www.okenews.net

Selasa, 05 Mei 2026

     

Baru Seminggu Dipindahkan, Alat Kerja Raib Keamanan Perumahan GPA Dipertanyakan

Perumahan Griya Pesona Alam

Okenews.net- Rasa aman yang seharusnya menjadi jaminan dasar dalam sebuah kawasan perumahan justru dipertanyakan oleh warga Perumahan Griya Pesona Alam Sayang-Sayang, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Kasus pencurian kembali terjadi, menambah daftar panjang insiden serupa yang dinilai sebagai akibat dari lemahnya sistem keamanan yang disediakan oleh pihak pengembang.

Peristiwa terbaru menimpa Ahmad Amrullah, S.T., M.T., yang kehilangan sejumlah peralatan kerja bernilai tinggi dari gudang rumahnya yang masih dalam tahap pembangunan. Ironisnya, barang-barang tersebut baru sekitar satu minggu dipindahkan ke lokasi, namun dalam waktu singkat justru raib digondol pelaku pencurian pada Rabu malam, 29 April 2026, sekitar pukul 22.30 WITA.

Tidak hanya kehilangan alat seperti genset, jack hammer, gerinda, dan pompa air, pelaku juga merusak bagian konstruksi dengan memotong besi tangga bangunan. Kerugian yang dialami pun tidak hanya bersifat materil, tetapi juga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan yang harus diulang.

Kondisi ini semakin memicu kekecewaan korban ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem keamanan di perumahan tersebut jauh dari kata memadai. Dengan luas kawasan yang cukup besar, hanya terdapat tiga orang petugas keamanan yang berjaga dengan sistem shift 8 jam. Jumlah tersebut dinilai tidak rasional dan tidak sebanding dengan kebutuhan pengamanan lingkungan.

Lebih memprihatinkan lagi, kawasan perumahan tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Di tengah meningkatnya potensi tindak kriminal, absennya sistem pengawasan dasar ini menjadi indikator kuat bahwa aspek keamanan tidak menjadi prioritas utama pengembang.

Kritik juga mengarah pada kondisi fisik kawasan, di mana tembok pembatas perumahan dinilai terlalu rendah dan mudah diakses dari luar. Hal ini secara langsung membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keluar masuk kawasan tanpa kontrol yang memadai.

Dalam pertemuan antara korban, pihak satpam, RT/RW, dan perwakilan pengembang, yaitu PT Varindo Lombok Inti, diakui secara terbuka bahwa terdapat kelemahan dalam sistem keamanan. Bahkan, pihak-pihak terkait juga mengonfirmasi bahwa kejadian kehilangan bukanlah yang pertama kali terjadi di kawasan tersebut.

Namun demikian, pengakuan tersebut dinilai tidak cukup tanpa adanya langkah konkret. Warga menilai pengembang terkesan abai dan lamban dalam merespons persoalan keamanan yang berulang. Tidak adanya investasi pada sistem pengamanan seperti CCTV, minimnya jumlah petugas keamanan, serta lemahnya infrastruktur pembatas kawasan menunjukkan adanya kelalaian serius dalam perencanaan dan pengelolaan perumahan.

Ahmad Amrullah menilai bahwa pengembang seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan penjualan unit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap aspek keamanan sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada konsumen.

“Keamanan itu bukan fasilitas tambahan, tapi kebutuhan utama. Kalau sejak awal pengembang mengabaikan ini, maka warga yang akan terus dirugikan,” tegasnya, Senin 4 Mei 2026

Lebih jauh, ia juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam. Evaluasi terhadap izin dan kelayakan pengembang menjadi hal yang dianggap mendesak, mengingat persoalan ini tidak hanya berdampak pada satu korban, tetapi berpotensi mengancam seluruh penghuni kawasan.

“Pemerintah daerah harus turun tangan. Kalau perlu, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pengembang. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” lanjutnya.

Laporan resmi atas kejadian ini telah disampaikan ke Polresta Mataram pada Senin, 4 Mei 2026. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus meningkatkan pengawasan di kawasan rawan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan dalam sebuah kawasan hunian bukan sekadar janji dalam brosur pemasaran, melainkan tanggung jawab nyata yang harus dipenuhi. Tanpa itu, perumahan tidak lagi menjadi tempat tinggal yang aman, melainkan ruang yang menyimpan potensi kerawanan bagi penghuninya.

Senin, 04 Mei 2026

     

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Utama

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net-  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Kementerian ATR/BPN akan mengawal dari segi tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.

"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya _visible_ secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5).

Wamen Ossy menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.

Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses perizinan KKPR, sesuai kewenangan yang berlaku. “Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tutur Wamen Ossy.

Dalam hal pengadaan tanah, ia juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh guna mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Wamen Ossy menyebut, dukungan dari Kementerian ATR/BPN tetap membutuhkan penguatan dari lintas sektor.

“Kami mendorong agar _working group_ lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan _overlay_ peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkas Wamen Ossy.

Dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi pelaksanaan program ini. “Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Menteri/Kepala Lembaga serta Wakil Menteri/Wakil Kepala dalam Kabinet Merah Putih; serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam acara ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana. 

     

Kantor Pertanahan KLU Dukung Evaluasi Ombudsman, Komitmen Tingkatkan Layanan Publik

 

Foto Bersama Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara dengan Perwakilan Ombudsman RI

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Evaluasi Penilaian Kualitas Pelayanan Publik yang digelar Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Ombudsman RI Perwakilan NTB Senin, 4/5


Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN NTB, Stanley, dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, kepala bidang, serta seluruh kepala kantor pertanahan se-Pulau Lombok.


Evaluasi tersebut bertujuan menilai implementasi standar pelayanan publik sekaligus memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Ombudsman RI Perwakilan NTB melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Shaleh Basyarah juga menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.


“Evaluasi ini menjadi momentum penting bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan layanan pertanahan semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.


Selain itu, narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan NTB, Yudi Darmadi, turut memberikan pemaparan terkait indikator penilaian kualitas pelayanan publik serta penguatan peran penyelenggara layanan.


Dengan adanya evaluasi ini, Kantor Pertanahan KLU berharap mampu menghadirkan layanan yang lebih baik, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat Lombok Utara

     

Selamat..! Lalu Usman Ali Sukses Jalani Ujian Promosi Doktor di UNS

Promovendus Lalu Usman Ali bersama promotot dan pengujinya
Okenews.net – Promovendus Lalu Usman Ali berhasil menjalani ujian tertutup dan sidang promosi doktor pada Program Studi S3 Pendidikan IPA, Universitas Sebelas Maret. Kegiatan akademik tersebut dilaksanakan di Aula Pascasarjana FKIP UNS dan berlangsung dengan khidmat serta penuh apresiasi dari para penguji.

Dalam sidang tersebut, Lalu Usman Ali mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengembangan Model Problem Based Contextual Learning (PBCL) Bermuatan Etnosains untuk Meningkatkan Literasi Sains dan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa.” Disertasi ini menawarkan inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan berbasis masalah dengan konteks lokal berbasis etnosains, sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di Indonesia.

Sidang promosi doktor dipimpin oleh Ketua Penguji Prof. Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si.; dengan Sekretaris Penguji sekaligus Kaprodi S3 Pendidikan IPA yaitu Prof. Sulistyo Saputro, M.Si.,Ph.D.; Turut hadir sebagai penguji pakar luar dari Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Prof. Dr. Heru Kuswanto, M.Si; serta penguji pakar dalam yaitu Prof. Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si.

Selain itu, tim promotor yang mendampingi promovendus terdiri dari Prof. Drs. Suranto, M.Sc.,Ph.D., sebagai promotor dan Dr. Meti Indrowati, S.Si., M.Si., sebagai kopromotor, yang juga bertindak sebagai anggota penguji dalam sidang tersebut.

Dalam pemaparannya, promovendus menekankan bahwa model PBCL bermuatan etnosains mampu menjembatani pembelajaran sains dengan kearifan lokal, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep ilmiah secara abstrak, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan literasi sains sekaligus mengasah keterampilan berpikir kreatif peserta didik.

Para penguji memberikan apresiasi atas kontribusi ilmiah yang dihasilkan, terutama dalam pengembangan model pembelajaran inovatif yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini. Diskusi ilmiah berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif untuk penyempurnaan disertasi.

Dengan keberhasilan tersebut, Lalu Usman Ali resmi menyandang gelar doktor dalam bidang Pendidikan IPA. Capaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan sains, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran modern.

Ketua Penguji menyampaikan selamat kepada saudara Lalu Usman Ali sebagai Doktor ke 61 Prodi S3 Pendidikan IPA dan Doktor ke 390 di FKIP Universitas Sebelas Maret.

“perlu kami sampaikan bahwa saudara promovendus dinyatakan lulus dan meraih Doktor tanpa ujian terbuka karena memenuhi syarat yaitu publikasi ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi (Q1 atau Q2) dan menghasilkan produk-produk luaran penelitian lainnya sebagaimana Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor,” ungkap Ketua Penguji yang juga Wakil Dekan III FKIP UNS.

Selanjutnya, para penguji memberikan pesan dan kesan serta memberikan selamat kepada promovendus atas ujian tertutup dan promosi doktor saudara promovendus.

Promovendus menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan dan peluang yang diberikan dalam menempuh studi di S3 Pendidikan IPA Universitas Sebelas Maret dan dan Alhamdulillah pada Bulan Pendidikan ini bisa memberikan torehan tinta sejarah untuk pendidikan.

“Terima kasih atas dukungan dari semuanya seperti dukungan pendanaan dari BIB-LPDP RI, Rektor dan Dekan FTK serta pimpinan di UIN Mataram, keluarga (ortu, istri dan anak-anak), tentunya rekan-rekan seperjuangan di Prodi, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,” ungkap promovensud.

“Banyak hal positif yang kami dapatkan di salah satu kampus terbaik di Indonesia ini yang selalu bertengger di 10 besar kampus terbaik nasional dan Asia, seperti budaya akademik yang positif, karakter budaya yang kuat, pelayanan yang maksimal dan kekeluargaan, dan banyak hal posistif yang kami pelajari disini dan MOHON DOA agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan ilmunya bermanfaat,” tegas Lalu Usman Ali.

Sidang promosi ini tidak hanya menjadi puncak perjalanan akademik promovendus, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pengembangan inovasi pendidikan berbasis etnosains di Indonesia.

     

Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Buktikan Urus Sertipikat Tanah Sendiri

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Mengurus sertipikat tanah secara mandiri semakin menjadi pilihan masyarakat. Dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan, masyarakat dapat mengetahui alur, persyaratan, hingga estimasi proses secara lebih transparan, sekaligus menghindari risiko penipuan jika menggunakan calo.

Pengalaman itu dirasakan oleh Zakia (48), warga dari Kabupaten Tangerang yang pernah coba menggunakan jasa calo untuk membantunya menyelesaikan urusan tanahnya. Namun, informasi yang ia peroleh justru membuat urusannya tak selesai. 

“Saya mau mengurus perbaikan nama di sertipikat lewat kuasa, tapi bermasalah. Sudah sejak tahun lalu tidak selesai. Akhirnya saya putuskan urus sendiri. Setelah saya datang langsung, ternyata dijelaskan cukup melengkapi dokumen seperti KTP dan KK, lalu mengikuti alur yang ada di loket,” ungkap Zakia saat ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Awalnya, Zakia sempat membayangkan pelayanan yang berbelit dan harus berpindah-pindah loket. Namun setelah datang langsung, layanan yang diterima justru berbeda dari yang dibayangkan.

“Tadinya saya agak cemas karena belum pernah urus sendiri. Tapi setelah datang, ternyata prosesnya tidak rumit, tempatnya nyaman, dan petugasnya juga komunikatif. Saya sempat berpikir harus mencari tahu sendiri alurnya, tapi justru sejak awal sudah dibantu dan diarahkan,” ujar Zakia.

Dari hasil konsultasi dengan petugas loket di Kantor Pertanahan, Zakia mendapatkan bukan hanya kejelasan, namun juga ketenangan setelah paham proses perbaikan data tidak serumit yang diperkirakan. Seluruh informasi itu ia dapatkan hanya dengan sekali mendatangi satu loket di Kantor Pertanahan.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Febri (37), yang tengah mengurus peningkatan status sertipikat rumahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Ia memilih mengurus sendiri karena merasa tidak memerlukan jasa perantara yang justru menambah biaya.

Febri menuturkan, informasi terkait tahapan layanan hingga mekanisme pembayaran disampaikan secara jelas sehingga membuatnya lebih yakin untuk mengurus peningkatan status tanahnya secara mandiri. “Karena ini tanah milik saya sendiri, saya tidak perlu kuasa atau calo karena pasti ada biaya tambahan. Kebetulan saya punya waktu, jadi lebih baik urus sendiri. Pelayanannya juga bagus,” tuturnya.

Kementerian ATR/BPN terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan secara mandiri. Selain pada hari kerja umum, yaitu Senin-Jumat, Kementerian ATR/BPN juga sudah menyediakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan ini berlangsung pada Sabtu-Minggu yang dikhususkan bagi masyarakat mengurus urusan tanah secara mandiri. 

     

Tingkatkan Layanan Pertanahan, BPN Lombok Utara Lantik PPAT Baru

Pelantikan Pembuat Akta Tanah (PPAT) BPN Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi melantik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat proses pengurusan hak atas tanah Senin, 4/5


Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dan berlangsung khidmat. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan PPAT.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., hadir langsung dalam prosesi pelantikan bersama jajaran pejabat pengawas dan koordinator subbagian.

Dalam kesempatan tersebut, Riki Saprial, S.H., M.Kn. resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai PPAT wilayah kerja Kabupaten Lombok Utara.


Kepala Kantor Pertanahan berharap, dengan dilantiknya PPAT baru, pelayanan pertanahan di wilayah Lombok Utara semakin profesional, cepat, dan terpercaya.


“Selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

     

Ratusan Rumah Tidak Layak Huni Terima Bantuan Aspirasi Fauzan Khalid di Lombok

Fauzan Kahlid

Okenews.net-  Sedikitnya 150 rumah tidak layak huni (RTLH) di Pulau Lombok pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan aspirasi Anggota DPR RI Fraksi NasDem dapil NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid. Bantuan aspirasi berupa bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Bantuan BSPS secara resmi diserahkan kepada para penerima bantuan di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (02/05/2026). Bantuan diserahkan bertahap, karena sejumlah  penerima bantuan lain masih dalam proses verifikasi dari pemerintah.

Fauzan mengatakan, verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan para penerima layak mendapat bantuan BSPS. Fauzan mengaku setuju dengan langkah yang dilakukan pemerintah melakukan verifikasi sebelum penerima dipastikan layak sesuai kriteria penerima BSPS.

“Pastikan para penerima tidak pernah ikut judi online (judol). Kalau pernah ikut judi online, calon penerima pasti dicoret dan batal mendapatkankan bantuan,” kata Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok.

Karena itu, lanjut Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), minta masyarakat untuk tidak bermain judol. Judol tidak akan membuat masyarakat untung, tetapi rugi karena tidak akan pernah menang.

“Bandar judol sudah atur. Makanya, jangan berharap, bapak, ibu akan mendapat untung dari bermain judol. Dari sisi agama juga, tidak boleh bermain judi. Judi akan membuat sengsara. Jangan ya, bapak ibu semua,” paparnya.

Ia mengaku mengapresiasi dan setuju dengan syarat penerima BSPS, bebas dari judi online. Tujuan menjadikan syarat penerima BSPS bebas judol, untuk memastikan dana bantuan yang bersumber dari APBN benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas fisik hunian layak huni, aman, dan sehat.

Selain itu, untuk mencegah uang stimulan disalahgunakan untuk modal judol, bukan untuk membeli material bahan bangunan. Dana BSPS diberikan kepada penerima senilai Rp 20 juta per rumah, untuk membeli bahan bangunan di toko lokal, agar warga sekitar tempat tinggal penerima mendapat manfaat ekonomi.

Pemerintah melalui Dinas Teknis dan Pemerintah Desa atau Kelurahan, tambah Fauzan, melakukan pengawasan ketat. Penerima bantuan akan diberi peringatan, bahkan bisa dicabut status penerima jika terbukti menyalahgunakan bantuan untuk judi online atau perilaku tidak produktif lain. 

“Program bantuan RTLH bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian layak, aman, dan sehat. DPR bersama pemerintah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian sesuai standar keamanan, kesehatan dan dapat dihuni masyarakat dengan nyaman,” katanya.

Sabtu, 02 Mei 2026

     

Beri Kuliah Umum di UNWAHAS, Menteri Nusron Ingin Ciptakan Restrukturisasi Distribusi Tanah

Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (02/05/2026). Dalam kesempatan ini, ia menegaskan komitmennya untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah guna mendorong pemerataan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu kuncinya,” ujar Menteri Nusron di hadapan peserta kuliah umum yang terdiri dari 20 dosen dan 80 mahasiswa yang hadir dari berbagai fakultas di UNWAHAS. 

Ia menjelaskan, restrukturisasi distribusi tanah menjadi penting karena masih adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah di Indonesia. Menurutnya, sebagian besar tanah masih dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi belum merata.

Mengacu pada pemikiran ekonom Hernando de Soto melalui konsep _legal access_, Menteri Nusron menekankan bahwa akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan. “Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang. 

“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambahnya.

Kuliah umum yang diikuti secara antusias oleh mahasiswa UNWAHAS ini, turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Noor Achmad; Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto beserta jajaran. 

     

Dilantik Kaesang, PSI NTB Matangkan Struktur dan Bidik Kursi Senayan pada 2029

 

foto: Kaesang Pangarep

Okenews.net- Aula ballroom dipenuhi kader berbaju putih-hitam dengan logo gajah di dada kiri. Sejak pagi, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat memadati lokasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI NTB di Mataram, Sabtu (2/5/2026).

 Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan wajah-wajah baru yang belakangan menyatakan bergabung dengan PSI turut hadir dalam agenda konsolidasi tersebut.

Di tengah suasana yang hangat namun penuh semangat, Ketua Umum Kaesang Pangarep secara resmi melantik jajaran pengurus DPW PSI NTB. Pelantikan itu menjadi penanda dimulainya fase baru konsolidasi PSI di NTB, dengan fokus utama memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Kaesang menekankan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur di tingkat pusat, melainkan oleh seberapa kokoh struktur organisasi dibangun sampai ke level desa dan dusun, serta seberapa aktif kader hadir di tengah masyarakat.

“Yang harus kita kejar sekarang adalah penguatan struktur sampai ke bawah. Kalau organisasi kuat hingga akar rumput, maka gerak partai akan hidup. Kalau ada hambatan dalam pembentukan struktur, sampaikan berjenjang supaya bisa kita bantu selesaikan bersama,” kata Kaesang Pangarep.

Ia menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan dukungan penuh untuk percepatan pembentukan struktur partai di NTB, termasuk menyiapkan program kerja yang dapat disinergikan dari tingkat DPW hingga DPRt agar kehadiran PSI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementar itu Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dalam sambutannya menyebut Rakorwil tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum menyatukan arah gerak politik PSI di NTB menuju target yang lebih besar pada Pemilu 2029.

Menurut dia, PSI NTB memasang target meraih dua kursi DPR RI,masing-masing satu kursi dari Pulau Lombok dan satu kursi dari Pulau Sumbawa. 

Di tingkat daerah, PSI juga membidik peningkatan signifikan kursi di DPRD Provinsi NTB dengan target menempatkan kader terbaik hingga posisi pimpinan dewan.

“Kami membangun partai ini dengan fondasi struktur yang kuat. Hari ini, struktur di tingkat kecamatan hampir tuntas seratus persen, sementara pembentukan struktur tingkat desa sedang dirampungkan. 

Dengan kekuatan organisasi yang semakin matang, kami optimistis PSI NTB mampu menjadi kekuatan politik baru yang diperhitungkan pada 2029,” ujar Lalu Budi Suryata.

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSI NTB aktif memperluas basis dukungan dengan merangkul sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh sosial dan basis massa yang kuat di daerah. Mereka datang dari beragam latar belakang, mulai dari mantan legislator, tokoh adat, tokoh agama, hingga figur politik yang lama berkecimpung di ruang publik NTB.

Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh resmi mengenakan jaket PSI sebagai simbol bergabungnya mereka ke partai berlambang gajah tersebut. Di antaranya H. Rais Ishak, A.A. Ketut Agung Oka Kartha Wirya, H. Lalu Mahdarain, Drs. H. Gaziamansyuri, TGH. Ahmad Mustanir, Multazam, serta I Gede Wenten.

Masuknya sejumlah tokoh itu memberi sinyal bahwa PSI di NTB tengah membangun jejaring politik yang lebih luas dan inklusif. Dengan struktur organisasi yang terus diperkuat hingga desa, dukungan tokoh lintas latar belakang, serta target elektoral yang dipasang cukup tinggi, PSI NTB mulai menyiapkan diri menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan pada Pemilu 2029.

     

Hardiknas 2026, HMI Mataram Desak Pemprov NTB Penuhi 20% Anggaran Pendidikan

Foto: Ketua Umum HMI Mataram

Okenews.net- Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram untuk menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran pendidikan Pemerintah Provinsi NTB. Ketua Umum HMI Mataram, Ahmad Nasri, menegaskan bahwa Hardiknas seharusnya tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum refleksi atas kondisi pendidikan yang dinilai masih memprihatinkan Sabtu. (2/5/2026)

Menurut Nasri, realitas pendidikan di NTB belum sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia” yang kerap digaungkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, angka putus sekolah masih tinggi. Pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat sekitar 2.500 siswa SMA/SMK dan 1.235 siswa SD putus sekolah. Tren tersebut bahkan berlanjut hingga 2025.

Berdasarkan data Satu Data NTB, sebanyak 24,09 persen penduduk NTB pada 2025 tidak bersekolah atau putus sekolah. “Artinya, satu dari empat warga NTB belum merasakan hak konstitusionalnya di bidang pendidikan,” tegas Nasri.

Ia juga menyoroti minimnya alokasi anggaran pendidikan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2026 yang baru mencapai sekitar 7 persen. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.

“Ini mandatory spending, bukan pilihan. Lalu ke mana 13 persen hak konstitusional anak-anak NTB?” ujarnya.

Nasri mempertanyakan tingginya angka putus sekolah dan masih adanya 4.104 ruang kelas dalam kondisi rusak, meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp27,07 triliun ke NTB pada 2025, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pendidikan.

Ia menilai faktor ekonomi dan keterbatasan daya tampung menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Meski telah ada larangan pungutan di sekolah negeri melalui Pergub NTB Nomor 44 Tahun 2018, praktik sumbangan sukarela masih terjadi akibat keterbatasan dana operasional sekolah.

“Banyak siswa terpaksa berhenti sekolah bukan karena tidak mau, tetapi karena biaya. Mereka memilih merantau dibanding melanjutkan pendidikan. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” kata Nasri.

Dalam momentum Hardiknas 2026, HMI Cabang Mataram menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemprov NTB. Pertama, transparansi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD, disertai keterbukaan informasi kepada publik. Kedua, jaminan operasional sekolah melalui kebijakan beasiswa tepat sasaran bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu. Ketiga, percepatan perbaikan 4.104 ruang kelas rusak serta peningkatan daya tampung sekolah.

“Penuhi dulu 20 persen anggaran, tambah daya tampung, baru bicara mutu. Bagaimana mencetak SDM unggul jika ruang kelasnya masih rusak?” tegasnya.

Nasri menekankan bahwa pendidikan bukan beban APBD, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Ia meyakini, peningkatan anggaran pendidikan yang tepat sasaran dapat menekan angka kemiskinan dan mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi tantangan global.

“Tanpa penguatan sektor pendidikan, Hardiknas hanya akan menjadi seremoni di atas puing-puing ruang kelas. Visi NTB Makmur Mendunia akan kosong jika pendidikan tidak menjadi prioritas,” pungkasnya.

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid, Jadi Khatib Sholat Jum’at

Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid terjun langsung menemui masyarakat mengisi masa reses. Salah satu kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi  masjid di wilayah Pulau Lombok, dan ikut sholat jum’at bersama masyarakat.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI, dalam setiap kunjungannya pada Hari Jum’at, sekaligus  bertindak sebagai khatib sholat Jumat. Pada Jum’at (01/05/2026), Fauzan, menemui warga, dan menjadi khatib sholat Jum’at di Masjid Al-Falah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam khotbahnya, Fauzan, yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok mengajak semua masyarakat berbuat baik, dan menghindari berbagai hal tidak baik, yang bisa menghancurkan, bahkan membuat manusia hidup sengsara. “Lakukan secara maksimal untuk selalu berbuat kebaikan, agar kita selamat di dunia dan akhirat,” jelasnya.

Fauzan menjelaskan, tiga hal yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia, adalah takut kepada Allah SWT, baik dalam posisi sedang sendirian maupun di tengah keramaian. Hal lainnya adalah berlaku adil kepada siapa saja dan dalam keadaan suka, tidak suka atau marah. Perilaku adil juga harus dilaukan baik saat memegang jabatan atau tidak.

“Hal yang bisa menyelamatkan kita juga adalah memiliki perilaku cara pandang sederhana. Apakah saat kaya atau saat memiliki banyak ilmu pengetahuan. Ini mudah kita ucapkan, tapi prakteknya kadang kita bisa tergelincir. Karena itu, kita terus berdoa agar kita selamat dan selalu berbuat kebaikan,” tegas Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024).

Fauzan, dalam khotbah Jum’at ini juga mengatakan, Alloh SWT juga mengingatkan kita semua sebagai umatnya, tiga hal yang bisa menghancurkan kehidupan manusia adalah berperilaku pelit atau kikir, berperlaku menuruti hawa nafsu dan mengagungkan diri sendiri.

“Mari kita maksimalkan upaya kita untuk berbuat kebaikan agar kita selamat, dan maksimalkan usaha agar kita terhindar dari hal-hal yang menghancurkan hidup kita,” katanya sembari menyebutkan bahwa hal ini sesuai Firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW.

Fauzan, usai sholat Jum’at juga sempat berdialog dengan warga, dan para jamaah sholat jum’at. Dalam dialog, Fauzan, mengingatkan warga dan pengurus Masjid Al-Falah agar segera mengurus sertifikat tanah wakaf masjid, jika belum memiliki sertifikat.

Menurut Fauzan, serfikasi tanah wakaf masjid, kuburan atau aset-aset lain yang diwakafkan penting dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sebab, jika masjid atau aset yang diwakafkan memiliki sertifikat, akan lebih kuat dan memiliki legalitas hak milik yang sah, sehingga tidak bisa lagi digugat, jika ada pihak lain yang menggugat.

“Ini perlu menjadi perhatian, karena jika nanti ada pihak yang menggugat, masjid bisa-bisa kalah di pengadilan, karena tanah yang diwakafkan, kemungkinan tidak dilengkapi dokumen ikrar wakaf. Karena itu, segera urus sertifikatnya,” jelas Fauzan.

     

Membangun Masa Depan: Peran Strategis Pemuda dalam Memajukan Pendidikan Nasional

Sekertaris DPD II KNPI Lombok Timur

Okenews.net- Tanggal 2 Mei bukan sekadar tanggal peringatan kelahiran Ki Hajar Dewantara, melainkan momen refleksi bagi kita semua untuk menilai sejauh mana dunia pendidikan kita telah bergerak maju. Tema yang diusung setiap tahun selalu mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci utama peradaban. Namun, pertanyaan besarnya adalah: di manakah posisi pemuda dalam gerakan ini?

Sebagai generasi yang sering disebut sebagai penerus bangsa, pemuda tidak boleh hanya menjadi objek dalam sistem pendidikan. Pemuda harus menjadi subjek, pelaku, dan agen perubahan yang aktif. Peran pemuda dalam dunia pendidikan sangatlah vital dan strategis, setidaknya dalam tiga hal utama.

Pertama, Pemuda sebagai Motivator dan Inspirator.

Pemuda memiliki energi dan semangat yang luar biasa. Melalui berbagai organisasi kepemudaan, kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya sekolah, terutama bagi anak-anak di daerah pedesaan dan pelosok. Kita bisa menjadi contoh nyata bahwa pendidikan membuka peluang, bukan beban.

Sebagai generasi yang memiliki semangat dan energi tak terbatas, pemuda memiliki peran strategis sebagai penggerak semangat belajar di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang masih memiliki tantangan pemerataan akses pendidikan.

Banyak anak-anak di pelosok desa, daerah pesisir, maupun kawasan perbatasan yang masih menganggap sekolah sebagai hal yang sulit atau bahkan tidak penting. Di sinilah peran kita sebagai pemuda: hadir, berinteraksi, dan menunjukkan bukti nyata bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan.

Melalui program-program kepemudaan yang kami inisiasi di lingkungan KNPI, kami berusaha menjadi contoh. Kami berbagi pengalaman perjuangan menempuh pendidikan, bagaimana ilmu pengetahuan membuka kesempatan kerja, memperluas wawasan, dan membuat kita mampu berkontribusi lebih bagi daerah tercinta. Bahkan, banyak kader kami yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar sukarela, membantu adik-adik yang kesulitan memahami pelajaran, atau sekadar bercerita tentang mimpi-mimpi yang bisa diwujudkan dengan sekolah/madrasah.

Ketika anak-anak melihat pemuda di lingkungannya berhasil berkat pendidikan, mereka akan terinspirasi. Rasa ingin tahu dan semangat belajar pun tumbuh dengan sendirinya. Inilah kekuatan yang hanya dimiliki pemuda: kemampuan untuk menyentuh hati dan menggerakkan semangat, karena kita masih berada dalam rentang usia yang tidak terlalu jauh, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih dekat dan relevan.

Kedua, Pemuda sebagai Jembatan Teknologi dan Inovasi.

Kita hidup di tengah derasnya arus transformasi digital. Dunia pendidikan kini tidak lagi hanya bergantung pada papan tulis dan buku cetak, tetapi telah merambah ke ranah digital yang tak terbatas. Di sinilah letak keunggulan dan peran strategis pemuda.

Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi, pemuda memiliki kepekaan dan kemampuan adaptasi yang cepat. Kita tidak bisa membiarkan kesenjangan digital memisahkan anak-anak di kota dan di desa. Pemuda hadir sebagai jembatan yang menjembatani celah tersebut.

Melalui pemahaman kita terhadap dunia digital, kita dapat membantu memperkenalkan metode belajar yang lebih menarik, interaktif, dan kekinian. Kita bisa mendampingi guru, mendampingi teman sebaya, maupun mengajarkan adik-adik kita bagaimana memanfaatkan internet bukan hanya untuk hiburan semata, melainkan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang tak terbatas.

Selain itu, pemuda juga identik dengan kreativitas dan inovasi. Di Hari Pendidikan Nasional ini, kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta. Kita harus berani berinovasi mencari solusi-solusi cerdas untuk masalah pendidikan di daerah kita, misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk edukasi, membuat konten-konten pembelajaran yang mudah dipahami, atau mengembangkan aplikasi sederhana yang membantu proses belajar mengajar.

Biarlah teknologi menjadi kekuatan kita untuk mempersempit jarak, mempercepat ilmu, dan membawa kualitas pendidikan Kabupaten Lombok Timur setara dengan daerah lainnya.

Ketiga, Pemuda sebagai Pelopor Karakter.

Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Pemuda KNPI hadir dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, anti-perundungan, dan menjunjung tinggi etika dalam setiap aktivitas pendidikan.

Pendidikan sejatinya tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual atau nilai akademik semata, tetapi lebih kepada pembentukan watak dan kepribadian. Sebagaimana pesan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.

Di sinilah peran krusial pemuda. Pemuda harus hadir sebagai pelopor yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan norma agama. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman yang membawa berbagai tantangan moral, pemuda harus menjadi benteng pertahanan karakter.

Kita harus menjadi contoh nyata dalam berperilaku: menjaga sopan santun, menghormati guru dan orang tua, menjauhi perundungan (bullying), serta menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Pemuda KNPI hadir dengan semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong.

Dengan karakter yang kuat, lulusan pendidikan kita bukan hanya menjadi orang yang pandai, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang unggul ilmunya dan mulia akhlaknya.

Penutup

Kabupaten Lombok Timur yang maju tidak akan terwujud jika sumber daya manusianya lemah dalam pendidikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum kebangkitan. Mari bergandengan tangan, pemerintah, masyarakat, dan khususnya pemuda, bahu-membahu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pendidikan yang baik adalah investasi terbaik untuk Indonesia Emas, dan pemudalah yang akan memanen hasilnya.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Maju Terus Pendidikan Indonesia! Maju Terus Lombok Timur SMART!

Oleh: Muh. Munir Fauzi, M.Pd

Jumat, 01 Mei 2026

     

BPN Lombok Utara Tutup 1 Mei 2026, Layanan Kembali Normal 4 Mei

Foto: ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Masyarakat yang berencana mengurus keperluan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara diminta menyesuaikan jadwal. Pasalnya, layanan di kantor tersebut resmi ditutup sementara pada Jumat, 1 Mei 2026, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).

Penutupan ini diumumkan secara resmi oleh pihak Kantor Pertanahan Lombok Utara dan mengikuti ketetapan pemerintah terkait libur nasional. Selama satu hari tersebut, seluruh layanan tatap muka tidak beroperasi.

Meski demikian, penutupan layanan hanya berlangsung sehari. Kantor Pertanahan Lombok Utara akan kembali membuka pelayanan secara normal mulai Senin, 4 Mei 2026.

Dalam pengumuman yang disampaikan melalui media sosial dan kanal resmi, terlihat petugas memegang papan bertuliskan “TUTUP LAYANAN” dengan penegasan tanggal libur pada 1 Mei 2026 serta jadwal operasional kembali pada 4 Mei 2026.

Kendati layanan langsung dihentikan sementara, masyarakat tetap dapat mengakses informasi melalui berbagai kanal digital yang disediakan. Di antaranya melalui situs resmi, media sosial Facebook dan Instagram, serta layanan WhatsApp.

Pihak Kantor Pertanahan Lombok Utara juga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengusung nilai “Melayani, Profesional, Terpercaya”, serta semangat BerAKHLAK dan “Bangga Melayani Bangsa”.

Masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah, roya, maupun layanan pertanahan lainnya diimbau untuk merencanakan kunjungan di luar tanggal tersebut, yakni mulai kembali pada Senin, 4 Mei 2026.

Kamis, 30 April 2026

     

Digerebek Polisi, Judi Sabung Ayam di Keruak Kocar-Kacir, Dua Penonton Diamankan

Foto: Dua Penonton diamankan Polisi di Lokasi Judi Sabung Ayam

Okenews.net- Aksi judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dibubarkan aparat kepolisian dalam sebuah penggerebekan pada Kamis (30/4) sore.

Penggerebekan yang dilakukan Tim Opsnal Satreskrim Polres Lombok Timur sekitar pukul 14.30 WITA itu berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian di Dusun Semprong, Desa Selebung Ketangga.

Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, petugas bergerak cepat menuju lokasi yang diduga menjadi arena sabung ayam. Namun, setibanya di tempat kejadian, kehadiran polisi lebih dulu diketahui oleh para pelaku.

Akibatnya, para pemain judi langsung melarikan diri secara berpencar, meninggalkan lokasi dalam kondisi kocar-kacir. Meski demikian, petugas berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai penonton, serta dua ekor ayam yang digunakan dalam praktik perjudian tersebut.

Selanjutnya, kedua orang tersebut bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Reskrim IPTU Arie Kusnandar, menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk perjudian yang meresahkan masyarakat, serta mengimbau warga untuk tidak segan melaporkan aktivitas ilegal di lingkungan masing-masing.

     

Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Siap Tampil Pada Ajang Persit Bisa 2


Okenews.net – UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara siap tampil pada ajang Persit Bisa ke-2 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Ketua Umum Persatuan Istri Prajurit TNI AD Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Ny. Uli Simanjuntak. Kegiatan tersebut akan digelar di Balai Kartini Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, pada 7–9 Mei 2026.

Persit Bisa ke-2 akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan karya anggota Persit dari berbagai satuan jajaran TNI AD. Salah satu peserta yang turut ambil bagian ialah UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Bandung binaan Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad.

Ketua Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad Ny. Henny Iroth Sonny Edhie mengatakan, dirinya bersama jajaran pengurus tengah melakukan berbagai persiapan agar UMKM Limar Bulu Tujuh Saudara dapat tampil maksimal pada ajang bergengsi tersebut. Berbagai koleksi wastra Nusantara pilihan telah disiapkan dengan memadukan nilai tradisi dan sentuhan elegansi modern sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia.

“Jadi sebelum hari H atau tanggal 7 Mei mendatang, kami sudah siap tampil dengan membawa berbagai koleksi unggulan wastra Nusantara,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat dan para pengunjung untuk datang ke booth Tujuh Saudara pada 7–9 Mei 2026 di Balai Kartini Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, guna melihat langsung pesona wastra Nusantara dalam setiap detail karya yang ditampilkan.

Sementara itu, pemilik UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Ny. Mala Totok Surahmat yang juga merupakan pengurus Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kesempatan berpartisipasi dalam Persit Bisa ke-2 tahun 2026.

“Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk hadir dan memperkenalkan keindahan wastra Nusantara kepada khalayak yang lebih luas,” katanya.

Menurutnya, UMKM Limar Bulu Tujuh Saudara selama ini aktif mengikuti berbagai pameran UMKM dan ajang berskala nasional, di antaranya Persit Bisa, pameran kementerian, KKI Bank Indonesia, INACRAFT, serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan instansi perbankan lainnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat mengunjungi booth Tujuh Saudara di Balai Kartini Mabes TNI AD agar dapat melihat langsung koleksi terbaru tenun pilihan yang memadukan keindahan tradisi dengan sentuhan modern, dirancang dengan penuh ketelitian serta perhatian pada setiap detail sehingga menghadirkan karakter anggun, berkelas, dan sarat makna budaya.

“Mari hadir dan rasakan langsung keindahan wastra Nusantara melalui setiap karya yang kami persembahkan. Jangan lewatkan momen ini, kami nantikan kehadirannya di Balai Kartini pada 7–9 Mei 2026,” pungkasnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi