.png)
 |
| Atr/Bpn |
Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu, termasuk proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN akan fokus pada tiga aspek utama guna memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai rencana, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah.
“Kami memastikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk proyek, sehingga pembangunan ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga kuat secara spasial dan legal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini tengah berlangsung telah memasukkan agenda perlindungan kawasan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa. Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk pemerintah pusat.
Selain itu, ATR/BPN juga membuka ruang percepatan penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut resmi masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan KKPR dengan tetap memperhatikan kewenangan lintas sektor, baik di kawasan laut, kawasan hutan, maupun wilayah lainnya,” tegas Ossy.
Dari sisi pengadaan tanah, ATR/BPN juga menyatakan kesiapan mendukung seluruh tahapan pembangunan infrastruktur pesisir tersebut. Namun demikian, Ossy menilai keberhasilan proyek membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih kuat.
Ia mendorong pembentukan working group terpadu agar integrasi data dan sinkronisasi peta antarlembaga dapat berjalan maksimal.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani persoalan pesisir Pantura.
“Penanganannya tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, dengan melibatkan seluruh pihak terkait,” kata AHY.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
