.png)
Sinergi tersebut dikemas melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat ke Kabupaten Lombok Timur dengan tema “Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah”, Kamis (30/7).
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyambut baik kunjungan TPID Sumbawa Barat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial karena pergerakan harga, khususnya komoditas pangan, dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi hingga kondisi iklim dapat memberikan pengaruh terhadap harga di tingkat masyarakat. Karena itu, menurut Edwin, kerja sama antardaerah menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika tersebut.
“Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Wabup Edwin.
Ia menjelaskan, Pemkab Lombok Timur selama ini menerapkan strategi 4K sebagai pijakan dalam pengendalian inflasi. Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Implementasinya dilakukan melalui sejumlah program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Di sektor pertanian misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk pengadaan bibit tanaman dalam polybag yang diperuntukkan bagi anggota PKK dan GOW.
Selain itu, Pemkab Lombok Timur juga membangun greenhouse untuk pengembangan cabai dan komoditas hortikultura dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar. Fasilitas tersebut dikelola BUMD PD Agro Selaparang sebagai salah satu upaya memperkuat produksi pangan daerah.
Intervensi juga dilakukan melalui sektor perlindungan sosial. Dinas Sosial menyalurkan bantuan belanja sembako dengan anggaran sekitar Rp30 miliar yang menyasar lebih dari 198 ribu rumah tangga pada desil 1 hingga 3.
Tak hanya bantuan pangan, pemerintah juga mengalokasikan bantuan tunai sekitar Rp3 miliar bagi guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah.
Beragam program tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Lombok Timur menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.
Melalui kegiatan Capacity Building ini, Lombok Timur dan Sumbawa Barat diharapkan tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan inflasi yang semakin dinamis.
