BPN Lotim Gandeng Kejari Sosialisasikan PTSL 2026 di Desa Dadap

Hermanamrullah    Maret 11, 2026   

BPN Lotim Gandeng Kejari Sosialisasikan PTSL 2026 di Desa Dadap

Sumber: Humas BPN Lombok Timur

Okenews.net -Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur terus mendorong percepatan legalitas kepemilikan tanah masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menggelar penyuluhan hukum PTSL Tahun Anggaran 2026 di Kantor Desa Dadap, Kecamatan Sambelia, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yakni Kasubsi Pertimbangan Hukum Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Rifngatul Ulfa, S.H. Kehadiran pihak kejaksaan bertujuan memberikan pemahaman hukum sekaligus pengawalan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

Dalam pemaparannya, Rifngatul menegaskan bahwa PTSL tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atas aset yang dimiliki.

“Kejaksaan hadir untuk memberikan pertimbangan hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Dengan proses yang sesuai regulasi, diharapkan tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya di hadapan warga dan perangkat desa yang mengikuti kegiatan tersebut.

Selain memberikan pemahaman hukum, penyuluhan juga membahas secara rinci tahapan pendaftaran tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, hingga ketentuan biaya yang mengacu pada SKB Tiga Menteri. Sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah praktik pungutan liar dalam pelaksanaan program.

Masyarakat Desa Dadap terlihat antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan itu untuk berkonsultasi langsung terkait status tanah warisan maupun lahan tempat tinggal yang belum bersertifikat.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menyampaikan bahwa PTSL merupakan program prioritas pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

“Program ini memberikan sertifikat tanah secara gratis dari sisi biaya sertifikasi. Kami menggandeng Kejaksaan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan pelayanan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga mengimbau warga Desa Dadap agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan dokumen kepemilikan tanah serta memasang patok batas lahan secara mandiri dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini, BPN berharap pelaksanaan PTSL 2026 di wilayah Kecamatan Sambelia dapat berjalan lancar serta menghasilkan data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Hermanamrullah    Maret 07, 2026   

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Foto Istimewa: Sekertaris Daerah Lotim Bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Okenews.net- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial kepada masyarakat dengan total luas lahan mencapai 560,57 hektare.

Penyerahan SK berlangsung di kawasan Hutan Lindung lokasi Wisata Edukasi Terpadu dan Camping Area Otak Aik–Loang Gali, Dusun Montor Sugia Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Dari enam SK yang diserahkan, lima di antaranya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, sementara satu SK diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kemudahan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia meminta masyarakat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal agar lebih produktif.

“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Jika dulu bapak dan ibu masuk kawasan hutan harus berhadapan dengan polisi hutan, sekarang negara memberikan akses legal untuk mengelolanya,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga tahun 2025, program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Secara nasional, akses perhutanan sosial telah mencapai sekitar tiga juta hektare yang melibatkan 1,34 juta kepala keluarga.

Sementara di NTB, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90 ribu hektare lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Presiden pun telah memerintahkan agar potensi tersebut segera diproses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain penyerahan SK, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah terintegrasi yang difokuskan di tiga daerah, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Skema ini diharapkan mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik program perhutanan sosial tersebut. Menurutnya, sekitar 13,6 persen penduduk miskin di Lombok Timur sebagian besar tinggal di kawasan pinggiran hutan.

“Dengan kebijakan ini, daerah memiliki peluang besar untuk terus menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat berpihak kepada masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika sebelumnya masyarakat harus melalui proses panjang hingga ke Jakarta untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan, kini proses tersebut jauh lebih mudah dan berpihak pada masyarakat kecil.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset alam. Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah pengajuan izin pengelolaan kawasan Hutan Joben kepada pemerintah pusat.

Sekda optimistis, dengan tata kelola yang baik, potensi Hutan Joben dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sekaligus mendorong pembangunan daerah di Lombok Timur.

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Hermanamrullah    Maret 04, 2026   

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Humas, BPN Lombok Timut

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengintensifkan persiapan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan menggelar penyuluhan di Kantor Lurah Kelayu Jorong, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kejaksaan dan Bapenda Lombok Timur. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait tahapan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam program PTSL.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran proses sertifikasi tanah.

