Pilkades 2027: Ramai Calon, Sempit Fiskal, dan Masa Depan Desa

admin    Oktober 29, 2026   

Pilkades 2027: Ramai Calon, Sempit Fiskal, dan Masa Depan Desa

Oleh: Dr. Muhamad Ali, M.Si 

(Akademisi/Wakil Rektor III Univeritas Hamzanwadi)

Ketika kontestasi politik semakin ramai, tantangan sesungguhnya bukan lagi sekadar memenangkan Pilkades, melainkan membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan.

Tadi malam, Rabu (28/10/2026), sambil ngopi di salah satu kafe di Kota Mataram, saya berkesempatan berbincang dengan Kanit Politik Intelkam Polres Lombok Timur. Obrolan santai tersebut justru membawa kami pada persoalan yang menarik tentang dinamika demokrasi di tingkat desa. Bayangkan, sebanyak 157 desa di Lombok Timur sedang bersiap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada 27 Januari 2027. Namun, di tengah meningkatnya aktivitas politik menjelang pemilihan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sejauh ini relatif kondusif.

Situasi tersebut memberikan harapan bahwa kesadaran berdemokrasi masyarakat semakin tumbuh. Kompetisi politik mulai menjadi bagian yang semakin biasa dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Tentu, kondusifnya situasi saat ini belum berarti potensi konflik telah hilang. Namun, setidaknya ada modal sosial yang penting untuk menjaga agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi perpecahan masyarakat.

Hal lain yang menarik adalah tingginya animo masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Setelah tahapan pendaftaran ditutup, banyak desa memiliki lebih dari tiga bakal calon, bahkan sejumlah desa mencatat lebih dari lima pendaftar. Karena ketentuan jumlah calon maksimal lima orang, desa-desa tersebut harus melalui mekanisme seleksi tambahan.

Fenomena ini memperlihatkan besarnya daya tarik jabatan kepala desa. Banyak warga dengan berbagai latar belakang dan pengalaman ingin mengambil bagian dalam kepemimpinan lokal. Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang menarik: mengapa jabatan kepala desa semakin diminati justru ketika ruang fiskal pemerintahan desa sedang mengalami penyempitan?

Ketika Jabatan Semakin Bergengsi, Anggaran Justru Menyusut

Daya tarik jabatan kepala desa mengalami perubahan yang cukup mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan pengakuan dan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Terlebih sejak Dana Desa mulai disalurkan pada 2015, posisi kepala desa semakin strategis. Pemerintah desa tidak lagi sekadar menjalankan urusan administratif, tetapi juga memiliki kewenangan merencanakan pembangunan, menetapkan prioritas anggaran, serta mengelola sumber daya pembangunan melalui APBDes.

Perubahan tersebut turut mengangkat gengsi sosial dan politik jabatan kepala desa. Kepala desa tidak hanya dipandang sebagai pemimpin komunitas, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sumber daya pembangunan. Tidak mengherankan jika jabatan ini kemudian semakin menarik bagi berbagai kalangan masyarakat, meskipun hubungan langsung antara peningkatan kewenangan dan jumlah peminat tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut. Namun, dalam dua tahun terakhir, arah kebijakan fiskal mulai berubah.

Pada 2025, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi dan penyesuaian penyaluran Dana Desa, meskipun pagu awal secara nasional masih ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Memasuki 2026, pagu Dana Desa turun menjadi Rp60,57 triliun. Menariknya, dari alokasi tersebut, sebesar Rp34,57 triliun diarahkan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026.

Artinya, persoalan yang dihadapi desa bukan semata berkurangnya besaran anggaran, melainkan juga menyempitnya ruang diskresi pemerintah desa dalam menentukan prioritas belanja pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Di sinilah paradoks itu muncul. Ketika kewenangan fiskal yang dapat digunakan secara leluasa semakin terbatas, minat masyarakat untuk menjadi kepala desa justru tetap tinggi.

Tentu saja, tingginya animo pencalonan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai orientasi terhadap kekuasaan dan sumber daya anggaran. Bisa jadi, hal tersebut juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Namun, satu hal menjadi semakin jelas: kepala desa ke depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan anggaran. Ia harus mampu menggerakkan sumber daya ekonomi, membangun kemitraan, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan kata lain, keterbatasan fiskal menuntut perubahan orientasi kepemimpinan, dari sekadar pengelola anggaran menjadi penggerak pembangunan ekonomi desa.

Kopdes, MBG, dan Pertanyaan tentang Kemandirian Desa

Tantangan berikutnya datang dari kehadiran berbagai kebijakan nasional yang menjadikan desa sebagai ruang implementasi, terutama Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua program tersebut membawa agenda besar. Kopdes diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, sementara MBG memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus membuka peluang terbentuknya rantai pasok pangan lokal.

Namun, implementasi kedua program tersebut juga memunculkan perdebatan publik yang cukup serius. Dalam gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta pada 12 Juni 2026 serta Yogyakarta pada 13 dan 15 Juni 2026, penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih bahkan menjadi bagian dari tuntutan massa.

Dalam aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut di Jakarta, misalnya, salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penghentian MBG dan pembangunan Kopdes. Tuntutan serupa juga disuarakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Sementara itu, Aliansi Rakyat Memanggil dalam aksi di Gejayan menyoroti persoalan pengawasan MBG dan kekhawatiran terhadap arah pengembangan koperasi desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dua program besar tersebut tidak hanya menghadapi tantangan teknis implementasi, tetapi juga pertanyaan mengenai prioritas fiskal, tata kelola, transparansi, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Tentu, kritik tersebut tidak otomatis mewakili seluruh pandangan publik, tetapi menjadi masukan yang penting untuk diperhatikan.

Bagi pemerintahan desa, persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah desa memiliki koperasi atau terhubung dengan dapur MBG. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kehadiran program-program tersebut benar-benar mampu memperkuat struktur ekonomi lokal.

