www.okenews.net: Lombok Timur
Tampilkan postingan dengan label Lombok Timur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lombok Timur. Tampilkan semua postingan

Senin, 08 Juni 2026

Dari Sawah, Pasar, dan Desa. Lombok Timur Tumbuh 7,83 Persen di Awal Kepemimpinan Haerul Warisin


Okenews.net – Kabupaten Lombok Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,83 persen pada Triwulan I Tahun 2026, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tertinggi di Pulau Lombok. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah Smart Haerul Warisin-Edwin mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor ekonomi. 

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut seraya memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja bersama membangun daerah.

Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh masyarakat Lombok Timur serta seluruh jajaran pemerintah daerah. Petani yang tetap berproduksi, nelayan yang terus melaut, pedagang yang menggerakkan pasar, pelaku UMKM yang terus tumbuh, dunia usaha dan seluruh OPD yang bekerja sesuai tugasnya masing-masing telah memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini, ujar Bupati.

Menurut Bupati, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur memiliki karakter yang khas karena tidak ditopang oleh keberadaan tambang besar, kawasan ekonomi khusus, maupun pusat industri berskala nasional.

Kita tidak memiliki tambang emas, tidak memiliki KEK seperti Mandalika, tetapi kita memiliki kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Karena itu saya selalu menegaskan bahwa pertanian harus tetap menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi Lombok Timur. Ketika petani kuat, desa bergerak. Ketika desa bergerak, perdagangan tumbuh, daya beli meningkat dan ekonomi daerah ikut berkembang, tegasnya.

Bupati menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor-sektor produktif masyarakat, memperluas akses permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Dr. H Juaini Taufik menilai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan indikator bahwa arah kepemimpinan dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terimplementasi secara efektif di lapangan.

Menurut Sekda Dr. H JuainiTaufik, sejak awal pemerintahan, Bupati Drs. H Haerul Warisin. M.Si telah memberikan arah yang jelas bahwa pembangunan harus bertumpu pada penguatan ekonomi rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, perluasan akses keuangan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pak Bupati sejak awal menekankan bahwa pembangunan harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Beliau mengarahkan agar seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan yang terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Arahan itu kemudian kita terjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang saling menguatkan, kata Sekda.

Sekda menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari tingginya pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 27,54 persen, tertinggi di antara seluruh lapangan usaha. Kondisi itu menunjukkan meningkatnya inklusi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan dan lembaga keuangan formal. 

Menurutnya, berbagai program yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kerja sama dengan perbankan, serta dorongan pemerintah agar masyarakat memanfaatkan rekening yang telah dimiliki mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Kita melihat masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan, memanfaatkan rekening untuk transaksi ekonomi, menabung, menerima pembayaran dan mengembangkan usaha. Ini menunjukkan bahwa upaya memperluas akses keuangan yang selama ini dilakukan mulai memberikan hasil yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda menilai capaian pertumbuhan ekonomi saat ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran bahwa fondasi pembangunan menuju masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing mulai terbentuk.

Pertumbuhan ekonomi 7,83 persen ini menunjukkan bahwa arah pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terlihat hasilnya pada awal pemerintahan. Gagasan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pertumbuhan perlahan terurai dalam berbagai capaian nyata. Kita melihat pertumbuhan yang lebih terarah, lebih merata dan semakin inklusif, ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis bahwa dengan tetap menjadikan pertanian sebagai pondasi ekonomi, memperkuat UMKM, memperluas akses keuangan dan meningkatkan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai akan menjadi pijakan penting menuju Lombok Timur yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing.

Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum ini. Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan,  tutup Bupati.

Kamis, 28 Mei 2026

Halal Bihalal Idul Adha, Kekompakan Pimpinan Lotim Tuai Apresiasi

Foto: Halal Bihalal Idul Adha

Okenews.net- Momentum halal bihalal Idul Adha di Kabupaten Lombok Timur berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Kebersamaan yang terlihat antara unsur pimpinan daerah dinilai menjadi simbol harmoninya kepemimpinan dalam membangun daerah.

Dalam suasana sederhana namun penuh makna itu, Bupati Lombok Timur tampak menyambut Wakil Bupati dengan penuh keakraban dan rasa hormat. Sikap tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Lombok Timur, Saparwadi.

Menurutnya, momen itu menunjukkan kedewasaan dan keteladanan seorang pemimpin dalam menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan pemerintahan.

“Hal seperti ini penting dilihat masyarakat. Kehangatan dan kebersamaan pimpinan daerah menunjukkan bahwa pemerintahan dibangun dengan rasa saling menghargai. Itu menjadi energi positif bagi masyarakat,” ujar Saparwadi.

Ia juga menilai kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam momentum tersebut mencerminkan profesionalisme birokrasi yang matang. Sikap Sekda dinilai menunjukkan kesiapan dalam menjaga stabilitas dan mendukung jalannya roda pemerintahan secara maksimal.

“Sekda menunjukkan sikap profesional dan memahami posisinya sebagai penguat jalannya pemerintahan serta pelayan administrasi daerah. Kehadiran seperti itu penting untuk menjaga keharmonisan antara kepemimpinan politik dan birokrasi,” tambahnya.

Saparwadi menegaskan, halal bihalal Idul Adha bukan hanya sekadar seremoni silaturahmi, melainkan simbol persatuan dan kekompakan para pemimpin daerah dalam menjaga arah pembangunan Lombok Timur.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan contoh kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam kebijakan, tetapi juga mampu menghadirkan keteduhan, etika, dan rasa saling menghormati dalam setiap momentum publik.

“Ketika pemimpin menunjukkan ketulusan, saling menghormati, dan birokrasi berjalan profesional, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tutupnya.

Selasa, 19 Mei 2026

Lotim Raih Penghargaan Creative Financing, Bupati Iron Apresiasi Kinerja Daerah

Foto: Bupati Lotom asaat Menerima Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Bupati Haerul Warisin menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kategori creative financing pada ajang regional Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Senggigi, Selasa (19/5).

Dalam kategori tersebut, Lombok Timur berhasil meraih posisi kedua dan unggul dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sementara posisi pertama diraih Kabupaten Lombok Barat.

Atas capaian itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp 2 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Kategori creative financing sendiri menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Penilaian mencakup inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, hingga efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUD.

Selain itu, aspek kerja sama dengan badan usaha melalui skema KPDBU, digitalisasi layanan, tata kelola keuangan, serta konsistensi opini LKPD juga menjadi indikator utama dalam penilaian.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah sekaligus dukungan tambahan fiskal.

“Tujuan kita adalah memberikan apresiasi prestasi sekaligus tambahan insentif fiskal. Dana itu digunakan untuk APBD dan bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja tidak terduga,” ujarnya.

Penghargaan tersebut diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selain kategori creative financing, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada daerah berprestasi dalam pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, penanggulangan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting.

Rabu, 13 Mei 2026

Kapolres Lotim Pimpin Sertijab Kasat Intelkam dan Dua Kapolsek

Foto: Serah Terima Jabatan (Sertijab)

Okenews.net – Kapolres Polres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Intelkam, Kapolsek Aikmel, dan Kapolsek Pringgasela, Rabu (13/5).

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Lombok Timur itu menjadi bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polri guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam institusi Polri sebagai bagian dari pengembangan karier dan peningkatan kinerja personel.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan penting untuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier anggota. Kami berharap pejabat yang baru segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah tugas masing-masing,” ujar Kapolres.

Adapun pejabat yang menjalani sertijab yakni AKP Sayum sebagai Kasat Intelkam, IPTU Ichwan Satriawan sebagai Kapolsek Aikmel, dan IPTU Arif Budiman sebagai Kapolsek Pringgasela.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Lalu Rusmaladi mengatakan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Menurutnya, pergantian pejabat di lingkungan Polres Lombok Timur merupakan langkah strategis untuk menjaga optimalisasi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Senin, 04 Mei 2026

Lotim Dorong Pajak Digital, Bupati Launching SIPDAH Berbasis QRIS

Foto: Bupati Beserta Jajaran dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi meluncurkan sistem pembayaran digital melalui aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH), Senin (4/5). Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Rupatama I Kantor Bupati.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transaksi keuangan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Selain itu, digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik berbasis tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati Haerul Warisin mengungkapkan, Lombok Timur telah mencatat berbagai capaian sepanjang 2025, termasuk meraih penghargaan nasional dalam bidang digitalisasi melalui TP2DD. Namun, menurutnya, mempertahankan prestasi tersebut menjadi tantangan tersendiri.

“Mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraih. Karena itu, kita harus terus berinovasi dan mencari strategi terbaik agar capaian ini bisa dipertahankan,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, realisasi PAD Lombok Timur pada 2025 tercatat mencapai 99,50 persen dengan capaian pendapatan menyentuh 101 persen. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan pentingnya transformasi berkelanjutan, terutama dalam memanfaatkan teknologi. Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak lagi bergantung pada sistem konvensional.

“Ke depan, seluruh transaksi diarahkan non-tunai dan terintegrasi dalam sistem digital berbasis data. Semua OPD penghasil PAD wajib menerapkan sistem ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa penerapan SIPDAH bertujuan mengoptimalkan strategi peningkatan PAD melalui integrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Ia menyebutkan, sistem tersebut mencakup sembilan jenis pajak daerah dan kini telah bertransformasi dari metode pembayaran statis menjadi lebih dinamis dengan dukungan QRIS. Selain itu, seluruh transaksi pajak akan terdata menggunakan identitas wajib pajak berbasis nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan penerapan sistem ini, pemerintah daerah berharap kepatuhan wajib pajak meningkat serta sinergi antar OPD semakin kuat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Sabtu, 02 Mei 2026

Pusat Informasi Geopark Rinjani Resmi Beroperasi, Dorong Pariwisata dan Edukasi di Sembalun

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur Bersama Gubernur TB

Okenews.net – Pemerintah resmi mengoperasikan Pusat Informasi Geopark Rinjani di kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu malam (2/5). Peresmian fasilitas tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa bangunan tersebut merupakan aset daerah yang sebelumnya sempat tidak memiliki fungsi yang jelas setelah selesai dibangun. Bahkan, kata dia, bangunan itu nyaris dibongkar karena belum memberikan manfaat.

“Alhamdulillah kini sudah difungsikan sebagai pusat informasi yang mendukung pengembangan geopark,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan pusat informasi ini menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang Geopark Rinjani hingga memperoleh pengakuan internasional. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong pengakuan tersebut.

Juaini optimistis, di bawah kepemimpinan General Manager yang baru, kawasan Geopark Rinjani akan berkembang lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor pariwisata melalui konsep 3A, yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.

“Dari ketiga aspek itu, atraksi masih menjadi tantangan. Perlu lebih banyak inovasi agar daya tarik wisata semakin meningkat dan berdampak pada PAD,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyebut peresmian pusat informasi ini sebagai langkah strategis, mengingat lokasi tersebut juga memiliki nilai sejarah pascagempa 2018. Ia mengakui pembangunan sempat terhenti, namun akhirnya dapat diselesaikan berkat kerja keras berbagai pihak.

Iqbal juga mengungkapkan bahwa Geopark Rinjani kembali mempertahankan status “Green Card” dari UNESCO setelah melalui proses revalidasi internasional di Paris, Prancis. Status ini memastikan kawasan tersebut tetap masuk dalam jaringan geopark dunia.

Meski demikian, UNESCO memberikan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti dalam empat tahun ke depan. Di antaranya peningkatan kualitas informasi geosite, penguatan infrastruktur pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, pengembangan fasilitas edukasi, serta pengelolaan wisata di kawasan Kepulauan Gili.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pengelolaan data dan informasi di pusat informasi tersebut, termasuk penyiapan sumber daya manusia yang kompeten.

Di tengah keterbatasan anggaran, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap berinovasi dan menjaga komitmen dalam pengembangan kawasan.

“Geopark ini harus dijaga bersama. Keseimbangan antara geologi, hayati, dan budaya harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan beroperasinya Pusat Informasi Geopark Rinjani, diharapkan kawasan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga mampu mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kamis, 30 April 2026

Pemda Lotim Dorong Sterilisasi Anjing Liar, Wabup: Bukan Eliminasi, Tapi Solusi Berkelanjutan

Foto: Wakil Bupati Lotim Saat Menerima Pihak NGO dalam Mengatasi Keresahan Masyarakat Terhadap Anjing Liar

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengintensifkan upaya pengendalian populasi anjing liar menyusul meningkatnya keresahan masyarakat akibat sejumlah kasus gigitan dalam beberapa waktu terakhir.

Melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, langkah yang ditempuh difokuskan pada program sterilisasi dan vaksinasi. Upaya tersebut dibahas dalam workshop yang digelar di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kamis (30/4), dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tenaga kesehatan hewan, Dinas Kesehatan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO).

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan, pendekatan eliminasi terhadap anjing liar bukan lagi menjadi pilihan utama. Selain dinilai kurang efektif, langkah tersebut juga berpotensi menimbulkan sorotan, mengingat Lombok merupakan daerah tujuan wisata.

“Penanganan harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Eliminasi bukan solusi yang direkomendasikan, yang paling efektif adalah sterilisasi, namun harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak sporadis,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ia mengakui, pelaksanaan sterilisasi menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran dan belum adanya data pasti terkait populasi anjing liar di Lombok Timur. Karena itu, keterlibatan NGO, termasuk yang berasal dari Jerman, diharapkan dapat memberikan dukungan serta alternatif solusi yang realistis untuk diterapkan.