“Program PTSL ini akan berjalan cepat dan lancar jika masyarakat sudah menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal. Mulai dari fotokopi KTP, KK, SPPT PBB, hingga alas hak atau bukti penguasaan tanah,” tegas Darmawan.

Selain kelengkapan administrasi, pihaknya juga menekankan pentingnya kejelasan batas bidang tanah. Warga diminta aktif memasang patok batas yang telah disepakati bersama pemilik lahan yang berbatasan langsung guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Penentuan dan pemasangan patok batas tanah adalah tanggung jawab bersama. Jika batas sudah jelas dan disepakati, proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga target PTSL Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur dapat tercapai optimal. Program ini sekaligus menjadi langkah strategis mendorong Lombok Timur menuju status Kabupaten Lengkap yang tertib administrasi pertanahan.

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Hermanamrullah    Maret 03, 2026   

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Haerul Warisin menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar Selasa (3/3/2026) di Labuhan Haji. Dalam arahannya, Bupati menegaskan perlunya perbaikan strategi manajemen untuk menekan angka kredit macet dan meningkatkan keuntungan perusahaan daerah tersebut.

Didampingi Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya, Bupati menyebut rasio keuntungan dan kredit macet PT Selaparang Finansial belum ideal. Ia mengungkapkan, laba perusahaan masih di bawah 5 persen, sementara kredit macet berada di atas 10 persen.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, ia meminta jajaran direksi dan karyawan lebih fokus pada penagihan piutang, dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar seluruh kebijakan perusahaan diambil secara kolektif dan berbasis kajian, bukan keputusan sepihak.

“BUMD ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas bisnis dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dana yang tersedia, menurutnya, harus lebih produktif dan tidak sekadar mengendap di perbankan.

“Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan. Kredit macet harus turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum maksimal meski terdapat pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi ekonomi nasional dan keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa perusahaan.

Ia menegaskan, masa ini merupakan fase transisi kepemimpinan yang krusial sehingga harus dikelola secara akuntabel untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, PT Selaparang Finansial melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, efisiensi biaya operasional, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan tetap bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional.

Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan ini menempatkan SDM sebagai aset utama, termasuk dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial daerah, seperti safari Ramadan, santunan anak yatim, rehabilitasi masjid, hingga pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu dan petugas kebersihan.

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Hermanamrullah    Maret 02, 2026   

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mempertahankan prestasi pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, capaian yang diraih pada 2025 harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.

“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita capai harus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyoroti pentingnya mengantisipasi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti yang terjadi akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setelah 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem, maka 2026 harus menjadi momentum peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap ada dan diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Bupati mengakui masih terdapat tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa yang mayoritas penduduknya berada di wilayah tersebut.

Ia pun meminta agar dilakukan koordinasi intensif dengan para kepala desa untuk mempercepat implementasi digitalisasi. Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi berkala, juga menjadi perhatian serius.

Pada 2026, penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dinilai krusial. Bupati bahkan mendorong agar seluruh layanan pembayaran daerah bisa terdigitalisasi hingga 100 persen. Ia menilai transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Bupati berharap transformasi digital ini benar-benar berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.

Lotim Percepat Akses Keuangan, Bupati Dorong UMKM Bebas dari Rentenir

Hermanamrullah    Februari 27, 2026   

Lotim Percepat Akses Keuangan, Bupati Dorong UMKM Bebas dari Rentenir

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus melindungi pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Jumat (27/02/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi program tahun 2025 sekaligus merumuskan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, kemudahan layanan keuangan yang cepat dan terpercaya dapat menjadi salah satu kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya cukup besar. Untuk mendukung sektor tersebut, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan senilai Rp20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku UMKM.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para pelaku usaha agar tidak lagi bergantung pada pinjaman dari rentenir yang kerap membebani masyarakat.

Selain bantuan langsung, Pemkab Lombok Timur juga menjalankan program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang). Program ini memberikan akses pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat guna memperkuat permodalan usaha.

Tidak hanya itu, berbagai program inklusi keuangan juga terus dikembangkan. Di antaranya Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan TPAKD. Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan keuangan syariah, literasi keuangan, serta digitalisasi di lingkungan pondok pesantren.

Sementara untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini, pemerintah juga mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menargetkan setiap pelajar memiliki rekening tabungan.

Bupati Haerul Warisin turut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada Lombok Timur. Ia menilai kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap berbagai capaian daerah di tingkat nasional.

Berkat kerja sama tersebut, Lombok Timur berhasil menjadi satu-satunya kabupaten di wilayah Indonesia Timur yang meraih Juara 1 TPAKD tingkat nasional.

Selain itu, pada tahun ini Lombok Timur juga meraih sejumlah penghargaan nasional lainnya, seperti Juara 1 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kategori kabupaten/kota berprestasi di wilayah Indonesia Timur.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama. Program-program TPAKD harus kita dukung bersama karena akses keuangan yang cepat dan mudah merupakan hak masyarakat,” tegasnya.

PTSL 2026 Lombok Timur Resmi Dimulai, Target 10 Ribu Bidang Tanah di 12 Desa/Kelurahan

Hermanamrullah    Februari 26, 2026   

PTSL 2026 Lombok Timur Resmi Dimulai, Target 10 Ribu Bidang Tanah di 12 Desa/Kelurahan

Atr/Bpn Lombok Timur

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur resmi memulai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan melaksanakan pengangkatan sumpah Panitia Ajudikasi, Selasa (24/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi bersama para kepala desa dan lurah lokasi PTSL tahun 2026.

Pengangkatan sumpah yang dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan pelaksanaan PTSL 2026. Program ini menargetkan sebanyak 10.738 bidang tanah yang tersebar di 11 desa dan 1 kelurahan.

Adapun desa dan kelurahan yang menjadi lokasi PTSL 2026 meliputi Desa Bagik Payung Timur, Desa Labuhan Haji, Desa Lepak Timur, Desa Bagik Payung, Desa Puncak Jeringo, Desa Anggaraksa, Desa Tebaban, Desa Dadap, Desa Perigi, Kelurahan Kelayu Jorong, Desa Senanggalih, dan Desa Sakra Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menegaskan pentingnya sinergi antara panitia ajudikasi dan pemerintah desa agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu.

“Pengangkatan sumpah ini bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen moral dan tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat di desa dan kelurahan lokasi PTSL untuk segera memanfaatkan program tersebut dengan mendaftarkan tanahnya melalui kantor desa atau kelurahan setempat.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. PTSL hadir untuk mempermudah dan mempercepat proses sertipikasi tanah,” tambahnya.

Dengan dimulainya PTSL 2026, diharapkan semakin banyak masyarakat Lombok Timur yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di daerah.

Kantah Lombok Timur Matangkan Pembaruan ZNT 2026, Perkuat Sinergi untuk Data Nilai Tanah yang Akurat

Hermanamrullah    Februari 26, 2026   

Kantah Lombok Timur Matangkan Pembaruan ZNT 2026, Perkuat Sinergi untuk Data Nilai Tanah yang Akurat

Atr/Bpn Lombok Timur

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 23/2/2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantah Lombok Timur ini menjadi momentum penting untuk mematangkan strategi teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur I Komang Suarta bersama Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Hadir pula Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lombok Timur.

I Komang Suarta, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menegaskan bahwa pembaruan ZNT bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan kepastian dan keadilan nilai tanah di tengah masyarakat.

“Pembaruan Zona Nilai Tanah harus dilakukan secara cermat, berbasis data lapangan yang valid, serta melalui koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Ini penting agar nilai tanah yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar proses pengumpulan dan verifikasi data berjalan efektif.

“Sinergi antar-perangkat daerah dan para pemangku kepentingan menjadi kunci. Dengan kerja sama yang solid, kita optimistis target pembaruan ZNT Tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu dan berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan menyampaikan bahwa tim teknis akan mengedepankan metodologi yang transparan dan terukur dalam setiap tahapan kegiatan.

“Kami akan memastikan setiap tahapan, mulai dari survei lapangan hingga pengolahan data, dilakukan sesuai prosedur. Hasilnya diharapkan mampu menjadi referensi nilai tanah yang presisi dan kredibel,” jelasnya.

Pembaruan ZNT merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyediakan data nilai tanah yang mutakhir sebagai dasar pelayanan pertanahan dan kebijakan tata ruang. Data yang akurat juga berkontribusi dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta menciptakan iklim investasi yang lebih transparan.

Dengan persiapan yang matang, Kantah Lombok Timur berharap pembaruan ZNT 2026 dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Paspor Pertama Terbit, Kantor Imigrasi Lombok Timur Resmi Layani Masyarakat

Hermanamrullah    Februari 24, 2026   

Paspor Pertama Terbit, Kantor Imigrasi Lombok Timur Resmi Layani Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas II Lotim Terbitkan Paspor Pertama Bupati 

Okenews.net -Momentum penting terjadi di Kabupaten Lombok Timur setelah paspor Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, resmi diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Selasa (24/2/2026). Penerbitan paspor tersebut sekaligus menandai beroperasinya secara penuh layanan keimigrasian di daerah tersebut.

Penyerahan paspor dilakukan langsung saat kunjungan Bupati ke kantor imigrasi yang selama ini diperjuangkan keberadaannya. Dengan terbitnya paspor tersebut, masyarakat Lombok Timur kini tak lagi harus keluar daerah untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Bupati Haerul Warisin mengaku bersyukur dan bangga atas realisasi kantor imigrasi tersebut. Ia menilai kehadiran layanan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah satu bukti nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat Lombok Timur untuk memberikan pelayanan dekat, pelayanan terbaik, pelayanan cepat, terutama kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan keimigrasian,” ujarnya.

Menurutnya, layanan tersebut sangat dibutuhkan, baik untuk pengurusan paspor, izin tinggal warga negara asing (WNA), maupun berbagai urusan administrasi keimigrasian lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, Iqbal Rifai, menjelaskan bahwa paspor yang diterima Bupati menjadi paspor pertama yang diterbitkan sejak kantor tersebut resmi beroperasi. Penyerahan itu juga menjadi bentuk apresiasi atas dukungan dan perjuangan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan imigrasi di Lombok Timur.

Iqbal menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan profesional dan humanis kepada masyarakat.

“Kantor Imigrasi ini merupakan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keimigrasian. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan humanis,” tegasnya.

Selain melayani warga negara Indonesia (WNI) dalam pengurusan paspor, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur juga memberikan layanan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Tak hanya itu, pengawasan terhadap WNA juga menjadi bagian dari tugas kantor ini, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

Beroperasinya kantor imigrasi ini diharapkan mampu mempercepat akses layanan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah Lombok Timur dan sekitarnya.

Wabup Lotim Resmikan 5 Ruang Kelas Baru di SDN 2 Gunung Malang

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Wabup Lotim Resmikan 5 Ruang Kelas Baru di SDN 2 Gunung Malang

Peresmian Gedung Kelas

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, meresmikan lima unit ruang kelas baru (RKB) di SDN 2 Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Rabu (11/2/2026). Pembangunan ruang kelas tersebut merupakan bantuan donasi dari Happy Hearts Indonesia-Australia.

Peresmian ditandai dengan acara tasyakuran yang dihadiri pihak sekolah, masyarakat, serta sejumlah mitra lembaga non-pemerintah yang turut berkontribusi dalam pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menghadirkan sarana belajar yang lebih layak bagi para siswa. Ia berharap keberadaan ruang kelas baru tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sekaligus dijaga bersama oleh pihak sekolah dan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan fasilitas pendidikan juga harus diiringi dengan kesadaran menjaga lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan bahwa gerakan nasional kebersihan yang dicanangkan pemerintah pusat perlu diterapkan hingga ke tingkat desa.

“Pembangunan ruang kelas ini memanfaatkan plastik daur ulang. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah plastik harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Edwin juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah seperti Happy Hearts Indonesia dapat terus diperluas. Ia menegaskan bahwa Pemkab Lombok Timur membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Sementara itu, Kepala SDN 2 Gunung Malang, Fathussabir, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterima sekolahnya. Ia menjelaskan bahwa lima ruang kelas baru tersebut berhasil dibangun dalam waktu sekitar 45 hari.

Menurutnya, sebagian besar fasilitas di sekolah tersebut merupakan hasil dukungan berbagai pihak. Karena itu, ia berharap keterlibatan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan di sekolah terus berlanjut.

Perwakilan Happy Hearts Indonesia, Tamrin, mengungkapkan bahwa SDN 2 Gunung Malang merupakan sekolah ke-12 yang dibangun organisasinya di Lombok Timur. Secara keseluruhan, pihaknya telah membangun 73 ruang kelas dan 48 toilet di sejumlah daerah.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan sekolah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah plastik. Hingga kini, program tersebut telah mendaur ulang sekitar 99 ton sampah plastik dan berkontribusi mengurangi emisi karbon hingga 14 ton.

“Bangunan ini dirancang ramah anak dan ramah lingkungan, dengan kualitas konstruksi yang kuat sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang,” jelasnya.

Manager Classroom of Hope (CoH), Rachel, menambahkan bahwa lembaganya merupakan mitra Happy Hearts Indonesia dalam program pembangunan sekolah berbasis blok yang memanfaatkan plastik daur ulang. Program ini mulai dijalankan pascagempa Lombok untuk membantu memulihkan fasilitas pendidikan yang terdampak.

Dana pembangunan berasal dari para donatur di Australia yang ingin mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Lombok Timur.

Dengan diresmikannya lima ruang kelas baru tersebut, diharapkan kegiatan belajar mengajar di SDN 2 Gunung Malang dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi para siswa.

Perkuat Transparansi Pengelolaan Zakat, BAZNAS Lombok Timur Gandeng Forum Wartawan

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Perkuat Transparansi Pengelolaan Zakat, BAZNAS Lombok Timur Gandeng Forum Wartawan

Ketua Baznas Lombok Timur

 Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur mengundang seluruh forum wartawan di Lombok Timur dalam sebuah pertemuan resmi guna membahas pola kerja sama pemberitaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi terbuka antara pengurus BAZNAS dan insan pers. Fokus pembahasan diarahkan pada pentingnya publikasi yang akurat, berimbang, serta edukatif terkait pengelolaan dan penyaluran dana umat.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

“Kami ingin membangun pola kerja sama yang sehat dan profesional dengan seluruh wartawan di Lombok Timur. Transparansi adalah komitmen kami, dan media adalah mitra penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana zakat, infak, dan sedekah dikelola serta disalurkan secara amanah,” ujarnya, Rabu, 11/2/2026

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya bentuk pertanggungjawaban lembaga, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

“Semakin terbuka kami kepada publik, semakin besar pula kepercayaan masyarakat. Dana yang dihimpun adalah amanah umat, sehingga wajib kami kelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mekanisme penyampaian informasi kegiatan, laporan distribusi bantuan, hingga program pemberdayaan mustahik agar publik dapat mengetahui secara jelas dampak nyata dari dana yang dihimpun.

Sejumlah wartawan yang hadir menyambut positif inisiatif tersebut. Mereka menilai langkah BAZNAS membuka ruang komunikasi langsung merupakan bentuk komitmen serius terhadap akuntabilitas publik.

Dengan terbangunnya sinergi antara BAZNAS dan insan pers, diharapkan ke depan pemberitaan terkait pengelolaan zakat di Lombok Timur semakin informatif, transparan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wabup Lotim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP NTB, Gubernur Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Kelola

Hermanamrullah    Februari 10, 2026   

Wabup Lotim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP NTB, Gubernur Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Kelola

Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mewakili Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru, Adrian Puspawijaya.

Prosesi pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muhammad Iqbal, di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, BPKP memiliki posisi strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah, serta pelaksanaan pembangunan nasional.

“Tugas Kepala BPKP adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan benar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pencegahan agar pejabat publik tidak terjerat persoalan hukum akibat kelemahan sistem tata kelola.

Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota, lanjutnya, berkomitmen terus memperbaiki sistem pemerintahan dari waktu ke waktu. Karena itu, kolaborasi dengan BPKP menjadi sangat penting dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Mohon dukungannya agar semangat pembenahan tata kelola ini dapat terus berjalan. Kapan lagi kita memperbaiki sistem kalau bukan sekarang,” tegasnya.

Adrian Puspawijaya sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKP NTB. Pada tahun 2026 ini, BPKP memfokuskan pengawasan pada penguatan manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank NTB Syariah.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP berperan sebagai mitra konsultatif pemerintah sekaligus pengawas yang mengedepankan langkah-langkah pencegahan dalam tata kelola pemerintahan.