SK Kepengurusan Berakhir, Pelantikan IKA Unram Kabupaten/Kota Dipertanyakan

Hermanamrullah    November 01, 2026   

SK Kepengurusan Berakhir, Pelantikan IKA Unram Kabupaten/Kota Dipertanyakan

Okenews.net- Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) mulai dipertanyakan. Pasalnya, masa kepengurusan Pengurus Pusat IKA Unram periode 2021–2025 telah berakhir, namun hingga kini belum ada penyelenggaraan Munas untuk menentukan kepemimpinan organisasi alumni tersebut ke depan.

Alumni Universitas Mataram, M. Fihirudin, menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pengurus pusat. Menurutnya, berakhirnya masa kepengurusan semestinya menjadi momentum bagi organisasi untuk menjalankan mekanisme pergantian kepemimpinan melalui forum tertinggi organisasi.

“Kalau kita merujuk pada periode kepengurusan, Pengurus Pusat IKA Unram itu dilantik pada 3 Juli 2021 untuk masa bakti 2021–2025," kata Fihir sapaan akrabnya, Minggu 1 November 2026. 

Fihir menambahkan,  artinya masa kepengurusan tersebut sudah berakhir. Pertanyaannya, mengapa sampai sekarang Munas belum juga diselenggarakan?. Ada apa dengan organisasi ini 

Ia melanjutkan , Munas IKA Unram  bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari mekanisme organisasi untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus sekaligus menentukan arah kepemimpinan berikutnya.

“Organisasi sebesar IKA Unram seharusnya memberikan contoh dalam hal tertib organisasi. Kalau masa kepengurusan sudah berakhir, mestinya ada kejelasan mengenai proses pergantian kepemimpinan," imbuhnya 

Seraya menambahkan, jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa masa jabatan pengurus bisa berjalan tanpa batas waktu yang jelas

Selain mempertanyakan belum adanya Munas, Fihirudin juga menyoroti pelantikan sejumlah pengurus IKA Unram tingkat kabupaten/kota. Ia mempertanyakan dasar pelantikan tersebut ketika masa berlaku SK kepengurusan yang melantik disebut telah berakhir.

“Ini juga menjadi persoalan yang perlu dijelaskan. Bagaimana mungkin pengurus kabupaten/kota dilantik sementara SK kepengurusan di tingkat pusat yang menjadi dasar kewenangannya sudah berakhir? Apa landasan organisasi yang digunakan untuk melakukan pelantikan tersebut?” katanya. 

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut siapa yang sedang memimpin IKA Unram, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan konstitusi organisasi.

“Jangan sampai kita berbicara tentang membangun solidaritas alumni dan membesarkan nama Universitas Mataram, tetapi di dalam organisasi sendiri mekanisme dan aturan dasar justru tidak dijalankan dengan baik," katanya.

"Pengurus harus memberikan penjelasan kepada alumni. Jangan biarkan persoalan ini menggantung tanpa kepastian,” sambung Fihir.

Diketahui, Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Mataram periode 2021–2025 dengan Ketua Umum Hj. Baiq Isvie Rupaeda resmi dilantik pada Sabtu, 3 Juli 2021.

LK2T Dukung Langkah Tegas Bupati Lotim, Desak Pembenahan Total Layanan Kesehatan

Hermanamrullah    Oktober 15, 2026   

LK2T Dukung Langkah Tegas Bupati Lotim, Desak Pembenahan Total Layanan Kesehatan

Okenews.net — Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur mengapresiasi langkah tegas Bupati Lombok Timur yang mengganti direktur rumah sakit di tengah sorotan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Direktur LK2T Lombok Timur, Karomi, menegaskan bahwa pergantian pimpinan rumah sakit harus diikuti langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan. Menurutnya, pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh akar permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

“Kami mengapresiasi langkah tegas Bupati Lombok Timur. Namun, pergantian direktur rumah sakit harus menjadi pintu masuk bagi pembenahan yang lebih mendasar. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rumah sakit, Dinas Kesehatan, puskesmas, hingga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” tegas Karomi.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari tata kelola manajemen, ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan, kelengkapan sarana prasarana, mekanisme rujukan, administrasi pelayanan, hingga koordinasi antarinstansi.

LK2T berpandangan bahwa langkah evaluasi harus dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis data. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak sekadar merespons polemik yang berkembang, tetapi mampu menghadirkan solusi jangka panjang bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Di sisi lain, LK2T juga mendorong adanya klarifikasi terbuka mengenai kebijakan dan mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan yang berkaitan dengan persoalan di lapangan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat perubahan regulasi, persyaratan administrasi, mekanisme rujukan, atau ketentuan penjaminan yang berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Karomi menilai, seluruh pihak perlu melihat persoalan secara proporsional dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa permasalahan sepenuhnya bersumber dari satu institusi.

“Kita harus objektif melihat persoalan ini. Jangan sampai seluruh kesalahan langsung diarahkan kepada Dinas Kesehatan atau manajemen rumah sakit, sementara kemungkinan adanya persoalan regulasi maupun mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan belum diklarifikasi secara terbuka. Semua pihak perlu duduk bersama, membuka data, dan menjelaskan persoalan sesuai kewenangannya masing-masing,” ujarnya.

Ia menegaskan, dorongan klarifikasi tersebut bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah daerah maupun membenarkan kekurangan dalam pelayanan rumah sakit. Sebaliknya, penelusuran secara menyeluruh diperlukan agar setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku.

Menurut LK2T, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai persoalan pelayanan kesehatan, termasuk kejelasan prosedur dan pihak yang bertanggung jawab. Transparansi juga diperlukan agar tidak berkembang saling menyalahkan antarinstansi yang justru berpotensi memperkeruh keadaan.

Untuk itu, LK2T mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit daerah, Dinas Kesehatan, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Kedua, memfasilitasi koordinasi antara Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, dan BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi berbagai ketentuan serta mekanisme pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk memastikan ada atau tidaknya perubahan regulasi yang memengaruhi pelayanan pasien.

Ketiga, membuka ruang pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta menyampaikan hasil evaluasi secara transparan, dengan tetap melindungi kerahasiaan data pribadi pasien.

Keempat, menetapkan target perbaikan bagi manajemen rumah sakit, mulai dari kecepatan pelayanan, kepastian prosedur, ketersediaan fasilitas dan obat-obatan, hingga efektivitas penanganan keluhan pasien.

Kelima, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dan tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat.

LK2T menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar sekaligus hak masyarakat yang harus dipenuhi secara layak. Karena itu, persoalan birokrasi, lemahnya koordinasi, maupun ketidakjelasan pelaksanaan regulasi tidak boleh menjadi penghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Karomi berharap Bupati Lombok Timur tidak hanya menunjukkan ketegasan melalui pergantian pejabat, tetapi juga memastikan adanya reformasi pelayanan kesehatan yang menyentuh persoalan mendasar. Keberhasilan kebijakan, menurutnya, harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan siapa yang diganti atau siapa yang disalahkan, melainkan sejauh mana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mudah diakses, transparan, dan manusiawi. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru menjadi korban persoalan birokrasi dan ketidakjelasan koordinasi kebijakan,” tutup Karomi.

LK2T berharap momentum pergantian direktur rumah sakit tersebut menjadi awal pembenahan menyeluruh sektor kesehatan di Lombok Timur. Dengan evaluasi yang objektif, keterbukaan informasi, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, adil, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Kasta NTB Tuntut PDIP Sikapi Musyafirin: Masih Aktif di Partai, Nyaman Jadi Komisaris Bank NTB

Hermanamrullah    September 30, 2026   

Kasta NTB Tuntut PDIP Sikapi Musyafirin: Masih Aktif di Partai, Nyaman Jadi Komisaris Bank NTB

Okenews.net- Kasta NTB melalui presidennya, Lalu Munawir Haris yang akrab disapa  Wink Haris, meminta DPD PDI Perjuangan NTB memberikan kejelasan mengenai status H.W. Musyafirin di partai, menyusul posisinya sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah. Jangan sampai persoalan satu orang, malah jadi beban bagi partai.

“Kalau statusnya segera diperjelas, DPI Perjuangan akan tetap terhormat. Tetapi kalau dibiarkan menggantung, PDIP juga yang bisa ikut kena getahnya,” tegas Wink Haris di Mataram, Selasa (29/9/2026).