“Melalui workshop ini, kita ingin merumuskan opsi mana yang bisa dikerjakan pemerintah daerah dan mana yang bisa didukung oleh mitra,” tambahnya.

Selain itu, Wabup juga menyoroti persoalan sampah yang kerap menjadi sumber makanan bagi anjing liar. Ia mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah sebagai langkah sederhana yang berdampak besar dalam mengurangi populasi hewan tersebut di lingkungan permukiman.

Data tahun 2025 mencatat lebih dari 170 kasus gigitan anjing liar di Lombok Timur. Sementara pada 2026, hingga pertengahan tahun, sudah terjadi sekitar 70 kasus. Meski demikian, daerah ini masih berstatus bebas rabies, yang diharapkan tetap dapat dipertahankan.

Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pengendalian anjing liar yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan di Lombok Timur.

Senin, 27 April 2026

Lotim Peringati HUT Otda ke-30, Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Kemajuan

Foto: Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di halaman Kantor Bupati, Senin (27/4). Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taufik, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah harus mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menindaklanjuti pesan tersebut, Sekda Lombok Timur memaparkan sejumlah capaian daerah yang dinilai membanggakan. Di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur berhasil menempati peringkat keempat dalam indeks pembangunan terbaik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah pada akhir 2025 tercatat mencapai 4,93 persen, menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di NTB.

“Capaian ini merupakan hasil nyata dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Juaini di hadapan peserta apel.

Selain itu, Lombok Timur juga mencatat berbagai prestasi nasional, di antaranya sebagai kabupaten terbaik dalam percepatan digitalisasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat nasional, serta pengendalian inflasi terbaik di kawasan NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Tak hanya itu, daerah ini juga meraih penghargaan sebagai pengelola keuangan daerah terbaik tahun 2025 dalam program inklusi keuangan.

Sekda menambahkan, berbagai insentif dan penghargaan yang diterima akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah mendorong inovasi, termasuk dalam penguatan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi layanan.

“Keberhasilan ini bukan hasil kerja individu, melainkan kerja bersama. Kita harus terus mempertahankan inovasi dan berbagi pengalaman untuk kemajuan Lombok Timur ke depan,” tegasnya.

Rabu, 22 April 2026

TMMD ke-128 Resmi Dibuka di Suralaga, Fokus Percepat Pembangunan Desa

Okenews.net- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, yang mewakili Bupati H. Haerul Warisin, dalam upacara di Lapangan Suralaga, Rabu (22/4).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“TMMD menjadi bukti nyata Operasi Bhakti TNI dalam membantu percepatan pembangunan daerah, sekaligus menjaga kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa TNI memiliki sejarah panjang yang berakar dari rakyat, sehingga program seperti TMMD dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai tersebut melalui aksi langsung di tengah masyarakat.

Pada pelaksanaan tahun ini, kegiatan dipusatkan di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga. Sejumlah program fisik menjadi prioritas, di antaranya pembangunan empat unit sumur bor dan satu bak penampungan air, rehabilitasi dua rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan satu unit MCK, serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa rabat jalan usaha tani sepanjang 60 meter dan talut sepanjang 1.130 meter.

Sekda mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh wilayah pembangunan secara bersamaan. Oleh karena itu, TMMD dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Komandan Kodim 1615/Lombok Timur selaku Dansatgas TMMD ke-128, Letkol Inf. Eky Anderson, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel dan anggaran secara maksimal untuk mendukung kelancaran program yang berlangsung selama 30 hari, mulai 22 April hingga 21 Mei 2026.

Sebanyak 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait diterjunkan dalam kegiatan ini. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan program non-fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, rekrutmen TNI, penanggulangan bencana, hingga edukasi kesehatan terkait stunting dan keluarga berencana.

Tak hanya itu, Satgas TMMD juga akan melakukan penanaman 1.000 pohon serta memberikan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan.

Program TMMD ke-128 ini didukung melalui kolaborasi pendanaan dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dan anggaran Mabes TNI.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekda. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan penanganan stunting, paket sembako, serta bantuan Basic Charity Device (BCD) kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke lokasi sasaran fisik di Desa Paok Lombok oleh Sekda bersama Danrem 162/Wira Bhakti dan jajaran Forkopimda.

Senin, 20 April 2026

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Daerah ini masuk dalam nominasi kabupaten berprestasi pada ajang Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.

Penilaian dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/4). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin hadir bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan capaian serta inovasi yang telah dijalankan.

