.png)
Kondisi tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).
Menurut Haerul, sebagian pembudidaya lobster di Lombok Timur masih mengandalkan KJA dengan konstruksi sederhana. Kondisi itu dinilai belum sebanding dengan potensi perikanan budidaya yang dimiliki wilayah selatan Lombok Timur.
Selain fasilitas KJA, pembudidaya juga menghadapi keterbatasan freezer untuk menyimpan kebutuhan pakan lobster. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah berulang dari tahun ke tahun.
“Di samping KJA yang sederhana itu, mereka juga sangat-sangat kekurangan freezer, tempat mereka menyimpan makanan untuk lobster. Hampir tidak ada yang mereka punya,” ujar Haerul.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan benih. Menurutnya, keterbatasan benih turut menghambat pengembangan usaha budidaya lobster masyarakat.
Haerul berharap kunjungan Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat pesisir. Ia menyebut nelayan dan pembudidaya lobster masih menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serius, sebagaimana buruh tani.
“Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” katanya.
Kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Titiek mengatakan, berbagai masukan yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bahan Panitia Kerja (Panja) dalam menyusun rekomendasi terkait tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.
Menurutnya, persoalan lobster tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola BBL. Maraknya penyelundupan BBL dinilai menimbulkan kerugian bagi negara maupun nelayan, terlebih harga BBL di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.
Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih perlu diperkuat. Indonesia, kata Titiek, jangan sampai hanya dikenal sebagai pemasok BBL, tetapi harus mampu berkembang menjadi salah satu produsen lobster budidaya terbesar di dunia.
Ia mengakui target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi, tingkat kelangsungan hidup lobster yang belum optimal, sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga lamanya masa budidaya.
Karena itu, percepatan budidaya lobster membutuhkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.
Titiek juga menyebut aspirasi mengenai pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu materi yang akan didalami dalam pembahasan Panja. Namun, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.
Ia berharap pengembangan sektor lobster dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
Dalam dialog bersama rombongan Komisi IV DPR RI, sejumlah nelayan dan pembudidaya turut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Di antaranya keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, serta harga lobster yang masih mengalami fluktuasi.
Aspirasi tersebut menjadi gambaran bahwa pengembangan lobster di Lombok Timur tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam. Dukungan sarana, teknologi, modal, benih, pakan, hingga kepastian pasar dinilai menjadi kunci agar masyarakat pesisir benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas tersebut.
