.png)
Peluncuran itu dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haerul Warisin mengapresiasi keterlibatan para agen dan masyarakat yang ikut mendukung penerapan sistem digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, keberadaan agen menjadi bagian penting untuk membantu masyarakat memahami sekaligus menggunakan sistem baru tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
Bagi Haerul, status sebagai daerah pilot project harus dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola data sosial. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan membuat proses pendataan masyarakat menjadi lebih mutakhir dan mampu mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” tegasnya.
Bupati juga mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk bekerja bersama menyukseskan program tersebut. Ia menekankan, proses pendataan tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki nilai sosial karena menyangkut masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.
Sementara itu, Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik dalam laporannya menjelaskan bahwa Lombok Timur termasuk dalam 43 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.
Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat pendaftaran masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan sistem digital dalam perlindungan sosial.
Dengan dimulainya uji coba ini, Pemkab Lombok Timur berharap proses pemutakhiran data masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga basis data perlindungan sosial semakin akurat dan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