Bank NTB Syariah mencantumkan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen dalam struktur Dewan Komisaris. Dia menduduki jabatan Komisaris Independen berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Bank NTB Syariah pada 4 Desember 2025. Padahal, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur calon anggota Dewan Pengawas atau Komisaris tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Wink Haris menilai, ketegasan PDIP dalam menyikapi persoalan ini sepenuhnya adalah bagian dari tindakan menjaga marwah organisasi agar aturan tidak kehilangan daya ikatnya.

“Kami tidak meminta partai dipaksa memilih. Kami hanya meminta PDI Perjuangan NTB menunjukkan sikap. Karena pembiaran juga merupakan sikap, dan presedennya bisa panjang,” ujarya.

Wink Haris mengatakan, desakan tersebut bukan untuk menyudutkan PDI Perjuangan, melainkan mendorong adanya kejelasan dan konsistensi aturan. Terlebih, menurutnya, Musyafirin masih tercatat sebagai anggota partai dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Kami tidak mempersoalkan partainya. Kami hanya meminta statusnya diperjelas,” kata Wink Haris.

Menurut Wink Haris, independensi bank milik daerah semestinya menjadi rujukan bersama. Persoalannya bukan pada pilihan politik seseorang, tetapi bagaimana status politik tersebut ditempatkan ketika yang bersangkutan dipercaya menduduki jabatan yang menuntut independensi.

“Kalau jabatan menuntut independensi, mestinya status politik juga tahu batas,” tegasnya.

Ia menilai, tidak semestinya publik dibuat bertanya-tanya mengenai posisi Musyafirin. Apalagi jabatan komisaris berada pada bank milik daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

“Jangan jabatan disebut independen, tetapi status politik dibiarkan tetap melekat,” ujarnya.

Di sisi lain, Wing Haris menilai Musyafirin juga perlu menunjukkan sikap yang jelas terhadap posisi yang kini diembannya. Menurutnya, seseorang yang dipercaya menduduki jabatan yang menuntut independensi semestinya paham bahwa jabatan tersebut membawa konsekuensi, termasuk dalam menentukan sikap politiknya.

“Jangan hanya tahu menerima jabatan, tetapi lupa pada konsekuensi jabatannya,” sindir Wink Haris.

Ia menilai, tidak elok jika persoalan status tersebut terus dibiarkan menggantung sementara publik menunggu kejelasan.

“Kalau memang sudah memilih posisi independen, mestinya berani juga menata posisi politiknya. Jangan nyaman di dua ruang,” tegasnya.

Bagi Wink Haris, sikap tersebut bukan persoalan keberanian meninggalkan partai atau mempertahankan keanggotaan. Yang lebih penting adalah menunjukkan konsistensi dan menghormati posisi yang telah dipercayakan.

“Jabatan itu ada batas, ada tanggung jawab, dan ada konsekuensi. Jangan sampai yang dijaga kursinya, tetapi batasnya dilupakan,” tandasnya.

Sudah Jadi Sorotan Mi6

Sebelumnya, penunjukan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah juga telah menuai sorotan dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Lembaga tersebut mempertanyakan aspek independensi Musyafirin yang disebut masih aktif sebagai anggota dan pengurus partai politik.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai penempatan figur yang masih aktif dalam politik praktis pada posisi yang menuntut independensi berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

“Jabatan yang mensyaratkan independensi semestinya diisi figur yang benar-benar independen. Jangan batas politik dan kepentingan lembaga menjadi kabur,” tegas analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini.

Menurut Didu, persoalan tersebut semakin penting karena Bank NTB Syariah merupakan lembaga keuangan milik daerah yang memiliki kepentingan publik. Ia juga menyoroti rekam jejak Musyafirin sebagai figur politik, termasuk keterlibatannya dalam kontestasi Pilgub NTB sebelumnya.

“Komisaris independen yang tidak independen adalah kontradiksi. Kalau fungsi kontrol sudah terbebani kepentingan politik, bagaimana publik bisa yakin pengawasannya berjalan objektif?” ujarnya.

Mi6 juga mempertanyakan proses penyaringan dan pengambilan keputusan hingga Musyafirin ditetapkan sebagai komisaris. Menurut Didu, semestinya potensi konflik kepentingan telah dapat diidentifikasi sejak tahap awal.

“Kalau mekanisme penyaringannya ketat, persoalan seperti ini mestinya sudah selesai sebelum keputusan dibuat,” ujarnya.

Ia menilai, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa proses check and balance tidak berjalan optimal.

Karena itu, Mi6 meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB terkait proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Musyafirin.

“OJK perlu menjelaskan dasar kelulusannya, terutama bagaimana aspek independensi dinilai. Publik berhak mendapatkan kejelasan,” tegas Didu.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap Bank NTB Syariah maupun pemerintah daerah.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, tetapi klarifikasi yang terang. Jangan ada ruang abu-abu dalam jabatan yang menyangkut kepentingan publik,” pungkasnya.

Pelantikan 25 Advokat Baru IKADIN NTB Dihadiri Sekjen, Integritas dan Independensi Jadi Pesan Utama

Hermanamrullah    September 27, 2026   

Pelantikan 25 Advokat Baru IKADIN NTB Dihadiri Sekjen, Integritas dan Independensi Jadi Pesan Utama

Okenews.net- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik dan mengukuhkan 25 advokat sebagai bagian pengangkatan advokat tahun 2026. Pelantikan ini tidak hanya menambah anggota baru IKADIN, tetapi juga menjadi penegasan pentingnya integritas, profesionalisme, independensi, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Advokat tidak cukup hanya memahami hukum. Integritas dan tanggung jawab moral adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi ini,” pesan Ketua IKADIN NTB Dr. Irpan Suriadiata, dalam prosesi pelantikan dan pengukuhan tersebut.

Menurut Irpan, advokat tidak hanya dituntut menguasai aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik, integritas, profesionalisme, dan independensi.

“Tanggung jawab ini, tidak dapat dilepaskan dari peran advokat dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum,” tandas advokat muda NTB ini.

Prosesi pelantikan dan pengukuhan ini berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Sabtu, 26 September 2026. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN, Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H, hadir langsung dan memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan. Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan berlangsung khidmat.

Sekjen IKADIN mengemukakan, pelantikan dan pengukuhan ini juga menjadi momentum penting bagi para advokat yang dikukuhkan untuk mengemban tanggung jawab profesi dan menjunjung tinggi kehormatan serta kode etik advokat.

Selain itu, pengangkatan 25 advokat ini juga sekaligus menjadi bagian dari penguatan organisasi profesi IKADIN NTB untuk meningkatkan kontribusinya dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan bantuan hukum kepada masyarakat.

“Pengangkatan ini tidak hanya menandai bertambahnya jumlah advokat di lingkungan IKADIN NTB, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi terhadap penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan,” tandas Sekjen IKADIN.

Di hadapan seluruh hadirin, Sekjen IKADIN menegaskan pentingnya tanggung jawab advokat setelah pengangkatan. Antara lain tentang kepatuhan terhadap kode etik, serta pentingnya menjadi pelopor dalam peran IKADIN untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Terlebih, saat ini advokat tidak hanya bersaing dengan sesama advokat tapi juga bersaing dengan kecerdasan buatan atau AI, yang mana semua orang bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan hukum dengan cepat, sehingga dalam kondisi ini hanya advokat yang memiliki integritas, kejujuran dan empati yang akan mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Kehadiran Lintas Lembaga Perkuat Sinergi

Pelantikan dan pengangkatan advokat IKADIN NTB turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga negara dari unsur peradilan, kepolisian, kejaksaan, TNI, Ombudsman, serta perguruan tinggi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam momentum penguatan profesi advokat. Sebagai salah satu organisasi profesi advokat, IKADIN memiliki peran dalam pembinaan anggotanya agar menjalankan profesi secara profesional, independen, dan berpegang pada kode etik.

Dalam sistem penegakan hukum, advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Peran tersebut menempatkan advokat sebagai bagian penting dalam memberikan pendampingan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta memperjuangkan akses terhadap keadilan.

