Pemda Lombok Timur Gelar Rapat Koordinasi Terkait Kesiapan Atas Rencana Kunjungan Presiden RI Joko Widodo

Hermanamrullah    Februari 22, 2024   

Pemda Lombok Timur Gelar Rapat Koordinasi Terkait Kesiapan Atas Rencana Kunjungan Presiden RI Joko Widodo

 

Rapat Koordinasi Kesiapan Kunjungan Presiden RI

Okenews.net--Menyusul rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Lombok Timur tepatnya Kawasan Teluk Ekas penghujung Februari mendatang, kembali digelar rapat koordinasi pada Kamis 22/02/2024. 

Rapat koordinasi berlangsung secara virtual dipimpin Plt. Asdep Pengembangan Perikanan dan Budidaya Cahyadi Rasyid. Pihak Pemda Kabupaten Lombok Timur diwakili Pj. Sekda H. Hasni yang didampingi Kepala Dinas PUPR, Kepala Bappeda, dan sejumlah pimpinan OPD terkait.

Rakor ini kembali memastikan kesiapan Pemda atas rencana kunjungan Presiden tersebut. Plt. Asdep meminta penjelasan terkait persiapan di lokasi dan berharap seluruh kebutuhan dipersiapkan dengan baik oleh Pemda KabupatenLombok Timur maupun pemerintah Provinsi NTB, tentunya dengan tetap berkoordinasi dengan kementerian dan protocol istana.

Rencananya pada Jumat (23/02/2024) Pemda Lombok Timur akan kembali melakukan sejumlah upaya guna mengoptimalkan persiapan, seperti memastikan persiapan di setiap zona yang menjadi lokasi kunjungan.

Pada rapat sebelumnya yang diikuti Pj. Bupati H. Muhammad Juani Taofik, setiap OPD diarahkan untuk ambil bagian sesuai peran masing-masing. Membersihkan jalur yang akan dilalui Presiden yaitu jalur Pemongkong sampai Ekas menjadi salah satu penekanan.

Kunjungan orang nomer satu di Indonesia itu adalah dalam rangka Showcase Pilot Project Budidaya Rumput Laut Skala Besar Terintegrasi Hulu – Hilir Di Teluk Ekas. Lombok Timur dipilih sebagai pilot project pengembangan Blue Food (pangan biru) atau makanan yang bersumber dari laut. Potensi rumput laut menjadi salah satu yang  dikembangkan di areal seluas 100 hektare di kawasan Teluk Ekas. Pilot project ini dimaksudkan pula melihat sejauh mana rumput laut dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir, serta sejumlah target SDG`s, disamping kontribusinya terhadap ekonomi nasional, termasuk keberlangsungan lingkungan hidup.

Bantah Ada Kecurangan, Panwascam Keruak: Itu Murni Salah Faham

Hermanamrullah    Februari 21, 2024   

Bantah Ada Kecurangan, Panwascam Keruak: Itu Murni Salah Faham

Evaluasi kinerja PTPS, Oleh Panwascam Keruak

Okenews.net-- Koordinator Pencegahan, Humas dan Farmas Panwascam Keruak Hilman menegaskan, pelaksanaan pemunguatan suara yang dilakukan di Kecamatan Keruak pada 14 Februari 2024 yang lalu berjalan lancar dan aman.

"Terkait Isu miring dan vidio yang beredar beberapa hari yang lalu, terkait salinan C hasil yang di Desa Keruak adalah murni salah faham," ungkap Hilman, Rabu, 21/02/2024

Ia juga menjelaskan terkait kronologi video yang beredar tersebut bahwa video tersebut direkam oleh salah satu oknum yang salah faham. Dimana video yang beredar tersebut merupakan C salinan dari C hasil.

"Karena mereka belum melakukan arsip di tingakt desa, maka petugas pemungutan suara di Kecamatan Keruak melakukan rekap ulang untuk dijadikan arsip, tanpa mengotak atik angka yang telah di dapat," tegasnya.

Tak hanya itu, ia menegaskan, jika memang ditemukan bukti-bukti akurat, sistimatis, dan terncana, pihaknya siap melakukan pembongkaran ulang, dan disaksikan oleh masyrakat, "Kami siap bongkar dan mengecek, jika memang di temukan ada bukti kecurangan," sambungnya.

Hilman juga menyarankan jika memang ada praktik kecurangan bisa ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sudah diatur sesuai ketentuan. "Ada bukti laporkan Bawaslu," tegasnya.

Ia pun meminta semua pihak untuk bisa menahan diri sampai hasil resmi diumumkan oleh komisi pemilihan umum.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerjasama yang baik antara panwascam dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang telah melakukan tugas dan pengawasan dengan baik.

"Atasnama pribadi dan seluruh anggota Panwascam Keruak, mengucapkan terimaksih atas kinerja teman tekan PTPS dalan melakukan pengawasanya," sambunya

Sementara Pemateri Evaluasi Kinerja Ptps Amir Mahmud yang dihadirkan Panwascam Keruak dalam evaluasi hasil kinerja PTPS juga mengapresiasi PTPS kecamatan keruak, atas apa yang dikerjakannya.

Ia juga mengakui di kecamtan keruak tidak ada terjadi kecurangan apapun. "Saya pribadi juga bangga atas kinerja teman teman yang cepat dan akurat," ungkapnya.

Menurnya, pekerjaan dan pengawasan telah dilakukan dengan baik tanpa menyalahi aturan perundang undangan yang berlaku, pengawasan yang dilakukan Panwas kecamatan bersama PTPS dinilainya sudah baik.

Dirinya juga turut memberikan himbauan agar tidak termakan informasi yang belum akurat. "Harapan saya jangan cepat termakan berita yang tidak valid sumbernya," tambahnya.

Tak hanya itu, narasumber juga meminta kepada seluruh petugas untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa, terutama sama sama mengawal pemilu, demi terciptanya transparansi di tengah masyarakat.

"Saya mengajak untuk teman teman dan semua pihak untuk sama sama mengawal suara masyarakat, agar tidak terjadi kecurangan kecurangan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jwab," tutupnya.

Pemda Lombok Timur Berikan Perhatian Khusus untuk Pekerja Migran

Hermanamrullah    Februari 21, 2024   

Pemda Lombok Timur Berikan Perhatian Khusus untuk Pekerja Migran

 

Focus Group Discussion (FGD) Lotim

Okenews.net-- Minimnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat rela mencari pekerjaan ke luar negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam kurun dua sampai dengan tiga tahun ini, isu pekerja migran tidaklah seburuk lima tahun sebelumnya.

Hal itu diakui Penjabat Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik sewaktu menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan panduan teknis dalam mengintegrasikan isu migrasi dalam kebijakan perencanaan dan anggaran daerah pada Rabu 21/02/2024 di Mataram.

“Memang masih ada tindak pidana perdagangan orang,” katanya,untuk itu Ia pun menegaskan jika ditemukan kejadian demikian, maka bisa disampaikan melalui LaporBup yang merupakan media pengaduan daring resmi Pemerintah Daerah  kabupaten Lombok Timur atau media lainnya agar segera ditangani. Menurutnya kasus tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berwenang agar masalah dapat dikendalikan dan diselesaikan.

Selain itu, Ia menyebut dalam upaya meningkatkan keahlian para pekerja migran, pemerintah Lotim sudah menyediakan fasilitas tempat pelatihan untuk meningkatkan keahlian calon pekerja migran yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) atau sekarang disebut Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

Ia juga mengaku miris dengan banyaknya kasus perceraian di Lombok Timur. “Setiap bulan sidang perceraian di Lotim itu kadang mencapai 100 sampai 130 per bulan karena per tahun itu sebanyak 1.300 kasus,” ungkapnya. Kasus tersebut kebanyakan dari keluarga pekerja migran.

Sementara itu Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro menyebut UNDP mendorong adanya perlindungan bagi kaum pekerja migran yang ada di Provinsi NTB, Jawa Tengah, dan Makassar. “Kalo di NTB daerahnya adalah Lotim. Memang selama ini sudah banyak lembaga yang membantu program tersebut tetapi kebanyakan yang membantu itu tidak langsung menyentuh ke hulu seperti kebijakaan, perencanaan dan pendanaannya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI Muhammad Iqbal Abbas mengingatkan agar memperkuat tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). “Mulai dari waktu keberangkatan, bekerja, hingga kembali ke tanah air,” ujarnya. Ia berharap nantinya dapat meningkatkan perlindungan kepada PMI ke arah yang lebih baik.

FGD ini juga dihadiri Ketua Pengurus Muhammadiyah Lotim, Balai Peningkatan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), dan jajaran jajaran OPD terkait.

Pemda Lombok Timur Targetkan Cakupan Universal Health Coverage Capai 98 Persen

Hermanamrullah    Februari 20, 2024   

Pemda Lombok Timur Targetkan Cakupan Universal Health Coverage Capai 98 Persen

Bupati terima kunjungan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lotim

Okenews.net--Tahun 2024 ini Lombok Timur menargetkan capaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) mencapai 98 %, setelah sebelumnya pada 1 Desember 2023 berada di angka 95% lebih. 

Mengoptimalkan hal tersebut penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengimbau masyarakat untuk memeriksa keanggotaan BPJS Kesehatannya di BPJS atau Puskesmas terdekat dengan tempat tinggal masing-masing. Camat dan Kepala Desa diharapkan dapat membantu masyarakat terkait hal tersebut.

Imbauan itu disampaikan di sela-sela menerima kunjungan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur Gusti Ngurah Catur Wiguna di Ruang Kerjanya Selasa 20/02/2024.

Dijelaskannya persentase UHC tersebut akan semakin bermakna ketika masyarakat mengaktifkan keanggotaannya. Dari 98% baru 95,37% yang aktif BPJS Kesehatannya atau masih ada kekurangan 2,63% atau 57 ribu jiwa masih belum mengaktifkan kepesertaan BPJS yang iurannya dibayarkan Pemerintah Daerah tersebut.

Padahal untuk keperluan itu masyarakat hanya perlu mendatangi BPJS Kesehatan atau Puskesmas terdekat dengan menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK). Ditegaskannya peserta bantuan iuran (PBI) ini tidak perlu melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) karena dibayarkan melalui APBD Lombok Timur.

Pj. Sekda Lombok Timur H. Hasni, yang mendampingi Pj. Bupati pada kesempatan itu, menyampaikan Pemda telah menyiapkan dana Rp.61,9 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan itu demi mencapai UHC 98% di Januari lalu.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur menyampaikan pertumbuhan keanggotaan BPJS Kesehatan masyarakat di daerah ini usai mencapai UHC berada di angka 1600 orang dibanding sebelum UHC. Angka tersebut bersumber dari pokok pikiran DPRD dan KPPS. Ia berharap masyarakat dapat mengaktifkan kepesertaan sehingga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dimanfaatkan.

Inilah Penekanan Forkopimda Lombok Timur Saat Apel Pergeseran Pasukan PAM Pemilu

Redaksi    Februari 13, 2024   

Inilah Penekanan Forkopimda Lombok Timur Saat Apel Pergeseran Pasukan PAM Pemilu

Okenews.net – Jelang Hari H pemungutan suara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lombok Timur menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan pungut suara pada Pemilu 2024 di lapangan Pemda Lombok Timur Selong, Selasa (13/2/2024).

Apel pergeseran pasukan yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Lombok Timur Drs. HM. Juaini Taofik bersama Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro dan Kapolres Lombok Timur AKBP Hariyanto diikuti oleh pasukan TNI Polri dari Kodim, Polres Lombok Timur dan Kompi B Brimob Polda NTB dan Satpol PP Kabupaten Lombok Timur serta Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Dalam sambutannya, Dandim 1615/Lotim menyampaikan aparat saat ini menjadi tulang punggung keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Untuk itu jangan mencoreng institusi masing-masing dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas yang dapat mencederai Pemilu, namun laksanakan tugas sesuai dengan SOP masing-masing.

Kita ketahui bersama, sambungnya, Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang memiliki mayoritas pemilih pada Pemilu tahun ini dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) terbanyak di NTB. Hal itu menurutnya akan banyak menguras tenaga dan pikiran, laksanakan dengan tulus dan ikhlas maka semuanya akan terasa ringan.

“Laksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan pimpinan, jaga loyalitas dan netralitas selama proses pemilihan agar Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan lancar,” tutupnya.

Sebelumnya, Kapolre Lotim AKPB Hariyanto menyampaikan kerjasama yang erat antara TNI Polri dan Pemerintah Daerah adalah kunci keberhasilan dalam penjaga suksesnya Pemilu 2024. Tingkatkan kolaborasi antar instansi sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menghadapi setiap tantangan.

Peran aktif aparat keamanan dalam mengamankan pemungutan suara di TPS merupakan prioritas utama dalam Pemilu, lakukan patroli bersama dan pantau setiap kegiatan dan cepat tanggap terhadap setiap potensi gangguan keamanan.

Pj. Bupati Lombok Timur Drs. HM. Juani Taofik meminta untuk yakinkan Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur berjalan aman, damai dan lancar karena saat ini rakyat sedang berdaulat untuk memilih wakilnya di lembaga Legislatif maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun kedepan.

Aparat TNI Polri dan Satpol PP saat ini memiliki tugas mulia untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan, untuk itu laksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab agar Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Lombok Timur berjalan sesuai harapan.

Lebih lanjut, mantan Sekda Lotim itu menyebutkan kondisi cuaca saat ini sebagaimana ramalan BMKG bahwa tanggal 12 hingga 14 besok (Rabu,red) relatif hujan tinggi di beberapa wilayah. “Semoga tidak mengurangi partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya.

Panwascam Keruak Sebrangi Lautan Kawal Penyaluran Logistik Pemilu, Gunakan Perahu Kayu

Hermanamrullah    Februari 13, 2024   

Panwascam Keruak Sebrangi Lautan Kawal Penyaluran Logistik Pemilu, Gunakan Perahu Kayu

Pendistribusian logistik pemilu ke Pulau Maringkik

Okenews.net -- Logistik Pemilu untuk tujuan Pulau Maringkik di Lombok Timur diantarkan menggunakan kapal kayu. Pengantaran dilangsungkan dengan penjagaan ketat.

Kepada wartawan, Anggota Panwascam Keruak Hilman menceritakan perjalanan pendistribusian langsung dikawal ketua Panwascam setempat.

"Kalau yang ke Pulau Maringkik, Ketua Panwascam langsung yang mengantarkannya.  Alhamdulillah perahu yang dipakai cukup sudah memadai," ucap Hilman, Selasa (13/2/2024).

Kendati menggunakan kapal kayu, namun pihaknya memastikan semua logistik yang dikirim ke pulau terluar dari Lombok Timur itu aman sampai tujuan.

Lebih lanjut ia menuturkan, pengantaran logistik yang dilakukan menjelang malam hari pukul 18.00 Wita dan logistik sampai ke kantor desa Maringkik pukul 18.30 Wita. 

"Semua logistik yang kita antar dari dermaga Tanjung Luar semuanya berjalan dengan baik dan lancar," ungkapnya.

Berdasarkan data yang ada, jumlah TPS di Pulau Maringkik sebanyak 8 dengan jumlah 40 kotak yang didistribusikan pada masing-masing TPS berisi 5 kotak suara.

Terpisah, Ketua KPU Lombok Timur M Junaidi mengatakan, dalam penentuan pengelolaan distribusi pihaknya memang menggunakan skema swakelola dengan melibatkan PPK.

"Kami melibatkan PPK sebagai pelaksana di dalam pendistribusian, sehingga tujuannya mereka yang menguasai medan wilayah itu diharapkan mendistribusikan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah," tegasnya.

Di Pulau Maringkik sendiri tim dari PPK Keruak saat melakukan pengantaran juga berkordinasi dengan semua pihak dari kepolisian, hingga masyarakat setempat. Termasuk jenis pengangkutan yang digunakan.

"Alhamdulillah laporan yang kami terima dari pendistribusian ke Pulau Maringkik itu lancar tanpa hambatan," ujar Junaidi.

Peduli Kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu 2024, Pj Bupati Lombok Timur Keluarkan Suarat Edaran

Hermanamrullah    Februari 13, 2024   

Peduli Kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu 2024, Pj Bupati Lombok Timur Keluarkan Suarat Edaran

 

Surat edaran PJ Bupati Lotim

Okenews.net--Peduli terhadap kesehatan Pemilu 2024, Pj Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran nomor 100/65/KBPDN/2024 tertanggal 12 Februari 2024 Tentang Pelayanan Kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

Sura edaran itu ditujukan pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur RSUD Selaparang, Direktur RSUD Patuh Karya, Direktur RSUD Labuhan Haji, dan Kepala UPT BLUD Puskesmas Se Kabupaten Lombok Timur.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan melaksanakan amanat Pasal 434 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. 

Atas suarat edaran Bupati itu yang isinya diminta perhatian Dinas terkait untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh Penyelenggara Pemilu (PPK, Panwascam, PPS, Panwas Kel/Desa, Panwas TPS dan KPPS) yang mengalami sakit/kegawatdaruratan selama proses Pemilu berjalan;

2. Memberikan pelayanan kesehatan kepada penyelenggara Pemilu tersebut diatas secara langsung dan cepat tanpa dipungut biaya baik yang memiliki Kartu BPJS maupun yang Tidak memiliki Kartu BPJS;

3. Membuka layanan Posko Kesehatan di masing-masing Kelurahan/Desa; dan

4. Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Pj Bupati Resmi Lantik 90 Kepala Desa di Lombok Timur, Berikut Daftar dan Namanya

Hermanamrullah    Februari 13, 2024   

Pj Bupati Resmi Lantik 90 Kepala Desa di Lombok Timur, Berikut Daftar dan Namanya

 

Pelantikan PJS Kepala Desa di Lombok Timur

Okenews.net--Pj Bupati Lombok Timur, H.M Juaini Tufik Resmi lantik 90 Penjabat Sementara Kelapa Desa, untuk mengisi jabatan kepala desa yang berakhir pada 8 februari yang lalu.

Pelantikan tersebut berlangsung di Loby kantor Bupati Lotim, Senin 12/02/2024

Jabatan Kepala Desa semntara (PJs) ini akan berlangsung selama 1 tahun hingga 2025 mendatang, guna mengisi kekosongan di tingkat desa.

" Pjs ini kami tujukan, untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat desa tersetruktur dengan baik," ungkap juaini

Dalam sambutanya, Pj Bulati Juani Taufik juga mengingatkan, agr PJS kepala desa bisa membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, guna suksesnya Pesta Demokrasi di tahun 2024 ini.

"Kami ingatkan untuk pjs agar tidak terlalu mengurusi APBDes, mari sama sama sukseskan pemilu 2024 dengan bersih dan transparan," tegasnya.

Turut di ingatkannya juga kepada para Pjs agar trus berkoordinasi dengan pihak pihak Camat, Dinas, bahkan Inspektorat, jika berkaitan dengan anggran,

" Saya ingatkan untuk Pjs, agar tidak ceroboh dalam mengambil keputusan, terutama terkait anggran, jangan malas koordinasi dan bertanya ke pihak pihak terkait," tutupnya

Berikut Nama Nama Kpala Desa Sementara (PJS) di Lombok Timur sebagai Berikut :

1. L. Jupri Ikhsan Sunandi, Kepala Desa Keruak.

2. Andi Karma Susila, Kepala Desa Ketapang Raya

3. L. Suparman, Kepala Desa Ketangga Jeraerng

4. L. Abdl Qadir Jaelani, Kepala Desa Mendana Raya

5. Setya Budi, Kepala Desa Setungkep Lingsar

6. L. Samsul Bahri, Kelala Desa Montong Belai

7. Yahya, Kepala Desa Pulau Maringkik

8. L.budi Sasmika, Kepala Desa Suangi Timur

9. Rumansyah, Kepala Desa Rarang 

10. Bq Erlina, Kepala Desa Santong

11. H. Masad, Kepala Desa Leming

12. Yatim, Kepala Desa Lando 

13. Bq Erna Nuraini, Kepala Desa Rarang Tengah

14. L. Farhan Hadi,  Kepala Desa Mbung Raja

15. M. Qasim, Kepala Desa Mbung Kandong

16. Mukarrahman Sahibullah, Kepala Desa Kembang Kuning 

17. Abdillah,  Kepala Desa Gelaora

18. L. Ade Gusnawan Putra, Kepala Desa Sikur Selatan

19. Suratman Syarif, Kepala Desa Kesik

20. Waristul Firdaus, Kepala Desa Masbagik Selatan 

21. Khalid Bisri, Kepala Desa Danger

22. Rohani, Kepala Desa Kumbang

23. Najmuddin, Kepala Desa Setanggor 

24. Kus Hariadi, Kepala Desa Jantuk

25. M. Irwan Agus, Kepala Desa Dasan Lekokng

26. Aunurrafiq, Kepala Desa Apit Aik 

27. L. Subhan, Kepala Desa Batu Yang 

28. Nasaruddin Abdullatif, Kepala Desa Peringga Baya 

29. Firman, Kepala Desa Labuan Lombok 

30. Rohandi, Kepala Desa Teko

31. Suhin, Kepala Desa Tanak Gadang

32. Anantapi, Kepala Desa Kalija

33. Mahrus, Kepala Desa Kembang Kerang

34. Nurul Ilham, Kepala Desa Toyang

35. Agus Rusli, Kepala Desa Belanting

36. M. Suruji, Kepala Desa Labuhan Pandan 

37. Mawardi, Kepala Desa Sugian 

38. Yeni Liandani, Kepala Desa Pringge Jurang

39. Rusdini Hariamin, Kepala Desa Kilang

40. M. Jupri, Kepala Desa Perian 

41. Zul Kifli, Kepala Desa Rempung 

42. Toharuddin, Kepala Desa Jurit

43. Muhalim, Kepala Desa Pengadangan

44. Kahirul Anwar, Kepala Desa Jurit Baru

45. H. Mahalli, Kepla Desa Pengadangan Barat

46. L. Khairi, Kepala Desa Timbanuh

47. H. Hadli, Kepala Desa Pringgasela Timur 

48. Suherman, Kepala Desa Anjani

49. Abdul hakim, Kepala Desa Bagek Payung

50. M. Taqqiudin, Kepala Desa Gerung Permai

51. H. Iskandar, Kepala Desa Damed Damai

52. Abd, Gafur,Kepala Desa Bagek Payung Timur 

53. Suhiro, Kepala Desa Waringin 

54. Zarwan, Kepala Desa Gapuk

55. Amrillah, Kepala Desa Bintang Rinjani

56. Kaharuddin, Kepala Desa Mamben Daya

57. Marzuki, Kepala Desa Karang Baru

58. L. Sahrul, Kepala Desa Wanasaba Lauk

59. Hasmayadi, Kepala Desa Beriri Jarak kades 

60. Pelita Yatna, Kepala Desa Sembalun Bumbung

61. L. Alamdana, Kepala Desa Sajang

62. M. Ja'far, Kepala Desa Sembalun Timba Gading

63. Burhanuddin, Kepala Desa Bilok Petung

64. Ahmad Sulton, Kepala Desa Labuhan Hajji 

65. Mukhtar Sajali, Kepala Desa Penede Gandor

66. Ahmad Safi'i, Kepala Deaa Teros

67. Ahmad Kosasi, Kepala Desa Tirtanadi

68. L.M Sirajuddin, Kepala Desa Korleko Selatan 

69. Iwan Darmawan, Kepala Desa Surabaya

70. Kahiril Bukran, Kepala Desa Lepak

71. Saiful Bahri, Kepala Desa Surabaya Utara

72. Ahmad Sukamdi, Kepala Desa Montong Tangi

73. Sutarman, Kepala Desa Gereneng 

74. Sri ida Seftina, Kepala Desa Lepak Timur 

75. Sahlan, Kepala Desa Gereneng Timur

76. Supardan, Kepala Desa Pengkelak Emas

77. H.M Qasim, Kepala Desa Rensing Raya

78. Abdullah, Kepala Desa Pematung

79. Qamaluddin, Kepala Desa Mengkuru

80. Suhirman, Kepala Desa Rensing Bat

81. L. M. Khairul Bahri, Kepala Desa Sukaraja

82. Idhan Khalid, Kepala Desa Sekaroh

83. Hasibuan Sapardi, Kepala Desa Wakan

84. Masrun, Kepala Desa Kuang Rundun

85. M. Suaibun Hadi, Kepala Desa Ekas Buana

86. L.M nasir, Kepala Desa Sepapan 

87. Sumarep, Kepala Desa Pare Mas

88. L. Pandria Wijaya, Kepala Desa Lenek Ramban Biak

89. Purnama Hadi, Kepala Desa Lenek Duren

90. Hendra Sofyan Hadi, Kepala Desa Sukarma

Lapas Kelas IIB Selong Adakan Coffe Break, Bahas Kesiapan Pemilu

Hermanamrullah    Februari 12, 2024   

Lapas Kelas IIB Selong Adakan Coffe Break, Bahas Kesiapan Pemilu

 

Lapas Kelas IIB Selong, Lotim

Okenews.net-- Jelang pemilu 14 februari 2024 Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Selong Lombok Timur mengajak sejumlah pihak internal Lapas dalam pembahasan dan persiapan tim Penyalenggara Pemungutan Suara untuk sama sama koordinasi terkait mekanisme dalam mensukseskan pemilu 2024.

Kita sengaja mengajak jajaran struktural lapas untuk membahas terkait kelancaran pemilu dalam coffe break pagi ini, ungakap Ahmad Sihabuddin, Senin, 12/02/2024

Lanjut Sihabbudin, Kegiatan coffe break ini selain untuk mempererat kebersamaan dan pemabhasan mekanisme kelancaran pemilu juga turut di mnfaatkan untuk membagi tugas, baik dari Petugas TPS, Pengawas, dan tim pengamanan

Coffe break yang diselnggarakan ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan kelancaran pemilu yang turut akan dilaksanakan didalam Lapas kelas IIB Selong, ia juga menghimbau kepada seluruh anggota yang telah di tunjuk menjadi tim dalam pemungutan suara agar selalu menjaga netralitas.

"Sebagai pelayan publik, kita memiliki tanggung jawab untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis," tegasnya.

Tak hanya itu, lapas Kelas IIB Selong juga telah melakukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil Lombok Timur guna kelancaran pada saat hari pemungutan suara, baik dari pemutahuran data, dan singkronisasi data para wargabinaan, mengingat warga binaan yang ada di lapas kelas IIB selong berasar dari seluruh penjuru di Lombok Timur

"Dari jauh hari juga kita telah melakukan kerjasama dengan Dukcapil, untuk pemutahiran data para warga binaan, agar singkron dengan data yang di Dukcapil, tambahnya.

Kepala Lapas kelas IIB Selong juga berharap,pada puncak pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 nanti seluruh warga binaan Lapas Selong dapat menggunakan hak pilihnya," tambahnya.

PTPS Cantik Rela Panjat Pohon Kelapa Demi Tertibkan Alat Praga Kampanye

Hermanamrullah    Februari 11, 2024   

PTPS Cantik Rela Panjat Pohon Kelapa Demi Tertibkan Alat Praga Kampanye

 

PTPS, Nurhayati, Perian Lotim

Okenews.net--Salah seorang Petugas Pengawas Tempat Pungutan Suara (PTPS) Nurmayanti (24) asal desa Perian Lombok Timur rela panjat pohon kelapa demi tertibkan Alat Praga Kampanye (APK).

Wanita cantik yang mengaku baru pertama bertugas sebagai pengawas Pemilu 2024 itu rela memanjat pohon kelapa setinggi 6 meter tanpa alat pengaman.

Kepada TribunLombok.com, Nurmayanti mengaku dirinya nekat memanjat pohon karena antusiasnya yang pertama ikut berpartisipasi sebagai pengawas.

"Ya karena bagian antusias kita kak, karena ini tahun pertama saya jadi petugas," ucap wanita cantik yang akrab disapa Nurma itu, Minggu (11/2/2024).

Disamping itu, dirinya juga gereget melihat banyaknya APK dan APS yang terpasang dengan cara dipaku di sejumlah pohon yang ada.

Padahal, secara jelas pemasangan APK di pohon telah melanggar Pasal 70 Ayat 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 pemasangan APK yang mengatur secara jelas tata cara pemasangan alat peraga peserta Pemilu.

Diceritakannya, pada saat ia bersama dengan ke 4 temannya ditugaskan untuk melakukan pengawasan di wilayah Desa Perian, ia melihat adanya APK yang terpasang diatas pohon kelapa.

Saat itu, karena ada wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, ia tanpa pikir panjang langsung naik ke pohon kelapa dan menurunkan APK yang terpasang di atasnya.

"Saya sama 4 orang temen PTPS yang lain melihat ada APK di atas pohon, dari 4 irang inu cuman saya yang bisa manjat, tanpa pikir panjang saya langsung naik," ungkapnya.

Diakuinya, keselamatan saat itu tidak ia hiraukan, namun karena dasar tanggung jawab bersama ia nekat.

"Hanya modal nekat sih mas, jadi langsung naik aja tanpa pikir panjang," katanya.

Ditempat terpisah, Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Kasmayadi mengatakan, Bawaslu sebelumnya sudah menyampaikan secara langsung kepada setiap ketua partai yang ada untuk melakukan penertiban.

Meski demikian, himbauan yang dilakukan Bawaslu Lombok Timur dianggap seolah angin lalu, bahkan kekhawatirannya dari pelajaran Pemilu tahun lalu, parpol tidak melakukan penertiban hingga hari H pemilihan.

"Yang jelas kemarin sudah kita imbau, kalau parpol tidak mau melakukan penertiban sendiri maka bawaslu yang akan menertibkan," ucap Kasmayadi.

Diakuinya, Bawaslu dalam hal ini tidak bisa melakukan penindakan secara tegas, jika ditemukan masih ada APK dan APS peserta Pemilu yang belum di tertibkan.

Dikarenakan, pada PKPU hanya mengatur larangan, tapi tidak mengatur bagaimana skema dan aturan dalam penertibannya.

Apalagi, persoalan kebijakan penertiban nukan hanya datang dari Bawaslu, namun juga dari kesepakan atau harus berkordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Pemerintah Daerah (Pemda) hingga dengan Aparatur Penegakan Hukum (APH).

"Tapi yang jelas kita di Bawaslu kalau dibutuhkan tenaga tambahan kita tertibkan, dan komunikasi dengan Pemda untuk itu," demikian Kasmayadi.

Panwascam Keruak Gelar Pelatihan PTPS

Hermanamrullah    Februari 11, 2024   

Panwascam Keruak Gelar Pelatihan PTPS

 

Panwascam Kecamatan Keruak

Okenews.net-- Okenews.net-- Sukseskan Pemilu dan meningkatan pemahaman untuk anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Keruak adakan Rapat Kerja dan pelatihan terkait regulasi.

Terutama soal teknik yang akan dikerjakan para anggota pengawas TPS pada Pemilu 2024. Rapat Kerja PTPS tersebut berlangsung di Aula kandor desa Tanjung Luar, Ahad, 11/02/024.

Dalam Rapat kerja yang diikuti 182 peserta dari 15 desa terlihat antusias, guna lebih memahami pola kerja dan apa yang akan dikerjakan saat berlangsungnya pemilihan mendatang.

Tak tanggung tanggung, Panwascam Keruak menghadirkan narasumber dari provinsi, demi memberikan pemahaman yang mendalam untuk para pengawas TPS khususnya di kecamatan Keruak.

M.Sobri, ketua Panwascam Keruak dalam sambutanya mengatakan, dengan adanya rapat kerja yang di lakukan oleh Panwascam Keruak ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih bagi petugas pengawa TPS, guna transparansi dan netraliatas dalam pemilu.

Sobri juga menekankan, untuk seluruh PTPS agar tetap di jalurnya, agar tidak menyalahi atauran yang berlaku, guna tertibnya Pemilu yang damai untuk 2024.

"Saya harap, PTPS Kecamatan keruak untuk tidak keluar dari aturan aturan PTPS yang berlaku, agar pengawasan yang baik dapat di lakukan, demi terciptanya pemilu 2024 yang damai," ungkapnya

Ia juga menilai, dengan adanya rapat kerja ini tidak ada lagi para PTPS yang bingung dengan pekerjaan yang akan di kerjakan pada pemilu 2024 ini, Rapat kerja ini murni bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman bagi Para PTPS Sekecamatan keruak.

"Saya juga harapkan, Rapat kerja ini bisa di manfaarkan oleh peserta yang belum terlalu memahami apa yang akan di kerjakan nanti, untuk menanyakan narasumber, agar pemahaman lebih meningkat, tutupnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Jayadi moderator dari bawaslu Provensi yang di hadirkan Panwascam Keruak juga turut menghimbau, para PTPS untuk menjaga netralitas dalam bekerja, agar tidak terjadi kecurangan, dikarnakan, menurutnya, satu suara saja yang tercecer, bisa berakibat buruk untuk pekerjaan.

Diterangkan Jayadi, secara umum tugas dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sejatibya Pengawas TPS akan menjalankan tugas selama 30 hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa dalam nenjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

Lanjut Jayadi, Mulai dari Persiapan Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemungutan Suara Persiapan Penghitungan Suara Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS, terangnya.

Tak hanya itu, jayadi juga menerangkan bagaimana mengaplikasikan Aplikasi yang di gunakan dalam pengawasan pemilu, yaitu aplikasi Siwaslu, yang di luncurkan Bawaslu untuk memudahkan dalam pemkerjaan.

"Aplikasi Si Waslu sangat penting untuk di fahami, mulai dari pengisian, sampe rekap hasil suara, batal maupun kecurangan bisa langsung di lamlirkan dan di laporkan melalui Aplikasi si waslu ini, tambahnya.

Jayadi juga mengapresiasi kinerja Panwaslu Kecamatan keruak, atas inisiasinya melakukan Rapat kerja bersma PTPS dengan turut memantapkan bagaimna mengaplikasikan dan menggunakan Aplikasi Si Waslu,

"Saya harap dengan Rapat kerja ini wawasan dan pengetahuan Para Petugas PTPS bisa bertambah dan semakin faham apasaja yang akan di kerjakan pada pemilu 2024 ini," tutupnya

Yakin Menang Satu Putaran, Koordinator Militan Prabowo-Gibran NTB Ajak Rekonsiliasi

Redaksi    Februari 10, 2024   

Yakin Menang Satu Putaran, Koordinator Militan Prabowo-Gibran NTB Ajak Rekonsiliasi

Ketua Koordinator Militan Prabowo-Gibran NTB KH Zulkarnaen

Okenews.net - Ketua Koordinator Militan Prabowo-Gibran NTB, KH Zulkarnaen mengatakan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres)  Prabowo-Gibran akan unggul 55 persen di NTB.

Target persentase yang terbilang tinggi itu kata Zulkarnaen bukan tanpa alasan, sebab nama Prabowo-Gibran sudah mengakar di benak masyarakat NTB yang dikenal dengan sebutan Bumi Gora. 

"Nama Bapak Prabowo Subianto sudah mendarah daging di masyarakat NTB, ditambah lagi dengan kerja masif kami di unsur relawan dan partai pengusung, maka kami berkeyakinan Prabowo-Gibran akan unggul 55 persen di NTB," katanya, Sabtu (10/02/2024). 

Lanjut dia, hanya sosok TGB Zainul Majdi yang akan mampu mengalahkan Prabowo Subianto di NTB jika dalam percaturan kontestasi Pilpres. Selain TGB, dia mengklaim tidak ada figur lain yang mampu mengandaskan Prabowo di NTB. 

"Hemat kami, kalau berbicara Pilpres, hanya kalau TGB jadi Capres baru ada tokoh yang akan mampu mengalahkan Prabowo di NTB. Tapi kan hari ini, TGB adalah salah satu Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud. Jadi kami rasa, Prabowo-Gibran masih akan unggul telak di NTB," kata dia dari Jakarta. 

Masih kata dia, alasan utama kenapa harus memilih Prabowo-Gibran adalah untuk memastikan keberlanjutan program dan agenda pembangunan besar-besaran yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode kepemimpinannya. 

Dia menyebutkan juga, hanya Prabowo-Gibran yang punya visi dan platform gagasan keberlanjutan guna meneruskan cita-cita luhur Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Maju yang setara dan bersaing dengan negara adidaya lainnya di dunia. 

"Hanya Prabowo-Gibran yang punya visi tegas untuk melanjutkan semua agenda pembangunan di massa pemerintahan Jokowi. Jadi dengan memenangkan Prabowo-Gibran, maka kita memastikan bangsa ini melompat lebih jauh untuk sejajar dan setara dengan negara adidaya lainnya," tegasnya. 

"Indonesia Maju dan Indonesia Emas sudah di depan mata. Jadi mari kita bersama memastikan Prabowo-Gibran menang satu putaran," imbuh sosok Ketua DPW Solidaritas Merah Putih (Solmet) NTB itu. 

Lebih jauh, karena kemenangan Prabowo-Gibran satu putaran sudah dalam genggaman. Dirinya mengajak semua elemen relawan dan partai pengusung untuk meningkatkan kordinasi dan kolaborasi antara satu dan lain, terutama dalam memastikan dukungan generasi milenial dan generasi Z semakin solid. 

"Prabowo-Gibran ini sangat-sangat diminati oleh generasi milenial dan generasi Z selaku pemilih terbesar di Pemilu ini. Jadi baik relawan maupun  TKD harus meningkatkan kolaborasi untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran satu putaran," ungkapnya. 

"Menang satu putaran harga mati bagi kami relawan Solmet Indonesia. Selain itu, jika Pilpres ini dilakukan dua putaran, maka uang negara terlalu besar dihabiskan, dana pajak rakyat itu lebih baik dialokasikan untuk agenda pembangunan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat," sambungnya. 

Dirinya pun mengajak kepada semua pendukung Capres Cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) dan dan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud untuk merekonsiliasi diri dengan pendukung Prabowo-Gibran, untuk bersama mencurahkan energi membangun bangsa ini menjadi lebih maju. 

Kata dia, langkah rekonsiliasi itu mutlak dilakukan untuk menghindari perpecahan yang tidak produktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Terlalu mahal bangsa ini harus membayar jika terjadi perpecahan, sesama anak bangsa, mari saudaraku pendukung 01 dan 03 untuk kita rekonsiliasi dan mengikat diri dalam semangat kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," tandasnya.