 |
| Sekda Lotim HM Juaini Taofik (tengah) saat buka workshop, Senin (31/10/2022) |
Ia menyebut, kegiatan ini sejalan dengan yang dituangkan dalam misi keempat RPJMD 2018-2019, Lombok Timur juga merupakan Kabupaten/kota pertama di NTB yang memiliki UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
Belum lagi program-program lain, termasuk Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan usia anak yang kemudian diturunkan oleh seluruh desa dengan peraturan desa (Perdes) maupun awik-awik.
"Bupati, sebelumnya bahkan memberikan hadiah umrah bagi kepala desa yang memiliki perhatian besar terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak tersebut," ujar Juaini, Senin (31/10/2022).
Sekda mengingatkan para peserta kegiatan yang jumlahnya terbatas, sehingga diharapkan dapat menindaklanjuti dan meneruskan informasi yang diperoleh pada kegiatan ini kepada ASN lainnya.
Paling tidak untuk merubah wawasan, untuk kemudian merubah perilaku. termasuk kepala desa yang hadir diharapkan dapat menerapkannya di wilayah masing-masing melalui keberpihakan APBDes terhadap upaya pelibatan laki-laki menurunkan KBG.
“Bagaimana keterlibatan laki-laki dalam rangka pencegahan berbasis gender. Saya rasa pengembangan keluarga sebagai pintu masuknya. Potensi melakukan kekerasan sebelum menjadi bapak jangan sampai suami ringan tangan untuk melakukan kekerasan,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga Kemen PPPA RI, Priyadi Santosa menuturkan pentingnya pelibatan laki-laki dalam upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender telah mendapatkan pengakuan global.
Ia juga mengungkapkan adanya keterlibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan berbasis gender itu akan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender ini bukan hanya semata isu perempuan saja, melainkan juga isu kepentingan laki-laki.