Karena itu, hubungan yang profesional antara advokat dan berbagai institusi penegak hukum menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem hukum yang berkeadilan.

Dari unsur peradilan, kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Agama Praya H. Jamaludin, Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB Ali Imran, serta Ketua PTUN NTB I Wayan Budiarsa.

Dari unsur kepolisian, hadir Kapolresta Mataram yang diwakili P. Ginting dan Polres Lombok Tengah yang diwakili Lalu Abdurrahman.

Sementara dari unsur kejaksaan, hadir perwakilan Kejaksaan Negeri Mataram Reino Nurmuhammad serta perwakilan Kejaksaan Negeri Lombok Timur Wira Yudha Rangga, S.H.

Dari unsur TNI, hadir perwakilan Danrem 162/WB Kapten Chk Irfan Jayadihya serta perwakilan Dandim 1620 Lombok Tengah Anang Wahyudi.

Turut hadir perwakilan Ombudsman NTB Deni Silastioni, Kabinda NTB F. Harfian, serta perwakilan perguruan tinggi, termasuk Dr. Kharin dari Universitas Al-Azhar.

25 Advokat Dilantik dan Dikukuhkan

Berdasarkan daftar hadir peserta pengangkatan IKADIN 2026, sebanyak 25 advokat tercatat mengikuti kegiatan pelantikan dan pengukuhan tersebut.

Mereka adalah Riadul Anshori, S.H. (NIA 5036.18.03.26), Aidin, S.H., M.H. (NIA 5037.18.09.26), Baiq Yanti, S.H. (NIA 5038.18.05.26), Budi Wira Mojasa, S.Pd., S.H., M.H. (NIA 5039.18.05.26), Amiruddin, S.H. (NIA 5040.18.10.26), Elisabeth Arini Delhaes, S.H. (NIA 5041.18.06.26), Rifki Suhardiyanto, S.H. (NIA 5042.18.01.26), Fathurrahman, S.H. (NIA 5043.18.09.26), Rangga Fazrin, S.H. (NIA 5044.18.01.26), dan Fadil Putra Ramadhan, S.H. (NIA 5045.18.02.26).

Selanjutnya Dani Setiawan, S.H. (NIA 5046.18.02.26), Sahidin, S.H. (NIA 5047.18.08.26), Wiramaya Arnadi, S.H. (NIA 5048.18.06.26), Rajib Aspihani, S.H. (NIA 5049.18.05.26), Dema Nugraha, S.H. (NIA 5050.18.06.26), Khaidir, S.H. (NIA 5051.18.04.26), H. Abd. Syukur, S.H. (NIA 5052.18.04.26), Yuyun Puspitasari, S.H. (NIA 5053.18.05.26), Iskandar Asliadi, S.H. (NIA 5056.18.10.26), dan Eddy Kaliasal Maraden Batubara, S.H., M.Kn. (NIA 5057.18.10.26).

Lima nama lainnya adalah NM. Nova Taufik Saputra, S.H., Muhammad Firdaus, S.H. (NIA 4620.18.01.25), Romeo Ransone Naganta, S.H. (NIA 4618.18.10.25), Ardin, S.H. (NIA 4622.18.10.25), dan Trenadi Kahlil Gibran, S.H. (NIA 4626.18.10.25).

Dr. Irpan Suriadiata menegaskan, melalui pengangkatan 25 advokat baru ini, IKADIN NTB diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat serta turut membangun sistem hukum yang profesional dan berkeadilan di NTB.

“Pada akhirnya, kehormatan advokat bukan sekadar diukur dari seberapa kuat ia membela, tetapi dari seberapa teguh ia berdiri di atas hukum, etika, dan keadilan,” tutup Dr. Irpan.

LPPM UGR Evaluasi Capaian Hibah DPPM 2026, Dorong Riset dan Pengabdian Berdampak

Hermanamrullah    September 26, 2026   

LPPM UGR Evaluasi Capaian Hibah DPPM 2026, Dorong Riset dan Pengabdian Berdampak

Okenews.net- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunung Rinjani (UGR) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat penerima Hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Tahun Anggaran 2026, Sabtu (26/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Lesehan Purnama, Lombok Timur, tersebut diikuti para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat penerima hibah DPPM 2026, bersama mitra masing-masing.

Monev internal menjadi bagian dari proses pengendalian dan peningkatan mutu program untuk memastikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian berjalan sesuai proposal, target luaran, jadwal, serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor I UGR yang mewakili Rektor Universitas Gunung Rinjani. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada LPPM, para peneliti, pelaksana pengabdian, dan mitra yang telah berkomitmen menjalankan program hibah secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Karena itu, program yang memperoleh dukungan pendanaan hibah diharapkan tidak berhenti pada keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Monev ini bukan sekadar untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai target, menghasilkan luaran yang berkualitas, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pengembangan institusi,” ungkapnya.

Ketua LPPM UGR, Dr. Karomi, S.Pd., M.Pd., mengatakan Monev Internal merupakan instrumen penting untuk memastikan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UGR.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek administratif dan keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup kualitas proses, capaian luaran, serta kebermanfaatan program bagi masyarakat dan mitra.

“Monev internal ini kami laksanakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan hibah DPPM Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami ingin memastikan bukan hanya aspek administrasi dan keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga kualitas proses, capaian luaran, serta kebermanfaatan program,” jelasnya.

Dr. Karomi menambahkan, LPPM UGR terus mendorong penguatan budaya penelitian dan pengabdian yang berkualitas, akuntabel, kolaboratif, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata di masyarakat.

Ia juga mendorong para peneliti dan pelaksana pengabdian untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan mitra sehingga hasil program tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Para peneliti dan pelaksana pengabdian tidak hanya dituntut menyelesaikan kegiatan, tetapi juga harus mampu menghasilkan luaran yang terukur dan memberikan dampak. Karena itu, kami mendorong agar setiap program terus membangun kolaborasi dengan mitra dan memastikan hasil penelitian maupun pengabdian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, Monev Internal dilakukan melalui pemaparan perkembangan masing-masing program oleh peneliti dan pelaksana pengabdian. Pemaparan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi, diskusi, serta penyampaian masukan dari tim evaluator.

Para mitra juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kerja sama sekaligus memberikan gambaran mengenai manfaat yang telah dirasakan dari pelaksanaan program.

Melalui proses tersebut, LPPM UGR mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, serta kebutuhan tindak lanjut dari masing-masing program. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan perbaikan dan penguatan pelaksanaan kegiatan agar target dan luaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pelaksanaan Monev Internal Hibah DPPM 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya LPPM UGR memperkuat tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas serta dampak.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, UGR berharap program penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan para dosen tidak hanya memenuhi target hibah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, institusi, dan masyarakat.

PMII Lombok Timur Resmi Dilantik, Tegaskan Komitmen Kawal Masyarakat dan Perkuat Kaderisasi

Hermanamrullah    September 19, 2026   

PMII Lombok Timur Resmi Dilantik, Tegaskan Komitmen Kawal Masyarakat dan Perkuat Kaderisasi

Okenews.net— Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur periode ke-XXIII resmi dilantik pada Jumat, 18 September 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk mempertegas arah gerakan organisasi, khususnya dalam memperkuat kaderisasi serta mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua PC PMII Cabang Lombok Timur M. Ikhwan Nawadifajar menegaskan bahwa PMII akan terus menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat, terutama dalam mengawal kepentingan warga yang menghadapi persoalan ketidakadilan.

Ia mengatakan, PMII tidak akan tinggal diam ketika masyarakat membutuhkan pembelaan. Bahkan, ketika persoalan tersebut membutuhkan gerakan massa, PMII menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menyuarakan aspirasi masyarakat.

“PMII akan tetap bersama masyarakat yang tertindas. Ketika ada ketidakadilan dan masyarakat membutuhkan pembelaan, PMII harus hadir dan menjadi yang pertama turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka,” tegasnya.

Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya dilakukan melalui ruang diskusi maupun kajian. Setiap kajian, kata dia, harus mampu menjadi dasar dalam menentukan sikap dan kemudian diterjemahkan melalui gerakan nyata ketika terdapat kepentingan masyarakat yang perlu dikawal.

Selain memperkuat gerakan sosial, Ketua PMII Cabang Lombok Timur juga menekankan pentingnya kaderisasi sebagai fondasi utama keberlangsungan organisasi.

Pengurus baru didorong untuk memperkuat proses kaderisasi mulai dari Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), pendampingan kader, hingga penguatan struktur rayon dan komisariat.

Kaderisasi yang kuat diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang kritis, memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat, serta mampu membaca dan merespons berbagai dinamika sosial yang berkembang di Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII Lombok Timur Irwan Safari turut menyoroti persoalan data desil yang berkembang di tengah masyarakat. Sorotan tersebut berkaitan dengan pernyataan Bupati Lombok Timur yang menyebut persoalan desil diatur oleh desa. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan mekanisme serta pembagian kewenangan yang berlaku.

Ia menilai pemerintah desa tidak memiliki kewenangan penuh terhadap keseluruhan proses pengelolaan data desil. Karena itu, diperlukan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

“Persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul pemahaman bahwa seluruh persoalan desil merupakan kewenangan desa, sementara terdapat mekanisme dan kewenangan lain yang harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Ia juga meminta Pemerintah Daerah Lombok Timur memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengelolaan, pemutakhiran, serta penggunaan data desil.

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai mekanisme tersebut penting untuk mencegah kebingungan di tengah masyarakat sekaligus memastikan persoalan data dapat dipahami secara utuh.

Pelantikan pengurus PMII Cabang Lombok Timur periode ke-XXIII diharapkan menjadi awal penguatan organisasi, baik dalam aspek kaderisasi maupun gerakan sosial. Kepengurusan baru juga didorong untuk tetap menjaga independensi organisasi serta konsisten hadir dalam mengawal aspirasi masyarakat dan berbagai persoalan sosial di Lombok Timur.

Ikhwan Nawadi Najar Terpilih Pimpin PMII Lombok Timur, Menang Tipis di Konfercab 2026

Hermanamrullah    Juli 27, 2026   

Ikhwan Nawadi Najar Terpilih Pimpin PMII Lombok Timur, Menang Tipis di Konfercab 2026

Okenews.net– Konferensi Cabang (Konfercab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur Tahun 2026 berlangsung penuh semangat demokrasi dan kekeluargaan. Melalui proses persidangan yang berjalan dinamis, Ikhwan Nawadi Najar resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Lombok Timur masa khidmat 2026–2027.

Dalam pemungutan suara, Ikhwan Nawadi Najar berhasil meraih 9 suara, unggul tipis atas pesaingnya, Muhammad Baihaqi, yang memperoleh 7 suara. Hasil tersebut mengantarkan Ikhwan sebagai nahkoda baru PMII Lombok Timur untuk satu periode ke depan.

Konfercab yang digelar di Lokasi Latihan Kerja (LLK) Selong pada Minggu, 26 Juli 2026, mengusung tema "Manifesto PMII: Gerakan Berkelanjutan Mengawal Lombok Timur Berkeadilan." Tema tersebut menjadi komitmen organisasi untuk terus menghadirkan gerakan kader yang responsif terhadap berbagai persoalan sosial, pendidikan, dan pembangunan daerah.

Terpilihnya Ikhwan diharapkan menjadi momentum baru bagi PMII Lombok Timur untuk memperkuat sistem kaderisasi, meningkatkan kapasitas intelektual kader, serta memperluas kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan.

Di bawah kepemimpinan yang baru, PMII Lombok Timur juga diharapkan mampu terus melahirkan kader-kader yang berintegritas, kritis, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan Lombok Timur.

Kapolres Lombok Timur Perkuat Sinergi dengan Yayasan Hamzanwadi NWDI Pancor

Hermanamrullah    Juli 18, 2026   

Kapolres Lombok Timur Perkuat Sinergi dengan Yayasan Hamzanwadi NWDI Pancor

Okenews.net– Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H., terus memperkuat kemitraan dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan melalui kegiatan silaturahmi. Salah satunya dengan mengunjungi Yayasan Hamzanwadi NWDI Pancor, Kamis (16/7/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Gedung Birrul Walidain, Kantor Pusat PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI), Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid Nomor 132, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang erat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Intelkam Polres Lombok Timur AKP Sayum dan Kapolsek Selong IPTU Susana Ernawaty Djangu, S.H.

Rombongan disambut Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi NWDI Pancor H. Muhammad Djamaluddin, Ketua Majelis Pendidikan YPH PPD Hamzanwadi NWDI Pancor Prof. Dr. Khirjan Nahdi, M.Hum., Bendahara Dr. Hj. Dukha Yunitasari, serta Wakil Bendahara yang juga Sekjen Satgas PB Hamzanwadi H. Mursyidin Zuhdi.

Dalam suasana penuh keakraban, AKBP Ariakta Gagah Nugraha memperkenalkan diri sebagai Kapolres Lombok Timur yang baru sekaligus berdialog dengan jajaran pengurus yayasan. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai masukan terkait kondisi kamtibmas di Lombok Timur, termasuk perkembangan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan NWDI Pancor.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan keagamaan, Kapolres juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada perwakilan santri. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya kalangan pesantren.

Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi NWDI Pancor, H. Muhammad Djamaluddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres beserta jajaran. Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga pendidikan keagamaan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres. Semoga hubungan baik dan sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan demi menjaga situasi Kabupaten Lombok Timur tetap aman, damai, dan kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Lalu Rusmaladi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Lombok Timur dalam membangun kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara Polri dengan para tokoh agama serta lembaga pendidikan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Polres Lombok Timur berkomitmen untuk terus hadir, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama mewujudkan keamanan yang menjadi tanggung jawab bersama," kata IPTU Lalu Rusmaladi.

Peletakan Batu Pertama Graha PMII Lotim, Investasi Jangka Panjang Cetak Kader Pemimpin Masa Depan

Hermanamrullah    Juni 13, 2026   

Peletakan Batu Pertama Graha PMII Lotim, Investasi Jangka Panjang Cetak Kader Pemimpin Masa Depan

Okenews.net – Semangat gotong royong dan kebersamaan mewarnai peletakan batu pertama pembangunan Graha Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur di kawasan Rakam, Kecamatan Selong, Jumat (12/6/2026). Momentum ini menjadi tonggak penting bagi PMII Lombok Timur dalam menghadirkan pusat kaderisasi yang akan menjadi rumah perjuangan dan pengembangan sumber daya kader di masa mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur H. M. Juaini Taofik yang mewakili Bupati Lombok Timur, unsur Forkopimda, Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII (IKA PMII), IKA PMII NTB, IKA PMII Lombok Timur, PKC PMII Bali Nusra, PC PMII Lombok Timur, serta ratusan kader dan alumni PMII.

Ketua Panitia Pembangunan Graha PMII Lombok Timur, Dr. Ahmad Patoni, mengatakan pembangunan gedung tersebut merupakan wujud nyata komitmen para alumni untuk meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi generasi kader PMII berikutnya.

Menurutnya, Graha PMII bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat pembelajaran, ruang diskusi, serta tempat lahirnya berbagai gagasan dan pemikiran yang berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Gedung ini bukan sekadar bangunan. Ini akan menjadi pusat belajar, pusat gerakan, dan tempat lahirnya berbagai gagasan. Siapa pun yang terlibat dalam pembangunan ini telah mengambil bagian dalam amal jariyah yang manfaatnya akan terus mengalir,” ujarnya.

Patoni menjelaskan, pembangunan tahap awal didukung oleh puluhan alumni yang secara sukarela menghimpun dana untuk membangun struktur dasar gedung. Saat ini pembangunan dimulai dengan pengerjaan 24 tiang pondasi sebagai fondasi awal berdirinya Graha PMII.

“Sebanyak 40 alumni telah berkomitmen mendukung pembangunan ini. Ini menunjukkan bahwa PMII Lombok Timur tidak menunggu memiliki banyak sumber daya untuk bergerak, tetapi bergerak karena keyakinan dan semangat pengabdian,” katanya.

Ia menambahkan, kekuatan utama PMII Lombok Timur terletak pada optimisme dan semangat kadernya dalam membawa perubahan positif bagi daerah.

Sementara itu, Ketua IKA PMII Lombok Timur, Muhlis Hasim, menegaskan bahwa pembangunan Graha PMII merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung proses kaderisasi organisasi.

“Graha PMII ini bukan untuk kepentingan alumni semata, tetapi dipersiapkan untuk kader-kader masa depan. Dari tempat ini akan lahir generasi yang belajar, berdiskusi, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Cless itu menjelaskan, bangunan dua lantai tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 15 are. Lantai pertama akan difungsikan sebagai kantor organisasi, sedangkan lantai kedua akan menjadi aula pertemuan dan pusat kegiatan kaderisasi.

Dengan hadirnya gedung tersebut, kader PMII di Lombok Timur nantinya memiliki fasilitas yang representatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan organisasi tanpa harus berpindah-pindah tempat.

Muhlis juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan dukungan berupa penyediaan lahan untuk pengembangan organisasi. Ia berharap status lahan tersebut ke depan dapat ditingkatkan menjadi hibah penuh guna memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Graha PMII.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, yang mewakili Bupati Lombok Timur, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan Graha PMII hingga tuntas.

Menurutnya, Bupati Lombok Timur memberikan perhatian khusus terhadap proses legalitas lahan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pak Bupati berpesan agar seluruh proses ini dikawal hingga selesai secara akuntabel. Insya Allah tinggal selangkah lagi menuju penyelesaian administrasi dan legalitasnya,” kata Juaini.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan nyata pada tahap awal pembangunan melalui bantuan alat berat dan material.

“Begitu panitia menyampaikan kebutuhan pembangunan, pemerintah langsung memberikan dukungan berupa alat berat dan material. Ini menjadi bukti bahwa PMII dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah,” tegasnya.

Pembangunan Graha PMII Lombok Timur diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat proses kaderisasi, melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, serta memperkokoh kontribusi PMII dalam pembangunan Lombok Timur di masa depan. 

Lentera Lombok Nusantara Satukan Tokoh Daerah, Siapkan Program Tahunan untuk Masyarakat

Hermanamrullah    Mei 30, 2026   

Lentera Lombok Nusantara Satukan Tokoh Daerah, Siapkan Program Tahunan untuk Masyarakat

Foto: Yayasan Lentera Lombok Nusantara

Okenews.net– Yayasan Lentera Lombok Nusantara menggelar kegiatan makan bersama yang dihadiri pengurus yayasan, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Sabtu (30/5/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus merumuskan program kerja tahunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Hadir dalam kegiatan itu Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Ketua Peradin dan Posbakumadin, Kapolsek Sakra Barat, Camat Sakra Barat, Ketua GLF, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat.

Sekretaris Yayasan Lentera Lombok Nusantara, Hairuman Syahroni, mengatakan pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang memperkuat kebersamaan, tetapi juga wadah konsolidasi untuk menyusun berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Malam ini kita berkumpul bukan sekadar makan bersama, tetapi menyatukan visi dan langkah. Ke depan, Yayasan Lentera Lombok Nusantara akan menghadirkan program-program tahunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara yayasan, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sakra Barat dan Camat Sakra Barat mengapresiasi inisiatif Yayasan Lentera Lombok Nusantara yang terus aktif membangun kolaborasi sosial di tengah masyarakat. Mereka berharap kerja sama lintas sektor dapat semakin diperkuat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman, maju, dan berdaya saing.

Sementara itu, Ketua KI NTB, Sahnam, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan maupun kegiatan sosial yang dilaksanakan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi santai dan doa bersama sebagai simbol komitmen seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja-kerja sosial dan pemberdayaan masyarakat di Lombok Timur.

Yayasan Lentera Lombok Nusantara sendiri merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di wilayah Lombok Timur dan sekitarnya.

Dilantik Kaesang, PSI NTB Matangkan Struktur dan Bidik Kursi Senayan pada 2029

Hermanamrullah    Mei 02, 2026   

Dilantik Kaesang, PSI NTB Matangkan Struktur dan Bidik Kursi Senayan pada 2029

 

foto: Kaesang Pangarep

Okenews.net- Aula ballroom dipenuhi kader berbaju putih-hitam dengan logo gajah di dada kiri. Sejak pagi, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat memadati lokasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI NTB di Mataram, Sabtu (2/5/2026).

 Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan wajah-wajah baru yang belakangan menyatakan bergabung dengan PSI turut hadir dalam agenda konsolidasi tersebut.

Di tengah suasana yang hangat namun penuh semangat, Ketua Umum Kaesang Pangarep secara resmi melantik jajaran pengurus DPW PSI NTB. Pelantikan itu menjadi penanda dimulainya fase baru konsolidasi PSI di NTB, dengan fokus utama memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Kaesang menekankan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur di tingkat pusat, melainkan oleh seberapa kokoh struktur organisasi dibangun sampai ke level desa dan dusun, serta seberapa aktif kader hadir di tengah masyarakat.

“Yang harus kita kejar sekarang adalah penguatan struktur sampai ke bawah. Kalau organisasi kuat hingga akar rumput, maka gerak partai akan hidup. Kalau ada hambatan dalam pembentukan struktur, sampaikan berjenjang supaya bisa kita bantu selesaikan bersama,” kata Kaesang Pangarep.

Ia menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan dukungan penuh untuk percepatan pembentukan struktur partai di NTB, termasuk menyiapkan program kerja yang dapat disinergikan dari tingkat DPW hingga DPRt agar kehadiran PSI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementar itu Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dalam sambutannya menyebut Rakorwil tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum menyatukan arah gerak politik PSI di NTB menuju target yang lebih besar pada Pemilu 2029.

Menurut dia, PSI NTB memasang target meraih dua kursi DPR RI,masing-masing satu kursi dari Pulau Lombok dan satu kursi dari Pulau Sumbawa. 

Di tingkat daerah, PSI juga membidik peningkatan signifikan kursi di DPRD Provinsi NTB dengan target menempatkan kader terbaik hingga posisi pimpinan dewan.

“Kami membangun partai ini dengan fondasi struktur yang kuat. Hari ini, struktur di tingkat kecamatan hampir tuntas seratus persen, sementara pembentukan struktur tingkat desa sedang dirampungkan. 

Dengan kekuatan organisasi yang semakin matang, kami optimistis PSI NTB mampu menjadi kekuatan politik baru yang diperhitungkan pada 2029,” ujar Lalu Budi Suryata.

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSI NTB aktif memperluas basis dukungan dengan merangkul sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh sosial dan basis massa yang kuat di daerah. Mereka datang dari beragam latar belakang, mulai dari mantan legislator, tokoh adat, tokoh agama, hingga figur politik yang lama berkecimpung di ruang publik NTB.

Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh resmi mengenakan jaket PSI sebagai simbol bergabungnya mereka ke partai berlambang gajah tersebut. Di antaranya H. Rais Ishak, A.A. Ketut Agung Oka Kartha Wirya, H. Lalu Mahdarain, Drs. H. Gaziamansyuri, TGH. Ahmad Mustanir, Multazam, serta I Gede Wenten.

Masuknya sejumlah tokoh itu memberi sinyal bahwa PSI di NTB tengah membangun jejaring politik yang lebih luas dan inklusif. Dengan struktur organisasi yang terus diperkuat hingga desa, dukungan tokoh lintas latar belakang, serta target elektoral yang dipasang cukup tinggi, PSI NTB mulai menyiapkan diri menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan pada Pemilu 2029.

Hardiknas 2026, HMI Mataram Desak Pemprov NTB Penuhi 20% Anggaran Pendidikan

Hermanamrullah    Mei 02, 2026   

Hardiknas 2026, HMI Mataram Desak Pemprov NTB Penuhi 20% Anggaran Pendidikan

Foto: Ketua Umum HMI Mataram

Okenews.net- Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram untuk menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran pendidikan Pemerintah Provinsi NTB. Ketua Umum HMI Mataram, Ahmad Nasri, menegaskan bahwa Hardiknas seharusnya tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum refleksi atas kondisi pendidikan yang dinilai masih memprihatinkan Sabtu. (2/5/2026)

Menurut Nasri, realitas pendidikan di NTB belum sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia” yang kerap digaungkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, angka putus sekolah masih tinggi. Pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat sekitar 2.500 siswa SMA/SMK dan 1.235 siswa SD putus sekolah. Tren tersebut bahkan berlanjut hingga 2025.

Berdasarkan data Satu Data NTB, sebanyak 24,09 persen penduduk NTB pada 2025 tidak bersekolah atau putus sekolah. “Artinya, satu dari empat warga NTB belum merasakan hak konstitusionalnya di bidang pendidikan,” tegas Nasri.

Ia juga menyoroti minimnya alokasi anggaran pendidikan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2026 yang baru mencapai sekitar 7 persen. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.

“Ini mandatory spending, bukan pilihan. Lalu ke mana 13 persen hak konstitusional anak-anak NTB?” ujarnya.

Nasri mempertanyakan tingginya angka putus sekolah dan masih adanya 4.104 ruang kelas dalam kondisi rusak, meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp27,07 triliun ke NTB pada 2025, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pendidikan.

Ia menilai faktor ekonomi dan keterbatasan daya tampung menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Meski telah ada larangan pungutan di sekolah negeri melalui Pergub NTB Nomor 44 Tahun 2018, praktik sumbangan sukarela masih terjadi akibat keterbatasan dana operasional sekolah.

“Banyak siswa terpaksa berhenti sekolah bukan karena tidak mau, tetapi karena biaya. Mereka memilih merantau dibanding melanjutkan pendidikan. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” kata Nasri.

Dalam momentum Hardiknas 2026, HMI Cabang Mataram menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemprov NTB. Pertama, transparansi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD, disertai keterbukaan informasi kepada publik. Kedua, jaminan operasional sekolah melalui kebijakan beasiswa tepat sasaran bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu. Ketiga, percepatan perbaikan 4.104 ruang kelas rusak serta peningkatan daya tampung sekolah.

“Penuhi dulu 20 persen anggaran, tambah daya tampung, baru bicara mutu. Bagaimana mencetak SDM unggul jika ruang kelasnya masih rusak?” tegasnya.

Nasri menekankan bahwa pendidikan bukan beban APBD, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Ia meyakini, peningkatan anggaran pendidikan yang tepat sasaran dapat menekan angka kemiskinan dan mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi tantangan global.

“Tanpa penguatan sektor pendidikan, Hardiknas hanya akan menjadi seremoni di atas puing-puing ruang kelas. Visi NTB Makmur Mendunia akan kosong jika pendidikan tidak menjadi prioritas,” pungkasnya.

Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama

Hermanamrullah    April 13, 2026   

Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan perwakilan organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026). Pada kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para pengurus organisasi tersebut untuk ikut berkontribusi mempercepat sertipikasi tanah wakaf.

“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujar Menteri Nusron.

Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan langkah penting yang dapat melindungi aset keagamaan. Menurut Menteri Nusron, tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat berpotensi menimbulkan konfilk, terutama ketika nilai ekonomi tanah meningkat.

“Khawatir akan timbul konflik. Ketika nilainya masih rendah mungkin tidak ada masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di kawasan strategis seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena ada nilai ekonomi yang besar,” jelas Menteri Nusron.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, total tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Dari jumlah tersebut, baru 7.063 bidang atau sekitar 50,2% yang telah bersertipikat. Rinciannya, terdapat masjid 5.468 bidang (2.923 telah bersertipikat), musala 5.045 bidang (2.184 bersertipikat), makam 756 bidang (299 bersertipikat), pesantren 698 bidang (302 bersertipikat), sekolah 1.004 bidang (360 bersertipikat), dan fasilitas sosial lainnya 1.098 bidang (995 bersertipikat).

Menteri Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun. Untuk mencapai target tersebut, ia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membentuk tim khusus serta menjalin kerja sama yang diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan perguruan tinggi Islam di NTB.

“Buat MoU sama UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah untuk KKN Tematik, mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres,” tutup Menteri Nusron.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Badrun; Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah; serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley. 

Nusron Ajak MUI NTB Fokus Beri Manfaat untuk Umat

Hermanamrullah    April 12, 2026   

Nusron Ajak MUI NTB Fokus Beri Manfaat untuk Umat

Okenews.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri pengukuhan jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa khidmat 2025–2030, Sabtu (11/4/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tersebut, Nusron menekankan pentingnya menjadikan prinsip yanfa’unnaas atau memberi manfaat bagi sesama sebagai dasar utama dalam pengabdian.

Menurutnya, nilai kebermanfaatan menjadi kunci agar setiap peran yang dijalankan, khususnya oleh para ulama, dapat berdampak luas bagi masyarakat. Ia pun mengajak seluruh pengurus MUI NTB untuk aktif berkontribusi di berbagai sektor kehidupan.

“Pengabdian ulama tidak hanya sebatas dakwah, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga pendidikan demi kemaslahatan umat,” ujarnya.

Nusron memaparkan sejumlah bidang strategis yang dapat menjadi fokus MUI, mulai dari penguatan kehidupan beragama, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas. Selain itu, peran ulama juga dinilai penting dalam pembinaan moral masyarakat serta penguatan nilai spiritual.

Di sektor ekonomi, ia menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil, namun belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, MUI diharapkan mampu mencetak kader-kader unggul di bidang ekonomi umat.

“Tidak cukup hanya mencetak ahli fikih, tetapi juga perlu melahirkan pelaku ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara di bidang pendidikan, Nusron mendorong lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas, termasuk dengan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau STEM. Ia menilai keseimbangan antara ilmu agama dan teknologi menjadi faktor penting dalam kemajuan umat.

Kegiatan pengukuhan ini juga dirangkaikan dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah pengurus, serta silaturahmi kebangsaan dengan tema sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan NKRI dari NTB.

Ketua Umum MUI NTB, TGH Badrun, bersama jajaran resmi dikukuhkan dalam acara tersebut. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya anggota DPR RI, Gubernur NTB, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat.

Wabup Lotim Tekankan Sinergi Pendidikan dan Sosial di Milad LPS Sirzam Pancor

Hermanamrullah    April 12, 2026   

Wabup Lotim Tekankan Sinergi Pendidikan dan Sosial di Milad LPS Sirzam Pancor

Foto: Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya perpaduan antara pendidikan dan aspek sosial dalam menghadapi tantangan masyarakat modern. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Milad ke-4 Lembaga Pendidikan Sosial (LPS) Sirzam Pancor, Sabtu (11/04/2026).

Menurutnya, nilai yang selama ini dipegang Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dalam menyandingkan pendidikan dan sosial harus terus dijaga. Ia menilai, penyelesaian persoalan sosial hanya bisa dilakukan secara efektif jika ditangani oleh sumber daya manusia yang berpendidikan.

“Masalah sosial akan lebih mudah diselesaikan jika ditangani oleh orang-orang yang memiliki bekal pendidikan yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga memaparkan program “Sekolah Rakyat” sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Program berbasis asrama yang berlokasi di Lenek tersebut saat ini telah menampung sekitar 100 siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Garuda.

Ia juga menyoroti fenomena kepanikan masyarakat terkait isu kelangkaan gas elpiji. Menurutnya, maraknya informasi di media sosial tanpa diimbangi literasi yang baik memicu panic buying, sehingga memperparah kondisi distribusi.

“Bukan hanya soal pasokan, tapi kepanikan masyarakat juga membuat distribusi semakin terganggu,” jelasnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, kini fokus mempercepat distribusi setelah adanya tambahan pasokan melalui Pelabuhan Lembar. Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan impor elpiji nasional turut memengaruhi kondisi di daerah, terlebih saat lonjakan kebutuhan pada Ramadan dan Idulfitri.

Wabup turut mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup hemat energi di tengah pengawasan subsidi yang semakin ketat. Bahkan, kebijakan Work From Home (WFH) tengah diuji coba sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar.

Sementara itu, Ketua Panitia Mursidin menyampaikan bahwa rangkaian milad diisi berbagai kegiatan keagamaan, seperti ujian hafalan Al-Qur’an bagi santri dengan kategori 3, 5, hingga 10 juz, serta Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) tingkat lembaga yang telah digelar sebelumnya.

Ia menambahkan, LPS Sirzam yang awalnya hanya berfokus pada pembelajaran dasar Al-Qur’an kini berkembang menjadi lembaga pembinaan tahfidz yang lebih terstruktur, dengan jumlah santri mencapai lebih dari 100 orang.

Peringatan milad yang berlangsung di Lapangan RTQ Sirzam Pancor tersebut juga dirangkaikan dengan wisuda hafalan santri Rumah Tahfidz Quran (RTQ) Sirzam Pancor.

Soal 87 Persen Lahan Sawah, Didu Usul Pendekatan Provinsi Lebih Masuk Akal

Hermanamrullah    April 08, 2026   

Soal 87 Persen Lahan Sawah, Didu Usul Pendekatan Provinsi Lebih Masuk Akal

Okenews.net- Dukungan terhadap kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah terus mengalir. Kali ini datang dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, menyatakan dukungannya terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai langkah penting menjaga ketahanan pangan nasional.

Sebagai analis sekaligus aktivis lingkungan yang pernah menjabat sebagai Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode dari tahun 1996 s.d 2002 , Didu menilai arah kebijakan tersebut sudah tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa kunci utama keberhasilan implementasi ada pada kualitas data dan kemampuan pemerintah membaca kondisi riil di daerah.

“Secara prinsip kita dukung. Ini penting untuk masa depan pangan kita. Tapi jangan sampai kebijakan besar ini tersandung hal mendasar seperti data yang tidak sinkron atau tidak akurat. Kalau datanya bermasalah, di lapangan pasti ribut,” ujarnya , rabu 8 April 2026. 

Didu menegaskan bahwa sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama agar kebijakan tidak menimbulkan konflik baru, baik antarinstansi maupun dengan masyarakat.

Selain soal data, ia juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan. Menurutnya, kondisi tiap daerah sangat beragam, sehingga pendekatan yang terlalu kaku justru bisa kontraproduktif.

“Jangan semua dipukul rata. Ada daerah yang masih sangat agraris, ada juga yang tekanan pembangunannya tinggi seperti di perkotaan. Kalau dipaksakan sama, itu tidak adil dan bisa menghambat pertumbuhan daerah,” tegasnya.

Lebih jauh didu mengatakan propinsi NTB bertipe iklim kering mempunyai luasan 2.975,47 km2 atau sekitar 91,2 % dari luas wilayah propinsi tersebut, 89,2 % dari luasan tersebut merupakan lahan kering dan sisanya merupakan lahan basah non rawa. 

Alih fungsi lahan Pertanian

Selanjutnya berdasarkan data dinas pertanian dan perkebunan NTB ( 2023 ) puluhan ribu lahan pertanian pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. 

"Di pulau Lombok , wilayah alih fungsi lahan yang paling tinggi di kota Mataram yakni 638,10 Ha pertahun," kata didu 

Lebih lanjut didu memerinci alih fungsi lahan pertanian produktif di kabupaten tahun 2023 tercatat 1.624,80 Ha, untuk Lombok Utara tercatat 5.061,50 Ha. Lombok Tengah tercatat 3.118,59Ha. Lombok Timur 6.891.20 Ha. 

Sementara itu di Pulau Sumbawa alih fungsi Lahan pertahun di kabupaten Sumbawa mencapai 3.974, 30 Ha. Kabupaten Bima 2.958, 50 Ha. Dompu 1.668, 40 Ha. Kabupaten Sumbawa Barat 607, 60 Ha. Kota Bima 395, 10 Ha. 

"Untuk itu guna mengembalikan atau mengganti lahan pertanian yang sudah beralih fungsi tersebut di perlukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan non produktif melalui Tehnologi Tepat Guna yang berkelanjutan guna mendukung kemandirian pangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai langkah penting menjaga ketahanan pangan nasional," tandas didu . 

Terkait ketentuan sekitar 87 persen lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan, Didu sepakat bahwa pendekatan skala provinsi lebih rasional dibandingkan penerapan kaku di tingkat kabupaten/kota. Ia menilai, skema ini memberi ruang penyesuaian yang lebih sehat antarwilayah.

“Kalau ditarik ke level provinsi, itu lebih fleksibel. Daerah yang butuh ekspansi bisa bergerak, tapi secara keseluruhan kita tetap jaga keseimbangan lahan sawah. Jadi tujuan besarnya tidak hilang,” jelasnya.

Didu juga mengingatkan bahwa perlindungan lahan sawah tidak bisa hanya mengandalkan larangan atau pembatasan. Pemerintah, kata dia, perlu serius menghadirkan insentif bagi petani agar tetap mau mempertahankan lahannya.

“Kalau petani tidak sejahtera, ya jangan heran kalau lahan pelan-pelan dilepas. Jadi selain dilindungi, harus ada insentif nyata—akses pasar, teknologi, infrastruktur, itu penting,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai peran pemerintah daerah sangat krusial karena merekalah yang paling memahami kondisi lapangan. Oleh karena itu, ruang diskresi yang terukur perlu diberikan agar implementasi kebijakan bisa lebih adaptif tanpa keluar dari kerangka nasional.

Menutup pernyataannya, Didu mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan ini secara jangka panjang, bukan sekadar sebagai aturan administratif.

“Ini bukan cuma soal regulasi, tapi soal bagaimana kita menjaga keberlanjutan hidup ke depan. Kuncinya sederhana: data harus beres, kebijakan harus lentur, dan semua pihak harus diajak bicara,” pungkasnya.

AMARAH NTB Laporkan Dugaan “Dana Siluman” ke Anggota DPRD, Minta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Jadi Tersangka

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

AMARAH NTB Laporkan Dugaan “Dana Siluman” ke Anggota DPRD, Minta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Jadi Tersangka

Sumber Foto: Humas Masyarakat Anti Rasuah

Okenews.net- Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi dan suap terkait aliran dana yang disebut sebagai “dana siluman” kepada sejumlah anggota DPRD NTB. Dalam laporan tersebut, AMARAH juga meminta aparat penegak hukum menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Tim Transisi Gubernur sebagai tersangka guna mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.

Laporan itu disampaikan pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 12.30 WITA dengan nomor agenda/registrasi 1744 melalui surat bernomor 10025/DPP/KEP/AMN/NTB/III/2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil dalam mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Provinsi NTB.

Perwakilan AMARAH NTB, M. Syamsul Qomar (MSQ), mengatakan laporan tersebut disusun setelah melalui proses pengumpulan data serta kajian yang mendalam.

“Laporan ini tidak dibuat secara sembarangan. Kami telah melakukan verifikasi terhadap data yang ada dan hasil analisis menunjukkan perkara ini memiliki dasar yang cukup kuat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar MSQ kepada awak media.

Menurutnya, aparat penegak hukum diharapkan segera menetapkan pihak-pihak yang terindikasi terlibat sebagai tersangka apabila alat bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

AMARAH menilai pengungkapan kasus tersebut tidak hanya berhenti pada pihak penerima dana, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam alur distribusi dana tersebut.

“Kita tidak hanya fokus pada penerima dana, tetapi juga perlu mengungkap siapa saja yang terlibat dalam alur distribusi dan apa tujuan sebenarnya dari aliran dana ini. Karena itu kami meminta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Gubernur juga ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelaporan tersebut merupakan bentuk komitmen AMARAH NTB dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk memastikan setiap praktik yang berpotensi merugikan negara diusut secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Laporan tersebut ditandatangani oleh lima perwakilan AMARAH NTB, yakni M. Syamsul Qomar, Abdul Hakim, M. Ramadhan, A. Sandi, dan Rindawan Efendi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.

Aktivis Demokrasi Songsong Rmadhan

Hermanamrullah    Februari 18, 2026   

Aktivis Demokrasi Songsong Rmadhan

Aktivis Demokrasi

Okenews.net-  Aktivis demokrasi menyongsong bulan suci Ramadhan? Kenapa tidak? Bulan Ramadhan yang penuh ampunan dan berkah,  merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk kembali ke dunia rohani demi  membebaskan diri dari kuasa jasmani.

Pemaknaan spiritual  itu juga dilakukan para aktivis yang bergabung dalam INDEMO (Indonesian Democracy Monitor) pimpinan tokoh Malari Hariman Siregar. Mereka menggelar acara bertajuk “Menyambut Ramadhan”   yang berlangsung di Pantai  Ancol Jakarta, awal pekan ini. 

        Suasana berlangsung santai. Akrab. Cair. Penuh gembira dan kebahagiaan. Selain makan bersama –dengan menu yang dahsyat seafood dan lainnya—acara ini juga diisi dengan obrolan  ngalor-ngidul disertai canda dan tawa. Apapun acara INDEMO, setiap ada Bang Hariman, selalu seru. Meriah dan menyenangkan juga bikin kenyang.

        Mereka yang datang cukup banyak,  dari berbagai kalangan dan profesi. Sebut saja misalnya  Bang Bursah Zarnubi, bupati Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dan Ketua Apkasi dan  Bung Iwan Sumule (Wakil Ketua BP TASKIN) dan Ketua Pro-Dem).

Juga hadir beberapa kawan INDEMO yang  jadi komisaris seperti  Wenri, Amang Toha dan Andrew. Lalu, Bung Dr. Herdi Sahrasad dan  Bung Herman, pebulu tangkis era 1970-an yang pernah mengalahkan Lius  Pongoh.

 Bung Zainal anak muda kreatif dan produktif, kesayangan bang Hariman Siregar. Hadir mengonsultasikan buku yang akan terbit. Buku ke 4 yang ditulis itu, dinanti terbitnya oleh kawan-kawan INDEMO.

Selain mereka juga datang  para aktivis gerakan perempuan,  tokoh aktivis PIJAR Bung Toni dan  Syafiq  tokoh dari Mataram. Tak ketinggalan Mas Indro dan mbak Indah, Desiana, Bung  Lukman, Acik, Nia dan Mbak Dodo.Arief Rahman yang rajin datang di INDEMO serta dr. Paulus Januar,  tokoh PMKRI.

Ada pula wartawan senior Despen Ompusunggu, Pak Wiwoho, Adnan Balfas, pengacara dan Santoso alias Dos Santos yang konsisten jadi demonstran sampai tua.  BenYono, Bunayya, wartawan senior yang ceria. Acara yang juga diikuti para peserta webinar INDEMO  ini dikoordinir oleh  Swari Utami Dewi.

TANPA  AGENDA POLITIK

        INDEMO selama ini memang identik dengan kegiatan politik, yaitu memproduksi ide-ide dan nilai-nilai  alternatif  untuk memperkuat demokrasi dan mendorong perubahan menuju tata kelola kekuasaan yang lebih baik, adil, dan bermartabat.

        Namun, untuk kegiatan kali ini, tidak ada agenda politik, kecuali silaturahmi dan menikmati kebahagiaan bersama serta mempererat persaudaraan. Pertemuan itu sekaligus dijadikan acara menyambut Ramadhan.  Hal itu dikatakan  lurah  INDEMO Bang Hariman.

        “Menjelang Ramadhan, kita ini pusing juga memikirkan Tunjangan Hari Raya,” ujar Bang Hariman yang direspons dengan senyuman oleh Bung Iwan Sumule.

        “Sama Bang…Aku juga pusing didera persoalan  THR…”tukas Bung Iwan.

        Para hadirin tertawa.

        Sementara itu, Bang Bursah Zarnubi mengatakan, “Kalau mau buka puasa  bersama sekaligus merayakan Lebaran di rumahku, ayo…Tapi di Lahat…Jauh nian… Kalau temen-temen oke, bisa kita agendakan…”

         Para hadirin kembali tertawa.

ORIENTASI NILAI

Meriahnya acara ini tidak lepas dari sosok Bang Hariman. Para aktivis demokrasi angkatan tahun  1980-1990-an sampai tahun 2000-an, selalu menjadikan Bang Hariman sebagai panutan atau orientasi nilai dalam politik, sosial dan budaya. Itu terjadi tanpa menciptakan relasi bercorak patronase atau feodalisme. Tetap egaliter dan demokratis.

Selain itu, Bang Hariman juga dijadikan “kompas moral” bagi aktivis-aktivis muda. Keteguhan Bang Hariman menggenggam komitmen untuk membangun dan memperkuat demokrasi  sudah berlangsung 26 tahun, sejak INDEMO berdiri. Ini di luar keterlibatan Bang Hariman dalam Malari 1974.  

Anak-anak muda, calon pemimpin bangsa dan para aktivis yang lebih senior, selalu setia mengikuti jejak nilai-nilai Bang Hariman. Bang Hariman, selain tokoh politik, juga menjadi solidarity maker  bagi aktivis demokrasi di Indonesia.

Oleh Isti Nugroho

Dilantik Serentak di 21 Kecamatan, Pemuda NW Lombok Timur Siap Jadi Garda Perubahan Desa

Hermanamrullah    Februari 15, 2026   

Dilantik Serentak di 21 Kecamatan, Pemuda NW Lombok Timur Siap Jadi Garda Perubahan Desa

Organisasi Nahdatul Wathan

Okenews.net- Ratusan pemuda yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Wathan (NW) resmi dilantik dalam prosesi Pelantikan Bersama Pimpinan Cabang Pemuda NW se-Kabupaten Lombok Timur Masa Bakti 2026-2029, yang digelar di Auditorium Ummuna Hj. Siti Raehanun Zainuddin Abdul Majid, Anjani, Ahad (15/02/2026).

Momentum ini menjadi tonggak penting estafet kepemimpinan generasi muda NW, terlebih Lombok Timur dikenal sebagai basis utama pergerakan organisasi tersebut. Pelantikan serentak di 21 kecamatan itu dihadiri jajaran Pengurus Besar NW, Pengurus Wilayah, tokoh daerah, hingga perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Ketua Panitia, Muhammad Ibnu Ardi, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah.

“Kami ingin bergerak cepat. Pemuda NW harus hadir dan mewujud nyata di setiap desa di seluruh penjuru Lombok Timur,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua PD Pemuda NW Lombok Timur, Abdul Kadir Jailani, mengapresiasi militansi para pengurus yang tetap solid meski jadwal pelantikan sempat tertunda. Ia menyebut, sejumlah pengurus kecamatan bahkan telah melakukan konsolidasi dari desa ke desa sebelum resmi dilantik.

“Semangat ini jangan pernah padam sampai garis akhir hayat. Perjuangan kita di Nahdlatul Wathan tidak boleh berhenti karena usia,” ujarnya penuh semangat.

Kadir juga menekankan pentingnya pembentukan kepengurusan hingga tingkat Anak Cabang (PAC) dan Ranting (Dusun), sesuai amanah dalam Wasiat Renungan Masa karya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.

“Pemuda adalah ujung tombak dan estafet kepemimpinan. Hari ini kalian di Pemuda, besok bisa menjadi Kepala Desa, Anggota DPR, bahkan Bupati,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Asisten I Setda, H. Ahyan, menitipkan harapan besar agar Pemuda NW tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga hadir sebagai solusi atas persoalan sosial daerah.

Ia memaparkan, angka kemiskinan di Lombok Timur masih mencapai sekitar 183 ribu jiwa atau 13,5 persen, dengan 43 ribu jiwa tergolong miskin ekstrem. Di sisi lain, prevalensi stunting masih berada di kisaran 22-23 persen, yang salah satu penyebab utamanya adalah tingginya angka pernikahan usia anak.

“Kami berharap Pemuda NW berdiri di depan untuk mengampanyekan pencegahan pernikahan dini. Intervensi rekan-rekan pemuda sangat membantu pemerintah dalam menekan angka stunting dan kemiskinan,” kata H. Ahyan.

Ia juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat data BPS 2025 menunjukkan angkatan kerja masih didominasi lulusan tingkat SD.

Puncak acara diisi dengan irsyadat dan tausiyah dari Sekretaris Jenderal PB NW, Prof. Dr. Fahrurrozi Dahlan. Ia membekali para pengurus baru dengan kerangka berpikir ilmiah dan organisatoris, salah satunya melalui Teori Empirisme yang menekankan pentingnya pengalaman inderawi dalam membangun pengetahuan.

“Pemuda era Generasi Z harus visioner, mampu membaca realitas, dan bangkit menghidupkan organisasi dengan kerja nyata,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD NTB Hj. Lale Yaqutunnafis, perwakilan Bakesbangpoldagri dan Dispora Lombok Timur, serta jajaran Pengurus Wilayah dan Daerah NW NTB.

Dengan dilantiknya kepengurusan di 21 kecamatan ini, Pemuda NW Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan perjuangan, memperkuat struktur hingga pelosok dusun, serta berkolaborasi menekan stunting, kemiskinan, dan pernikahan dini demi kemaslahatan umat.