Pemda Lombok Timur dan BPJS Kesehatan Luncurkan Tim Smart JKN, Dorong Pelayanan Kesehatan Lebih Baik

Hermanamrullah    Juli 08, 2025   

Pemda Lombok Timur dan BPJS Kesehatan Luncurkan Tim Smart JKN, Dorong Pelayanan Kesehatan Lebih Baik

Pemda Lotim Bersama Kepala cabang BPJS Kesehatan.

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Tim Smart JKN dan penandatanganan kerja sama program PESIAR bersama BPJS Kesehatan Lombok Timur, Selasa (08/07/2025), di Kantor Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang aktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah. Menurutnya, kerja sama yang baik ini telah membantu menyelesaikan berbagai kendala pelayanan kesehatan dengan cepat.

"Perhatian dan kerja sama luar biasa dari BPJS Kesehatan bersama Pemda Lombok Timur membuat banyak masalah bisa segera tertangani," ujar Bupati.

Bupati juga mengingatkan pihak puskesmas dan rumah sakit untuk tidak lagi meminta kartu BPJS, karena cukup menggunakan KTP. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan obat agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan layanan.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani, menyoroti tantangan besar yang dihadapi, yaitu meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan hingga 80% pada 2025, sesuai target RPJMN. Saat ini, angka keaktifan peserta masih di kisaran 72%, akibat penangguhan kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada sekitar 95 ribu peserta di Lombok Timur.

Meski begitu, Elly optimis target tersebut bisa tercapai berkat dukungan Tim Smart JKN yang terdiri dari berbagai OPD, seperti Bappeda, Dinsos, Dukcapil, DPMD, hingga BKPSDM. Tim ini diharapkan mampu mewujudkan layanan yang setara, mudah, akuntabel, responsif, dan terintegrasi (SMART).

Sebagai bentuk apresiasi, Elly menyebut Tim Smart JKN Lombok Timur akan diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional dalam rangka HUT BPJS Kesehatan.

Wujud Toleransi, Polres Lombok Utara Resmikan Vihara

Hermanamrullah    Juli 08, 2025   

Wujud Toleransi, Polres Lombok Utara Resmikan Vihara

Peresmian Vihara, Polres Kabupaten Lombok Utara

Okenews.net- Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., meresmikan Vihara Diraya Manggala yang dibangun di lingkungan Markas Komando (Mako) Polres Lombok Utara, Selasa (08/07/2025).

Nama Diraya Manggala berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pelindung bijaksana demi menciptakan kedamaian agung.

Pembangunan vihara ini merupakan bentuk komitmen Polres Lombok Utara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman antarumat beragama, khususnya di lingkungan internal Polri.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri pejabat utama Polres Lombok Utara, Ketua Bhayangkari Cabang Ny. Heny Agus Purwanta beserta staf, Ketua FKUB, perwakilan pemerintah daerah, tokoh agama Buddha, tokoh masyarakat, serta umat Buddha dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa kehadiran Vihara Diraya Manggala menjadi simbol dukungan terhadap kebebasan beragama dan pelayanan spiritual bagi personel serta masyarakat.

"Dengan diresmikannya vihara ini, maka Polres Lombok Utara kini memiliki empat rumah ibadah yang lengkap: masjid, gereja, pura, dan vihara. Ini mencerminkan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman," ujar Kapolres.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, penandatanganan prasasti, doa bersama, dan ramah tamah. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan.

Polres Lombok Utara berharap, kehadiran rumah ibadah yang lengkap ini dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam mendukung kerukunan antarumat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Bupati Lotim Dorong Bidan Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Hermanamrullah    Juli 07, 2025   

Bupati Lotim Dorong Bidan Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Bupati Lombok Timur. H. Hairul Warisin

Okenews.net- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya peran bidan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan menangani stunting. Hal ini ia sampaikan saat peringatan HUT ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada Senin (07/07/2025) di Ballroom Kantor Bupati.

Mengacu data Dinas Kesehatan, pada tahun 2024 terdapat 157 kasus kematian bayi dan 24 kasus kematian ibu di Lombok Timur. Sementara di tahun 2025 hingga awal Juli, tercatat 69 kasus kematian bayi dan 8 kasus kematian ibu. Bupati mengingatkan agar angka ini tidak melebihi tahun sebelumnya.

“Ini harus menjadi program utama ibu-ibu sekalian. Lakukan evaluasi dan cari tahu penyebabnya, lalu ambil langkah pencegahan,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Bupati menjanjikan hadiah khusus jika IBI berhasil menurunkan AKB secara signifikan menjelang HUT ke-75 tahun depan. Ia juga berkomitmen memberikan lahan untuk pembangunan sekretariat atau klinik IBI.

“Mudah-mudahan dengan kerja keras IBI, kita bisa menyelamatkan lebih banyak ibu dan bayi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak dini. “Jangan sampai anak-anak yang baru lahir mengalami stunting. Ini tanggung jawab kita bersama,” imbuhnya.

Ketua Pengurus Daerah IBI NTB Hj. Rokhliana menekankan peran IBI dalam menyiapkan generasi emas 2045 melalui penurunan AKI, AKB, dan stunting dengan layanan kesehatan yang menyeluruh.

Ketua IBI Lombok Timur, Inna Fakhria, menyoroti pentingnya bidan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, serta memperjuangkan hak kesehatan perempuan.

Pada acara tersebut, IBI memberikan penghargaan kepada ranting dengan capaian tertinggi pelayanan kontrasepsi jangka panjang (MKJP), serta penghargaan khusus kepada penggerak donor darah dengan sasaran terbanyak.

Peringatan HUT IBI ke-74 menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu-anak, dan menjalin kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.

Fauzan Khalid Dorong Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu Secara Berkelanjutan

Hermanamrullah    Juli 07, 2025   

Fauzan Khalid Dorong Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu Secara Berkelanjutan

Fauzan Khalid, Anggota DPR RI Komisi II

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (07/07/2025).

Fauzan yang juga merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Pulau Lombok ini menyebut, peningkatan kapasitas tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga penguasaan materi dan pengetahuan mendalam mengenai proses demokrasi dan kepemiluan di Indonesia.

“Saya kira sangat penting bagi KPU dan Bawaslu untuk merancang program-program peningkatan kapasitas yang bersifat berkelanjutan. Tidak cukup satu kali dalam satu periode, tapi harus menjadi agenda tahunan yang konsisten,” ujar Fauzan.

Mantan Bupati Lombok Barat dua periode itu juga mendorong agar alokasi anggaran diperkuat untuk mendukung program pelatihan teknis maupun pendidikan kepemiluan. Menurutnya, penguatan kapasitas ini bukan hanya untuk jajaran komisioner, melainkan juga bagi petugas sekretariat yang menjadi ujung tombak teknis penyelenggaraan pemilu.

“Petugas di sekretariat harus dibekali dengan kemampuan teknis dan pemahaman mendalam soal kepemiluan. Begitu juga komisioner, meskipun masa tugas mereka terbatas, pelatihan tetap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan demokrasi,” tambahnya.

Fauzan juga menyoroti pentingnya penyelenggara pemilu memiliki integritas dan wawasan kebangsaan yang kuat. Ia menilai, hal itu akan menciptakan pelaksanaan pemilu yang kredibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Lebih jauh, Fauzan mengingatkan agar sosialisasi dan pendidikan pemilih (sosdiklih) tetap menjadi prioritas, bahkan ditingkatkan intensitasnya.

“Jangan kurangi frekuensinya. Jika bisa, justru ditambah. Tugas penyelenggara pemilu tidak hanya saat hari pemilu, tetapi juga mencakup proses pendidikan dan penyadaran masyarakat sepanjang waktu,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi bisa dikemas lebih kreatif dengan mengikuti tren masyarakat, serta melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, dan kampus sebagai mitra strategis dalam pendidikan politik.

“Pendidikan politik seperti ini tidak membutuhkan anggaran besar, tapi manfaatnya sangat besar bagi kelangsungan demokrasi kita,” tutup Fauzan.

Masjid Nurul Hadi di Sakra Timur Mulai Dibangun, Bupati Letakkan Batu Pertama

Hermanamrullah    Juli 07, 2025   

Masjid Nurul Hadi di Sakra Timur Mulai Dibangun, Bupati Letakkan Batu Pertama

Momnt peletakan batu pertama di masjid Nurul Hadi Gereneng

Okenews.net- Pembangunan Masjid Nurul Hadi di Dusun Batu Tameng, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, resmi dimulai pada Senin (07/07/2025). Tanda dimulainya pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.

Acara tersebut berlangsung penuh semangat kebersamaan dan gotong-royong. Hadir dalam acara ini Kepala Desa Gereneng Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kegiatan dimulai dengan doa bersama untuk kelancaran pembangunan dan kemaslahatan umat.

Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan arti nama "Nurul Hadi" sebagai simbol iman dan kebenaran, serta berharap masjid ini menjadi pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan masyarakat.

Bupati juga menyebut Lombok Timur dikenal sebagai Kabupaten 1.000 Masjid, mencerminkan tingginya semangat masyarakat dalam membangun tempat ibadah. Ia mengapresiasi kekompakan warga Gereneng Timur yang memulai pembangunan masjid ukuran 25x20 meter dengan dana swadaya awal sebesar Rp 500 juta, meski total biaya diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.

Pemkab Lombok Timur turut mendukung dengan menyumbang 300 sak semen. Bupati juga mengajak masyarakat terus bersedekah dan bergotong-royong demi kelancaran pembangunan.

 "Sedekah sedikit untuk rumah Allah akan diganti berlipat saya juga berharap agar Masjid Nurul Hadi menjadi pusat ibadah dan pemberdayaan umat di Gereneng Timur." Pungkasnya

Fauzan Khalid Desak Pemerintah Kembalikan Status Tiga Gili untuk Rakyat

Hermanamrullah    Juli 06, 2025   

Fauzan Khalid Desak Pemerintah Kembalikan Status Tiga Gili untuk Rakyat

Fauzan Khalid, Anggota DPR RI Dapil II

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzan Khalid, mendesak pemerintah agar mengubah status Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari kawasan konservasi hutan menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Status konservasi ini diberlakukan sejak tahun 2021. Padahal sebelumnya, kawasan tersebut berstatus HPL, bahkan banyak pelaku usaha pariwisata di tiga gili itu telah mengantongi izin seperti Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Desakan tersebut disampaikan Fauzan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (01/07/2025).

Fauzan yang juga pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode itu menyatakan, perubahan status menjadi kawasan konservasi membuat para pelaku usaha di tiga gili kesulitan memperoleh izin usaha dan kepemilikan lahan. Namun ironisnya, mereka tetap dibebankan kewajiban membayar pajak.

“Ironisnya, teman-teman di BPN pun tidak tahu bahwa Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Tiba-tiba saja BPN menerima SK penetapan dari kementerian terkait. Padahal warga sudah punya sertifikat lahan sejak 1980-an,” ujarnya.

Fauzan menilai, kondisi ini membuat para pelaku usaha terkesan menjalankan aktivitas secara ilegal, karena tidak bisa lagi mengurus izin resmi. Ia pun meminta Menteri ATR/BPN segera membentuk tim terpadu lintas sektoral untuk meninjau ulang status kawasan tersebut.

“Saya mohon kepada Pak Menteri Nusron agar segera mengubah status konservasi ini. Bentuk tim lintas kementerian agar kawasan ini bisa dikelola kembali melalui HPL. Kasihan rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari jasa wisata di tiga gili ini,” tegasnya.

Menurut Fauzan, meski telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, ketiga gili tersebut seharusnya tetap bisa dimanfaatkan masyarakat secara legal untuk usaha jasa pariwisata. Sebagai imbalannya, masyarakat juga akan berkomitmen menjaga kelestarian alam dan biota laut.

“Justru kalau ditutup total, masyarakat akan kehilangan penghasilan, dan ini bisa menjadi bumerang bagi konservasi itu sendiri. Biarkan masyarakat tetap berusaha, karena mereka juga yang paling menjaga kelestarian tiga gili tersebut,” imbuhnya.

Fauzan juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah berulang kali mengajukan permohonan perubahan status kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air sejak 2022. Namun hingga kini, belum ada kejelasan dari pemerintah pusat.

Padahal, sektor wisata tiga gili ini menyumbang sekitar 60 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

“Kalau kawasan ini terus dibatasi secara administratif dan legal, yang rugi bukan hanya masyarakat, tapi juga daerah. Ini harus segera diselesaikan,” tutup Fauzan.