.png)
 |
| Foto: Bupati Dalam Rapat Koordinasi bersama Pelaku Usaha Peternak Ayam Broiler |
Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi bersama para pelaku usaha peternakan ayam broiler, Senin (20/4), di ruang rapat Bupati. Pertemuan ini dipimpin langsung Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta dihadiri perusahaan mitra dan peternak.
Rapat tersebut difokuskan pada penyelarasan kebijakan peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non subsidi, sekaligus memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC) bagi peternak.
Bupati Haerul Warisin menegaskan, forum tersebut harus menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Ia mengingatkan agar para pihak tidak terpancing isu yang dapat memicu kepanikan.
“Yang terpenting kita cari jalan keluar bersama. Jangan sampai isu yang beredar justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi kesiapan peternak untuk beralih ke elpiji non subsidi. Ia meminta perusahaan mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi turut berperan aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak.
Sebagai langkah lanjutan, Bupati menginstruksikan Dinas Peternakan untuk melakukan pendataan jumlah kandang serta menghitung kebutuhan gas non subsidi secara menyeluruh di Lombok Timur.
Selain persoalan energi, kualitas DOC juga menjadi perhatian utama. Bupati meminta perusahaan memastikan distribusi bibit ayam yang unggul, serta meningkatkan pembinaan kepada peternak, termasuk dalam hal manajemen pemeliharaan dan penggunaan energi yang tepat.
Ia juga membuka opsi penggunaan alternatif penghangat kandang, seperti kompor berbahan oli bekas. Namun, efektivitasnya akan diuji terlebih dahulu guna memastikan tidak berdampak pada pertumbuhan ayam.
Di sisi lain, perwakilan perusahaan mitra menyatakan kualitas DOC yang disalurkan telah sesuai standar. Jika ditemukan hasil yang kurang optimal, hal itu disebut lebih dipengaruhi oleh kondisi kandang dan manajemen pemanasan yang belum maksimal.
Perusahaan juga menyatakan tidak keberatan dengan peralihan ke elpiji non subsidi, selama ketersediaannya terjamin. Mereka menilai selisih biaya produksi relatif kecil, namun meminta adanya fleksibilitas bagi peternak kecil selama masa transisi.
Sementara itu, perwakilan asosiasi peternak, Ridatul Yasa, mengungkapkan masih ditemukan DOC dengan bobot di bawah standar. Ia juga berharap pembinaan dari dinas dan perusahaan dapat dilakukan lebih intensif.
Peternak turut menyoroti kelangkaan elpiji non subsidi di lapangan, khususnya tabung 12 kilogram yang disebut sulit diperoleh karena tingginya permintaan.
Menutup rapat, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan sekaligus melindungi peternak rakyat.
“Pemda ingin semua pihak berjalan seimbang. Perusahaan nyaman berusaha, peternak juga mendapatkan pembinaan yang baik,” tandasnya.
Rapat lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan implementasi hasil kesepakatan berjalan optimal.