Di hadapan tim penilai, Bupati memaparkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pada 2025, PAD Lombok Timur tercatat mencapai Rp556 miliar. Capaian tersebut didukung oleh digitalisasi sistem melalui penerapan SIPDAH terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, serta kolaborasi dengan platform e-commerce. Tahun 2026, Pemda menargetkan seluruh pajak daerah dilakukan secara non-tunai, seluruh desa aktif digital, serta mayoritas wajib pajak menggunakan kanal digital dengan sistem pemantauan real-time.

Selain mengejar pendapatan, Pemda juga menekankan peran BUMD sebagai penyedia layanan publik. Enam BUMD yang dimiliki diarahkan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, dan akses pembiayaan bagi UMKM.

Dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pemda menerapkan skema pemanfaatan melalui kerja sama operasional dengan pihak ketiga. Hasilnya dibagi dengan komposisi 40 persen untuk daerah dan 60 persen bagi mitra, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, sektor kesehatan juga mengalami transformasi melalui penerapan BLUD pada rumah sakit dan puskesmas. Skema ini dinilai memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga layanan dapat ditingkatkan secara efisien tanpa mengedepankan keuntungan semata.

Pemda juga mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat penanganan wilayah rawan gelap yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Penilaian ini melibatkan tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Ditjen Otonomi Daerah. Pemenang nantinya akan ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing.

Senin, 06 April 2026

Gas LPG 3 Kg Masih Langka, DPRD Lombok Timur Desak Pembentukan Satgas

Dprd Lombok Timur

Okenews.net- Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga Senin (6/4/2026) belum juga teratasi. Kondisi ini memicu reaksi DPRD Lombok Timur yang memanggil Dinas Perdagangan bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi.

Meski pemerintah daerah telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke agen dan pangkalan, distribusi gas bersubsidi tersebut dinilai masih belum berjalan optimal. Di lapangan, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan LPG, bahkan harus antre berjam-jam tanpa jaminan memperoleh jatah.

Situasi ini menjadi sorotan serius karena LPG 3 kg merupakan kebutuhan utama bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Kelangkaan juga berdampak pada lonjakan harga di tingkat pengecer yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000 per tabung.

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPRD Lombok Timur, Koordinator Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) Lotim, Hadi Tamara, mengkritik keras kinerja pemerintah daerah dan pihak terkait distribusi. Ia menilai pemerintah terkesan tidak hadir di tengah kesulitan masyarakat.

“Fakta di lapangan, masyarakat tidak mendapatkan gas. Lalu di mana peran pemerintah?” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, menyatakan pihaknya terus melakukan pengawasan distribusi, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Ia memastikan pemantauan akan tetap dilakukan agar distribusi LPG berjalan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman, menegaskan perlunya langkah tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan aparat penegak hukum.

Menurutnya, praktik penimbunan, penjualan di atas HET, hingga penyalahgunaan LPG bersubsidi harus ditindak tanpa kompromi.

“Semua pihak yang melanggar harus ditindak tegas agar distribusi kembali normal dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.

Kasat Reskrim Lotim Bentuk Tim Khusus, Pengawasan LPG Diperketat

Kasat Reskrim Lombok Timur

Okenews.net- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur mulai memperketat pengawasan terhadap distribusi gas LPG. Langkah ini dilakukan menyusul adanya dugaan praktik penimbunan yang dinilai merugikan masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Iptu Ari Kusnandar, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memperkuat pengawasan di lapangan, khususnya di sektor minyak dan gas (migas).

“Tim ini kami bentuk agar pemantauan di lapangan bisa lebih intensif dan terarah,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Tim tersebut akan bekerja mendukung Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dalam menelusuri dugaan penimbunan LPG di sejumlah wilayah di Lombok Timur. Saat ini, proses penyelidikan masih terus berjalan.

“Belum ada temuan penimbunan, tapi penyelidikan tetap kami lanjutkan sebagai tindak lanjut dari atensi Polda NTB,” jelasnya.

Ari menegaskan, pihak kepolisian tidak akan ragu menindak tegas pelaku pelanggaran jika terbukti melakukan penimbunan, karena dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga LPG di masyarakat.

Selain itu, kepolisian juga menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran dalam distribusi LPG, seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Lombok Timur akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan guna melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Tak hanya itu, kebutuhan LPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Namun, Ari mengingatkan agar penggunaan LPG subsidi 3 kilogram tetap sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

Di akhir keterangannya, Ari juga membuka ruang komunikasi dengan insan pers. Ia mengajak wartawan untuk turut memberikan informasi jika menemukan dugaan pelanggaran di lapangan.

Ia pun membantah isu yang menyebut dirinya kurang terbuka dengan media.

“Tidak benar. Saya justru ingin komunikasi dengan rekan-rekan wartawan tetap berjalan baik,” tegasnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi