.png)
 |
| Dprd Lombok Timur |
Okenews.net- Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga Senin (6/4/2026) belum juga teratasi. Kondisi ini memicu reaksi DPRD Lombok Timur yang memanggil Dinas Perdagangan bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi.
Meski pemerintah daerah telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke agen dan pangkalan, distribusi gas bersubsidi tersebut dinilai masih belum berjalan optimal. Di lapangan, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan LPG, bahkan harus antre berjam-jam tanpa jaminan memperoleh jatah.
Situasi ini menjadi sorotan serius karena LPG 3 kg merupakan kebutuhan utama bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Kelangkaan juga berdampak pada lonjakan harga di tingkat pengecer yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000 per tabung.
Dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPRD Lombok Timur, Koordinator Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) Lotim, Hadi Tamara, mengkritik keras kinerja pemerintah daerah dan pihak terkait distribusi. Ia menilai pemerintah terkesan tidak hadir di tengah kesulitan masyarakat.
“Fakta di lapangan, masyarakat tidak mendapatkan gas. Lalu di mana peran pemerintah?” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, menyatakan pihaknya terus melakukan pengawasan distribusi, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Ia memastikan pemantauan akan tetap dilakukan agar distribusi LPG berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman, menegaskan perlunya langkah tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan aparat penegak hukum.
Menurutnya, praktik penimbunan, penjualan di atas HET, hingga penyalahgunaan LPG bersubsidi harus ditindak tanpa kompromi.
“Semua pihak yang melanggar harus ditindak tegas agar distribusi kembali normal dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