Bagaimana posisi BUMDes ketika Kopdes hadir? Apakah keduanya akan saling melengkapi atau justru menimbulkan tumpang tindih kelembagaan? Sejauh mana petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dapat menjadi pemasok kebutuhan MBG?

Jika tidak disertai perencanaan ekonomi yang matang, berbagai program berisiko berjalan sebagai proyek administratif yang terpisah dari kebutuhan dan potensi masyarakat.

Sebaliknya, apabila dikelola dengan tata kelola yang jelas, keterhubungan pasar, dan pembagian peran kelembagaan yang tepat, desa memiliki kesempatan untuk membangun rantai nilai ekonomi yang lebih kuat.

Karena itu, salah satu tantangan penting kepala desa mendatang adalah kemampuan mengintegrasikan program nasional dengan strategi pembangunan ekonomi lokal tanpa kehilangan ruang partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Generasi Muda dan Perubahan Wajah Demokrasi Desa

Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni perubahan komposisi generasi pemilih. Data KPU menunjukkan bahwa generasi milenial dan Generasi Z mencakup lebih dari separuh pemilih nasional pada Pemilu 2024. Walaupun komposisi setiap desa tentu harus dibuktikan melalui data pemilih setempat, perubahan demografis ini menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia sedang memasuki babak antargenerasi yang berbeda.

Hal menarik muncul dari penelitian Burhanuddin Muhtadi bersama Eve Warburton dan Liam Gammon berjudul Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians yang diterbitkan dalam Journal of East Asian Studies pada 2025.

Penelitian tersebut menemukan bahwa Generasi Z di Indonesia cenderung memiliki tingkat kepuasan terhadap demokrasi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun kualitas demokrasi Indonesia dalam periode yang diteliti mengalami kemunduran. Temuan ini menantang asumsi bahwa generasi yang lebih muda dengan sendirinya akan lebih kritis terhadap keadaan politik.

Tentu, temuan pada tingkat nasional tidak dapat langsung digeneralisasi menjadi perilaku pemilih dalam Pilkades. Namun, ada pelajaran penting: perubahan demografi pemilih tidak otomatis menghasilkan perubahan kualitas demokrasi. Banyaknya pemilih muda belum tentu berbanding lurus dengan menguatnya politik gagasan.

Di desa, generasi muda menghadapi persoalan yang sangat konkret: keterbatasan lapangan kerja, migrasi tenaga kerja, akses keterampilan, peluang usaha, serta kebutuhan mengembangkan ekonomi digital. Pertanyaannya, apakah kontestasi Pilkades telah menyediakan ruang yang cukup untuk mendiskusikan persoalan-persoalan tersebut? Atau justru masih didominasi oleh kalkulasi hubungan kekerabatan, ketokohan, dan kekuatan jaringan sosial? Demokrasi desa akan mendapatkan manfaat lebih besar apabila perubahan generasi pemilih juga diikuti meningkatnya kualitas dialog tentang kebijakan pembangunan.

Belajar dari Tiongkok: Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Sudah saatnya kita melihat desa dengan perspektif yang lebih luas. Desa bukan sekadar unit pemerintahan terkecil, apalagi hanya menjadi lokasi distribusi bantuan dan pelaksanaan proyek pemerintah. Desa memiliki potensi menjadi ruang inovasi, pusat produksi, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pengalaman Tiongkok memberikan pelajaran menarik. Melalui pendekatan rural revitalization, penguatan industri lokal, pembangunan infrastruktur, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital, sejumlah wilayah perdesaan berhasil mengembangkan aktivitas ekonomi yang terhubung dengan pasar lebih luas.

Salah satu contoh adalah berkembangnya Taobao Villages, yakni desa-desa yang membangun ekosistem perdagangan digital berbasis produk dan pelaku usaha lokal. Pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana kewirausahaan masyarakat, konektivitas pasar, penguatan keterampilan, dan dukungan kelembagaan dapat menciptakan peluang ekonomi baru di perdesaan.

Tentu, pengalaman Tiongkok tidak dapat disalin begitu saja. Struktur pemerintahan, kondisi sosial, pasar, dan kapasitas kelembagaan Indonesia berbeda. Namun, pelajaran utamanya tetap relevan: kemajuan desa membutuhkan ekosistem, bukan sekadar alokasi anggaran.

Dalam konteks Lombok Timur, potensi tersebut sangat terbuka. Pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, hingga industri kreatif dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung. Di sinilah gagasan menjadikan desa sebagai living laboratory atau laboratorium hidup pembangunan menjadi relevan.

Desa dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan, menguji inovasi, mengembangkan model bisnis, serta mengukur dampak program secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi, misalnya, tidak seharusnya hanya hadir melalui kegiatan KKN yang berakhir setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdian. Desa justru dapat menjadi mitra riset dan pengembangan jangka panjang dengan peta masalah, program pendampingan, serta indikator perubahan yang jelas.

Demikian pula BUMDes, Kopdes, kelompok tani, dan UMKM dapat didorong menjadi bagian dari satu ekosistem produktif, bukan institusi yang berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan semacam ini membutuhkan kepemimpinan desa yang memiliki visi, kemampuan kolaborasi, dan keberanian melakukan inovasi kelembagaan.

Dari Kontestasi Kekuasaan menuju Kompetisi Gagasan

Pilkades serentak di 157 desa Lombok Timur seharusnya tidak hanya menjadi peristiwa elektoral yang selesai ketika suara dihitung dan kepala desa terpilih ditetapkan. Momentum ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendiskusikan arah pembangunan desa selama delapan tahun masa jabatan kepala desa.

Setiap desa tentu memiliki karakter dan masalah yang berbeda. Karena itu, rencana pembangunan tidak cukup hanya mengulang janji umum tentang kesejahteraan, infrastruktur, atau pemberdayaan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca persoalan secara berbasis data, mengenali potensi ekonomi, menetapkan prioritas, serta menghubungkan berbagai sumber daya untuk menghasilkan perubahan yang terukur.

Kondusifnya situasi keamanan merupakan modal penting bagi demokrasi. Tingginya animo pencalonan memperlihatkan tersedianya minat untuk berkompetisi dalam kepemimpinan desa. Namun, kualitas demokrasi tidak berhenti pada dua indikator tersebut. Tantangan berikutnya adalah bagaimana proses politik tersebut membuka ruang bagi kompetisi gagasan, pengujian kapasitas kepemimpinan, dan pengawasan publik yang berkelanjutan.

Apalagi, dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, keberhasilan pemerintah desa pada masa mendatang tidak cukup dinilai dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, Pilkades bukan sekadar menghasilkan 157 kepala desa terpilih, melainkan juga membuka kesempatan bagi lahirnya arah baru pembangunan desa di Lombok Timur. Sebab masa depan desa tidak ditentukan oleh seberapa ramai orang berebut menjadi kepala desa, tetapi oleh sejauh mana kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi mampu mengubah potensi lokal menjadi kesejahteraan masyarakat. Dan mungkin, dari desa-desa itulah masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mulai dibangun.

Bupati Lotim Dorong Posyandu Perluas Layanan, Tak Hanya Kesehatan

Hermanamrullah    Oktober 29, 2026   

Bupati Lotim Dorong Posyandu Perluas Layanan, Tak Hanya Kesehatan

H. Haerul Warisin hadiri penilaian Lomba Posyandu Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026

Okenews.net – Peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tengah masyarakat terus berkembang. Tidak lagi sebatas memberikan pelayanan kesehatan dasar, Posyandu kini menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menghadiri penilaian Lomba Posyandu Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 di Posyandu Pelangi Rinjani, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kamis (29/10).

Menurut Bupati, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Posyandu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Sebab, keberadaan kader di tingkat lingkungan menjadi penghubung penting antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menjelaskan, selain pelayanan kesehatan, Posyandu juga berperan dalam penyaluran bantuan sosial, menjaga kebersihan lingkungan, hingga mendukung kegiatan pengobatan gratis.

Bupati pun memberikan apresiasi kepada para kader yang selama ini menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan kepedulian terhadap masyarakat.

Secara khusus, ia mengapresiasi aktivitas Posyandu Pelangi Rinjani yang telah memberikan pelayanan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari balita, remaja, orang dewasa hingga lanjut usia.

Namun, Haerul Warisin mengingatkan agar lomba Posyandu tidak hanya dipandang sebagai ajang mengejar penghargaan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi kesempatan untuk belajar, bertukar pengalaman, serta menyerap masukan dari tim penilai guna memperbaiki kualitas pelayanan.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti perlunya penataan wilayah di Kelurahan Rakam. Ia meminta Lurah Rakam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengkaji kemungkinan pemekaran lingkungan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

Menurutnya, pembagian wilayah kerja yang lebih proporsional akan memudahkan koordinasi sekaligus mempercepat respons terhadap kebutuhan warga.

"Jika beban wilayah masing-masing kepala lingkungan lebih terukur, koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat tentu bisa berjalan lebih cepat dan efektif," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai yang juga Kabid Kelembagaan Sosial Budaya DPMPD Provinsi NTB, Lalu Zaenul Arifin, mengatakan penilaian lomba tersebut tidak hanya melihat aktivitas Posyandu, tetapi juga memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berjalan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, setiap pelayanan yang diberikan harus disertai tata kelola dan tindak lanjut yang jelas. Penilaian juga mencakup penerapan Sistem Informasi Posyandu (SIP), berbagai inovasi pelayanan, termasuk kreativitas melalui Mars Posyandu, serta verifikasi langsung di lapangan.

Sebelumnya, Lurah Rakam Zulkarnaen memaparkan bahwa Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) kini mengalami perkembangan signifikan.

Jika sebelumnya kegiatan Posyandu lebih banyak berfokus pada pelayanan kesehatan, kini cakupannya semakin luas dengan melibatkan berbagai sektor pelayanan dasar.

Melalui pembagian tugas dan wilayah tanggung jawab antaranggota, aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diteruskan kepada dinas atau instansi teknis sesuai bidang pelayanan masing-masing.

Pengembangan tersebut diharapkan semakin memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Wabup Edwin Dorong Penyuluh Pertanian Kuasai Teknologi Modern

Hermanamrullah    Oktober 29, 2026   

Wabup Edwin Dorong Penyuluh Pertanian Kuasai Teknologi Modern

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, terutama tenaga penyuluh yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di tengah proses transisi dan transformasi kelembagaan. Menurutnya, penyuluh harus mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memperkuat kompetensi dalam mendampingi petani di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Edwin saat membuka Bimbingan Teknis Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) dan Mitigasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Kamis (29/10).

Ia menilai, penyuluh pertanian tidak cukup hanya menjalankan fungsi edukasi, tetapi juga harus mampu menjadi inovator dan fasilitator bagi petani. Karena itu, peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

"Di tengah masa transisi dan transformasi, kapasitas penyuluh harus terus ditingkatkan. Penyuluh tidak hanya bertugas memberikan edukasi, tetapi juga dituntut menjadi inovator dan fasilitator yang mampu menghadirkan solusi bagi petani," tegas Edwin.

Selain peningkatan kompetensi, Wabup juga menyoroti pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu upaya yang tengah didorong Pemkab Lombok Timur adalah penyusunan bank data infrastruktur irigasi. Data tersebut diharapkan mampu memetakan kondisi serta kewenangan pengelolaan irigasi, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.

Menurut Edwin, keterhubungan data dan integrasi pembangunan infrastruktur sangat diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang produktivitas pertanian.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB, Darwis, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pertanian modern.

Ia berharap kegiatan bimtek tersebut dapat memperkuat peran penyuluh dalam mendampingi petani sekaligus memastikan penerapan teknologi pertanian berjalan optimal.

Darwis mengungkapkan, target penerapan PM-AAS di Nusa Tenggara Barat mencapai 28.523 hektare. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, para penyuluh didorong meningkatkan produktivitas lahan dari rata-rata 5 ton menjadi 6 hingga 7 ton per hektare.

PM-AAS sendiri merupakan sistem budidaya padi intensif berbasis teknologi tinggi yang dikembangkan Kementerian Pertanian RI. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, serta meningkatkan hasil panen melalui penerapan teknologi pertanian presisi.

Di NTB, pelaksanaan program tersebut didukung oleh 1.092 penyuluh pertanian. Salah satu penerapannya dilakukan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern, seperti Alat Tanam Benih Langsung (Atabela) atau Drum Seeder untuk mempercepat proses tanam dan meningkatkan efisiensi kerja petani.

Melalui penguatan kapasitas penyuluh dan penerapan teknologi modern, program PM-AAS diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Lotim Usulkan 20 Ribu Bedah Rumah, Baru 2.000 Unit Disetujui

Hermanamrullah    Oktober 29, 2026   

Lotim Usulkan 20 Ribu Bedah Rumah, Baru 2.000 Unit Disetujui

Koordinasi Pemerintah Lotim dengan Kepala Balai pelaksanaan penyediaan Perumahan dan Kawasan Perumahan NTB

Okenews.net– Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meningkatkan kualitas hunian masyarakat masih menghadapi tantangan besar. Dari 20.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah, baru sekitar 2.000 unit yang memperoleh persetujuan sementara.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menerima kunjungan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, bersama jajaran di ruang kerja Bupati, Kamis (29/10).

Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Timur itu membahas upaya percepatan program bantuan perumahan sekaligus penataan kawasan permukiman di daerah.

Haerul Warisin mengatakan, usulan 20.000 unit RTLH merupakan gambaran besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Namun, alokasi yang disetujui sejauh ini baru sekitar 10 persen dari total usulan.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar penanganan rumah tidak layak huni di Lombok Timur dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

"Kebutuhan rumah layak huni di Lombok Timur masih cukup besar. Karena itu, kami berharap usulan yang telah disampaikan bisa terus diperjuangkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan," harapnya.

Tidak hanya program bedah rumah, Pemkab Lombok Timur juga mengusulkan penataan kawasan permukiman terpadu di lima lokasi strategis.

Kelima lokasi tersebut meliputi Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak; klaster pesisir perkotaan timur Labuhan Haji; Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya; Kecamatan Masbagik; serta kawasan desa pesisir utara dan selatan yang mencakup Sambelia dan Jerowaru.

Masing-masing kawasan dirancang memiliki luas minimal 10 hektare. Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan usulan lahan dengan luasan hampir 40 hektare untuk masing-masing lokasi guna mendukung pengembangan kawasan tersebut.

Penataan permukiman ini diarahkan tidak sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Sejumlah fasilitas dasar seperti drainase, sanitasi, serta sarana pendukung lainnya menjadi bagian penting dalam perencanaan.

Bupati pun meminta Dinas Perkim memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh usulan yang telah diajukan mendapatkan tindak lanjut.

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas hunian harus berjalan beriringan dengan pembenahan lingkungan permukiman. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga tinggal di kawasan yang sehat dan tertata.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur juga membuka peluang kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu penanganan rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Baznas, Pemkab Lotim berharap percepatan program bedah rumah serta penataan kawasan permukiman dapat terealisasi lebih luas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumpah Pemuda ke-98, Bupati Lotim Tekankan Pentingnya Karakter Generasi Muda

Hermanamrullah    Oktober 28, 2026   

Sumpah Pemuda ke-98, Bupati Lotim Tekankan Pentingnya Karakter Generasi Muda

Bupati H. Hairul Warisin Saat memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan menggelar upacara di Halaman Kantor Bupati, Rabu (28/10). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir yang dibacakan Bupati, generasi muda diajak untuk terus menjaga semangat persatuan dan memperkuat karakter di tengah keberagaman bangsa.

Menpora menegaskan, kemajuan Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan sumber daya. Lebih dari itu, kemajuan bangsa harus bertumpu pada kualitas manusia dan karakter yang dimiliki.

“ Kemajuan sejati dimulai dari manusia. Dari karakter. Dari hati yang mencintai tanah air, dari jiwa yang tidak menyerah, dan dari kepedulian terhadap sesama,” demikian amanat yang dibacakan Bupati.

Dalam membangun generasi masa depan, terdapat tiga nilai utama yang perlu ditanamkan, yakni patriotisme, kegigihan, dan empati.

Patriotisme diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air dan pengabdian nyata kepada bangsa. Sementara kegigihan menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan tanpa mudah menyerah.

Adapun empati mengajarkan generasi muda agar tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Menpora juga mengajak pemuda Indonesia untuk berani bermimpi besar dan bekerja keras mewujudkannya. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, berani memimpin, sekaligus memiliki kerendahan hati untuk melayani.

Ilmu pengetahuan dan karya yang dihasilkan, lanjutnya, harus menjadi wujud nyata kecintaan terhadap Indonesia.

Upacara tersebut diikuti Sekretaris Daerah Lombok Timur, aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Lotim, organisasi wanita, serta para pelajar.

Usai upacara, Bupati Haerul Warisin didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Timur menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pelajar dan pemuda berprestasi.

Penghargaan juga diberikan secara simbolis kepada perwakilan 16 sekolah beserta siswa-siswi yang berpartisipasi sebagai Pasukan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, apresiasi diberikan kepada Pemuda Pelopor dan pemuda berprestasi di bidang kewirausahaan, seni budaya, pengelolaan sumber daya alam (SDA), serta sosial kemasyarakatan.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kontribusi dan kreativitas generasi muda dalam mendukung pembangunan Lombok Timur.

Wabup Edwin Dorong Difabel Lotim Produktif Lewat Pelatihan Melukis Kaos

Hermanamrullah    Oktober 28, 2026   

Wabup Edwin Dorong Difabel Lotim Produktif Lewat Pelatihan Melukis Kaos

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya buka pelatihan melukis kaos bagi difabel di Pendopo Wakil Bupati

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong pemberdayaan pemuda, termasuk penyandang disabilitas, melalui pengembangan keterampilan kreatif yang berpotensi menjadi peluang usaha.

Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat membuka pelatihan melukis kaos bagi difabel di Pendopo Wakil Bupati, Rabu (28/10).

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka ruang bagi peserta untuk mengembangkan potensi diri melalui karya kreatif.

Edwin menekankan agar peserta tidak hanya berfokus pada materi dasar yang diberikan selama pelatihan, tetapi juga melihat nilai ekonomi dari keterampilan tersebut. Menurutnya, kemampuan melukis kaos dapat terus diasah sesuai kreativitas dan kebutuhan pasar.

Ia menilai produk kerajinan tangan memiliki nilai jual tersendiri karena dibuat secara khusus dan mengandalkan kreativitas pembuatnya.

“Produk hasilnya, karena ini merupakan handmade, buatan tangan, tentu harganya akan lebih mahal dibanding buatan pabrik. Sehingga ini menjadi peluang bagi generasi muda kita untuk berkarya, berproduksi,” jelasnya.

Wabup berharap keterampilan yang diperoleh peserta, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, dapat menjadi bekal untuk membangun usaha mandiri dan memperoleh penghasilan.

Ia juga meminta Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur selaku penyelenggara agar turut membantu memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan peserta, sehingga karya mereka dapat menjangkau konsumen lebih luas.

Sementara itu, Ketua GOW Lombok Timur Hj. Sri Mahyu Wardani Edwin berharap pelatihan tersebut menjadi ruang bagi para peserta untuk mengembangkan kemampuan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Menurutnya, kreativitas dan keterampilan yang dikembangkan secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat nyata, termasuk membuka peluang usaha yang produktif.

Sri Mahyu menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen GOW dalam mendorong pemberdayaan melalui aktivitas kreatif dan produktif.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif, sehingga setiap anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan Lombok Timur.

Studi Tiru Pendidikan, Pemkab Pati Belajar Program Unggulan Lombok Timur

Hermanamrullah    Oktober 28, 2026   

Studi Tiru Pendidikan, Pemkab Pati Belajar Program Unggulan Lombok Timur

Bupati H. Haerul Warisin menerima Rombongan Pemkab Pati di Ruang Rapat Bupati

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi tujuan studi tiru Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sejumlah program unggulan di bidang pendidikan yang dijalankan Pemkab Lotim menjadi bahan pembelajaran bagi rombongan yang berkunjung pada Rabu (28/10).

Rombongan Pemkab Pati diterima langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin di Ruang Rapat Bupati. Turut mendampingi Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haerul Warisin memaparkan berbagai potensi dan program pembangunan Lombok Timur, mulai dari pengelolaan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga pembangunan infrastruktur.

Khusus bidang pendidikan, Haerul Warisin menjelaskan Lombok Timur memiliki 236.236 peserta didik di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah menjalankan berbagai program, di antaranya penguatan digitalisasi pembelajaran, optimalisasi komunitas belajar, pelatihan tenaga pendidik, serta pertukaran praktik baik antarsekolah.

Pemkab Lotim juga mendorong pemerataan mutu dan prestasi pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diarahkan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk hingga tingkat desa.

Di sisi pembangunan sarana pendidikan, Lombok Timur memperoleh program revitalisasi satuan pendidikan yang bersumber dari APBN tahun 2026. Program tersebut menyasar 235 lembaga PAUD, SD, dan SMP dengan anggaran sekitar Rp127 miliar.

Selain itu, revitalisasi juga didukung APBD, bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp16 miliar, serta pokok pikiran (pokir) DPRD senilai Rp18 miliar melalui 132 paket kegiatan.

Haerul Warisin menyebut keberhasilan program revitalisasi tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dan dukungan berbagai pihak, termasuk kementerian, DPRD, Komisi X DPR RI, DPD, serta mitra CSR seperti Happy Hearts Australia.

Peningkatan prestasi siswa juga menjadi perhatian melalui pembinaan minat dan bakat, penyusunan kalender kompetisi 2026, serta penyediaan ruang kompetisi secara mandiri maupun kolaboratif. Pemerintah daerah turut memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi melalui dukungan anggaran Dikbud dan BAZNAS.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lotim juga menyoroti pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pondok pesantren, tetapi seluruh lembaga pendidikan.

Ia menekankan perlunya kolaborasi dan penerapan panduan yang jelas, termasuk penyediaan mekanisme pelaporan agar setiap lembaga memiliki pedoman dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan.

Sementara terkait beasiswa, Pemkab Lombok Timur saat ini memprioritaskan upaya pemberian bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.

Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengapresiasi berbagai program pendidikan yang telah dijalankan Pemkab Lombok Timur. Ia mengakui sejumlah program tersebut belum diterapkan di Kabupaten Pati.

Risma menilai kunjungan tersebut memberikan banyak wawasan dan pengalaman baru yang dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan di daerahnya, termasuk pembelajaran mengenai penyertaan modal untuk pembangunan infrastruktur.

Melalui studi tiru ini, diharapkan terbangun pertukaran pengalaman dan gagasan antardaerah dalam memperkuat pembangunan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Wabup Edwin Ajak Remaja Lotim Jaga Kesehatan Mental dan Lawan Bullying

Hermanamrullah    Oktober 28, 2026   

Wabup Edwin Ajak Remaja Lotim Jaga Kesehatan Mental dan Lawan Bullying

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya buka Sosialisasi Mental Health Anti-Bullying dan Penguatan Karakter Remaja 

Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengajak para remaja untuk membangun karakter positif, menjaga kesehatan mental, serta berani menolak segala bentuk perundungan atau bullying.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Mental Health Anti-Bullying dan Penguatan Karakter Remaja di Ruang Rapat Utama (Rupatama) 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Timur itu digelar dalam rangka memperingati Hari Santri ke-12 dan Sumpah Pemuda ke-98. Sosialisasi tersebut turut melibatkan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Lombok Timur.

Mengusung tema “Sehat Mentalnya, Tolak Bullyingnya, Kuat Karakternya, Beradab Orangnya”, kegiatan ini dinilai menjadi langkah penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara mental, berkarakter, dan berakhlak.

Dalam sambutannya, Edwin mengapresiasi Muslimat NU Lombok Timur yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memberikan pemahaman dan perubahan nyata bagi para peserta.

“Langkah ini sangat positif dan strategis bagi kita di Lombok Timur. Saya berharap ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, tetapi materi yang disampaikan menjadi pelajaran bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Menurut Edwin, tantangan remaja saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan media sosial, perubahan pola pergaulan, hingga tekanan di lingkungan pendidikan.

Kondisi tersebut membuat kesehatan mental remaja perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama orang tua, guru, dan pemerintah.

Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, sehingga anak-anak merasa dihargai, didengarkan, serta tidak takut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

“Jangan sampai anak kita ada yang memilih diam ketika ada masalah. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kepercayaan dirinya karena mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya,” pesannya.

Edwin juga mengingatkan para remaja agar tidak ragu mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan. Dukungan dari orang tua, guru, maupun sahabat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi mental dan membangun rasa percaya diri.

“Meminta bantuan saat kesulitan bukanlah suatu bentuk kekalahan. Mari kita budayakan pergaulan yang sehat. Jadilah generasi pembela kebenaran, jadilah teman yang saling menguatkan, bukan melemahkan,” tegasnya.

Selain itu, ia mengajak pelajar Lombok Timur memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dengan tetap menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai agama.

Ia berharap generasi muda mampu mengimbangi perkembangan teknologi dengan wawasan luas, perilaku santun, serta karakter religius yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Lombok Timur.

Edwin menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh materi yang diperoleh dalam sosialisasi tersebut dapat menjadi bekal bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Pelajar Anti-Bullying dan penyampaian sejumlah materi terkait kesehatan mental serta penguatan karakter remaja.

Fauzan Khalid: Partisipasi Masyarakat Penting untuk Awasi Pemilu

Hermanamrullah    Oktober 28, 2026   

Fauzan Khalid: Partisipasi Masyarakat Penting untuk Awasi Pemilu

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya berperan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu, tetapi juga melakukan pencegahan pelanggaran pemulu melalui sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat.

Hal itu disampaikan Fauzan pada acara sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Selasa (27/10/2026).

Menurut Fauzan, Bawaslu juga berperan mengimbau dan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran pemilu. Upaya pencegahan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pemilu ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, politik memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan politik, sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai proses politik dan penyelenggaraan pemilu. 

Dalam konteks tersebut, kata Fauzan, pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Tujuannya, mencegah terjadinya pelanggaran, dan meningkatkan kualitas demokrasi, serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) menyatakan, keterlibatan masyarakat mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu hingga penetapan hasil pemilu sangatlah penting. 

“Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui keberanian melaporkan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, menolak politik uang, hingga menyebarkan informasi yang benar mengenai pemilu” ujarnya. 

Dengan demikian, lanjut Fauzan, yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB (2008-2013), pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya strategis memperkuat demokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas. Hal ini tentunya dapat terealisasi dengan baik atas dukungan seluruh elemen masyarakat.

Menurut Fauzan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh para penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. “Pemilu yang berkualitas membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” jelas Fauzan. 

Haerul Warisin Ingatkan Kader NasDem Lotim Utamakan Kerja Keras dan Integritas

Hermanamrullah    Oktober 28, 2026   

Haerul Warisin Ingatkan Kader NasDem Lotim Utamakan Kerja Keras dan Integritas

H. Haerul Warisin hadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem se-Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengingatkan seluruh kader Partai NasDem agar mengedepankan kerja keras, ketekunan, dan integritas dalam menjalankan tugas organisasi maupun perjuangan politik.

Pesan tersebut disampaikan Haerul Warisin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem se-Kabupaten Lombok Timur, Rabu (28/10), di Selong.

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diraih secara instan. Dibutuhkan komitmen, kesungguhan, serta konsistensi seluruh pengurus untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama.

Ia berharap para pengurus DPC yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun kerja organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung mekanisme pengusulan dan pengesahan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Ia menegaskan, setiap program harus melalui tahapan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, tidak ada proses pengesahan pokir yang bisa dilakukan secara instan. Setiap usulan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan dan visi pembangunan Kabupaten Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Lombok Timur, Nurhasanah, berharap Rakerda dan pelantikan pengurus DPC tersebut menjadi momentum untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menentukan langkah perjuangan partai ke depan.

Ia menegaskan, DPD NasDem Lotim berkomitmen meningkatkan konsolidasi internal dan memperkuat kinerja politik hingga ke seluruh wilayah. Sinergi dan koordinasi antara pengurus DPD dan DPC juga akan terus ditingkatkan.

Nurhasanah optimistis, dengan komitmen dan semangat perjuangan yang terjaga di seluruh tingkatan kepengurusan, Partai NasDem di Lombok Timur akan semakin solid, berkembang, dan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat.

Melalui momentum tersebut, ia berharap seluruh jajaran pengurus mampu memperkuat kebersamaan serta menghadirkan kerja-kerja politik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kantah Lombok Utara Perkuat Pendampingan Usaha, Dorong Ekonomi Masyarakat

Hermanamrullah    Oktober 27, 2026   

Kantah Lombok Utara Perkuat Pendampingan Usaha, Dorong Ekonomi Masyarakat

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus mendorong pemanfaatan aset masyarakat agar memiliki nilai ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Salah satu langkah yang dilakukan melalui fasilitasi pendampingan usaha dalam program Access Reform.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat fasilitasi pendampingan usaha yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk menyelaraskan langkah dalam membuka peluang usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Seksi dan seluruh staf Seksi Penataan dan Pemberdayaan, pejabat fungsional Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, konsultan perorangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara, PT BPR NTB Perseroda, serta PT Bank NTB Syariah.

Melalui program Access Reform, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat dari kepemilikan aset tanah, tetapi juga mampu mengoptimalkannya sebagai modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Amrulloh Armin, S.H., menegaskan bahwa pendampingan usaha menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat memanfaatkan aset secara lebih produktif.

“Kami ingin aset yang dimiliki masyarakat tidak hanya menjadi bukti kepemilikan, tetapi juga mampu menjadi sumber penghidupan. Melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor, kami berharap masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak pendamping diperlukan agar masyarakat mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Dengan kolaborasi tersebut, fasilitasi pendampingan usaha diharapkan mampu membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Fauzan Khalid: Partisipasi Masyarakat Tentukan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Hermanamrullah    Oktober 26, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Fauzan Khalid: Partisipasi Masyarakat Tentukan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyatakan, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemilu sangat penting dan menentukan kualitas penyelenggaran pemilu tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Fauzan Khalid dalam sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Minggu (25/10/2026).

Karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, kata Fauzan, maka partisipasi masyarakat penting diperkuat melalui pendidikan politik, sosialisasi maupun pengawasan partisipatif. “Tidak hanya Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkuat, tapi partisipasi masyarakat lebih penting lagi untuk diperkuat.” jelas Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok ini.

Menurut Fauzan, partisipasi masyarakat tidak sebatas ikut melapor pelanggaraan pemilu. Namun, berkomitmen tidak terlibat dalam pelanggaran pemilu, khususnya politik uang (money politics) merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif  dan mendukung penyelenggaraan pemilu berintegritas.

“Partisipasi masyarakat juga tidak hanya dengan datang mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi melalui pengawasan yang dapat menentukan integritas serta kualitas hasil pemilu,” ujar Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini.

Fauzan menambahkan, penguatan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan memberikan pemahaman sejak dini kepada masyarakat, termasuk kepada pemilih pemula mengenai pentingnya hak suara dan dampaknya terhadap arah kebijakan negara. Selain itu, menyebarluaskan informasi pemilu secara merata baik lewat tatap muka langsung maupun pemanfaatan media sosial. 

“Penguatan ini harus menyasar semua elemen, termasuk kaum marjinal, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” ucapnya.

Berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pemilu, menurut Fauzan, kualitas penyelenggaraan pemilu pasca reformasi dari periode ke periode berikutnya cenderung mengalami penurunan. Fauzan menilai, pasca reformasi, pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 merupakan pemilu yang paling berkualitas dan paling demokratis.

Rendahnya kualitas pemilu, lanjut Fauzan, tidak saja disebabkan oleh penyelenggara pemilu, namun disebabkan oleh semua pihak, termasuk masyarakat. ”Rendahnya kualitas pemilu tidak bisa dibebankan hanya kepada lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif.” cetus Ketua KPU NTB (2008-2013) ini. 

Fauzan Khalid: Jadilah Manusia Yang Pandai Bersyukur, Bermanfaat dan Selalu Berbuat Kebaikan

Hermanamrullah    Oktober 24, 2026   

Fauzan Khalid: Jadilah Manusia Yang Pandai Bersyukur, Bermanfaat dan Selalu Berbuat Kebaikan

Okenews.net– “Marilah kita menjadi manusia yang pandai bersyukur, menjadi pribadi yang selalu berbuat baik dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Hal ini adalah salah satu tujuan hidup yang paling mulia, bagi kita semua.”

Pernyataan ini disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, saat menjadi khatib salat Jumat di Masjid Nurul Jihad, Desa Sesaot, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (23/10/2026).

Dalam khotbahnya, Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, hakikat bersyukur tidak sekadar mengucapkan "Alhamdulillah" dengan lisan, melainkan wujud kesadaran total atas nikmat Allah SWT. Bersyukur adalah pengakuan, dan sikap menghargai atas segala nikmat, karunia, atau kebaikan yang telah diperoleh, baik dari Tuhan Yang Maha Esa maupun melalui perantara sesama manusia.

Bersyukur juga berarti meyakini dan mencintai Allah sebagai sumber segala nikmat. “Rasa syukur ini akan membuka pintu-pintu nikmat yang lebih besar,” jelas Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini.

Fauzan menambahkan, di dalam ajaran Islam, peningkatan ketakwaan tidak hanya sebatas hubungan manusia dengan Penciptanya melalui rasa syukur, tetapi juga hubungan baik antar sesama manusia melalui amal saleh. Karena itu, Fauzan mengajak jemaah peduli terhadap lingkungan, membantu yang lemah, serta meringankan beban orang yang sedang kesulitan.

Jemaah juga diajak untuk selalu menjaga akhlak yang mulia. Fauzan menekankan pentingnya untuk selalu bertutur kata yang sopan, jujur dalam berniaga, serta menjauhi sifat iri, dengki, dan adu domba.

“Tebar kebaikan. Mari kita menjadi agen penyejuk di masyarakat, bukan pembawa perpecahan,” tandasnya.

Menurut Fauzan, berbuat baik kepada sesama adalah cerminan dari iman yang hidup. Kebaikan tidak harus berupa hal yang besar. Mulailah dari senyuman, menyingkirkan duri di jalan, meringankan beban saudara, hingga menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. 

Berbuat baik kepada orang lain, kata Fauzan, akan mendatangkan ketenangan batin dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Di akhir khotbah, Fauzan mengajak masyarakat untuk selalu bermanfaat bagi sesama.

“Semangat untuk selalu bermanfaat bagi sesama sejalan dengan prinsip mulia dalam Islam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." ucapnya.

Fauzan menyatakan, cara sederhana memberi manfaat, bisa dilakukan dengan membantu tetangga, meringankan beban rekan kerja, atau terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan terdekat. Selain itu, dapat dilakukan dengan berbagi ilmu dan pengalaman. 

Kapolres Lotim Ajak Warga Waspada Hoaks Lewat Jumat Keliling

Hermanamrullah    Oktober 23, 2026   

Kapolres Lotim Ajak Warga Waspada Hoaks Lewat Jumat Keliling

Okenews.net – Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks. Imbauan tersebut disampaikan saat kegiatan Jumat Keliling di Masjid Nurul Sa’adah, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 12.00 Wita itu merupakan bagian dari Program Quick Wins Polisi Jumat Keliling, sekaligus mendukung program prioritas Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Lombok Timur melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama warga. Usai ibadah, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk mengantisipasi penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya.

Menurutnya, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dapat menjadi sarana komunikasi yang bermanfaat. Namun, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Warga pun diimbau menerapkan prinsip saring sebelum sharing, yakni memeriksa sumber dan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Penyebaran hoaks yang tidak terkendali berpotensi memicu kesalahpahaman, keresahan, hingga mengganggu stabilitas kamtibmas.

Selain persoalan hoaks, Kapolres mengajak masyarakat untuk berperan aktif mencegah tindak kriminalitas di lingkungan masing-masing. Ia meminta warga segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum atau potensi gangguan keamanan.

Laporan dapat disampaikan melalui Bhabinkamtibmas di desa setempat, kantor polisi terdekat, atau layanan Call Center Polri 110.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Lalu Rusmaladi, menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Keliling menjadi salah satu upaya kepolisian untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Melalui tatap muka secara langsung, masyarakat dapat menerima pesan-pesan kamtibmas sekaligus menyampaikan informasi mengenai kondisi keamanan di lingkungannya,” jelas Rusmaladi.

Ia menambahkan, komunikasi yang terjalin antara polisi dan masyarakat juga penting untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.

Rusmaladi turut mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap tindakan kriminal maupun potensi gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian.

“Jika mengetahui atau menemukan tindak kriminal maupun potensi gangguan keamanan, segera laporkan melalui Bhabinkamtibmas, kantor polisi terdekat, atau Call Center Polri 110 agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasiwas Polres Lombok Timur, perwakilan Satreskrim, Kasat Binmas, Kasat Samapta, perwakilan Satintelkam, Kasi Propam, serta jemaah Masjid Nurul Sa’adah Desa Seruni Mumbul.

Melalui program Polisi Jumat Keliling, Polres Lombok Timur berharap kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan warga demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Proctorship Cathlab Berhasil, RSUD Soedjono Selong Perkuat Layanan Intervensi Jantung

Hermanamrullah    Oktober 23, 2026   

Proctorship Cathlab Berhasil, RSUD Soedjono Selong Perkuat Layanan Intervensi Jantung

Okenews.net— RSUD dr. R. Soedjono Selong berhasil melaksanakan tindakan Catheterization Laboratory (Cathlab) terhadap pasien dalam rangkaian kegiatan proctorship, Jumat (23/10/2026). Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan intervensi jantung di Kabupaten Lombok Timur.

Pelaksanaan tindakan tersebut menandai kemajuan kesiapan teknis rumah sakit dalam menyediakan layanan diagnostik dan intervensi jantung. Pengembangan layanan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, terutama bagi pasien yang membutuhkan tindakan intervensi sesuai indikasi medis.

Kegiatan tersebut disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Lombok Timur, perwakilan rumah sakit pengampu dari RSUP, serta sejumlah direktur rumah sakit di Lombok Timur.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan dukungan lintas institusi terhadap pengembangan layanan kesehatan rujukan. Pelayanan intervensi jantung memerlukan kesiapan fasilitas, tenaga profesional, prosedur klinis, serta koordinasi antarlayanan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien.

Proctorship Perkuat Kesiapan Layanan

Proctorship merupakan proses pendampingan oleh tenaga ahli untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tindakan medis sesuai standar yang berlaku. Dalam pengembangan layanan Cathlab, proses ini menjadi bagian penting untuk menilai kesiapan teknis dan pelaksanaan prosedur intervensi jantung.

Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. H. Lalu Ofan Hendardi, M.Kes., menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas rumah sakit, khususnya dalam pelayanan kardiovaskular.

Pengembangan layanan Cathlab mencakup kesiapan fasilitas medis, kompetensi tenaga kesehatan, prosedur pelayanan, koordinasi lintas unit, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Seluruh aspek tersebut diperlukan untuk mendukung pelayanan yang bermutu dan bertanggung jawab.

Dari sisi pembiayaan, rumah sakit telah memperoleh persetujuan BPJS Kesehatan untuk mendukung pengembangan layanan tersebut. Adapun cakupan pembiayaan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk jenis tindakan dan kondisi klinis pasien.

Prioritaskan Rujukan Pasien Serangan Jantung Akut

Cathlab merupakan fasilitas medis untuk melakukan pemeriksaan diagnostik dan tindakan intervensi pada jantung serta pembuluh darah. Salah satu pemanfaatannya adalah penanganan penyakit jantung koroner melalui tindakan sesuai indikasi medis.

RSUD dr. R. Soedjono Selong menyatakan bahwa layanan intervensi jantung dapat dimanfaatkan sebagai tujuan rujukan bagi pasien dengan serangan jantung akut. Rumah sakit juga mengimbau fasilitas kesehatan yang tergabung dalam jejaring rujukannya untuk memanfaatkan layanan tersebut sesuai kebutuhan klinis pasien.

Sementara itu, pembiayaan BPJS Kesehatan untuk tindakan intervensi jantung dalam skema yang disebutkan rumah sakit mencakup pasien dengan serangan jantung akut. Adapun tindakan elektif atau tindakan yang direncanakan pada pasien nonakut disebut belum termasuk dalam cakupan pembiayaan tersebut.

Pengembangan layanan Cathlab di RSUD dr. R. Soedjono Selong diharapkan dapat memperluas akses masyarakat Lombok Timur terhadap pelayanan jantung intervensi dan mengurangi kebutuhan rujukan ke luar daerah, sepanjang kebutuhan klinis pasien dan kapasitas layanan memungkinkan.

Keberhasilan pelaksanaan proctorship dan dukungan pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan kardiovaskular di Lombok Timur. Koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit pengampu, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan jejaring diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.