www.okenews.net

Kamis, 02 April 2026

     

Kementerian ATR/BPN Lindungi Wanita dari Kanker Mematikan, Program Vaksin Terus dilakukan

Program Sosialisasi dan Vaksinasi

Okenews.net- Kanker serviks adalah salah satu penyakit mematikan yang dapat menyerang perempuan. Untuk meningkatkan kesadaran sekaligus melindungi dari risiko terkena penyakit itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat program vaksinasi kanker serviks bagi jajarannya sejak awal 2026. Vaksinasi ini telah dinantikan oleh insan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kebanyakan kita usia produktif semua di ATR/BPN. Kalau di luar itu vaksin lumayan mahal, jadi terbantu sekali dengan program ini. Saya juga senang dengan pelayanannya, terutama dari tahap _screening_ awal, penyuntikan vaksinasi, edukasi dokter mengenai efek samping, sampai _screening_ akhir," ungkap Inayati Iryana (45) sebagai salah satu penerima vaksin pada Kamis (02/04/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Program yang diusulkan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian ATR/BPN ini berjalan dalam tiga tahapan. Tahap pertama sudah dimulai pada 30 Januari 2026. Setelah vaksinasi tahap dua berlangsung hari ini, tahap ketiganya akan diselenggarakan pada 3 Juli 2026 mendatang. Para penerima vaksin dalam program ini hanya perlu membayar biaya Rp870.000.

Inayati Iryana sebagai aparatur sipil negara (ASN) menyadari betul pentingnya upaya pencegahan kanker serviks. Menurutnya, program Vaksinasi Kanker Serviks dapat membantu produktivitas jajaran perempuan di Kementerian ATR/BPN. “Vaksinasi kanker serviks itu melindungi wanita dari kanker yang mematikan di Indonesia saat ini. Perempuan itu harus sadar, apalagi yang usia produktif dan sudah menikah,” tuturnya.

Febi Nur Anggriany (46), juga menjadi bagian dari 161 ASN perempuan di Kementerian ATR/BPN yang mengikuti tahapan vaksinasi kanker serviks tahun 2026. Setelah mengikuti dua tahapan, ia semakin tergerak untuk mengajak sesama perempuan menjaga diri dari ancaman penyakit kanker.

“Saya juga akan mengimbau putri-putri saya untuk menerima vaksin ini, sebagai bentuk menjaga kesehatan diri dari kanker serviks ini,” ujar Febi Nur Anggriany.

Manfaat program vaksin kanker serviks di Kementerian ATR/BPN juga diungkapkan oleh dr. Irnawati, selaku observator efek samping bagi penerima vaksin. “Agenda dari Kementerian ATR/BPN ini perlu digunakan dengan baik bagi para ASN perempuan, terutama dengan biaya yang terjangkau. Vaksin Human Papillomavirus (HPV) ini langkah mengantisipasi kanker serviks dan satu-satunya kanker yang bisa dicegah saat ini,” pungkasnya. 

     

Kementerian ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal telah banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Konsep layanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap sehingga pelayanan publik dapat lebih dijangkau oleh masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (02/04/2026). 

Dalam webinar ini, Dalu Agung Darmawan menyampaikan evaluasi penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN. Evaluasi tersebut didapati berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku instansi yang menaungi MPP.

Salah satu aspek yang dievaluasi adalah koordinasi antarinstansi. Koordinasi ini bisa melibatkan seluruh peserta MPP, contohnya seperti Kementerian Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah. “Aspek lain tentu yang berkaitan dengan kualitas. Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN. 

Dalu Agung Darmawan berharap, melalui webinar ini jajaran ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan MPP. Ia meminta untuk seluruh satuan kerja (Satker) untuk selalu responsif. “Teman-teman para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU, teman-teman di Kantor Pertanahan untuk lebih memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berjalan dengan baik,” imbaunya.

Narasumber dalam webinar dari Kementerian PANRB, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad, menyatakan hingga saat ini sudah ada 305 MPP yang disebar di seluruh Indonesia. Kementerian PANRB mendorong agar MPP ini terus bertambah ke depannya.

“Memang dari 305 MPP ini, Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, tergolong instansi yang cukup tinggi kehadirannya setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini kita terus mendorong utk peningkatan pelayanannya. Terlebih dibukanya MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik,” ujar Yanuar Ahmad. 

Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini, dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir menjadi narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima.

Rabu, 01 April 2026

     

Transformasi Digital Layanan Pertanahan Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum

Trsnpormasi Tigital Kementrian ATR/BPN

Okenews.net-Transformasi digital layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus diperkuat dengan memastikan aspek keamanan data dan kepastian hukum berjalan beriringan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa sistem elektronik yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kemudahan layanan, tetapi juga perlindungan terhadap data dan keabsahan dokumen masyarakat.

“Transformasi digital tentu harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (31/03/2026).

Berdasarkan data statistik layanan Kementerian ATR/BPN, sebanyak 83% berkas layanan pertanahan berasal dari tiga layanan utama, yaitu Peralihan Hak, Layanan Informasi, dan Hak Tanggungan. Dari ketiga layanan itu, layanan Hak Tanggungan dan Informasi Pertanahan telah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik, sementara layanan Peralihan Hak telah berjalan secara _hybrid_.

“Dengan adanya implementasi layanan elektronik dapat memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat, termasuk mengurangi kebutuhan datang ke Kantor Pertanahan hingga menekan antrean sampai 80%,” jelas Menteri Nusron.

Digitalisasi juga memberikan berbagai manfaat, seperti meminimalisir risiko kehilangan sertipikat akibat pencurian, bencana, maupun kerusakan; menjamin keaslian sertipikat melalui sistem elektronik; serta memudahkan akses terhadap data dan informasi pertanahan yang lebih aman dan terintegrasi. Menurut Menteri Nusron, sertipikat dalam bentuk elektronik juga menjadi solusi yang bisa mencegah terkena pemalsuan dokumen pertanahan.

“Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, hingga Maret 2026, Sertipikat Elektronik yang telah diterbitkan Kementerian ATR/BPN jumlahnya mencapai 7,6 juta sertipikat atau sekitar 7,8% dari total sertipikat yang telah terbit secara nasional. Masih terdapat sekitar 89,4 juta sertipikat atau 92,2% yang masih berbentuk analog.

Rapat bersama Komisi II DPR RI ini berlangsung dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Pada kesempatan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan ATR/BPN.


     

Fauzan Khalid Soroti Perkembangan Sertifikasi Tanah Pascabencana di Aceh, Sumbar dan Sumut

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menyoroti perkembangan sertifikasi tanah di daerah bencana, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena ini bisa memengaruhi program pemerintah yang lain, seperti bantuan pembangunan perumahan bagi warga terdampak. Kita tanyakan, progresnya sejauh mana,” kata Fauzan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian ATR/ BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/03/2026).

Kementerian ATR/ BPN pascabencana fokus pada pemulihan hak atas tanah secara gratis dan cepat untuk mencegah sengketa. Fokus utama di Aceh, Sumbar, dan Sumut adalah legalisasi ulang tanah korban bencana secara gratis dan cepat untuk memulihkan hak kepemilikan.

Dalam raker ini, Fauzan juga minta Kementerian ATR/ BPN untuk memperbaharui nota kesepahaman (MoU) percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan Kementerian Agama agar kolaborasi kedua kementerian berjalan lebih efektif. Selain itu, diharapkan pendaftaran tanah wakaf berjalan lebih cepat dan memiliki kepastian hukum.

Fauzan mengatakan, pembaharuan MoU dengan Kementerian Agama juga akan semakin memperkuat sinergi dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat banyak. Sertifikasi tanah wakaf akan memberikan kepastian hukum dan melindungi aset masyarakat  agar tidak hilang atau disalahgunakan.

“Tanpa sertifikat, tanah wakaf rentan jadi sengketa, terutama dari ahli waris wakif (pemberi wakaf) atau klaim pihak ketiga. Namun, jika sudah ada sertifikat, akan jadi lebih aman karena sudah ada legalitas kepemilikannya secara sah,” jelasnya.

Fauzan menambahkan, poembaharuan nota kesepahaman ini untuk menghindari hambatan di lapangan. “BPN tidak mungkin berjalan sendiri menerbitkan sertifikat tanpa ada ikrar wakaf yang ditangani Kantor Urusan Agama (KUA) dibawah Kanwil Kementerian Agama. Jadi harus ada kolaborasi yang lebih optimal,” papar Fauzan.

Percepatan sertifikasi tanah wakaf, lanjutnya, penting dilaksakan bersama karena terkait  kepentingan masyarakat banyak. “Saya melihat jajaran kementerian ATR/ BPN di daerah sudah sangat aktif mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf,” kata Fauzan.

Untuk itu, Fauzan minta kementerian intens memantau agar MoU berjalan dan dilaksanakan sampai ke daerah-daerah. “Kementerian harus melakukan kontrol ketat, agar implementasi MoU dilaksanakan maksimal,” tegas Fauzan. 

     

94 PNS Lombok Timur Resmi Dilantik, Bupati Tekankan Integritas dan Pelayanan

Penyerahan SK Pegawai

Okenews.net- Sebanyak 94 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Rabu (1/4/2026), di Pendopo Bupati.

Pelantikan tersebut terdiri dari 85 orang CPNS formasi umum tahun 2024 serta 9 orang lulusan IPDN dari angkatan XXIX, XXX, dan XXXI. Dari jumlah itu, 87 orang berada pada Golongan III dan 7 orang di Golongan II. Sementara untuk formasi CPNS, didominasi tenaga kesehatan sebanyak 48 orang dan sisanya tenaga strategis lainnya.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa status sebagai PNS bukan sekadar formalitas, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan para ASN yang baru dilantik agar mengedepankan kejujuran, dedikasi, dan fokus dalam bekerja.

“Bekerjalah dengan baik untuk melayani masyarakat dan berkontribusi membangun daerah, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Lombok Timur,” tegasnya.

Ia juga menyebut para PNS yang dilantik merupakan individu terpilih dengan kapasitas intelektual yang baik. Karena itu, mereka diminta mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

“Curahkan kemampuan terbaik untuk masyarakat. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, sumpah jabatan yang diucapkan tidak akan menjadi beban,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Lombok Timur Yulian Ugi Lusianto menjelaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan ASN untuk membentuk aparatur yang berintegritas, profesional, netral, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Tujuannya meningkatkan kualitas, kejujuran, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS kepada 85 CPNS formasi umum tahun 2024.

     

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 33 Sertipikat untuk Rumah Ibadah di Sulawesi Tengah

Penyerahan Sartifikat Wakaf

Okenews.net- Percepatan sertipikasi terhadap tanah wakaf dilakukan untuk memperkuat legalitas aset keagamaan di berbagai daerah. Di Sulawesi Tengah, langkah itu ditandai dengan penyerahan 33 sertipikat tanah kepada pengelola pengelola rumah ibadah dan yayasan pendidikan keagamaan dari 9 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu (01/04/2026). 

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan penyerahan sertipikat sebagai tanda legalitas atau kekuatan hukum daripada tanah-tanah wakaf kita. Saya harap, Pak Kanwil, ini perlu ada _effort_ khusus untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di Sulawesi Tengah,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari total sertipikat yang diserahkan Menteri Nusron kali ini, ada 16 Sertipikat Hak Milik (SHM) dan 17 sertipikat wakaf. Sertipikasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan aset keagamaan sekaligus mendukung pemanfaatannya secara optimal bagi masyarakat.

Salah satu penerima sertipikat, Ahmad Zaini Ismail selaku nadzir Yayasan Dhiyaaul Ma'Rifah Indonesia di Sigi, menyampaikan bahwa sertipikat yang diterima merupakan tanah yang digunakan untuk pondok pesantren. Dari pengalamannya, proses pengurusan sertipikat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan lembaga pendidikan yang dikelolanya. 

“Ini adalah modal awal yang baik bagi kami sebagai pengolah pesantren untuk mendapatkan izin operasional. Karena, yang memberikan izin mensyaratkan harus ada legalitas sertipikat tanah yayasan atau tanah pesantren,” terang Ahmad Zaini Ismail.

Selain menyerahkan sertipikat, dalam kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN juga meresmikan Masjid Nurul Ikhlas yang dibangun oleh keluarga besar ATR/BPN Sulawesi Tengah. Kehadiran masjid ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial keagamaan bagi pegawai dan masyarakat sekitar.

Dalam rangkaian kegiatan di Kota Palu ini, Menteri Nusron juga memberikan pembinaan terhadap jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir mendampingi Menteri Nusron pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim. 

Selasa, 31 Maret 2026

     

Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Demi mewujudkan swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sedikitnya tiga kebijakan. Ketiga kebijakan tersebut meliputi aturan Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung swasembada pangan melalui perlindungan lahan sawah secara berkelanjutan. Lahan pertanian ini harus kita jaga agar tidak terus beralih fungsi,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (31/03/2026).

Komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menargetkan penetapan LP2B minimal 87% dari total LBS pada tahun 2029. Namun demikian, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa capaian LP2B dalam Rencana Tata Ruang (RTR) saat ini masih perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, cakupan LP2B baru mencapai sekitar 68,03% dari luas LBS. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota baru sekitar 41,22%. “Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, revisi RTRW perlu segera dilakukan dengan memasukkan LP2B minimal 87% dari LBS,” jelas Menteri Nusron.

Dalam masa transisi revisi RTRW tersebut, pemerintah pusat juga mendorong penetapan Surat Keputusan (SK) LP2B oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai dasar penguatan kebijakan ke depan. “Penetapan SK LP2B sangat penting sebagai langkah awal untuk memastikan perlindungan lahan pertanian tetap berjalan sambil menunggu proses revisi tata ruang,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN..

Pengendalian alih fungsi lahan sawah diyakini bisa mendukung terwujudnya swasembada pangan. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan ini memperkuat pengendalian alih fungsi lahan, salah satunya melalui penetapan LSD sebagai instrumen utama.

Saat ini, penetapan peta LSD secara nasional telah dilakukan di 8 provinsi, dan akan diperluas ke 12 provinsi tambahan. Rencananya, ke depan akan dilanjutkan perluasannya ke 17 provinsi lainnya. “Penetapan LSD akan terus kami percepat agar perlindungan lahan sawah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah,” pungkas Menteri Nusron.

Raker dan RDP yang berlangsung kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Turut mengikuti jalannya rapat, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

     

Karang Taruna Patuh Karya Lotim Dilantik, Siap Kawal Program Daerah

Pelantikn Pengurus Karang Taruna Patuh Karya (Lotim)

Okenews.net- Kepengurusan Karang Taruna Patuh Karya Kabupaten Lombok Timur resmi dilantik oleh Bupati Lombok Timur pada Selasa, 31/3/2026, di Pendopo Bupati. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat, disertai rasa syukur dari seluruh pengurus yang hadir.

Ketua Karang Taruna Patuh Karya, Ahwal Usri Yusro, dalam sambutannya menegaskan komitmen organisasi untuk berperan aktif dalam mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Ia menyebut Karang Taruna siap menjadi garda terdepan dalam memastikan program-program tersebut berjalan optimal di tengah masyarakat.

“Kami siap mengawal niat baik pemerintah, terutama dalam menjalankan program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi daerah,” tegas Ahwal di hadapan Bupati.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur dalam arahannya menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah. Ia menyebut Karang Taruna sebagai motor penggerak yang memiliki posisi strategis dalam menyukseskan agenda pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berbagi pengalaman perjuangannya, sekaligus memotivasi generasi muda agar tidak mudah pesimis dan terus berinovasi dalam menghadapi tantangan.

“Pemuda harus tetap kreatif dan optimistis. Karang Taruna diharapkan menjadi harapan bagi daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan peran Karang Taruna dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di Lombok Timur.

     

Fauzan Khalid Minta KPU, Bawaslu dan DKPP Fokus Pada Pendikan Pemilih Pemula

Fauxan Khalid

Okenews.net- Anggota Komisi II Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid minta program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tahun 2026 difokuskan pada pendidikan pemilih untuk kalangan kaum rentan dan calon pemilih pemula.

“Tiga lembaga penyelenggara pemilu ini tidak boleh hanya terpaku pada kecilnya anggaran, tetapi bagaimana mereka mensiasati agar pendidikan terhadap calon pemilih pemula dan kaum rentan bisa dimaksimalkan,” jelas Fauzan dalam rapat kerja  (raker) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/03/2026).

Menurut Fauzan, Anggota DPR RI dapil NTB II Pulau Lombok, kaum rentan atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasn fisik, mental, sosial maupun geografis perlu mendapat perhatian agar mereka dapat menggunakan hak pilih dengan baik. Sebab, kelompok ini berisiko tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau kesulitan mengakses tempat pemungutan suara (TPS).

Pemenuhan hak pilih mereka, lanjut Fauzan, menjadi fokus utama guna mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah HAM. Dengan melindungi hak pilih kelompok rentan, diharapkan tidak ada suara yang tertinggal (no one left behind) dalam perhelatan pemilu.

Fauzan mengatakan, pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula perlu dikuatkan karena mereka baru pertama kali memilih, dan memiliki karakteristik unik, yaitu sangat antusias ikut mencoblos, tetapi minim pengalaman kepemiluan. “Melalui pendidikan politik, pemilih pemula diharapkan tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga ikut mengawal proses demokrasi agar lebih berkualitas,” ujarnya.

Fauzan menambahkan, tiga lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tahun 2026 ini diminta untuk konsentrasi pada penguatan kelembagaannya. Fauzan minta tidak ada lagi anggota KPU atau Bawaslu yang masa jabatannya selesai saat mendekati pelaksanaan pemilu atau beberapa hari setelah pelakasanaan pemilu.

“Ini juga menjadi perhatian dari Komisi II DPR RI agar pelaksanaan pemilu berlangsung lancar,” jelasnya. Fauzan mengatakan, Komisi II DPR RI juga mendorong agar KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan Menpan RB agar semua Bawaslu memiliki satuan kerja (satker) penuh. Sebab, sekarang ini sekitar 30 persen Bawaslu di Kabupaten Kota tidak memiliki satker.

“Satker yang ada sekarang masih di bawah Bawaslu Provinsi. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu pada tahun 2029 mendatang,” ujar Fauzan

Senin, 30 Maret 2026

     

Bupati Lotim Tegaskan Anti Suap dan Ajak ASN Fokus Bangun Daerah

Halal Bihalal dengan Foruk Komunikasi ASN Kategori II

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan pentingnya kerja sama dan integritas dalam membangun daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Halal Bihalal bersama Forum Komunikasi ASN Kategori II (K2) di Sanggar Ambung, Masbagik Timur, Senin (30/3/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang benar-benar bekerja, bukan sekadar mencari pujian. Ia mengajak seluruh ASN untuk bersinergi demi kemajuan Lombok Timur.

“Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau bekerja sama membangun daerah, bukan hanya ingin dipuji,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti komitmennya dalam menjaga birokrasi yang bersih dari praktik suap. Ia secara tegas menolak segala bentuk pemberian dalam proses pengangkatan jabatan.

Menurutnya, pejabat yang masuk melalui praktik tidak sehat justru berpotensi menimbulkan masalah dalam pemerintahan dan melemahkan pengawasan pimpinan.

Selain itu, Bupati mengingatkan ASN agar tetap fokus pada pelayanan publik dan tidak terjebak dalam dinamika politik yang tidak produktif. Ia menilai kehadiran pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi sosial ekonomi daerah.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun Lombok Timur. Penempatan pejabat, kata dia, harus didasarkan pada kinerja, bukan kedekatan personal.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyinggung kemungkinan penerapan kembali sistem Work From Home (WFH). Kebijakan itu dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kelangkaan BBM sekaligus efisiensi operasional kendaraan dinas.

Sementara itu, Ketua Forum ASN K2 Lombok Timur, Amirudin, menyampaikan apresiasi atas soliditas anggota forum. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas organisasi agar tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Jumat, 27 Maret 2026

     

Honor PPPK PW Tuntas Dibayar, Dikbud Lotim Kini Perjuangkan 917 Non-Database

Kepala Dinas Dikbud Lotim M. Nurul Wathoni, M.Pd

Okenews.net - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur M. Nurul Wathoni menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan tenaga honorer di lingkungan pendidikan. 

Hal itu disampaikan menyusul tuntasnya proses pembayaran gaji bagi 4.876 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Dikbud Lombok Timur, Jumat 27 Maret 2026.

Wathoni mengatakan, setelah pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu tersebut tuntas, perhatian pemerintah daerah kini diarahkan pada 917 tenaga honorer non-database yang belum terakomodasi dalam seleksi PPPK Paruh Waktu sebelumnya. 

Menurutnya, keberadaan tenaga honorer tersebut tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena mereka telah lama berkontribusi dalam proses pendidikan di Lombok Timur.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan para tenaga honorer tersebut kehilangan kepastian kerja. Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Lombok Timur yang menekankan agar tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan, tidak dirumahkan.

“Kami akan terus berikhtiar mencari solusi terbaik agar 917 tenaga honorer non-database ini tetap mendapatkan kepastian legalitas formal dan penghasilan. Arahan Bupati Lombok Timur sangat jelas, mereka tidak boleh dirumahkan,” tegas Wathoni.

Menurutnya, Dikbud Lombok Timur saat ini tengah melakukan berbagai langkah koordinasi dan kajian untuk memastikan keberlanjutan status para tenaga honorer tersebut. Upaya ini dilakukan agar mereka tetap dapat mengabdi sambil menunggu mekanisme kebijakan dalam memberikan kepastian status ke depan.

Pria yang kerap disapa Guru Seneng itu menekankan tenaga guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga keberadaan mereka harus dijaga dan diperhatikan secara serius.

“Para guru dan tenaga pendidikan adalah ujung tombak dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kami memiliki keyakinan bahwa setiap perjuangan untuk memperjuangkan nasib tenaga pendidik akan menemukan jalan keluar,” ujarnya.

Ia berharap semua pihak dapat memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencari solusi terbaik bagi para tenaga honorer tersebut, sehingga proses pendidikan di Lombok Timur dapat terus berjalan dengan baik dan stabil.

“Insyaallah, dengan kerja bersama dan ikhtiar maksimal, kita berharap ada kemudahan dalam memperjuangkan masa depan tenaga pendidik di Lombok Timur,” pungkas pria yang telah membawa MAN 1 Lombok Timur moncer ke level Internasional itu.

     

Dari Kopi Sapit ke Gagasan Besar: Membayangkan Desa sebagai Living Laboratorium

Foto: Muhamad Ali bersama para pelaku pariwisata Desa Sapit
Catatan Dr. Muhamad Ali, M.Si - Dosen Universitas Hamzanwadi

BEBERAPA hari yang lalu saya berkunjung ke Kopi Sapit, salah satu ikon Desa Sapit Kecamatan Suela yang rasanya tidak pernah sepi. Tempat ngopi ini punya cerita panjang—dirintis dari sesuatu yang sangat sederhana, bahkan dari bangunan rumah bedek, hingga berkembang menjadi seperti hari ini.

Saya kebetulan sudah lama mengenal owner-nya, Bro Anton. Saya mengikuti prosesnya sejak awal merintis, jatuh bangun, sampai kemudian menemukan bentuk usahanya seperti sekarang. Dari beliau juga, saya sempat belajar banyak tentang kopi—mulai dari hal sederhana sampai pada satu hal penting: bahwa secangkir kopi yang enak itu bukan hanya soal rasa, tapi soal proses dan ketekunan.

Beberapa waktu lalu, kami juga sempat berkolaborasi. Kami membuat program pelatihan usaha coffee shop untuk mahasiswa, dan Kopi Sapit menjadi salah satu lokasi belajar dan praktik. Di sana, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung bersentuhan dengan realitas usaha yang sesungguhnya.

Selain Anton, saya juga mengenal Bro Agus dari Sapit Farm. Jika Anton kuat di sektor hilir—mengelola usaha kopi sebagai produk dan pengalaman—maka Agus bergerak di sektor hulu, mulai dari pembibitan hingga penanaman kopi. Dua sosok ini, bagi saya, adalah representasi nyata dari ekosistem desa yang hidup: ada yang menanam, ada yang mengolah, dan keduanya sama-sama berjuang dengan penuh ketekunan.

Di sisi lain, di kampus kami sudah cukup lama menggagas satu ide besar: menjadikan desa sebagai living lab. Sebuah ruang belajar hidup, di mana proses pendidikan tidak lagi hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di tengah masyarakat—berbasis pada persoalan nyata yang dihadapi desa.

Harapannya sederhana, tapi penting: mahasiswa tidak hanya pintar secara teori, tetapi juga peka terhadap realitas. Dan kampus tidak hanya menjadi menara gading, tetapi hadir sebagai bagian dari solusi.

Di tengah obrolan santai bersama Anton hari itu, saya tiba-tiba memperhatikan sesuatu yang sebelumnya terasa biasa saja: bentuk atap rumah-rumah di Desa Sapit yang tersusun mengikuti kontur, membentuk pola seperti terasering alami.

Dari titik Kopi Sapit, kita bisa melihatnya dengan jelas. Rumah-rumah itu seolah membentuk lapisan-lapisan yang unik. Bahkan, dalam satu pandangan yang sama, kita bisa menikmati dua lanskap sekaligus: di satu sisi Gunung Rinjani, dan di sisi lain hamparan laut.

Saat itu, pikiran saya langsung melompat ke beberapa tempat yang pernah saya lihat—seperti kampung warna-warni di Malang, atau Nepal van Java di Magelang. Tempat-tempat yang awalnya biasa saja, tetapi kemudian ditata dengan konsep dan narasi yang kuat, hingga menjadi destinasi yang memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakatnya.

Dan saya melihat… Sapit punya potensi yang sama. Bahkan mungkin lebih. Kita tidak perlu membangun dari nol. Struktur desanya sudah terbentuk. Lanskapnya sudah kuat. Ekosistem pelaku usahanya sudah mulai tumbuh. Yang dibutuhkan mungkin bukan sesuatu yang besar dan mahal, tetapi sesuatu yang sederhana namun terarah: membangun identitas visual dan narasi kolektif.

Foto ilustrasi AI



Dari situ lahir satu bayangan sederhana di kepala saya: bagaimana jika atap-atap rumah di Sapit kita ubah menjadi kanvas warna?

Bukan sekadar untuk estetika, tetapi sebagai simbol perubahan. Sebagai penanda bahwa desa ini sedang bergerak. Sebagai wajah baru yang bisa menarik perhatian, membuka peluang, dan menghubungkan desa dengan dunia yang lebih luas. Saya membayangkan sebuah konsep:
“Sapit Color Roof Village – Edupreneur Living Lab.”

Sebuah desa yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hidup sebagai ruang belajar, ruang berusaha, dan ruang kolaborasi. Di mana mahasiswa bisa belajar langsung dari pelaku usaha seperti Anton dan Agus. Di mana UMKM bisa tumbuh bersama. Dan di mana kampus, masyarakat, dan pemerintah bisa bertemu dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Ini tentu bukan pekerjaan satu orang. Ini adalah gagasan bersama. Tawaran awal. Mungkin masih sederhana. Tapi setiap perubahan besar, selalu dimulai dari satu cara pandang yang berbeda.

Dan bagi saya, cara pandang itu hari ini dimulai… dari Kopi Sapit. Dari secangkir kopi. Dan dari deretan atap yang selama ini kita lihat biasa saja. Padahal, di situlah masa depan itu bisa dimulai.



     

Dorong Mobil Listrik, Pemerintah Pusat dan NTB Satu Visi Jaga Lingkungan dan Efisiensi

Akademisi, Prof. Dr. H. Riduan Mas’ud

Okenews.net- Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan keselarasan langkah dalam mendorong penggunaan mobil listrik sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional. Upaya ini tidak sekadar mengikuti tren, melainkan didorong oleh kepentingan jangka panjang terhadap lingkungan, efisiensi anggaran, dan ketahanan energi.


Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan menuju transisi energi bersih. Mobil listrik dinilai menjadi salah satu solusi konkret untuk menekan emisi karbon yang selama ini dihasilkan kendaraan berbahan bakar fosil.


Akademisi, Prof. Dr. H. Riduan Mas’ud, menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar minyak menjadi salah satu penyumbang utama gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Dampaknya pun semakin terasa, mulai dari cuaca ekstrem hingga meningkatnya risiko bencana alam.


“Mobil listrik hadir sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi langsung,” ujarnya, Jumat, 27/3/2026


Kebijakan tersebut juga diperkuat di daerah. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengambil langkah progresif dengan mendorong pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.


Langkah ini dinilai tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi contoh nyata transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di daerah, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung.


Tak hanya berdampak pada lingkungan, penggunaan mobil listrik juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalihkan anggaran ke program prioritas masyarakat.


Di sisi lain, kebijakan ini turut mendukung upaya kemandirian energi nasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang rentan terhadap fluktuasi harga global dapat ditekan melalui pemanfaatan energi listrik.


Keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah bergerak menuju pembangunan berkelanjutan. Mobil listrik kini tidak lagi sekadar alternatif, melainkan bagian dari arah kebijakan nasional untuk masa depan yang lebih hijau dan efisien.

Kamis, 26 Maret 2026

     

Bupati Lotim Perkuat Sinergi ke KSP, Dorong Kunjungan Presiden dan Proyek Strategis

Kunjungan Bupati Lotim Kr Deputi II Bidang Perekonomian

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Popy Rufaidah, pada Kamis (26/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong efektivitas program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Dalam audiensi itu, Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan berbagai program nasional dapat berjalan optimal di daerah. Sinergi ini dinilai penting guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Lombok Timur. Bupati berharap kunjungan tersebut dapat segera terealisasi, sekaligus menjadi momentum peresmian sejumlah proyek strategis.

Adapun proyek yang diusulkan untuk diresmikan antara lain Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Ekas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. KNMP di Ekas bahkan diproyeksikan menjadi model percontohan bagi koperasi serupa di wilayah lain.

Selain itu, pertemuan juga membahas perkembangan program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi menekan angka pengangguran. Lombok Timur sendiri tercatat memiliki jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terbanyak di Nusa Tenggara Barat.

Melalui audiensi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga berbagai program prioritas dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rabu, 25 Maret 2026

     

Mudik Lebih Tenang, Pantau Proses Pemberkasan di Kantah Hanya dari Genggaman Tangan

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Di tengah momen mudik Lebaran, masyarakat tetap bisa memantau proses pengurusan tanah tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan (Kantah). Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat memastikan proses pemberkasan layanan pertanahan hanya dari genggaman tangan, kapan saja dan di mana saja.

Kemudahan dari layanan publik yang terus berkembang ke ranah digital ini masih belum banyak dimanfaatkan. Masih ada warga yang memilih datang langsung ke Kantah hanya untuk memastikan berkas yang diajukan sudah selesai diproses atau belum. Padahal, aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah lama hadir. 

Sentuh Tanahku bukan hanya untuk memantau perkembangan proses pengurusan tanah secara daring, aplikasi ini pun bisa digunakan untuk memastikan tanah yang dimiliki sudah benar terdaftar dan terpetakan. Saat sedang bertransaksi jual beli tanah, dari aplikasi ini juga bisa dilakukan pemeriksaan keaslian suatu sertipikat jika sudah berbentuk Sertipikat Elektronik.

“Dengan Sertipikat Elektronik ini, kita telah meng-_combine_-nya dengan Sentuh Tanahku. Tanah kita atau tanah orang lain juga bisa dicek. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku tanah miliknya atau ingin memeriksa apakah sertipikat asli atau palsu, semuanya bisa dicek melalui Sentuh Tanahku,” jelas Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dilansir dari Newsroom Take Over, Metro TV pada 25 November 2025.

Sentuh Tanahku kini telah dikenal secara bertahap oleh masyarakat. Fitria, warga Jakarta Barat, termasuk salah satunya. Ia baru pertama kali mengunduh Sentuh Tanahku saat tengah mengurus dokumen pertanahannya. Pengalaman pertamanya langsung membuka pandangannya.

“Sangat terbantu. Kita tidak perlu bolak-balik ke BPN untuk mengecek berkas, cukup buka Sentuh Tanahku saja. Prosesnya sampai mana, nanti kalau sudah selesai dikabari. Ada notifikasi ‘sudah selesai, silakan ambil’,” ujarnya sambil tersenyum.

Fitria mengaku menyesal baru mengetahui keberadaan aplikasi ini sekarang. Menurutnya, jika sejak dulu sudah memanfaatkan aplikasi tersebut, banyak waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena tidak perlu bolak-balik datang ke kantor hanya untuk mengurus berbagai layanan pertanahan. Melalui aplikasi ini, berbagai informasi dan layanan dapat diakses dengan lebih mudah, praktis, dan efisien.

Kisah Fitria menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menghadirkan berbagai layanan yang memudahkan masyarakat. Dengan memanfaatkan digitalisasi, khususnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat tetap memantau proses layanan pertanahan kapan saja dan di mana saja, termasuk saat mudik Lebaran, sehingga pengurusan layanan menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi