar Menteri Nusron di Indramayu, Minggu (19/04/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, lahan yang ia tinjau tersebut akan digunakan untuk menopang program hilirisasi industri. Namun demikian, pemerintah tetap mengedepankan prinsip keseimbangan antara pembangunan industri dan perlindungan lahan pertanian produktif.

"Untuk memastikan kesesuaian tata ruangnya, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas PU yang membidangi tata ruang atau dinas provinsi terkait,” kata Menteri Nusron.

Terkait rencana ini, Menteri Nusron menegaskan bahwa pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian sebagai penopang utama program ketahanan pangan nasional.

“Kami ingin lahan sawah agar tidak banyak beralih fungsi dan untuk menjaga serta menopang program ketahanan pangan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sabtu, 18 April 2026

     

Menteri Nusron Ingin Santri Dikader sebagai Pelaksana Kebijakan di Bidang STEM

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memotivasi santri di Pondok Pesantren Al-Bahjah untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa, khususnya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sambutannya di kegiatan Pendampingan Santri Kelas XII SMAIQu Al-Bahjah, Sabtu (18/04/2026), Menteri Nusron mengatakan bahwa selain menjadi kader ulama, santri juga berpeluang untuk berkontribusi sebagai pelaksana kebijakan negara.

“Kalau ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara, selain dikader sebagai ulama, Adik-Adik sekalian bisa jadi _hikmatal hukama_ atau kader pelaksana kebijakan,” ujar Menteri Nusron, di hadapan Buya Yahya selaku Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah.

Menteri Nurson menjelaskan, _hikmatal hukama_ mencakup berbagai peran strategis dalam pemerintahan, baik sebagai teknokrat maupun birokrat yang bertugas membantu pengambilan kebijakan di berbagai sektor. Menurutnya, posisi tersebut sangat penting dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Kekuatan suatu negara, menurut Menteri Nusron juga dipengaruhi dengan penguasaan bidang STEM _(science, technology, engineering, and mathematics)_ sebagai fondasi. Ia mencontohkan ketahanan Iran di tengah tekanan global sebagai hasil dari kemandirian di sektor pangan, energi, dan teknologi. “Kenapa Iran bertahan, karena swasembada pangan, swasembada energi, dan memiliki teknologi yang kuat,” jelasnya.

Karena itu, Menteri Nusron mendorong santri untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan di bidang-bidang strategis, seperti teknologi pangan, energi, hingga geologi. Ia menilai, penguasaan sektor tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga memaparkan sedikitnya 10 sektor penting yang membutuhkan peran _hikmatal hukama_. Peran tersebut adalah pertahanan keamanan, hukum, keuangan, pangan, energi, telekomunikasi, kesehatan, logistik, manufaktur, serta pendidikan dan pelatihan.

Menutup pesannya bagi para santri, Menteri Nusron mengingatkan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda saat ini. “Jangan ragu, negara ini membutuhkan para santri. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Apalagi saat Indonesia memasuki usia 100 tahun, maju tidaknya salah satunya ditentukan oleh santri yang hari ini lulus SMA,” pungkasnya. 

     

Halal Bihalal PGRI Pringgabaya, Sekda Tekankan Peran Guru dan Jaminan Kesejahteraan

Foto: Sekertaris Daerah dalam Halal Bihalal PGRI Peringgabaya

Okenews.net– Keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Pringgabaya menggelar Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan pelepasan guru purnabakti, Sabtu (18/4). Kegiatan berlangsung di halaman SMPN 1 Pringgabaya dan dihadiri ratusan guru.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, yang hadir mewakili Bupati H. Haerul Warisin, menyampaikan pesan agar para pemimpin daerah mampu bergerak cepat dalam menangkap peluang dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk program maupun tambahan anggaran pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga memberikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi dan loyalitas mereka dalam menjaga kebersamaan. Ia menilai momentum Halal Bihalal harus menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pengabdian di dunia pendidikan.

Menurutnya, arah pembangunan pendidikan di Lombok Timur telah tertuang jelas dalam dokumen perencanaan daerah. Pemerintah, melalui sinergi dengan BKPSDM, berkomitmen memperhatikan status kepegawaian tenaga pendidik, khususnya mendorong guru paruh waktu menjadi penuh waktu demi peningkatan kesejahteraan.

Sekda menegaskan, peran guru sangat vital sebagai ujung tombak pendidikan, terutama dalam memperkuat karakter siswa di tengah derasnya arus informasi. Ia juga mengingatkan pentingnya sikap adaptif agar mampu menghadapi tantangan zaman.

Selain itu, ia menyinggung rencana pembangunan Sekolah Garuda di wilayah Pringgabaya yang ditujukan untuk mencetak generasi unggul dengan kemampuan teknologi tinggi.

Terkait isu PPPK, Sekda meminta para guru tetap optimistis. Ia memastikan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan nasib tenaga pendidik agar mendapatkan kepastian dan peningkatan kesejahteraan.

“Di Lombok Timur, kebijakan kepala daerah sangat berpihak kepada guru. Upaya komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan,” ujarnya.

Sekda juga berpesan agar para guru turut menjaga kondusivitas di media sosial dengan memperkuat solidaritas dan saling mendukung.

Sementara itu, Ketua Panitia Mukhsin mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan mempererat silaturahmi antaranggota PGRI sekaligus menjadi momen saling memaafkan usai Idul Fitri.

Acara juga diisi dengan prosesi pelepasan guru purnabakti sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Pada kesempatan tersebut, Sekda menyerahkan cinderamata secara simbolis kepada perwakilan guru yang telah memasuki masa purna tugas.

Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala BKPSDM Lombok Timur sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap peran strategis guru dalam pembangunan daerah.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi