PDI Perjuangan NTB Tegas! Musyafirin Dipecat Setelah Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah

Hermanamrullah    Oktober 17, 2026   

PDI Perjuangan NTB Tegas! Musyafirin Dipecat Setelah Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah

Okenews.net- PDI Perjuangan NTB mengambil langkah tegas terhadap H.W. Musyafirin. Partai berlambang Banteng Moncong Putih itu memberhentikan Musyafirin dari keanggotaan partai setelah polemik jabatannya sebagai Komisaris Bank NTB Syariah, sikapnya yang pagah mempertahankan status sebagai kader, serta sederet persoalan internal yang dinilai mengganggu soliditas organisasi.

Keputusan tersebut diambil secara bulat dalam Rapat DPD PDI Perjuangan NTB yang diperluas di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB, Sabtu (17/10/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat dan dihadiri pengurus DPD serta seluruh ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan se-NTB.

“Ini keputusan bersama. Pandangannya bulat. Kalau kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan partai, kami harus memilih partai,” tegas Rachmat.

Seluruh peserta rapat menyetujui pemberhentian Musyafirin. Surat pemberhentian yang ditandatangani Rachmat bersama Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi itu langsung dikirim kepada DPP PDI Perjuangan pada hari yang sama, disertai cerita acara rapat yang ditandatangani seluruh ketua dan sekretaris DPC se-NTB.

Rapat yang berlangsung lebih dari tiga jam itu turut dihadiri Karina de Vega , Kader PDIP NTB yang belum lama ini memilih Pensiun din sebagai Direktur Regional di Perserikatan Bangsa-Bangsa [ PBB ] di New York demi mengabdi ke Partai,  Bendahara DPD Meily Zuraida, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Made Slamet, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Raden Nuna Abriadi, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah H. Ruslan Turmuzi, Abdul Rahim/Bram, Luk Santi, Mahsan, Nyanyu Ernawati, Lalu Yudistira/Poci, Ibu Endang, Sudirman serta jajaran pengurus lainnya.

Sebelum keputusan diambil, seluruh ketua DPC diberi kesempatan menyampaikan pandangan mengenai polemik Musyafirin yang tetap mempertahankan jabatan sebagai Komisaris Bank NTB Syariah, tetapi tidak bersedia melepaskan keanggotaan partai maupun mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Para pengurus menilai, polemik tersebut telah menempatkan PDI Perjuangan dalam posisi sulit. Partai harus menanggung beban persoalan yang berkembang di ruang publik, sehingga penyelesaian di tingkat internal sudah sangat mendesak.

Setelah mendengarkan seluruh pandangan, Rachmat meminta pengurus DPD dan ketua DPC menyampaikan sikap mengenai langkah yang harus diambil. Seluruh peserta menyatakan setuju Musyafirin diberhentikan dari keanggotaan partai. Tidak ada perbedaan sikap dalam forum tersebut. Rachmat kemudian mengetuk palu untuk menegaskan keputusan rapat.

Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam berita acara yang memuat sejumlah pertimbangan pemberhentian Musyafirin. Dokumen tersebut ditandatangani seluruh ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan se-NTB.

Surat pemberhentian yang ditandatangani Rachmat Hidayat bersama Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi selanjutnya dikirim kepada DPP PDI Perjuangan pada hari yang sama.

Dalam berita acara tersebut, sejumlah persoalan menjadi catatan pengurus, mulai dari proses pencalonan Musyafirin sebagai Komisaris Bank NTB Syariah yang disebut tidak dikomunikasikan kepada partai, janji-janji yang dinilai tidak terealisasi, hingga persoalan koordinasi dan pelibatan struktur partai dalam pilkada.

Tanggung Jawab Kader

Bagi Rachmat, persoalan ini bukan semata-mata mengenai jabatan yang diemban Musyafirin. Ada tanggung jawab sebagai kader dan pengurus partai yang harus dijalankan, terlebih ketika organisasi membutuhkan koordinasi dan kerja bersama.

“Menjadi kader bukan cuma soal punya KTA. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan,” ujarnya.

Dalam rapat terungkap, proses pencalonan Musyafirin sebagai Komisaris Bank NTB Syariah telah dimulai sejak Juni 2025. Pada saat itu, Musyafirin masih tercatat sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan NTB dengan masa kepengurusan hingga 12 November 2025.

Namun, menurut keterangan yang turut terungkap dalam rapat, tidak ada pemberitahuan kepada partai mengenai proses pencalonan tersebut. Ketiadaan komunikasi itu menjadi salah satu catatan serius bagi pengurus DPD dan DPC se-NTB.

Persoalan tersebut memperkuat keberatan pengurus terhadap sikap Musyafirin yang tetap mempertahankan status sebagai kader, sementara komunikasi dengan partai mengenai jabatan yang diembannya dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain persoalan jabatan dan koordinasi, rapat juga menyoroti sejumlah janji dan program Musyafirin dalam rangkaian Pilgub NTB serta pilkada kabupaten dan kota pada tahun 2024 yang disebut tidak terealisasi. Dalam Pilgub NTB, Musyafirin diusung PDI Perjuangan sebagai calon wakil gubernur.

Persoalan ini menjadi perhatian karena dampaknya dinilai tidak hanya dirasakan partai. Janji yang disampaikan dalam kontestasi politik juga berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap program, dukungan, dan upaya menjawab kebutuhan mereka.

Dalam berita acara rapat pemberhentian Musyafirin, pengurus mencatat sejumlah janji yang disebut tidak pernah terealisasi. Kondisi tersebut disebut mengganggu soliditas organisasi. Namun, persoalannya tidak berhenti pada kekecewaan pengurus atau kader di tingkat bawah. Sebab, tatkala janji politik berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kegagalannya juga berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Bagi Rachmat, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui janji saat kontestasi. Komitmen harus dibuktikan melalui pelaksanaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, persoalan janji politik menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan pemberhentian Musyafirin. Pengurus menilai, tanggung jawab politik tidak hanya melekat kepada partai yang memberikan dukungan, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi sasaran janji dan program.

Berita Acara yang menyertai surat pemberhentian itu turut juga mencatat persoalan tanggung jawab Musyafirin sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Bidang Pemenangan Pemilu. Ia dinilai tidak melakukan koordinasi yang memadai dalam menjalankan tugas organisasi.

Dalam pelaksanaan pilkada, Musyafirin juga disebut tidak melibatkan struktur partai secara optimal, mulai dari DPC hingga PAC dan ranting. Para pengurus mempersoalkan penggunaan tim sendiri dalam kerja pemenangan, alih-alih mengoptimalkan struktur resmi partai.

Berita acara tersebut juga mencatat pelibatan kader yang telah dipecat dari partai dalam tim pemenangan Musyafirin di Pilgub tahun 2024.

Rangkaian persoalan itu menjadi bahan pertimbangan bersama sebelum keputusan diambil. Para pengurus menilai, kerja politik yang mengandalkan organisasi semestinya dibangun melalui koordinasi dan keterlibatan struktur partai, bukan berjalan sendiri tanpa komunikasi yang memadai.

Rachmat, menegaskan bahwa soliditas organisasi membutuhkan tanggung jawab yang dijalankan secara konsisten.

“Kerja kolektif tidak bisa berjalan tanpa komunikasi, koordinasi, dan tanggung jawab,” tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.

disela sela usai rapat, menurut Ruslan Turmuzi  surat pemberhentian tersebut kemudian akan dikirim kepada DPP PDI Perjuangan pada hari yang sama. Setelah surat dan berita acara tersebut resmi diterima, DPP akan memprosesnya sesuai mekanisme dan kewenangan partai.

“Partai punya aturan. Siapa pun kadernya, mekanisme organisasi tetap harus dihormati,” Pungkas Ruslan Turmuzi.

Akhir Tahun Ini, Jalan Rumbuk–Padamara Diperbaiki dengan Anggaran Rp5,6 Miliar

Hermanamrullah    Oktober 13, 2026   

Akhir Tahun Ini, Jalan Rumbuk–Padamara Diperbaiki dengan Anggaran Rp5,6 Miliar

Okenews.net- Perbaikan Jalan Rumbuk–Padamara di Kabupaten Lombok Timur dipastikan masuk dalam program pembangunan melalui APBD Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp5,6 miliar. Pengerjaan jalan tersebut direncanakan mulai November hingga akhir Desember 2026.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mengatakan saat ini proses persiapan dokumen lelang tengah berlangsung. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.

“Saat ini sedang proses persiapan dokumen lelang dan insyaallah akan dikerjakan pada bulan November sampai dengan akhir Desember,” kata Ahmad Amrullah, Selasa 13 Oktober 2026 kepada media. 

Politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur itu menjelaskan, alokasi anggaran untuk perbaikan Jalan Rumbuk–Padamara merupakan tindak lanjut atas kondisi infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi mengenai kondisi jalan tersebut telah disampaikan masyarakat sejak lama. Karena itu, pihaknya berupaya memperjuangkan agar kebutuhan tersebut mendapat perhatian dalam kebijakan penganggaran daerah.

“Ini berangkat dari situasi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sudah cukup lama. Aspirasi itu harus kita perjuangkan agar bisa ditindaklanjuti melalui kebijakan anggaran. Alhamdulillah, melalui APBD Perubahan tahun ini, perbaikan Jalan Rumbuk–Padamara mendapatkan alokasi anggaran Rp5,6 miliar,” ujarnya.

Ahmad menegaskan, perjuangan terhadap kebutuhan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Ia juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan perintah dan amanat partai untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur politik dan kebijakan pembangunan.

“Bagi kami, memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Ini juga merupakan perintah dan amanat partai, agar keberadaan kami di lembaga legislatif benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmad menilai Jalan Rumbuk–Padamara memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat. Jalan bukan sekadar sarana penghubung antarkawasan, melainkan juga infrastruktur vital yang menopang mobilitas warga dan menggerakkan roda perekonomian setempat.

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan 

masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari, memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang dagangan, serta mendukung akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

Sebaliknya, kerusakan jalan berpotensi meningkatkan biaya transportasi, memperlambat perjalanan, dan menambah beban masyarakat yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut. Karena itu, perbaikan jalan dinilai sebagai kebutuhan mendasar yang dampaknya berkaitan langsung dengan produktivitas dan kesejahteraan warga.

“Jalan ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat. Ketika akses jalan baik, aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar, distribusi hasil usaha masyarakat lebih mudah, dan mobilitas warga juga semakin nyaman. Jadi, perbaikan ini bukan semata-mata membangun fisik jalan, tetapi juga mendukung pergerakan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Selain mendorong kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan Jalan Rumbuk–Padamara juga diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan bagi pengendara bermotor. Kondisi jalan yang baik akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang melintasi jalur tersebut setiap hari.

Ahmad Amrullah menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi mobilitas, keselamatan berkendara, maupun peningkatan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, ia berharap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Ia berharap proses persiapan dokumen lelang dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga pekerjaan fisik bisa dimulai sesuai jadwal yang direncanakan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan perbaikan infrastruktur yang selama ini diharapkan.

Ahmad juga menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan jalan harus memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya menyelesaikan persoalan kerusakan dalam waktu singkat.

“Kita berharap prosesnya berjalan lancar, pekerjaan bisa dimulai November dan dituntaskan sesuai target pada akhir Desember. Yang tidak kalah penting, kualitas pekerjaan harus dijaga agar jalan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Duga Ada Deal Politik, Empat Anggota PDI Perjuangan Pastikan Tak Ikut Pembahsaan APBD Perubahan 2026

Hermanamrullah    September 15, 2026   

Duga Ada Deal Politik, Empat Anggota PDI Perjuangan Pastikan Tak Ikut Pembahsaan APBD Perubahan 2026

Okenews.net - Sebanyak empat anggota DPRD Provinsi NTB dari PDI Perjuangan mengajukan minderheidsnota atau nota keberatan dalam sidang paripurna DPRD NTB yang mengagendakan Nota Keuangan Gubernur dan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2026, Selasa 15 September 2026.

Nota keberatan diajukan, lantaran ditemukannya bukti pengelolaan APBD yang bersumber dari keringat rakyat masyarakat, justru tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun pelaksanaanya diduga adanya deal-deal politik kepentingan semata antara Gubernur dan Ketua DPRD NTB.

Anggota PDI Perjuangan yang menjadi juru bicara Fraksi Persatuan Perjungan Restorasi (F-PPR) DPRD NTB Abdul Rahim atau Bram, menegaskan bahwa pengajuan minderheidsnota tersebut merupakan catatan yang diajukan bersamaan dengan pandangan fraksi PPR.

Di mana, meski secara umum fraksi PPR yang terdiri dari tiga gabungan parpol. Yakni, Nasdem dan Perindo menyetujui pembahasan APBD Perubahan 2026 dilanjutkan.

Namun, untui empat anggota PDI Perjuangan, memilih menarik diri dan tidak akan ikut dalam pembahasan APBD Perubahan.

"Silahkan, dua parpol lain di Fraks PPR ikut pembahasan APBD Perubahan 2026. Tapi, empat anggota PDI Perjuangan, dipastikan tidak ikut pada tahap pembahasan selanjutnya," tegas Bram saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Menurutnya, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga enjadi bukti nyata bahwa ada yang salah dalam pengelolaan APBD di Provinsi NTB selama ini.

Sebab, pernyataan Gubernur yang menyebut bahwa 'apa yang telah terjadi di masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Dan, mulai hari ini, mari kita berkomitmen membangun birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional'.

Justru, kata Bram, berbeda dengan pernyataan Ketua DPRD NTB yang menyebut optimisme bahwa kesalahan tidak boleh berulang kembali dan harus menjadi bagian dari perbaikan ke depan.

"Dua pernyataan yang berbeda ini, menunjukan jika dalam pengelolaan APBD NTB, kuat dugaan adanya deal-deal politik kepentingan semata dan bukan untuk kepentingan masyarakat NTB," kata Bram.

Anggota Komisi IV DPRD NTB ini, mengatakan bahwa dari hasil penelusurannya dalam dokumen APBD NTB tahun anggaran 2025, termaktub adanya penggunaan dana belanja tak terduga (BTT)  yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 06 tahun 2025. Serta,  pergeseran anggaran senilai sekitar Rp 76 miliar.

Hanya saja, penambahan dana BTT semestinya harus disertai penjelasan yang detail dan terperinci. Yakni, mengenai reiko yang diantisipasi, kebutuhan anggaran, mekanisme

Penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

"Ingat, BTT adalah dana tidak terduga, dan bukan dana tanpa pengawasan. Maka, jika belum ada penjelasan yang konkrit dan terperinci, tentu kami tidak akan bertanggung jawab jika ada penyalahgunaanya," ujar Bram.

Dia memastikan sikap tidak ikut mengikuti pembahasan APBD Perubahan 2026 merupakan sikap resmi, lantaran ada sejumlah hal dasar yang sama.sekali tidak dijelaskan.

Padahal, publik perlu tahu akan kondisi keuangan daerah. Salah satunya, alokasi dana BTT.

"Memang fraksi kami gabungan. Tapi, empat anggota PDI Perjuangan sudah bulat tidak ikut sama sekali. Sementara, dua anggota dari fraksi PPR, yakni Nasdem dan Perindo, silahkan melanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2025," tandas Bram.

Rumah Aspirasi Diresmikan, Rachmat Hidayat Siap Kawal Persoalan Warga

Hermanamrullah    Juni 20, 2026   

Rumah Aspirasi Diresmikan, Rachmat Hidayat Siap Kawal Persoalan Warga

Okenews.net–Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, meresmikan Rumah Aspirasi di Kompleks Rumah Sehat Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (20/6/2026).

Kehadiran Rumah Aspirasi tersebut menjadi penegasan komitmen PDI Perjuangan untuk mendekatkan pelayanan politik kepada masyarakat sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin menyampaikan persoalan, keluhan, maupun gagasan pembangunan.

Peresmian rumah aspirasi itu berlangsung dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang digelar DPC PDI Perjuangan Lombok Timur. Sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah hadir dalam kegiatan tersebut.

Dari DPP antara lain hadir Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, dan Sri Rahayu. Sementara dari DPD PDIP Provinsi NTB Made Selamet, drg. Meily Zuraida, H Ruslan Turmuzi, Mahsan, Lalu Chandra Yudistira, I Gusti Lanang Media, Nyayu Ernawati, dan Wahyu Septtriandi. Sementara dari DPC PDIP Lombok hadir Ketua DPC Ahmad Sukro, Sekretaris DPC Ahmad Amrullah, Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP Marianah, dan sejumlah pengurus lainnya.  

Dalam sambutannya, Rachmat Hidayat menegaskan, Rumah Aspirasi dihajatkan tidak sekadar menjadi kantor politik atau tempat aktivitas partai. Lebih dari itu, Rumah Aspirasi ini dia hajatkan sebagai ruang pengaduan dan konsultasi masyarakat yang terbuka bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang politik, agama, profesi, maupun golongan.

“Rumah ini milik rakyat. Siapa pun boleh datang dan menyampaikan persoalannya,” tegas Rachmat.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengungkapkan, masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, persoalan pertanian, nelayan, hingga berbagai urusan administrasi yang kerap membuat warga kesulitan memperoleh akses pelayanan.

Karena itu, keberadaan Rumah Aspirasi diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang.

“Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi persoalannya. Negara harus hadir, dan kami ingin menjadi penghubungnya,” ujar Rachmat.

Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, politik pada hakikatnya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, keberadaan Rumah Aspirasi harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata, bukan sekadar simbol atau bangunan fisik.

“Politik harus terasa manfaatnya. Ukurannya sederhana, apakah rakyat terbantu atau tidak,” katanya.

Rachmat menambahkan, setiap aspirasi yang masuk akan dicatat, dikaji, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagai wakil rakyat di Senayan. Jika persoalan tersebut menjadi ranah pemerintah daerah, maka akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jika berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya siap memperjuangkannya melalui jalur-jalur yang tersedia.

“Jangan ragu datang. Sampaikan masalahnya. Kami akan kawal sampai ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Politisi lintas zaman ini menilai, masyarakat sering kali memiliki persoalan yang sederhana namun tidak mengetahui harus menyampaikan kepada siapa. Akibatnya, banyak keluhan yang berlarut-larut dan tidak tertangani.

Karena itu, Rumah Aspirasi diharapkan menjadi tempat pertama yang dapat didatangi masyarakat ketika membutuhkan pendampingan ataupun advokasi.

“Yang paling penting, rakyat punya tempat mengadu dan punya harapan bahwa suaranya didengar,” kata Rachmat.

Menurutnya, semangat tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bung Karno, kata dia, selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan perjuangan politik.

“Bung Karno mengajarkan bahwa politik harus berpihak kepada wong cilik. Rumah Aspirasi ini adalah salah satu bentuk keberpihakan itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menyampaikan apresiasinya atas hadirnya Rumah Aspirasi di Lombok Timur. Menurutnya, fasilitas tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menyerap sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia menegaskan bahwa Rumah Aspirasi terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Ini bukan rumah untuk kader partai semata. Ini rumah untuk rakyat,” katanya.

Rahayu menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan melalui Rumah Aspirasi. Mulai dari persoalan pembangunan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Menurutnya, tidak sedikit persoalan masyarakat yang sesungguhnya dapat diselesaikan apabila ada koordinasi yang baik antara warga, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Karena itu, Rumah Aspirasi juga akan berfungsi sebagai ruang komunikasi dan koordinasi.

“Yang terpenting adalah memastikan rakyat tidak berjalan sendiri ketika menghadapi masalah,” kata Rahayu.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, mengatakan peresmian Rumah Aspirasi menjadi penutup rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno yang telah dilaksanakan selama Juni 2026.

Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari pemotongan tumpeng, zikir bersama, diskusi tentang pemikiran Bung Karno, hingga kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

“Bulan Bung Karno kami isi dengan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Penanaman Pohon Mangrove

Usai peresmian Rumah Aspirasi, jajaran PDI Perjuangan juga melanjutkan kegiatan penanaman mangrove di Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim.

Ditegaskan, penanaman mangrove ini menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Menurutnya, kawasan pesisir Lombok Timur menghadapi tantangan yang semakin besar akibat abrasi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap ekosistem laut.

“Menanam mangrove berarti menanam perlindungan untuk masa depan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Selain berfungsi menahan abrasi dan mengurangi dampak gelombang pasang, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Keberadaannya mendukung produktivitas perikanan karena menjadi tempat berkembang biak bagi ikan, kepiting, dan berbagai organisme yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.

“Kalau mangrove terjaga, laut tetap produktif. Kalau laut produktif, ekonomi rakyat pesisir juga ikut kuat,” katanya.

Ia menambahkan, semangat menjaga lingkungan sejatinya sejalan dengan ajaran Bung Karno yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, rangkaian Bulan Bung Karno tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan sosial dan politik kerakyatan, tetapi juga aksi nyata untuk merawat lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Menurut Sukro, seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno tahun ini dirancang agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Perjuangan tidak cukup dengan pidato. Perjuangan harus hadir dalam tindakan,” katanya.

Peresmian Rumah Aspirasi di Lombok Timur menjadi langkah baru bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan persoalan-persoalan warga tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan menjadi agenda yang diperjuangkan hingga mendapatkan penyelesaian.

Di tengah berbagai tantangan sosial dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang, kehadiran Rumah Aspirasi diharapkan menjadi ruang yang menghubungkan suara rakyat dengan para pengambil kebijakan.

“Kami seluruh kader PDI Perjuangan selalu diingatkan, bahwa rakyat tidak membutuhkan janji yang panjang. Mereka hanya ingin didengar dan diperjuangkan,” tutup Sukro.

Peringati Bulan Bung Karno, PDIP Loteng Beri Contoh Nyata Politik Harus Hadir untuk Kemanusiaan

Hermanamrullah    Juni 20, 2026   

Peringati Bulan Bung Karno, PDIP Loteng Beri Contoh Nyata Politik Harus Hadir untuk Kemanusiaan

Okenews.net–Memperingati Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah menggelar donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Gumi Tatas Tuhu Trasna itu menjadi rangkaian Utama dari sejumlah agenda Bulan Bung Karno yang sebelumnya telah dilaksanakan, mulai dari apel peringatan 1 Juni hingga kemah bakti dan penanaman pohon di kawasan bantaran Sungai Lembah Datu, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah, Suhaimi, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengamalan ajaran Bung Karno yang selalu menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan.

"Bung Karno mengajarkan politik yang hadir untuk kemanusiaan," kata Suhaimi.

Anggota DPRD NTB ini menjelaskan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dipilih karena menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Menurutnya, kehadiran partai politik harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat.

Pada kegiatan donor darah kali ini, panitia menargetkan sedikitnya 150 kantong darah terkumpul. Hingga pelaksanaan berlangsung, Suhaimi optimistis target tersebut dapat tercapai.

"Target 150 kantong darah, insyaallah terpenuhi," ujarnya.

Lebih jauh, Suhaimi menegaskan, telah menjadi komitmen PDI Perjuangan Lombok Tengah, bahwa kegiatan sosial serupa tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan atau hanya dilakukan saat momentum Bulan Bung Karno. Ia menyebutkan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dapat menjadi program rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus partai, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk menindaklanjuti program tersebut di wilayah masing-masing.

"Jangan berhenti hari ini. PAC dan ranting harus melanjutkan di desa-desa," tegasnya.

Menurut Suhaimi, arahan tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri, yang terus mengingatkan seluruh kader agar selalu berada di tengah rakyat dan menghadirkan kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain memperkuat kepedulian sosial, kader partai juga dituntut memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Kader selalu diingatkan Ibu Ketua Umum, agar mereka harus dekat dengan rakyat, peduli sesama, dan menjaga alam," ucap Suhaimi.

Ia menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan memahami sepenuhnya, semangat Bulan Bung Karno tidak cukup diwujudkan melalui peringatan dan seremoni semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, serta gerakan penanaman pohon yang telah dilakukan sebelumnya, PDI Perjuangan Lombok Tengah berharap nilai-nilai perjuangan Bung Karno dapat terus hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lotim Desak Penegak Hukum Sikat Habis dugaan Sindikat Jual Beli SPPG

Hermanamrullah    Juni 02, 2026   

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lotim Desak Penegak Hukum Sikat Habis dugaan Sindikat Jual Beli SPPG

Okenews.net– Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak Polres Lombok Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan praktik dugaan jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Ahmad Amrullah, kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penanganan satu atau dua orang terduga pelaku semata. Aparat penegak hukum harus berani membongkar seluruh jaringan yang diduga terlibat, termasuk pihak-pihak yang berperan sebagai penghubung, perekrut korban, penerima aliran dana, maupun aktor intelektual yang berada di belakang praktik tersebut.

“Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah dalam keterangannya pada Selasa (2/6/2026).

Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah.

“Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang dengan mudah menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujarnya.

Ahmad Amrullah juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur.

“Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini,” katanya.

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga telah mencoreng nama baik Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional.

“Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas.

“Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang.

“Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Ahmad Amrullah menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

“Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain,” pungkasnya.

Latar Belakang Kasus

Badan Gizi Nasional (BGN) dan Polres Lombok Timur saat ini tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, satu titik lokasi diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyebut kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan adalah dengan mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN serta menunjukkan bukti kedekatan untuk meyakinkan korban.

Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi.

Kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir. 

Dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan tertentu saat ini masih didalami bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Solidaritas Tanpa Batas, PDI Perjuangan Lotim Bantu Kader Korban Kebakaran

Hermanamrullah    Maret 01, 2026   

Solidaritas Tanpa Batas, PDI Perjuangan Lotim Bantu Kader Korban Kebakaran

PDI Perjuangan Lombok Timur

Okenews.net- Keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong kepada salah seorang kader akar rumput, Suryadi, yang tertimpa musibah kebakaran rumah di wilayah Wanasaba Lauk, Bagek Anjar RT 3. 

Peristiwa nahas itu terjadi saat Suryadi baru saja pulang menghadiri kegiatan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPC PDI Perjuangan Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Setibanya di rumah, Suryadi mendapati kediamannya telah ludes dan hangus dilalap api. Musibah tersebut menggugah empati seluruh kader dan pengurus partai, yang kemudian bergerak bersama untuk meringankan beban yang dialami Suryadi dan keluarganya.

Sebagai wujud solidaritas, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur menggalang bantuan dari berbagai unsur partai. Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPR RI dapil NTB II Pulau Lombok, Rachmat Hidayat turut ambil bagian dalam aksi kepedulian ini. 

Dukungan juga datang dari anggota Fraksi PDI Perjuangan di Kota Mataram, Sumbawa Barat, serta khususnya Fraksi DPRD Lombok Timur.

Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, kepada Suryadi di kediamannya pada Minggu (1/3/2026).

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, dalam keterangannya menegaskan bahwa kepedulian kepada sesama kader dan masyarakat adalah nafas perjuangan partai.

“Musibah yang menimpa saudara kita Suryadi adalah duka kita bersama. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat, tumbuh dari semangat kebersamaan, dan berdiri kokoh karena gotong royong. Kita tidak boleh membiarkan kader kita berjalan sendiri dalam kesedihan. Kita hadir, kita saling menguatkan, dan kita pastikan bahwa dari abu yang tersisa, harapan akan tumbuh kembali,” tegas Ahmad Sukro.

"Inilah jati diri kita sebagai partai ideologis bahwa keberpihakan itu tidak berhenti pada kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata," sambungnya.

Ketika satu kader tertimpa musibah, kata Sukro, seluruh keluarga besar partai harus bergerak. Pihaknya ingin memastikan bahwa kehadiran PDI Perjuangan benar-benar dirasakan sebagai rumah bersama, tempat setiap kader mendapatkan perlindungan moral dan dukungan kemanusiaan.

“Kami percaya, kebersamaan seperti ini adalah energi yang menjaga soliditas partai. Dari desa, dusun, hingga tingkat nasional, kita dirajut oleh rasa senasib sepenanggungan. Ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan pesan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjuangan maupun dalam cobaan hidup,” tambah Ahmad Sukro.

Ia juga menambahkan bahwa solidaritas seperti ini adalah cerminan ideologis partai yang selalu berpihak kepada wong cilik dan menghadirkan politik yang berperikemanusiaan.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, yang menyerahkan langsung bantuan kepada Suryadi, menyampaikan rasa haru sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi.

“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan dari tingkat DPD, DPC, fraksi di berbagai daerah, hingga para simpatisan yang telah menunjukkan kepedulian nyata kepada saudara kita Suryadi. 

Bantuan ini mungkin tidak mampu menggantikan seluruh yang hilang, tetapi kami berharap dapat menjadi penguat, menjadi tanda bahwa ia tidak sendiri. 

Inilah wajah gotong royong PDI Perjuangan: bergerak bersama, membantu dengan hati, dan merawat kemanusiaan,” ujar Ahmad Amrullah.

“Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa semangat dan harapan. Kami ingin memastikan bahwa saudara Suryadi dapat bangkit kembali, menata ulang kehidupannya, dan tetap berdiri tegak sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan,” imbuhnya.

“Terima kasih kepada seluruh kader, anggota fraksi, serta para sahabat partai yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan, dan menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar kita adalah persatuan dan gotong royong,” tutup Ahmad Amrullah.

Aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong tetap menjadi fondasi utama gerakan PDI Perjuangan, tidak hanya dalam perjuangan politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Rayakat HUT Megawati ke-79, Potong Tumpeng hingga Resmikan Musholla

Hermanamrullah    Januari 23, 2026   

DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Rayakat HUT Megawati ke-79, Potong Tumpeng hingga Resmikan Musholla

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan

Okenews.net- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan bersama rakyat.

Perayaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur yang juga Anggota DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah. Acara turut dihadiri para pengurus, kader dan simpatisan PDI Perjuangan se-Kabupaten Lombok Timur.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemotongan tumpeng bersama rakyat, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda. Bertempat di Musholla Al-Kautsar, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur pada Jumat (23/01/2026).

Kegiatan itu sebagai simbol rasa syukur atas usia dan perjuangan panjang Megawati Soekarnoputri dalam membesarkan PDI Perjuangan sekaligus mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur mendalam atas peringatan HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri. Ia menegaskan bahwa perayaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali jati diri kader PDI Perjuangan sebagai pembela kepentingan rakyat.

“Kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesehatan dan umur panjang Ibu Megawati Soekarnoputri. Di usia ke-79 ini, beliau tetap menjadi simbol keteguhan ideologi dan keberpihakan pada wong cilik. Ibu Megawati selalu mengingatkan kita, seluruh kader PDI Perjuangan, untuk tidak pernah menjauh dari rakyat, membela kepentingan rakyat, dan selalu berada di tengah-tengah rakyat,” tegas Ahmad Sukro.

Usai pemotongan tumpeng, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Musholla Al-Kautsar yang berlokasi di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Musholla tersebut dipersembahkan untuk masyarakat setempat dan bersumber dari program aspirasi Ahmad Amrullah selaku Anggota DPRD dapil II Lombok Timur.

Peresmian Musholla Al-Kautsar menjadi wujud nyata komitmen PDI Perjuangan Lombok Timur dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sarana ibadah dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.

Melalui perayaan HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri ini, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur menegaskan kembali semangat gotong royong, keberpihakan pada rakyat kecil, serta konsistensi menjalankan politik yang membumi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Perayaan ini adalah pengingat bagi kami semua bahwa PDI Perjuangan tidak boleh lelah melayani rakyat. Politik harus punya wajah kemanusiaan. Apa yang kami lakukan hari ini bersama rakyat, untuk rakyat adalah perintah ideologis partai yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati,” ujar Ahmad Sukro.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur sekaligus Anggota DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, menyampaikan bahwa Musholla Al-Kautsar tersebut merupakan bentuk penyaluran aspirasi yang dipersembahkan sepenuhnya untuk masyarakat. 

Ia berharap keberadaan musholla itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga sekitar sebagai sarana ibadah dan penguatan kebersamaan sosial.

“Musholla Al-Kautsar ini kami serahkan kepada masyarakat agar benar-benar bermanfaat dan menjadi tempat ibadah yang menumbuhkan kebersamaan serta nilai-nilai kebaikan. Peresmian musholla ini juga menjadi tanda bahwa PDI Perjuangan hadir, peduli, dan akan senantiasa berada di tengah-tengah rakyat,” ujar Ahmad Amrullah.

Menurut Ahmad Amrullah, perayaan HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri dan peresmian Musholla Al-Kautsar tidak dapat dipisahkan dari nilai perjuangan PDI Perjuangan yang berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa seluruh kerja politik dan pengabdian kader partai harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.

“PDI Perjuangan tidak boleh berjarak dengan rakyat. Kami harus selalu hadir, membela kepentingan rakyat, dan memastikan setiap program yang kami perjuangkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Itulah garis perjuangan yang diajarkan oleh Ibu Megawati dan terus kami pegang,” tegas Ahmad Amrullah.